MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Permasalahan Yang Timbul Dari Pilkada 2005

BAB I

PENDAHULUAN

Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat tinggi. Hal ini

dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia dalam melaksanakan Pemilihan Umum

baik yang dilaksakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini terlihat dari

jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang sedikit. Pemilihan umum

ini langsung dilaksanakan secara langsung pertama kali untuk memilih presiden dan

wakil presiden serta anggota MPR, DPR, DPD, DPRD di tahun 2004. Walaupun

masih terdapat masalah yang timbul ketika waktu pelaksanaan. Tetapi masih dapat

dikatakan sukses.

Setelah suksesnya Pemilu tahun 2004, mulai bulan Juni 2005 lalu di 226

daerah meliputi 11 propinsi serta 215 kabupaten dan kota, diadakan Pilkada untuk

memilih para pemimpin daerahnya. Sehingga warga dapat menentukan peminpin

daerahnya menurut hati nuraninya sendiri. Tidak seperti tahun tahun yang dahulu

yang menggunakan perwakilan dari partai. Namun dalam pelaksanaan pilkada ini

muncul penyimpangan penyimpangan. Mulai dari masalah administrasi bakal calon

sampai dengan yang berhubungan dengan pemilih.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Landasan Hukum Pilkada

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat

dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintahan yang

kewenangannya pada rakyat. Semua anggota masyarakat (yang memenuhi syarat )

diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam aktivitas pemilu. Pelaksanaan dari

demokrasi ini telah dilakukan dari dahulu di berbagai daerah di Indonesia hingga

Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Demokrasi di negara Indonesia

bersumberkan dari Pancasila dan UUD ’45 sehingga sering disebut dengan demokrasi

pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat,

dengan berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan kegotongroyongan

Indonesia pertamakali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir tahun 1955

yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Dan pada tahun 2004 telah

dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat serta

presiden dan wakilnya. Dan sekarang ini mulai bulan Juni 2005 telah dilaksanakan

Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut pilkada langsung. Pilkada ini

merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada lima pertimbangan penting

penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena

pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa

selama ini telah dilakukan secara langsung.

1

2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti

telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali

Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi,

kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU

No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi

rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik

berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran

kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang

benar sesuai nuraninya.

4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah.

Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin

lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung

2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi

daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat

diwujudkan.

5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi

kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional

amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta,

jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka

sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu

2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari

pilkada langsung ini.

2

B. Pelaksanaan dan Penyelewengan Pilkada

Pilkada ini ditujukan untuk memilih Kepala daerah di 226 wilayah yang

tersebar dalam 11 provinsi dan 215 di kabupaten dan kota. Rakyat memilih kepala

daerah masing masing secara langsung dan sesuai hati nurani masing masing. Dengan

begini diharapkan kepala daerah yang terpilih merupakan pilihan rakyat daerah

tersebut. Dalam pelaksanaannya pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum

Daerah masing masing. Tugas yang dilaksanakan KPUD ini sangat berat yaitu

mengatur pelaksanaan pilkada ini agar dapat terlaksana dengan demokratis. Mulai

dari seleksi bakal calon, persiapan kertas suara, hingga pelaksanaan pilkada ini.

Dalam pelaksanaannya selalu saja ada masalah yang timbul. Seringkali

ditemukan pemakaian ijasah palsu oleh bakal calon. Hal ini sangat memprihatinkan

sekali . Seandainya calon tersebut dapat lolos bagai mana nantinya daerah tersebut

karena telah dipimpin oleh orang yang bermental korup. Karena mulai dari awal saja

sudah menggunakan cara yang tidak benar. Dan juga biaya untuk menjadi calon yang

tidak sedikit, jika tidak iklas ingin memimpin maka tidakan yang pertama adalah

mencari cara bagaimana supaya uangnya dapat segera kemali atau “balik modal”. Ini

sangat berbahaya sekali.

Dalam pelaksanaan pilkada ini pasti ada yang menang dan ada yang kalah.

Seringkali bagi pihak yang kalah tidak dapat menerima kekalahannya dengan lapang

dada. Sehingga dia akan mengerahkan massanya untuk mendatangi KPUD setempat.

Kasus kasus yang masih hangat yaitu pembakaran kantor KPUD salah satu provinsi

di pulau sumatra. Hal ini membuktikan sangat rendahnya kesadaran politik

masyarakat. Sehingga dari KPUD sebelum melaksanakan pemilihan umum, sering

kali melakukan Ikrar siap menang dan siap kalah. Namun tetap saja timbul masalah

masalah tersebut.

Selain masalah dari para bakal calon, terdapat juga permasalahan yang timbul

dari KPUD setempat. Misalnya saja di Jakarta, para anggota KPUD terbukti

melakukan korupsi dana Pemilu tersebut. Dana yang seharusnya untuk pelakasanaan

pemilu ternyata dikorupsi. Tindakan ini sangat memprihatinkan. Dari sini dapat kita

lihat yaitu rendahnya mental para penjabat. Dengan mudah mereka memanfaatkan

3

jabatannya untuk kesenangan dirinya sendiri. Dan mungkin juga ketika proses

penyeleksian bakal calon juga kejadian seperti ini. Misalnya agar bisa lolos seleksi

maka harus membayar puluhan juta.

Dalam pelaksanaan pilkada di lapangan banyak sekali ditemukan

penyelewengan penyelewengan. Kecurangan ini dilakukan oleh para bakal calon

seperti :

1. Money politik

Sepertinya money politik ini selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan

pilkada. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung

masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah.

Contoh yang nyata saja yaitu di lingkungan penulis yaitu desa Karangwetan,

Tegaltirto, Berbah, Sleman, juga terjadi hal tersebut. Yaitu salah satu dari

kader bakal calon membagi bagikan uang kapada masyarakat dengan syarat

harus memilih bakal calon tertentu. Tapi memang dengan uang dapat membeli

segalanya. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka

dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya

karena uang.

Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus

mempunyai uang yang banyak. Karena untuk biaya ini, biaya itu.

2. Intimidasi

Intimidasi ini juga sangat bahaya. Sebagai contoh juga yaitu di daerah penulis

oknum pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga agar

mencoblos salah satu calon. Hal ini sangat menyeleweng sekali dari aturan

pelaksanaan pemilu.

3. Pendahuluan start kampanye

Tindakan ini paling sering terjadi. Padahal sudah sangat jelas sekali aturan

aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti

pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering juga untuk bakal calon yang

merupakan Kepala daerah saat itu melakukan kunjungan keberbagai daerah.

Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu. Ini sangat

4

berlawanan yaitu ketika sedang memimpin dulu. Selain itu media TV lokal

sering digunakan sebagi media kampanye. Bakal calon menyam paikan visi

misinya dalam acara tersbut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum

dimulai.

4. Kampanye negatif

Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon

kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat masih

sangat kurang terhadap pentingnya informasi. Jadi mereka hanya “manut”

dengan orang yang disekitar mereka yang menjadi panutannya. Kampanye

negatif ini dapat mengarah dengan munculnya fitnah yang dapat merusak

integritas daerah tersebut.

C. Solusi

Dalam melaksanakan sesuatu pasti ada kendala yang harus dihadapi. Tetapi

bagaimana kita dapat meminimalkan kendala kendala itu. Untuk itu diperlukan

peranserta masyarakat karena ini tidak hanya tanggungjawab pemerintah saja. Untuk

menggulangi permasalah yang timbul karena pemilu antara lain :

1. Seluruh pihak yang ada baik dari daerah sampai pusat, bersama sama menjaga

ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pilkada ini. Tokoh tokoh masyarakat

yang merupakan panutan dapat menjadi souri tauladan bagi masyarakatnya.

Dengan ini maka dapat menghindari munculnya konflik.

2. Semua warga saling menghargai pendapat. Dalam berdemokrasi wajar jika

muncul perbedaan pendapat. Hal ini diharapkan tidak menimbulkan konflik.

Dengan kesadaran menghargai pendapat orang lain, maka pelaksanaan pilkada

dapat berjalan dengan lancar.

3. Sosialisasi kepada warga ditingkatkan. Dengan adanya sosialisasi ini

diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat. Sehingga

menghindari kemungkinan fitnah terhadap calon yang lain.

4. Memilih dengan hati nurani. Dalam memilih calon kita harus memilih dengan

hati nurani sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Sehingga prinsip prinsip

dari pemilu dapat terlaksana dengan baik.

5

BAB III

KESIMPULAN

Bangsa yang belajar adalah bangsa yang setiap waktu berbenah diri.

Pemerintah Indonesia telah berusaha membenahi sistem yang telah dengan landasan

untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Walaupun dalam pelaksanaan pilkada ini

masih ditemui berbagai macam permasalhan tetapi ini semua wajar karena indonesia

baru menghadapi ini pertama kalinya setelah pemilu langsung untuk memilih

presiden dan wakilnya. Ini semua dapat digunakan untuk pembelajaran politik

masyarakat. Sehingga masyarakat dapat sadar dengan pentingnya berdemokrasi,

menghargai pendapat, kebersamaan dalam menghadapai sesuatu. Manusia yang baik

tidak akan melakukan kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga untuk pemilihan

umum yang berikutnya permasalah yang timbul dapat diminimalkan. Sehingga

pemilihan umum dapar berjalan dengan lancar.

6

DAFTAR PUSTAKA

1. Abraham Panumbangan (mahasiswa fisipol UMY).Masih perlu waktu.

www.kr.co.id edisi Jum’at, 15 Juli 2005

2. Hasan Shadily, dkk.1973. Ensiklopedi Umum . Jakarta: Yayasan Dana Buku

Franklin Jakarta.

3. M. Ma’ruf (Mentri Dalam Negeri).Optimisme hadapi pilkada langsung.

www.kompas.com edisi selasa, 22 Februari 2005

4. Redaksi Kompas. APBN-P 2005 Bantu Rp 464,9 Miliar . www.kompas.com

edisi Rabu, 30 Maret 2005

5. Suardi Abubakar, dkk. 2000. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2

SMU.Jakarta: Yudhistira.

 

Saturday, June 21, 2008

7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila adalah nilai-nilai kehidupan Indonesia sejak jaman nenek moyang sampai

dewasa ini. Berdasarkan hal tersebut terdapatlah perbedaan antara masyarakat

Indonesia dengan masyarakat lain. Nilai-nilai kehidupan tersebut mewujudkan amal

perbuatan dan pembawaan serta watek orang Indonesia. Dengan kata lain masyarakat

Indonesia mempunyai ciri sendiri, yang merupakan kepribadiannya.

Dengan nilai-nilai pulanglah rakyat Indonesia melihat dan memecahkan masalah

kehidupan ini untuk mengarahkan dan mempedomani dalam kegiatan kehidupannya

bermasyarakat. Demikianlah mereka melaksanakan kehidupan yang diyakini

kebenaranya. Itulah pandangan hidupnya karena keyakinan yang telah mendarah

daging itulah maka pancasila dijadikan dasar negara serta ideologi negara. Itulah

kebulatan tekad rakyat Indonesia yang ditetapkan pada Tanggal 18 agustus 1945

melalui panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan bersama tersebut

sipatnya luhur, tiada boleh diganti ataupun diubah. Masyarakat pancasila pulalah

yang hendak kita wujudkan, artinya suatu masyarakat Indonesia modern berdasarkan

nilai luhur tersebut.

Untuk mewujudkan masyarakat pancasila, diperlukan suatu hukum yang berisi

norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan

ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Hukum yang dimaksud yaitu UUD 1945

sebagai hukum dasar tertulis dinegara kita.

B. Pengertian

Pancasila sebagai dasar nagara Rebublik indonesia di tetapkan pada tanggal 18

Agustus 1945, sebagai dasar nagara, maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan

berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada pancasila.

8

Pancasila dapat diartikan secara etimologis dan secara termonomologis. Secara

etimologis kata pancasila berasal dari bahasa sangsakerta yang mempunyai arti

“panca” artinya “lima” dab “sila” artinya “alas” dasar” (Moh Yamin).

Perkataanpancasila mula-mula digunakan di dalam masyarakat india yang beragama

budha, yang mengartikan lima aturan yang harus ditaati penganutnya. Sisa pengaruh

pengertian pancasila menurut pengamat budha itu masih di kenal di masyarakat jawa,

dengan di kenal 5 M, yaitu dilarang: Mateni (membunuh), Maling, wadon (berjina),

mabuk dan main.

Secara termologis istilah Pancasila artinya lima dasar atau lima alas, untuk nama

dasar negara kita RI, istilah ini mulai di usulkan oleh Bung Karno dalam sidang

BPUPKI tanggal 1 juni 1945 sebagai dasar negara RI dan baru disahkan pada sidang

PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

C. Metode

Dalam penyusunan makalah ini, Penulis menggunakan metode analisis dan

penelaahan literature yang dinilai cukup efektif dalam memperoleh data dan fakta-

fakta yang selanjutnya ditanggapi oleh penulis sehubungan dengan relevensinya pada

saat ini yang ternyata ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan penggeseran

nilai-nilai luhur Pancasila karena pengaruh berkembangnya zaman.

D. Maksud Dan Tujuan

Dengan ditulisnya makalah ini penulis berharap dapat sedikit membantu memberikan

gambaran bahwa tujuan mempelajari pancasila adalah untuk mempelajari pancasila

yang benar mengamalakan pancasila dan mengamalkan pancasila.

Mempelajari pancasila yang benar, yakni yang dapat di pertanggung jawabkan baik

secara yuridis, konstitusional, maupun secara objektif – ilmiah. Secara yuridis –

konstitusional artinya kerana pancasila adalah dasar negara yang di pergunakan

sebagai dasar mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Oleh karena itu

setiap orang boleh memberikan pengertian atau tapsiran menurut pendapat sendiri.

Secara objektif – ilmiah artinya karena pancasila adalah suatu paham filsafat, suatu

9

philoshofical way of thingkin atau philoshophical sistem sehingga uraian harus logis

dan diterima oleh akal sehat.

BAB II

PERMASALAHAN

Pancasila, UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945 mempunyai hubungan dalam

dua aspek, yaitu aspek kesejarahan, dan aspek kemakmuran. Hubungan aspek

kesejarahan, yaitu bahwa riwayat singkat perumusan dan kesepakatan Pancasila

bersama dengan perumusan naskah Proklamasi dan Undang-Undang Dasar, yang

dilakukan oleh para tokoh perjuangan kemerdekaan dan opendiri negara RI. Yang

tergabung dalam BPUPKI dan PPKI dri tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal

18 Agustus 1945. hubungan aspek kemakmuran, yaitu bahwa rumusan Pancasila

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pokok kaidah negara

fundamental, dengan demikian Pancasila mempunyai hakikat, sifat dan kedudukan

serta fungsi sebagai pokok kaidah negara fundamental. Yang menjalankan dirinya

sebagai dasar kelangsungan hidup negara RI yang diproklamasikan pada tanggal 17

Agustus 1945.

Negara kesatuan RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan

Pancasila sebagai dasar Negaranya dan UUD 1945 sebagai hukum dasar tersebut,

merupakan puncak perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Corak pergerakan

perjuangan kemerdekaan tersebut dapat dibagi atas tiga corak, yaitu ada yang

bercorak kebangsaan, ada yang bercorak religius dan ada yang bercorak sosiolistik.

Pergerakan perjuangan yang bercorak kebangsaan yaitu pergerakan yang bertujuan

10

untuk mendirikan negara merdeka yang menjadi milik semua orang dan golongan

dalam masyarakat, urusan agama tidak termasuk urusan negara.

Pergerakan perjuangan yang bercorak religius, yaitu pergerakan yang bertujuan untuk

memdirikan negara merdeka dengan agama islam sebagai dasarnya. Pergerakan

perjuangan yang bercorak sosiollistik, negara merdeka dengan dasar sosiolistik,

negara merdeka dengan dasar sosiolisme dan komunisme.

Untuk membatasi ruang lingkup dalam pembahasan masalah, penulis hanya akan

membatasi :

1. Pengertian Pancasila ditijau dari fungsinya, yaitu :

a. Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

b. Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

c. Sebagai Dasar Idiologi Bangsa dan Negara Indonesia

2. Hubungan Pancasila dengan UUD 1945.

BAB III

PEMBAHASAN

1. Pengertian Pancasila Ditinjau Dari Fungsi

A. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang maha esa, dalam perjuangan untuk

perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan

nilai nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hdup nilai nilai luhur

adalah merupakan suatu tolak ukur kebaikan yang terkenaan dengan hal hal yang

bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti cita – cita yang hendak

dicapainya dalam hidup manusia pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan

rangkayan nilai – nilai luhur sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka

acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar

manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Sebagai makhluk individu dan

makhluk social manusia tidaklah mungkin memenuhi segala kebutuhannya sendiri,

oleh karena itu untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya, ia senantiasa

memerlukan orang lam. Dalam pengertian inilah maka manusia pribadi senantiasa

11

hidup sebagai bagian dari lingkungan social yang lebih luas, secara berturut – turut

lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat , lingungan bangsa dan lingkungan

negara yang merupakan lembaga masyarakat utama yang diharapkan dapat

menyalurkan dan mewujudkan pandangan hidupnya. Dengan demikian dalam

kehidupan bersama. Cita-cita yang ingin di capainya yang bersumber pada pandangan

hidupnya tersebut.

Dalam pengertian inilah maka proses perumusan pandangan hidup masyarakat

dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa dan selanjutnya

pandangan hidup bangsa dituangkan, dan dilembagakan menjadi pandangan hidup

negara. Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai idiologi bangsa (nasional),

dan pandangan hidup negaradapat disebut sebagai idiologi negara.

Dalam proses penjabaran dan kehidupan modren antara pandangan hidup masyarakat

dengan pandangan hidup bangsa memiliki hubungan yang bersifat timbal balik.

Pandangan hidup bangsa diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup masyarakat

serta tercermin dalam sikap hidup pribadi warganya. Dengan demikian, dalam negara

Pancasila pandangan hidup masyarakat tercermin dalam kehidupan negara yaitu

pemerintahan terikat oleh kewajiban konstitusional, yaitu kewajiban pemerintah dan

lain-lain penyelenggaraan negara untuk memelihara. Budi pekerti kemanusiaan yang

luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur (Darmodihardjo, 1996).

Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa dan

akhirnya menjadi dasar negara juga terjadi pada pan dangan hidup pancasila.

Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara serta idiologi negara, nilai-

nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia dan adat istiadat , dalam budaya serta

dalam agama-agama sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan

yang ada pada masyarakat indonesia tersebut kemudian menjelma menjadi pandanga

hidup yang telah terintis sejak zaman sriwijaya, Majapahit kemudian sumpah pemuda

1928. kemudian diangkat dan dirumuskan oleh pada pendiri negara dalam sidang-

sidang BPUPKI, Panitia Sembilan, serta sidang PPKI kemudian di tentukan dan

disepakati sebagai dasar negara republik indonesia dan dalam pengertian inilah maka

pancasila sebangai pandangan hidup negara dan sekaligus sebagai idiologi negara

12

Bangsa Indonesia dalam hidup bernegara telah memiliki suatu pandangan hidup

bersama yang bwersumber pada akar budayanya dan nilai-nilai religiusnya dengan

pandangan hidup yang mantap maka bangsa Indonesia akan mengetahui kearah mana

tujuan yang ingin dicapainya. Dengan suatu pandangan hidup yang di yakininya

bangsa indonesia akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang

dihadapinya secara tepat sehingga tidak terombang-ambing persoalan tersebut.

Dengan suatu pandangan hidup yang jelas maka bangsa indonesia akan memiliki

pegangan atau pedoaman bagaimana mengenal dan memecahkan berbagai maslah

politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, hamkan dan persoalan lainya dalam gerak

masyarakat yang semakin maju.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalamnya konsepsi

dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan yang terkandung dasar pikiran

terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena

itu pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat indonesia, maka pandanagn hidup dijunjung

tinggi oleh warganya kerana pandangan hidup bansa pancasila berakar pada budaya

dan pandangan hidup masyarakat. De4ngan demikian pandangan hidup bangsa

indonesia yang Bhineka Tunggal Ika tersebut merupakan asas kesatuan bangsa

sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman.

Sebagai inti sari dari nilai budaya masyarakat Indonesia, maka pancasila merupan

cita-cita moral bangsa yang menberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa

untuk berprilaku luhur dalam kehidupan sehari dalam bermasyarakat, barbangsa dan

bernegara.

B. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila dalam kehidupannya ini rering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar

falsafah negara (philosoficche Gronslag) dari negara, idiologi negara atau

(Staatsidee0. dalam pengertian ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma

untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan lain perkataan pencasila

merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya

13

seluruh pelaksana dan penyelenggara negara segala peraturan terutama segala

peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang

dewasa ini, dijabarkan diderivasikan dari nilai-nilai pancasila. Maka pancasila

merupakan sumber dari segala sumber hukum, pancasila merupakn sumber kaidah

hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia

berserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asa kerokhanian yang meliputi

suatu kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma

serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukumdasar baik

yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau convensi.

Dalam kehidupannya sebagaidasar negara, pancasila mempunyai kekuatan mengikat

secara hukum.

Sebagai sumber daris segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum

Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan Uud

1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran,

yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya

dikongkritisasikan atau di jabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif

lainnya. Kedudukan pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat terinci sebagai

berikut :

a. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dan segala sumber

hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian pancasila merupakan asas

kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 di jelmakan

lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran.

b. Meliputi suasana kebatinan (Geislichenhintergrund) dari UUD 1945.

c. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis

maupun tidak tertulis).

d. Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan

pemerintah dan lain-lain pennyelenggara negara (termasuk para penyelenggara dan

golongan fungsional) memegang tegus cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini

sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran keempat yang bunyinya sebagai berikut

14

“ ........... Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar

kemanusian yang adil dab beradab”.

e. Merupankan sumber semangat dari UUD 1945, bagi penyelenggara negara, para

pelaksana pemerintahan (juga para penyelenggara partai dan golongan finagsial). Hal

ini dapat dipahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan

penyelenggaraan negara, karena masyarakat dan negara indonesia senantiasa tumbuh

dan berkembang seiring zaman dan dianmika masyarakat dan negara tetap diliputi

dan di serahakan asas kerohanian negara.

Sebagaimana telah ditentukan pembentukan negara bahwa tujuan utama

dirumuskannya pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh

karena itu fungsi pokok pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Hal ini sesuai dasar yuridis sebagaimana tercantum dlam UUD 1945, ketetapan No

XX/MPRS/1966. (ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan ketetapan No.

IX/MPR/1978. di jelaskan bahwa pancasila sebagai sumber dan sumber hukum atau

sumber tertib hukum indonesia yang pada hakikatnya merupakan suatu pandangan

hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana

kebatinan serta watak dari negara indonesia selanjutnya dikatakan bahwa cita-cita

tersebut meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa,

perikemanusian, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik

mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan ke

masyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawatanhan dari budi nurani manusia.

Dalam proses reformasi dewasa ini MPR melalui sidang istimewa tahun 1998,

mengembalikan kedudukan pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang

tercantum dalam Tap. No. XVIII/MPR/1998. oleh karena itu segala agenda dalam

proses reformasi, yang meliputi berbagai bidang selain berdasarkan pada kenyataan

aspirasi rakyat (Sila IV) juga harus mendasar pada nilai-nilai yang terkandung dalam

pancasila. Reformasi tidak mungkin menyimpan dari nilai ketuhanan, kemanusiaan,

persatuan, kerakyatan serta keadilan, bahkan harus bersumber kepadanya.

C. Pancasila Sebagai Ideology Bangsa dan Negara Indonesia

15

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakekatnya

bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau

kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain didunia, namun Pancasila

diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang

terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara,

dengan lain perkataan unsure-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak

lain diangkat dari pandangan hidup Masyrakat sendiri, sehingga bangsa ini

merupakan kuasa materialis (asal bahan) Pancasila.

Unsur- unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan okeh para

pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi

bangsa negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan

negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa dan bukannya

mengangkat atau mengambil ideology dari bangsa lain. Selain itu Pancasila juga

bukan hanya merupakan ide-ide atau perenungan dari seseorang saja yang hanya

memperjuangkan suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan Pancasila

berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa sehingga Pancasila pada hakekatnya

untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara komperensif. Oleh karena ciri

khas Pancaila itu maka memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.

2. Hubungan Pacasila dengan UUD 1945

Pancasila dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat

Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian,

bangsa perjanjian luhur serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu pancasila di

jadikan idiologi negara.

Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang

memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, melandasi prolamasi

kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.

Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan maka panitia persiapan

16

kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan UUD 1945 merupak hukum dasar

yang tertulis yang Mengikat pemerintah, setiap lembaga/masyarakat, warga negara

dan penduduk RI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi

kemerdekaan tersebut. Dalam Pembagian pembukaannya terdapat pokok-pokok

pikiran tentang kehidupan bermasyarakat, bernegara yang tiada laindalah pancasila

pokok-pokok pikitran tersebut yang diwujudkan dalam pasal-pasal batang tubuh

UUD 1945 yang merupakan aturan aturan pokok dalam garis-garis besar sebagai

intruksi kepada pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk melaksanakan

tugasnya.

Menurut penjelasan UUD 1945 pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana

kebatinan dari undang-undang negara Indonesia, dan mewujudkan cita-cita hukum

(Rechtsidee) yang menguasai hukum negara baik hukum yang tertulis maupun tidak

tertulis. Pokok-pokok pikiran itu dijelmakan dalam pasal-pasal dan UUD itu. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa suasana kebatianan UUD1945 dan cita-cita

hukum UUD 1945 tidak lain adalah bersumber kepada atau dijiwai dasar falsafah

negara pancasila. Disinilah arti dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara.

Atau dengan kata lain bahwa pembukaan UUD 1945 yang membuat dasar falsafah

negara pancasila, merupakan satu keasatuan nilai dan norma yang terpadau yang

tidak dapat dipisahkan dengan rangkaian pasal-pasal dan batang tubuh UUD 1945.

hal inilah yang harus kita ketahui, dipahami dan dihayati oleh setiap orang Indonesia.

Jadi pancasila itu disamping termuat dalam pembukaan UUD 1945 (rumusannya dan

pokok-pokok pikiran yang terkandung didalamnya) dijabarkan secara pokok dalam

wujud pasal-pasal batang tubuh UUD 1945.

Ketuhanan yang merupakan perintah secara pokok itu perlu diberi penjelasan. Hal

itialh yang termuat dalam penjelasan otentik UUD 1945.

Jidi pancasila adalah jiwa, ini sumber dan landasan UUD 1945. secara teknis dapat

dikatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaanUUD 1945

adalah garis besar cita- yang terkandung dalam pancasila. Batang tubuh UUD 1945

merupakan pokok-pokok nilai-nilai pnacasila yang disusun dalam pasal-pasal.

Kedua bagian (kompenan) UUD 1945 tersebutr dijelaskan dalam penjelasan otentik

17

Seperti telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan undang-undang dasar

adalah hukum dasr yang tertulis.hal ini mengandung pengertian bahwa sebagai

hukum,maka undang-undang dasar adalah mengikat;mengikat perintah,mengikat

tembaga negara dan lembaga masyarakatdan juga mengikat semua negaraindonesia

dimana saja dan setiap penduduk warga indonesi.dan sebagai hukum,maka undang-

undang dasar berisi norma-norma,atura-aturanatu ketentuan-ketantuanyang harus

dilaksanakandan ditaati.

UUD bukanlah hukum dasar biasa,melainkan hukum dasar yang merupakan sumber

hukum.setiap produk hukum misalnya undang-undang,peraturan pemerinytah atau

keputusan pemerintah,bahkan setiap kebijak sanaan pemerintah haruslah

berlandaskan atau bersuberkan pada peraturan tang lebih tinggi,yang pada akhirnya

dapat di pertanggung jawaban pada ketentuan UUD 1945.

Dalam kedudukan yang demikianlah,UUDdalam kerangka tata urutan atau tata

tingkatan norma hukum yang berlaku,merupakan hukum yang berlaku yang

menempati kedudukan yang tinggi.sehubungan dengan undang-undang dasar juga

berfungsi sebagai alat control untuk mengecekapakah norma hukum yang redah yang

berlaku sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang dasar.

Selain dari apayang diuraykan dimuka dan sesuai pula dengan penjelasan undang-

undang dasar 1945, pembukaan undang-undsang dasar1945mempuyai fungsi atau

hubungan langsung dengan batang tubuh undang-undang dasar1945 itu sendiri.ialah

bahwa;pembukaan undang-undang dasar 1945mengandung pokok-pokok pikiran itu

diciptakan oleh undang-undang dasar 1945dalam pasal-pasalnya.

Dengan tetap menyadari keagungan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dan

dengan memperhatikan hubungan dengan batang tubuh UUD yang memuat dasar

falsafah negara pancasali dan UUD 1945 merupakan kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.

UUD 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari

pokok-pokok pikiranterkandung dalam UUD1945 yang tidak lain adlah pokok

pikiran: persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat berdasarkan atas

kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan dan ketuhanan Yang Maha Esa menurut

18

kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tidak lainadalah sila dari pancasila,

sedangkan pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu

memberikan semangat kepada dan terpancang dengan khidmat dalam perangkat UUD

1945. semangat dan yang disemangati pada hakikatnya merupakan satu rangkaian

kesatuan yang yidak dapat dipisahkan.

Seperti telah disinggung di muka bahwa di samping Undang-Undang dasar, masih

ada hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupkan sumber hukum, yang

menurut penjelasan UUD 1945 merupakan ‘aturan-auran dasar yang timbul dan

terpelihara dalam praktek penyelengaraan negara, meskipun tidak tertulis’. Inilah

yang dimaksudkan dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai

pelengkap atau pengisi kekosongan yg timbul dari praktek kenegaraan, karena aturan

tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang dasar.

UUD 1945 yang hanya terdiri dari 37 pasal ditambah dengan Empat pasal Aturan

Peralihan dan dua ayatturan Tambahan, maka UUD 1945 termasuk singkat dan

bersipat supel atau fleksibal. Dalam hubumgan ini penjelasan UUD 1945

mengemukakan bahwa telah cukuplah kalau Undang-Undang dasar hanya memuat

aturan-aturan pokok garis-garis besar sebagai intruksi kepada Pemerintah pusatdan

lain-lain penyelengaraan negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara. Undang-

Undang dasar yg disingkat itu sangat menguntungkan bagi negara seperti Indonesia

ini yang masih harus terus berkembang secarz dinamis, sehingga dengan aturan-

aturan pokok itu akan merupakan aturan yg luwes, kenyal, tidak mudah ketinggalan

zaman, sedang aturan-aturan yg menyelenggarakan aturan-aturan pokok iti

diserahkan kepada Undang-Undang yg lebih mudah caranya membuat, menubah dan

mencabut. Oleh karena itu, makin supel (elastic)

Sifatnya aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjadi supaya sistem Undang-

Undang dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Yang penting dalam pemerintahan

dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para pemimpin pemerintahan. Yaitu

semangat yang dinamis, positif dan konstuktif seperti yang dikehendaki oleh

pembukaan UUD 1945.

19

BAB IV

20

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari data dan fakta-fakta hasil telaahan literatur yang dilakukan, diperoleh beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. pancasila bersifat sistematis, artinya tidak dapat dan tidak boleh ditukar posisi sila-

silanya.

2. pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi bahwa segala yang ada

dalam negara tersebut haruslah taat asas (konsisten) dengan dasar tersebut, termasuk

aturan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

3. Demi mewujudkan masyarakat pancasila, artinya suatu masyarakat Indonesia

modern berdasarkan nilai-nilai luhur, dibutuhkan suatu hubungan yang serosi antara

pengambilan pancasila dengan kewajiban mentaati UUD 1945 sebagai hukum dasar

tertulis di negara kita.

B. Saran

Untuk dapat mencapai suatu tujuan yang sama, yaitu menjunjung tinggi dan

menerapkan nilai-nilai luhur pancasila di segala bidang kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Penulis menyarankan “marilah bersama-sama memahami

mendalami ajaran pancasila secara menyeluruh supaya kita paham dan dapat

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan dapat mengurangi

sedikit demi sedikit hal hal yang dapat mengancam dan membahayakan pancasila

yang tidak hanya dating dari luar tetapi juga dari dalam, terlebih lagi di era globalisasi

sekarang ini.

21

DAFTAR PUSTAKA

1. Drs. Kaelan. M.S., 2003. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma.

2. Alhaj, S.Z.S. Pargeran, Drs. Dan Drs. Usmani Surya Patria, 1995. Pendidikan

Pancasila. Jakarta.

3. Soeprapto, H.Z.A. BAB III Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Jakarta: BP- Pusat.

4. Tim Penulis PPKn. 2004 Mhir PPKn SMU Kelas 3 Semester II. Bandung: PT.

REMAJA ROSDAKARYA.

Related Posts : MAKALAH PPKN

MAKALAH PPKN TENTANG HUBUNGAN PANCASILA DAN UUD

1945

MAKALAH PPKN TENTANG PANCASILA

MAKALAH PPKN TENTANG HAK AZASI MANUSIA (HAM)

MAKALAH PKN TENTANG IMPLEMENTASI DEMOKRASI

PANCASILA SEBAGAI PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT

MAKALAH PPKN TENTANG LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

MAKALAH FILSAFAT PANCASILA TENTANG MENGENAL

FILSAFAT PANCASILA DILIHAT DARI SEJARAH DAN

PELAKSANAANNYA

PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

22

PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Related Posts Widget [?]

Posted by Anakciremai at 9:31 AM    

Labels: MAKALAH PPKN

2 comments:

Anonymous said...

November 12, 2008 6:52 PM  

thanks buangeettttt iah...berkat makalah yang kalian buat,gw ma teman2 bisa

kebantu,thanks Bro!!

God Bless U...

 

om nunu said...

December 16, 2009 10:33 AM  

mantep banget bos... pengunjungnya banyak banget pastinya.

http://www.tugaskuliah.info

 

Post a Comment

KIRIMKAN KOMENTAR ANDA DI SINI, NO SPAM

Links to this post

23

Create a Link

Newer Post Older Post Home

Subscribe to: Post Comments (Atom)

 

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Siapa yang tidak kenal dengan Pancasila dan Soekarno sebagai

penggalinya? Pada tanggal 1 Juni 1945 untuk pertama kalinya Bung Karno

mengucapkan pidatonya di depan sidang rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan

Kemerdekaan.

Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu

bangsa Indonesia yang majemuk. Mengapa begitu besar pengaruh Pancasila

terhadap bangsa dan negara Indonesia? Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan

sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keragaman suku,

agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit

jauh berbeda satu sama lain tetapi mutlak harus dipersatukan.

Sejarah Pancasila adalah bagian dari sejarah inti negara Indonesia.

Sehingga tidak heran bagi sebagian rakyat Indonesia, Pancasila dianggap sebagai

sesuatu yang sakral yang harus kita hafalkan dan mematuhi apa yang diatur di

dalamnya. Ada pula sebagian pihak yang sudah hampir tidak mempedulikan lagi

semua aturan-aturan yang dimiliki oleh Pancasila. Namun, di lain pihak muncul

24

orang-orang yang tidak sepihak atau menolak akan adanya Pancasila sebagai

dasar negara Indonesia.

Mungkin kita masih ingat dengan kasus kudeta Partai Komunis Indonesia

yang menginginkan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Komunis. Juga

kasus kudeta DI/TII yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan

sebuah negara Islam. Atau kasus yang masih hangat di telinga kita masalah

pemberontakan tentara GAM.

Jika kita melihat semua kejadian di atas, kejadian-kejadian itu bersumber

pada perbedaan dan ketidakcocokan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara

Indonesia dengan ideologi yang mereka anut. Dengan kata lain mereka yang

melakukan kudeta atas dasar keyakinan akan prinsip yang mereka anut adalah

yang paling baik, khususnya bagi orang-orang yang berlatar belakang prinsip

agama.

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk

menulis makalah yang berjudul “PANCASILA VS AGAMA”.

Masalah pokok yang hendak dikemukakan di sini adalah kenyataan bahwa

Pancasila tidak merupakan paham yang lengkap, juga tidak merupakan kesatuan

yang bulat. Kelengkapannya bergantung pada pemikiran lain yang dijabarkan ke

dalam Pancasila; dan kesatuan bulatnya juga demikian. Dalam rangka ini, paham

agama bisa pula masuk.

25

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pancasila masih cocok menjadi ideologi yang dianut oleh bangsa

Indonesia yang terdapat beragam kepercayaan (agama).

2. Apakah dengan terus menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia,

dapat menuju negara yang aman dan stabil.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Makalah

1. Tujuan Penulisan Makalah

a. Untuk mengetahui sejauh mana Pancasila cocok dengan agama.

b. Untuk mengetahui arti penting dari adanya Pancasila di negara

Indonesia.

c. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya negara yang memiliki

masyarakat yang beragam agama.

2. Kegunaan Penulisan Makalah

a. Bagi Penulis

Penulisan makalah ini disusun sebagai salah satu pemenuhan tugas

terstruktur dari mata kuliah Pancasila.

b. Bagi pihak lain

Makalah ini diharapkan dapat menambah referensi pustaka yang

berhubungan antara Pancasila dengan Agama.

26

D. Pembatasan Masalah

1. Penulisan makalah ini dibatasi pemasalahannya yaitu hanya membahas

sangkut paut agama dengan Pancasila.

2. Agama yang menjadi objek utama dalam penulisan makalah ini adalah

Agama yang ada di Indonesia (Islam, dll).

BAB II

METODE PENULISAN

A. OBJEK PENULISAN

Objek penulisan makalah ini adalah mengenai Pancasila dan hubungannya

dengan gama-agama yang ada di Indonesia. Dalam makalah ini juga dibahas

mengenai kontroversi penerapan ideologi pancasila di Indonesia.

B. DASAR PEMILIHAN OBJEK

Kami sebagai penyusun makalah ini, memilih objek Pancasila dengan

Agama karena kedua hal ini adalah dua komponen negara Indonesia yang masing-

masing mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi para penganutnya. Jika

terjadi ketidakserasian antara dua komponen ini, maka akan terjadi suatu yang

sulit untuk diselesaikan.

C. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam pembuatan makalah ini, metode pengumpulan data yang digunakan

adalah kaji pustaka terhadap bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan

permasalahan yang diangkat dalam makalah ini yaitu mengenai hubungan

27

Pancasila dengan agama. Disamping itu, penulis juga mendapatkan data dari hasil

wawancara dengan orang-orang yang berkompeten di bidang pancasila dan

agama. Sebagai referensi juga diperoleh dari situs web internet yang membahas

mengenai falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia.

D. METODE ANALISIS

Penyusunan makalah ini berdasarkan metode deskriptif analistis, yaitu

mengidentifikasi permasalahan berdasarkan fakta dan data yanag ada,

menganalisis permasalahan berdasarkan pustaka dan data pendukung lainnya,

serta mencari alternatif pemecahan masalah

BAB III

KEBERADAAN PANCASILA

DAN SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. ARTI PENTING KEBERADAAN PANCASILA

Pancasila sebagai dasar negara memang sudah final. Menggugat Pancasila

hanya akan membawa ketidakpastian baru. Bukan tidak mungkin akan timbul

chaos (kesalahan) yang memecah-belah eksistensi negara kesatuan. Akhirnya

Indonesia akan tercecer menjadi negara-negara kecil yang berbasis agama dan

suku. Untuk menghindarinya maka penerapan hukum-hukum agama (juga

28

hukum-hukum adat) dalam sistem hukum negara menjadi urgen untuk diterapkan.

Sejarah Indonesia yang awalnya merupakan kumpulan Kerajaan yang berbasis

agama dan suku memperkuat kebutuhan akan hal ini. Pancasila yang

diperjuangkan untuk mengikat agama-agama dan suku-suku itu harus tetap

mengakui jati diri dan ciri khas yang dimiliki setiap agama dan suku.

B. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sebagai negara yang bermayoritas penduduk agama islam, Pancasila

sendiri yang sebagai dasar negara Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh agama

yang tertuang dalam sila pertama yang berbunyi sila “Ketuhanan yang Maha

Esa”. yang pada awalnya berbunyi “… dengan kewajiban menjalankan syariat

islam bagi pemeluknya” yang sejak saat itu dikenal sebagai Piagam Jakarta.

Namun dua ormas Islam terbesar saat itu dan masih bertahan sampai

sekarang yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menentang penerapan

Piagam Jakarta tersebut, karena dua ormas Islam tersebut menyadari bahwa jika

penerapan syariat Islam diterapkan secara tidak langsung namun pasti akan

menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dan secara “fair” hal tersebut dapat

memojokkan umat beragama lain. Yang lebih buruk lagi adalah dapat memicu

disintegrasi bangsa terutama bagi provinsi yang mayoritas beragama nonislam.

Karena itulah sampai detik ini bunyi sila pertama adalah “ketuhanan yang maha

esa” yang berarti bahwa Pancasila mengakui dan menyakralkan keberadaan

Agama, tidak hanya Islam namun termasuk juga Kristen, Katolik, Budha dan

Hindu sebagai agama resmi negara pada saat itu.

C. BUTIR-BUTIR PANCASILA SILA PERTAMA

Atas perubahan bunyi sila pertama menjadi Ketuhanan yang Maha Esa

membuat para pemeluk agama lain di luar islam merasa puas dan merasa dihargai.

29

Searah dengan perkembangan, sila Ketuhanan yang Maha Esa dapat

dijabarkan dalam beberapa point penting atau biasa disebut dengan butir-butir

Pancasila. Diantaranya:

Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaanya kepada

Tuhan Yang Maha Esa.

Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar

kemanusiaan yang adil dan beradab.

Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antra pemeluk

agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan

Yang Maha Esa.

Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah

yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah

sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing

Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa kepada orang lain.

Dari butir-butir tersebut dapat dipahami bahwa setiap rakyat Indonesia

wajib memeluk satu agama yang diyakini. Tidak ada pemaksaan dan saling

toleransi antara agama yang satu dengan agama yang lain.

BAB IV

30

BENTUK KOLABORASI PANCASILA DENGAN AGAMA

· IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PILIHAN

Keberagaman agama dan pemeluk agama di Indonesia menjadi sebuah

kenyataan yang tak terbantahkan. Kenyataan ini menuntut adanya kesadaran dari

setiap pemeluk agama untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara mereka.

Semua pemeluk agama memang harus mawas diri. Yang harus disadari

adalah bahwa mereka hidup dalam sebuah masyarakat dengan keyakinan agama

yang beragam. Dengan demikian, semestinya tak ada satu kelompok pemeluk

agama yang mau menang sendiri.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai

macam suku bangsa, adat istiadat hingga berbagai macam agama dan aliran

kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen dibutuhkan

sebuah ideologi yang netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang

ada di Indonesia.

Karena itu dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara. Namun saat ini yang

menjadi permasalahan adalah bunyi dan butir pada sila pertama. Sedangkan

sejauh ini tidak ada pihak manapun yang secara terang-terangan menentang bunyi

dan butir pada sila kedua hingga ke lima. Namun ada ormas-ormas yang terang-

terangan menolak isi dari Pancasila tersebut.

Akibat maraknya parpol dan ormas Islam yang tidak mengakui

keberadaan Pancasila dengan menjual nama Syariat islam dapat mengakibatkan

disintegrasi bangsa. Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia yang cinta atas

keutuhan NKRI maka banyak dari mereka yang mengatasnamakan diri mereka

Islam Pancasilais, atau Islam Nasionalis.

31

Konsep negara Pancasila adalah konsep negara agama-agama. Konsep

negara yang menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya

secara utuh, penuh dan sempurna. Negara Pancasila bukanlah negara agama,

bukan pula negara sekuler apalagi negara atheis. Sebuah negara yang tidak tunduk

pada salah satu agama, tidak pula memperkenankan pemisahan negara dari

agama, apalagi sampai mengakui tidak tunduk pada agama manapun. Negara

Pancasila mendorong dan memfasilitasi semua penduduk untuk tunduk pada

agamanya. Penerapan hukum-hukum agama secara utuh dalam negara Pancasila

adalah dimungkinkan. Semangat pluralisme dan ketuhanan yang dikandung

Pancasila telah siap mengadopsi kemungkinan itu. Tak perlu ada ketakutan

ataupun kecemburuan apapun, karena hukum-hukum agama hanya berlaku pada

pemeluknya. Penerapan konsep negara agama-agama akan menghapus

superioritas satu agama atas agama lainnya. Tak ada lagi asumsi mayoritas –

minoritas. Bahkan pemeluk agama dapat hidup berdampingan secara damai dan

sederajat. Adopsi hukum-hukum agama dalam negara Pancasila akan menjamin

kelestarian dasar negara Pancasila, prinsip Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Pikirkan jika suatu kebenaran, kesalahan maupun etika moral ditentukan

oleh sebuah definisi sebuah agama dalam hal ini agama Islam. Sedangkan ketika

anda terlibat didalamnya anda adalah seseorang yang memeluk agama diluar

Islam! Apakah yang anda pikirkan dan bagai mana perasaan di hati anda ketika

sebuah kebenaran dan moralitas pada hati nurani anda ditentukan oleh agama lain

yang bukan anda anut?

Sekarang di beberapa provinsi telah terjadi, dengan alasan moral dan

budaya maka diterapkanlah aturan tersebut. Sebagai contoh, kini di sebuah

provinsi semua wanita harus menggunakan jilbab. Mungkin bagi sebagian kecil

orang yang tinggal di Indonesia merupakan keindahan namun bagai mana dengan

budaya yang selama ini telah ada? Jangankan di tanah Papua, pakaian Kebaya pun

artinya dilarang dipakai olah putri daerah. Bukankah ini merupakan

pengkhianatan terhadap kebinekaan bangsa Indonesia yang begitu heterogen. Jika

32

anda masih ragu, silakan lihat apa yang terjadi di Saudi Arabia dengan aliran

Salafy Wahabinya. Tidak ada pemilu, tidak ada kesetaraan gender dan lihat

betapa tersisihnya kaum wanita dan penganut agama minoritas di sana. Jika

memang anda cinta dengan Adat, Budaya dan Toleransi umat beragama di

Indonesia dukung dan jagalah kesucian Pancasila sebagai ideologi pemersatu

bangsa.

· KONTROVERSI PANCASILA

Sebagai dasar negara RI, Pancasila juga bukanlah perahan murni dari

nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Indonesia. Karena ternyata, sila-sila

dalam Pancasila, sama persis dengan asas Zionisme dan Freemasonry. Seperti

Monoteisme (Ketuhanan YME), Nasionalisme (Kebangsaan), Humanisme

(Kemanusiaan yang adil dan beradab), Demokrasi (Musyawarah), dan Sosialisme

(Keadilan Sosial). Tegasnya, Bung Karno, Yamin, dan Soepomo mengadopsi

(baca: memaksakan) asas Zionis dan Freemasonry untuk diterapkan di Indonesia.

Selain alasan di atas, agama-agama yang berlaku di Indonesia tidak hanya

Islam, tetapi ada Kristen Protestan dan Katolik, Hindu, Budha, bahkan Konghucu.

Kesemua agama itu, menganut paham atau konsep bertuhan banyak, bahkan

pengikut animisme. Hanya agama Islam saja yang memiliki konsep Berketuhanan

YME (Allahu Ahad).

Pada masa pra kemerdekaan tatanan sosial masyarakat di Nusantara,

kebanyakan terdiri dari Kerajaan-kerajaan Hindu. Dari sistem monarkis seperti

ini, belum dikenal konsep musyawarah untuk mufakat; tetapi yang berlaku adalah

sabda pandita ratu. Rakyat harus tunduk dan patuh pada titah sang raja tanpa

reserve. Sekaligus, minus demokrasi, karena kedudukan raja diwarisi turun

temurun. Kala itu, tidak ada persatuan. Perpecahan, perebutan kekuasaan dan

wilayah, selalu mengundang pertumpahan darah.

33

Sejak awal, Pancasila agaknya tidak dimaksudkan sebagai alat pemersatu,

apalagi untuk mengakomodir ke-Bhinekaan yang menjadi ciri bangsa Indonesia.

Tetapi untuk menjegal peluang berlakunya Syari’at Islam. Para nasionalis sekuler,

terutama Non Muslim, hingga kini menjadikan Pancasila sebagai senjata ampuh

untuk menjegal Syariat Islam, meski konsep Ketuhanan yang terdapat dalam

Pancasila berbeda dengan konsep bertuhan banyak yang mereka anut. Mereka

lebih sibuk menyerimpung orang Islam yang mau menjalankan Syariat agamanya,

ketimbang dengan gigih memperjuangkan haknya dalam menjalankan ibadah dan

menerapkan ketentuan agamanya. Bagaimana toleransi bisa dibangun di atas

konstruksi filsafat yang menghasilkan anarkisme ideologi seperti ini?

Pancasila, sudah kian terbukti, cuma sekadar alat politisi busuk yang anti

Islam, namun mengatasnamakan ke-Bhinekaan. Padahal, bukan hanya Indonesia

yang masyarakatnya multietnis, multi kultural, dan multi agama. Di Amerika

Serikat, untuk mempertahankan ke-Bhinekaannya mereka tidak perlu Pancasila,

begitu pun negara jiran Malaysia. Nyatanya, mereka justru lebih maju dari

Indonesia.

Kenyataan ini, betapapun pahitnya haruslah diakui secara jujur.

Sayangnya, sejumlah pejabat dan mantan pejabat di negeri ini, belum juga siuman

dari mimpinya tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana sila

kedua Pancasila. Sedang sejarah membuktikan, apa yang dilakukan rezim

penguasa selama 60 tahun Indonesia merdeka, justru penindasan terhadap

kemanusiaan.

Dalam memperingati hari lahir Pancasila, 4 Juni 2006, di Bandung,

muncul sejumlah tokoh nasional berupaya memperalat isu Pancasila untuk

kepentingan zionisme. Celakanya, mereka menggunakan cara yang tidak cerdas

dan manipulatif. Dengan berlandaskan asas Bhineka Tunggal Ika, mereka

memosisikan agama seolah-olah perampas hak dan kemerdekaan bangsa

Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan agama dianggap membelenggu

34

kebebasan. Kebencian pada agama, pada gilirannya, menyebabkan parameter

kebenaran porak-poranda, kemungkaran akhlak merajalela. Kesyirikan, aliran

sesat, dan perilaku menyesatkan membawa epidemi kerusakan dan juga bencana.

Anehnya, peristiwa bencana gempa bumi yang menewaskan lebih dari

6000 jiwa di Jogjakata, 27 Mei 2006, malah yang disalahkan Islam dan umat

Islam. Seorang paranormal mengatakan,”Bencana gempa di Jogjakarta, terjadi

akibat pendukung RUU APP yang kian anarkis.” Lalu, pembakaran kantor Bupati

Tuban, cap jempol atau silang darah di Jatim, yang dilakukan anggota PKB dan

PDIP, dan menyatroni aktivis FPI, Majelis Mujahidin, dan Hizbut Tahrir. Apakah

bukan tindakan anarkis? Jangan lupa, Bupati Bantul, Idham Samawi, yang

daerahnya paling banyak korban gempa bumi berasal dari PDIP.

Tidak itu saja. Upaya penyeragaman budaya, maupun moral atas nama

agama, juga dikritik pedas. “Bhineka Tunggal Ika sebagai landasan awal bangsa

Indonesia harus dipertahankan. Masyarakat Indonesia beraneka ragam, sehingga

tindakan menyeragamkan budaya itu tidak dibenarkan,” kata Megawati.

Penyeragaman yang dimaksud, sebagaimana dikatakan Akbar

Tanjung,”Keberagaman itu tidak dirusak dengan memaksakan kehendak. Pihak

yang merongrong Bhineka, adalah kekuatan-kekuatan yang ingin

menyeragamkan.”

Padahal, justru Bung Karno pula orang pertama yang mengkhianati

Pancasila. Dengan memaksakan kehendak, ia berusaha menyeragamkan ideologi,

budaya, dan seni. Ideologi NASAKOM (Nasionalisme, agama, dan komunis)

dipaksakan berlaku secara despotis. Demikian pula, seni yang boleh

dipertunjukkan hanya seni gaya Lekra. Sementara yang berjiwa keagamaan

dinyatakan sebagai musuh revolusi. Begitu pun Soeharto, berusaha

menyeragamkan ideologi melalui asas tunggal Pancasila. Hasilnya, kehancuran.

35

· PEMAHAMAN DAN PELANGGARAN TERHADAP PANCASILA SAAT

INI

Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan

mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan. Sehingga kita sebagai

warga negara Indonesia tidak perlu meragukan konsistensi atas Ideologi Pancasila

terhadap agama. Tidak perlu berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan

ideologi berbasis agama dengan alasan bahwa ideologi Pancasila bukan ideologi

beragama. Ideologi Pancasila adalah ideologi beragama.

Sesama umat beragama seharusnya kita saling tolong menolong. Tidak

perlu melakukan permusuhan ataupun diskriminasi terhadap umat yang berbeda

agama, berbeda keyakinan maupun berbeda adat istiadat.

Hanya karena merasa berasal dari agama mayoritas tidak seharusnya kita

merendahkan umat yang berbeda agama ataupun membuat aturan yang secara

langsung dan tidak langsung memaksakan aturan agama yang dianut atau standar

agama tertentu kepada pemeluk agama lainya dengan dalih moralitas.

Hendaknya kita tidak menggunakan standar sebuah agama tertentu untuk

dijadikan tolak ukur nilai moralitas bangsa Indonesia. Sesungguhnya tidak ada

agama yang salah dan mengajarkan permusuhan.

Agama yang diakui di Indonesia ada 5, yaitu Islam, Kristen, Katolik,

Budha dan Hindu.

Sebuah kesalahan fatal bila menjadikan salah satu agama sebagai standar

tolak ukur benar salah dan moralitas bangsa. Karena akan terjadi chaos dan timbul

gesekan antar agama. kalaupun penggunaan dasar agama haruslah mengakomodir

standar dari Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu bukan berdasarkan salah

satu agama entah agama mayoritas ataupun minoritas.

36

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

· KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

Pancasila adalah ideologi yang sangat baik untuk diterapkan di negara

Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras dan bahasa.

Sehingga jika ideologi Pancasila diganti oleh ideologi yang berlatar belakang

agama, akan terjadi ketidaknyamanan bagi rakyat yang memeluk agama di

luar agama yang dijadikan ideologi negara tersebut.

Dengan mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, jika

melaksanakannya dengan baik, maka perwujudan untuk menuju negara yang

aman dan sejahtera pasti akan terwujud.

· IMPLIKASI

Untuk semakin memperkokoh rasa bangga terhadap Pancasila, maka perlu

adanya peningkatan pengamalan butir-butir Pancasila khususnya sila ke-1.

Salah satunya dengan saling menghargai antar umat beragama.

Untuk menjadi sebuah negara Pancasila yang nyaman bagi rakyatnya,

diperlukan adanya jaminan keamanan dan kesejahteraan setiap masyarakat

yang ada di dalamnya. Khususnya jaminan keamanan dalam melaksanakan

kegiatan beribadah.

· SARAN

37

Untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan memadukannya dengan agama,

diperlukan usaha yang cukup keras. Salah satunya kita harus memiliki rasa

nasionalisme yang tinggi. Selain itu, kita juga harus mempunyai kemauan yang

keras guna mewujudkan negara Indonesia yang aman, makmur dan nyaman bagi

setiap orang yang berada di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Koentjaraningrat. 1980. Manusia dan Agama. Jakarta: PT. Gramedia.

Nopirin. 1980. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. 9. Jakarta:

Pancoran Tujuh.

Notonagoro. 1980. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila dengan

Kelangsungan Agama, Cet. 8. Jakarta: Pantjoran Tujuh.

Salam, H. Burhanuddin, 1998. Filsafat Pancasilaisme. Jakarta: Rineka Cipta

Sumber Lain :

http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/filsafat/index.htm

http:// www.google.co.id

http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/artikel_148.htm

http:// www.teoma.com

http:// www.kumpulblogger.com

38