Maggee Senata

Awal peraturan yang mengatur mengenaiWaralaba :

UU No 9 tahun 1945 tentang “Usaha Kecil”

UU No. 20 tahun 2008 tentang “Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah”

Kedua peraturan di atas menyebutkanmengenai waralaba sebagai salah satu bentukkemitraan.

Pada tingkat daerah, pemerintah DKI Jakartamelalui Perda No. 2 tahun 2002 tentang“Perpasaran Swasta” menyebutkan perihalwaralaba.

Waralaba diartikan sebagai “jenis usaha” (pasal 3huruf i) berupa kegiatan usaha barang dan jasadapat dalam bentuk tempat usaha dan ataupenyediaan barang dagangan.

Franchisor menyediakan barang dagangan danFranchisee menyediakan tempat usaha, yangterbentuk dan berkembang kemudian adalahusaha-usaha ritel, dimana pihak Franchisee tidakaktif dan tidak mengoperasikan tokoknyasehari-hari.

Skema di Indonesia yang berkembang :operasional dan pengelolaan gerai dijalankanFranchisor.

PP No. 16 tahun 1997 tentang “Waralaba” yangtelah dicabut dan digantikan oleh PP No. 42tahun 2007.

Surat Keputusan Mentri Perindustrian danPerdagangan (SK Menperindag) No.259/MPP/Kep/7/1997 tentang “Ketentuan danTata Cara Pelaksanaan Pendaftaran UsahaWaralaba”.

Kemudian digantikan oleh SK Menperindag No.12/M-DAG/PER/3/2006 tentang “Ketentuan danTata Cara Penerbitan Surat Tanda PendaftaranUsaha Waralaba”.

Lalu kembali digantikan oleh Permendag No.31/M-DAG/PER/8/2008 tentang“Penyelenggaraan Waralaba” (sebagai aturanpelaksana PP No. 42 tahun 2007).

Terakhir diganti dengan Permendag No. 53/M-DAG/PER/8/2012.

UU No. 5 tahun 1999 tentang “Larangan PraktikMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”(Pasal 50 b), menyebutkan bahwa perjanjianwaralaba dikecualikan sebagai praktikmonopoli.

Tetapi berdasarkan keputusan KPPU (KomisiPengawasan Persaingan Usaha) no.57/KPPU/Kep/III/2009 tentang “PedomanPelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf b UU No.5 tahun 1999” adalah tidak mutlak.

Amir Karamoy mengusulkan kepada KPPUbahwa waralaba sebagai suatu sistem bisnissangat potensial melakukan praktik monopolidan persaingan usaha tidak sehat.

Misalnya kendali bahan baku atau produk darihulu ke hilir, potensial mendikte harga, danpotensial melakukan dominasi pasar.

Non Competition Clause setelah perjanjianberakhir (post expiry), dimana biasanyadicantumkan dalam perjanjian waralaba yangmenyebutkan bahwa Franchisee tidakdiperbolehkan menjalankan bisnis yangsama/sejenis ketika masih mengikat perjanjiandengan Franchisor, untuk masa waktu tertentu,misalnya 1 tahun – terhitung sejak jangka waktuperjanjian berakhir.

Franchisee dilarang menggunakan merek atauHKI milik Franchisor bukan dilarang untukberusaha. Karena hal tersebut justru melanggarHak Asasi Manusia, kemudian akan merugikanFranchisee serta para karyawannya karena akanada pemutusan hubungan kerja secara massal.

Hak Merk : tanda yang berupa gambar, nama,kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna,atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yangmemiliki daya pembeda dan digunakan dalamkegiatan perdagangan barang dan jasa (Pasal 1no 1 UU No. 19 tahun 1992).

Suatu merek dianggap sah bila telah didaftarkandalam Daftar Merek.

Hak Paten : hak khusus yang diberikan negarakepada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi, untuk selama waktu tertentumelaksanakan sendiri penemuannya tersebutatau memberikan persetujuannya kepada oranglain untuk melaksanakannya (Pasal 1 ayat 1 UUNo. 6 tahun 1986).

Suatu paten bila diahlikan kepada penerimamaka pengalihan harus dilakukan secara tertulis,dengan akta notaris, dan wajib didaftarkanpada Kantor Paten dan dicatat dalam DaftarUmum.

Hak Cipta : hak khusus bagi pencipta maupunpenerima hak untuk mengumumkan ataumemperbanyak ciptaannya maupun memberiizin untuk itu dengan mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 6 tahun 1982).

Belum ada koordinasi antara KementrianPerdagangan dengan Kementrian Hukum danHAM terkait dengan persoalan pendaftaranperjanjian waralaba.

Akibatnya, mata rantai birokrasi pendaftaranperjanjian waralaba semakin panjang.

Contohnya, Franchisor wajib mendaftarkanperjanjian waralabanya tidak hanya keKementrian Perdagangan, tetapi jugaKementrian Hukum dan HAM.

Dasar hukum perjanjian waralaba lainnyaadalah asas kebebasan berkontrak seperti yangdimaksud oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdatayang menyatakan bahwa semua kontrak atauperjanjian yang dibuat secara sah sebagaiundang-undang bagi mereka yangmembuatnya.

Isi pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata :

a) Adanya kata sepakat

b) Masing-masing cakap (memiliki kompetensi)untuk membuat perjanjian

c) Perjanjian mengenai sesuai hal yang tertentu

d) Sesuatu yang halal (tidak boleh berisikan halyang bertentangan dengan hukum dannorma)

Perjanjian waralaba yang ditulis dalam bahasaasing, harus diterjemahkan dalam bahasaIndonesia.

Disampaikan paling sedikit 2 minggu sebelumpenandatanganan perjanjian untuk dipelajarioleh calon Franchisee.

Perjanjian waralaba mendudukkan para pihaksecara setara dan terhadap mereka berlakuhukum Indonesia.

Sifat perjanjian waralaba :

a) Suatu perjanjian yang dikuatkan olehhukum

b) Memberi kemungkinan Franchisor tetapmempunyai hak atas nama dagang danatau merek dagang, format/pola usaha,dan hal-hal khusus yangdikembangkannya untuk suksesnyausaha tersebut.

c) Memberi kemungkinan Franchisormengendalikan sistem usaha yangdilisensikannya.

d) Hak, kewajiban, dan tugas masing-masing pihak dapat diterima Franchisee.

Di Indonesia keabsahan secara legalsebuah usaha waralaba didasarkan padakepemilikkan Surat Tanda PendaftaranWaralaba (STPW). Yang mengajukan ialahFranchisor dan Franchisee.

Setiap usaha yang telah memiliki SuratTanda Pendaftaran Waralaba wajibmenggunakan logo waralaba yang telahmemiliki barcode untuk membedakandengan usaha-usaha lainnya.

Hal tersebut dapatkan memunculkanPerception gap, waralaba besar/menengahimage brand nya lebih baik dan lebihbergengsi dari mikro/kecil.

Dengan memiliki STPW, Franchisor dan Franchiseememiliki kewajiban :

a) Franchisor wajib mendaftarkan propektuspenawaran waralabanya

b) Franhisee wajib mendaftarkan perjanjianwaralabanya

c) Franshisor wajib memberikan propektuspenawaran waralaba kepada calon Franchiseepaling sedikit 2 minggu sebelumpenandatanganan perjanjian waralaba

d) Franchisor wajib memberikan pembinaansecara berkesinambungan kepada penerimawaralaba

e) Pemilik STPW pewaralaba asal dalam negri,pewaralaba lanjutan luar negri dan Franchiseeluar negri wajib menyampaikan laporantahunan kegiatan waralaba paling lambattanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Paling sedikit memuat :

Identitas Franchisor, berikut keteranganmengenai kegiatan usahanya termasuk neracadan lap laba rugi 1 tahun terakhir

HAKI atau penemuan atau ciri khas usaha yangmenjadi objek waralaba disertai dengandokumen pendukung

Keterangan mengenai kriteria atau persyaratanyang harus dipenuhi Franchisee termasuk biayainvestasi

Bantuan atau fasilitas yang diberikan Franchisorkepada Franchisee

Hak dan kewajiban

Data atau informasi lain yang perlu diketahuiFranchisee

Pasal 5 PP No. 42 tahun 2007, perjanjianwaralaba paling sedikit memuat klausul :

1) Nama dan alamat para pihak : bebas dengansiapa ingin mengadakan kontrak waralaba.Khusus kegiatan usaha jasa makanan danminuman = pasal 6 permendag No. 7/M-DAG/PER/2/2013.

2) Jenis hak kekayaan intelektual

3) Kegiatan usaha : pasal 21 ayat 1 PermendagNo. 53/M-DAG/PER/8/2012

4) Hak dan kewajiban para pihak : pasal 6 PP No. 42tahun 2007

5) Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan danpemasaran yang diberikan : pasal 8 PP No. 42 tahun2007

6) Wilayah usaha

7) Jangka waktu perjanjian

8) Tata cara pembayaran imbalan

9) Penyelesaian sengketa

10) tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusanperjanjian.

Adanya perjanjian waralaba, membedakanantara company owned outlets denganfranchised outlets.

Permendag No. 53/M-DAG/PER/8/2012

Ditawarkan oleh Franchisor hak dan lisensieksklusif.

Dapat menjalankan aktivitas atas namaFranchisor di sutu area tertentu yangdipercayakan Franchisor.

Berlaku sebagai organisasi penjualan independenyang bertanggung jawab dalam perekrutan dandukungan berkelanjutan kepada Franchiseepada area tertentu yang menjadi wewenangnya.

Membayar development fee atas hakpengembangan area dan menjual waralabakepada pihak lain = ke Franchisor.

Franchisor kebanyakannya, akan berbagi porsidalam hal penerimaan franchisee fee dan royaltyfee, yang diatur secara khusus.

Franchisee yang diberikan penawaran olehFranchisor untuk mengelola danmengembangkan pada suatu area.

Tidak memiliki wewenang untuk menjualkembali (mencari Franchisee lain).

Dipilih sebagai alternatif untuk menghindarigangguan kompetisi internal (beberapaFranchisee dalam satu area).

Sesuai PP No 42 tahun 2007, diharapkan bisniswaralaba yang dijual di pasar benar-benar bisnisyang telah solid dan terbukti layak untukdikembangkan oleh franchisee.

Untuk lebih menjamin kelayakan usaha bisnisyang diwaralabakan, pada bagian lain di PP No.42 tahun 2007, franchisor diwajibkanmemperlihatkan propektus kepada calonfranchisee.

Sanksi administratif berupa pencabutan SuratTanda Pendaftaran Waralaba menanti franchisoryang tidak melakukan pembinaan kepadapenerima waralaba sebagaimana yang telahdimaksudkan dalam PP No. 42 tahun 2007(pasal 8 dan 16).

Mulai juli 2008, pemerintah mewajibkanfranchisor untuk mendaftarkan bisnisnya padaDepartemen Perdagangan.

Hal tersebut dipastikan dapat mengurangi bisnisyang mengklaim dirinya adalah waralaba sertadapat menyelamatkan franchisee darikemungkinan buruk yang tidak dikehendaki.

Selain itu diharapkan daya saing waralaba lokalterhadap waralaba asing yang telah merajalela.

a) Franchise Agreement = kumpulan persyaratan,ketentuan dan komitmen yang dibuat dandikehendaki oleh Franchisor bagi parafranchisee-nya.

b) Financial Pro Forma = umumnya terdiri atasneraca, laporan laba rugi, laporan arus kas,yang diberikan sebelum penandatangananperjanjian waralaba.

c) Protected Territory = batas geografis yangdiberikan franchisor kepada franchisee secaraeksklusif.

d) Quality Control = metode yang dilakukanFranchisor untuk menjamin standar operasionalyang tercantum Manual Operasi secarakonsisten di jaringan waralabanya.

e) Trade Secret = dapat berupa prosedur operasi,resep ataupun daftar pelanggan dan pemasok.

f) Signature Product = produk/jasa yang dijualFranchisor yang merupakan identitas sekaligussatu merek dagang eksklusif yang dikenal luasdan seringkali mewakili identitas bagiperusahaan tersebut (selalu memilikiAwareness, citra positif, dan diterima baik dipasar).

g) Slick = materi iklan siap tayang yang disiapkanoleh Franchisor, yang akan membuat biayaiklan dan marketing lebih murah.

h) Franchisee Feasibility Studies = bertujuan untukmengenali dan menemukan apakah calonfranchisee memiliki karakteristik tertentu yangdimiliki oleh franchisor saat merintis usahatersebut dari nol.

i) Turnkey = suatu kondisi dimana franchisorbertanggung jawab terhadap dimulainyausaha franchisee mulai dari nol sampai pintutoko dibuka untuk pertama kalinya bagipelanggan.

j) Tying = kebijakan yang dilakukan olehfranchisor untuk memaksa franchisee membeliproduk tertentu dari franchisor sebagai syaratuntuk pembelian produk lainnya.

Secara langsung, Franchisor tidak mendapatkanmanfaat dari adanya STPW.

Namun STPW diperlukan sebagai salah satubentuk legalitas Franchisor terkaitpengembangan usaha maupun hubungannyadengan Franchisee.

Tidak jelas mengapa begitu banyak peraturanperundangan mengatur waralaba di Indonesia.

Tidak adanya koordinasi dan sinkronisasi kerjaantara instansi pemerintah.

1) Laki-laki/Perempuan

2) WNI

3) Usia Min. 20 tahun

4) Pengusaha daerah/lokal/setempat

5) Pendidikan minimal SMU

6) Kondisi kesehatan dinyatakan sehat berdasarkan suratketerangan dokter yang ditunjuk (bebas narkoba danalkohol)

7) Memiliki dana cair, minimal Rp......

8) Tidak termasuk dalam “Daftar Orang Tercela”

9) Optional : telah memiliki atau bersediamembentuk/mendirikan perusahaan (PT) dengankepemilikan saham mayoritas (minimal 51%)

10) Telah memiliki atau bersedia mengontrak/menyewagerai (outlet)/ ruangan atau tempat usaha yangterletak pada lokasi yang memenuhikriteria/persyaratan yang ditetapkan

11) Tidak pernah dinyatakan insolvent, dilikuidasi, pailitbaik secara pribadi maupun perusahaan

12) Bersedia membiayai dan mengikuti training programsecara penuh, khususnya pada tahap pre-operation

13) Bersedia menjalankan usaha secara penuh waktu,paling tidak pada 3 tahun pertama

14) Mengisi Formulir Aplikasi

15) Membuat Business Plan

16) Mewajibkan dan bila perlu membiayaipegawai/karyawan mengikuti training program yangdiselenggarakan Franchisor

17) Sanggup menyediakan modal tambahan biladibutuhkan

18) Bersedia menanggung resiko keuangan (financial risk)

Memproteksi Waralaba Lokal