BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar Belakang
Meningkatkan produksi pertanian suatu negara adalah suatu tugas
yang kompleks, kerena banyaknya kondisi yang berbeda yang harus
dibina atau diubah oleh orang ataupun kelompok yang berbeda pula.
Seperti halnya permasalahan pertumbuhan penduduk yang tinggi yang
mengimbangi permintaan atas kebutuhan pangan meningkat pesat, namun
hal tersebut tidak diimbangi dengan produksi hasil pertanian yang
mampu untuk memenuhi permintaan kebutuhan akan bahan pangan.
Namun hal itu juga mendorong para petani untuk mencoba menanam
jenis-jenis tanman baru, dan dengan bantuan para insinyur dan para
peniliti untuk mengembangkan varietas tanaman tersebut dengan
menemukan teknik penggunaan pupuk, mengatur kelembapan tanah yang
lebih maju serta meggunakan teknologi pertanian yang lebih maju
untuk mengembangkan pembangunan pertanian ke arah yang lebih baik
sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan dari jumlah
masyrakat yang terus meningkat.
Pada dasarnya pembangunan pertanian di Indonesia sudah berjalan
sejak masyarakat Indonesia mengenal cara bercocok tanam, namun
perkembangan tersebut berjalan secara lambat. Pertanian awalnya
hanya bersifat primitif dengan cara kerja yang lebih sederhana.
Seiring berjalannya waktu, lama kelamaan pertanian berkembang
menjadi lebih modern untuk mempermudah para petani mengolah hasil
pertanian dan mendapatkan hasil terbaik dan banyak.
Dengan demikian pembangunan pertanian mulai berkembang dari masa
ke masa. Dalam proses pembangunan pertanian tersebut, bantuan para
ahli di bidang pertanian dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk
mendukung dan memberi fasilitas maupun pegetahuan kepada para
petani untuk memberi metode baru kepada para petani dan mengubah
cara berpikir mereka menjadi lebih kompleks sehingga mampu untuk
meningkatkan produksi pertanian dalam negri ini.
Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk mengupas
tentang pembangunan pertanian yang telah bergulir beberapa era di
Indonesia, untuk mencari tahu apa saja pembangunan pertanian yang
terjadi di negri ini sejak Indonesi mulai meneguk kebebasan dari
kemerdekaan hingga Indonesia mulai mencoba untuk bangkit membangun
kemajuan negri ini di era reformasi saat ini.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa
permasalahan sebagai berikut:
1. Apa perbedaan pola pertanian di era orde baru dan
reformasi?
2. Apa saja kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh
pemerintah era orde baru dan reformasi dalam pembangunan
pertanian?
3. Apa saja kelebihan dan kekurangan sistem pertanian dari masa
ke masa?
1.3 TujuanAdapun tujuan penulis mengupas masalah tentang
Pembangunan Pertanian di Indonesia adalah untuk melatih penulis
dalam pembuatan makalah dan membuka wawasan penulis tentang
pembangunan pertanian di Indonesia dan betapa pentingnya
pembangunan pertanian yang akan memiliki dampak yang besar bagi
kehidupan mayarakat dan pertumbuhan perekonomian Indonesia
nantinya.
BAB IIPEMBAHASAN2.1 Kebijakan-kebijakan Pembangunan Pertanian
Pada Masa Sebelum Kemerdekaana)Feodalisme dan Monopoli Perdagangan
VOCPada tahun 1453, dikuasainya Yunani dan Instambul
(Constantinopel) dari Itali oleh bangsa Turki menyebabkan perubahan
dalam lalu lintas perdagangan antara Asia dan Eropa. Hal tersebut
juga didorong oleh beberapa negara Eropa yang ingin mencari
terobosan baru dalam mencari jalan menuju Asia, yang kemudian
diawali oleh bangsa Portugis. Meskipun pada awalnya motif mereka
bukanlah motif ekonomi, yakni lebih didorong oleh semangat perang
Salib, namun ketika berbagai barang baru seperti emas pasir dan
binatang seperti kera, singa, burung nuri di Afrika pada tahun
1441, semakin mendorong mereka untuk menemukan jalan ke Asia
melalui Afrika dengan motif ekonomi.Hingga pada tahun 1509 mereka
untuk pertama kalinya datang di Indonesia.Atas dasar motif tersebut
mereka cenderung menggunakan pendekatan militer untuk menguasai
jalur-jalur perniagaan di Asia yang pada waktu itu berada diselat
Malaka, teluk Persia dan laut Merah. Pada tahun 1511, Portugis
berhasil menduduki kota Malaka dan Maluku. Dari sana mereka
kemudian memperoleh hak monopoli atas cengkeh dan diperbolehkan
mendirikan benteng. Kentalnya semangat perang salib, membuat
Portugis dimusuhi oleh kerajaan-kerajaan Jawa yang pada waktu itu
merupkan kerajaan muslim seperti Demak dan Djepara. Bahkan mereka
beberapa kali sempat mengirim ekspedisi untuk menyerang Portugis di
Malaka pada tahun 1530 dan berhasil dikalahkan oleh armada Portugis
di Ambon.Seabad setelah Portugis datang di Indonesia, bangsa
Belanda sampai diAsia. Kekalahan Portugis pada tahun 1580 dalam
Perang Delapan Puluh Tahun, menyebabkan perdagangan Belanda
dilarang disana. Hal itu yang kemudian mendorong Belanda untuk
mencari sendiri jalan ke Asia. Pada tahun 1589, untuk pertama kali
mereka berlabuh di Banten. Berbeda dengan Portugis yang masih
sangat kental akan motif-motif abad pertengahan yang mengedepankan
semangat religi, Belanda datang di Indonesia dengan motif murni
perniagaanya, hingga pada tahun 1602 didirikan VOC (Verenigde
Ost-Indische Compagnie) yakni gabungan kongsi-kongsi yang berlayar
ke Indonesia.Pada mulanya, dalam menghadapi kegiatan perdagangan di
Indonesia, VOC mengambil sikap menyesuaikan diri dengan pola dan
sistem perdagangan yang berlaku. Namun, karena tujuannya kemudian
hendak merebut kekuasaan perdagangan di Indonesia dan Asia, maka
VOC berusaha merebut monopoli perdagangan dari para raja atau
pedagang pribumi. Dalam usahanya menguasai jalur perdagangan di
Indonesia, hal tersebut dilakukan dengan berbagai jalan, yaitu
melalui upaya penaklukan dengan kekuasaan, melalui kontrak monopoli
dan melakukan persetujuan atas perdagangan bebas. Orientasi yang
yang selalu mengikuti pasaran Eropa membuat langkah-langkah yang
diambil oleh VOC di Indonesia selalu berubah-ubah, akibatnya hal
tersebut selalu merugikan pihak pribumi yang harus berganti-gantian
menanam dan menyiapkan komoditi perdagangan VOC.Karena beban yang
sangat memberatkan seperti pajak, cukai, penyerahan hasil, kerja
rodi, beban tanah partikelirdan lain-lain, rakyat yang tinggal
dalam wilayah partikelir hidup sangat miskin dan menderita. Tidak
jarang terjadi rakyat mencuri padi dari sawahnya sendiri sekedar
untuk meringankan pajak atau terpaksa merampok dan membunuh karena
dorongan membela diri dan mengatasi rasa lapar.Hingga tahun 1677,
keberadaan Belanda di Jawa membuat mereka mendapatkan suplai beras
(yang tetap merupakan hasil eksport yang terpenting) dengan
pembelian yang biasa. Sebagai upah atas bantuan militer dalam
menumpas pemberontakan-pemberontakan, maka pada tahun
ituKerajaanMataram memberikan VOC monopoli untuk mengimpor barang
tekstil dan candu, monopoli untuk mengekspor gula dari Semarang dan
Jepara, hak beli utama bagi beras serta hak menguasai dan menerima
pendapatan dari pelabuhan-pelabuhan pantai Utara. Bahkan pada tahun
1755, Sultan Mataram menyerahkan Mataram kepada Belanda, yang
dengan demikian menjadi tuan tanah(leenheer)Mataram.Pada abad
ke-18, Inggris mulai muncul dalam perairan Asia sebagai pesaing
utama Belanda. Dengan kekuatan maritim yang yang kuat perlahan
Inggris mulai menggeser dominasi Belanda di perairan Indonesia
bahkan di Asia. Setelah tahun 1700 sebagian besar perdagangan luar
negeri Belanda runtuh, sedangkan daerah-daerah kekuasaannya di Asia
hilang. Di India ia terdesak oleh Inggris dan Perancis yang
kekuatannya bertambah.Setelah tahun 1750 berakhirlah kebesaran
Belanda. Dalam tahun 1784, setelah berperang dan mengalami
kekalahan melawan Inggris, Belanda mengizinkan Inggris kebebasan
berlayar di Indonesia. Kondisi tersebut membuat pemerintahan
Belanda semakin memburuk, yang kemudian ditambah lagi dengan adanya
korupsi yang merajalela diantara pegawai-pegawainya. Akhirnya pada
tahun 1798, VOC dibubarkan.b).Era Kolonialisasi Tanah dan
PertanianPeperangan Eropa yang menyertai perebutan kekuasaan terus
menerus yang kemudian mengantar perwira militer altileri, Napoleon
Bonaparte dalam kedudukan puncak pasca revolusi Perancis. Hal
tersebut kemudian berbuntut dengan runtuhnya kekuasaan Belanda di
Hindia Belanda. Berturut-turut kemudian Willem Daendels dan Jan
Willem Janssens sebagai penguasa Hindia Belanda mewakili Napoleon
Bonaparte (1808-1811).Kedudukan Perancis di Hindia Belanda kemudian
digantikan oleh Inggris dengan Sir Stamford Raffles (1811-1816)
sebagai Letnan Jendral di Jawa. Pada masa pemerintahan Raffles,
mereka kemudian menerapkan kebijakan baru dalam sektor Agraria
yakni melalui kebijakanStelsel Tanah/ pajak tanah
(1813-1830).Semangat kebebasan yang diilhami oleh semangat revolusi
Perancis yakni, kebebasan, persamaan dan persaudaraan, telah
mengilhami pendapat-pendapat ketatanegaraan Raffles dalam
kepemimpinannya di Jawa. Menurutnya kebebasan bertentangan dengan
monopoli dan paksaan.Raffles menerapkan sistem pajak tanah yang
mengharuskan masyarakat untuk membayar pajak atas tanah yang
dimilikinya.Suatu sistem lain yang dioperasikan pada masa itu
adalah sistem sewa tanah.Dua sistem ini dijalankan sebagai bentuk
politik pemerintah kolonial Inggris.Walaupun politik baru tersebut
diarahkan kepada kemakmuran massa, tetapi hal ini hanya sebagai
jalan (alat) dan bukannya tujuan itu sendiri. Kepentingan rakyat
diperhatikan, karena hal itu sejalan dengan kepentingan pemerintah
kolonial, tujuan utamanya tetap mendapatkan barang-barang untuk
ekspor. Kepastian hukum dan kebebasan orang dan benda; sedangkan
labanya harus terdiri dari ekspor yang diselenggarakan
(diorganisir) oleh partikelir.Tapi, dilihat dari hasilnya, sistem
sewa tanah ini mengalami kegagalan. Tujuannya untuk menimbulkan
kemakmuran rakyat dan memajukan ekspor tidak terwujud. Oleh
karenanya pasca kepemimpinan Raffles di Hindia Belanda, Gubernur
Jendral Van Der Capellen berusaha melindungi tanah-tanah milik
rakyat dari tangan-tangan orang eropa. Baginya penyerahan tanah
kepada orang-orang Eropa berarti penyerahan daerah dengan
penduduknya, sebagaimana tanah partikelir. Menurutnya campur tangan
orang-orang eropa dalam pertanian kecuali bagi gula dan nila yang
tidak penting itu hanyalaheen vijfde rad aan de wagen(tak berguna
dan merintangi atau memusnahkan) atau merupakanparasiet
plant(tumbuhan benalu) yang akan merintangi penduduk dan
pertumbuhannya.Ketika Van Den Bosch diangkat menjadi Gubernur
Jendral di Hindia Belanda, negeri itu sedang mengalami kesulitan
keuangan, baik karena peperangan dalam rangka meluaskan jajahannya
di Indonesia maupu peperangan dengan Belgia.Hal tersebutlah yang
menjadi alasan bagi Van Den Bosch untuk menerapkan kebijakan tanam
paksa /culturstelsel(1830-1870) di Hindia Belanda.Dengan adanya
kebijakanculturstelselinimaka rakyat juga harus menanam
tanaman-tanaman ekspor diatas tanah pertanian, sebagai upah atas
penanaman itu tidaklah diberikan uang tetapi pembebasan dari
kewajiban membayar pajak tanah yang sangat berat itu. Menurut Van
Den Bosch pajakin naturaini lebih sesuai dengan sifat rumah tangga
desa daripada pajak dalam bentuk uang yang menyebabkan rakyat
terpaksa menjual barang-barang hasilnya sehingga mudah disesatkan
atau tertipu.Karenaculturstelselsangat sesuai sekali dengan
perkembangan pergaulan hidup Jawa pada waktu itu, maka tujuan
stelsel itu yang semata-mata untuk mempertinggi produksi ekspor,
tercapai seluruhnya, walaupun dalam permulaannya menghadapi
kesulitan-kesulitan.Suatu bahaya kelaparan di Jawa Tengah pada
tahun 1849-1850 membuka mata umum dinegeri Belanda tentang
keadaan-keadaan di Jawa, yang mana bencana tersebut disebabakan
oleh tanam paksa. Akibatnya, hal diatas mendatangkan kecaman yang
keras dari golongan liberal terhadap golongan konservatif di
Parlemen Belanda. Kecaman itu disertai bukti-bukti bahwa terjadi
proses kemiskinan didaerah jajahan.Hal ini berarti pula berubahnya
politik kolonial yang dijalankan antara 1850 dan 1860 ; tekanan
penanaman paksa diperingan, dan stelsel tanam paksa diserang dengan
hebat. Aliran baru menuntut kebebasan
pengusaha-pengusahapartikeliruntuk mengusahakan pertanian ekspor,
dan untuk hal itu menuntut pula dihapuskannya stelsel tanam paksa.
.c).Masa Pendudukan Jepang 1942-1945Pada tahun 1942, pemerintahan
Hindia Belanda takluk kepadaHeitesan Dai Nippon Tei Koku(serdadu
kerajaan Jepang Raya), Tanah Jawa berada dibawah
pendudukanRikugun(Angkatan Darat Jepang). Tujuan penyerbuan Jepang
di Indonesia adalah untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya
ekonomi. Politik agraria pada zaman penguasaan Jepang dipusatkan
pada penyediaan bahan makanan untuk perang dalam menghadapi Sekutu.
Jepang berusaha sekeras-kerasnya untuk meningkatkan produksi pangan
untuk kepentingan ekonomi perang Jepang. Penanaman bahan makanan
digiatkan dengan mewajibkan rakyat menggunakan pengetahuan dan
teknik pertanian yang baru, perluasan areal pertanian dan penanaman
komoditas baru seperti kapas, yute-rosela dan rami. Masa pendudukan
Jepang ditandai oleh mobilisasi penduduk penduduk pedesaan melalui
organisasi-organisasi fasis, yang bertujuan untuk mobilisasi dan
kontrol. Kebijakan mobilisasi ini selalu dipadukan dengan kontrol
ketat oleh pemerintah pendudukan Jepang. Seluruh kegiatan
ekonomi-produksi, sirkulasi dan distribusi, secara ketat dikontrol
melaui peraturan-peraturan dan dekrit pemerintah.Akibatnya adalah
sebuah bentuk eksploitasi secara besar-besaran, yang tentunya
menghasilkan sebuah penderitaan yang begitu mendalam oleh petani,
seperti kesaksian Sidik Kertapati (1965):...dibawah kekuasaan
fasisme ini kaum tani sangat menderita. Mereka dipaksa menyetor
sebagian besar hasil panen padi dan ternaknya kepada Jepang dengan
harga yang sangat rendah. Lembu dan kambing dikintal, artinya
dibayar dengan jauh dibawah harga. Sering terjadi setoran paksa ini
tidak dibayar dengan uang, melainkan dengan pembagian celana bagor,
atau bahkan dibayar dengan makian genzjumin bagero (orang pribumi
yang bodoh)! Yang sangat menghina, tapi disukai oleh bibir
orang-orang Jepang. Telor, ayam, kambing, dan segala macam yang
hidup dan dapat dimakan, tak terkecuali harus diserahkan kepada
Jepang. Untuk memenuhi kebutuhan perangnya, Jepang melalui aparat
pangreh praja (sekarang pamong praja) mengerahkan rakyat untuk
mencari Iles-iles di hutan-hutan dan menanam Jarak, kemudian
disetorkan ke Jepang. Mereka yang tidak memiliki sawah atau ladang
diharuskan menanam di pekarangan rumahnya masing-masing.
Barangsiapa yang berani menentang dan dianggap melanggar perintah
bisa ditangkap Kempeitai (Polisi Militer Jepang) yang sewaktu-waktu
siap menjadi algojo....
Masa pendudukan Jepang di Indonesia berakhir seiring dengan
dijatuhkannya bom atom di kota Nagasaki dan Hirosima oleh pasukan
Sekutu (Allied Forces) pada tahun 1945, yang kemudian menyebabkan
kerajaan Jepang menyerah tanpa syarat oleh pasukan sekutu.2.2
Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Pertanian Pada Masa Pasca
Kemerdekaan (Pemerintahan Soekarno, 1945-1966)Setelah Proklamasi
dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah negara
Indonesia dihadapkan pada persoalan masih kentalnya struktur
warisan kolonial, seperti masih beroperasinya perusahaan-perusahaan
asing multinasional raksasa di bidang perkebunan dan pertambangan
serta hancurnya tatanan mode produksi masyarakat
Indonesia.Pemerintah justru lebih melihat pada pembangunan sistem
pertanian daripada merubah sistem agraria yang ada. Hal ini dimulai
sejak tahun 1945 lewat program peningkatan produksi padi, yang
dilanjutkan lagi pada tahun 1947; dan baru terealisir pada tahun
1950 setelah situasinya stabil lewat pendirian Badan Pendidikan
Masyarakat Desa (BPMD) sebagai badan penyuluh pertanian. Namun,
karena keterbatasan dana, sistem penyuluhan tersebut tidak dapat
berjalan, yang berakibat pada kecilnya kenaikan produksi padi. Hal
tersebut kemudian memaksa pemerintah untuk mengimpor beras, dari
334.000 ton ditahun 1950 menjadi 800.000 ton ditahun
1959.Selanjutnya dimulailah Rencana Tiga Tahun Produksi Padi tahun
1959-1961 dengan target mencapai swasembada pangan pada tahun 1961.
Untuk itu kemudian dibentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi
(KOTOE) yang langsung diketuai oleh presiden Soekarno. Untuk
memperbaiki sarana pertanian, dibentuklah Komando Operasi Gerakan
Makmur (KOGM) mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa.
Ditingkat desa, dibentuk Pamong Tani Desa (PTD) yang bertugas
membantu kepala desa mencapai swasembada beras. Di tahun 1959 juga
dibentuk Badan Perusahaan Bahan Makanan dan Pembuka Tanah (BMPT)
yang bertugas meningkatkan penyediaan sarana produksi pertanian.
Badan ini memiliki dua anak perusahaan yakni,
padiSentradanMekatani. Padi Sentra bertugas mengadakan, menyalurkan
dan menyediakan sarana produksi seperti bibit unggul, pupuk,
obat-obatan; sementara Mekatani bertugas membuka lahan baru secara
mekanis terutama diluar pulau Jawa.Sejak tahun 1960-an mulai
diadakan inisiatif perubahan dari bawah, khususnya lewat keaktifan
dari kaum tani kecil dan buruh tani. Di tahun itu, dikeluarkan
beberapa Undang-Undang yang mengatur program pembaruan agraria,
yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mo. 5 tahun 1960 yang
mengatur tentang landreform, Undang-Undang no. 56 tahun 1960
tentang penetapan luas tanah pertanian dan Undang-Undang Perjanjian
Bagi Hasil (UUPBH) no. 2 tahun 1960 yang mengatur sistem bagi
hasil. Dengan ditetapkannya UUPA, maka sistem hukum kolonial yang
menyangkut hukum agraria seluruhnya dicabut, peraturan-peraturan
itu adalahAgrarische Wet (S. 1870-55), Domein-verklaring, Algemene
Domeinverlklaring, Koninklij Besluitserta buku II Kitab
Undang-undang Hukum Perdata khususnya mengenai bumi,air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali
ketentuan-ketentuanHypotheek.Padatahun 1963/1964 dicetuskanlah Swa
Sembada Bahan Makan (SSBM) dengan memperbaiki aspek perencanaan dan
pembagian kerja, yang kemudian berwujud dalam penyelenggaraan
pusat-pusat intensifikasi yang berfungsi juga sebagai pusat
bimbingan untuk Koperasi Produksi Pertanian (KOPERTA), yang
kemudian dikenal dengan nama DEMAS (Demonstrasi Massal). Program
ini dianggap berhasil karena hasilnya sangat baik, sehingga
arealnya diperluas 15 kali lipat pada bulan Juli 1965. Pada tanggal
10 Agustus 1965 nama DEMAS diganti dengan Bimbingan Massal (BIMAS)
dengan luas areal 150.000 hektar di Jawa dan diluar Jawa. Namun
September 1965 terjadi huru-hara G30S PKI yang menghancurkan
seluruh bangunan pertanian nasional yang coba ditata oleh
pemerintah Orde Lama. Hal tersebut ditandai dengan konflik politik
yang kuat antara militer khususnya Angkatan Darat, dengan gerakan
kiri Partai Komunis Indonesia (PKI). Meskipun pada awalnya Soekarno
mampu meredam terjadinya konfrontasi secara terbuka dari kedua
belak pihak, namun peristiwa G 30 S PKI memicu perubahan konstelasi
politik secara drastis. Yang kemudian akibatnya adalah:Pertama,
terkonsolidasinya kekuatan anti PKI yang dimotori oleh militer
serta partai-parta Islam.Kedua,gelombang demonstrasi terus-menerus,
dengan ujung tombaknya pada tiga tuntutan rakyat (Tritura) yang
isinya antara lain: Bubarkan PKI, Turunkan Harga dan Bubarkan
kabinet Dwikora 100 mentri.Ketiga,penghancuran PKI dan
organisasi-organisasi pendukungnya.
Naiknya Soeharto kepucuk pimpinan di Indonesia, menyebabkan
terjadinya pergeseran dalam arah pembangunan pertanian serta
agraria di Indonesia. Warisan-warisan kolonial yang sebelumnya coba
ditata ulang oleh Orde Lama, dihancur leburkan oleh kebijakan baru
Orde Baru yang sangat berorientasi ke barat-baratan serta
dikomuniskannya kebjiakan-kebijakan agraria yang pernah digagas
oleh Orde Baru Lama. Hal tersebut menandai kebijakan baru dengan
orientasi baru atau yang nantinya kemudian dikenal dengan kebijakan
Revolusi Hijau pada massa Orde Baru.2.3 Kebijakan-Kebijakan
Pembangunan Pertanian pada masa Orde Baru Sampai Reformasi
Perbedaan Pola Pertanian di Era Orde Baru dan Reformasi
Pertanian mulai timbul pada saat manusia mulai mengendalikan
pertumbuhan tanaman dan hewan, dengan mengaturnya sedemikian rupa
sehingga dapat memberikan keuntungan. Pada awalnya pertanian masih
bersifat primitif dengan hanya mengharapkan kondisi alam sebagai
faktor pendukung. Namun seiring berkembangnya zaman, pertanian
menjadi lebih berkembang ke arah modernisasi.
Pada pertanian yang berazaskan modern, manusia akan
mempergunakan kecerdasan otaknya untuk meningkatkan penguasaannya
akan semua faktor yang akan mendukung pertumbuhan dari tanaman dan
hewan. Semakin berjalannya waktu sistem pola pertanian dari masa ke
masa pun akan terus berkembang menjadi lebih baik untuk
menghasilkan hasil pertnian yang lebih baik pula. Seperti era orde
bru dan reformasi. Tentunya pada perubahan era pemerintahan, sistem
pola pertanian di Indoneia juga akan berubah.
Pada masa orde baru pembangunan pertanian diorientasikan kepada
pemenuhan kebutuhan pangan dalam negri, dan sistem agribisnis
dikembangkan secara simultan dan harmonis. Pada masa orde baru
untuk teknik pertanian biasa dilakukan di tanah datar sehingga
teknik ini disebut bertegal ( cara bertani di tanah kering).
Setelah itu di bersihkan dan kemudian di tanami oleh tanaman
penghasi bahan pangan. Jika pada zaman dahulu pertanian hanya
dilakukan secara sederhana hanya dengan mengharapkan dan berpangku
tangan pada kondisi alam namun di era orde baru hal tersebut telah
berkembang menjadi lebih kompleks dengan pengetahuan petani tentang
masalah pemupukan yang akan mendukung hasil dari produksi pertanian
tersebut yang akan meningkat.
Selain itu, juga diterapkan teknologi yang lebih modern untuk
kemajuan pertanian seperti pemberantasan hama pembibitan maupun
sistem irigasi yang mulai berkembang untuk mempermudah para petani
mengairi sawahnya. Bahkan sawah juga selain dugunakan untuk menanam
padi, juga dapat digunakan untuk menanam tanaman hortikultura.
Tidak hanya berhenti pada lahan datar yang digunakan untuk lahan
pertanian, lahan gambut pun mulai digunakan menjadi lahan pertanian
bagi para petani sebagai areal persawahan, selain itu juga
dikembangkn sitem reboisasi dan terassering sebagi bagian dari
teknologi modern pada masa orde baru.
Di era reformasi, dewasa ini tentunya sistem pola pembangunan
pertanian di Indonesia semakin berkembang dibanding era orde baru.
Para petani melanjutakan pembangunan era orde baru yang menggunakan
pembasmi hama, teknik pembibitan yang lebih ditingkatkn sehinnga
padi dapat menghasilkan panen yang lebih banyak dan lebih meningkat
pada kualitas hasil produksi.
Selain itu pola memanen yang dulunya dilakukan secara sendiri
kini sudah menggunakan mesin untuk mempercepat proses memanen dan
lahan dapat segera ditanami kembali. Dan semakin berkembangnya
teknologi pertanian di Indonesia, lahan-lahan yang sulit digunakan
untuk ditanami pun mulai dibuka menjadi areal tanam bagi tanaman
yang memberikan penghasilan bagi devisa negara, seperti halnya
penanaman di lahan yang tergenang maupun lahan yang tidak rata
ataupun berbukit.
Namun pada dasarnya penggunaan pembasmi hama dan pembibitan
untuk mencari bibit unggul serta lahan yang tidak biasa dibuka
untuk lahan pertanian biasanya akan menimbulkan permasalahan yang
akan menyulitkan bagi pertumbuhan tanaman tersebut
1. Kebijakan Pertanian di Era Orde Baru
a. REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
REPELITA adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun yang menjadi
kebijakan dari Presiden Soeharto pada masa Orde Barru untuk
meningkatkan pembangunan Indonesia dari segi apa saja, tetapi lebih
diutamakan pada pembangunan sektor pertanian.REPELITA sendiri
terdiri dari berberapa tahap yang kesemuanya difokuskan untuk
membangun sistem pertanian Indonesia dengan turut memajukan sektor
lain yang juga mendukung pembangunan sektor pertanian seperti
sektor industri dan teknologi.
b. Revolusi Hijau
Revolisi Hijau merupakan upaya untuk meningkatkan produksi
biji-bijian dari hasi penemuan ilmiahberupa benih unggul baru dari
beragam varietas gandum, padi dan jagung yang membuat hasi panen
komoditas tersebut meningkat di negara-negara berkembang.
Revolusi Hijau dipicu dari pertambahan penduduk yang pesat,
yakni bagaimana mengupayakan peningkatan hasil produksi pertanian.
Peningkatan jumlah penduduk harus diimbangi dengan peningkata
produksi pertanian. Perkembangan Revolusi Hijau yang sangat pesat
juga berpengaruh pada masyarakat Indonesia. Sebagian besar kondisi
sosial-ekonomi mayarakat Indonesia berciri agraris. Oleh karena itu
pembangunan pertanian menjadi sektor yang sangat penting dalam
upaya peningkatan pertumbuhan ekonmi Indonesia. Hal tersebut
didasari oleh:
Kebutuhan penduduk yang meningkat dengan pesat
Tingkat produksi pertanian yang masih sangat rendah
Produksi pertanian belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan
penduduk.
c. Pembangunan Irigasi dan Produksi Padi
Mengenai perkembangan luas lahan dan luas produksi padi yang
dihasilkan, terlihat bahwa sejak masa Orde Baru memegang
pemerintahan (1966) sampai dengan tahun 1987 luas lahan irigasi
melonjak hampir 2 kali lipat dengan laju sebesar 2,4% per tahun.
Luas kenaikan maksimum dicapai pada tahun 1987. tendensi ini
diikuti dengan melonjaknya jumlah produktifitas padi. Pada tahun
1987 produksi padi meningkat hingga 44 juta ton, naik 3 kali lipat
sejak tahun 1966. Tingkat produksi yang dicapai ini diperoleh
dengan naiknya intensitas tanam hingga mencapai rata-rata 1,8.
Mengenai kenaikan produksi persatuan luas, tercatat naik dari 2,4
ton/ha menjadi 4,5 ton/ha. Nilai ini bila diplotkan ke dalam
sejarah evolusi padi di negara-negara berkembang dengan Jepang
sebagai perbandingan, telah berada di fase keempat bersama-sama
dengan Taiwan. Walaupun demikian masih lebih rendah Korea dan
Jepang yang telah mencapai 6-7 ton/ha, tetapi jauh lebih tinggi
dari Philipina, Laos, Myanmar maupun Vietnam.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa lahan irigasi memberikan peranan
yang besar dalam mencapai swasembada pangan. Kira-kira 60-70% padi
diproduksi dari lahan beririgasi. Walaupun demikian, bila melihat
perkembangn penduduk, untuk terus mempertahankan swasembada pangan
masih perlu banyak inovasibaru. Perhitungan secara sederhana
mengenai luas lahan beririgasi terus meningkat seirama dengan
pertambahan penduduk. Padahal kalau melihat besarnya derajad
irigasi seperti telah diuraikan di atas, peluang mengembangkan
lahan irigasi secara horizontal, terutama di pulau-pulau yang
termasuk dalam grup pertama, nampaknya semakin sempit. Yang menjadi
persoalannya adalah bagaimana menyeimbangkan antar penyediaan
sumberdaya air dari alam dengan kebutuhan air khususnya untuk
memproduksi bahan pangan yang semakin menigkat itu tetapi tanpa
merusak kondisi hidrologinya sendiri.
d. BIMAS, INMAS, INSUS dan Panca Usaha Pertanian
Dalam rangka meningkatkan produk pertanian, pemerintah Orde Baru
melaksanakn program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang
dimulai sejak Pelita I dan Pelita-Pelita berikutnya. Pada waktu itu
dilaksanakan program Bimbingan Masal (BIMAS) yang kemudian berubah
menjadi Intensifikasi Masal (INMAS), Intensifikasi Khusus (INSUS)
dan Panca Usaha Pertanian. Dalam usaha meningkatkan produksi
pertanian padi, dilakukan penanaman bibit unggul, sepertu Varietas
Unggul Baru (VUB) atau High Yealding Varietas (HYV) sebagai hasil
penelitian International Rice Research Institute (IRRI).
2. Kebijakan Pertanian di Era Reformasi
a. SRI (System of Rice Intensification)
Perkembangan pdi SRI (System of Rice Intensification) yang
terkenal dengan motonya More Rice with Less Water atau hasil beras
meningkat dengan penggunaan air yang sedikit, sampai saat ini masih
mengalami kendala teknis dan non teknis di tingkat lapangan. Dengan
melihat keistimewaan sistem ini, terutama dari segi produktifitas
dan efisiensi pengairan ( yang identik dengan perluasan areal
irigasi), beberapa perbaikan sistem harus dilakukan agar
pengembangannya dapat dilaksanakan seluas-luasnya.Berikut adalah
beberapa keistimewaan sistem SRI bagi pengembangan budidaya padi
sawah:
SRI hanya membutuhkan benih yang jauh lebih sedikit, yaitu 5-10
kg per-hektar yang berbanding 40-60 kg padi per-hektar pada sistem
konvensional.
Produktifitas dengan sistem SRI telah terbukti secara signifikan
meningkat dengan B/C rato (perbandingan nilai hasil terhadap biaya)
yang lebih baik dibanding sistem konvesional. Hal ini jelas akan
meningkatkan pendaptan petani.
Sistem pengairan yang intermitten / terputus sampai kondisi
tanah kering meretak akan memperbaiki lingkungan mikro bagi tanah
sehingga secara pasti akan memperbaiki kondisi tanah, baik fisik,
kimia maupun biologi. Hal ini dapat dipercepat apabila pemupukannya
menggunakan pupuk organik. Beberapa artikel penelitian membuktikan
bahwa kandungan mikro organisme pada tanah yang ditanami padi SRI
mengalami peningkatan kualitas. Tentu saja harus diperhatikan pula
proses pengembalian serasah padi pada tanah asalnya.
Penggunaan air yang jauh lebih sedikit dibanding dengan sistem
konvensional akan memperbaiki efisiensi pengairan dan dengan
demikian memiliki potensi bagi perluasan areal irigasi.
Dengan demikian SRI sangat menunjang program ekstensifikasi
areal irigasi yang merupakan sumber utama ketahanan pangan
(terutama beras). Sampai saat ini, areal irigasi yang ada masih
banyak yang belum mampu mengairi padi 100% pada musim tanam kedua
(kemarau).
Namun demikian, ternyata pengembangan SRI di banyak areal
irigasi masih menghadapi beberapa kendala yang cukup mengganggu,
yaitu:
Metode penanaman dengan bibit muda dan hanya satu bibit pertitik
tanam dianggap masih merepotkan bagi petani. Hal ini terutama
dialami pada daerah-daerah yang kekurangan buruh tani. Biasanya
daerah seperti ini adalah daerah yang berada tidak jauh dari
perkotaan karena banyak buruh tani yang bekerja sambilan di kota
sebagai tukang atau buruh industri, atau juga di daerah yang
terpencil dimana jumlah penduduk masih kurang. Selain itu, banyak
pula daerah yang buruh taninya merupakan pendatang musiman yang
belum familier dengan SRI sehingga hasil tanamnya kurang baik. Hal
ini tentunya membutuhkan pembinaan yang lebih cermat.
Petani yang baru pertama kali melaksanakan SRI banyak yang
mengeluhkan pertumbuhan gulma yang jauh lebih banyak dibanding
dengan sistem konvensional. Hal ini dapat dimengerti karena
pengeringan akan mendorong benih gulma tumbuh dengan leluasa (pada
jenis gulma yang berkembang melalui biji atau umbi). Oleh karena
itu pengembangan SRI perlu disertai dengan pembinaan pengendalian
gulma yang baik (pada pelaksanaan demplot SRI sangat disarankan
utuk menggunakan lalandak dalam mengendalikan gulma).
SRI masih menyebakan kebingunan dalam sistem pembagian air
karena belum adanya panduan yang pasti mengenai hal ini. Dalam hal
perencanaan, operasional irigasi dengan SRI belum mempunyai angka
dasar hidrologi yang baku, sehingga para ahli hidrologi masih belum
dapat merencanakan sistem pembagian air yang ideal. Penelitian akan
hal ini sangat diperlukan guna mendapatkan angka koefisien yang
baku. Pembagian air irigasi dalam SRI juga sangat menuntut sistem
pertanaman serempak, terutama pada satu petak tersier yang sama.
Dilain pihak, sistem pertanaman serempak ini sampai sekarang belum
dapat dilaksanakan secara optimal sekalipun pada sistem
konvensional.
Selain SRI, sistem Jajar Legowo yang dikombinasikan dengan pupuk
organik dan juga padi Hibrida yang menggunakan sistem pengairan
konvensional yang juga memberikan hasil produksi yang relatif sama,
menjadi pesaing utama bagi pengembangan SRI.
Pada akhirnya, betatapapun banyaknya kelebihan yang dimiliki
SRI, beberapa penyesuaian budaya, kebijakan pembangunan, maupun
teknis, sangat diperlukan. Yang jelas, dengan kondisi lahan irigasi
yang ada di Indonesia, SRI masih sangat diharapkan dapat
dikembangkan secara luas terutama pada daerah irigasi yang
pemenuhan airnya terbatas seperti di wilayah-wilayah Timur
Indonesia.
b. Pembangunan Pertanian Lahan Beririgasi
Sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang
Irigasi, pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan melalui azas
partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan,
akuntabel, dan berkeadilan. Apa yang dimaksud dengan poin-poin
tersebut ? Inilah kira-kira yang dimaksudkan dengan kaidah
pengelolaan yang diharapkan dari peraturan tersebut :
Partisipatif ; sudah saatnya semua pihak, baik unsur pemerintah
maupun pemanfaat jaringan irigasi (petani / P3A) memiliki dan
mewujudkan azas inisiatif guna mengelola dan memelihara jaringan
irigasi demi kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Disini, pola
desentralisasi sangat diharapkan terutama pada areal-areal yang
merupakan kewenangan daerah (Baca Pasal 16, 17, dan 18 PP 20/2006).
Petani melalui P3A dan GP3A, diharapkan memiliki inisisatif swadaya
ataupun swakelola dalam melestarikan kedayagunaan jaringan irigasi,
sementara pemerintah sesuai daerah kewenangannya bertanggungjawab
untuk mendukung inisiatif yang muncul dari petani.
Terpadu ; keterpaduan yang dimaksud bukan hanya pada proses
pemeliharaan pelestarian jaringan, akan tetapi lebih diutamakan
pada pemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan
kesejahteraan petani lahan beririgasi yang pada akhirnya mewujudkan
ketahanan pangan yang solid. Disini, dituntut koordinasi dan
konsolidasi program antara 4 pemangku kepentingan pembangunan lahan
beririgasi, yaitu Petani (P3A), PU Pengairan, Dinas Pertanian
Tanaman Pangan, dan Bappeda sebagai motor pembangunan daerah.
Keterpaduan bukan hanya dari segi pemanfaatan, akan tetapi juga
dari segi pembiayaan operasional dan pemeliharaan.
Berwawasan lingkungan ; dimaksudkan sebagai pemenuhan azas
kelestarian pemanfaatan dan kegunaan. Oleh karenanya, disini
dituntut pelaksanaan program pemeliharaan yang baik dan terstruktur
serta dukungan program pelestarian sumber daya air itu sendiri yang
merupakan wewenang dan tanggung jawab Ditjen SDA dan Kehutanan.
Dari segi teknis pemanfaatan, Dinas Pertanian dituntut pula
melaksanakan sistem pertanian yang mendukung azas pelestarian
lingkungan hidup seperti menerapkan sistem pertanian terpadu,
integrasi tanaman dan ternak, metode budidaya padi organik (melalui
metode SRI atau Jajar Legowo), PHT, dan lain-lain.
Transparansi, akuntabel, dan berkeadilan ; poin ini merupakan
hal yang gampang-gampang susah untuk dilaksanakan. Tidak ada
kriteria yang jelas untuk memonitor realisasinya. Paling tidak kita
dapat mengharapkan partisipasi masyarakat petani untuk dapat
mengontrol ketiga poin tersebut. Dengan adanya peraturan ini,
petani melalui organisasi P3A / GP3A dapat melakukan aksi
pengawasan langsung atas proses dan pembiayaan operasi dan
pemeliharaan di wilayah kewenangannya. Azas ini mensyiratkan bahwa
proses pembangunan adalah milik masyarakat petani dan petani
mempunyai hak untuk menentukan arah pembangunan daerahnya dan
menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keadilan kebijakan yang
dilaksanakan. BAB IIIPENUTUP3.1 Kesimpulan
Pembangunan pertanian merupakan hal yang harus bagi setiap
negara untuk terus memperbaharui produktifitas hasil buminya yang
berupa tanaman, seperti tanamn pangan, tanaman hortikultura maupun
tanaman perkebunan untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi
bangsanya yang terus meningkan. Selain itu juga bisa menghasilkan
devisa yang cukup besar bagi negara.
Pada masa Orde Baru presiden Soeharto giat melakukan pembangunan
pertanian dengan melakukan beberapa kebijakan seperti REPELITA,
Revolusi Hijau, BIMAS, INMAS, INSUS, dan Panca Usaha Pertanian
untuk meningkatkan pembangunan pertanian khususnya dalam
peningkatana produktifitas tanaman pangna yang akhirnya mampu
mewujudkan Indonesia swasembada pangan
Kebijakan-kebijakan juga terus berlanjut pada masa Reformasi
hingga sekarang yang menghasilkan cara-cara yang lebih modern dan
tidak menyulitkan bagi para petani untuk memberikan hasil terbaik
dari sektor pertanian Indonesia seperti pembuatan areal irigasi
maupun penemuan bibit-bibit unggul yang menghasilkan hasil terbaik
dari sektor pertanian.
DAFTAR PUSTAKA
Pusposutardjo, Suprodjo dan Susanto, Sahid. 1992. Perspektif
dari Pengembangan Managemen Sumber Air dan Irigasi Untuk
Pembangunan Pertanian. Yogyakarta: Liberty (Hal 26-28)
Mosher, A.T. 1965. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. New
York: Franklin Book Programs.Inc ( Hal 13-17)
http://www.sinartani.com/agriwacana/-bimas-ke-inmas-1239601888.html
(17Januari 2011)
http://sukatani-banguntani.blogspot.com/2010/03/pembangunan-pertanian-lahan-beririgasi.html
(28 Maret 2010)
http://sukatani-banguntani.blogspot.com/2010/03/pembangunan-pertanian-lahan-beririgasi.html
(26 Maret 2010)
http://amiere.multiply.com/reviews/item/9 (31 Januari 2008)
4
