Paparan uu no. 9 tahun 2010 bimtek keprotokolan maret

1

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLBAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLKOTA MADIUNKOTA MADIUN

PENGERTIAN PROTOKOLPENGERTIAN PROTOKOL

pengertian keprotokolanpengertian keprotokolan secara secara umum umum dapat diartikan sebagai dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka mengaturkegiatan dalam rangka mengatur dan dan atau mengurus tata kehidupan sesuai atau mengurus tata kehidupan sesuai dengan norma yang berlaku. dengan norma yang berlaku.

Ketentuan UmumKetentuan Umum

1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

2. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.

3. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.


4. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

5. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

6. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.


7. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.

8. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

9.Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.


10. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

ASAS

a. kebangsaan;b. ketertiban dan kepastian hukum;c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

dand. timbal balik.

TUJUAN

a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;

b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional; dan

c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa.

RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:

a. Tata Tempat;b. Tata Upacara; danc. Tata Penghormatan.(2) Pengaturan diberlakukan hanya dalam

Acara Kenegaraan atau Acara Resmi bagi;a. Pejabat Negara;b. Pejabat Pemerintahan;c. perwakilan negara asing dan/atau organisasi

internasional; dand. Tokoh Masyarakat Tertentu.

TATA TEMPATTATA TEMPAT

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat.


(1) Tata Tempat dalam Acara Resmi di kabupaten/kota ditentukan dengan urutan:

a. bupati/walikota;b. wakil bupati/wakil walikota;c. mantan bupati/walikota dan mantan wakil bupati/wakil

walikota;d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota

atau nama lainnya;e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

kabupaten/kota atau nama lainnya;f. sekretaris daerah, komandan tertinggi Tentara Nasional

Indonesia semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan negeri di kabupaten/kota;


g. pemimpin partai politik di kabupaten/kota yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;

h. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya;

i. pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat kabupaten/ kota;

j. asisten sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala badan tingkat kabupaten/kota, kepala dinas tingkat kabupaten/kota, dan pejabat eselon II, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia di tingkat kabupaten, ketua komisi pemilihan umum kabupaten/kota;

k. kepala instansi vertikal tingkat kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di kecamatan, dan kepala kepolisian di kecamatan;

l. kepala bagian pemerintah daerah kabupaten/kota, camat, dan pejabat eselon III; dan

m. lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan pejabat eselon IV.


(2) Dalam hal penyelenggara negara, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu hadir dalam Acara Resmi di kabupaten/kota, para pejabat tersebut menempati urutan Tata Tempat terlebih dahulu.


Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut:

a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden.

b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.


Suami atau Istri:(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan,

perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi dapat didampingi istri atau suami.

(2) Istri atau suami menempati urutan sesuai Tata Tempat suami atau istri.


Pejabat yang mewakili:

(1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, kepala perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu berhalangan hadir pada Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.

(2) Seorang yang mewakili mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

17

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi:

a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;

b. hari besar nasional;

c. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;

d. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; dan

e. hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten/kota.

TATA UPACARA: Upacara TATA UPACARA: Upacara BenderaBendera

18

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi:

a. tata urutan dalam upacara bendera;

b. tata bendera negara dalam upacara bendera;

c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan

d. tata pakaian dalam upacara bendera.

TATA UPACARA: TATA UPACARA: Upacara BenderaUpacara Bendera

19

Tata urutan upacara bendera meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera.


20

Tata urutan upacara sekurang-kurangnya meliputi:a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;b. mengheningkan cipta;c. pembacaan naskah Pancasila;d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dane. pembacaan doa.


21

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik sekurang-kurangnya meliputi:a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;b. mengheningkan cipta;c. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;d. pembacaan Teks Proklamasi; dane. pembacaan doa.


22

Tata bendera negara dalam upacara bendera meliputi:a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; danc. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.


23

(1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara meliputi:a. pengibaran atau penurunan bendera Negara dengan diiringi

lagu kebangsaan;b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan

bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.

(2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.

(3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.


24

(1) Tata pakaian upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.

(2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.

(3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur dalam Peraturan Presiden.


25

(1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.

(2) Kelengkapan upacara, antara lain, meliputi:

a. inspektur upacara;b. komandan upacara;c. perwira upacara;d. peserta upacara;e. pembawa naskah;f. pembaca naskah; dang. pembawa acara.


26

(3) Perlengkapan upacara, antara lain, meliputi:

a. bendera;b. tiang bendera dengan tali;c. mimbar upacara;d. naskah Proklamasi;e. naskah Pancasila;f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dang. teks doa.


27

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.


28

Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.

TATA UPACARA: TATA UPACARA: Upacara Bukan BenderaUpacara Bukan Bendera

29

Tata urutan acara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain, meliputi:a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;b. pembukaan;c. acara pokok; dand. penutup.


30

(1) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata diatur dalam Peraturan Presiden.

Bendera negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.


(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan.

(2) Penghormatan meliputi:a. penghormatan dengan bendera negara;b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atauc. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.(3) Tata penghormatan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan.

(2) Penghormatan meliputi:a. penghormatan dengan bendera negara;b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atauc. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.(3) Tata penghormatan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

TATA PENGHORMATANTATA PENGHORMATAN

KETENTUAN LAIN-LAIN

Penyelenggaraan keprotokolan di daerah khusus atau daerah istimewa dilaksanakan dengan menghormati kekhususan atau keistimewaan daerah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pendanaan keprotokolan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

33

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

KETENTUAN PENUTUP

TAMBAHAN

34

PEJABAT NEGARA UU ASN PASAL 122

a. Presiden dan Wakil Presiden;

b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;

e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;

f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;

g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;

i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;

k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

l. Gubernur dan wakil gubernur;

m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan

n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

35

37

ORANG YANG BERHAK MENDAPAT TATA URUTAN PERTAMA/PALING TINGGI ADALAH MEREKA YANG MEMPUNYAI URUTAN PALING DEPAN/MENDAHULUI. (1)

JIKA BERJAJAR, YANG BERADA DI SEBELAH KANAN DARI ORANG YANG MENDAPAT URUTAN TATA TEMPAT PALING UTAMA, DIANGGAP LEBIH TINGGI/MENDAHULUI ORANG YANG DUDUK DI SEBELAH KIRINYA. (3) (1) ( 2) (4) (2) (1) (3)

JIKA MENGHADAP MEJA, TEMPAT UTAMA YANG MENGHADAP KE PINTU KELUAR DAN TEMPAT TERAKHIR ADALAH TEMPAT YANG PALING DEKAT DENGAN PINTU KELUAR.

Bila ada dua orang, yang kanan adalah yg pertama ( 2 , 1 )

Bila ada tiga org, yg pertama adalah yg di tengah ( 2 , 1 , 3 )

Bila ada empat orang, maka urutannya sbb ( 4 , 2 , 1 , 3 )

Bila ada lima orang adalah sebagai berikut ( 4 , 2 , 1 , 3 , 5 )

JAJAR KEHORMATAN ORANG DIHORMATI DATANG DARI ARAH BAHU

SEBELAH KANAN PEJABAT YG MENYAMBUT. APABILA YG DIHORMATI SBG PENYAMBUT MAKA

TAMU YANG DISAMBUT DATANG DARI ARAH BAHU SBL KIRI PENYAMBUT.

UNTUK PENERIMAAN ( RECEIVING LINE ), ORG YG UTAMA DLM JAJAR TSB ADL YG PERTAMA KALI MENYAMBUT.

UNTUK PENGLEPASAN ( FAREWELL LINE ), ORG UTAMA DLM JAJAR TSB ADL YANG MELEPAS / MENJABAT TANGAN PALING AKHIR.

KEDATANGAN

PELEPASAN

1. Lambang Negara2. Foto Presiden dan Wakil Presiden RI3. Bendera Negara

4. Lagu Kebangsaan Pemasangan Lambang

Negara (Burung Garuda) Wajib dilingkungan Kantor/Instansi (Ruang Kerja/Ruangan Acara)

Bendera Merah Putih disetiap Ruangan Acara Wajib dengan menggunakan Tiang

Foto Presiden dan Wakil Presiden Wajib yang diperoleh dari Setneg

UU No.24/2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya tidak diperkenaankan rekaman tapi Live

Lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama

Menggunakan Electon atau Korsik

Lagu KebangsaanLagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan :

A.Untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden

B.Untuk menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera

negara yang diadakan dalam upacara

C. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah

D. Dalam acara pembukaan sidang paripurna MPR, DPR, DPR dan

Dewan Perwakilan Daerah

E. Untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara

sahabat dalam kunjungan resmi

F. Dalam acara atau kegiatan olahraga internasional

G. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional

yang diselenggarakan di Indonesia.( Pasal 59 ayat 1 )

Lagu Kebangsaan dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan :

a.Sebagai pernyataan rasa kebangsaan

b. Dalam rangkaian program pendidikan dan

pengajaran

c. Dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan

oleh organisasi, partai politik, dan kelompok

masyarakat lain

d. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni internasional.( Pasal 59 ayat 2 )

1. Dapat di nyanyikan dengan di iringi alat musik, tanpa di iringi alat musik ataupun diperdengarkan secara instrumental

2. Yang di iringi alat musik di nyanyikan lengkap satu strofe, dengan 1 x ulangan pd refren

3. Yang tidak diringi alat musik, dinyayikan lengkap 1 stanza pertama dengan 1 x ulangan pd bait ke 3 stanza pertama ( pasal 60 UU 24 Th 2009 )

Dilarang !!!

a. Mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau

merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan

b. Memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial

c. Menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.

( Pasal 64 )

Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang,

bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih

yang kedua bagiannya berukuran samaBendera Negara dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur

Ketentuan ukuran :a. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenanb. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umumc. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangand. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presidene. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negaraf. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umumg. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapalh. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta apii. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara j. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja

( Pasal 4 ayat 1 )

( Pasal 4 ayat 2 )

( Pasal 4 ayat 3 )

Bendera Negara dikibarkan dan/atau dipasang pada tiang yg besar dan tingginya seimbang dg ukuran Bendera Negara

Bendera Negara yg dipasang pada dinding, dipasang membujur rata

Bendera Negara yg dikibarkan atau diturunkan pada tiang secara perlahan-lahan, dg kidmad, dan tdk menyentuh tanah

Bendera Negara yg dikibarkan setengah tiang, dinaikkan hingga ke ujung tiang, dihentikan sebentar dan diturunkan tepat setengah tiang

Bendera Negara setengah tsb hendak diturunkan, dinaikkan terlebih dahulu hingga ujung tiang, dihentikan sebentar, kemudian diturunkan

TATA CARA PENGGUNAAN BENDERA NEGARA

( Pasal 13 )

( Pasal 14 )

Apabila ada sebuah bendera atau panji organisasi, Bendera Negara dipasang di sebelah kanan

Apabila ada dua atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang dalam satu baris, Bendera Negara ditempatkan di depan baris bendera atau panji organisasi di posisi tengah

Apabila Bendera Negara dibawa dengan tiang bersama dengan bendera atau panji organisasi dalam pawai atau defile, Bendera Negara dibawa di depan rombongan

Bendera Negara tidak dipasang bersilang dengan bendera atau panji organisasi

Bendera Negara dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi

Bendera Negara dipasang bersama dengan Bendera

atau Panji Organisasi

( Pasal 21 )

Istana Presiden Dan Wakil Presiden Gedung Atau Kantor Lembaga Negara Gedung Atau Kantor Lembaga Pemerintah Gedung Atau Kantor Lembaga Pemerintah Nonkementerian Gedung Atau Kantor Lembaga Pemerintah Daerah Gedung Atau Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gedung Atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri Gedung Atau Halaman Satuan Pendidikan Gedung Atau Kantor Swasta Rumah Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Rumah Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Rumah Jabatan Menteri Rumah Jabatan Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian Rumah Jabatan Gubernur, Bupati, Walikota, Dan Camat; Gedung Atau Kantor Atau Rumah Jabatan Lain Pos Perbatasan Dan Pulau-pulau Terluar Di Wilayah NKRI Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Republik Indonesia Taman Makam Pahlawan Nasional

( Pasal 9 )

Merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara

Memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial

Mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam

Mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara

Memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.

LARANGAN ! ! !

( Pasal 24 )

TERIMA KASIHTERIMA KASIHS U M AT E R A K A L IM A N TA N

JAVA

IR IA N JAYA

52

Government & Nonprofit

Paparan uu no. 9 tahun 2010 bimtek keprotokolan maret