of 56/56
TUGAS AKHIR ANALISIS BIAYA OPERASIONAL PERJALANAN DINAS ANGGOTA KOMISI C DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH : SARAH ANNISA 172102048 Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan pada Program Diploma III PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2020 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

TUGAS AKHIR ANALISIS BIAYA OPERASIONAL PERJALANAN …

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TUGAS AKHIR ANALISIS BIAYA OPERASIONAL PERJALANAN …

OLEH :
Pendidikan pada Program Diploma III
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JUDUL : ANALISIS BIAYA OPERASIONAL
PERJALANAN DINAS ANGGOTA KOMISI
Tanggal ....................... 2020 DOSEN PEMBIMBING
Tanggal ....................... 2020 DOSEN PENGUJI
NIP. 19680501 199502 2 001
Tanggal ....................... 2020 KETUA PROGRAM STUDI
DIII AKUNTANSI
NIP. 19680501 199502 2 001
Tanggal ....................... 2020 DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
JUDUL TUGAS AKHIR : ANALISIS BIAYA OPERASIONAL
PERJALANAN DINAS ANGGOTA KOMISI
MEDAN, JUNI 2020
atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menuntaskan Tugas Akhir yang
berjudul „Analisis Biaya Operasional Perjalanan Dinas Anggota Komisi C
DPRD Provinsi Sumatera Utara’ sebagai syarat memperoleh gelar Ahli Madya
pada fakultas ekonomi dan bisnis universitas sumatera utara.
Tugas akhir ini ditujukan kepada seluruh pembacanya dan diharapkan dapat
memeberikan pengetahuan lebih terhadap perincian dana biaya operasional
perjalanan dinas anggota komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara. Tugas akhir
ini dirangkai sesuai dengan data primer dan sekunder yang mana penulis peroleh
setelah melakukan penelitian sederhana di kantor DPRD Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara.
Selama proses pengerjaan tugas akhir ini penulis mendapatkan bimbingan
yang beraneka ragam, arahan dan bantuan dari beberapa orang. Oleh karna itu
penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Ramli SE, MS, selaku Dekan fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sumatera Utara.
ii
2. Ibu Dra, Mutia Ismail MM, AK, CA, selaku Ketua Program Studi D3
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara dan
juga selaku Dosen Penguji saya.
3. Bapak Abdillah Arif Nasution, selaku Sekretaris Program Studi D3
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dan juga selaku
Dosen Pembimbing yang selalu memberikan saran-saran serta petunjuk
dan bimbingan kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sumatera Utara.
5. Terkhusus untuk kedua orangtua penulis, Bapak Amir Zuhdi dan Ibu
Chairani.
6. Kepada seluruh sahabat ku yang telah menemani perjalanan kuliah ku
selama 3 tahun ini, terkhusus kepada Ameliga Putri Wardhani, Wanda
Utari, Evi Rachmida, Achmad Yowanda, Ibnu Suranta Pinem, dan seluruh
teman – teman di kelas B yang tercinta.
Medan, Juni 2020
2.1 Sejarah Singkat..................................................................................7
2.3 Logo dan Makna................................................................................14
3.1 Definisi Biaya Operasional.................................................................27
3.2 Klasifikasi Biaya Operasional.............................................................29
3.4 Manfaat Data Biaya Operasional........................................................31
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan..........................................................................................45
4.2 Saran....................................................................................................46
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................47
3.1 Biaya-biaya Kunjungan Kerja Daerah...............................40
3.2 Biaya Tiket.........................................................................44
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Agar bisa memberikan kesejahteraan kepada seluruh anggotanya serta
pihak-pihak yang bersangkutan di dalamnya, setiap organisasi/instansi baik
swasta atau pun pemerintahan memiliki tujuan utama yang harus di capai. Untuk
mencapai tujuan tersebut maka organisasi harus memiliki cara untuk
mengefisiensi kegiatan operasionalnya. Kita dapat melihat apakah penggunaan
anggaran yang di berikan sudah efisien dan efektif untuk mencapai sasaran kerja
yang maksimal atau belum setelah mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan
untuk suatu kegiatan pada sebuah organisasi.
Dalam sebuah instansi pemerintahan tentu saja sangat berkaitan dengan
keuangan negara. Pengertian keuangan negara itu sendiri adalah `seluruh hak dan
kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang, juga segala hal baik berupa
barang maupun berupa harta yang dapat dijadikan kepunyaan negara berkaitan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.` Maka sangat penting bagi
instansi memiliki kontrol dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Terutama pada
kontrol pengeluaran yang lebih difokuskan pada kontrol internal dari masing-
masing instansi. Agar penerimaan dan pengeluaran selaras dengan anggaran yang
telah di tetapkan maka pengawasan perlu dilakukan.
Organisasi/instansi perlu merencanakan sesuatu yang matang mengenai
rincian biaya operasional agar pengeluaran yang tidak diinginkan dapat dicegah
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
kemunculannya serta dapat meningkatkan efektivitas, tak lupa diimbangi dengan
kontrol biaya yang baik yang berarti apa yang sudah direncanakan harus sinkron
dengan biaya yang dikeluarkan.
mengangkat judul “Analisis Biaya Operasional Perjalanan Dinas Anggota
Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara”.
Dengan di angkatnya judul ini di harapkan pihak instansi terkhusus
bagian nya dapat memperkuat sistem pengendalian biaya-biaya operasional yang
dapat mengevaluasi prestasi kerja serta mencegah kecurangan (fraud), apakah
peran pelaksananya sudah berlangsung dengan lancar dan teratur sehingga dapat
meraih tujuan yang direncanakan.
ditetapkan dalam Undang - Undang dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Setiap bagian mempunyai kegiatan operasional nya masing-masing. Perjalanan
dinas adalah salah satu kegiatan yang cukup sering dilakukan oleh anggota
pemerintahan baik pejabat pemerintahan, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap
instansi pemerintahan. Perjalanan dinas tentu memerlukan biaya-biaya
operasional yang ditanggung oleh negara juga.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
tulisan ini adalah :
anggota komisi C sepanjang tahun 2017 dan 2018 ?”
Tujuan dan Manfaat Penelitian
operasional perjalanan dinas komisi C sepanjang tahun 2017 dan 2018.
1.4 Manfaat penelitian :
operasional perjalanan dinas.
2. Bagi komisi c, dapat menjadi wadah penilaian keberhasilan dan
ketepatan dalam penggunaan anggaran biaya perjalanan dinas yang di
berikan serta mendapat pengarahan untuk kinerja yang lebih baik.
3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan bahan perbandingan penelitian
berikutnya.
Utara.
Tabel 1.1
NO. KEGIATAN
APRIL JUNI
1 Pengesahan penulisan Tugas
Tugas akhir ini dibagi menjadi empat bab, agar mendapatkan pemahaman
yang lebih mendalam dan sistematis serta tidak menimbulkan pemahaman yang
lain di setiap bab terdiri dari sub - sub bab yang bertepatan dengan
kepentingannya. Singkatnya isi pokok pembahasan setiap bab adalah sebagai
berikut :
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, jadwal kegiatan,
dan sistematika penelitian.
Pada bab ini penulis memaparkan mengenai deskripsi umum
instansi mencakup; sejarah singkat, visi, misi dan tujuan struktur
organisasi, job descriptikan, jaringan usaha, kinerja usaha dan
rencana kegiatan.
BAB III : ANALISIS BIAYA OPERASIONAL PERJALANAN DINAS
ANGGOTA KOMISI C DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Pada bab ini seluruh data yang diperoleh dari penelitian di komisi c
akan di analisis oleh penulis. Penelitian berlandaskan teori yang
diiringi evaluasi hasil analisis yang di hamparkan, yaitu tentang
pengertian Biaya Operasional, Klasifikasi Biaya Operasional,
Biaya Operasional dalam instansi pemerintah, Biaya, pengertian
Akuntansi Biaya, Biaya Operasional Perjalanan Dinas Komisi C
DPRD ProvSu, Analisis Biaya Operasional Perjalanan Dinas
Anggota Komisi C DPRD ProvSu.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Pada bab ini, setelah menganalisis data yang tersedia penulis
menyimpulkan hasil penelitian yang di dapat serta memberikan
saran yang dirasa perlu di sampaikan sebagai penyempurnaan di
masa yang akan datang bagi instansi yang bersangkutan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Lahirnya DPRD Provinsi Sumatera Utara
Menurut UU No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948 pertama
kalinya didirikan Provinsi Sumatera Utara, daerah ini menaungi Keresidenan
Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Utara.
Kemudian berdasarkan catatan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 19 Tahun 1973 menetapkan tertanggal 13
Agustus sebagai Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya menurut catatan
penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) Sumatera Utara
merupakan sebuah Provinsi dan daerah tata kelola tanggal 19 Agustus 1945.
Sebagaimana halnya di Pulau Jawa, tertanggal 12 April 1956 No 2 / MGS yang
kandungannya sinkron dengan Undang – Undang No 1 Tahun 1945 melalui
Maklumat Gubernur Sumatera Utara mengatur posisi Komite Nasional Daerah
yang perlahan - lahan didirikan.
Daerah didirikan di Provinsi dan Keresidenan, hingga kini Provinsi dan
Keresidenan itu menjadi kedaulatan. Dan seluruh wilayah - wilayah tersebut
mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat yang mengurus rumah tangganya sendiri.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
pemerintahan sehari – hari dan pimpinan daerah menjadi ketua juga merangkap
anggota, yang membentuk suatu Badan Eksekutif. Berlandaskan arahan tersebut,
anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Sumatera Utara sebanyak 100 orang yang
mewakilkan 100.000 masyarakat.
Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara menurut cabang administratif terbagi
menjadi cabang Provinsi dalam kongresnya pada tanggal 17 s/d 19 April 1946 di
Bukit Tinggi, yaitu :
Sumatera Timur dan Tapanuli.
Belitung, Lampung dan Palembang.
Jambi dan Riau.
dipimpin oleh Gubernur Muda yang beraksi sebagai pimpinan dari cabang
provinsi. Disebutkan bahwa pemerintah provinsi disinkronkan dengan
pemerintahan pusat, tertanggal 30 Agustus 1946 pemerintahan Sumatera Utara
dilaksanakan selaras dengan Maklumat Gubernur Sumatera Utara.
Dinyatakan dengan tegas bahwa Provinsi Sumatera Utara digerakkan oleh
Gubernur dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
8 Tahun 1974.
Sumatera Utara berasosiasi langsung dengan Pemerintah Pusat dan berada di
bawah naungan Menteri – Menteri.
tangganya masing – masing terus di lakukan oleh Kepemimpinan Gubernur Muda
di setiap cabang Provinsi, hingga provinsi Sumatera Utara seakan - akan terdiri
dari 3 Provinsi.
No 10/ 1948 tentang pemisahan Sumatera menjadi 3 Provinsi, yaitu :
1. Provinsi Sumatera Utara
2. Provinsi sumatera Selatan
3. Provinsi Sumatera Tengah
Pertama kalinya dipilih anggota DPRD Tingkat I Sumatera Utara Pada tanggal 13
Desember 1948 yang berlokasi di Tapak Tuan, pesertanya berasal dari masing –
masing cabang Provinsi terdahulu.
terpisah dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli.
Peraturan Pemerintah No 42/1948 sebagai pengganti Undang – Undang
No. 10/1974 tertanggal 15 April 1948, mengenai penunjukan Komisariat
Pemerintahan Pusat di Sumatera yang sebelumnya sudah terlaksana, oleh karna
itu komisariat tersebut melaksanakan kewajiban Gubernur Sumatera sehingga
kewajiban – kewajiban itu tersampaikan kepada eksekutifnya. Mr. Teuku M
Hasan memimpin Komisariat Pusat di Sumatera yang bertempat di Bukit Tinggi.
Profil DPRD Provinsi Sumatera Utara
Organisasi perwakilan rakyat daerah yang mempunyai posisi sebagai
bagian pelaksana Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (disingkat
DPRD Sumut). DPRD Sumut dipimpin oleh 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang
bersumber dari partai politik yang mendapat kuantitas suara serta kursi paling
banyak. Anggota saat ini adalah berdasarkan pemilihan umum tahun 2019.
Pelantikannya dilakukan tanggal 16 September 2019 oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Medan, Cicut Setyarso, yang bertempat di Gedung Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Utara. Struktur keanggotaan DPRD Sumut periode 2019-2024
yaitu sebanyak 11 partai politik dan PDI Perjuangan merupakan partai politik
yang memiliki kuantitas kursi tertinggi yaitu sebanyak 19 kursi diikuti oleh
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
11
Golkar dan Gerindra yang masing – masing mendapat 15 kursi. Saat pemilihan
umum tahun 2014, DPRD Sumut memposisikan wakilnya sebanyak 100 orang
yang berada di sembilan fraksi, dengan mayoritas perolehan suara didapat oleh
Partai Golkar.
Jenis : Unikameral
Tahap pertama : 16 September 2019
Lokasi Kongres : Jalan Imam Bonjol No. 5, Medan 20212, Sumatera Utara,
Indonesia
Wakil Ketua I : Harun Mustafa ( Sejak 28 Oktober 2019)
Wakil Ketua II : Yasyir Ridho ( Sejak 28 Oktober 2019)
Wakil Ketua III : Rahmansyah Sibarani ( Sejak 28 Oktober 2019)
Wakil Ketua IV : Salman Alfarisi ( Sejak 28 Oktober 2019)
Komposisi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Hanura (6), Partai Demokrat (9)
Pemilihan
2.2. Fungsi, Visi dan Misi DPRD Sumut
Fungsi
1. Legislasi, berhubungan terhadap penyusunan peraturan daerah
2. Anggaran, otoritas terhadap perihal anggaran daerah (APBD)
3. Pengawasan, otoritas mengawasi pemberlakuan peraturan daerah serta
peraturan lainnya juga kebijakan pemerintah daerah.
Visi dan Misi
Misi
karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup,
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata
pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam
Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola
pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang
berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam
Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas,
kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang
Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi,
dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang
Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang
bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan,
dan beradab.
Sesuai Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan juga Prioritas Pembangunan yang
difokuskan kepada :
pekerjaan.
3. Kenaikan dalam hal pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan
berwawasan ekosistem.
berkualitas.
5. Kenaikan dalam hal mengupayakan daya saing dari sektor agraris dan
pariwisata.
Elemen : Terdiri dari perisai berbentuk jantung, padi dan
kapas, pelabuhan, pabrik dan bukit barisan berpucuk lima. Di tengah perisai
terdapat gambar seorang petani yang menanam padi, dikelilingi sawit, karet, ikan,
daun tembakau.
Arti Lambang : Perisai yang digantung dengan rantai pada kepalan tangan
berarti gairah dalam mewujudkan impian rakyat Sumatra utara. Tujuh belas
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
15
kuntum kapas dan empat puluh lima butir padi merupakan simbol yang bermakna
hari kemerdekaan RI. Bukit Barisan mempunyai arti susunan kemasyarakatan
yang luhur, bergelora kesatuan serta gotong-royong.
2.4. Struktur Organisasi
Gambar 2.2. Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Sumut
2.5. Job Description
1. Sekretaris Dewan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
memanggul pelaksanaan kewajiban dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
juga menyediakan dan mengkoordinasikan para pekerja yang dibutuhkan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaras dengan kemampuan dan kebutuhan.
Sekretaris Dewan mengadakan fungsi sebagai berikut dalam melakukan
kewajiban tersebut :
c) Pemenuhan dan pengorganisasian Pekerja yang dibutuhkan seluruh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
tugas dan sebagainya :
2. Bagian Umum
umum. Bidang yang menjadi tanggung jawab bagian umum antara lain,
perlengkapan dan pendistribusian, ketatausahaan, juga rumah tangga dan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
perawatan. Dalam pelaksanaan tugas di bidang – bidang tersebut, Bagian Umum
mengadakankan fungsi :
a. Pengadaaan administrasi perihal masalah tata usaha dan rumah tangga DPRD
Provinsi Sumatera Utara.
c. Pengadaan pengurusan barang dan jasa agar sesuai dengan standar.
d. Pengadaan pendistribusian serta pemaparan berkas pengurusan benda
inventaris.
e. Pengadaan barang habis pakai dan manufaktur kebutuhan barang dan jasa.
f. Pengadaan penelitian berkas untuk menyempurnakan dan menyusun kebijakan
perihal tata usaha dan rumah tangga.
g. Pengadaan pemberian fasilitas radas rapat untuk DPRD begitupun Sekwan.
h. Pengadaan pengolahan barang habis pakai sesuai peraturan yang berlaku.
3. Bagian Persidangan dan Risalah
Untuk menolong Sekretaris Dewan perihal menjalankankan segala tugas di
bidang pelaksanaan persidangan dan rapat - rapat Dewan ditugaskan kepada
bagian Persidangan dan Risalah. Bagian Persidangan dan Risalah
menyelenggarakan fungsi untuk menjalankan kewajiban yang disebutkan di atas :
a) Penyelenggaraan tinjauan berkas sebagai bentuk akhir pengerjaan dan
perumusan aturan - aturan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
c) Penyelenggaran penyusunan risalah.
Ketua Fraksi.
Ketua Komisi DPRD.
perangkat anggota Dewan lainnya.
acara dan note ringkas risalah rapat-rapat dan pengamatan DPRD.
4. Bagian Keuangan
dan inventarisasi DPRD besarta Sekretariat DPRD Provsu. Agar dapat melakukan
kewajiban yang telah di sebutkan di atas, bagian keuangan melaksanakan fungsi:
a. Pelaksanaan, penyelesaian dan pembuatan lisensi serta standar pengolahan
budgeting, realisasi anggaran dan pembukuan juga dilakukan pengecekan
keakuratannya.
revisi APBD DPRD juga Sekretaris DPRD.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
d. Pelaksanaan perlakuan kelola data keuangan DPRD dan Sekretaris DPRD.
e. Pelaksanaan kewajiban lain yang telah ditugaskan oleh Sekretaris DPRD
selaras dengan kewajiban utama dan fungsi juga bertanggung jawab atas
perkerjaan - pekerjaannya kepada Sekretaris DPRD
f. Pelaksanaan dalam pemberian kritik dan saran kepada Sekretaris DPRD
yang cocok dengan jurusan tugasnya.
Kepala Bagian Keuangan juga memiliki keterangan mengenai tugas dan fungsi
yang telah di sebutkan di atas, antara lain :
1. Penyelenggarakan kelola keuangan DPRD dan Sekretaris DPRD.
2. Penyelenggarakan rencana pembuatan anggaran DPRD dan Sekretaris
DPRD.
realisasi pemasukan ataupun pengeluaran.
Bagian Hukum dan Perundang-undangan bertugas untuk menolong
Sekretaris Dewan dalam pelaksanakan pekerjaan pemerintahan dibidang
intervensi hukum dan perundang - undangan yang berhubungan dengan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
diatas, Bagian Hukum dan Perundang-undangan melaksanakan sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan fasilitas serta mengkoordinasi hukum materi
perundang – undangan.
produk hukum dan perundang-undangan.
daerah) dan pengesahannya.
serta penilaian hukum dan perundang-undangan yang sehubungan dengan
kewajiban Dewan.
undangan sehubungan dengan tugas dewan.
f. Menyelenggarakan penyediaan berkas berupa peraturan perundang –
undangan agar dapat melancarkan tugas para pimpinan.
6. Bagian Informasi dan Protokol
Membantu Sekretaris Dewan perihal mengerjakan tugas pemerintah di
bagian informasi, menyelenggarakan masalah aturan jalinan antar instansi dan
intervensi masyarakat juga pendapatnya merupakan tugas bagian Informasi dan
Protokol. Dalam pelaksanaan tugas seperti yang dijelaskan diatas, Bagian
Informasi dan Protokol melaksanakan fungsi :
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
standarnya.
informasi.
kebijakan yang berlaku.
Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan, standar dan
kebijakan yang berlaku.
disesuaikan dengan bagiannya.
Sekretaris Dewan disesuaikan dengan bagiannya.
g. Menyelenggarakan melaporkan jalannya tugas kepada Sekretaris Dewan
dengan standar yang sesuai.
Dewan dengan standar yang sesuai
.
2.6. Jaringan Usaha Kegiatan
DPR SUMUT sesuai sub administratif terbagi dalam sub provinsi, antara lain :
1. Sub Provinsi Sumatera Selatan meliputi Keresidenan Bangka, Belitung,
Palembang dan Lampung.
Riau dan Jambi.
3. Sub Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Tapanuli
dan Sumatera Timur.
2.7 Kinerja Usaha Terkini
Butuh waktu bagi setiap instansi yang memiliki visi dan misi dalam
menjalankan aktivitasnya agar dapat mencapai tujuan instansi, sama halnya
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terus berupaya agar
maksud sebagai perwakilan dari rakyat bisa tercapai. Tentunya dalam
mewujudkannya tidaak mudah, sangat membutuhkan kerja keras yang besar,
kedisiplinan, dan loyalitas selama bekerja.
Tentunya dibutuhkan usaha yang besar dan kinerja yang tepat dan bermutu
untuk mendapat hasil yang terbaik. Maka progres usaha terbaru instansi yang
telah berjalan di bagian Sekretariat DPRD Provsu adalah Meningkatkan
Pendapatan Daerah, Meningkatkan Penataan Pengelolaan barang milik Daerah,
Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Provinsi Sumatera Utara, Melihat sampai
mana visi dan misi sudah berhasil dicapai. Berdasarkan visi dan misi DPRD
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
23
Provsu, perumusan strategi DPRD Provsu juga sebagai wadah agar bisa dengan
benar – benar mengetahui yang harus dilakukan seluruh anggota organisasi DPRD
Provsu yaitu dengan menimbang segenap sumber daya yang ada. Kegiatan yang
dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provsu adalah Menyusun Laporan Keuangan
yang Berkualitas, Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah, Meningkatnya
Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah.
2.8. Rencana Kegiatan
1. Menyediakan jasa surat menyurat.
2. Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya utilitas.
3. Menyediakan jasabarang habis pakai dan peralatan kantor.
4. Menyediakan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS.
5. Menyediakan jasa jaminan barang milik daerah.
6. Menyediakan jasa perizinan kepemilikan mobil dinas.
7. Menyediakan jasa kebersihan kantor.
8. Menyediakan jasa reparasi perangkat kerja.
9. Menyediakan ATK (Alat Tulis Kantor).
10. Menyediakan barang cetakan dan penggandaan.
11. Menyediakan komponen instalasi listrik/pencahayaan gedung kantor.
12. Menyediakan peralatan rumah tangga.
13. Menyediakan buku/koran dan peraturan perundang-undangan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
15. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
16. Menyediakan satuan pengamanan.
18. Menyediakan jasa mengkaji laporan.
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Penyediaan mobil dinas.
3. Penyediaan peralatan bangunan kantor.
4. Perawatan teratur rumah jabatan.
5. Perawatan teratur gedung kantor.
6. Perawatan teratur kendaraan dinas/operasional.
7. Perawatan teratur perlengkapan gedung kantor.
8. Perawatan teratur peralatan bangunan kantor.
9. Reparasi sedang / berat bangunan kantor.
C. Program Peningkatan Pelaksanaan Anggaran Daerah
1. Fasilitas PPKK dalam Pelaksanaan Anggaran Daerah
2. Pengendalian Anggaran Daerah
4. Optimalisasi Dana Proyek Pemerintah Daerah Desentralisasi
(P2D2)
6. Sosialisasi Penganggaran Dan Pemanfaatan APBD
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
2. Penataan RKA, DPA, APBD dan LPH
3. Penataan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, TAPKIN,
RENJA, RKPD, LPPD, LKPJ SKPD
E. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Penulisan agenda peraturan mengenai pertanggung jawaban realisasi
APBD
3. Penggalakan dan perluasan sumber - sumber pendapatan daerah
4. Penyusunan Regulasi mengenai Pajak dan Retribusi Daerah
5. Penggalakan Penerimaan PBB
7. Penyusunan Rencana Kebutuhan Dan Rencana Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
9. Pengelolaan Simda Pendapatan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
12. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Triwulan
13. Penyediaan Jasa Administrasi Pajak Dan Retribusi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
ANGGOTA KOMISI C DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
3.1 Definisi Biaya Operasional
Memulai menjalankan kegiatan bisnis akan lebih baik jika dapat mengerti dan
mau lebih mempelajari bagian terpenting dalam bisnis merupakan salah satu hal
yang perlu dilakukan. Bagian terpenting tersebut yaitu biaya yang di perlukan
dalam bisnis agar dapat berlangsung optimal, biaya yang dimaksud adalah biaya
operasional.
Menurut Warren, Reeve dan Fess (2005:45) “Beban yaitu keseluruhan harta
yang dikeluarkan atau jasa yang di pergunakan di dalam tahap - tahap
mendapatkan revenue sedang biaya yaitu kas keluar (kewajiban pembayaran kas
di waktu yang akan datang) dengan maksud mendapatkan revenue”.
Menurut Erlina (2002:1) “Biaya yaitu jumlah pengeluaran ekonomis yang
dikorbankan dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa sedang arti Beban
adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan ataupun dikeluarkan supaya dapat
terealisasi hasilnya, selain menghasilkan barang dan jasa ataupun proses produksi.
Berkaitan juga dengan pendapatan pada tahun yang berjalan.”
Dari beberapa pengertian biaya tersebut bisa kita ambil kesimpulan
bahwasannya biaya adalah seluruh jumlah pengeluaran ekonomis yang mesti
dikeluarkan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Dari pengertian tersebut
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
28
dapat kita ketahui seberapa penting biaya dalam kegiatan bisnis agar terus berjalan
optimal. Sama halnya dengan anggota komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara
baru dapat menjalankan aktivitasnya setelah mengeluarkan biaya sebelumnya,
yang mana harus dilakukan pengorbanan ekonomis agar tujuan dapat tercapai
sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.
Singkatnya, seluruh biaya yang berkaitan selama menjalankan dan
mengoperasikan bisnis adalah biaya operasional itu sendiri. Biaya ini seringkali
juga disebut sebagai biaya untuk mengoperasikan alat, mesin ataupun peralatan.
Dikarenakan biasanya biaya ini dikeluarkan untuk kegiatan bisnis sehari – hari,
jadi biaya ini merupakan sumber daya dalam mempertahankan jalannya bisnis.
Tentu biaya-biaya operasional ini juga ada dalam laporan laba rugi.
Ada dua jenis organisasi/perusahaan yaitu:
1. Perusahaan Laba merupakan bentuk perusahaan yang mempunyai tujuan
agar dapat menghasilkan keuntungan melalui operasi nya dan hanyalah
mengutamakan kepentingan pribadi perusahaan, tidak untuk kepentingan
pihak lain.
2. Perusahaan Nirlaba adalah bentuk perusahaan yang memiliki tujuan utama
menyokong satu topik publik untuk suatu tujuan yang tidak profitable.
Tidak ada keinginan dan tujuan menghasilkan laba ( moneter ). Contohnya
yaitu rumah ibadah, rumah sakit, sekolah negeri, organisasi politis, serta
beberapa para petugas pemerintah.
karna menggunakan uang masuk untuk mencapai tujuannya tidak untuk mencari
laba. Jadi analisis biaya – biaya perjalanan dinas Komisi C juga bukan untuk
memperhitungkan laba tetapi untuk melihat bagaimana penyaluran anggaran yang
telah di sediakan pemerintah apakah mencapai tujuan dan sebagai bahan
pertimbangan di periode selanjutnya.
3.2 Klasifikasi Biaya Operasional
Merupakan suatu langkah menggolongkan biaya secara terstruktur terhadap
semua bagian – bagian yang terdapat di dalam kelompok biaya. Menurut Suryono
dalam bukunya “Akuntansi Biaya” (2001:250) Pengklasifikasian biaya
operasional yaitu antara lain :
1. Biaya Produksi
produksi barang dan jasa. Contoh biaya yang merupakan biaya produksi
yaitu biaya materil, biaya oeverhead dan biaya langsung.
2. Biaya Administrasi Umum
dengan kegunaan tata usaha. Biaya yang masuk ke dalam golongan
biaya ini yaitu biaya listrik air telpon, biaya gaji, biaya perlengkapan
kantor, biaya perbaikan kantor dan lain – lain.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
30
b. Kategori biaya menurut benda ataupun pusat biaya yang di keluakan.
1. Biaya Langsung
tak dapat dijelaskan terhadap benda ataupun pusat biaya yang keluar.
2. Biaya Tidak Langsung
3.3 Biaya Operasional dalam instansi pemerintahan
Demi kelangsungan aktivitas operasi dalam sebuah perusahaaan/instansi,
perusahaan harus mengetahui mengenai biaya operasional yang merupakan bagian
terpenting. Perencanaan dan pengawasan biaya operasional yang dilakukan
supaya instansi/perusahaan bisa mengolah sumber daya yang sudah ada dengan
lebih efektif dan efisien. Contohnya, untuk bagian pengawasan penyediaan barang
habis pakai dan peralatan kantor perlu ditangani secara konvensional supaya tidak
terjadi pemborosan layaknya pembelian yang berlebihan. Dan juga pada kali ini
biaya perjalanan dinas merupakan salah satu biaya operasional yang paling liquid
bagi anggota Komisi C DPRD ProvSU. Setiap pimpinan sub bagian perlu
mencapai tujuan utamanya yaitu mendapatkan umpan maju pada tiap bagian yang
dipimpinnya, hal tersebut dapat dilakukan apabila melakukan upaya perencanaan
yang tepat sejak awal. Begitu juga dengan Komisi C DPRD ProvSU yang harus
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
31
melakukan upaya perencanaan sejak awal dengan tepat dan jelas agar seluruh
pimpinan bagian dapat memperkirakan hal apa yang mesti dikerjakan selanjutnya.
3.4 Manfaat Data Biaya Operasional
Beban biaya yang diakumulasikan selaras dengan yang dikelompokkan dan
digolongkan sesuai dengan yang diinginkan, selanjutnya dipertunjukkan dan
dievaluasi, sehingga menjadi sangat berguna bagi manajemen untuk bermacam
tujuan. Data beban biaya itu berkaitan dengan masa lampau, sekarang dan masa
depan.
Salah satu informasi yang dimanfaatkan manajemen perihal menyusun
perencanaan yang pada kali ini dalam hal budjet/anggaran adalah Informasi
yang didapatkan dari akuntansi biaya. Dalam tahap pendataan tersebut sampai
informasi biaya bisa digunakan sebagai bentuk pengawasan kegiatan
perusahaan.
Lewat pengetahuan mengenai informasi biaya dan kapasitas penjualan di masa
lampau, bisa dilakukan untuk satu tahun yang dikehendaki penentuan harga
jual yang lebih menguntungkan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Perhitungan laba rugi periodik suatu organisasi diperkirakan secara tepat dan
jelas dengan mencocokkan (match) antara pendapatan dengan biaya - biaya
yang dikeluarkan “expired” pada suatu dasar perkiraan yang persis dan
selaras.
akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban yaitu teknik
akuntansi yang di rangkai seperti seharusnya hingga penyerahan dan
pelaporan biaya pendapatan selaras dengan bagian yang bertanggungjawab
pada perusahaan.
keputusan.
pembiayaan besar, antara lain :
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
dan penjualan disebut sebagai Biaya Tetap. Biaya tetap wajib selalu
dibayarkan, tanpa memperhatikan aktivitas dan performa perusahaan. Yang
termasuk kedalam biaya tetap adalah gaji untuk karyawan, pembayaran sewa,
asuransi dan non – produksi.
Biaya variabel mencakup biaya - biaya yang tidak tetap, tergantung pada
aktivitas produksi yang dilakukan. Tidak seperti biaya tetap yang tidak
berubah dan tidak dapat dipengaruhi oleh biaya lain, biaya variabel akan naik
seiring dengan meningkatkan produksi. Jika produksi mengalami penurunan,
maka biaya variabel juga ikut turun. Contohnya termasuk bahan baku dan
biaya pengiriman.
Sementara menurut Carter (2009:68) ada tambahan biaya lagi, biaya tersebut
adalah:
karakter dari biaya tetap ataupun biaya variabel. Contohnya mencakup biaya
air, bensin, gas dan listrik, bahan habis pakai, pelestarian, juga tenaga kerja
tak langsung, pajak, dana pensiun, dan yang lainnya.
Menurut waktu persiapannya biaya terbagi 2, yaitu :
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
34
a. Biaya yang di tentukan setelah adanya bukti dinamakan historical atau
actual cost.
b. Biaya yang dirangkai menurut analisa yang di harapkan dapat terjadi
disebut Predetermined cost. Biaya tersebut yang menjadi pembanding
dengan actual cost.
Dalam menganalisis biaya operasional kita juga perlu memahami apa itu
akuntansi biaya.
akuntansi yang khusus untuk menelaah bagaimana cara ataupun tahapan yang
digunakan dalam pencatatan, pengukuran, sampai pelaporan data tentang biaya-
biaya yang terpakai sepanjang proses produksi.”
Kholmi dan Yuninsih ( 2009 ) “Akuntansi biaya adalah prosedur pencarian,
penyalinan, pengalokasian, beserta pelaporan juga diikuti evaluasi mengenai
bermacam jenis biaya - biaya yang berhubungan dengan kegiatan produksi suatu
organisasi/perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa.”
Datar, Foster, dan Horngren ( 2005 ) “Akuntansi biaya adalah suatu
pengetahuan untuk mengetahui mengenai pemberian informasi yang diperlukan
oleh akuntansi keuangan dan menajemen didalam organisasi/perusahaan. Dengan
hadirnya akuntansi biaya yang bisa mengukur dan melaporkan data - data yang
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
berhubungan dengan keuangan dan non keuangan, berhubungan pada biaya yang
didapat beserta pembergunaan dari sumber daya suatu perusahaan.”
Rayburn ( 1999 ) “Akuntansi biaya merupakan ilmu yang bermaksud untuk
pengidentifikasian, pengukuran, pelaporan, dan analisis semua bagian biaya yang
berupa biaya langsung maupun tak langsung yang terkait pada tahapan produksi
dan pemasaran barang atau jasa yang diproduksi pada suatu
organisassi/perusahaan.”
Berdasarkan pengertian – pengertian tersebut, penulis mengambil pengertian
yaitu “Akuntansi biaya adalah suatu ilmu yang menganalisis segala unsur biaya
yaitu seperti proses mentatat, mengukur, dan melaporkan hasilnya yang berkaitan
dengan aktivitas perusahaan.”
tujuan yang tepat dengan maksud agar mencapai tujuan yang dimaksud
perusahaan perlu mempersiapkan suatu program yang merupakan bentuk upaya
perusahaan. Serta dalam hal pembuatan strategi yang dibuat selama jangka waktu
panjang dan jangka waktu pendek. Jika tidak ada perencanaan yang baik, besar
kemungkinan perusahaan gagal untuk mencapai tujuannya. Menurut Nafarin
(2000 : 3) definisi Perencanaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan menurut
kenyataan dan perasumsian tentang gambaran mengenai aktivitas yang dilakukan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
36
di masa depan dalam meraih tujuan yang diinginkan. Menurut L Draff (2002 : 9)
mengartikan Perencanaan adalah penetapan objek sebagai panduan pencapaian
perusahaan di waktu yang akan datang serta pemberian tugas dan alokasi sumber
daya yang dibutuhkan agar dapat mencapai objek perusahaan tersebut.
Berdasarkan pengertian - pengertian tersebut penulis mengambil
kesimpulan yaitu perencanaan adalah penentuan salah satu cara bekerja sebelum
pekerjaan tersebut dilakukan yang dimaksud adalah membuat suatu program kerja
sebelum pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam arti lain perencanaan yaitu ketika
setiap orang perlu berfikir dahulu mengenai hal yang akan dilakukannya untuk
mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukannya, hingga tujuan yang telah
di tetapkan diharap akan tercapai dengan lebih efisien dan efektif.
Perencanaan biaya operasional disebut sebagai sekumpulan ketetapan -
ketetapan yang berisi hal – hal yang berkaitan dengan biaya operasional di
kemudian hari. Agar dapat membuat keputusan yang lebih baik mengalami
peningkatan dibuat tujuan perencanaan biaya operasional untuk memantau prokja
- prokja juga penentuan – penentuan biaya operasional saat ini dan di masa
depan.
1. Menolong manajemen dalam penyesuain diri terhadap transformasi
lingkup perusahaan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
3. Menolong manajer untuk mengerti seluruh gambaran operasi dengan jelas.
4. Menolong pemberian tanggung jawab dengan baik.
5. Mengajarkan beberapa perintah selama operasi.
6. Mempermudah selama melakukan kerja sama antar perusahaan.
7. Mengarahkan tujuan secara khusus, membuat rinciannya dan mudah
dimengerti.
3.8 Pengawasan Biaya Operasional
dilakukan dengan program kerjanya atau perencanaannya, serta memperbaiki jika
terjadi kesalahan dan penyelewengan yang bisa merugikan perusahaan. Baik
buruknya pengawasan dari suatu perencanaan dapat dilihat dengan melakukan
pengawasan tersebut, karena pengawasan sangat berkaitan dengan perencanaan
yaitu perencanaan dapat dinilai setelah melakukan pengawasan.
Definisi pengawasan sendiri menurut Terry (2000 : 10) Adalah
pengukuran proses yang dijalankan dengan tujuannya, menemukan penyebab -
penyebab penyelewengan serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Penggunaan
pengawasan dapat di realisasikan dengan pengukuran dan perbaikan proses dan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
dengan realisasi yang terjadi. Terdapat 2 (dua) orientasi pengawasan biaya, yaitu:
1. Pengawasan biaya operasional. Ditujukan sebagai pengawasan aktivitas
operasi perusahaan, pengawasan seluruh dana yang keluar dari
pemrosesan barang dan jasa hingga barang tersebut laku.
2. Pengawasan akuntansi. Yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan
aturan dan metode, juga pencatatan dengan pengamanan aktiva perusahaan
yang dapat dipercaya catatan keuangannya.
Pimpinan perusahaan melakukan pengawasan biaya operasional dengan
melihat aktivitas operasionalnya. Seiring dengan perkembangan perusahaan ketika
objek akan tercapai, pengawasan biaya harus ditiadakan lagi karena hal tersebut
adalah pemborosan. Dengan demikian pengawasan biaya harus di imbangi dengan
pengawasan akuntansi.
metode akuntansi dan pencatatannya. Dikarenakan objek barang ditujukan kepada
penggolongan biaya, hingga lebih besar perhatian ditujukan ke proses mencatat
yang akan memberikan tanggung jawab biaya – biaya dan arah produksi, juga
laporan ringkas mengenai hal yang berhubungan dengan pengawasan dan
pelaporan statistik agar dapat diketahui kemajuan pihak yang bertanggung jawab
terhadap biaya, apakah telah melakukan tugas sesuai dengan peraturan dan
kebijakan perusahaan atau tidak.
3.9 Biaya Operasional Perjalanan Dinas Komisi C DPRD Provinsi Sumatera
Utara
biaya menurut waktu persiapannya. Anggota Komisi C DPRD ProvSU berpegang
kepada PerGub (Peraturan Gubernur) dalam melaksanakan perjalanan dinas nya.
Biaya perjalanan dinas yang termasuk adalah :
1. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas)
2. Uang tiket
3. Uang Akomodasi/Penginapan
4. Uang Transportasi
Tidak ada perhitungan khusus dalam pencatatan biaya operasional di
komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara. Segala biaya – biaya perjalanan dinas
di rekap oleh komisi lalu di serahkan ke bendahara DPRD Provinsi Sumatera
Utara.
Akuntan biaya bisa menggunakan dana yang sudah di tetapkan yang
disebut sebagai biaya standart untuk membantu dalam hal pengendalian biaya.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Tahun 2017-2018
1 Feb-17 Tebing Tinggi ~ 61.440.000 45.600.000 5.700.000 112.790.000
2 Tj. Balai 31.860.000 77.120.000 54.400.000 7.350.000 170.730.000
3 Sibolangit ~ 58.440.000 43.200.000 5.500.000 107.140.000
4 Mar-17 P. Siantar 8.600.000 25.760.000 17.600.000 4.500.000 56.460.000
5 Simalungun 45.000.000 75.520.000 54.400.000 6.600.000 181.520.000
6 Apr-17 Madina 32.100.000 71.120.000 50.400.000 9.450.000 163.070.000
7 Sibolga 20.400.000 51.840.000 36.000.000 2.000.000 127.553.300
8 Mei-17 Samosir 20.070.000 47.400.000 28.800.000 4.200.000 100.470.000
9 Jul-17 Simalungun 59.700.000 57.640.000 41.600.000 4.800.000 163.740.000
10 Okt-17 Asahan 30.600.000 74.840.000 54.400.000 7.000.000 166.840.000
11 Brastagi 79.200.000 63.280.000 41.600.000 5.700.000 189.780.000
12 Nov-17 Tebing Tinggi 29.010.000 68.440.000 51.200.000 5.000.000 153.650.000
13 Des-17 Simalungun 81.900.000 69.640.000 51.200.000 5.700.000 208.440.000
14 Batubara 12.600.000 32.130.000 21.600.000 4.200.000 67.870.000
15 Jan-18 Karo & D. Serdang 33.210.000 76.440.000 57.600.000 5.250.000 172.500.000
16 Siantar 33.210.000 77.640.000 57.600.000 6.300.000 174.750.000
17 Feb-18 Simalungun 27.180.000 62.640.000 45.600.000 5.400.000 131.520.000
18 Tapsel 36.075.000 81.840.000 60.000.000 6.400.000 189.064.900
19 Mar-18 Binjai & Langkat 8.010.000 20.440.000 12.800.000 1.750.000 43.000.000
20 Asahan 30.900.000 71.840.000 51.200.000 7.000.000 160.940.000
21 Apr-18 Labuhan Baru 28.980.000 65.840.000 47.200.000 6.300.000 148.320.000
22 Mei-19 Batubara 14.940.000 35.760.000 25.600.000 3.000.000 79.300.000
23 Dairi & Karo 26.930.000 61.664.000 44.800.000 5.100.000 138.494.000
24 Jun-18 Deli Serdang 32.940.000 76.440.000 54.400.000 5.250.000 169.030.000
25 Jul-18 Siantar 26.835.000 63.640.000 46.400.000 5.400.000 142.275.000
26 Binjai & Langkat 26.010.000 60.440.000 44.800.000 4.250.000 135.500.000
27 Agu-18 Aek Kanapan 15.300.000 34.840.000 22.400.000 4.000.000 61.240.000
28 Asahan 19.170.000 35.130.000 24.000.000 4.550.000 82.850.000
29 Sep-18 Karo 16.500.000 36.640.000 24.800.000 3.300.000 81.240.000
30 Okt-18 Karo & Dairi 16.050.000 38.840.000 25.600.000 1.350.000 87.189.900
31 Nov-18 Karo & Dairi 14.940.000 40.230.000 28.800.000 4.500.000 88.470.000
32 Balige 21.075.000 50.840.000 35.200.000 5.250.000 112.365.000
33 Des-18 Simalungun 17.500.000 47.640.000 33.600.000 5.400.000 104.160.000
34 Asahan 1.200.000 3.000.000 2.400.000 300.000 6.900.000
Total 897.995.000 1.876.394.000 1.336.800.000 167.750.000 4.279.162.100
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
untuk biaya perjalanan dinas. Maka berapa jumlah yang dianggarkan sama
besarnya dengan yang di realisasikan perorang. Dari data tabel di atas jika di
uraikan maka di ketahui total biaya perjalanan dinas setiap bulan selama tahun
2017-2018 adalah sebagai berikut :
Siantar sebesar Rp174.750.000,-
10. Februari 2018
Simalungun sebesar Rp131.520.000,-
Sumber : Data Diolah (2020)
Bagi perjalanan dinas ke luar daerah yang menggunakan transportasi udara
(pesawat) akan mendapat uang tiket pesawat untuk pergi-pulang. Menurut tabel di
atas akan dijelaskan sebagai berikut :
1. Sepanjang tahun 2017 dikeluarkan biaya tiket sebesar Rp518.418.100,-
2. Sepanjang tahun 2018 dikeluarkan biaya tiket sebesar Rp627.054.000,-
3. Sepanjang tahun 2017 dan 2018 di ketahui total biaya tiket adalah sebesar
Rp1.145.472.100,-
4.1 Kesimpulan
Menurut uraian yang sudah di jabarkan di bab - bab sebelumnya, pada bab
ini penulis telah membuat kesimpulan sebagai berikut :
DPRD Provinsi Sumatera Utara mengikuti Peraturan Gubernur dalam
pengeluaran biaya perjalanan dinas. Sumber anggaran yang diperoleh Komisi C
DPRD Provsu semuanya bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah) dan penggunaan dananya digunakan untuk melakukan kunjungan kerja
perjalanan dinas baik ke daerah maupun ke luar daerah. Biaya perjalanan dinas
yang di keluarkan anggaran nya yaitu SPPD, tiket, hotel/akomodasi, transport dan
refresentatif. Dan setelah data yang diperoleh penulis diolah kembali diketahui
sepanjang tahun 2017-2018 total biaya perjalanan dinas anggota komisi c
terhitung sebesar Rp4.279.162.100,- dan total biaya tiket adalah sebesar
Rp1.145.472.100,-.
Adapun saran-saran yang dapat di sampaikan penulis adalah sebagai berikut :
1. DPRD Provinsi Sumatera Utara harus memperbaiki program kerja agar
instansi tersebut dapat menggunakan anggaran yang di berikan secara
lebih efektif dan struktur keuangan perusahaan dapat di analisis.
2. Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara harus lebih memperhatikan
pengarsipan data rekapitulasi biaya-biaya perjalanan dinas agar lebih
tertata sehingga memudahkan pencarian jika di butuhkan.
3. Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara harus tetap
mempertahankan kinerja agar realisasi anggaran untuk tahun-tahun
berikutnya tetap terealisasi dengan baik seperti tahun-tahun
sebelumnya.
4. Sebaiknya anggaran yang di berikan di pergunakan dengan sebaik-
baiknya untuk kepentingan masyarakat sehingga anggaran yang
dikeluarkan dapat mencapai tujuannya.
Aristo, M Isyraqi. 2014. Analisa Biaya Operasional Pada AJB BumiPutera.
Tugas Akhir. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Carter, William K. 2005. Cost Accounting. Edisi 14. Jakarta: Salemba Empat.
Fess, Warren Reeve. 2005. Accounting. Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat.
Hansen & Mowen. 2001. Manajemen Biaya. Edisi bahasa Indonesia, Buku Dua,
Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
https://dprd-sumutprov.go.id/index.php/sejarah/20 April 2020/19.35
Laporan Biaya-Biaya Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2017 sampai 2018.