UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG …kesbangpol.kemendagri.go.id/.../Direktur_Poldagri_-_UU_Pemilu.pdfPemilu punya 4 (empat) fungsi: ... Pemilu yaitu asas dan tujuan yang dijabarkan

UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN UMUM

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan oleh:

Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.

DIREKTUR POLITIK DALAM NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Surakarta, 26 Agustus 2017

NAMA : Dr. Drs. Bahtiar, M.Si. TTL : Bone, 16 Januari 1973 NIP : 19730116 199302 1 002 JABATAN : Direktur Politik Dalam Negeri PENDIDIKAN : D3 Ilmu Pemerintahan : STPDN – BDG S1 Ilmu Pemerintahan : IIP – Jkt S2 Ilmu Pemerintahan : UNPAD – BDG S3 Ilmu Pemerintahan : UNPAD – BDG KANTOR : Jl. Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat, Gedung F Lantai 5 Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

2


3

SUBSTANSI PEMILU

1. Sarana kedaulatan rakyat. Pemilu dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis.

2. Sarana pendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara. 3. Pemilu punya 4 (empat) fungsi:

• sarana membangun legitimasi; • sarana penguatan dan sirkulasi elit secara periodik; • sarana menyediakan perwakilan; dan • sarana pendidikan politik.

4. Unsur pemilu • Aktor (penyelenggara pemilu, pemilih, peserta pemilu, serta calon dan

pasangan calon) • Sistem Pemilihan (waktu penyelenggaraan, daerah pemilihan, metode

pencalonan, ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi dan penetapan calon terpilih)

• Manajemen dan pelaksanaan (perencanaan dan penganggaran, persiapan, dan pelaksanaan tahapan)

• Penegakan hukum (pengawasan, penyelesaian pelanggaran, penyelesaian perselisihan, dan pemantauan)

TUJUAN PENYATUAN UU PEMILU

Melaksanakan Putusan MK No.14/PUU-XI/2013, bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dilaksanakan secara bersamaan. [Penggabungan 3 Undang-Undang, yaitu: UU 42/2008 ttg Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU 8/2012 ttg Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan UU 15/2011 ttg Penyelenggara Pemilihan Umum]

Mereview substansi 3 Undang Undang tersebut guna menyesuaikan kebutuhan pengaturan Pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan dalam Undang-Undang Pemilu.

PERTAMA

Menyusun kerangka besar penggabungan dengan tetap berpegang pada logika (pengaturan) Pemilu yaitu asas dan tujuan yang dijabarkan ke dalam pengaturan secara runtut.

KEDUA

KETIGA


4

• memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; • mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; • menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; • memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan • mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

KEEMPAT

• Pilpres dan Pileg Serentak • Alokasi Kursi dan Dapil • Metode konversi suara ke kursi • Sistem Pemilu • Ambang Batas Parlemen • Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Stabilitas dan Efektifitas Pemerintahan

• Peningkatan partisipasi masyarakat • Masyarakat sadar politik • Kualitas pilihan politik masyarakat

Presiden dengan legitimasi yang kuat dan dukungan yang memadai dari partai di DPR

• Kelembagaan partai yang kuat • Kaderisasi baik • Rekruitmen baik

• Mandiri dan berintegritas • Kelembagaan kuat • Dukungan sekretariat kuat

GRAND DESIGN PEMILU SERENTAK

SISTEM PRESIDENSIIL

PRESIDEN

PEMILU

PARTAI POLITIK PENYELENGGARA PEMILU MASYARAKAT

checks and balances

DPR yang fungsional dan proporsional

DPR

5

PENGUATAN KELEMBAGAAN, KEWENANGAN, DAN TATA KELOLA PENYELENGGARA PEMILU

A. KPU

Masa jabatan ketua dan anggota KPU adalah selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali, hanya untuk satu kali masa jabatan pada level yang sama.

Penataan jumlah keanggotaan KPU prov dan KPU kab/kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah administrasi pemerintahan (anggota KPU Prov: 5 atau 7; anggota KPU Kab/Kota: 3 atau 5).

Kewenangan: mengangkat, membina, dan memberhentikan jajaran KPU di bawahnya; serta melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan.

Penguatan kelembagaan Sekretariat KPU: Sekjen KPU dibantu paling banyak 3 deputi dan 1 inspektur utama.

6


B. BAWASLU

Masa jabatan ketua dan anggota Bawaslu adalah selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali, hanya untuk satu kali masa jabatan pada level yang sama.

Penataan jumlah keanggotaan Bawaslu prov dan Bawaslu kab/kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah administrasi pemerintahan. (anggota Bawaslu Prov: 5 atau 7; anggota Bawaslu Kab/Kota: 3 atau 5)

Kewenangan: mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis; memutus pelanggaran administratif; menyelesaikan sengketa proses Pemilu (melalui mediasi dan adjudikasi); menerima pendaftaran pemantau pemilu; melatih saksi partai politik; dan mengajukan pengujian Peraturan KPU kepada MA.

Penguatan kelembagaan Sekretariat Bawaslu: Sekjen Bawaslu dibantu paling banyak 3 deputi dan 1 inspektur utama

7


C. DKPP

Anggota DKPP 7 orang terdiri dari: 1 orang ex officio dari unsur KPU; 1 orang ex officio dari unsur Bawaslu; dan 5 orang tokoh masyarakat (diusulkan Presiden 2 orang dan DPR 3 orang).

Kewenangan: dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan tokoh masyarakat yang dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang ad hoc.

Penguatan kelembagaan Sekretariat DKPP: Sekretariat DKPP dipimpin oleh Sekretaris.

8


9


PROSES PELAKSANAAN PEMILU

PENDAFTARAN PARTAI POLITIK

PESERTA PEMILU (18 bulan sebelum

hari H)

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA

PEMILU

MASA TENANG (3 hari sebelum hari

H)

KAMPANYE (3 hari setelah

penetapan DCT s/d masa tenang)

PENETAPAN PASANGAN CALON

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA DCT ANGGOTA DPR, DPD,

DAN DPRD

PENGUSULAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN

WAKIL PRESIDEN (8 bulan sebelum hari H)

SERTA CALON ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

(9 bulan sebelum hari H)

AWAL TAHAPAN PEMILU

(20 bulan sebelum hari H)

VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA

PEMILU (14 bulan sebelum

hari H)

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN

SUARA (April 2019)

REKAPITULASI SUARA: • PPK • KPU Kab/Kota (20 hari

setelah hari H) • KPU Prov (25 hari setelah

hari H) • KPU (35 hari setelah hari

H)

PENETAPAN PEMENANG

GUGATAN PERSELISIHAN HASIL

PEMILU KE MK

10


PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

SINKRONISASI DATA PEMILIH

(selama 2 bulan)

PENYUSUNAN DPS

(1 bulan sejak pemutakhiran data pemilih berakhir)

PENYAMPAIAN SALINAN DPT KEPADA

PARPOL (7 hari sejak DPT

ditetapkan)

PENYUSUNAN DPT (7 hari sejak DPS hasil

perbaikan)

PENGUMUMAN DAN MASUKAN

MASYARAKAT ATAS DPS HASIL

PERBAIKAN (selama 7 hari)

PENGUNGUMAN DAN MASUKAN

MASYARAKAT ATAS DPS

(selama 14 hari)

PEMERINTAH (DAK2, DP4 dan WNI di

luar negeri)

• DAK2 (16 bulan sebelum hari H) • WNI di luar negeri (16 bulan

sebelum hari H) • DP4 (14 bulan sebelum hari H) • Data kependudukan (setiap 6

bulan)

KPU

DATA KEPENDUDUKAN

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

(selama 4 bulan)

PERBAIKAN DPS (14 hari sejak

masukan masyarakat berakhir)

TAHAPAN PEMILU Pelaksanaan Pentahapan dilaksanakan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. KETERANGAN : • Pentahapan pemilu dimulai pada bulan Agustus 2017 dan Pemungutan suara dilaksanakan

pada Bulan April 2019

PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2012 • berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik • memiliki kepengurusan di seluruh provinsi • memiliki kepengurusan di 75% jumlah kab/kota di provinsi yang bersangkutan • memiliki kepengurusan di 50% jumlah kec di kab/kota yang bersangkutan • menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai

politik tingkat pusat.

KETERANGAN: • Syarat peserta pemilu sama dengan syarat pemilu sebelumnya. • Pendaftaran partai politik peserta pemilu dimulai 18 bulan sebelum hari pemungutan suara.

11


PELAKSANAAN PEMILU

• Jika terjadi perselisihan kepengurusan Parpol, kepengurusan Parpol tingkat Pusat yg menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Paslon dan caleg merupakan kepengurusan Parpol tingkat Pusat yg sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan Menkumham.

• Jika masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau nama lain, kepengurusan Parpol tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Paslon dan caleg merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan Menkumham.

• Putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib didaftarkan ke Kemenkumham paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan Menkumham paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan.

• Jika pendaftaran dan penetapan kepengurusan Parpol belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran Paslon dan caleg di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan Parpol yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Paslon dan caleg adalah kepengurusan Parpol yang tercantum dalam keputusan terakhir Menkumham.

12


PERSELISIHAN PENGURUS PARPOL

ALOKASI KURSI PER DAPIL Prinsip penataan dapil: kesetaraan nilai suara, ketaatan pd sistem Pemilu yg proporsional, proporsionalitas,

integralitas wilayah, berada dlm cakupan wilayah yg sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

Alokasi kursi per dapil DPR RI: 3 – 10 kursi; DPRD Prov/Kab/kota: 3 – 12 kursi

Daerah pemilihan DPR RI dan DPRD Prov menjadi lampiran UU

Jumlah kursi DPRD Prov:

a. Jumlah penduduk sampai dengan 1 juta = 35 kursi

b. Jumlah penduduk 1 juta – 3 juta = 45 kursi

c. Jumlah penduduk 3 juta – 5 juta = 55 kursi

d. Jumlah penduduk 5 juta – 7 juta = 65 kursi

e. Jumlah penduduk 7 juta – 9 juta = 75 kursi

f. Jumlah penduduk 9 juta – 11 juta = 85 kursi

g. Jumlah penduduk 11 juta – 20 juta = 100 kursi

h. Jumlah penduduk lebih dari 20 juta = 120 kursi

Daerah pemilihan DPRD Kab/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU

a. Jumlah penduduk sampai dengan 100 ribu = 20 kursi

b. Jumlah penduduk 100 ribu – 200 ribu = 25 kursi

c. Jumlah penduduk 200 ribu – 300 ribu = 30 kursi

d. Jumlah penduduk 300 ribu – 400 ribu = 35 kursi

e. Jumlah penduduk 400 ribu – 500 ribu = 40 kursi

f. Jumlah penduduk 500 ribu – 1 juta = 45 kursi

g. Jumlah penduduk 1 juta – 3 juta = 50 kursi

h. Jumlah penduduk lebih dari 3 juta = 55 kursi

13



14

• Pencalonan presiden dan wakil presiden ditentukan dengan batasan minimal 20% kursi DPR RI atau 25% suara sah pada Pemilu DPR sebelumnya.

• Pendaftaran Pasangan Calon paling lambat 8 bulan sebelum hari pemungutan suara.

PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

• Jumlah keseluruhan Paslon yang diusulkan minimal berjumlah 2 Paslon. • KPU menolak pendaftaran Paslon jika : pendaftaran 1 Paslon diajukan oleh gabungan seluruh

Parpol atau pendaftaran 1 Paslon diajukan oleh gabungan parpol yang mengakibatkan gabungan Parpol lainnya tidak dapat mendaftarkan Paslon.

• Jika terdapat 1 Paslon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran selama 7 hari. • Partai politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon

tidak mengajukan bakal Pasangan Calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti Pemilu berikutnya.

• Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran masih terdapat 1 Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

ANTISIPASI PASANGAN CALON TUNGGAL

• Pendaftaran calon anggota DPR, DPD, dan DPRD paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara.

PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD


15

• pertemuan terbatas; (3 hari sejak penetapan DCT s.d masa tenang) • pertemuan tatap muka; (3 hari sejak penetapan DCT s.d masa tenang) • penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; (3 hari sejak penetapan DCT s.d masa tenang) • pemasangan alat peraga di tempat umum; (difasilitasi KPU yang dapat dibiayai APBN) (3 hari sejak

penetapan DCT s.d masa tenang) • media sosial; (3 hari sejak penetapan DCT s.d masa tenang) • iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; (difasilitasi KPU yang dapat dibiayai APBN) • rapat umum; (21 hari s.d masa tenang) • debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; (difasilitasi KPU yang dapat dibiayai APBN)

(21 hari s.d masa tenang) • kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-

undangan

METODE KAMPANYE

KAMPANYE PEMILU

• Dana kampanye Pilpres: a. Perseorangan maksimal 2,5 M b. kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah maksimal 25 M

• Dana kampanye DPR dan DPRD: a. Perseorangan maksimal 2,5 M b. kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah maksimal 25 M

• Dana kampanye DPD; a. Perseorangan maksimal 750 juta b. kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah maksimal 1,5 M

DANA KAMPANYE

16


PEMUNGUTAN SUARA

kotak suara; surat suara; tinta; bilik pemungutan suara; segel; alat untuk mencoblos pilihan; tempat pemungutan suara.

Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.

Hari, tanggal, & waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: pemilik KTP elektronik yang

terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutan;

pemilik KTP elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;

pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih tambahan; dan

penduduk yang telah memiliki hak pilih.

PEMUNGUTAN SUARA [Secara serentak April 2019]

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Presiden dan Wakil Presiden • Foto • Nama • Nomor Urut • Tanda Gambar Parpol (Gabungan

Parpol) Pengusung Pasangan Calon.

DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota: • Tanda Gambar Parpol • Nomor Urut Parpol untuk setiap

Dapil • Nomor urut dan nama caleg

DPD • Pas Foto • Nama Calon untuk setiap Dapil

SURAT SUARA

Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang

Presiden dan Wakil Presiden • tanda coblos pada nomor urut,

foto, nama salah satu Paslon, tanda gambar parpol, dan/atau tanda gambar gabungan parpol.

DPR dan DPRD : • tanda coblos pada nomor atau

tanda gambar parpol berada pada kolom yang disediakan.

DPD • tanda coblos terdapat pada 1

(satu) calon perseorangan.

SUARA SAH

• Sistem Proporsional Terbuka, kesempatan kepada pemilih untuk memilih calegnya secara langsung.

• Penentuan caleg terpilih ditentukan dengan perolehan suara terbanyak masing-masing caleg.

SISTEM PEMILU


17

• ambang batas parlemen sebesar 4% DPR RI. • Untuk DPRD Prov/Kab/Kota tidak diterapkan ambang batas parlemen.

AMBANG BATAS PARLEMEN

METODE KONVERSI SUARA KE KURSI

METODE SAINTE LAGUE (Murni) • Metode Sainte Lague dengan bilangan pembagi 1; 3; 5; 7; … dst. • Penghitungan jumlah kursi yang didapat sama dengan Metode Kuota Hare,

yang membedakan adalah bilangan pembaginya. • Deviasi (penyimpangan) keadilannya rendah. • Suara terbuang lebih sedikit. • Metode Sainte Lague termasuk metode penghitungan yang efektif dan

efisien. Hal ini dikarenakan oleh metode penghitungan Sainte Lague ini menyediakan cara perhitungan perolehan suara kursi partai yang sederhana dan berlangsung dalam satu tahap perhitungan.

• Metode ini bisa menghilangkan munculnya potensi adanya sisa kursi yang tidak terbagi habis dalam satu kali tahap perhitungan seperti yang muncul dalam metode Quota Hare atau proses 3 (tiga) tahap pada metode konversi suara ke kursi Pemilu sebelumnya.

18


LANGKAH-LANGKAH PENGHITUNGAN SUARA-KURSI

METODE DIVISOR SAINTE LAGUË

LANGKAH 1 TENTUKAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DI DAPIL

YANG MEMENUHI AMBANG BATAS PARLEMEN 4 PERSEN

LANGKAH 2 HITUNG PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DI DAPIL TERSEBUT

DENGAN BILANGAN PEMBAGI TETAP YANG DIMULAI DENGAN ANGKA 1; 3; 5; 7

LANGKAH 3 SETELAH DIKETAHUI HASIL PEMBAGIAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK

DENGAN BILANGAN PEMBAGI TETAP YANG TELAH DITENTUKAN. TENTUKAN

PERINGKAT HASIL PEMBAGIAN YANG TELAH DITENTUKAN MULAI YANG TERTINGGI

HINGGA TERENDAH SESUAI JUMLAH KURSI YANG DISEDIAKAN DI DAPIL

LANGKAH 4 BAGIKAN KURSI YANG DISEDIAKAN DI DAPIL KEPADA SETIAP PARTAI POLITIK

SECARA BERURUTAN BERDASARKAN PERINGKAT YANG TELAH DISUSUN, MULAI

PERINGKAT YANG TERBESAR HINGGA YANG TERKECIL, SAMPAI DENGAN KURSI

HABIS TERBAGI

19


METODE SAINTE LAGUE (MURNI)

20


NO PARTAI SUARA SAH BP 1 BP 3 BP 5 TOTAL 1 A 94.200 94.200 31.400 18.840 2 B 101.120 101.120 33.707 20.224 1 KURSI 3 C 301.870 301.870 100.623 60.374 1 KURSI 4 D 205.569 205.569 68.523 41.114 1 KURSI 5 E 302.000 302.000 100.667 60.400 1 KURSI 6 F 263.621 263.621 87.874 52.724 1 KURSI 7 G 305.713 305.713 101.904 61.143 2 KURSI 8 H 199.074 199.074 66.358 39.815 1 KURSI 9 I 148.421 148.421 49.474 29.684 1 KURSI

10 J 205.410 205.410 68.470 41.082 1 KURSI TOTAL 2.126.998 10 KURSI

METODE KUOTA HARE (PEMILU 2014)

21


NO PARTAI SUARA SAH BPP TAHAP I TAHAP II TOTAL 1 A 94.200 212.700 94.200 1 KURSI 2 B 101.120 101.120 1 KURSI 3 C 301.870 301.870 89.170 1 KURSI 4 D 205.569 205.569 1 KURSI 5 E 302.000 302.000 89.300 1 KURSI 6 F 263.621 263.621 50.921 1 KURSI 7 G 305.713 305.713 93.013 1 KURSI 8 H 199.074 199.074 1 KURSI 9 I 148.421 148.421 1 KURSI

10 J 205.410 205.410 1 KURSI TOTAL 2.126.998 4 KURSI 6 KURSI 10 KURSI

PERBANDINGAN KUOTA HARE DAN SAINTE LAGUE

22


NO PARTAI SUARA SAH KUOTA HARE ST. LAGUE 1 A 94.200 1 KURSI 2 B 101.120 1 KURSI 1 KURSI 3 C 301.870 1 KURSI 1 KURSI 4 D 205.569 1 KURSI 1 KURSI 5 E 302.000 1 KURSI 1 KURSI 6 F 263.621 1 KURSI 1 KURSI 7 G 305.713 1 KURSI 2 KURSI 8 H 199.074 1 KURSI 1 KURSI 9 I 148.421 1 KURSI 1 KURSI

10 J 205.410 1 KURSI 1 KURSI TOTAL 2.126.998 10 KURSI 10 KURSI

23


PELANGGARAN PEMILU

Pemilih/ Pemantau

Pemilu/ Peserta Pemilu

Bawaslu, Bawaslu Prov, Bawaslu

Kab/Kota, Panwaslu

Kecamatan, Panwaslu Desa/Kel,

Panwaslu LN, dan Pengawas TPS

Terbukti

Tidak Terbukti

Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Administratif

DKPP Rehabilitasi

Sanksi

KPU Sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD

prov, DPRD kab/kota, dan Paslon

Menerima Tidak

Menerima

MA

Membatalkan Keputusan KPU

Penetapan Keputusan KPU

KPU menetapkan

kembali calon anggota DPR,

DPD, DPRD prov, DPRD

kab/kota, dan Paslon

Pelanggaran terstruktur,

sistematis, dan masif

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedomankan pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Bukan pelanggaran

Pemilu

• Diproses bawaslu sesuai kewenanganannya

• Diteruskan kpd instansi yg berwenang

Tim Pemeriksa Daerah

24


SENGKETA PROSES PEMILU

Pelapor

Bawaslu, Bawaslu Prov, dan Bawaslu

Kab/Kota

Keputusan Bawaslu bersifat terakhir dan

mengikat

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Sengketa terkait: penetapan Parpol

Peserta Pemilu; penetapan DCT

anggota DPR, DPD, DPRD; dan

penetapan Paslon

Pengadilan Tata Usaha

Negara

Putusan bersifat final dan mengikat

Adjudikasi

Mediasi

25


PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Peserta Pemilu

Mahkamah Konstitusi

Putusan MK bersifat final dan mengikat

KPU wajib tindak lanjuti

Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

26


TINDAK PIDANA PEMILU

Pelapor

Bawaslu, Bawaslu Prov, Bawaslu

Kab/Kota Polri

Penuntut Umum

Pengadilan Tinggi

Putusan Putusan

KPU, KPU Provinsi, dan

KPU Kabupaten/ Kota

Final Mengikat

Bawaslu

Polri

Kejaksaan Agung

Sentra Penegakan

Hukum Terpadu

Sekretariat

Pengadilan Negeri


27

1. Penataan sistem pemilu adalah bagian dari upaya

membangun sistem politik dalam negeri yang sehat,

berdaulat, dan bermanfaat bagi kemajuan masyarakat,

bangsa, dan negera.

2. Dalam setiap sistem pemilu selalu terdapat keunggulan dan

sekaligus kelemahan. Yang diperlukan adalah kecocokan

dan keselarasan dengan misi dan tujuan pemilu.

3. Kemandirian parpol adalah prasyarat bagi sistem kepartaian

modern dan profesional.

4. Pendidikan politik adalah tanggung jawab semua pihak.

5. Politik uang adalah masalah penting yg harus diberantas

Bagaimana menciptakan komitmen bersama.

CATATAN

28 28

SUMATERAKALIMANTAN

JAVA

IRIAN JAYA

TERIMA KASIH

Documents

UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG …kesbangpol.kemendagri.go.id/.../Direktur_Poldagri_-_UU_Pemilu.pdfPemilu punya 4 (empat) fungsi: ... Pemilu yaitu asas dan tujuan yang dijabarkan