BAB I
BAB IPENDAHULUAN
Kebebasan berpendapat melalui pers dan forum ilmiah yang telah
diatur didalam perundang-undangan ternyata memperlihatkan
pertentangan baik secara horizontal maupun vertical, serta masih
memperlihatkan adanya isi peraturan peundang-undangan yang masih
kabur. Kepustakaan hukum yang membahas teori kebebasan pers selain
jumlahnya yang terbatas, ternyata juga sudut pengkajiannya terfokus
dari sudut hukum pidana saja, sehingga kajian dari sudut hukum tata
Negara dipandang perlu.
Alasan lainnya adalah kebebasan berpendapat yang merupakan hak
asasi manusia merupakan materi kajian penting dalam hukum dogmatik
maupun filsafat hukum, oleh karena hak asasi manusia bersifat
mendasar dan selalu aktual dalam dinamika kehidupan manusia.
Pelaksanaan kebebasan berpendapat di Indonesia yang dijamin dalam
UUD 1945 yang implementasinya diatur dalam Undang-Undang Pokok Pers
No. 21 Tahun 1982 jo Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, Undang-Undang
No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, P.P No. 30
Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang lain yang
terkait yaitu Undang-Undang No. 5 PNPS tahun 1963 tentang Kegiatan
Politik, Pasal 510 KUHP dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 jo
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.
Penerapan Undang-Undang tersebut tidak jarang menimbulkan
permasalahaan dalam pelaksanaannya. Secara yuridis Pemerintah
melindungi kebebasan berpendapat melalui pers berdasarkan
Undang-Undang No. 21 Tahun 1982. Dalam undang-undang ini disebutkan
bahwa terhadap pers Nasional tidak dikenakan sensor dan
pembreidelan, tetapi dalam pelaksanaannya Pemerintah telah beberapa
kali melakukan pelanggaran pers dengan cara membreidel sejumlah
surat kabar dan majalah. Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen)
RI No. 01/Per/Menpen/1998 sebagai pengganti Permenpen
No.01/Per/Menpen/1984 masih juga tetap memberlakukan pengenaan
sanksi administrasi berupa pembekuan sementara surat izin usaha
penerbitan pers (SIUPP) sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2)
huruf b. Pasal tersebut mirip dengan pasal 33 huruf h. Permenpen
01/Per/Menpen/1984 tentang pembatalan SIUPP.
Berdasarkan Permenpen 01/1998 pasal 23 ayat (2) huruf c,
pelanggaran pers penyelesaiannya dapat ditempuh melalui pengadilan.
Akan tetapi tidak jelas ditentukan mengenai mekanisme pembatalan
atau pembekuan SIUPP dapat dilakukan oleh Pengadilan atau tidak.
Apabila hal ini terjadi akan tetap bertentangan dengan
Undang-Undang Pokok Pers yang melarang adanya pembredelan.
Antara Undang-Undang Pers dengan Permenpen terdapat pertentangan
dimana UU pers menjamin adanya kebebasan pers, sedangkan Permenpen
yang mengatur perizinan surat kabar justru memperbolehkan adanya
pembekuan SIUPP. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pengaturan
antara UU Pokok Pers dengan Permenpen ternyata belum sinkron
sehingga terdapat kekacauan pengaturan dalam peraturan
perundang-undangan di bidang Pers Indonesia.
Berdasarkan atas uraian ini maka terdapat beberapa pertanyaan
yang mucul, antara lain :
1. Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki hak-hak untuk dapat
mengembangkan diri pribadi dan perannya demi kepentingan masyarakat
dan negara dalam hubungan inia. Apakah yang menjadi dasar pembenar
perlunya jaminan kebebasan berpendapat, dan
b. Bagaimana jaminan kebebasan tersebut di Indonesia?
2. Kebebasan berpendapat dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara berperan sebagai alat partisipasi dalam menyampaikan
pemikiran-pemikiran yang obyektif , edukatif, maupun dalam bentuk
penyampaian kritik. Dalam hubungan ini bagaimana pengaturan dan
penggunaan kebebasan berpendapat melalui pers di Indonesia dan
dijamin secara konstitusional berdasarkan UUD 1945?
3. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hal yang dapat
dipergunakan dalam melakukan kontrol sosial terhadap kebijaksanaan
maupun keputusan yang diambil pemerintah maupun dalam rangka
membela kepentingan rakyat dari tindakan-tindakan penguasa yang
melanggar hak-hak asasi. Salah satu sarana untuk melakukan kontrol
sosial itu antara lain melalui forum ilmiah. Sehubungan dengan itu
bagaimana pengaturan dan penggunaan kebebasan berpendapat melalui
forum ilmiah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hakekat
kebebasan berpendapat sebagai hak dasar yang harus dijamin secara
konstitusional?BAB II
PEMIKIRAN-PEMIKIRAN FILOSOFIS TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT2.1
Peristilahan
Dalam kepustakaan Hukum Tata Negara (HTN), hukum administrasi,
hukum pidana, hukum politik, dan filsafat hukum istilah-istilah
seperti freedom, liberty, independence, licence, dan privelige
sering sekali dijumpai, dan tidak jarang istilah-istilah ini
diartikan begitu saja dengan kebebasan atau kemerdekaan.
2.1.1 Liberty
Manusia dalam keadaan alamih ( sejak dilahirkan) telah
dikaruniai hak-hak alamiah (fundamental) yaitu hak untuk hidup,
kemerdekaan, dan hak milik. Yang kemudian dapat kita pahami bahwa
pada hakekatnya istilah liberty berkaitan dengan penindasan,
penjajahan, maupun dalam kaitannya dengan perbudakan.
Istilah liberty seringkali diterjemahkan begitu saja dengan
istilah kebebasan. Padahal istilah ini lebih tepat diterjemahkan
sebagai kemerdekaan. Menurut John Echols dan Hasan Shadily dalam
kamus Inggris Indonesia. Istilah liberty artinya suatu kemerdekaan.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Louis O Kattsoff bahwa liberty
artinya kemerdekaan yang merupakan genus sedangkan freedom sebagai
species. Kemerdekaan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai
kebebasan dari perhambaan, penjajahan, penindasan. Istilah liberty
secara hakiki lebih luas apabila dibandingkan dengan istilah
freedom, karena melalui suatu kemerdekaan baru kemudian orang dapat
menikmati kebebasan-kebebasannya.2.1.2 Independence
Imanuel Kant mengatakan the independence of each member of
commonwealth as a citizen. Independence pada dasarnya memiliki arti
ketidaktergantungan suatu pihak kepada pihak lainnya. Dalam Blacks
Law Dictionary istilah independence artinya suatu kondisi yang
bebas dari ketergantungan. Dengan demikian arti istilah
independence sesungguhnya berhubungan dengan kemandirian atau
otonomi untuk bertindak. Istilah mandiri artinya menunjukkan
kemampuan untuk berdiri sendiri, swapraja, swasembada. J.C.T
Simorangkir menyebut otonomi sebagai hak dari suatu daerah untuk
mengurus sendiri rumah tangganya dalam batas-batas tertentu. Dengan
demikian makna istilah independence berhubungan dengan pengaruh
campur tangan atau bantuan pihak lain.2.1.3 License, Privilige
Lili Rasjidi mengatakan Salah satu hak dalam arti luas dikenal
dengan istilah licence (lisensi) atau hak istimewa (privilege).
Kebebasan ini merupakan suatu keistimewaan yang bersumber dari
tidak diperlakukannya suatu perbuatan untuk memenuhi kewajiban
tertentu terhadap pemegang hak. Pendapat ini menyamakan begitu saja
istilah lisensi atau izin dengan kebebasan. Atau menyamakan istilah
license dan privilege dengan istilah freedom, meskipun secara
substansial kedua istilah ini memiliki arti berbeda. Lisensi secara
hakiki berbeda dengan istilah kebebasan (freedom) maupun dengan
istilah kemerdekaan (liberty). Oleh karena itu lisensi berkaitan
dengan suatu permohonan.
Privilege merupak hak istimewa yang diberikan kepada seseorang
atau badan hukum untuk menikmati suatu keuntungan atau hak
tertentu. Hak istimewa ini pada dasarnya dimiliki Negara misalnya
untuk memelihara angkatan bersenjata. Privilage merupakan suatu hak
yang memberikan keuntungan, pembebasan, hak monopoli (franchise)
yang diberikan kepada seseorang atau kepada suatu lembaga.2.1.4
Freedom
Bertitik tolak dari pemikiran-pemikiran maupun rumusan menurut
peraturan perundang-undangan, konstitusi dan pengertian dan
kebebasan menurut Blacks Law Dictionary dan Kamus Umum Bahasa
Indonesia, maka dapat dibangun konsep bahwa kebebasan berpendapat
penggunaanya sehari-hari lebih tepat mengingat istilah kebebasan
merupakan suatu hak (sarana) partisipasi warga negara dalam rangka
mengisi kemerdekaan yang telah dicapainya. Artinya kemerdekaan
dicapai hanya satu kali seperti halnya Indonesia meraih
kemerdekaannya dari Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945, dan
selanjutnya dalam mengisi kemerdekaan itulah bangsa Indonesia
melaksanakan berbagai aktivitas termasuk kebebasan berpendapat.
Bebas artinya lepas dari segala ikatan , Raymond Aron mengemukakan
kebebasan dapat dipahami dari sifatnya yang negatif maupun positif.
Dengan demikian dalam sifatnya yang negatif kebebasan itu
diungkapkan sebebas-bebasnya. Kebebasan yang berifat positif pada
dasarnya dalam hubungan dengan orang lain atau dalam bahasa Inggris
disebut dengan istilah freedom from atau freedom of speech dan
kebebasan pers (freedom press) yaitu kebebasan untuk mengemukakan
pandangan pendapat melalui pers.2.2 Pemikiran-Pemikiran Filosofis
Sebagai Jastifikasi Penggunaan Kebebasan Berpendapat 2.2.1
Pemikiran-Pemikiran Tentang Kebebasan Berpendapata. Zaman Yunani
Kuno
Pemikiran mengenai kebebasan berpendapat secara historis
berkembang mengikuti pemikiran awal tentang negara dan hukum
semenjak zaman Yunani Kuno. Dalam zaman itu dapat ditelusuri
perkembangan kebebasan berpendapat dalam konteks
pembicaraan-pembicaraan mengenai negara dan hukum seperti yang
dikemukakan Socrates, Plato, dan Aristoteles. Plato murid
Aristoteles menulis buku tentang kehidupan bernegara yaitu Politeia
dan Nomoi. Dalam buku Politeia, Plato menuliskan suatu model negara
yang adil, yaitu negara harus diatur secara seimbang menurut
bagian-bagiannya yang adil. Negara yang adil menurut konsep ini
tentunya dalam kaitan antara penguasa dengan rakyat. Artinya
penguasa dalam menjalankan tugas harus memperhatikan hak-hak dasar
termasuk kebebasan berpendapat yang dimiliki rakyat agar tercipta
keadilan.
b. Zaman Romawi Kuno
Dari segi hukum, apabila pada zaman Yunani warga negara
merupakan bagian dari negara sehingga tidak menggugat negara, maka
pada zaman Romawi Kuno warga negara dipisahkan dari negara yang
keadaannya diatur oleh jenis hukum yang berlainan. Hubungan antara
warga negara diatur berdasarkan hukum publik. Bangunan hukum romawi
yang memisahkan antara hukum privat dan hukum publik,
memperlihaktkan secara jelas adanya upaya perlindungan hak dan
kebebasan warga negara (termasuk kebebasan berpendapat) pada zaman
ini.c. Zaman Abad PertengahanDalam zaman ini Thomas Aquinas pun
membagi hukum menjadi empat golongan, yaitu :
Lex Aeterna (Hukum Abadi) merupakan rasio : Tuhan sendiri yang
mengatur segala hal dan merupakan sumber dari segala hukum. Ratio
ini tak dapat ditangkap panca indra manusia. Lex Divina (Lex Divina
Positiva) : Bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap manusia
berdasarkan waktu yang diterimanya. Lex Divina tercantu, dalam
kitab suci. Lex Naturalis (Hukum Alam). Lex Positive (Lex Humana
Positiva) : Ketentuan hukum yang berlaku yang merupakan
pelaksanaan.d. Zaman Renaisance (Abad ke XVI)
Dalam zaman ini muncul istilah Monarkomakan dalam pengertian
umum artinya anti raja atau menentang raja. Dengan demikian tujuan
kaum monarkomakan untuk membatasi kekuasaan raja absolut. Aliran
ini berusaha membatasi kekuatan yang bersifat mutlak agar hak dan
kebebasan asasi warga negara dapat terjamin dengan baik. Calvin,
seorang sarjana hukum kebangsaan Swiss yang kemudian ajarannya
dikenal dengan Calvinisme memperjuangkan kebebasan-kebebasan
politik setiap warga (rakyat), kemerdekaan negara dan perjuangan
untuk menegakkan demokrasi.e. Zaman Perkembangan Teori Hukum Alam
Abad XVII1. Hakekat dan Fungsi Hukum Alam
Dalam sejarah perkembangan hukum alam menurut Friedman berfungsi
: Berfungsi sebagai instrumen utama pada saat hukum perdata romawi
kuno ditransformasikan menjadi suatu istem internasional yang luas;
Hukum alam dijadikan sebagai senjata antara pihak gereja dan
kerajaan dalam pergulatan antara keduanya; Berdasarkan hukum alam
kesalahan hukum internasional dapat ditegakkaan; Hukum alam menjadi
tumpuan pada saat orang memancarkan perjuangan menegakkan kebebasan
individu berhadapan dengan absolutisme; Prinsip-prinsip hukum alam
telah dijadikan senjata oleh para hakim Amerika, pada waktu mereka
menasfirkan konstitusi Amerika dengan menuolak campur tangan negara
melalui perundang-undangan yang ditujukan untuk membatasi
kemerdekaan ekonomi.
Hukum alam sesungguhnya merupakan suatu konsep yang mencakup
banyak teori di dalamnya. Dengan demikian hukum alam tidak
mengandung norma-norma sendiri, melainkan memberi ilham tentang
bagaimana membuat peraturan yang baik.
2. Hukum Alam Sebagai Jastifikasi Pengakuan dan Perlindungan
Kebebasan BerpendapatKebebasan politik merupakan suatu hak politik
dari setiap orang untuk berperan serta baik secara individu maupun
secara bersama orang lain dalam hubungannya dengan proses
pengambilan keputusan. Jenis-jenis hak politik menurut Antonio
Cassesse, adalah :
Hak untuk berserikat, hak untuk mengeluarkan pendapat secara
lisan dan tulisan, hak untuk membentuk partai politik, hak untuk
ikut serta dalam pemilihan umum, hak untuk dipilih menduduki
jabatan dalam pemerintahan.
Kebebasan berpendapat pada hakekatnya dimaksudkan untuk
memberikan gagasan-gagasan dalam mengkoreksi suatu kebijaksanaan
penguasa yang kemungkinan dinilai dapat menimbulkan kerugian. Atau
juga memberikan masukan kepada pemerintah sehubungan dengan proses
pengambilan keputusan.2.2.2 Pemikiran-pemikiran Yang Dipergunakan
Sebagai Pegangan
Konsep-konsep utama yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat
yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran konseptual dalam
mengkaji pelaksanaan kebebasan berpendapat antara lain adalah
konsep :
1. Negara hukum
Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum (Rechtsstaat)
menurut Burkens apabila memenuhi syarat-sayarat sebagai berikut
:
a. Asas legalitas, setiap tindak pemerintahan harus didasarkan
atas peraturan perundang-undangan (wettelijke gronslag). Dengan
landsan ini, undang-undang dalam arti formil dan UUD sendiri
merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini,
pembentuka Undang-Undang merupakan bagian penting negara hukum.
b. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa
kekuasaan nega tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
c. Hak-hak dasar (grondrechten), merupakan sasaran perlindungan
dari pemerintah terhadap rakyat sekaligus membatasi kekuasaan
pembentukan Undang-Undang.d. Pengawasan Pengadilan bagi rakyat
tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji
keabsahan tindak pemerintah (rechtmaticgeheid stoetsing).Selain itu
sebagai langkah untuk menghindari kemungkinan terjadi pelanggaran
terhadap kebebasan berpendapat secara bebas, kiranya produk hukum
nasional sebagaimana dikemukakan Abdoel Gani haruslah memiliki
karakter sebagai berikut :
a. Ketanggapan sosial
b. Kepekaan terhadap kebijaksanaan (policy) negara yang
dijadikan dasar/landasan bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar
manusia.
c. Tangguh menghadapi setiap penyalahgunaan kekuasaan yang lazim
dilakukan aparat birokrasi.
d. Siap melindungi hak-hak dasar dan hak-hak manusia warga
negara Indonesia.
2. Asas-asas perundang-undangan yang baik
Suatu undang-undang dapat berfungsi secara optimal sebagai salah
satu instrumen negara hukum sangat tergantung dari politik
perundang-undangan yang mengoptimalkan undang-undang sebagai
instrumen negara hukum hendaknya ditunjang oleh asas-asas
perundang-undangan yang baik. Di Belanda berkembang asas-asas umum
perundang-undangan yang baik melalui lima sumber, yaitu : (a) Raad
Van State, (b) bahan-bahan tertulis tentang rancangan peraturan
perundang-undangan, (3) putusan-putusan hakim, (4) petunjuk teknik
perundang-undangan, (5) hasil akhir komisi pengurangan serta
penyederhanaan peraturan perundang-undangan.Asas-asas tersebut oleh
para ahli dikumpulkan dan disistimatisir seperti dalam buku I.C Van
der Viles het wetsbegrip-en beginselen van behoorlijkr regelgeving
1984 dan dalam bukunya yang kemudian Handboek wetgeving 1987 dan
telah dicetak ulang tahun 1991, disebutkan asas-asas umum
perundang-undangan yang baik adalah : Asas formal meliputi :
a. Het beginsel van duidelijke doelstelling (asas tujuan yang
jelas)
b. Het beginsel van juite orgaan (asas lembaga yang tepat)
c. Het noodzakelijheidsbeginsel (asas perlunya pengaturan)
d. Het beginsel van de uitoorbaarheid (asas bahwa perundang
undangan dapat dilaksanakan)
e. Het beginsel van de consensus (asas konsensus)
Asas material meliputi :
a. Het beginsel van de duiddelijke terminologi en duidelijke
systematik (asas kejelasan terminologi dan sistematika)b. Het
beginsel van de kenbaarheid (asas bahwa perundang-undangan mudah
dikenali)
c. Het rechtsgelijk heis beginsel (asas persamaan)
d. Het rechtszker heids beginsel (asas kepastian hukum)
e. Beginsel van de individual rechtsbedeling (asas pelaksanaan
hukum sesuai dengan keadaan individual)
f. Het beginsel dat gerechtvaardigde verwachtingen gehonoreerd
moeten worden (asas harus menghormati harapan yang wajar)3.
Demokrasi
Penggunaan kebebasan berpendapat sebagaimana dicatat G.
Kartasapoetro dalam buku demokrasi dan hak asasi manusia pada
dasarnya berkaitan dengan alasan-alasan sebagai berikut : (1) Tidak
setuju dengan kebijakan penguasa; (2) Tidak setuju dengan
peraturan-peraturan yang merugikan masyarakat; (3) untuk membantu
pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan; (4) Untuk
membela kepentingan rakyat. Alasan-alasan tersebut menunjukkan
bahwa hakekat kebebasan berpendapat yaitu sebagai wujud konkret
keikutsertaan setiap warga negara dalam kegiatan pembangunan berupa
penyampaian pendapat, saran-saran, keberatan, maupun kritik. Robert
Dahl mengemukakan demokrasi mengimplikasikan adanya kebebasan sipil
dan politik yaitu kebebasan untuk berbicara, pers berkumpul dan
berorganisasi. Robert A. Dahl, mengemukakan tiga teori demokrasi
sebagai berikut : (1) Teori demokrasi populis; (2) teori demokrasi
poliarchy (poliarchal); (3) teori demokrasi madisonian.
4. Hak asasi manusia
Jeremy Betham mengatakan hak-hak asasi manusia pada hakekatnya
merupakan anak dari hukum (rights is the child of law).BAB III
PENGATURAN DAN PENGGUNAAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI PERS
3.1 Pengaturan dan Penggunaan Kebebasan Berpendapat Melalui Pers
Menurut
Undang-Undang
Negara hukum menurut Aristoteles ialah negara yang berdasarkan
atas hukum (berdiri diatas hukum) dan menjamin keadilan kepada
warga negaranya. Peraturan hukum yang sebenarnya adalah peraturan
yang mencerminkan keadilan. Pemikiran ini menunjukkan dua hal
penting yaitu negara yang berdasarkan atas hukum dan negara yang
menjamin keadilan. Negara yang berdasarkan atas hukum mengandung
arti penguasa dalam mengambil tindakannya harus berdasarkan
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Burkens mengatakan suatu
negara dapat dikatakan negara hukum apabila memenuhi syarat sebagai
berikut : (1) asas legalitas; (2) pembagian kekuasaan; (3)
pengakuan hak asasi manusia; (3) pengawasan pengadilan (peradilan
administrasi). Asas yang paling relevan dengan pengkajian
pengaturan kebebasan berpendapat ini yaitu asas legalitas. Asas ini
mensyaratkan agar stiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas
peraturan perundang-undangan. Dengan landasan ini, undang-undang
dalam arti formil dan Undang-Undang Dasar sendiri merupakan tumpuan
dasar tindak pemerintah. Oleh karena itu pembentuk Undang-Undang
merupakan bagian penting dari keberadaan suatu negara hukum.
Artinya pembentukan Undang-Undang untuk mengatur hal-hal pokok
yang didelegasikan oleh UUD 1945. Denga demikian pengaturan
terhadap kebebasan berpendapat melalui pers harus didasarkan pada
undang-undang, termasuk dalam hal pembekuan Surat Izin Usaha
Penerbitan Pers (SIUPP).
3.1.1 Pemikiran-pemikiran Tentang Materi Muatan
Undang-Undang
Joeniarto mengatakan secara substansiil isi dari suatu hukum
positif harus mencerminkan nilai filosofis, yuridis, dan
sosiologis. Isi hukum positif harus mencerminkan nilai filosofis,
artinya peraturan perundang-undangan isinya harus mencerminkan
keadilan dan kepastian. Nilai yuridis artinya suatu peraturan
perundang-undangan isinya harus sesuai dengan aturan-aturan yang
lebih tinggi. Hukum positif harus memuat aspek sosiologis artinya
peraturan yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Penerangan Nomor :
01/Per/Menpen/1998 kiranya jelas bahwa sanksi pembekuan SIUPP
bertentangan dengan tiga syarat yang dijelaskan diatas. Dari segi
filosofis, pencabutan/pembekuan SIUPP bertentangan dengan rasa
keadilan dan kepastian hukum. Dari segi yuridis seharusnya
pembekuan/pencabutan SIUPP tidak perlu dilakukan karena ordonansi
tentang pemberedelan pers sudah dicabut. Dari segi sosiologis
pembekua/ pencabutan SIUPP bententangan dengan keinginan masyarakat
karena berdampak negatif bagi para karyawan sebuah penerbitan pers
berupa penutupan lapangan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup.
Agar tetap menjamin kebebasan pers tanpa pemberedelan seharusnya
Undang-Undang Pokok Pers menentukan bahwa ketentuan mengenai SIUPP
diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang atau apabila harus
menyerahkan pengaturan SIUPP itu kepada pemerintah seharusnya
ditegaskan bahwa sanksi perdata dan pidana yang harus diutamakan
dalam hal terjadi pelanggaran. Dengan demikian didalam suatu
perundang-undangan haruslah memiliki materi muatan sebagai berikut
: (1) Hal-hal yang tegas-tegas diatur/diperintahkan oleh UUD 1945
dan Tap MPR; (2) Hal yang mengatur lebih lanjut tentang ketentuan
Undang-Undang Dasar; (3) Hal yang mengatur pembatasan dan
pengurangan hak asasi manusia; (4) Hal yang mengatur hak dan
kewajiban warga negara; (5) hal yang mengatur pembagian kekuasaan
negara di tingkat pusat; (6) hal yang mengatur organisasi pokok
lembaga-lembaga tertinggi/tinggi negara; (7) hal yang mengatur
pembagian wilayah/daerah negara; (8) Hal yang mengatur dan
menetapkan siapa warga negara dan cara memperoleh/kehilangan
kewarganegaraan; (9) Hal yang oleh suatu Undang-Undang dinyatakan
untuk diatur dengan Undang-Undang.3.1.2 Delegasi Wewenang Membentuk
Peraturan
a. Konsep-konsep Tentang Delegasi Wewenang Membentuk
Peraturan
Delegasi dalam bidang perundang-undangan artinya
pemindahan/penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan dari
pemegang kewenangan asal yang memberi delegasi (delegans) kepada
yang menerima delegasi (delegataris) dengan tanggung jawab
pelaksanaan kewenangan tersebut pada delegataris itu sendiri.
Pemindahan/penyerahan kewenangan tersebut dapat dibatalkan apabila
tidak dilaksanakan dengan baik. Pendelegasian wewenang haruslah
berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku. Dalam hubungan ini J.J
Bruggink mengemukakan bahwa kaidah kewenangan adalah kaidah yang
menetapkan oleh siapa dan dengan melalui prosedur yang mana kaidah
perilaku harus diterapkan, jika dalam suatu kejadian terdapat
ketidakjelasan. H.M Koesnoe mengatakan isis suatu undang-undang
harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Jika tidak,
hal itu merupakan ketentuan hukum yang tidak berlaku. Pengaturan
SIUPP sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Pokok Pers No. 21
Tahun 1982, pasal 13 ayat (5) seharusnya diatur dengan
Undang-undang. Akan tetapi kelemahan ketentuan ini yaitu tidak
memberikan delegasi wewenang agar pengaturan SIUPP dalam
undang-undang. Kecuali ditentukan akan diatur oleh pemerintah
setelah mendengan Dewan Pers.
Formulasi ketentuan SIUPP akan diatur lebih lanjut oleh
pemerintah setelah mendengan delegasi wewenang kepada Menteri
Penerangan hanya sebatas pengaturan tata cara memperoleh SIUPP.
Dengan demikian pengenaan sanksi pembekuan SIUPP harus tetap
dihindari mengingat hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan
Undang-Undang Pokok Pers. Dengan demikian Undang-undang Pokok Pers
tida memberikan wewenang kepada Menteri Penenrangan untuk
membekukan SIUPP sesuai Pasal 23 Permenpen 01/1998.b. Pengaturan
SIUPP Tidak Dapat Didelegasikan Kepada Peraturan Menteri
Kelemahan lain yang dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Pokok
Pers No. 21 Tahun 1982 perihal pengaturan lebih lanjut SIUPP.
Sesuai dengan hakekat materi muatan suatu Undang-Undang yang harus
mengatur lebih lanjut apa yang diperintahkan dalam Undang-Undang
Dasar 1945 terutama yang bertalian dengan hak dasar manusia dan
hal-hal prinsipiil lainnya, maka jelas SIUPP tidak bisa diserahkan
pengaturannya lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri. Pasal 13
ayat (5) Undang-Undang Pokok Pers menentukan ketentuan-ketentuan
tentang SIUPP akan diatur oleh pemerintah setelah mendengan
pertimbangan dewan pers. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945
menyebutkan pengaturan lebih lanjut isi pasal ini dalam suatu
undang-undang. Dengan menggunakan interpretasi ekstensif ataupun
interpretasi analogi, menurut Scholten dan Roling maka pengaturan
SIUPP harus ditempatkan dalam Undang-Undang.
Dengan demikian, pasal 28 UUD 1945 menghendaki agar peraturan
SIUPP dalam undang-undang, karena menyangkut hak dasar yang dijamin
secara konstitusional. Atas dasar itu, UUD 1945 tidak
mendelegasikan pengaturan SIUPP kepada Peraturan Menteri
Penerangan.
3.1.3 Pengaturan Surat Izin Usaha Pnerbitan Pers (SIUPP)
Hans Kelsen dalam Stufenbautheorie menyebutkan : Hirarki
norma-norma berjenjang menentukan bahwa norma yang dibawah adalah
absah atau mempunyai daya lau (valid) apabila dibentuk oleh dan
berdasar serta bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi.
Perjenjangan norma tersebut sampai mencapai pada jenjang norma yang
tertinggi yang disebut norma dasar (grundnorm). Kesesuaian norma
hukum yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi juga nampak dalam
sejumlah asas yang dikenal dalam ilmu hukum. P.W. Brouwer et.al
mnyebutkan asas-asas penyelesaian konflik ilmu hukum antara lain
:1. Asas Lex Superior (Lex Superior Derogat Legi Inferiori) :
Undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan Undang-undang yang
lebih rendah.2. Asas Lex Specialis (Lex Spesialis Derogat Legi
Generali) : Undang-undang khusus mengalahkan yang umum.
3. Asas Lex Posterior (Lex Posterior Derogat Legi Priori) :
Undang-undang yang kemudian mengalahkan undang-undang
terdahulu.
Dalam memahami kedudukan Undang-Undang Pokok Pers khususnya
pasal yang mengatur tentang larangan pembredelan dan Peraturan
Menteri Penerangan yang mengatur pembekuan SIUPP asas yang relevan
digunakan adalah asas Lex Superior. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966
menyebut peraturan Menteri sebagai salah satu bentuk peraturan
perundang-undangan. Dalam praktek selain dikenal peraturan menteri,
juga ada yang menyebut dengan keputusan menteri. Bagir Manan
mencatatnPeraturan Menteri adalah keputusan (besluit) yang bersifat
mengatur (regelen) sedangkan keputusan menteri adalah keputusan
yang bersifat ketetapan (beschikking). Dengan demikian peraturan
menteri penerangan tidak dapat digolongkan kedalam pengertian
peraturan perundang-undangan karena peraturan tersebut merupakan
produk badan/pejabat Tata Usaha Negara (Menteri Penerangan) yang
memiliki kewenangan legislatif sehingga tidak bisa dipergunakan
sebagai dasar hukum untuk melakukan pembekuan SIUPP.3.1.4 Istilah
Pencabutan SIUPP dan Istilah Pembredelana. Istilah Pencabutan
SIUPP
Pencabutan, pembatalan, maupun penarikan kembali izin merupakan
istilah-istilah yang biasanya dikenal dalam sanksi hukum
administrasi. Artinya penggunaan istilah-istilah tersebut selalu
dikaitkan dengan suatu perizinan yang dikenal dalam hukum
administrasi. Pencabutan/penarikan kembali izin merupakan salah
satu sanksi administratif, menurut van Wijk/W. Konijnenbelt sebagai
sarana kekuatan menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai reaksi terhadap mereka
yang tidak mentaati norma-norma administrasi. Penyebab penarikan
kembali suatu keputusan/ketetapan sebagai salah satu sanksi dalam
hukum administrasi menurut Philipus M. Hadjon antara lain : 1. Yang
berkepentingan tidak mematuhi pembatasan atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang dikaitkan pada izim, subsidi atau
pembayaran;2. Yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan
untuk mendapat izin, subsidi atau pembayaran telah memberikan data
yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, sehingga apabila
data itu diberikan secara benar atau lengkap, maka keputusan akan
berlainan (misalnya menolak izin dan sebagainya).
Alasan pertama pencabutan izin dikarenakan pemegang izin tidak
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maupun
syarat-syarat yang dikaitkan pada izin. Dengan dasar itu, Badan
atau Pejabat TUN dapat bereaksi dengan penarikan kembali. Dengan
demikian pembekuan izin secara hakiki sebagai suatu keputusan yang
menyatakan tidak berlaku lagi keputusan tertentu karena dinilai
menyimpang dari keputusan yang disyaratkan. Oleh karena itu sifat
pencabutan, pembatalan/pembekuan maupun penarikan SIUPP ini
bertentangan dengan larangan pembredelan.
b. Istiah Pembredelan
Konsep pemberedelan secara yuridis dipergunakan dalam
Undang-Undang Pokok Pers No. 21 Tahun 1982 Pasal 4 yang menyebutkan
terhadap pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan.
Konsep pembredelan dipergunakan Oemar Seno Adji dan Ignatius
Haryanto dalam buku pembredelan pers di Indonesia disebutkan
pembredelan surat kabar artinya untuk seterusnya (selama-lamanya)
surat kabar yang bersangkutan ditutup. Konsep pembredelan sering
disebut pemberangusan surat kabar yang biasanya dipergunakan Oemar
Seno Adji. Konsep pembredelan diambil dari bahasa Belanda artinya
mengekang, memberangus. Kata mengekang bisa berati menahan,
mencegah, mengontrol, maupun melarang. Dalam hubungan ini,
pembredelan lebih tepat diartikan sebagai suatu larangan terbit
suatu surat kabar/majalah. Menurut Oemar Seno Adji pembredelan
diartikan sebagai larangan terbit sementara maupun seterusnya. Ada
dua hal yang perlu dibahas berdasarkan pengertian pemberedelan ini
yaitu :1. Larangan terbit sementara tidak bersifat limitatif
artinya tidak ditentukan batas waktu secara jelas sehingga
pengertian sementara kemungkinan bisa hanya beberapa bulan atau
satu tahun atau beberapa tahun. Penerbitan kembali surat kabar yang
bersangkutan bergantung kepada penguasa dan pengelola surat
kabar/majalah yang memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan.2.
Pembredelan dalam pengertian larangan terbit untuk seterusnya
(selama-lamanya) , mengakibatkan surat kabar yang bersangkutan
untuk selama-lamanya tidak akan terbit lagi. Dalam Undang-Undang
Pokok Pers disebutkan pers dilarang terbit apabila
kegiatan-kegiatannya bertentangan dengan Pancasila karena menganut
paham komunisme /marxisme /leninisme (Pasal 11).
Sesuai dengan sifat pelanggaran terhadap pasal 11 Undang-Undang
Pokok Pers kiranya dapat dibenarkan bahwa apabila ada surat kabar
maupun majalah yang penerbitannya mencerminkan ajaran komunisme
yang membahayakan keselamatan negara dan bangsa, pemerintah dapat
melarang surat kabar/majalah yang bersangkutan terbit
selama-lamanya melalui pembuktian di pengadilan. Kecuali itu tidak
dibenarkan pencabutan SIUPP hanya karena alasan-alasan demi
kepentingan umum, keamanan nasional, dan sebagainya tanpa kriteria
yang jelas. Atas dasar itu, dipandang perlu diatur lebih lanjut
kriteria pemberitaan/tulisan yang dianggap membahayakan stabilitas
Nasional. Artinya, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus
merumuskan secara transparan kapan kriteria suatu tulisan dinilai
membahayakan keamanan negara dan tingkatan-tingkatan bahaya yang
ditimbulkan dari suatu pemberitaan.3.2 SIUPP Sebagai Sarana
Pengendalian Preventif SIUPP sebagai sarana pengendalian preventif
artinya melalui SIUPP diharapkan dapat mencegah sanksi pembredelan
atau pencabutan SIUPP. SIUPP adalah surat izin yang diberikan oleh
menteri penerangan kepada perusahaan / penerbitan pers untuk
menyelenggarakan penerbitan pers. Perusahaan / penerbit pers sesuai
ketentuan perundang-undangan yang ada meliputi badan usaha swasta
nasional berbentuk badan hukum, koperasi atau bentuk badan usaha
milik negara yang menyelenggarakan penerbitan pers.
1. Pemikiran-pemikiran Yang Harus dipenuhi dalam SIUPP
Izin SIUPP merupakam keputusan yang dikeluarkan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hubungan ini SIUPP yang
dikeluarkan Menteri Penerangan adalah dalam kapasitasnya sebagai
badan atau pejabat tata usaha negara sehingga SIUPP dapat
digolongkan sebagai krputusan yang bersifat individual abstrak.2.
Sanksi Administratif yang Tepat di dalam SIUPP
Dalam UU Pokok Pers Pasal 13 ayat (5) menentukan setiap
penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers
memerlukan SIUPP.. dst. Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah
mengeluarkan peraturan menteri penerangan No.01/Per/MenPen/1998
tentang SIUPP. Pasal 23 ayat (2) huruf b peraturan ini lebih
terfokus pada jenis sanksi administrasi yang cocok dengan UU Pokok
Pers.
Menurut Philipus M Hadjon terdapat sanksi-sanksi hukum
administrasi yang khas yaitu :
1. Bestuursdwang (paksaan pemerintah)
2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin,
pembayaran, subsidi)
3. Pengenaan denda admisnistratif
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah
3.3 Pengendalian Represif 3.3.1 Alasan Alasan Yang Berkaitan
Dengan Perlunya Sanksi Uang Paksa (Dwangsom) dalam SIUPP
Sanksi uang paksa oleh pemerintah selain untuk mengamankan pers
dari pemberdelan, maka secara preventif juga menghindari dampak
ekonomi berupa hilangnya pekerjaan para wartawan dan karyawan.
Dapat diterima bahwa wewenang mencabut ijin ada ditangan pejabat
TUN yang menerbitkan izin (meskipun tidak diatur secara khusus)
sesuai asas contraries actus. Tetapi dalam hubungannya dengan SIUPP
kiranya asas ini dapat dikesampingkan mengingat adanya jaminan
kebebasan pers sesuai UU pokok pers dan UUD 1945.a Fungsi Control
Pers
Kritik dalam Undang-Undang pokok pers dipahami sebagai salah
satu hak pers dalam menjalankan fungsi control pers sesuai Pasal 3
guna mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik
dikalangan lembaga pemerintahan maupun yang terjadi
dimasyarakat.
Dalam hubungannya dengan fungsi pendidikan, maka pers harus
memberikan informasi yang mendukung keberhasilan pendidikan.
Masyarakat perlu dididik dengan informasi-informasi agar lebih
mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan dalam dalam kehidupan
berbangsa.
Dalam hubungan ini Oemar Seno Adji menyebutkan fungsi pers
sebagai berikut : (a). menyampaikan kritik dan koreksi. (b) sebagai
barometer. (c) sebagai petunjuk . (d) sebagai pengontrol.b.
Tanggung Jawab Pers.
1. Tugas dan kewajiban pers antara lain meliputi
- memperjuangkan kebenran dan keadilan
- menggelorakan semanngat persatuan dan kesatuan
- meningkatkan kecerdasan bangsa
- mendorong partisipasi rakyat dalam pembangunan
2. sebagai penyebar informasi yang objektif
3. melakukan kontrol sosial
4. bebas bertanggung jawab.
c. Pengawasan Pers
Pengawasan terhadap pers perlu dilakukan secara baik, mengingat
lembaga pers merupakan salah satu kekuatan berpengaruh dan dalam
hal-hal tertentu pers sangat ditakuti. Oleh karena itu apabila
kebebasan pers tidak dibatasi melalui prinsip pers yang bertanggung
jawab maka dikhawatirkan lembaga pers dalam hal dapat bertinda
sewenang-wenang menyiarkan tulisan yang tidak didasari fakta
objektif.
d. Hak Jawab dan Hak Koreksi
Hak jawab dan hak koreksi merupakan hak yang dimiliki seseorang,
sekelompok orang, badan hukum perdata dan pejabat pemerintah untuk
menjawab maupun mengoreksi suatu tulisan dalam surat kabar atau
majalah yang kemungkinan merugikan. Penggunaan hak tersebut
bertujuan agar meluruskan pemberitaan/tulisan yang kemungkinan
tendensius dan subjektif sehingga menimbulkan kerugian.
Secara yuridis jaminan hak tersebut diatur dalam undang-undang
pokok pers Nomor 21 Tahun 1982. Peraturan Menteri Penerangan No
01/Pers/Menpen/1998 tentang SIUPP. Peraturan Menteri Penerangan
Nomor 02/Per/Menpen/1998 tentang ketentuan mengenai wartawan dan
Kode Etik Jurnalistik
2. sanksi pidana
Salah satu pengawasan represif dalam hubungan dengan penerbitan
pers yaitu pengenaan sanksi pidana dari perspektif hukum pers
sanksi pidana bias dikatakan lebih tepat dan proporsional daripada
menggunakan sanksi pencabutan SIUPP
Dalam KUHP dapat dijumpai beberapa pasal yang mengatur kejahatan
yang dapat dikategorikan sebagai delik pers antara lain :
1. Delik penghinaan : a. penghinaan terhadap Presiden dan Wakil
Presiden, b. penghinaan terhadap raja atau kepala Negara sahabat,
c. penghinaan terhadap aparat pemerintah.2. Delik penyebar
kebencian : a. delik yang merupakan penghinaan terhadap pemerintah,
b. delik yang merupakan penghinaan terhadap golongan, c. delik
penghinaan, d. delik yang merupakan pennodaan terhadap agama, e.
delik yang merupakan penghasutan.BAB IV
PENGATURAN DAN PENGGUNAAN
KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI FORUM ILMIAH4.1 Pengaturan dan
Penggunaan Kebebasan Berpendapat Melalui Forum Ilmiah Menurut Hukum
Positif
Pengkajian pengaturan kebebasan berpendapat melalui forum ilmiah
dititikberatkan pada UUD 1945sebagai landasan konstitusional yang
memberikan perlindungan kebebsan berpendapat sebagaimana disebutkan
dalam pasal 28 UUD 194. Selain itu dilengkapi dengan peraturan
perundang-undangan yang bertalian dengan kebebasan ilmiah konsep
rechtside serta konsep rechtstaat.4.1.1 Pemikiran-Pemikiran Tentang
Kebebasan Berpendapat Melalui Forum Ilmiah Istilah forum ilmiah
identik dengan forum ilmiah sebagaimana dipergunakan dalam pasal 18
PP Nomor Tahun 1990. Penjelasan ketentuan ini menyebutkan pertemuan
ilmiah meliputi seminar, ceramah, symposium, diskusi panel dan
ujian dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik dan atau
professional
Oleh karena itu konsep-konsep yang dikaji antara lain :
a. Kebebasan akademik
b. Kebebasan mimbar akademik
c. Otonomi keilmuan
d. Tanggung jawab ilmiah
1. Pengaturan Forum Ilmiah Menurut (SKB) No 153Tahun 1995 dan No
Kep/12/XII/1995
Dari sudut pandang pemerintah, keputusan bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Pertahanan Keamanan (SKB) Nomor 153 Tahun 1995
dan Nomor : Kep 12/XII/1995 tertanggal 26 Desember 199, sebagai
petunjuk pelaksanaan perizina. Dalam keputusan bersama tersebut
pada bagian pendahulunya menyebutkan perizinandan pemberitahuan
sebagai pranata hukumyang lazim diletakan pada penyelenggaraan
suatu pertemuan dalam waktu-waktu terakhir banyak mendapat
perhatian. Lahirnya keputusan bersama mendagri dan menhankam telah
menimbukan perbedaan pandangan dan persepsi mengenai pemahaman dan
penerapan pranata perizinan dan pemberitahuan tersebut.
2. pengaturan izin kegiatan menurut pasal 510 KUHP yang
berkenaan dengan kebebasan berpendapat melalui forum ilmiah
Pasal 510 KUHP yang menyangkutizin keramaian umum telah banyak
disalahgunakan sebagai dasar hukum untuk membubarkan diskusi
seminar atau lokakarya. Meski secara formal ini masih berlaku, tapi
karena bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan, seharusnya tidak
lagi diberlakukan. Keputusan Bersama Menhankam dan Mendagri
merupakan petunjuk pelaksanaan pasal 510 KUHP dan UU No 5 PNPS
Tahun 1963. Konsideran hueuf c SKB tersebut menyebutkan untuk
menjamin kesamaan pemahaman dan sekaligus untuk memberikan
kepastian hukum bagi masyarakat maupun instansi atau pemerintah
yang terkait.
Dengan menggunakan pemikiran Donner sebagai titik tolak dan UU
kepolisian tentang tugas dan fungsi kepolisian, maka secara jelas
memperlihatkan bahwa tugas utama kepolisian yakni menjaga
ketertuabn umum dan keamanan masyarakat. Dengan dasar pemikiran
seperti ini kiranya kewenangan mengeluarkan izin keramaian dan
pemeberitahuan semestinya diserahkan kepada badan lainnya sehingga
tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dapat
diserahkan sepenuhnya kepada tugas penegakan hukum dan pemeliharaan
ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Meskipun secara formal
wewenang kepolisian menurut Undang-Undang meliputi juga wewenang
mengeluarkan ijin keramaian yang berhubungan dengan kebebasan
berkumpul dan berpendapat sebagai salah satu hak dasar tetapi
kiranya izin dari kepolisian kurang tepat.
3. Pengaturan Izin Kegiatan Menurut Undang-Undang Nomor 5 PNPS
tahun 1963, Yang Berkenaan Dengan Kebebasan Berpendapat Melalui
Forum Ilmiah
Pertemuan keilmuan atau pertemuan ilmiah dapat diselenggarakan
oleh lembaga-lembaga pendidikan, maupun lembaga-lembaga non
pendidikan. Dengan menggunakan penalaran analogi, maka lembaga non
pendidikan ini termasuk juga lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan
organisasi kemasyarakatan. Bentuk-bentuk pertemuan keilmuan
tersebut bertujuan membahas masalah kehidupan masayarakat berbangsa
dan bernegara.4. Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
Penggunaan istilah kemerdekaan dalam UU ini dalam kaitannya
dengan penyampaian pendapat di muka umum kurang tepat mengingat
istilah kemerdekaan hanya berkaitan dengan perbudakan, penindasan,
dan penjajahan. Penggunaan istilah ini mengesankan seakan-akan
bangsa Indonesia belum mencapai kemerdekaannya dari kaum penjajah
Belanda. Padahal dalam rangka mengisi kemerdekaan yang telah kita
rebut dari penjajah Belanda seyogyanya menggunakan istilah
kemerdekaan.
Pasal 3 menentukan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka
umum dilaksanakan berdasarkan pada : asas, keseimbanagan, asas
musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas
proporsionalitas, asas manfaat. Dari semuanya asas kepastian hukum
dan keadilan yang paling relevan dengan asas-asas umum
perundang-undangan yang baik.
4.1.2 Tindakan Pemerintahan Berkenaan dengan Kegiatan Dalam
Forum Ilmiaha. Tindakan Pembubaran Kegiatan Dalam Forum Ilmiah
Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa
Dengan menggunakan penafsiran hukum, maka perbuatan melanggar
hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata dapat diperluas artinya sehingga
mencakup perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Pasal 1365 KUH
Perdata menentukan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa
kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
Siapapun yang karena perbuatan menimulkan kerugian bagi orang
lain diharuskan menurut hukum untuk mengganti kerugian. Dengan
berpatokan pada interpretasi tadi, maka perbuatan pejabat TUN atau
pihak kepolisian yang membubarkan atau melarang sesuatu kegiatan
ilmiah digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum yang
menimulkan kerugian bagi pihak penyelenggara.
b. Tindakan Pembubaran Kegiatan Dalam Forum Ilmiah Sebagai
Penyalahgunaan wewenang
Tindakan Kepolisian sebagai badan / Pejabat tata Usaha Negara
maupun pejabat lainnya dalam hal membubarkan kegiatan dalam forum
ilmiah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebebasan berpendapat,
dapat dikategorikan sebagai perbuatan / tindakan sewenang-wenang
oleh penguasa. Konsep yang dikaji yaitu
1. Tindakan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan
Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat diketahui
dalam UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Pasal 53 ayat (2) huruf a UU
tersebut anatara lain menentukan keputusan tata usaha Negara yang
dapat digugat yaitu yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan ini dijelaskan
pengertian tentang tindakan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu :
Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat
procedural/substansial
Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat
Material /substansial
Dikeluarkan oleh lembaga yang tidak berwenang
2. Tindakan penyalahgunaan wewenang
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN pasal 53
ayat (2) huruf b antara lain menentukan alas an gugatan yang dapat
diajukan sehubungan dengan adanya keputusan TUN yang menimbulkan
kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata karena dalam ayat
(1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud
diberikan wewenang tersebut.3. Tindakan Sewenang-Wenang
Tindakan Pencekalan bagi seorang yang akan tampil sebagai
pembicara, penghentian ataupun pembubaran suatu kegiatan yang
berkenaan dengan forum ilmiah yang dalam istilah SKB mendagri dan
menhankam disebut sebagai pertemuan keilmuan yang dapat
dikategirikan sebagai tindakan sewenang-wenang. Istilah
sewenang-wenang yang dalam istilah bahasa Belanda disebut wilekeur
diartikan sebagai tindakan yang menyimpang dari nalar yang
sehat.
4.1.3 Pembatasan Kebebasan Berpendapat Melalui Forum Ilmiah
Meskipun kebebasan berpendapat melalui forum ilmiah harus
dilindungi namun tidak berarti terhadap kebebasan tersebut tidak
ada pembatasannya. Oleh Karena itu perlu pembentukan Undang-Undang
untuk membatasinya sehingga tidak menganggu keamanan Negara dan
ketertiban umum
Selain itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap penggunaan
kebebasan ini dari kemungkinan tindakan pihak kepolisian maupun
badan / pejabat TUN lainnya dalam hal membubarkan seminar atau
mencekal pembicara secara sewenang-wenang, kajiannya meliputi :
1. Ketertiban Umum dan Keamanan Negara Sebagai Pembatasan
Kebebasan Berpendapat Melalui Forum Ilmiah
Pengkajian dalam bagian ini bertitik tolak dari dalam kebebasan
terkandung unsure pembatasannya yaitu tanggung jawab agar tidak
mengganggu ketertiban dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara penggunaan kebebasan berpendapat harus tetap dibatasi
agar tidak sampai menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan
Negara
2. Undang-Undang Tentang Izin Keramaian dan Kebebasan
Akademik
a. Analisis Hukum Positif Tentang Perlunya Pengaturan Izin
Kegiatan Dalam Undang-Undang
izin keramaian yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat
sebagaiamana disebutkan dalam pasal 28 UUD 1945 sejauh ini
pengaturannya ditempatkan dalam SKB Mendagri dan Menhankam Nomor
153 Tahun 1995 dan Nomor Kep/12/XII/1995 tertanggal 26 Desember
195. SKB tersebut sebagai petunjuk pelaksanaan perizinan
sebagaimana diatur dalam pasal 510 KUHP dan pemberitahuan menurut
UU No 5 PNPS Tahun 1995 tentang Kegiatan Politik.
b. Analisis Hukum Positif Tentang perlunya pengaturan Kebebasan
Akademik Dalam Undang-Undang
Hakekat kebebasan akademik yaitu suatu kebebasan yang dimiliki
ilmuwan maupun civitas akademika dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknolog. Pelaksanaan kebebasan akademik berkaitan
dengan kebebasan melakukan penelitian dalam mencapai kebenaran yang
hakiki. Dalam rumusan Tap MPR terdapat beberapa hal yang mendasar
yang berkaitan dengan perlunya pemikiran untuk mengatur kebebasan
akademik dalam suatu undang-undang. Pertama, jaminan kebebasan
akademik diarahkan untuk peningkatan kecerdasan bagsa dan kemampuan
dalam menunjang keberhasilan pembangunan di berbagai aspek. Kedua,
pengembangan kebebasan akademik diarahkan agar menyiapkan SDM yang
memilki profesiolanitas tinggi. Ketiga Kebebasan akademik berkaitan
dengan suasana kehidupan kampus sebagai lingkungan alamiah yang
dinamis. Keempat, perlunya pengembangan iklim yang demokratis dalam
mendukung kebebasan akademik dan otonomi perguruan tinggi sebagai
keilmuan, agar civitas akademika secara bertanggung jawab
mengambangkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif.4.1.4 Pembatasan
Menurut Norma Keilmuan
Pembatasan kebebasan berpendapat dalam forum ilmiah dapat
dilakukan melalui norma-norma keilmuan yang merupakan etika
keilmuan. Tugas seorang ilmuan adalah memperthankan kebenaran
ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi
tetap mengacu pada norma-norma keilmuan sebagai suatu pembatasan.1.
Pemikiran Tentang Ilmu Dan Norma Keilmuan
Penyebutan istilah ilmu pengetahuan yang sudah menjadi kelaziman
di masyarakat terutama di dunia perguruan tinggi secara hakuki
merupakan suatu penyebutan yang kurang cermat. Ilmu ditambah
pengetahuan sehingga menjadi ilmu pengetahuan merupakan suatu
penyebutan yang berlebihan karena menggunakan kedua istilah yang
sama artinya. The liang gie menyebut dua arti ilmu yaitu :
a. Ilmu merupakan sebuah istilah umum yang dipergunakan untuk
menyebut segenap pengetahuan yang dipandang sebagai suatu
kebulatan. Dalam arti ini ilmu mengacu pada ilmu seumumnya.
b. Ilmu menunjuk kepada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah
yang mempelajari sesuatu pokok soal tertentu. Dalam arti, ilmu
sebagai suatu cabang ilmu khusus seperti misalnya antropologi,
biologi, geografi, dan sosiologi Dengan demikian ilmu artinya semua
pengetahuan yang dihimpun dengan perantaran metode ilmiah, kalangan
ilmuan senduiri ada kesepakatan bahwa ilmu terdiri atas
pengetahua.
4.1.5 Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Hal
Pembubaran dan Pencekalan Dalam Forum Ilmiah1. Perlindungan Hukum
Terhadap Tindakan Pemerintah melalui Peradilan Umum.
Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya
mengenai perkara perdata dan pidana (penjelasan pasal 10 ayat (1)
UU No 14 Tahun 1970). Selain menangani perkara perdata dan pidana
juga masih diberikan kewenangan menangani perkara / sengketa TUN.
Kompetensi ini secara jelas diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No
2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
a. Keputusan yang bersifat umum yang dapat digugat diperadilan
umum
Tindakan pembubbaran maupun tindakan mencekal seseorang sebagai
pembicara dalam forum ilmiah berdasarkan surat peritah dapat
dikategorikan sebagai KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat
umum. UU No 5 Thun 1986 tentang PTUN, pada penjelasan pasal 2
menentukan, yang dimaksud dengan KTUN yang membuat pengaturan yang
bersifat umum adalah pengaturan yang memuat norma hukum yang
dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuasaan berlakunya
mengikat semua orang
b. Tindakan Hukum Perdata dan Tindakan Nyata Yang Dapat Digugat
di Peradilan Umum
Tindakan pemerintah dalam hal pembubarab dan pencejalan terhadap
pakar dalam pertemuan ilmiah oleh kepolisian atau badan / pejabat
TUN lainnya dapat digolongkan sebagai perbuatan nyata sehingga
dapat digugat diperadilan umum. Istilah lain dari perbuatan nyata
adalah perbuatan materiil atau yang dalam istilah Belanda disebut
feitelijke handeling.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Terhadap Tindakan Pemerintah
Melalui Peradilan Tata Usaha Negara
Tindakan kepolisian maupun badan / pejabat TUN yang membubarkan
ataupun mencekal seseorang atau sejumlah pembicara dalam pertemuan
ilmiah dapat disengketakan di peradilan TUN. Namun dibutuhkan
beberapa syarat tertulis untuk memudahkan segi pembuktian yaitu
:
a. Badan atau pejabat TUN mana yang mengeluarkan
b. Maksud serta menganai hal apa isi tulisan itu
c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di
dalamnya
Dengan demikian tindakan pembubaran maupun pencekalan forum
ilmiah dapat memenuhi ketentuan tersebut bila kepolisian atau
pejabat lain mengeluarkan penetapan tertulis. John M. Echols dan
Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta, Cetakan
XX, 1992, h.356.
LouisKatsoff, Pengantar Filsafat, Tiara Wacana, Yogyakarta,
Cetakan IV, 1989, h.426.
W.J.S.Purwadaminta, Kamus Bahasa Indonesia, h.84.
Immanuel Kant, dalam Laquer and Barry Rubin, The Human Rights
Reader, New American Library, 1979, p.83.
Harimurti Kridalaksana, Kamus Sinonim Bahasa Indonesia, Nusa
Indah, Ende Flores, 1983, h.89.
J.C.S Simorangkir, cs., Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1983,
h.23.
Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu? , PT. Ramajaya
Rosdakarya, Bandung, 1993, h.69.
Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang,
h.110.
Raymond Aron, Kebebasan dan Martabat Manusia, Obor Indonesia,
Jakarta,1993, h.5.
Antonio Cassesse, Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah,
Penyunting Abdoel Hakim G.Nusantara, Yayasan Obor Indonesia, 1994,
h.49.
BurkenM.C.,et.al., Beginselen van de Democratiche Rechtstaat,
Tjeenk Willink Zwole, 1990, p.29.
Abdoel Gani, Hubungan Antara Politik Hak Asasi dan Pembangunan
Hukum Indonesia, Makalah dalam Simposium Politik, Hak Asasi dan
Pembangunan Hukum, Surabaya, 3 November 1991, h.11.
A.Hamid Attamimi, Peran Keputusan Presiden RI Dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Negara, 1990, h.322.
Ibid., h.380.
G.Kartasapoetra, Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia, Armico,
Bandung, 1982, h.55.
Robert A. Dahl, Demokrasi dan Para Pengeritikannya, Jilid I,
1992, h.174.
Tatu van Hanen, The Process Of Democration, A Comperative Study
of 14 State 1968-1988, New York, 1990, p.8.
J.J.H Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, alih bahasa Arief
Sidharta, Citra Aditya Bhakti, h.104.
D.H.M.Meuwissen, Grondrechten, Aula-Uitgeverij Het Spectrum
Utrecht/Antwerpen,1984, p.30.
P.W.Brower,er.al., Grondrechten and Conflict in Law, Serie
Rechtsfilosofi en Rechtsteorie 7, Tjeenk Willink, Zwolle, 1992,
p.218-223.
Oemar Seno Adji, Pembredelan Surat Kabar Sebagai Kasus, artikel
dalam kumpulan tulisan menyambut 25 tahun Harian Umum Sinar
Harapan, Sinar Harapan, Jakarta, 1986, h.253.
Ignatius Haryanto, Pembredelan Pers di Indonesia Kasus Koran
Indonesia Raya, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta,
1996, h. 41.
Oemar Seno Adji, Pers Aspek Aspek Hukum, Erlangga, Jakarta,
1974, h.44.
PAGE 7
