BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Kehidupan manusia di dunia mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang Maha

Esa dan sebagai wakil Tuhan (Khalifatullah) di bumi yang menerima amanat-NYA untuk

mengelola kekayaan alam. Adapun sebagai wakil Tuhan di bumi, manusia dalam hidupnya

berkewajiban memelihara dan memanfaatkan segenap karunia kekayaan alam dengan sebaik –

baiknya untuk kebutuhan hidupnya. Manusia dalam menjalankan tugas dan kegiatan hidupnya

bergerak dalam dua bidang yaitu universal filosofis dan sosial politis. Bidang universal filosofis

bersifat transeden dan idealistik misalnya dalam bentuk aspirasi bangsa, pedoman hidup dan

pandangan hidup bangsa. Aspirasi bangsa ini menjadi dasar wawasan nasional bangsa Indonesia

dalam kaitannya dengan wilayah Nusantara.

Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang berbhineka, negara Indonesia

memiliki unsur – unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan

keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya alam (SDA). Sementara

kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus

disatukan dalam satu bangsa, satu negara dan satu tanah air.

Dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksidan

interelasi dengan lingkungan sekitarnya (regional atau internasional). Dalam hal ini bangsa

Indonesia memerlukan prinsip – prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang – ambing

dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita – cita serta tujuan

nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia wawasan nasional yang berpijak pada wujud

wilayah nusantara sehingga disebut WAWASAN NUSANTARA. Karena hanya dengan upanya

inilah bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju

mayarakat yang adil, makmur dan sentosa.

B. Rumusan Masalah

Di dalam makalah ini yang berjudul “Wawasan Nusantara” mempunyai beberapa

rumusan masalah yaitu :

1. Pengertian dari wawasan nusantara.

2. Hakikat dari wawasan nusantara.

3. Unsur – unsur dari wawasan nusantara.

1

4. Latar belakang filosofis dari wawasan nusantara.

5. Kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara.

6. Faktor – faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara.

7. Arah pandang wawasan nusantara.

8. Implementasi serta tantangan yang dihadapi dari wawasan nusantara.

C. Tujuan

Makalah wawasan nusantara ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Kewarganegaraan.

2. Untuk mengetahui unsur – unsur dari wawasan nusantara.

3. Untuk mengetahui latar belakang filosofis dari wawasan nusantara.

4. Untuk mengetahui hakekat/makna dari wawasan nusantara.

2

BAB II

ISI

A. Wawasan Nasional

Sebelum membahas Wawasan Nusantara, kita sebaiknya terlebih dahulu mengerti dan

memahami wawasan nasional suatu secara universal. Suatu bangsa meyakini bahwa kebenaran

yang hakiki atau kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang datang dari Tuhan, pencipta

alam semesta. Manusia memiliki kelebihan dari makhluk yang lain melalui akal pikiran dan budi

nuraninya. Namun, kemampuannya dalam menggunakan akal pikiran dan budi nurani tersebut

terbatas, sehingga manusia yang satu dan yang lain tidak memiliki tingkat kemampuan yang

sama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keanekaragaman tersebut memerlukan

perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu memelihara keutuhan negaranya.

Suatu bangsa yang telah bernegara, dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak

terlepas dari pengaruh lingkungannya. Pengaruh itu timbul dari hubungan timbal balik antara

filosofi bangsa, ideologi, aspirasi serta cita-cita dan kondisi sosial masyarakat, budaya, tradisi,

keadaan alam, wilayah serta pengalaman sejarahnya.

Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk

menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan

hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa. Kata “wawasan ” itu sendiri berasal dari wawas

(bahasa Jawa )yang artinya melihat atu memandang. Dengan penambahan akhiran “an” kata ini

secara harfiah memiliki arti yaitu cara meliha atau cara tinjau atau cara pandang. Kehidupan

suatu bangsa dan negara senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis.

Karena itu, wawasan itu harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi

berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dan dalam

mengejar kejayaannya.

Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, satu bangsa perlu memperhatikan 3 ( tiga )

faktor utama :

1. Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup

2. Jiwa, tekad, dan semangat manusiany aatau rakyatnya

3. Lingkungan sekitarnya

3

Dengan demikian, wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah

bernegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui

interaksi dan interelasi) dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional (termasuk lokal dan

propinsional), regional, serta global.

B. Teori Kekuasaan Sebagai Lahirnya Wawasan Nasional Suatu Bangsa

Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan

geopolitik yang dianutnya. Beberapa teori paham kekuasaan dan teori geopolitik. Perumusan

wawasan nasional lahir berdasarkan pertimbangan dan pemikiran mengenai sejauh mana konsep

operasionalnya dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan.

Teori-teori yang dapat mendukung rumusan tersebut antara lain:

a. Paham Machiavelli (Abad XVII)

Dalam bukunya tentang politik yang diterjemahkan kedalam bahasa dengan judul “The

Prince”, Machiavelli memberikan pesan tentang cara membentuk kekuatan politik yang

besar agar sebuah negara dapat berdiri dengan kokoh. Didalamnya terkandung beberapa

postulat dan cara pandang tentang bagaimana memelihara kekuasaan politik. Menurut

Machiavelli, sebuah negara akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil berikut: pertama,

segala cara dihalalkan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan; kedua, untuk

menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (divide et impera) adalah sah; dan ketiga,

dalam dunia politik (yang disamakan dengan kehidupan binatang buas ), yang kuat pasti

dapat bertahan dan menang. Semasa Machiavelli hidup, buku “The Prince” dilarang beredar

oleh Sri Paus karena dianggap amoral. Tetapi setelah Machiavelli meninggal, buku tersebut

menjadi sangat dan banyak dipelajari oleh orang-orang serta dijadikan pedoman oleh banyak

kalangan politisi dan para kalangan elite politik.

b. Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (abad XVIII)

Kaisar Napoleon merupakan tokoh revolusioner di bidang cara pandang, selain penganut

baik dari Machiavelli. Napoleon berpendapat bahwa perang di masa depan akan merupakan

perang total yang mengerahkan segala upaya dan kekuatan nasional. Kekuatan ini juga perlu

didukung oleh kondisi sosial budaya berupa ilmu pengetahuan teknologi demi terbentuknya

kekuatan hankam untuk menduduki dan menjajah negara-negara disekitar Prancis. Ketiga

postulat Machiavelli telah diimplementasikan dengan sempurna oleh Napoleon, namun

menjadi bumerang bagi dirinya sendiri sehingg akhir kariernya dibuang ke Pulau Elba.

4

c. Paham Jendral Clausewitz (XVIII)

Pada era Napoleon, Jenderal Clausewitz sempat terusir oleh tentara Napoleon dari negaranya

sampai ke Rusia. Clausewitz akhirnya bergabung dan menjadi penasihat militer Staf Umum

Tentara Kekaisaran Rusia. Sebagaimana kita ketahui, invasi tentara Napoleon pada akhirnya

terhenti di Moskow dan diusir kembali ke Perancis. Clausewitz, setelah Rusia bebas kembali,

di angkat menjadi kepala staf komando Rusia. Di sana dia menulis sebuah buku mengenai

perang berjudul Vom Kriege (Tentara Perang). Menurut Clausewitz, perang adalah

kelanjutan politik dengan cara lain. Baginya, peperangan adalah sah-sah saja untuk mencapai

tujuan nasional suatu bangsa. Pemikiran inilah yang membenarkan Rusia berekspansi

sehingga menimbulkan perang Dunia I dengan kekalahan di pihak Rusia atau Kekaisaran

Jerman.

d. Paham Feuerbach dan Hegel

Paham materialisme Feuerbach dan teori sintesis Hegel menimbulkan dua aliran besar Barat

yang berkembang didunia, yaitu kapitalisme di satu pihak dan komunisme di pihak yang

lain. Pada abad XVII paham perdagangan bebas yang merupakan nenek moyang liberalisme

sedang marak. Saat itu orang-orang berpendapat bahwa ukuran keberhasilan ekonomi suatu

negara adalah seberapa besar surplus ekonominya, terutama diukur dengan emas. Paham ini

memicu nafsu kolonialisme negara Eropa Barat dalam mencari emas ke tempat yang lain.

Inilah yang memotivasi Columbus untuk mencari daerah baru, kemudian Magellan, dan lain-

lainnya. Paham ini juga yang mendorong Belanda untuk melakukan perdagangan (VOC) dan

pada akhirnya menjajah Nusantara selama 3,5 abad.

e. Paham Lenin (XIX)

Lenin telah memodifikasi paham Clausewitz. Menurutnya, perang adalah kelanjutan politik

dengan cara kekerasan. Bagi Leninisme/komunisme, perang atau pertumpahan darah atau

revolusi di seluruh dunia adalah sah dalam kerangka mengkomuniskan seluruh bangsa di

dunia. Karena itu, selama perang dingin, baik Uni Soviet maupun RRC berlomba-lomba

untuk mengekspor paham komunis ke seluruh dunia. G.30.S/PKI adalah salah satu komoditi

ekspor RRC pada tahun 1965. Sejarah selanjutnya menunjukkan bahwa paham komunisme

ternyata berakhir secara tragis seperti runtuhnya Uni Soviet.

f. Paham Lucian W.Pye dan Sidney

5

Dalam buku Political Culture and Political Development (Princeton University Press, 1972 ),

mereka mengatakan :”The political culture of society consist of the system of empirical

believe expressive symbol and values which devidens the situation in political action can

take place, it provides the subjective orientation to politics.....The political culture of society

is highly significant aspec of the political system”. Para ahli tersebut menjelaskan adanya

unsur-unsur sebyektivitas dan psikologis dalam tatanan dinamika kehidupan politik suatu

bangsa, kemantapan suatu sistem politik dapat dicapai apabila sistem tersebut berakar pada

kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan.

C. Pengertian Wawasan Nusantara.

Setiap bangsa mempunyai wawasan nasional (national outlook) yang merupakan visi

bangsa yang bersangkutan meneju ke masa depan. Adapun wawasan nasional bangsa Indonesia

di kenal dengan Wawasan Nusantara.

Istilah wawasan nusantara terdiri dari dua buah kata yakni wawasan dan nusantara.

Wawasan berasal dari kata ‘wawas’ yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan inderawi.

Akar kata ini membentuk kata ‘mawas’ yang berarti memandang, meninjau atau melihat.

Sehingga wawasan dapat berarti cara pandang, cara meninjau, atau cara melihat. Sedangkan

Nusantara berasal dari kata ‘nusa’ yang berarti pulau – pulau, dan ‘antara’ yang berarti diapit di

antara dua hal (dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta dua samudera yakni

samudera Pasifik dan samudera Hindia). Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar

belakang falsafah pancasila, latar belakang pemikiran aspek kewilayahan, aspek sosial budaya,

dan aspek kesejarahan, terbetuklah satu wawasan nasional indonesia yang disebut wawasan

nusantara dengan rumusan pengertian yang sampai ini berkembang sebagai berikut:

1. Pengertian wawasan nusantara berdasarkan ketetapan majelis permusyawarahan rakyat tahun

1993 dan 1998 tentang GBHN adalah sebagai berikut:

Wawasan nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada

Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia

mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa

serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

2. Pengertian wawasan nusantara menurut prof. Dr. Wan usman ( Ketua Program S-2 PKN – UI )

6

“ Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa indonesia mengenai diri dan tanah airnya

sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.”. Hal tersebut

disampaikannya saat lokakarya wawsan nusantara dan ketahanan nasional di Lemhanas pada

Januari 2000. Ia juga menjelaskan bahwa wawasan nusantara merupakan geopolitik

indonesia.

3. Pengertian wawasan nusantara, menurut kelompok kerja wawasan nusantara, yang diusulkan

menjadi ketetapan majelis permusyawaratan rakyat dan dibuat di Lemhanas tahun 1999

adalah sebagai berikut:

“ Cara pandang dan sikap bangsa indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang

berseragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa

serta kesatuan wilayah dalam menyelengarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara untuk mencapai tujuan nasional. ”

Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan

lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi

dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita – cita nasionalnya. Sedangkan

arti dari wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan

lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah

nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita – cita nasionalnya.

Dengan demikian wawasan nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam

penyelengaraan kehidupannya serta sebagai rambu – rambu dalam perjuanagan mengisi

kemerdekaan. Wawasan nusantara sebagai cara pandang juga mengajarkan bagaimana

pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara

dalam mencapai tujuan dan cita – citanya.

D. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara diantaranya:

1. Wilayah (geografi).

a. Asas Kepulauan (archipelagic principle)

Kata ‘archipelago’ dan ‘archipelagic’ berasal dari kata Italia yakni ‘archipelagos’. Akar

katanya adalah ‘archi’ yang berarti terpenting, terutama dan ‘pelagos’ berarti laut atau

wilayah lautan. Jadi archipelago adalah lautan terpenting.

7

Istilah archipelago antara lain terdapat dalam naskah resmi perjanjian antara Republik

Venezza dengan Michael Palaleogus (1268) yang menyebutkan ‘arc(h) Pelego’yang

maksudnya adalah ‘Aigaius Pelagos’ atau laut Aigia yang dianggap sebagai laut

terpenting oleh negara – negara yang bersangkutan kemudian pengertian ini berkembang

tidak hanya laut Aigia tetapi juga termasuk pulau – pulau di dalamnya.

Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau – pulau tersebut selalu

dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau – pulau

berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan sebagai unsur pemisah.

b. Kepulauan Indonesia.

Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederandsch Oost

Indishe Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak

nama yang dipakai yaitu ‘Hindia Timur’, ‘Insulinde’ oleh Multatuli, ‘Nusantara’,

‘Indonesia’, ‘Hindia Belanda (Nederlandsch-indie)’ pada masa penjajahan Belanda.

Bangsa Indonesia sangat mencintai nama ‘Indonesia’ walaupun bukan dari bahasanya

sendiri tetapi ciptaan orang barat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu

kepulauan India. Dalam bahasa Yunani, ‘Indo’ berarti India dan ‘nesos’ berarti pulau.

Sebutan ‘Indonesia’ merupakan ciptaan ilmuwan J.R Logan dalam Journal of The Indian

Archipelago And East Asia (1850). Sir W.E. Maxwell (seorang ahli hukum) juga

memakainya dalam kegemarannya mempelajari rumpun melayu. Kata Indoneis semakin

terkenal berkat peran Adolf Bastian, seorang etnolog yang menegaskan arti kepulauan ini

dalam bukunya Indonesien Order Die Inseln Des Malaysichen Archipels (1884 – 1889).

Setelah cukup lam istilah itu hanya dipakai sebagai nama keilmuan, maka pada awal

abad ke-20 perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda menyebut dirinya sebagai

‘Perhimpunan Indonesia’.

Berikutnya pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28-10-1928 kata Indonesia di pakai

sebagai sebutan bagi bangsa, tanah air dan bahasa. Kemudian dipertegas lagi pada

proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi nam

resmi negara dan bangsa Indonesia sampai sekarang.

c. Konsep tentang Wilayah Lautan.

8

Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsep mengenai

kepemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut :

• Res Nullius ? menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.

• Res Cimmunis ? menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena

tidak dapat dimiliki oleh masing – masing negara.

• Mare Liberum ? menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa.

• Mare Clausum (The Right and Dominion of The Sea) ? menyatakan bahwa hanya

laut sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat

dikuasai dari darat (kira – kira sejauh 3 mil).

• Archipelagic State Principles (asas negara kepulauan) ? menjadi dasar dalam

konvensi PBB tentang hukum laut.

Saat ini konvensi PBB tentang hukum laut (United Nation Convention on the Law of the

Sea – UNCLOS) mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum dan

samudera yang dapat mempermudah komunikasi internasional, mendayagunakan sumber

kekayaan alam secara adil dan efisien, konservasi dan pengkajian sumber kekayaan

hayatinya, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar Bangsa Indonesia sebagai

negara kepulauan memiliki Laut Teritorial, Perairan Pedalaman, Zone Ekonomi Ekskusif

dan Landasan Kontinen.

Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan

dan dapat mencakup pulau – pulau yang lain. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau,

termasuk bagian pulau, perairan diantaranya.

Laut Teritorial adalah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur

dari garis pangkal, sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang

pantai.

Perairan Pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis

pangkal.

Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE), dimana tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis

pagkal. Di dalam ZEE, negara yang bersangkutan memiliki hak kedaulatan untuk

keperluan eksplorasi, ekploitasi, konservasi dan pengelolan sumber kekayaan alami

hayati dari perairan.

9

Landasan Kontinen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya

yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah

daratannya.. Jaraknya 200 mil dari garis pangkal tau dapat lebih dari itu dengan tidak

melebihi 350 mil, tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut

sedalam 2500 m.

d. Karakteristik Wilayah Nusantara.

Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua

Australia dan diantara samudra Pasifik dan samudra Indonesia, yang terdiri dari 17.508

pulau besar maupun kecil.

Kepulauan Indonesia terletak pada batas astronomi sebagai berikut :

Utara : ± 6°08’ LU

Selatan : ± 11°15’ LS

Barat : ± 94°45’ BT

Timur : ± 141°05’ BT

Jarak utara-selatan sekitar 1.888 Kemerdekaan, sedangkan jarak barat-timur sekitar 5.110

Kemerdekaan. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km², yang terdiri

dari daratan seluas 2.027.087 km² dan perairan seluas 3.166.163 km².

2. Geopolitik dan Geostrategi.

a. Geopolitik.

Pengertian Geopolitik.

Geografi mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik

mempelajari fenomena politik dari aspek geografi.

Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan

nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi

perkembangan suatu wawasan nusantara.

Pandangan ajaran Frederich Ratzel.

Pokok-Pokok ajaran F.Ratzel adalah sebagai berikut :

- Dalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan

organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh,

berkembang, mempertahankan hidup,menyusut dan mati.

10

- Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti

kekuatan. Makin luas potensi ruang tersebut, makin besar kemungkinan kelompok

politik itu tumbuh (teori ruang, konsep ruang)

- Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari

hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup.

- Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan akan sumber akan

sumber daya alam. Apabila wilayah/ruang hidup tidak mendukung, bangsa tersebut

akan mencari pemenuhan kebutuhan akan kekayaan alam diluar wilayahnya

(ekspansi). Hal ini melegitimasikan hukum ekspansi yaitu perkembangan atau

dinamika budaya dalam bentuk gagasan kegiatan (ekonomi, perdagangan,

perindustrian/produksi) harus diimbangi oleh pemekaran wilayah; batas-batas suatu

negara pada hakikatnya bersifat sementara.

Pandangan Ajaran Rudolf Kjellen

Frederich Ratzel pada akhir abad ke – 19 mengenbangkan kajian geografi politik dengan

dasar pandangan bahwa Negara adalah mirip organisme (makhluk hidup). Negara adalah

ruang yang ditempati oleh kelompok mayarakat politik (bangsa). Jika bangsa dan negara

ingin tetap eksis dan berkembang, maka harus diberlakukan hukum ekspansi (pemekaran

wilayah).

Di samping itu Rudolf Kjellen berpendapat bahwa negara adalah organisme yang harus

memiliki intelektual. Negara merupakan sistem politik yang mencakup geopolitik,

ekonomi politik, kratopolitik, dan sosiopolitik.

Kjellen melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Kjellen menegaskan bahwa

negara adalah suatu organisme yang dianggap sebagai “prinsip dasar”. Esensi ajaran

Kjellen adalah sebagai berikut :

- Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup, yang memiliki intelektual.

Negara dimungkinkan untuk memperoleh ruang yang cukup luas agar kemampuan dan

kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas.

- Negara merupakan suatu sistem politik/ pemerintahan yang meliputi bidang- bidang:

geopolitik, ekonomi politik, demokrasi politik , sosial politik,dan krato politik(politik

memerintah).

11

- Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar. Ia harus mampu

berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk

meningkatkan kekuatan nasionalnya: ke dalam, untuk mencapai persatuan dan

kesatuan yang harmonis dan ke luar, untuk memperoleh batas-batas negara yang lebih

baik.

Pandangan Karl Houshofer.

Pandangan demikian ini semakin jelas pada pemikiran Karl Haushorfer yang pada masa

itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman di bawah pimpinan Adolf Hittler. Pemikiran

Haushorfer di samping berisi paham ekspansionisme juga mengandung ajaran rasialisme,

yang menyatakan yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah ras paling unggul yang

harus dapat menguasai dunia. Pandangan semacam ini juga di dunia berkembang di

Jepang berupa ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme.

Pandangan Karl Haushofer berkembang di Jerman ketika negara ini berada di bawah

kekuasaan Adolf Hitler. Pokok-pokok teori Karl Haushofer ini pada dasarnya menganut

teori Kjellen,yaitu :

- Kekusaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium

maritim untuk menguasai pengawasan di laut

- Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa Barat (Jerman

dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.

Rumusan ajaran Karl Haushofer lainnya adalah sebagai berikut :

Geopoltik adalah doktrin negara yang manitikberatkan soal-soal strategi perbatasan.

Ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan kekuasaan dan sosial yang rasial

mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di dunia. Geopolitik adalah landasan bagi

tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup.

Pandangan Ajaran Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan.

Kedua ahli ini mempunyai gagasan “wawasan bahari”, yaitu kekuatan di laut. ajarannya

mengatakan bahwa barang siapa menguasai laut akan menguasai “perdagangan”.

Menguasai perdagangan berarti menguasai ” kekayaan dunia”sehingga pada akhirnya

menguasai dunia.

Pandangan Ajaran Nicholas J. Spkyman.

12

Ajaran ini menghasilkan teori yang dinamakan Teori Daerah Batas (rimland) yaitu teori

wawasan kombinasi yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara. Dalam

pelaksanaannya, teori ini disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara

Pandangan Ajaran Sir Halfold Mackinder.

Teori ahli geopolitik ini pada dasarnya menganut ”konsep kekuatan” dan mencetuskan

wawasan benua, yaitu konsep kekutan di darat. Ajarannya menyatakan : barang siapa

dapat menguasai “daerah jantung”, yaitu Eurasia (Eropa dan Asia), ia akan dapat

menguasai “pulau dunia”, yaitu Eropa, Asia dan Afrika.

Pandangan Ajaran W. Mitchel, A.Saversky, Giulio Douhet dan John Frederik Charles

Fuller.

Keempat ahli geopolotik ini berpendapat bahwa kekuatan di udara justru yang paling

menentukan..Mereka melahirkan teori ”wawasan dirgantara” yaitu konsep kekuatan di

udara. Kekuatan di udara hendaknya mempuyai daya yang dapat diandalkan untuk

menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan dengan menghancurkannya

dikandangnya sendiri agar lawan tidak mampu lagi menyerang.

Geopolitik Bangsa Indonesia.

Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan

Kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam Pembukaan UUD

1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan.

Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai

denga peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bangsa yang berfalsafah dan berideologi

Pancasila menganut faham perang dan damai : ” Bangsa Indonesia cinta damai, akan

tetapi lebih cinta kemerdekaan”. Wawasan nasional bangsa Indonesia tidak

mengembangkan ajaran mengenai kekuasaan dan adu domba, karena hal tersebut

mengandung benih-benih persengketaan dan ekspansionisme. Ajaran wawasan nasional

bangsa Indonesia menyatakan bahwa : Ideologi digunakan sebagai landasan idiil dalam

menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografis Indonesia

dengan segala aspek kehidupan nasionalnya. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia

dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya ditengah-tengah perkembangan

dunia.

13

Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan

(nasionalisme) yang membentuk suatu wawasan kebangsaan dengan menolak pandangan

chauvisme. Bangsa Indonesia selalu terbuka untuk menjalin kerjasama antar bangsa yang

saling menolong dan saling menguntungkan. Semua ini dalam rangka ikut mewujudkan

perdamaian dan ketertiban dunia yang abadi.

Dalam menentukan, membina, dan mengembangkan wawasan nasionalnya, bangsa

Indonesia menggali dan mengembangkan dari kondisi nyata yang terdapat di lingkungan

Indonesia sendiri. Wawasan nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman

kekuasaan bangsa indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan pandangan

geopolitik Indonesia yang berlandaskan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa

Indonesia. Karena itu, pembahasan latar belakang filosofis sebagai pemikiran pembinaan

dan pengembangan wawasan nasional Indonesia ditinjau dari :

- Latar Belakang Pemikiran beradasarkan Falsafah Pancasila

- Latar belakang pemikiran aspek kewilayahn Nusantara

- Latar belakang pemikiran aspek Sosial Budaya bangsa Indonesia

- Latar belakang aspek Kesejarahan bangsa Indonesia

b. Geostrategi.

Geostrategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan

atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan keinginan politik. Sebagai contoh

pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi

silang Indonesia dari berbagai aspek, disamping aspek aspek geografi juga dari aspek .

Aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Posisi silang

Indonesia tersebut dapat di rinci sebagai berikut :

1) Geografi : wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia; serta si

antara samudra Pasifik dan samudra Hindia.

2) Demografi : penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di selatan

(Australia) dan penduduk padat di utara (RRC dan Jepang)

3) Ideologi : ideologi Indonesia (Pancasila) terletak di antara liberalisme di selatan (

Australia dan Selandia Baru) dan komunisme di utara ( RRC, Vietnam dan Korea

Utara).

14

4) Politik : Demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi liberal di selatan dan

demokrasi rakyat ( diktatur proletar) di utara.

5) Ekonomi : Ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi Kapitalis dan selatan

Sosialis di utara.

6) Sosial : Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme di selatan

dan masyarakat sosialisme di utara.

7) Budaya : Budaya Indonesia terletak di antara budaya Barat di selatan dan budaya

Timur di utara.

8) Hankam : Geopolitik dan geostrategis Hankam (Pertahanan dan Keamanan) Indonesia

terletak diantara wawasan kekuatan maritim di selatan dan wawasan kekuatan

kontinental di utara.

Dengan demikian geostrategis adalah perumusan strategi nasional dengan

memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama.

3. Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnnya

a. Sejak 17-8-1945 sampai dengan 13-12-1957

Pada masa tersebut wilayah Negara Republik Indonesia bertumpu pada wilayah daratan

pulau-pulau yang saling terpisah oleh perairan atau selat di antara pulau-pulau itu.

Wilayah laut teritorial masih sangat sedikit karena untuk setiap pulau hanya ditambah

perairan sejauh 3 mil disekelilingnya.

b. Dari Deklarasi Juanda ( 13-12-1957) sampai dengan 17-2-1969

Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda dengan tujuan sebagai

berikut :

1) Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan

bulat.

2) Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan asas Negara

kepulauan (archipelagic state principles).

3) Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan

keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 4/Prp/1960 tanggal

18 Februari 1960. tentang Perairan Indonesia. Sejak itu terjadi perubahan bentuk sejauh

12 mil dari titik-titik pulau terluar yang saling berhubungan.

15

c. Dari 17-2-1969 (Deklarasi Landas kontinen) Sampai Sekarang

Deklarasi tentang landas kontinen Negara RI merupakan konsep politik yang

berdasarkan wilayah. Disamping di pandang pula sebagai upaya untuk mewujudkan

pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Asas-asas pokok yang termuat di dalam Deklarasi tentang landas kontinen sebagai

berikut :

1) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah

milik eksklusif Negara Republik Indonesia.

2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelenggarakan soal garis batas landasan kontinen

dengan negara-negara tetangga melalui perundingan.

3) Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang di tarik di

tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar negara tetangga.

4) Klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan diatas landasan

kontinen Indonesia maupun udara diatasnya.

Asas-asas pokok tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973

tentang Landasan Kontinen Indonesia. Di samping itu UU No. 1/1973 juga memberi

dasar bagi pengaturan eksplorasi serta penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas

kontinen dan masalah-masalah yang ditimbulkan.

d. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980.

Batas ZEE adalah selebar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia.

Alasan-alasan yang mendorong sebagai – berikut:

1) Persediaan ikan yang semakin terbatas.

2) Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia

3) ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional.

4) Unsur – Unsur Dasar Wawasan Nusantara.

1. Wadah

a. Wujud Wilayah

Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat

gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu Nusantara

dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan didalamnya.

16

Setelah bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa indonesia memiliki

organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagi kegiatn kenegaraan dalam wujud

suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah

lembaga dalam wujud infrastruktur politik.

Letak geografis negara berada di posisi dunia antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik

dan Samudra Hindia, dan antara dua benua, yaitu banua Asia dan benua Australia.

Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan poliyik, ekonomi, sosial-

budaya, dan pertahanan keamanan.

b. Tata Inti Organisasi

Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut

bentuk dan kedaulatan negara kekuasaaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem

perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sistem pemerintahan, menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan

bersadarkan UUD 1945. Indonesia adalah Negara hukum ( Rechtsstaat ) bukan Negara

kekuasaan ( Machtsstaat ).

c. Tata Kelengkapan Organisasi

Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara

yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan

organisasi masyarakat, kalangan pers seluruh aparatur negara. Yang dapat diwujudkan

demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal

berdasarkan dasar filsafat pancasila.

2. Isi Wawasan Nusantara

Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional

yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di

masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia

harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan

nasional. Isi menyangkut dua hal yang essensial, yaitu:

a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.

17

b. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

Isi wawasan nusantara tercemin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi :

a. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan :

1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.

3) Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

b. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh menyeluruh

meliputi :

1) Satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan perairan dan dirgantara

secara terpadu.

2) Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu

ideologi dan identitas nasional.

4. Satu kesatuan sosial-budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas

dasar “Bhinneka Tunggal Ika”, satu tertib sosial dan satu tertib hukum.

5. Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas

kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.

6. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu system terpadu, yaitu sistem

pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

7. Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-

hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.

3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan Lahiriah

Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi, yang terdiri dari tata laku tata

laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas

yang baik dari bangsa indonesia, sedang tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan ,

perbuatan, dan perilaku dari bangsa idonesia. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang

utuh, dalam arti kemanunggalan. Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

pengendalian.

18

Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa indonesia

berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta kepada

bangga dan tanah air sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalm segala aspek

kehidupan nasional.

E. Hakikat Wawasan Nusantara

Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara, dalam pengertian cara pandang

yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut

berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negar harus berpikir, bersikap, dan bertindak

secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara indonesia. Demikian juga produk

yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan

negara Indonesia, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah,

golongan dan orang per orang.

F. Arah Pandang Wawasan Nusantara

1. Arah Pandang Ke Dalam

Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek

kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. Arah pandang ke dalam mengandung

arti bahwa bangasa indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini

mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan

tetap terbina dan terpeliharanya persatua dan kesatuan dalam kebhinekaan.

2. Arah Pandang Ke Luar

Arah pandang ke luar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam duna serba

berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta kerja sama dan sikap

saling menghormati. Arah pandang ke luar mengandung arti bahwa kehidupan

internasionalnya, bangsa Idonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya

dalam semua aspek kehidupan demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera pada

Pembukaan UUD1945.

G. Kedudukan, Fungsi Dan Tujuan Wawasan Nusantara

1. Kedudukan

19

a. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang

diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan

penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

b. Wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai

berikut :

- Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai

landasan idiil.

- Undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai

landasan konstitusional.

- Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional.

- Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan nasional,

berkedudukan sebagai landasan operasional.

2. Fungsi

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu

dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi

penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Tujuan

Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek

kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional dari pada

kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal tersebut bukan

berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa,atau

daerah.

H. Implementasi Wawasan Nusantara

Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola

sikap, dan pola tindak yangsenantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada

kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang

mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah

menyangkut kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan

nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan

menyeluruh sebagai berikut :

20

1. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila

Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan

aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal

proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang.

Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan

aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta

upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.

2. Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional

a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan

perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Implementasi wawasan

nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang

sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat aspiratif

dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.

b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan

ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan

nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaa sumber daya alam yang

memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian

sumber daya alam itu sendiri.

1) Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan

milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia

secara merata.

2) Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa

mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.

3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai

usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat.

c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya

21

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan

sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan

hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan

masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul

daerah, agama, atau kepercayaan,serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya

Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang

menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai

budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya

dapat dinikmati.

d. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan keamanan

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan

menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk

sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air

dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan mengerakkan

partisipasi setiap warga negara indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman

antara lain :

1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah

ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

2) Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta

dalam pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

3. Penerapan Wawasan Nusantara

a. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan nusantara. Khususnya di bidang

wilayah. Adalah diterimanya konsepsi nusantara di forum internasional. Sehingga

terjaminlah integritas wilayah territorial Indonesia. Laut nusantara yang semula dianggap

“laut bebas” menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia.

b. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang lingkup tersebut menghasilkan sumber daya

alam yang mencakup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

c. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional terutama

negara tetangga yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai.

22

d. Penerapan wawasan nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak

pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, komunikasi dan

transportasi.

e. Penerapan di bidang sosial dan budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa

Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib

sepenanggungan dengan asas pancasila.

f. Penerapan wawasan nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada

kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan

rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan Negara.

4. Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan

nasional diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawsan

nasional untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional.

Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan nusantara yang merupakan pedoman

bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. sedangkan ketahanan nasional

merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut

dapat berjalan dengan sukses. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa wawasan nusantara dan

ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman

bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang

seterusnya.

I. Sosialisasi / Pemasyarakatan Wawasan Nusantara

Untuk mempercepat tercapainya tujuan wawasan Nusantara, disamping implementasi

seperti yang telah disebutkan diatas, perlu juga dilakukan pemasyarakatan materi Wawasan

Nusantara kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemasyarakatan Wawasan Nusantara tersebut

dapat dilakukan dengan cara berikut

1. Menurut sifat/ atau cara penyampaian, yang dapat dilaksanakan sebagai berikut

a. Langsung yang terdiri dari ceramah, diskusi, dialog, tatap muka

b. Tidak langsung, yang terdiri dari media elektronik dan media cetak

2. Menurut metode penyampaian yang berupa :

a. Keteladanan. Melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku kehidupan

sehari-hari kepada lingkungannya serutama dengan memberikan contoh-contoh berpikir,

23

bersikapdan bertindak mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau

golongan sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air.

b. Edukasi, yakni melalui metode pendekatan formal dan informal. Pendidikan dormal ini

dimulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, pendidikan karier di

semua strata dan bidang profesi, penataran, kursus dan sebagainya. Sedangkan pendidikan

non-formal dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga, pemukiman, pekerjaan, dan

organisasi kemasyarakatan.

c. Komunikasi. Tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi wawasan nusantara melalui

metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan

mampu menciptakn iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri, dan tenggang rasa

sehingga terciptanya kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan nusantara.

d. Integrasi. Tujuan yang ingin dicapai dari pemasyarakatan/sosialisasi wawasan nusantara

melalui metode ini adalah terjalinnya pemahaman tentang wawasan nusantara akan

membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia baik pada saat ini maupun di

masa mendatang dan akan memantapkan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan

nasional dan cita-cita tujuan nasional.

Dalam melaksanakan pemasyarakatan, lingkup materi wawasan nusantara yang

disampaikan hendaknya disesuaikan dengan tingkat, jenis, serta lingkungan pendidikan

agar materi yang disampaikan tersebut dapat mengerti dan dipahami.

J. Tantangan Dari Implementasi Wawasan Nusantara

Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara sedang mengalami perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa faktor

utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru

yang di bawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Apabila kita menengok

sejarah kehidupan manusia dan alam semesta, perubahan dalam kehidupan itu adalah suatu hal

yang wajar, alamiah.

Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan wawasan

nusantara yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan di bentuk dalam proses

panjang sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan dan

kesatuan itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam

terpaan nilai global yang menantang Wawasan Persatuan bangsa. Tantangan itu antara lain

24

adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, dan

kesadaran warga negara.

25

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah wilayah perairan mempunyai banyak

celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain yang pada akhirnya dapat

meruntuhkan bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. Indonesia yang

memiliki kurang lebih 13.670 pulau memerlukan pengawasan yang cukup ketat. Dimana

pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak TNI/Polri saja tetapi semua lapisan

masyarakat Indonesia. Bila hanya mengandalkan TNI/Polri saja yang persenjataannya kurang

lengkap mungkin bangsa Indonesia sudah tercabik – cabik oleh bangsa lain. Dengan adannya

wawasan nusantara kita dapat mempererat rasa persatuan di antara penduduk Indonesia yang

saling berbhineka tunggal ika.

Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan nusantara yang merupakan

pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. sedangkan ketahanan

nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional

tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu diperlukan suatu konsepsi ketahanan

nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.

B. Saran

Dengan adanya wawasan nusantara, kita harus dapat memiliki sikap dan perilaku yang

sesuai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Dalam kaitannya

dengan pemuda penerus bangsa hendaknya ditanamkan sikap wawasan nusantara sejak dini

sehingga kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara lebih meyakini dan lebih dalam. Untuk

itulah perlu kiranya pendidikan yang membahas/mempelajari tentang wawasan nusantara

dimasukan ke dalam suiatu kurikulum yang sekarang diterapkan dalam dunia pendidikan di

Indonesia (misalnya : pelajaran Kewarganegaraan, Pancasila, PPKn dan lain - lain).

Untuk masyarakat Indonsia (baik bagi si pembuat makalah, pembaca makalah serta yang

lain) agar dapat menjaga makna dan hakikat dari wawasan nusantara yang tercermin dari

perilaku – perilaku sehari hari misalnya ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

26

DAFTAR PUSTAKA Hamdhan Mansyur, Drs.H. Pendidikan Kewarganegaraan. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

2002. Kaelan, M.S. Drs.H, dkk. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Paradigma.

Yoyakarta. 2002.

27

WAWASAN NUSANTARA View clicks Posted March 10th, 2008 by titisprasetya Kewarganegaraan

28