BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perubahan lingkungan pada akhir-akhir ini

menjadi suatu kejadian yang menyentak pemikiran kita.

Beberapa kejadian musibah yang diakibatkan menurunnya

kualitas lingkungan menyebabkan kita berpikir kebelakang dan

menghubungkan kejadian tersebut dengan proses pendidikan

selama ini. Musibah hutan gundul yang menyebabkan erosi yang

mengakibatkan banyak korban dikarenakan longsoran ke daerah

pemandian yang ramai pengunjung, permasalahan polusi udara

di kota besar dikarenakan banyaknya penggunaan kendaraan

bermotor, sikap penduduk yang masih membuang sampah

sembarangan dan masih banyak penyimpangan perilaku yang

dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Permasalahan tersebut di atas membuat kita berpikir

apakah kepedulian masyarakat akan lingkungan sedang

mengalami krisis, apakah selama ini pendidikan yang

mengupayakan peningkatan kepedulian masyakat masih kurang

atau kurang optimum. Hal tersebut yang menyebabkan kita

harus berpikir bagaimana upaya-upaya yang perlu di tempuh

agar masyarakat dapat meningkat kepeduliaannya terhadap

1

lingkungan. Kita sebagai orang yang bergerak dalam dunia

pendidikan berupaya melalui bidang yang kita tekuni bagaimana

mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang dari hari ke hari

kualitasnya semakin menurun. Salah satu pemikiran kita adalah

bagaimana memberikan pendidikan kepada masyarakat

mengenai pendidikan lingkungan hidup.

Dalam kehidupan ini segala sesuatu yang kita lakukan

perlu diketahui ilmunya agar semua yang dilakukan tidak sia-sia

nantinya. Begitupun terhadap alam jika kita ingin alam mencintai

kita, maka kita pun harus mencari tahu bagaimana ilmu untuk

mencitai alam. Sebenarnya ilmu semacam ini hendaknya

diperkenalkan sejak usia dini agar timbul rasa untuk mencintai

alam sedini mungkin.

Sejarah Pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia timbul

sejak tahun 1986, Pendidikan Lingkungan Hidup dan

Kependudukan dimasukkan ke dalam pendidikan formal dengan

dibentuknya mata pelajaran Pendidikan Kependudukan dan

Lingkungan Hidup (PKLH). Depdikbud merasa perlu untuk mulai

mengintegrasikan PKLH ke dalam semua mata pelajaran pada

jenjang Pendidikan Dasar dan Menegah (menengah umum dan

kejuruan). Di tahun 1996 terbentuk Jaringan Pendidikan

Lingkungan (JPL) antara LSM-LSM yang berminat dan menaruh

perhatian terhadap pendidikan lingkungan. Hingga tahun 2004

2

tercatat 192 anggota Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL) yang

bergerak dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan

lingkungan.

Dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup selama

ini, dijumpai berbagai situasi permasalahan antara lain:

rendahnya partisipasi masyarakat untuk berperan dalam

pendidikan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kurangnya

pemahaman terhadap permasalahan pendidikan lingkungan

yang ada, rendahnya tingkat kemampuan atau keterampilan dan

rendahnya komitmen masyarakat dalam menyelesaikan

permasalahan tersebut.

Di samping itu, pemahaman pelaku pendidikan terhadap

pendidikan lingkungan yang masih terbatas juga menjadi

kendala. Hal ini dapat dilihat dari persepsi para pelaku

pendidikan lingkungan hidup yang sangat bervariasi. Kurangnya

komitmen pelaku pendidikan juga mempengaruhi keberhasilan

pengembangan pendidikan lingkungan hidup. Dalam jalur

pendidikan formal, masih ada kebijakan sekolah yang

menganggap bahwa pendidikan lingkungan hidup tidak begitu

penting sehingga membatasi ruang dan kreativitas pendidik

untuk mengajarkan pendidikan lingkungan hidup secara

komprehensif.

3

Materi dan metode pelaksanaan pendidikan lingkungan

hidup yang selama ini digunakan dirasakan belum memadai

sehingga pemahaman kelompok sasaran mengenai pelestarian

lingkungan hidup menjadi tidak utuh. Di samping itu, materi dan

metode pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup yang tidak

aplikatif kurang mendukung penyelesaian permasalahan

lingkungan hidup yang dihadapi di daerah masing-masing.

Sarana dan prasarana dalam pendidikan lingkungan hidup juga

memegang peranan penting. Namun demikian, umumnya hal ini

belum mendapatkan perhatian yang cukup dari para pelaku.

Pengertian terhadap sarana dan prasarana untuk pendidikan

lingkungan hidup seringkali disalahartikan sebagai sarana fisik

yang berteknologi tinggi sehingga menjadi faktor penghambat

motivasi dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup.

Hal lain yang menjadi faktor penghambat adalah

kurangnya ketersediaan anggaran pendidikan lingkungan hidup.

Kurangnya perhatian Pemerintah untuk mengalokasikan dan

meningkatkan anggaran pendidikan lingkungan juga

mempengaruhi perkembangan pendidikan lingkungan hidup

tersebut. Selain itu, pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di

berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta tidak dapat

maksimal karena terbatasnya dana/anggaran dan

penggunaannya yang kurang efisien dan efektif. Lemahnya

4

koordinasi antar instansi terkait dan para pelaku pendidikan

menyebabkan kurang berkembangnya pendidikan lingkungan

hidup. Hal ini terlihat dengan adanya gerakan pendidikan

lingkungan hidup (formal dan nonformal/informal) yang masih

bersifat sporadis, tidak sinergis dan saling tumpang tindih.

Di samping itu, faktor penting yang sangat mempengaruhi

kurang berkembangnya pendidikan lingkungan hidup di

Indonesia disebabkan belum adanya kebijakan Pemerintah yang

secara terintegrasi mendukung perkembangan pendidikan

lingkungan hidup di Indonesia, seperti misalnya Kebijakan yang

dilakukan selama ini hanya bersifat bilateral dan lebih

menekankan kerja sama antar instansi (contoh: MoU antara

Kementerian Lingkungan Hidup dengan Departemen Pendidikan

Nasional, MoU antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan

Departemen Agama, dll), sementara di beberapa Kabupaten

sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang secara spesifik

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan

lingkungan hidup.

Dari gambaran situasi permasalahan di atas, dapat

disimpulkan bahwa kurang berkembangnya pendidikan

lingkungan hidup selama ini disebabkan oleh:

a. Lemahnya kebijakan pendidikan nasional;

b. Lemahnya kebijakan pendidikan daerah;

5

c. Lemahnya unit pendidikan (sekolah-sekolah) untuk

mengadopsi dan menjalankan perubahan sistem pendidikan

yang dijalankan menuju pendidikan lingkungan hidup;

d. Lemahnya masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat,

dan dewan perwakilan rakyat untuk mengerti dan ikut

mendorong terwujudnya pendidikan lingkungan hidup;

e. Lemahnya proses-proses komunikasi dan diskusi intensif

yang memungkinkan terjadinya transfer nilai dan

pengetahuan guna pembaruan kebijakan pendidikan yang

ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan

diatas, maka yang menjadi masalah dalam makalah ini adalah

bagaimana prospektif dan pengembangan Pendidikan

Lingkungan Hidup (PLH) dalam masyarakat?

6

BAB II

PEMBAHASAN

A. Masalah Lingkungan

Permasalahan lingkungan hidup yang utama dihadapi saat

ini adalah terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan hidup.

Faktor penyebabnya adalah adanya praktek-praktek yang

mencemari dan mengeksploitasi sumber daya alam secara

kurang bertanggung jawab, pola konsumsi yang berlebihan

7

dalam memanfaatkan sumberdaya alam tanpa memperhatikan

daya dukung lingkungan (mengabaikan fungsi ekologi), serta

kemiskinan, dan kerawanan keamanan.

Contoh kompleksnya masalah lingkungan hidup seperti

perumahan penduduk yang tidak bersih menimbulkan

lingkungan tidak sehat sehingga makhluk hidup penyebar

penyakitpun merajalela. Selain situasi kondisi yang terjadi seperti

tersebut juga mempengaruhi sumber lingkungan hidup lainnya

seperti sumber air bersih, pemanfaatan lahan yang tidak teratur

yang disebabkan menebang pohon sembarangan, dan

sebagainya.

Contoh lain misalnya di suatu kawasan pabrik. Situasi

kondisi lingkungan hidup di kawasan pabrik adalah adanya

kebisingan, pencemaran udara, udara panas, sumur sumber air

masyarakat yang tersedot jet pump pabrik, areal tanah yang

berkurang kesuburannya akibat zat-zat kimia yang mencemari

tanah baik melalui udara ataupun melalui air.

Kelangsungan hidup manusia di dunia ini semakin terusik

dan memprihatinkan karena kerusakan lingkungan yang semakin

parah. Bencana alam telah menjadi pembunuh yang menakutkan

dibanding penyakit dan perang. Tak ayal keadaan ini menjadi

perhatian serius PBB dalam Global Forum on Ecology and Poverty

yang menyatakan bahwa dunia kita sedang berada di jurang

8

kehancuran lantaran ulah manusia.Iklim bumi terus mengalami

perubahan dan sulit diprediksi sehingga membawa kerugian

besar terhadap penghuni bumi.

Hal ini semakin diperparah dengan pertumbuhan penduduk

yang begitu cepat yang berimplikasi pula pada penipisan sumber

daya alam. Disamping itu perkembangan teknologi yang seolah

tak dapat dikendalikan dan semakin beringas melahap sumber

daya alam ibarat monster pemusnah yang kehilangan kendali

menyerang penciptanya. Ulah manusia yang merusak lingkungan

menyebabkan masyarakat menjadi miskin karena rusaknya

sumber daya potensial. Berdasarkan hasil evaluasi MDGs

(Millenium Development Goals) 2006 bahwa angka kemiskinan

akan terus meningkat, seiring karena kerusakan lingkungan. Hal

ini disebabkan oleh mundurnya pencapaian pembangunan yang

membuat masyarakat semakin miskin, akses pada sarana

pendidikan dan kesehatan minim.

Evaluasi Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC)

bahwa terjadinya ketidakseimbangan lingkungan seperti

peningkatan temperatur rata-rata global sejak pertengahan abad

ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya

konsentrasi emisi gas rumah kaca akibat ulah (aktivitas) manusia

(Idi Subandi Ibrahim 2011). Kenyataan ini menunjukkan bahwa

manusia telah mengalami pergeseran eksitensi sebagai makluk

9

yang dicipta untuk melestarikan dan memelihara lingkungan.

Karena itu Prof Seyyet Hossein Nasr seorang pemikir muslim

melihat bahwa krisis lingkungan sesungguhnya adalah gambaran

dari krisis spritual umat manusia. selanjutnya Nasr menyarankan

agar kita menghadirkan tradisi intelektual dan etika agama untuk

mengatasi krisis lingkungan yang dihadapi manusia.

Masalah lingkungan yang dihadapi sekarang diakibatkan

oleh tindakan manusia sendiri yang tidak pernah puas akan

kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan yang tidak pernah puas

inilah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Di dalam

pemenuhan kebutuhannya sudah tidak pernah mempedulikan

lagi orang lain dan lingkungan asal kebutuhannya terpenuhi,

itulah nafsu manusia serakah. Masalah lingkungan yang dihadapi

sekarang sudah sangat parah dan oleh karena itu

pemecahannyapun tidak cukup hanya dilakukan oleh kelompok

tertentu.

Masalah lingkungan merupakan masalah seluruh bangsa di

dunia terutama di Negara-negara berkembang termasuk

Indonesia. Pemecahan masalah lingkungan yang dihadapi

sekarang bukan hanya tanggung jawab pendidik tetapi juga ahli

hukum, dokter, politikus, dan profesi lainnya yang terlibat dalam

masalah lingkungan termasuk peneliti. Pemecahan masalah

lingkungan bukan hanya merupakan tanggung jawab

10

pemerintahan suatu negara, suatu kota tetapi menjadi tanggung

jawab seluruh umat manusia yang hidup di planet bumi ini.

Masalah lingkungan suatu kota atau suatu negara selalu

berkaitan dengan kota atau negara lain karena memang bumi ini

hanya satu dan saling berhubungan walau dipisahkan oleh batas

kota atau batas Negara.

B. Sejarah Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)

Perkembangan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dunia

mulai didorong sejak diselenggarakannya konferensi PBB

mengenai lingkungan manusia di Stockholm, Swedia yang

merekomendasikan dibangunnya suatu program PLH

internasional (Brauss dan Wood, 1994). Pada tahun 1975

diadakan lokakarya internasional di Belgrade, Yugoslavia untuk

merumuskan definisi dan tujuan PLH yang kemudian

dicantumkan dalam Belgrade Charter (Brauss dan Wood, 1994;

KLH, 2004).

Pada tingkat nasional, Kementerian Lingkungan Hidup

telah mengeluarkan Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup,

selain itu telah ada pula surat kesepakatan bersama antara

Kementerian Lingkungan Hidup dengan Departemen Pendidikan

Nasional terkait PLH. Pada tingkat provinsi, Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat sudah mengeluarkan kebijakan mengenai

penerapan PLH di sekolah. Pada tingkat kabupaten, Dinas

11

Pendidikan Kabupaten Bogor menyatakan telah ada kebijakan

penerapan PLH, yaitu dengan program kurikulum PLH dari TK –

SMA dan berbagai lomba terkait dengan sekolah hijau.

Sejarah Pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia timbul

sejak tahun 1986, Pendidikan Lingkungan Hidup dan

Kependudukan dimasukkan ke dalam pendidikan formal dengan

dibentuknya mata pelajaran Pendidikan Kependudukan dan

Lingkungan Hidup (PKLH). Depdikbud merasa perlu untuk mulai

mengintegrasikan PKLH ke dalam semua mata pelajaran pada

jenjang Pendidikan Dasar dan Menegah (menengah umum dan

kejuruan).

Penyampaian bahan ajar tentang masalah kependudukan

dan lingkungan hidup secara integratif dituangkan dalam sistem

kurikulum tahun 1984 dengan memasukkan masalah-masalah

kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam hampir semua

mata pelajaran. Sejak tahun 1989–1990 hingga saat ini berbagai

pelatihan tentang lingkungan hidup telah diperkenalkan oleh

Departemen Pendidikan Nasional bagi guru-guru SD, SMP dan

SMA termasuk Sekolah Kejuruan.

Di tahun 1996 terbentuk Jaringan Pendidikan Lingkungan

(JPL) antara LSM-LSM yang berminat dan menaruh perhatian

terhadap pendidikan lingkungan. Hingga tahun 2004 tercatat 192

anggota Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL) yang bergerak

12

dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan lingkungan.

Selain itu, terbit Memorandum Bersama antara Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kantor Menteri Negara

Lingkungan Hidup No. 0142/U/1996 dan No Kep:

89/MENLH/5/1996 tentang Pembinaan dan Pengembangan

Pendidikan Lingkungan Hidup, tanggal 21 Mei 1996. Sejalan

dengan itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

(Dikdasmen) Depdikbud juga terus mendorong pengembangan

dan pemantapan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di

sekolah-sekolah antara lain melalui penataran guru,

penggalakkan bulan bakti lingkungan, penyiapan Buku Pedoman

Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup

(PKLH) untuk Guru SD, SLTP, SMU dan SMK, program sekolah

asri, dan lain-lain. Sementara itu, LSM maupun perguruan tinggi

dalam mengembangkan pendidikan lingkungan hidup melalui

kegiatan seminar, sararasehan, lokakarya, penataran guru,

pengembangan sarana pendidikan seperti penyusunan modul-

modul integrasi, buku-buku bacaan dan lain-lain.

Pada tanggal 5 Juli 2005, Menteri Lingkungan Hidup dan

Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan SK bersama nomor:

Kep No 07/MenLH/06/2005 No 05/VI/KB/2005 untuk pembinaan

dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup. Di dalam

keputusan bersama ini, sangat ditekankan bahwa pendidikan

13

lingkungan hidup dilakukan secara integrasi dengan mata ajaran

yang telah ada.

C. Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) merupakan salah satu

upaya yang dikembangkan oleh masyarakat dunia untuk

mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengatasi

permasalahan lingkungan. Pada dasarnya PLH ditujukan untuk

mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih ramah lingkungan

sehingga dapat meminimalkan dampak kegiatan manusia

terhadap lingkungan.

Pendidikan lingkungan hidup adalah upaya mengubah

perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau

elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan

pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang

nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang

pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan

aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk

kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Visi pendidikan lingkungan hidup yaitu: Terwujudnya

manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan, kesadaran dan

keterampilan untuk berperan aktif dalam melestarikan dan

meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

14

Pada hakikatnya visi ini bertitik tolak dari latar belakang

permasalahan pendidikan lingkungan hidup yang ada selama ini

dan sejalan dengan filosofi pembangunan berkelanjutan yang

menekankan bahwa pembangunan harus dapat memenuhi

aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa

mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan

generasi mendatang serta melestarikan dan mempertahankan

fungsi lingkungan dan daya dukung ekosistem.

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut di atas, maka

ditetapkan misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

a. Mengembangkan kebijakan pendidikan nasional yang

berparadigma lingkungan hidup;

b. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pendidikan

lingkungan hidup di pusat dan daerah;

c. Meningkatkan akses informasi pendidikan lingkungan hidup

secara merata;

d. Meningkatkan sinergi antar pelaku pendidikan lingkungan

hidup.

Sementara itu tujuan dari Pendidikan Lingkungan Hidup

(PLH) adalah: mendorong dan memberikan kesempatan kepada

masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap

yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kepedulian, komitmen

untuk melindungi, memperbaiki serta memanfaatkan lingkungan

15

hidup secara bijaksana, turut menciptakan pola perilaku baru

yang bersahabat dengan lingkungan hidup, mengembangkan

etika lingkungan hidup dan memperbaiki kualitas hidup.

Sesuai dengan tujuan pendidikan lingkungan hidup, maka

disusunlah kebijakan pendidikan lingkungan hidup di Indonesia

yang bertujuan untuk menciptakan iklim yang mendorong semua

pihak berperan dalam pengembangan pendidikan lingkungan

hidup untuk pelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan sasaran kebijakan pendidikan lingkungan hidup

(PLH) adalah:

a. Terlaksananya pendidikan lingkungan hidup di lapangan

sehingga dapat tercipta kepedulian dan komitmen

masyarakat dalam turut melindungi, melestarikan dan

meningkatkan kualitas lingkungan lingkungan hidup;

b. Diarahkan untuk seluruh kelompok masyarakat, baik di

perdesaan dan perkotaan, tua dan muda, laki-laki dan

perempuan di seluruh wilayah Indonesia sehingga tujuan

pendidikan lingkungan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia

dapat terwujud dengan baik.

Dalam pendidikan lingkungan hidup sendiri harus

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

16

1. Mempertimbangkan lingkungan sebagai suatu totalitas —

alami dan buatan, bersifat teknologi dan sosial (ekonomi,

politik, kultural, historis, moral, estetika);

2. Merupakan suatu proses yang berjalan secara terus

menerus dan sepanjang hidup, dimulai pada jaman pra

sekolah, dan berlanjut ke tahap pendidikan formal maupun

non formal;

3. Mempunyai pendekatan yang sifatnya interdisipliner,

dengan menarik/mengambil isi atau ciri spesifik dari

masing-masing disiplin ilmu sehingga memungkinkan

suatu pendekatan yang holistik dan perspektif yang

seimbang.

4. Meneliti (examine) issue lingkungan yang utama dari sudut

pandang lokal, nasional, regional dan internasional,

sehingga siswa dapat menerima insight mengenai kondisi

lingkungan di wilayah geografis yang lain;

5. Memberi tekanan pada situasi lingkungan saat ini dan

situasi lingkungan yang potensial, dengan memasukkan

pertimbangan perspektif historisnya;

6. Mempromosikan nilai dan pentingnya kerjasama lokal,

nasional dan internasional untuk mencegah dan

memecahkan masalah-masalah lingkungan;

17

7. Secara eksplisit mempertimbangkan/memperhitungkan

aspek lingkungan dalam rencana pembangunan dan

pertumbuhan;

8. Memampukan peserta didik untuk mempunyai peran

dalam merencanakan pengalaman belajar mereka, dan

memberi kesempatan pada mereka untuk membuat

keputusan dan menerima konsekuensi dari keputusan

tersebut;

9. Menghubungkan (relate) kepekaan kepada lingkungan,

pengetahuan, ketrampilan untuk memecahkan masalah

dan klarifikasi nilai pada setiap tahap umur, tetapi bagi

umur muda (tahun-tahun pertama) diberikan tekanan yang

khusus terhadap kepekaan lingkungan terhadap

lingkungan tempat mereka hidup;

10. Membantu peserta didik untuk menemukan

(discover), gejala-gejala dan penyebab dari masalah

lingkungan;

11. Memberi tekanan mengenai kompleksitas masalah

lingkungan, sehingga diperlukan kemampuan untuk berfikir

secara kritis dengan ketrampilan untuk memecahkan

masalah.

12. Memanfaatkan beraneka ragam situasi pembelajaran

(learning environment) dan berbagai pendekatan dalam

18

pembelajaran mengenai dan dari lingkungan dengan

tekanan yang kuat pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya

praktis dan memberikan pengalaman secara langsung (first

– hand experience).

D. Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup

1. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan

segala makhluk hidup, makhluk tak hidup, dan daya saling

berhubungan secara timbal balik. Perubahan salah satu

komponen akan mempengaruhi komponen lainnya.

2. Manusia

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena

memiliki daya pikir, kreatifitas, motivasi, intuisi, sikap dan

budi nurani yang mendorong untuk berbuat dan

berperilaku melebihi makhluk hidup yang lain. Agar

keberadaan manusia dan perilakunya sebagai komponen

tidak mengganggu keseimbangan lingkungan hidup, maka

seluru potensi psikologi yang mendasari perilakunya harus

dibina melalui program pendidikan. Melalui pendidikan PLH

memungkinkan seseorang dapat mengendalikan secara

rasional dan bertanggung jawab terhadap keberadaan dan

pertumbuhan dirinya sebagai penduduk bumi, serta tetap

19

menjaga kelestarian daya dukung lingkungan dan sedapat

mungkin meningkatkannya.

3. Ilmu Kependudukan

Ilmu Kependudukan (Demografi) adalah kajian tentang

jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk serta

bagaimana ketiga faktor tersebut berubah dari waktu ke

waktu. Ilmu Kependudukan mempelajari sistematis

perkembangan, fenomena, dan masalah-masalah

penduduk dalam kaitannya dengan situasi sosial

sekitarnya. Sebagi contoh, kita mempelajari trasmigrasi,

maka bukan hanya menggunakan analisis demografi untuk

penyajian data, namun perlu juga dilihat sebagai segi

disiplin ilmu untuk memperoleh gambaran yang jelas

bagaimana perkembangan penduduk serta masalah-

masalah yang dapat timbul pada situasi sosial tertentu.

4. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan berfungsi sebagai tempat

mewariskan norma dan nilai budaya sekaligus sebagai

wadah untuk memperkenalkan dan membina norma-norma

yang baru sesuai dengan tuntutan kebutuhan

pembangunan dan perkembangan kebudayaan nasional.

Melalui pendidikan, dapat dibentuk pemaknaan tentang

20

peran manusia dan kemungkinan adanya dampak negatif

dari aktivitasnya terhadap lingkungan kehidupannya.

E. Tujuan dan Pembelajaran PLH untuk membangun

Gaya Hidup.

Masalah lingkungan disebabkan karena ketidakmampuan

mengembangkan sistem nilai sosial, gaya hidup yang tidak

mampu membuat hidup kita selaras dengan lingkungan.

Membangun gaya hidup dan sikap terhadap lingkungan agar

hidup selaras dengan lingkungan bukan pekerjaan mudah dan

bisa dilakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu jalur

pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk membangun

masyarakat yang menerapkan prinsip keberlanjutan dan etika

lingkungan. Jalur pendidikan yang bisa ditempuh mulai dari

tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu tujuan jangka panjang PLH adalah

mengembangkan warga negara yang memiliki pengetahuan

tentang lingkungan biofisik dan masalahnya yang berkaitan,

menumbuhkan kesadaran agar terlibat secara efektif dalam

tindakan menuju pembangunan masa depan yang lebih baik,

dapat dihuni dan membangkitkan motivasi untuk

mengerjakannya (Stapp, et al.1970).

21

Tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup adalah mewujudkan

masyarakat yang sadar akan lingkungan sehingga kerusakan

lingkungan bisa di kurangi. Pendidikan Lingkungan hidup bisa

dimulai dari komunitas yang paling kecil yakni keluarga.

Keluarga mempunyai peranan penting dalam memberikan

pendidikan lingkungan kepada anak-anaknya. Bentuk yang

paling kongkrit dari pendidikan dalam keluarga adalah

mengajarkan anak-anak untuk membuang sampai pada tempat

sampah yang sudah disediakan. Keluarga mempunyai peranan

penting dalam pendidikan lingkungan karena keluarga

merupakan ujung tombak pendidikan bagi anak-anaknya. Bila

sejak dini anak-anak sudah diajarkan dengan pemahaman yang

baik akan lingkungan hidup maka pendidikan lingkungan hidup

sekolah akan berjalan dengan baik dan mendapat sambutan

yang baik dari anak didik dan Pada akhirnya kerusakan dan

permasalahan lingkungan yang terjadi akibat aktifitas kehidupan

sehari-hari dapat dikurangi atau bahkan dihindarkan. Sehingga

sumber daya alam yang ada bisa terus dilestarikan dan akhirnya

bisa dinikmati dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Pendidikan Lingkungan Hidup memiliki tujuan seperti yang

dirumuskan pada waktu Konferensi Antar Negara tentang

Pendidikan Lingkungan pada tahun 1975 di Tbilisi, yaitu:

meningkatkan kesadaran yang berhubungan dengan saling

22

ketergantungan ekonomi, sosial, politik, dan ekologi antara

daerah perkotaan dan pedesaan; memberikan kesempatan

kepada setiap individu untuk memperoleh pengetahuan, nilai-

nilai, sikap tanggung jawab, dan keterampilan yang dibutuhkan

untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan; menciptakan

pola baru perilaku individu, kelompok dan masyarakat secara

menyeluruh menuju lingkungan yang sehat, serasi dan

seimbang.

Tujuan pendidikan lingkungan tersebut dapat dijabarkan

menjadi enam kelompok, yaitu:

a. Kesadaran, yaitu memberi dorongan kepada setiap individu

untuk memperoleh kesadaran dan kepekaan terhadap

lingkungan dan masalahnya.

b. Pengetahuan, yaitu membantu setiap individu untuk

memperoleh berbagai pengalaman dan pemahaman dasar

tentang lingkungan dan masalahnya.

c. Sikap, yaitu membantu setiap individu untuk memperoleh

seperangkat nilai dan kemampuan mendapatkan pilihan yang

tepat, serta mengembangkan perasaan yang peka terhadap

lingkungan dan memberikan motivasi untuk berperan serta

secara aktif di dalam peningkatan dan perlindungan

lingkungan.

23

d. Keterampilan, yaitu membantu setiap individu untuk

memperoleh keterampilan dalam mengidentifikasi dan

memecahkan masalah lingkungan.

e. Partisipasi, yaitu memberikan motivasi kepada setiap individu

untuk berperan serta secara aktif dalam pemecahan masalah

lingkungan.

f. Evaluasi, yaitu mendorong setiap individu agar memiliki

kemampuan mengevaluasi pengetahuan lingkungan ditinjau

dari segi ekologi, social, ekonomi, politik, dan faktor-faktor

pendidikan. (Adisendjaja, 1988).

Berdasarkan tujuan di atas, tersirat bahwa masalah

lingkungan hidup terutama berkaitan dengan manusia, bukan

hanya lingkungan. Oleh karena itu dalam pengembangan

program PLH harus ditujukan pada aspek tingkah laku manusia,

terutama interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya dan

kemampuan memecahkan masalah lingkungan. Dengan

demikian guru PLH tidak cukup hanya dengan memiliki

pemahaman tentang lingkungan, tetapi juga harus memiliki

pemahaman mendasar tentang manusia (James & Stapp, 1974).

Untuk mencapai tujuan PLH dan membangun gaya hidup

yang selaras dengan lingkungan maka guru sebagai pendidik

harus memulai dengan menampilkan permasalahan lingkungan

24

yang dihadapi dalam dunia kehidupan sehari-hari di sekitar anak

(kehidupan bermasyarakat) kemudian dilanjutkan dengan diskusi

aktif untuk mencari akar permasalahan dan dilanjutkan dengan

langkah pemecahan masalah. Langkah berikutnya adalah

menampilkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan etika lingkungan

melalui diskusi aktif di dalam kelas. (Adisendjaja, 2008). Dalam

proses pembelajarannya di sekolah sebagai lembaga formal, PLH

jangan dijadikan sebagai topik hafalan tetapi harus dikaitkan

dengan dunia nyata yang dihadapinya sehari-hari (kontekstual)

dan dunia nyata ini harus dijadikan obyek kajian dalam konsep

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH).

F. Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Masyarakat

Keserakahan dan sifat tamak kita mengejar keuntungan

sesaat membuat kita lupa tentang arti pentingnya lingkungan

bagi kesinambungan kehidupan. Ada yang belum pernah

terpikirkan oleh kita selama ini. Pola warisan sistem sentralistik

yang selama ini dipaksakan kepada kita, seolah-olah menafikkan

keberadaan masyarakat untuk mengelola lingkungannya sendiri.

Banjir, tanah longsor, adalah akibat dari tidak arifnya kita

mengelola lingkungan. Hutan yang gundul, semakin

berkurangnya daerah resapan, berkurangnya zona hijau dan lain-

lain menggambarkan betapa tidak cerdasnya kita dalam

25

mengelola lingkungan. Keserakahan dan sifat tamak kita

mengejar keuntungan sesaat membuat kita lupa tentang arti

pentingnya lingkungan bagi kesinambungan kehidupan.

Masyarakat yang tinggal di kota-kota besar di seluruh

Indonesia umumnya sudah terbiasa dengan masalah lingkungan:

bertumpuknya sampah, pencemaran udara, kebisingan, sungai

berwarna warni dan bau, kekeringan di musim kemarau, banjir di

musim hujan, penurunan permukaan air tanah bahkan intrusi air

laut. Kebiasaan dalam keseharian yang dihadapi terkait masalah

lingkungan tersebut menyebabkan masyarakan menjadi tidak

atau kurang peduli terhadap masalah lingkungan.

Ketidakpedulian ini muncul akibat berbagai sebab, salah satu

diantaranya adalah kurangnya pendidikan. Oleh karena itu,

penerapan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) diharapkan dapat

meningkatkan kepedulian masyarakat khususnya masyarakat

pendidikan dan pada gilirannya masyarakat pada umumnya

terhadap masalah lingkungan yang dihadapi, meningkatkan

peran serta aktif masyarakat dalam menanggulangi masalah

lingkungan hidup.

Peran Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dalam

masyarakat merupakan salah satu upaya yang dikembangkan

untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengatasi

permasalahan lingkungan. Hadirnya Pendidikan Lingkungan

26

Hidup dalam masyarakat diharapkan dapat mengubah perilaku

masyarakat menjadi lebih ramah lingkungan sehingga dapat

meminimalkan dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan.

Masyarakat harus berperan aktif dalam penyelamatan

lingkungan hidup dari kerusakan yang bisa terjadi. Banyak hal

yang bisa kita lakukan dalam menyelamatkan lingkungan kita.

Peranan Manusia yang menguntungkan lingkungan antara lain:

1. Jauhi perilaku buruk seperti eksploitasi terhadap alam secara

berlebihan.

2. Stop penebangan liar terhadap pohon-pohon yang ada di

hutan.

3. Percayalah bahwa reboisasi itu lebih berguna. “One man one

tree”.

4. Jangan pernah membuang sampah di sembarang tempat.

Akan sangat baik jika sampah didaur ulang menjadi pupuk.

5. Kesadaran dari sektor industri atau pabrik untuk tidak

membuang limbah industri berbahaya sesuka mereka. Hal

tersebut dapat mencemari lingkungan sekitarnya.

6. Cegah sebisa mungkin gas buang kendaraan yang dapat

menyebabkan polusi udara. Sekarang sudah ada uji emisi

pada kendaraan tapi itu masih kurang efektif. Lebih efektif

jika terjadi pengurangan kendaraan. Akan lebih efektif

27

apabila aktivitas kendaraan berkurang. Namun, bukan berarti

dihentikan sama sekali.

7. Gunakan seminimal mungkin kendaraan yang ramah

lingkungan, seperti sepeda akan sangat baik bila digunakan.

8. Berperilaku hemat. Hemat penggunaan listrik dan air.

9. Stop pemanfaatan lahan hanya untuk pembangunan gedung-

gedung bertingkat.

10. Membuat peraturan, organisasi atau undang-undang untuk

melindungi lingkungan dan keanekaan jenis makhluk hidup

Poin penting dari semua ini adalah attitude masyarakat

dalam hubungannya dengan kelestarian lingkungannya.

Kesadaran akan kelestarian lingkungan sangat penting. Karena

disinilah peran vital masyarakat dalam menjaga lingkungannya

dari kerusakan yang bisa saja terjadi setiap saat.

Peran pemerintah daerah atau pejabat setempat yang

ditunjuk atas wilayahnya tersebut sangat penting untuk

mengetahui dan merencanakan jauh ke depan dengan tegas

untuk dapat mengembangkan kawasan daerah/wilayahnya untuk

menjadi bentuk lingkungan yang sehat untuk dihuni

masyarakatnya dan terus menjadi pengawasannya jangan

sampai terlupakan, sehingga tidak saling tuduh jika sudah terjadi

bencana. Yang terpenting dalam masyarakat, dalam hal ini

28

mengenai pengelolaan lingkungan adalah masyarakat sadar

sebagai bagian dari lingkungan dimana ia berada, tumbuhnya

kearifan lokal dalam mengelola lingkungan, yang pelan–pelan

diharapkan akan menjadi budaya ”Cinta Lingkungan” yang

tumbuh disetiap sanubari warga masyarakat.

G. Metode Pendidikan Lingkungan Hidup dalam

Masyarakat

Strategi yang dikembangkan oleh Kementrian Lingkungan

Hidup mengenai pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup,

antara lain meliputi:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pendidikan lingkungan

hidup sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan

kemampuan dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup

yang ditujukan untuk:

a. mendorong pembentukan, penguatan dan pengembangan

(revitalisasi) kapasitas kelembagaan PLH;

b. mendorong tersusunnya kebijakan pendidikan lingkungan

hidup di tingkat Pusat dan Daerah;

c. memperkuat koordinasi dan jaringan kerja sama pelaku

pendidikan lingkungan hidup;

d. membangun komitmen bersama untuk PLH (termasuk

komitmen pendanaan);

29

e. Mendorong terbentuknya sistem monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup.

2. Meningkatkan kualitas dan kemampuan (kompetensi) SDM

PLH, baik pelaku maupun kelompok sasaran pendidikan

lingkungan hidup sedini mungkin melalui berbagai upaya

proaktif dan reaktif.

Mengembangkan kualitas SDM Masyarakat, yang meliputi

guru, murid sekolah, aparatur pemerintah, para ulama serta

seluruh lapisan masyarakat sedini mungkin secara terarah,

terpadu dan menyeluruh harus dilakukan melalui berbagai

upaya proaktif dan reaktif. Upaya ini harus dilakukan oleh

seluruh komponen bangsa sehingga generasi muda, subjek

dan objek pendidikan lingkungan dapat berkembang secara

optimal.

Selain itu, peningkatan kemampuan SDM di bidang

lingkungan hidup dalam profesionalitas (kompetensi) tenaga

pendidik, dan peningkatan kualitas masyarakat dan

peningkatan kualitas SDM pada tingkat pengambil keputusan

(birokrat) menjadi hal yang penting dilakukan juga dalam

rangka pengembangan kebijakan pendidikan lingkungan

hidup.

30

3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan

lingkungan hidup yang dapat mendukung terciptanya proses

pembelajaran yang efisien dan efektif.

Dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan

lingkungan hidup dapat mendukung terciptanya tempat yang

menyenangkan untuk belajar, berprestasi, berkreasi dan

berkomunikasi. Optimalisasi sarana dan prasarana ini dapat

dilakukan dengan menggunakan perpustakaan, laboratorium,

alat peraga, alam sekitar dan sarana lainnya sebagai sumber

pengetahuan.

4. Meningkatkan dan memanfaatkan anggaran pendidikan

lingkungan hidup dan mendorong partisipasi publik serta

meningkatkan kerja sama regional, internasional untuk

penggalangan pendanaan PLH.

Meningkatkan pendanaan pendidikan lingkungan hidup

khususnya anggaran pada instansi yang melaksanakan

pendidikan lingkungan hidup yang memadai diharapkan

dapat memacu perluasan dan pemerataan perolehan

pendidikan khususnya pendidikan lingkungan hidup bagi

seluruh rakyat Indonesia dan menuju terciptanya manusia

Indonesia yang berkualitas. Saat ini anggaran pendidikan

khususnya pendidikan lingkungan masih sangat minim,

walaupun di dalam Amendemen UUD 1945, pagu anggaran

31

pendidikan telah ditetapkan minimum sebesar 20% dari

seluruh APBN. Di samping itu, sumber pendanaan pendidikan

lingkungan hidup dapat digalang dari masyarakat, baik lokal,

regional maupun internasional.

5. Menyiapkan dan menyediakan materi pendidikan lingkungan

hidup yang berbasis kearifan tradisional dan isu lokal, modern

serta global sesuai dengan kelompok sasaran PLH serta

mengintegrasikan materi pendidikan lingkungan hidup ke

dalam kurikulum lembaga pendidikan formal.

Penyusunan materi PLH harus mengacu pada tujuan

pendidikan lingkungan hidup dengan memperhatikan tahap

perkembangan dan kebutuhan yang ada saat ini. Untuk itu

materi pendidikan lingkungan hidup yang berbasis kearifan

tradisional dan isu lokal, modern serta global harus

disesuaikan dengan kelompok sasaran PLH.

Meningkatkan informasi yang berkualitas dan mudah diakses

dengan mendorong pemanfaatan teknologi.

6. Dalam meningkatkan informasi yang berkualitas,

pemanfaatan teknologi perlu terus diupayakan sehingga

pengembangan pendidikan lingkungan dapat berhasil guna

dan berdaya guna serta sekaligus dapat memberikan akses

kepada masyarakat terhadap informasi tentang pendidikan

lingkungan hidup.

32

7. Mendorong ketersediaan ruang partisipasi bagi masyarakat

dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan

pendidikan lingkungan hidup.

Dalam meningkatkan peran serta masyarakat dibidang

pendidikan lingkungan hidup meliputi peran serta

perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi,

pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam

penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan

pendidikan (Pasal 54, UU Sidiknas 2003) perlu terus

digalakkan. Selain itu, penyediaan ruang bagi masyarakat

untuk pastisipasi akan menjadi faktor pendukung dalam

pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup.

8. Mengembangkan metode pelaksanaan pendidikan lingkungan

hidup yang berbasis kompetensi dan partisipatif.

Metode pelaksanaan pendidikan lingkungan adalah hal

yang sangat penting dan sangat berperan dalam menghasilkan

proses pembelajaran yang berkualitas. Pengembangan metode

pelaksanaan dalam pendidikan lingkungan hidup ditujukan pada

pengembangan berbagai metode penyampaian pendidikan

lingkungan hidup (antara lain melalui Joyful Learning Process)

pada setiap jenjang pendidikan dan pengembangan berbagai

metode partisipatif tentang pendidikan lingkungan hidup.

33

Masyarakat sebagai kontrol sosial harus mampu

memberikan contoh dan pegangan bagi anak muda yang lemah

dalam pengetahuan lingkungan hidup. Di dalam pendidikan

lingkungan hidup, masyarakat harus ikut serta dalam mengatasi

permasalahan lingkungan dan berperan aktif dalam

penyelamatan lingkungan hidup dari kerusakan yang bisa terjadi

kapan saja dan di mana saja. Selain pendidikan formal dalam hal

ini yang dimaksud adalah sekolah, peran serta masyarakat

sebagai bagian terpenting dari lembaga pendidikan informal dan

non-formal memiliki peranan yang sangat besar dalam

melaksanakan pendidikan lingkungan hidup di masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan non-formal dan

informal khususnya dalam pendidikan lingkungan hidup (PLH)

serta metode yang dapat diterapkan dalam pendidikan yang

dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendidikan lingkungan hidup non-formal adalah

kegiatan pendidikan di bidang lingkungan hidup yang

dilakukan di luar sekolah yang dapat dilaksanakan secara

terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan bagi yang

berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap

pendidikan formal. Pendidikan non-formal juga berfungsi

mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan

34

pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional

serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup,

pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kepemudaan,

pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan

keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,

pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan

untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Metode kegiatan belajar dalam pendidikan lingkungan hidup

non formal adalah: kursus/pelatihan mengenai pengetahuan

lingkungan hidup dalam bermasyarakat yang

diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal

pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap

untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi,

bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi. Metode yang umum digunakan

adalah kombinasi antara metode ceramah, latihan (studi

kasus), dan diskusi mengenai pengetahuan lingkungan hidup,

permasalahan lingkungan, serta penyelesaian terhadap

masalah lingkungan.

b. Pendidikan lingkungan hidup informal adalah kegiatan

pendidikan di bidang lingkungan hidup yang dilakukan di luar

sekolah dan dilaksanakan tidak terstruktur maupun tidak

35

berjenjang. Berdasarkan intensitas proses pembelajaran dan

outcomes yang dihasilkannya, beberapa bentuk kegiatan

pendidikan (metode pembelajaran) lingkungan hidup pada

jalur informal adalah :

1. Penerbitan Media: salah satu bentuk pendidikan

lingkungan hidup yang bertujuan untuk menyampaikan

informasi, gagasan, dan perkembangan-perkembangan

terbaru berkaitan dengan lingkungan hidup kepada

masyarakat luas melalui publikasi media massa (media

cetak maupun elektronik) baik itu dalam bentuk buku,

majalah, tabloid, buletin, artikel ilmiah, poster, opini

umum, iklan layanan masyarakat, dan sebagainya. Hasil

akhir yang ingin dicapai umumnya berupa peningkatan

pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan

pelestarian lingkungan hidup.

2. Penyuluhan: merupakan kegiatan pendidikan lingkungan

hidup non formal yang bertujuan untuk

menerangkan/menjelaskan tentang suatu isu,

permasalahan, gagasan, atau metode yang bersifat

spesifik agar peserta memahaminya secara lebih

mendalam.

3. Seminar: merupakan kegiatan pendidikan lingkungan

hidup dalam bentuk forum persidangan ilmiah yang

36

dipimpin/diarahkan oleh seorang pakar. Pada forum

tersebut, satu atau beberapa nara sumber diberi

kesempatan untuk menyampaikan gagasan, pemikiran,

atau pengalamannya tentang topik tertentu guna

mendapat tanggapan dari para peserta melalui mekanisme

tanya jawab. Dengan demikian, baik nara sumber maupun

peserta akan mendapatkan umpan balik (feed back) yang

dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas

pengetahuannya.

4. Lokakarya: merupakan kegiatan pendidikan lingkungan

hidup yang bertujuan untuk membahas permasalahan

praktis tentang suatu bidang tertentu melalui mekanisme

diskusi interaktif antar peserta yang memiliki minat yang

relatif sama dengan tingkat keahlian yang relatif setara,

namum memiliki sudut pandang yang relatif berbeda.

Suatu lokakarya umumnya akan menghasilkan suatu

kesepakatan, rumusan, atau rekomendasi yang akan

menjadi acuan/referensi bagi pihak-pihak yang terlibat.

37

BAB III

PENUTUP

Pendidikan Lingkungan Hidup perlu mendapatkan

perhatian, dukungan dari semua pihak, kesungguhan pemerintah

dan masyarakat agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan

yaitu membangun masyarakat yang peduli lingkungan dan

mampu berperan aktif dalam memecahkan masalah lingkungan.

38

Penekanan pembelajaran bukan pada penguasaan konsep

tetapi pengubahan sikap dan pola pikir masyarakat agar lebih

peduli terhadap masalah lingkungan, mampu menerapkan

prinsip keberlanjutan dan etika lingkungan. Oleh karena itu

dalam pengembangan program PLH harus ditujukan pada aspek

tingkah laku manusia, terutama interaksi manusia dengan

lingkungan hidupnya dan kemampuan memecahkan masalah

lingkungan. Melalui cara ini akan terbentuk masyarakat yang

memiliki sikap positif, peduli terhadap lingkungan dan mampu

berperan aktif dalam memecahkan masalah lingkungan serta

mampu menerapkan prinsip keberlanjutan dan etika lingkungan

dalam kehidupannya.

Hadirnya Pendidikan Lingkungan Hidup dalam masyarakat

diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih

ramah lingkungan sehingga dapat meminimalkan dampak

negatif kegiatan manusia terhadap lingkungan. Masyarakat

harus berperan aktif dalam penyelamatan lingkungan hidup dari

kerusakan yang bisa terjadi. Banyak hal yang bisa kita lakukan

dalam menyelamatkan lingkungan kita, namun yang terpenting

adalah menumbuhkan budaya ”Cinta Lingkungan” dalam

kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adisendjaja, Y.H. 1988. Hubungan antara Pemahaman IPA, Pengetahuan Lingkungan, dan Sikap terhadap Lingkungan dari Mahasiswa FPMIPA IKIP Bandung. Bandung: IKIP Bandung. Laporan Penelitian: tidak diterbitkan.

39

Adisendjaja, Y.H. 2008. Metodologi Pembelajaran Sains di Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Biologi: FPMIPA UPI.

Adisendjaja, Y.H. 2003, Pengembangan Pembelajaran Ekologi di SMU dengan Lingkungan Sekolah yang Berbeda untuk Meningkatkan Pemahaman Prinsip Keberlanjutan dan Etika Lingkungan. Bandung: IKIP Bandung. Laporan Penelitian: tidak diterbitkan.

Adisendjaja, Y.H. Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup: Belajar dari Pengalaman dan Belajar dari Alam. Universitas Pendidikan Indonesia.

KNLH. 2004. File-file tentang Pendidikan Lingkungan Hidup. Jakarta

OttoSoemarwoto. 1999. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Djambatan: Jakarta.

http://hermanussugianto.wordpress.com/tag/tujuan-pendidikan-lingkungan/. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2012.

http://worldofzie.wordpress.com/teknik-lingkungan/masyarakat-dan lingkungannya/. diakses pada tanggal 28 Oktober 2012.

40