Tugas Makalah Pendidikan KewarganegaraanPembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Upaya

Menangani Permasalahan Sosial Kemiskinan

Oleh:

Nama : Sakinah

NIM : M0311060

Jurusan : Kimia

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan AlamUniversitas Sebelas Maret

Surakarta2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, akhirnya

penulis dapat menyelesaikan tugas makalah pendidikan kewarganegaraan ini tepat pada

waktunya. Tugas makalah ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menempuh mata

kuliah pendidikan kewarganegaraan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Sebelas Maret.

Dalam penyusunan makalah ini penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai

pihak sehingga semuanya dapat berjalan lancar. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu terbentuknya makalah ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surakarta, 30 November 2011

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan bangsa yang berdaulat dan merdeka sejak di proklamasikan oleh Ir

Soekarno pada 17 Agustus 1945, melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia

berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak

saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun pad a

kenyataannya pada saat itu masih terdapat tekanan dari belanda setelah di proklamasikan

kemerdekaan Indonesia. Indonesia sejak kemerdekaannya sudah menjadikan Pancasila sebagai

dasar negara, Pancasila harus menjadi dasar, arah dan tujuan. Pancasila bersifat hierarkis

piramidal. Pondasi adalah sila ke satu dan puncaknya adalah sila ke 5. Ke-1 dasar negara, Ke

dua Pandangan hidup bangsa Indonesia, Ke Tiga Tujuan Hidup Bangsa Indonesia, Ke empat

Jiwa dan Kepribaduan bangsa Indonesia , Ke lima hasil perjanjian luhur bangsa Indonesia. Dan

Memiliki Tujuan negara kesatuan Republik Indonesia dirumuskan dalam sidang periode II

BPUPKI (10 – 16 Juli 1945) dan tujuan tersebut disyahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus

1945. Tujuan negara kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945

alinea IV yang meluputi :

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. untuk memajukan kesejahteraan umum,

3. mencerdaskan kehidupan bangsa,

4. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial,

Dari salah satu tujuan tersebut dikatakan bahwa Indonesia akan memajukan kesejahteraan

umum,baik berupa kesejahteraan negara,wilayah,rakyat. Namun pada kenyataannya Indonesia

belum mencapai kata kesejahteraan itu sendiri,masih banyak rakyat yang terlantar karena

kelaparan, Hutang negara yang semakin menumpuk, Petinggi yang tidak jujur, tidak

terpenuhinya Hak Asasi Manusia pada TKI-TKI,dan masih banyak lagi permasalahan yang wajib

dikoreksi dan dibenarkan baik oleh Petinggi-petinggi indonesia maupun rakyat Indonesia itu

sendiri.

Dalam makalah ini,penulis lebih menekankan pada pembahasan kesejahteraan yang

disebabkan oleh faktor ekonomi, karena faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat menekan

masyarakat indonesia saat ini, dari faktor ekonomi bisa bercabang pada faktor kesejahteraan

yang lain seperti faktor politik(kasus suap),faktor sosial (pembunuhan,dll),dll.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil   dalam

makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kesejahteraan secara umum ?

2. Bagaimana kesejahteraan Indonesia dalam bidang ekonomi?

3. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan?

III.  Tujuan Pembuatan Makalah

1. Untuk mengetahui Perkembangan Kesejahteraan secara umum;

2. Untuk mengetahui Kesejahteraan Indonesia dalam bidang ekonomi;

3. Untuk mengetahui cara mengatasi kemiskinan.

IV. Kegunaan Pembuatan Makalah

1. Agar dapat digunakan sebagai bahan bacaan oleh para mahasiswa untuk menambah

pengetahuan mereka tentang kesejahteraan di Indonesia;

2. Para pembaca dapat mengetahui bagaimana melepas Indonesia dari kemiskinan dan

memperoleh kesejahteraan.

BAB II

ISI

Kemiskinan merupakan salh satu masalah yang selalu dihadapi oloh manusia. Masalah

Kemiskinan ini sama tuanya dengan usia kemanusian iu sendiri dan implikasi permasalahannya

dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia; walaupun, seringkali tidak disadari

kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong

miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari;

karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalm kemiskinan.

Secara singkat, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang

rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang

dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya

terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang

tergolong sebagai orang miskin.

Profesor Selo Sumardjan,seorang tokoh sosiologi Indonesia terkenal mengatakan bahwa

yang dimaksudkan dengan pengertian kemiskinan struktural adalah “kemiskinan yang diderita

oleh suatu golongan masyarakat, karena sruktur sosial masyarakat itu, tidak dapat ikut

menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka”(1980: 5).

Dalam perkotaan sering orang mengira bahwa dalam perkotaan merupakan sumber

kesejahteraan. Namun dalam perkotaan, masalah kemiskinan merupakan masalah yang laten dan

kompleks, yang implikasi sosial dan kebudayaannya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan

berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan saja ataupun hanya menjadi masalah

bagi orang miskin di kota tersebut, tetapi melibatkan juga masalah-masalah yang ada di

perdesaan dan di kota-kota lainnya dan melibatkan juga golongan-golongan sosial lainnya yang

ada di perkotaan maupun di perdesaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pentingnya pengkajian masalah-masalah perkotaan, dan khususnya masalah kemiskinan

di perkotaan, adalah karena kedudukan kota-kota dalam masyarakat negara tersusun dalam suatu

jaringan yang bertingkat-tingkat dan merupakan pusat-pusat penguasaan atau pendominasian

bagi pengaturan kesejahteraan, kehidupan warga masyarakat negara.Sehingga ada

kecenderungan orienyasi pada kota,kota cenderung untuk tumbuh terus dan menjadi semakin

kompleks karena kota mempunyai potensi atau kemampuan untuk menampung pendatang-

pendatang baru dari perdesaan ataupun dari kota-kota dan tempat-tempat lainnya.

Dengan demikian di daerah perkotaan, kalau dibandingkan dengan didaerah pedesaan,

lebih banyak terdapat alternatif-alternatif untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan

kemampuan dan keahlian; dari yang paling “halus”sampai dengan yanng paling”kasar”,dari yang

paling “bersih” sampai dengan yang paling “kotor”, dan dari yang palng “bermoral” sampai

dengan yang paling “tidak bermoral”.

Walaupun alternatif-alternatif untuk memperoleh pekerjaan lebih terbuka di daerah

perkotaan daripada di daerah perdesaan, namun kemiskinan di daerah perkotaan tetap ada atau

laten karena potensi-potensi yang ada (lingkungan fisik dan alam,sistem sosial, dan kebudayaan),

tidak atau belumdapat dimanfaatkan untuk menciptakan alternatif-alternatif baru atau tidak dapat

memberikan nafkah yang cukup memadai bagi sebagian besar para warganya. Atau karena

kebudayaan yang ada dalam masyarakat perkotaan tersebut tidak mendorong untuk adanya

kemungkinan-kemungkinan bagi pengembangan tingkat pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya

yang secara obyektif sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi

dan sosial pada warga masyarakatnya.

Kebudayaan kemiskinan menurut Oscar Lewis,antara lain telah mendorong

terwujudnya sikap-sikap menerima nasip, meminta-minta,atau mengharapkan bantuan dan

sedekah), sebenarnya merupakan suatu bentuk adaptasi yang rasional dan cukup pandai dalm

usaha mengatasi kemiskinan yang mereka hadapi. Dan karena kebudayaan kemiskinan itu lestari

melalui sosialisasi,maka usaha-usaha untuk memerangi kemiskina ialah dengan cara mengubah

kebudayaan kemiskina yang dapat dilakukan dengan melakukan perubahan-perubahan dalam

pola sosialisasi anak-anak miskin.

Parker dan Kleiner berusaha untuk memperlihatkan bahwa mereka yang hidup dalam

kemiskina mempunyai sejumlah sikap yang digolongkan sebagai ciri-ciri dari kebudayaan

kemiskinan, walaupun sebagian dari sikap-sikap tersebut sebenarnya bukanlah suatu yang unik

yang hanya dimiliki oleh orang miskin tetapi juga dimiliki oleh warga-warga lain yang secara

bersama-sama dengan orang miskin hidup dalam dalam satu masyarakat yang lebih luas.

Kebudayaan kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah. Namun lebih

cenderung untuk tumbuh dan berkembah di dalam masyarakat-masyarakat yang

mempunyaiseperangkat kondisi seperti berikut: (1) Sistem ekonomi uang, buruh upahan dan

sistem produksi untuk keuntungan; (2) tetap tingginya tingkat pengangguran dan dan setengah

pengangguran bagi tenaga tak terampil; (3) rendahnya upah buruh; (4)tidak berhasilnya golongan

berpenghasilan rendah meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politiknyasecara suka rela

maupun atas prakarsa pemerintah; (5) sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem

unilateral; dan akhirnya; (6) kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang

menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertikal, dan sikap

hemat, serta anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidasanggupan pribadi

atau memang pada dasaenya sudah rendah kedudukannya.

Berikut beberapa faktor mengapa kesejahteraan tidak dapat di gapai dan kemiskinan

semakin merajarela:

1. Kurang efektifnya partisipasi dan intergasi kaum miskin ke dalam lembaga-lembaga

utama masyarakat.

2. Dalam membahas dan menguraikan kebudayaan kemiskinan pada tingkat komunitas

lokal, dapat ditemui adanya rumah bobrok, penuh sesak, bergerombol dan yang

terpenting ialah rendahnya tingkat organisasi di luar keluarga inti dan kelurga luas.

3. Pada tingkat keluarga ciri-ciri utama kebudayaan kemiskinan ditandai oleh masa kanak-

kanak yang singkat dan kurang pengasuhan oleh orang tua, cepat dewasa, hidup bersam

aatau kawin bersyarat, tingginya jumlah perpisahan anatara ibu dan anak-anaknya,dan

lain-lain.

4. Pada tingkat individu,ciri-cirinya yang utama adalah kuatnya perasaan tak berharga, tak

berdaya, ketergantungan dan rendah diri.

Masalah kemiskinan dan upaya pemberantasannya hendaknya berlandaskan pada

pendekatan kesejahteraan sosial ekonomis (social economic properity approach) demi

kepentingan nasional, untuk melestarikan kesatuan dan persatuan bangsa secara riil, yabg tidak

diragukan tidak tergoyahkan. Kemiskinan dan kesenjangan yang berkepanjangan dalam era

pembangunan ini dapat merupakan benih-benihyang dapat menggagukesatuan dan

persatuanbangsa sertanegara kebangsaan (nation state) yang melindungi wilayah dari Sabang

sampai Merauke.

Apakah menurunnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan telah

semakin menyentuh sektor-sektor dan daerah-daerah paling terbelakang? Pertanyaan-pertanyaan

itu tidak dapat tidak dapat di jawab hanya dengan menyodorkan angka penurunan jumlah

penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.Terus menurunnya nilai tukar hasil produksi

pertanian dari 100 % pada 1997 menjadi 73 % pada 1987, sebaliknya menganjurkan kita untuk

harus bersikap sangat kritis di dalam mengggunakan angka penurunan jumlah penduduk yang

hidup di bawah garis kemiskinan untuk menjawabpertanyaan-pertanyaan di atas.

Lebih penting dari semua itu adalah perlunya kita secara lebih seksama memahami

makna fenomena kemiskinan. Kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset,

multidimensional,dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya beraati hidup di dalam kondisi

kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti aksese

yang rendah terhadap berbagai ragam sumber daya dan aset produktif yang sangat diperlukan

untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar

tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital.

Kemiskinan bukan merupakan suatu gejala yang baru, melainkan sudah lama

menghinggapi masayarakakat di Indonesia terutama di Pulau Jawa. Juga Prof. Burger dalam

bukunya tentang sejarah ekonomi sosial Indonesia, menggambarkan bahwa lebih seratus tahun

yang lalu, yaitu kira-kira sejak tahun 1850-an, Belanda mulai meresahkan kemiskinan yang

semakin menjadi di Pulau Jawa. Mereka melihatnya terutama sebagai akibat

pesatnyapenambahan jumlah penduduk. Mereka tida menghubungkannya dengan pola tanam

paksa (cultuur stelsel), apalagi dengan politik liberal kemudian,yang memungkinkan masuknya

barang-barangbuatan industri yang murah ke daerah perdesaan. Baik di Indonesia, maupun di

Cina dan di India kita melihat hancurnya keterampilan-keterampilan non-pertanian di daerah

perdesaan dan bertambah lajunyaproses pemelaratan di Asia ini. Desa hanya tinggal

kemampuannya untuk menanam padi.

Perlu juga kita sadari bahwa gerakan nasional diantaranya timbul dari kesadaran bahwa

di dalam rangka system colonial masalah kemiskinan itu tidak dapat di atasi. Selama kita hidup

di dalm suatu ekonomi colonial, maka kemiskinan itu semakin menjadi-jadi. Apa pun ang

dilakukan untuk meringankannya. Boleh di katakan bahwa kesadaran mengenai sifat structural

kemiskinan di Indonesia dari semula sudah menyertai dan nmenghayati gerakan kebangsaan kita.

Sekarang kita berada di masa pembangunan yang menunjukan kemajuan-kemajuan tertentu yang

sangat menyolok. Sebaliknya kemiskinan tetap ada pada kita ,dan ternyata bahwa biarpun arus

sumber-sumber daya ke daerah pedesaan belum pernah sebesar seperti di dalam sepuluh tahun

yang lalu ini, namun kemiskinan itu tidak berkurang.

Harus diakui setelah beberapa kali rezim pemerintahan berganti, taraf kesejahteraan

rakyat Indonesia masih belum maksimal. Pemenuhan taraf kesejahteraan sosial perlu terus

diupayakan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih belum mencapai taraf

kesejahteraan sosial yang diinginkannya. Upaya pemenuhan kesejahteraan sosial menyeruak

menjadi isu nasional. Asumsinya, kemajuan bangsa ataupun keberhasilan suatu rezim

pemerintahan, tidak lagi dilihat dari sekedar meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi.

Kemampuan penanganan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial pun menjadi

salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Seperti penanganan masalah; kemiskinan,

kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial maupun korban bencana alam dan sosial.

Kemajuan pembangunan ekonomi tidak akan ada artinya jika kelompok rentan penyan-

dang masalah sosial di atas, tidak dapat terlayani dengan baik. Bahkan muncul anggapan jika

para penyandang masalah sosial tidak terlayani dengan baik, maka bagi mereka “kemerdekaan

adalah sekedar lepas dari penjajahan?. Seharusnya “kemerdekaan adalah lepas dari kemiskinan?.

Untuk itu pembangunan bidang kesejahteraan sosial terus dikembangkan bersama den-

gan pembangunan ekonomi. Tidak ada dikotomi di antara keduanya. Hal ini selaras dengan apa

yang dikemukakan Nancy Birdsal (1993) yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi

adalah juga pembangunan sosial. Tidak ada yang utama diantara keduanya. Pembangunan

ekonomi jelas sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara, namun pembangunan

ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, tetap tidak akan mampu menjamin

kesejahteraan sosial pada setiap masyarakat. Bahkan pengalaman negara maju dan berkembang

seringkali memperlihatkan jika prioritas hanya difokuskan pada kemajuan ekonomi memang da-

pat memperlihatkan angka pertumbuan ekonomi. Namun sering pula gagal menciptakan pemer-

ataan dan menimbulkan menimbulkan kesenjangan sosial. Akhirnya dapat menimbulkan masalah

kemiskinan yang baru. Oleh karenanya penanganan masalah kemiskinan harus didekati dari

berbagai sisi baik pembangunan ekonomi maupun kesejahteraan sosial.

Masalah kemiskinan dewasa ini bukan saja menjadi persoalan bangsa Indonesia.

Kemiskinan telah menjadi isu global dimana setiap negara merasa berkepentingan untuk memba-

has kemiskinan, terlepas apakah itu negara berkembang maupun sedang berkembang.

Tokoh yang dianggap bapak ilmu ekonomi modern, Adam Smith pada saat melun -

curkan buku babonnya An Inquiry into The Wealth of Nations tahun 1776 menyebut bahwa,

“Tidak ada masyarakat yang benar-benar bisa berkembang dan senang apabila kebanyakan di-

antaranya miskin dan tidak bahagia?. Tokoh ekonomi pembangunan Todaro dalam buku Eco-

nomic Development (2003), menyebutkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan merupakan per-

masalahan utama pembangunan. Tokoh sosial lainnya Juan Somavia dalam United Nations

World Summit for Social Development, tahun 1995 menyatakan bahwa persoalan yang tidak

akan pernah selesai di abad 21 ini adalah bagaimana mengurangi kemiskinan.

Negara sedang berkembang di sebagian wilayah Asia dan Afrika, sangat berurusan den-

gan agenda pengentasan kemiskinan. Sebagian besar rakyat di kawasan ini masih menyandang

kemiskinan. Sementara bagi negara maju, mereka pun sangat tertarik membahas kemiskinan.

Ketertarikan itu karena kemiskinan di negara berkembang berdampak pada stabilitas ekonomi

dan politik mereka.

Menurut laporan Human Development Report tahun 2005, jumlah penduduk miskin

terbesar di Asia Tenggara adalah di Indonesia, yaitu sebesar 38,7 juta orang diikuti oleh Vietnam

(17,38), Kamboja (13,01), dan Myanmar (10,84). Tingginya tingkat kemiskinan Indonesia, mem-

buat negara ini memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah. Dari data In-

deks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI), Indonesia menempati urutan

110, lebih rendah dibanding negara di Asia Tenggara lainnya seperti Singapura (25), Brunei (33),

Malaysia (61), Thailand (73), dan Filipina (84).

Beberapa saran agar masyarakat miskin tidak terpuruk adalah dengan melakukan

aktifitas hijau,Paling sedikit ditemukan dua masyarakat miskin di Jakarta yang melakukan

aktivitas hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan sembari menciptakan lapangan pekerjaan

bagi masyarakat miskin. Seperti dapat ditemui di Indonesia’s Urban Studies, masyarakat di

Penjaringan, Jakarta Utara dan masyarakat kampung Toplang di Jakarta Barat mereka mengelola

sampah untuk dijadikan kompos dan memilah sampah nonorganik untuk dijual.

Aktivitas hijau di Penjaringan, Jakarta Utara dilakukan melalui program Lingkungan

Sehat Masyarakat Mandiri yang diprakarsai oleh Mercy Corps Indonesia. Masyarakat miskin di

Penjaringan terlibat aktif tanpa terlalu banyak intervensi dari Mercy Corps Indonesia. Program

berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan kumuh di Penjaringan.

Masyarakat di Penjaringan sangat antusias untuk melakukan kegiatan ini dan mereka yakin untu

mampu mendaurlang sampah di lingkungannya dan menjadikannya sebagai lapangan pekerjaan

yang juga akan berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan di lingkungannya.

Sementara itu aktivitas hijau di kampung Toplang, Jakarta Barat diprakarsai oleh dua

orang pemuda kampung tersebut yang juga adalah aktivis Urban Poor Consortium dan

mengetahui bisnis pendaurulangan sampah. Kedua orang ini mampu meyakinkan rekan-rekan di

kampungnya untuk melakukan kegiatan daur ulang sampah. Seperti yang terjadi di Penjaringan,

masyarakat kampung Toplang mendukung penuh dan antusias terhadap bisnis pendaurulangan

sampah ini. Malahan mereka optimis bahwa kegiatan mereka juga dapat mendaurulang sampah

dari luar kampung mereka dan menciptakan lebih banyak pendapatan bagi masyarakat kampung

Toplang.

Kedua aktivitas hijau tersebut adalah wujud pemberdayaan masyarakat miskin untuk

meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan sekaligus mengentaskan kemiskinan.

Peranan Mercy Corps Indonesia yang memprakarsai program Lingkungan Sehat Masyarakat

Mandiri di Penjaringan, Jakarta Utara dan dua orang aktivis pemuda asal kampung Toplang yang

memprakarsai aktivitas hijau di kampung Toplang adalah sangat vital dalam upaya

pemberdayaan masyarakat ini. Tanpa inisiatif mereka, pemberdayaan masyarakat miskin tidak

akan terjadi dan kemiskinan tetaplah menjadi masalah di kedua permukiman kumuh tersebut.

Dan bagaimana Cara mengatasi kemiskinan?apakah Indonesia dapat mengatasinya?

Cara untuk mengatasi kemiskinan dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman masyarakat

miskin adalah tidak dengan menggusurnya. Penggusuran hanyalah menciptakan masalah sosial

perkotaan yang semakin akut dan pelik. Penggusuran atau sering diistilahkan sebagai peremajaan

kota adalah cara yang tidak berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan.

Aktivitas hijau seperti yang dilakukan oleh masyarakat Penjaringan dan Kampung

Toplang merupakan bukti kuat bahwa masyarakat miskin mampu meningkatkan kualitas

lingkungan permukiman dan juga mengentaskan kemiskinan. Masyarakat miskin adalah salah

satu komponen dalam komunitas perkotaan yang mesti diberdayakan dan bukannya digusur. So-

lusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan dan permukiman kumuh di perkotaan

adalah pemberdayaan masyarakat miskin dan bukanlah penggusuran.

Penanganan kemiskinan memerlukan keterlibatan semua fihak. Lintas fungsi maupun lin-

tas sektor. Oleh karena itu, upaya sinergi perlu terus dilakukan agar tidak terjadi saling tumpang

tindih dalam penanganannya. Tentunya langkah awal ke arah itu dapat dilakukan dengan men-

dasarkan pada data penyandang miskin yang riil dan valid.

Dalam hal ini Departemen Sosial telah merintis data penyandang miskin lengkap tercan-

tum nama dan alamatnya?, Data ini merupakan hasil olah sahih data SLT terdahulu. Kita

berharap data ini menjadi acuan semua pihak yang berkepentingan dalam penanganan masalah

kemiskinan sehinga penanganannya lebih terpadu, terarah dan mampu mengurangi jumlah pen-

duduk miskin.

Dengan tersedianya data yang jelas dan akurat diharapkan mampu merangsang keterli-

batan seluruh komponen bangsa untuk terlibat aktif dalam penanganan kemiskinan. Semoga

segala upaya kita menangani kemiskinan semakin hari semakin mampu membawa pada kejayaan

bangsa. Persepsi masyarakat tentang kehancuran ekonomi nasional dan belum tampak tanda-

tanda pemulihan ini begitu kuat,rakyat kecil makin berat kehidupannya menghadapi kenaikan

harga-harga umum memang benar. Tetapi yang menyesatkan adalah menggambarkan ekonomi

nasional kita telah benar-benar hancur total,dan kini belum nampak adanya perbaikan sama

sekali.Apa ukuran untuk “hancur total belum ada perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional?”

kami khawatir ukuran untuk ini keliru atau menyesatkan karena ketidakstabilan politikselalu di-

jadikan ukuran utama, termasuk di dalamnya pergolakan politik di daerah –daerah baim terhadap

pemerintah pusat maupun antara kelompok –kelompok etnik di daerah sendiri.

BAB III

KESIMPULAN

Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan faktor penting yang

wajib umtuk tenis ditanggunglangi agar kesengsaraan tidak merajarela dan sewajibnya kita

sebagai mesyarakat Indonesia turut membantu warga miskin tanpa membuat mereka menjadi

malas dan jug akita dapat membangun semangat masyarakat miskin agar mau bangkit dan

bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari,bisa juga dengan memberi keterampilan pada

warga miskin atau dengan membuka lapangan kerja untuk mereka.

BAB VI

PENUTUP

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Makalah kewarganegaraan ini. Penulis juga

mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah

membantu terselesaikannya Tugas Makalah kewarganegaraan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan dalam

isi makalah dan penyampaian bahasa dalam makalah ini. Untuk itu penulis mengharapkan

adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan Tugas Makalah

kewarganegaraan ini

Akhir kata, penulis berharap semoga makalah ini dapat berguna bagi semua pihak,

khususnya bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Mubyarto.2001.Prospek Otonomi dan Perekonomian Indonesia.Yogyakarta:BPFEMahasin,Aswab.1983.Dimensi Manusia dalam Pembangunan.Jakarta:LP3ESSuparlan,Parsudi.1993.Kemiskina di Perkotaan.Jakarta:Yayasan Obor IndonesiaSuyanto,Bagong.1994.Perangkap Kemiskinan.Surabaya:Airlangga Universitas PressHttp://Blog at WordPress.comHttp://strtegitanggulangikemiskinan.pdf

LAMPIRAN

Potret tidak berkembangnya kesejahteraan