EKSPOR — PRODUK - PERTAMBANGAN

2017

PERMENDAG NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2017,44 HLM, LL KEMENDAG

PERMENDAG NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

ABSTRAK : - ketentuan ekspor produk pertambangan hash l pengolahan dan pemurnian dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119/M-DAG/PER/12/2015 tentang

Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hash l Pengolahan dan Pemurnian, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 10 Tahun 1995, UU No.39 Tahun 2008, UU No. 4

Tahun 2009, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 1 Tahun 1982,

PP No. 22 Tahun 2010, PP No. 23 Tahun 2010, PP No. PP No. 55 tahun 2010, PP

No. 7 Tahun 2015, PP No. 48 Tahun 2015, Keppres No. 121/P Tahun 2014,

Keppres No. 83/P Tahun 2016, Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012,

Permendag No. 46/M-DAG, PER/8/2014, Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016,

Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016, Permendag No. 86/ M-DAG/PER/12/2016, PermenESDM No. 05 Tahun 2017.

- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

1. Produk Pertambangan adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali

dan i perut bumi Indonesia.

2. Produk Pertambangan Hash l Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah sumber

daya alam tidak terbarukan yang digali dan i perut bumi Indonesia yang telah

diolah dan/atau dimurnikan berupa mineral logam, mineral bukan logam dan

bantuan yang telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan

dan/pemurnian.

3. Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dibatasi.

4. Produk pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dan Produk P6rtambangan yang belum sesuai dengan batasan minimun pengolahan

dan/atau pemurnian merupakan Produk Pertambangan yang dilarang

ekspornya, kecuali terhadap Produk Pertambangan.

5. Produk Pertambangan dapat diekspor dengan ketentuan :

a. Perusahaan pemilik IUP Operasi Produksi nikel atau IUPK Operasi Produksi nikel

1. Telah memanfaatkan nikel dengan kadar < 1,7% (kurang dan i satu

koma tujuh persen) sekurang-kuarangnya 30% (tiga puluh persen) dani

total kapasitas input fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel yang

dimiliki; dan

2. Telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian,baik secara sendiri

atau bekerja sama dengan pihak lain; dan

b. Perusahaan pemilik IUP Orasi Produksi bauksit, IUPK Operasi Produksi

bauksit, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian

bauksit, dan perusahaan pemilik Jul yang merupakan pengolahan

dan/atau pemurnian bauksit, telah atau sedang membangun fasilitas

pemurnian, balk secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain

6. Produk Pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian dan produk

pertambangan hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 11 januari 2022.

7. Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang

hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUP Operasi Produksi

yang bersertifikat clear and clean, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi

khusus untu pengolahan dan pemurnian, atau IUI.

8. Ekspor produk pertambangan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang

memiliki :

a., IUP Operasi Produksi Produksi nikel yang bersertifikat Clear and Clean; b. IUPK Operasi Produksi nikel;

c. IUP Produksi Produksi bauksit yang bersertifikat Clean and Clear; d. IUPK Operasi Produksi bauksit;

e. IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian bauksit;

f. IUI yang melakukan pengolahan dan/atau pemurniaan bauksit

9. Verifikasi atau penelusuran Teknis Produk Pertambangan hasil pengolahan

dan/atau pemurnian untuk memastikan produk pertambangan hasil

pengolahan dan/atau pemurnian yang akan diekspor telah sesuai dengan

batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian.

10. Hasil Verifikasi atau penelusuran Teknis dituangkan dalam bentuk Laporan

Surveyor (LS), untu digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang

diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean Ekspor barang kepada

kantor pabean.

11. LS hanya diterbitkan apabila hasil analisis kuantitatif membuktikan bahwa

produk pertambangan yang akan diekspor telah sesuai dengan batasan

minimum pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana yang tercantum

dalam Lampiran I dan Lampiran II atau kadar dalam Lampiran III .

12. Penerbitan LS oleh Surveyor paling lambat 1 (satu) hari setelh pemeriksaan

muat barang dilakukan.

13. LS'yang diterbitkan oleh surveyor hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali

pengapalan untuk pendaftaran 1 (satu) nomor pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB).

14. Surveyor dapat melakukan Verifikasi atau penelusuran Teknis pada waktu dan

tempat yang sama dengan pemeriksaan fisik dalam rangka pelayanan yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

15. Eksportir wajib menyampaikan Laporan tertulis mengenai pelaksanaan Ekspor,

balk terealisasi maupun tidak terelaisasi, secara periodik setiap bulan paling

lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal,

dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kementerian

Perdagangan, dengantembusan Minerba, Dirjen IKTA dan Dirjen ILMATE yang disampaikan ke http://inatrade.kemendag.gaid

CATATAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2017