Embed Size (px)
Citation preview
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
KEPROTOKOLAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa negara menghormati kedudukan para
Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan
negara asing dan/atau organisasi internasional,
serta tokoh masyarakat tertentu dengan suatu
pengaturan keprotokolan;
b. bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap
dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam
sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa,
dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan
secara menyeluruh;
c. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987
tentang Protokol sudah tidak sesuai dengan
perkembangan sistem ketatanegaraan sehingga
perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu membentuk Undang-Undang tentang
Keprotokolan;
Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPROTOKOLAN.
BAB I . . .
- 2 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang
berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan
atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata
Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk
penghormatan kepada seseorang sesuai dengan
jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara,
pemerintahan, atau masyarakat.
2. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan
dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat,
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden,
serta Pejabat Negara dan undangan lain.
3. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan
dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga
negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi
tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara
dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan
lain.
4. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi
Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan
negara asing dan/atau organisasi internasional,
serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi.
5. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan
upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara
Resmi.
6. Tata . . .
- 3 -
6. Tata Penghormatan adalah aturan untuk
melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat
Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara
asing dan/atau organisasi internasional, dan
Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi.
7. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota
lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas
ditentukan dalam Undang-Undang.
8. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang
menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan,
baik di pusat maupun di daerah.
9. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang
berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau
pribadi ke negara Indonesia.
10. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh
masyarakat yang berdasarkan kedudukan
sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Keprotokolan diatur berdasarkan asas:
a. kebangsaan;
b. ketertiban dan kepastian hukum;
c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
d. timbal balik.
Pasal 3 . . .
- 4 -
Pasal 3
Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:
a. memberikan penghormatan kepada Pejabat
Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara
asing dan/atau organisasi internasional, serta
Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu
Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara,
pemerintahan, dan masyarakat;
b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu
acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur
sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang
berlaku, baik secara nasional maupun
internasional; dan
c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan
antarbangsa.
Pasal 4
(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang
ini meliputi:
a. Tata Tempat;
b. Tata Upacara; dan
c. Tata Penghormatan.
(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberlakukan hanya dalam Acara Kenegaraan atau
Acara Resmi bagi;
a. Pejabat Negara;
b. Pejabat Pemerintahan;
c. perwakilan negara asing dan/atau organisasi
internasional; dan
d. Tokoh Masyarakat Tertentu.
BAB III . . .
- 5 -
BAB III
ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI
Pasal 5
(1) Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara
Resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata
Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.
(2) Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa
upacara bendera atau bukan upacara bendera.
(3) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu
yang tidak memungkinkan terlaksananya atau
berlangsungnya Acara Kenegaraan atau Acara
Resmi, pelaksanaan acara dimaksud
menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu
tersebut.
(4) Penyesuaian pelaksanaan Acara Kenegaraan atau
Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diputuskan oleh inspektur upacara.
Pasal 6
(1) Acara Kenegaraan diselenggarakan oleh negara
dan dilaksanakan oleh panitia negara yang
diketuai oleh menteri yang membidangi urusan
kesekretariatan negara.
(2) Dalam hal Acara Kenegaraan diselenggarakan di
lingkungan lembaga negara lain, pelaksanaannya
dilakukan oleh kesekretariatan lembaga negara
dimaksud berkoordinasi dengan panitia negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penyelenggaraan . . .
- 6 -
(3) Penyelenggaraan acara kenegaraan dapat
dilaksanakan di Ibukota Negara Republik Indonesia
atau di luar Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal 7
(1) Penyelenggaraan Keprotokolan Acara Resmi
dilaksanakan oleh petugas protokol yang merupakan
bagian dari kesekretariatan lembaga negara dan/atau
instansi pemerintahan.
(2) Penyelenggaraan Acara Resmi dilakukan oleh:
a. lembaga negara yang kewenangannya disebutkan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. lembaga negara yang dibentuk dengan atau dalam
Undang-Undang;
c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
d. instansi pemerintah pusat dan daerah; dan
e. organisasi lain.
(3) Penyelenggaraan Acara Resmi diselenggarakan di
Ibukota Negara Republik Indonesia dan/atau dapat di
luar Ibukota Negara Republik Indonesia.
BAB IV
TATA TEMPAT
Pasal 8
Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara
asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh
Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara
Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata
Tempat.
Pasal 9 . . .
- 7 -
Pasal 9
(1) Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara
Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia
ditentukan dengan urutan:
a. Presiden Republik Indonesia;
b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
c. mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden
Republik Indonesia;
d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia;
e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;
f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia;
g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia;
h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia;
j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
k. perintis pergerakan kebangsaan/
kemerdekaan;
l. duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing
dan Organisasi Internasional;
m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua
Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil
Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
n. menteri, . . .
- 8 -
n. menteri, pejabat setingkat menteri, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh Republik
Indonesia;
o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut,
dan Angkatan Udara Tentara Nasional
Indonesia;
p. pemimpin partai politik yang memiliki wakil di
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
q. anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan
anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
r. pemimpin lembaga negara yang ditetapkan
sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga
negara lainnya yang ditetapkan dengan
undang-undang, Deputi Gubernur Senior dan
Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil
Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
s. gubernur kepala daerah;
t. pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan
tertentu;
u. pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala
Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia,
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik
Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat
eselon I atau yang disetarakan;
v. bupati/walikota dan Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan
w. Pimpinan . . .
- 9 -
w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi
keagamaan tingkat nasional yang secara
faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah
dan masyarakat.
(2) Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang diadakan di luar Ibukota Negara Republik
Indonesia diatur dengan berpedoman pada urutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 10
(1) Tata Tempat dalam Acara Resmi di provinsi
ditentukan dengan urutan:
a. gubernur;
b. wakil gubernur;
c. mantan gubernur dan mantan wakil gubernur;
d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
provinsi atau nama lainnya;
e. kepala perwakilan konsuler negara asing di
daerah;
f. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
provinsi atau nama lainnya;
g. sekretaris daerah, panglima/komandan
tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua
angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan
tinggi semua badan peradilan, dan kepala
kejaksaan tinggi di provinsi;
h. pemimpin partai politik di provinsi yang
memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah provinsi;
i. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
provinsi atau nama lainnya, anggota Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh dan anggota
Majelis Rakyat Papua;
j. bupati/walikota; . . .
- 10 -
j. bupati/walikota;
k. Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa
Keuangan di daerah, Kepala Kantor Perwakilan
Bank Indonesia di daerah, ketua Komisi
Pemilihan Umum Daerah;
l. pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh
Masyarakat Tertentu tingkat provinsi;
m. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota;
n. wakil bupati/wakil walikota dan Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota;
o. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota;
p. asisten sekretaris daerah provinsi, kepala
dinas tingkat provinsi, kepala kantor instansi
vertikal di provinsi, kepala badan provinsi, dan
pejabat eselon II; dan
q. kepala bagian pemerintah daerah provinsi dan
pejabat eselon III.
(2) Penyelenggara negara, perwakilan negara asing
dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh
Masyarakat Tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) hadir dalam Acara Resmi di
provinsi menempati urutan Tata Tempat terlebih
dahulu.
Pasal 11
(1) Tata Tempat dalam Acara Resmi di
kabupaten/kota ditentukan dengan urutan:
a. bupati/walikota;
b. wakil bupati/wakil walikota;
c. mantan bupati/walikota dan mantan wakil
bupati/wakil walikota;
d. Ketua . . .
- 11 -
d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota atau nama lainnya;
e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota atau nama lainnya;
f. sekretaris daerah, komandan tertinggi Tentara
Nasional Indonesia semua angkatan, kepala
kepolisian, ketua pengadilan semua badan
peradilan, dan kepala kejaksaan negeri di
kabupaten/kota;
g. pemimpin partai politik di kabupaten/kota
yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/kota;
h. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota atau nama lainnya;
i. pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh
Masyarakat Tertentu tingkat kabupaten/kota;
j. asisten sekretaris daerah kabupaten/kota,
kepala badan tingkat kabupaten/kota, kepala
dinas tingkat kabupaten/kota, dan pejabat
eselon II, kepala kantor perwakilan Bank
Indonesia di tingkat kabupaten, ketua komisi
pemilihan umum kabupaten/kota;
k. kepala instansi vertikal tingkat
kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis
instansi vertikal, komandan tertinggi Tentara
Nasional Indonesia semua angkatan di
kecamatan, dan kepala kepolisian di
kecamatan;
l. kepala bagian pemerintah daerah
kabupaten/kota, camat, dan pejabat eselon III;
dan
m. lurah/kepala desa atau yang disebut dengan
nama lain dan pejabat eselon IV.
(2) Dalam . . .
- 12 -
(2) Dalam hal penyelenggara negara, perwakilan
negara asing dan/atau organisasi internasional,
serta Tokoh Masyarakat Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10
ayat (1) hadir dalam Acara Resmi di
kabupaten/kota, para pejabat tersebut menempati
urutan Tata Tempat terlebih dahulu.
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan
Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 13
Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat
tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai
berikut:
a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau
Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat
tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau
Wakil Presiden.
b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden
dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau
pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara
dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi
kedudukannya.
Pasal 14
(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan
negara asing dan/atau organisasi internasional,
serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara
Kenegaraan dan/atau Acara Resmi dapat
didampingi istri atau suami.
(2) Istri . . .
- 13 -
(2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat
suami atau istri.
Pasal 15
(1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan,
kepala perwakilan negara asing dan/atau
organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat
Tertentu berhalangan hadir pada Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi, tempatnya tidak
diisi oleh yang mewakilinya.
(2) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mendapat tempat sesuai dengan
kedudukan sosial dan kehormatan yang
diterimanya atau jabatannya.
BAB V
TATA UPACARA
Bagian Kesatu
Upacara Bendera
Pasal 16
Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk
Acara Kenegaraan atau Acara Resmi:
a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia;
b. hari besar nasional;
c. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
d. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah;
dan
e. hari ulang tahun lahirnya provinsi dan
kabupaten/kota.
Pasal 17 . . .
- 14 -
Pasal 17
Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara
Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi:
a. tata urutan dalam upacara bendera;
b. tata bendera negara dalam upacara bendera;
c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
d. tata pakaian dalam upacara bendera.
Pasal 18
Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf a meliputi tata urutan upacara
bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata
urutan upacara bendera dalam upacara bendera
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b
sampai dengan huruf e.
Pasal 19
Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu
kebangsaan Indonesia Raya;
b. mengheningkan cipta;
c. pembacaan naskah Pancasila;
d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
e. pembacaan doa.
Pasal 20
Tata urutan upacara bendera dalam rangka
peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 sekurang-kurangnya meliputi:
a. pengibaran . . .
- 15 -
a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu
kebangsaan Indonesia Raya;
b. mengheningkan cipta;
c. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan
tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja
dan lain-lain selama satu menit;
d. pembacaan Teks Proklamasi; dan
e. pembacaan doa.
Pasal 21
Tata bendera negara dalam upacara bendera
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b
meliputi:
a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari
terbenam;
b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
c. penghormatan pada saat pengibaran atau
penurunan bendera.
Pasal 22
(1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c
meliputi:
a. pengibaran atau penurunan bendera negara
dengan diiringi lagu kebangsaan;
b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran
atau penurunan bendera negara dilakukan
oleh korps musik atau genderang dan/atau
sangkakala, sedangkan seluruh peserta
upacara mengambil sikap sempurna dan
memberikan penghormatan menurut keadaan
setempat.
(2) Dalam . . .
- 16 -
(2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang
dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan
bendera negara diringi dengan lagu kebangsaan
oleh seluruh peserta upacara.
(3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau
penurunan bendera tidak dibenarkan
menggunakan musik dari alat rekam.
Pasal 23
(1) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan
menurut jenis acara.
(2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil
lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau
pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan
jabatannya atau kedudukannya dalam
masyarakat.
(3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil
harian atau seragam resmi lain yang telah
ditentukan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil
lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran,
pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau
seragam resmi diatur dalam Peraturan Presiden.
Pasal 24
(1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam
Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, diperlukan
kelengkapan dan perlengkapan.
(2) Kelengkapan . . .
- 17 -
(2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), antara lain, meliputi:
a. inspektur upacara;
b. komandan upacara;
c. perwira upacara;
d. peserta upacara;
e. pembawa naskah;
f. pembaca naskah; dan
g. pembawa acara.
(3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), antara lain, meliputi:
a. bendera;
b. tiang bendera dengan tali;
c. mimbar upacara;
d. naskah Proklamasi;
e. naskah Pancasila;
f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
g. teks doa.
Pasal 25
Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak
memungkinkan terlaksananya tata upacara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tata upacara
dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan
kondisi tersebut.
Bagian Kedua
Upacara bukan Upacara Bendera
Pasal 26
Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan
untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
Pasal 27 . . .
- 18 -
Pasal 27
Tata Upacara bukan upacara bendera dalam
penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi
meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian
upacara.
Pasal 28
Tata urutan acara bukan upacara bendera
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain, meliputi:
a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu
Kebangsaan Indonesia Raya;
b. pembukaan;
c. acara pokok; dan
d. penutup.
Pasal 29
(1) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera
dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi
disesuaikan menurut jenis acara.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Presiden.
Pasal 30
Bendera negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara
Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang
pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah
kanan mimbar.
BAB VI . . .
- 19 -
BAB VI
TATA PENGHORMATAN
Pasal 31
(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan
negara asing dan/atau organisasi internasional,
serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat
penghormatan.
(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. penghormatan dengan bendera negara;
b. penghormatan dengan lagu kebangsaan;
dan/atau
c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB VII
TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU
TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA
Pasal 32
Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu
lembaga negara lain yang berkunjung ke Negara
Indonesia mendapat pengaturan keprotokolan sebagai
penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas
timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan
dalam tata pergaulan internasional.
Pasal 33 . . .
- 20 -
Pasal 33
(1) Tamu Negara terdiri atas presiden, raja, kaisar,
ratu, yang dipertuan agung, paus, gubernur
jenderal, wakil presiden, perdana menteri,
kanselir, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan
Bangsa-Bangsa.
(2) Tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara
lainnya dapat terdiri atas pejabat tinggi lembaga
negara asing lain, mantan kepala
negara/pemerintahan atau wakilnya, wakil
perdana menteri, menteri atau setingkat menteri,
kepala perwakilan negara asing, utusan khusus
dan tokoh masyarakat asing/internasional
tertentu lain yang akan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
(3) Kunjungan Tamu Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa:
a. kunjungan kenegaraan;
b. kunjungan resmi;
c. kunjungan kerja; atau
d. kunjungan pribadi.
Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan
keprotokolan terhadap Tamu Negara, tamu
pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35
Penyelenggaraan keprotokolan di daerah khusus atau
daerah istimewa dilaksanakan dengan menghormati
kekhususan atau keistimewaan daerah tersebut
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini.
Pasal 36 . . .
- 21 -
Pasal 36
Pendanaan keprotokolan dalam Acara Kenegaraan
dan Acara Resmi dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang
Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3363) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 38
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363)
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 39
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 22 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 125
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
KEPROTOKOLAN
I. UMUM
Negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi
internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dengan Tata
Pengaturan mengenai Keprotokolan. Pengaturan Keprotokolan tersebut
perlu disesuaikan dengan dinamika yang tumbuh dan berkembang
dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa.
Perubahan ketatanegaraan di Indonesia setelah perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
berimplikasi pada perubahan pengaturan keprotokolan negara.
Perubahan mendasar antara lain diwujudkan dengan ditiadakannya
lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara yang selanjutnya
menjadi lembaga negara. Perubahan tersebut dan dengan telah
disahkannya berbagai Undang-Undang baru menghasilkan lembaga
baru yang belum diatur keprotokolannya dalam Acara Kenegaraan
atau Acara Resmi. Pengaturan Keprotokolan juga diperlukan terhadap
lembaga negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol pada
saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem
ketatanegaraan sehingga diperlukan Undang-Undang baru dalam
rangka penyempurnaan pengaturan mengenai Keprotokolan
khususnya mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata
Penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan,
perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh
Masyarakat Tertentu, dan/atau tamu negara sesuai dengan
kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat.
Ruang . . .
- 2 -
Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi
Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan yang
diberlakukan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi bagi Pejabat
Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau
organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu.
Pengaturan Keprotokolan dalam Undang-Undang ini berasaskan
kebangsaan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, serta
keselarasan dan timbal balik yang bertujuan:
a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi
internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara
sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan
masyarakat;
b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan
tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan
kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun
internasional; dan
c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa.
Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyelenggaraan
Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang dilaksanakan sesuai dengan
Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan baik dalam
upacara bendera maupun bukan upacara bendara. Penyelenggara
Acara Kenegaraan dilaksanakan oleh Panitia Negara yang diketuai oleh
menteri yang membidangi urusan kesekretariatan negara, sedangkan
penyelenggara Keprotokolan Acara Resmi dilakukan oleh:
12. lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
13. lembaga negara yang dibentuk dengan atau dalam Undang-
Undang;
14. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
15. instansi pemerintah pusat dan daerah; dan
16. organisasi lain.
Undang-Undang . . .
- 3 -
Undang-Undang ini mengatur pula mengenai tata upacara
bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi
yang meliputi tata urutan upacara bendera, tata bendera negara dalam
upacara bendera, tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera, dan
tata pakaian dalam upacara bendera.
Ketentuan mengenai Keprotokolan bagi Tamu Negara, tamu
pemerintah dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke
negara Indonesia merupakan penghormatan kepada negaranya dan
dilaksanakan sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma,
dan/atau kebiasaan dalam pergaulan internasional dengan tetap
memperhatikan nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia yang
berkembang, tanpa mengabaikan kebiasaan yang berlaku dalam
pergaulan internasional.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kebangsaan” adalah keprotokolan
harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang
pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip
negara kesatuan Republik Indonesia.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “ketertiban dan kepastian hukum''
adalah keprotokolan harus dapat menimbulkan ketertiban
dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum.
Huruf c Huruf c . . .
- 4 -
Yang dimaksud dengan “keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan” adalah keprotokolan harus mencerminkan
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara
kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan
bangsa dan negara.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “timbal balik” adalah keprotokolan
diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan
dari negara lain.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ”situasi dan kondisi tertentu”, antara
lain, kondisi tempat dan ruangan yang tersedia, hujan yang
berkepanjangan, gempa, banjir, longsor, bencana lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “panitia negara” adalah panitia yang
susunan keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan
presiden untuk melaksanakan Acara Kenegaraan.
Ayat (2) Ayat (2) . . .
- 5 -
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k Huruf k . . .
- 6 -
Cukup jelas.
Huruf l
Yang dimaksud dengan ”Kepala Perwakilan Negara
Asing” adalah orang yang ditugaskan oleh negara
pengirim bagi Negara Republik Indonesia untuk
bertindak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Yang dimaksud dengan ”Kepala Organisasi
Internasional” adalah orang yang ditunjuk sebagai
kepala organisasi antar pemerintah untuk bertindak
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Huruf m
Yang dimaksud dengan ”Badan Penyelenggara
Pemilihan Umum” adalah Komisi Pemilihan Umum dan
Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Huruf n
Pejabat setingkat menteri adalah pejabat yang
ditetapkan oleh Presiden berdasarkan peraturan
perundang-undangan seperti: Jaksa Agung, Panglima
Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Pengertian pejabat setingkat menteri dalam Undang-
Undang ini hanya terkait dengan Tata Tempat pada
Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara
Republik Indonesia.
Huruf o
Cukup jelas.
Hurup p
Yang dimaksud dengan “pemimpin partai politik”,
adalah ketua umum atau sebutan lain, pemimpin
tertingggi partai politik sesuai dengan anggaran
dasar/anggaran rumah tangga partai politik.
Huruf q Huruf q . . .
- 7 -
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Yang dimaksud dengan ”pemilik tanda jasa dan tanda
kehormatan’’ adalah pemilik tanda kehormatan Bintang
Republik Indonesia.
Huruf u
Cukup jelas.
Huruf v
Cukup jelas.
Huruf w
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “nama lainnya” adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua di
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Huruf e
Cukup jelas. Huruf e . . .
- 8 -
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “pemimpin partai politik”,
adalah ketua umum atau sebutan lain, pemimpin
tertingggi partai politik sesuai dengan anggaran
dasar/anggaran rumah tangga partai politik.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Yang dimaksud dengan “pemuka agama di tingkat
provinsi” adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua
Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan
Gereja-gereja Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma
Indonesia, Ketua Perwalian Umat Budha Indonesia, dan
Ketua Umum Organisasi Keagamaan yang diakui oleh
peraturan perundang-undangan di provinsi.
Yang dimaksud dengan “pemuka adat” adalah tokoh
atau pemimpin kesatuan masyarakat adat dengan
penyebutan nama jabatan adat dan/atau nama tokoh
atau gelar pada suatu daerah tertentu.
Tokoh masyarakat tertentu di provinsi antara lain rektor
perguruan tinggi setempat.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas. Huruf n . . .
- 9 -
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara”, antara lain,
Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan yang hadir dalam
Acara Resmi di provinsi.
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “nama lainnya” adalah dewan
perwakilan rakyat kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ”pimpinan partai politik di
kabupaten/kota” adalah ketua wilayah atau sebutan
Huruf g . . .
- 10 -
lain pemimpin tertinggi partai politik di kabupten/kota
sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga partai politik.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan ”pemuka agama di tingkat
kabupaten/kota” adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia,
Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua
Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Ketua Parisada
Hindu Dharma Indonesia, Ketua Perwalian Umat Budha
Indonesia, dan Ketua Umum Organisasi Keagamaan
yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di
kabupaten/kota.
Yang dimaksud dengan “pemuka adat” adalah tokoh
atau pemimpin kesatuan masyarakat adat dengan
penyebutan nama jabatan adat dan/atau nama tokoh
atau gelar pada suatu daerah tertentu.
Tokoh masyarakat tertentu di kabupaten/kota antara
lain rektor perguruan tinggi.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Ayat (2) Ayat (2) . . .
- 11 -
Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara”, antara lain,
Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan yang hadir dalam
Acara Resmi di kabupaten/kota.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tuan rumah” adalah gubernur,
dan/atau bupati/walikota sebagai kepala daerah yang
menyelenggarakan Acara Resmi di provinsi atau
kabupaten/kota.
Huruf b
Pejabat pemerintah yang tertinggi didasarkan pada tingkat
eselonisasi.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Huruf a
Pengibaran bendera diiringi dengan lagu kebangsaan pada
pagi hari dilakukan menjelang detik-detik proklamasi.
Huruf b
Huruf b . . .
- 12 -
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 20
Huruf a
Pengibaran bendera diiringi dengan lagu kebangsaan pada
pagi hari dilakukan menjelang detik-detik proklamasi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 21
Huruf a
Pelaksanaan upacara penurunan bendera dilakukan dengan
menghormati waktu kegiatan keagamaan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23 Pasal 23 . . .
- 13 -
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “inspektur upacara” pada ayat
ini adalah pembina upacara atau sebutan lainnya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “komandan upacara” pada ayat
ini adalah pemimpin upacara atau sebutan lainnya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “perwira upacara” pada ayat ini
adalah penanggung jawab upacara atau sebutan
lainnya.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 25
Yang dimaksud dengan ”situasi dan kondisi yang tidak
memungkinkan”, antara lain, hujan yang berkepanjangan, gempa,
banjir, longsor, atau bencana alam lain.
Pasal 26
Cukup jelas. Pasal 26 . . .
- 14 -
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kunjungan kenegaraan” adalah
kunjungan yang dilakukan oleh kepala negara (raja,
presiden, sultan, ratu, paus, atau yang dipertuan agung)
dalam suatu periode masa jabatan dan baru pertama
kali diadakan dengan tujuan memperkenalkan diri atau
mengawali suatu perjanjian kerja sama kedua negara
dalam bidang tertentu.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kunjungan resmi” adalah
kunjungan yang dilakukan oleh kepala pemerintahan
Huruf b . . .
- 15 -
(perdana menteri, kanselir) untuk pertama kalinya atau
kunjungan kepala negara untuk kedua kalinya atau
lebih dengan tujuan menindaklanjuti atau
mengembangkan suatu perjanjian kerja sama yang
disepakati sebelumnya atau berdasarkan undangan
negara yang bersangkutan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja” adalah
kunjungan yang ketiga kali atau lebih oleh kepala
negara/pemerintahan ke negara yang sama atau dalam
rangka menghadiri pertemuan-pertemuan internasional,
seperti konferensi tingkat tinggi.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kunjungan pribadi” adalah
kunjungan yang dilakukan karena keperluan
pribadi/khusus dan semaksimal mungkin mengurangi
hal-hal yang bersifat keprotokolan.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 38 . . .
- 16 -
Pasal 39
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5166
