TUGAS AKHIR ANALISIS BIAYA OPERASIONAL PERJALANAN …

TUGAS AKHIR

ANALISIS BIAYA OPERASIONAL PERJALANAN DINAS ANGGOTA

KOMISI C DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

OLEH :

SARAH ANNISA

172102048

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan

Pendidikan pada Program Diploma III

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2020




LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : SARAH ANNISA

NIM : 172102048

PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI

JUDUL : ANALISIS BIAYA OPERASIONAL

PERJALANAN DINAS ANGGOTA KOMISI

C DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Tanggal ....................... 2020 DOSEN PEMBIMBING

Abdillah Arif Nasution

NIP. 19830406 200812 1 004

Tanggal ....................... 2020 DOSEN PENGUJI

Dra, Mutia Ismail MM, Ak, CA

NIP. 19680501 199502 2 001

Tanggal ....................... 2020 KETUA PROGRAM STUDI

DIII AKUNTANSI

Dra, Mutia Ismail MM, Ak, CA

NIP. 19680501 199502 2 001

Tanggal ....................... 2020 DEKAN FAKULTAS EKONOMI

DAN BISNIS

Prof. Dr. Ramli, SE, MS

NIP. 19580602 198803 1 001




MEDAN

PENANGGUNG JAWAB TUGAS AKHIR

NAMA : SARAH ANNISA

NIM : 172102048

PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI

JUDUL TUGAS AKHIR : ANALISIS BIAYA OPERASIONAL

PERJALANAN DINAS ANGGOTA KOMISI

C DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

MEDAN, JUNI 2020

(SARAH ANNISA)

NIM : 172102048


i

KATA PENGANTAR

Bismillahhirrahmanirrahim

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karna

atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menuntaskan Tugas Akhir yang

berjudul „Analisis Biaya Operasional Perjalanan Dinas Anggota Komisi C

DPRD Provinsi Sumatera Utara’ sebagai syarat memperoleh gelar Ahli Madya

pada fakultas ekonomi dan bisnis universitas sumatera utara.

Tugas akhir ini ditujukan kepada seluruh pembacanya dan diharapkan dapat

memeberikan pengetahuan lebih terhadap perincian dana biaya operasional

perjalanan dinas anggota komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara. Tugas akhir

ini dirangkai sesuai dengan data primer dan sekunder yang mana penulis peroleh

setelah melakukan penelitian sederhana di kantor DPRD Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara.

Selama proses pengerjaan tugas akhir ini penulis mendapatkan bimbingan

yang beraneka ragam, arahan dan bantuan dari beberapa orang. Oleh karna itu

penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ramli SE, MS, selaku Dekan fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Sumatera Utara.


ii

2. Ibu Dra, Mutia Ismail MM, AK, CA, selaku Ketua Program Studi D3

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara dan

juga selaku Dosen Penguji saya.

3. Bapak Abdillah Arif Nasution, selaku Sekretaris Program Studi D3

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dan juga selaku

Dosen Pembimbing yang selalu memberikan saran-saran serta petunjuk

dan bimbingan kepada penulis.

4. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sumatera Utara.

5. Terkhusus untuk kedua orangtua penulis, Bapak Amir Zuhdi dan Ibu

Chairani.

6. Kepada seluruh sahabat ku yang telah menemani perjalanan kuliah ku

selama 3 tahun ini, terkhusus kepada Ameliga Putri Wardhani, Wanda

Utari, Evi Rachmida, Achmad Yowanda, Ibnu Suranta Pinem, dan seluruh

teman – teman di kelas B yang tercinta.

Medan, Juni 2020

Penulis

SARAH ANNISA

NIM. 172102048


iii

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR.......................................................................................i

DAFTAR ISI....................................................................................................iii

DAFTAR TABEL.............................................................................................v

DAFTAR GAMBAR.......................................................................................vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah...................................................................1

1.2 Rumusan Masalah.............................................................................3

1.3 Tujuan Penelitian..............................................................................3

1.4 Manfaat Penelitian............................................................................3

1.5 Jadwal Kegiatan................................................................................4

1.6 Sistematika Penelitian.......................................................................4

BAB II DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1 Sejarah Singkat..................................................................................7

2.2 Fungsi, Visi dan Misi Perusahaan.....................................................12

2.3 Logo dan Makna................................................................................14

2.4 Struktur Organisasi............................................................................15

2.5 Job Description..................................................................................16

2.6 Jaringan Usaha Kegiatan...................................................................22

2.7 Kinerja Usaha Terkini.......................................................................22

2.8 Rencana Kegiatan..............................................................................23

BAB III ANALISIS BIAYA OPERASIONAL PERJALANAN DINAS

ANGGOTA KOMISI C DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

3.1 Definisi Biaya Operasional.................................................................27

3.2 Klasifikasi Biaya Operasional.............................................................29

3.3 Biaya Operasional dalam instansi pemerintahan................................30

3.4 Manfaat Data Biaya Operasional........................................................31

3.5 Kategori Biaya Operasional................................................................32

3.6 Pengertian Akuntansi Biaya................................................................34

3.7 Perencanaan Biaya Operasional..........................................................35


iv

3.8 Pengawasan Biaya Operasional..........................................................37

3.9 Biaya Operasional Perjalanan Dinas Komisi C DPRD ProvSU.........39

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan..........................................................................................45

4.2 Saran....................................................................................................46

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................47


v

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

1.1 Jadwal Penelitian dan Penyusunan Tugas Akhir...............4

3.1 Biaya-biaya Kunjungan Kerja Daerah...............................40

3.2 Biaya Tiket.........................................................................44


vi

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar Judul Halaman

2.1 Logo Perusahaan.............................................................14

2.2 Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Sumut....................15


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Agar bisa memberikan kesejahteraan kepada seluruh anggotanya serta

pihak-pihak yang bersangkutan di dalamnya, setiap organisasi/instansi baik

swasta atau pun pemerintahan memiliki tujuan utama yang harus di capai. Untuk

mencapai tujuan tersebut maka organisasi harus memiliki cara untuk

mengefisiensi kegiatan operasionalnya. Kita dapat melihat apakah penggunaan

anggaran yang di berikan sudah efisien dan efektif untuk mencapai sasaran kerja

yang maksimal atau belum setelah mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan

untuk suatu kegiatan pada sebuah organisasi.

Dalam sebuah instansi pemerintahan tentu saja sangat berkaitan dengan

keuangan negara. Pengertian keuangan negara itu sendiri adalah `seluruh hak dan

kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang, juga segala hal baik berupa

barang maupun berupa harta yang dapat dijadikan kepunyaan negara berkaitan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.` Maka sangat penting bagi

instansi memiliki kontrol dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Terutama pada

kontrol pengeluaran yang lebih difokuskan pada kontrol internal dari masing-

masing instansi. Agar penerimaan dan pengeluaran selaras dengan anggaran yang

telah di tetapkan maka pengawasan perlu dilakukan.

Organisasi/instansi perlu merencanakan sesuatu yang matang mengenai

rincian biaya operasional agar pengeluaran yang tidak diinginkan dapat dicegah


2

kemunculannya serta dapat meningkatkan efektivitas, tak lupa diimbangi dengan

kontrol biaya yang baik yang berarti apa yang sudah direncanakan harus sinkron

dengan biaya yang dikeluarkan.

Menyadari pentingnya andil Biaya Operasional, maka penulis terdorong untuk

mengangkat judul “Analisis Biaya Operasional Perjalanan Dinas Anggota

Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara”.

Dengan di angkatnya judul ini di harapkan pihak instansi terkhusus

bagian nya dapat memperkuat sistem pengendalian biaya-biaya operasional yang

dapat mengevaluasi prestasi kerja serta mencegah kecurangan (fraud), apakah

peran pelaksananya sudah berlangsung dengan lancar dan teratur sehingga dapat

meraih tujuan yang direncanakan.

Setiap instansi pemerintahan mendapat anggaran belanja yang sudah

ditetapkan dalam Undang - Undang dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Setiap bagian mempunyai kegiatan operasional nya masing-masing. Perjalanan

dinas adalah salah satu kegiatan yang cukup sering dilakukan oleh anggota

pemerintahan baik pejabat pemerintahan, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap

instansi pemerintahan. Perjalanan dinas tentu memerlukan biaya-biaya

operasional yang ditanggung oleh negara juga.


3

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka perumusan masalah dari

tulisan ini adalah :

“Bagaimana rincian biaya operasional perjalanan dinas

anggota komisi C sepanjang tahun 2017 dan 2018 ?”

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3 Tujuan penelitian :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rincian biaya

operasional perjalanan dinas komisi C sepanjang tahun 2017 dan 2018.

1.4 Manfaat penelitian :

1. Bagi penulis, dapat meningkatkan pengetahuan spesifik mengenai biaya

operasional perjalanan dinas.

2. Bagi komisi c, dapat menjadi wadah penilaian keberhasilan dan

ketepatan dalam penggunaan anggaran biaya perjalanan dinas yang di

berikan serta mendapat pengarahan untuk kinerja yang lebih baik.

3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan bahan perbandingan penelitian

berikutnya.


4

1.5 Jadwal Kegiatan

Lokasi penelitian : Kantor bagian Komisi C DPRD Provinsi Sumatera

Utara.

Tabel dibawah ini menjelaskan jadwal penelitian yang dilakukan :

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian dan Penyusunan Tugas Akhir

NO. KEGIATAN

APRIL JUNI

MINGGU KE MINGGU KE

I II III IV I II III

1 Pengesahan penulisan Tugas

Akhir

2 Pengajuan Judul

3 Penunjukan Dosen Pembimbing

4 Pengumpulan Data

5 Penyusunan Tugas Akhir

6 Bimbingan Tugas Akhir

7 Penyelesaian Tugas Akhir

1.6 Sistematika Penelitian

Tugas akhir ini dibagi menjadi empat bab, agar mendapatkan pemahaman

yang lebih mendalam dan sistematis serta tidak menimbulkan pemahaman yang

lain di setiap bab terdiri dari sub - sub bab yang bertepatan dengan

kepentingannya. Singkatnya isi pokok pembahasan setiap bab adalah sebagai

berikut :


5

BAB I :PENDAHULUAN

pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, jadwal kegiatan,

dan sistematika penelitian.

BAB II : DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai deskripsi umum

instansi mencakup; sejarah singkat, visi, misi dan tujuan struktur

organisasi, job descriptikan, jaringan usaha, kinerja usaha dan

rencana kegiatan.

BAB III : ANALISIS BIAYA OPERASIONAL PERJALANAN DINAS


Pada bab ini seluruh data yang diperoleh dari penelitian di komisi c

akan di analisis oleh penulis. Penelitian berlandaskan teori yang

diiringi evaluasi hasil analisis yang di hamparkan, yaitu tentang

pengertian Biaya Operasional, Klasifikasi Biaya Operasional,

Biaya Operasional dalam instansi pemerintah, Biaya, pengertian

Akuntansi Biaya, Biaya Operasional Perjalanan Dinas Komisi C

DPRD ProvSu, Analisis Biaya Operasional Perjalanan Dinas

Anggota Komisi C DPRD ProvSu.


6

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, setelah menganalisis data yang tersedia penulis

menyimpulkan hasil penelitian yang di dapat serta memberikan

saran yang dirasa perlu di sampaikan sebagai penyempurnaan di

masa yang akan datang bagi instansi yang bersangkutan.


7

BAB II

DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1. Sejarah singkat

Lahirnya DPRD Provinsi Sumatera Utara

Menurut UU No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948 pertama

kalinya didirikan Provinsi Sumatera Utara, daerah ini menaungi Keresidenan

Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Utara.

Kemudian berdasarkan catatan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 19 Tahun 1973 menetapkan tertanggal 13

Agustus sebagai Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya menurut catatan

penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) Sumatera Utara

merupakan sebuah Provinsi dan daerah tata kelola tanggal 19 Agustus 1945.

Sebagaimana halnya di Pulau Jawa, tertanggal 12 April 1956 No 2 / MGS yang

kandungannya sinkron dengan Undang – Undang No 1 Tahun 1945 melalui

Maklumat Gubernur Sumatera Utara mengatur posisi Komite Nasional Daerah

yang perlahan - lahan didirikan.

Dalam arahan Gubernur Sumatera Utara diatur bahwa Komite Nasional

Daerah didirikan di Provinsi dan Keresidenan, hingga kini Provinsi dan

Keresidenan itu menjadi kedaulatan. Dan seluruh wilayah - wilayah tersebut

mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat yang mengurus rumah tangganya sendiri.


8

Terdapat 5 orang anggota Dewan yang aktif berdinas melaksanakan

pemerintahan sehari – hari dan pimpinan daerah menjadi ketua juga merangkap

anggota, yang membentuk suatu Badan Eksekutif. Berlandaskan arahan tersebut,

anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Sumatera Utara sebanyak 100 orang yang

mewakilkan 100.000 masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara menurut cabang administratif terbagi

menjadi cabang Provinsi dalam kongresnya pada tanggal 17 s/d 19 April 1946 di

Bukit Tinggi, yaitu :

Cabang Provinsi Sumatera Utara yang menaungi Keresidenan Aceh,

Sumatera Timur dan Tapanuli.

Cabang Provinsi Sumatera Selatan menaungi Keresidenan Bangka,

Belitung, Lampung dan Palembang.

Cabang Provinsi Sumatera Tengah menaungi Keresidenan Sumatera Barat,

Jambi dan Riau.

Setiap Keresidenan dan fungsi pemerintahan yang ada di daerahnya

dipimpin oleh Gubernur Muda yang beraksi sebagai pimpinan dari cabang

provinsi. Disebutkan bahwa pemerintah provinsi disinkronkan dengan

pemerintahan pusat, tertanggal 30 Agustus 1946 pemerintahan Sumatera Utara

dilaksanakan selaras dengan Maklumat Gubernur Sumatera Utara.

Dinyatakan dengan tegas bahwa Provinsi Sumatera Utara digerakkan oleh

Gubernur dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan


9

Eksekutif, pernyataan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No

8 Tahun 1974.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 menyatakan yang

menjadi wilayah kedaulatan di Sumatera adalah Keresidenan dan wilayah –

wilayah yang diatur sebagai wilayah kedaulatan, serta Pemerintah Wilayah

Sumatera Utara berasosiasi langsung dengan Pemerintah Pusat dan berada di

bawah naungan Menteri – Menteri.

Sebagai suatu wilayah administratif yang pada prakteknya mengurus rumah

tangganya masing – masing terus di lakukan oleh Kepemimpinan Gubernur Muda

di setiap cabang Provinsi, hingga provinsi Sumatera Utara seakan - akan terdiri

dari 3 Provinsi.

Menyadari hal tersebut Pemerintah Pusat kemudian menerbitkankan UU

No 10/ 1948 tentang pemisahan Sumatera menjadi 3 Provinsi, yaitu :

1. Provinsi Sumatera Utara

2. Provinsi sumatera Selatan

3. Provinsi Sumatera Tengah

Pertama kalinya dipilih anggota DPRD Tingkat I Sumatera Utara Pada tanggal 13

Desember 1948 yang berlokasi di Tapak Tuan, pesertanya berasal dari masing –

masing cabang Provinsi terdahulu.


10

Berdasarkan Undang – Undang No. 24/1956 didirikanlah Provinsi Aceh disisa

Keresidenan Aceh, dengan begitu Provinsi Sumatera Utara secara langsung

terpisah dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli.

Peraturan Pemerintah No 42/1948 sebagai pengganti Undang – Undang

No. 10/1974 tertanggal 15 April 1948, mengenai penunjukan Komisariat

Pemerintahan Pusat di Sumatera yang sebelumnya sudah terlaksana, oleh karna

itu komisariat tersebut melaksanakan kewajiban Gubernur Sumatera sehingga

kewajiban – kewajiban itu tersampaikan kepada eksekutifnya. Mr. Teuku M

Hasan memimpin Komisariat Pusat di Sumatera yang bertempat di Bukit Tinggi.

Profil DPRD Provinsi Sumatera Utara

Organisasi perwakilan rakyat daerah yang mempunyai posisi sebagai

bagian pelaksana Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (disingkat

DPRD Sumut). DPRD Sumut dipimpin oleh 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang

bersumber dari partai politik yang mendapat kuantitas suara serta kursi paling

banyak. Anggota saat ini adalah berdasarkan pemilihan umum tahun 2019.

Pelantikannya dilakukan tanggal 16 September 2019 oleh Ketua Pengadilan

Tinggi Medan, Cicut Setyarso, yang bertempat di Gedung Paripurna DPRD

Provinsi Sumatera Utara. Struktur keanggotaan DPRD Sumut periode 2019-2024

yaitu sebanyak 11 partai politik dan PDI Perjuangan merupakan partai politik

yang memiliki kuantitas kursi tertinggi yaitu sebanyak 19 kursi diikuti oleh


11

Golkar dan Gerindra yang masing – masing mendapat 15 kursi. Saat pemilihan

umum tahun 2014, DPRD Sumut memposisikan wakilnya sebanyak 100 orang

yang berada di sembilan fraksi, dengan mayoritas perolehan suara didapat oleh

Partai Golkar.

Jenis : Unikameral

Jangka Waktu : 5 Tahun

Dibentuk : 13 Desember 1948

Tahap pertama : 16 September 2019

Lokasi Kongres : Jalan Imam Bonjol No. 5, Medan 20212, Sumatera Utara,

Indonesia

Situs Web : dprd-sumutprov.go.id

Pimpinan

Ketua : Baskami Ginting ( Sejak 28 Oktober 2019)

Wakil Ketua I : Harun Mustafa ( Sejak 28 Oktober 2019)

Wakil Ketua II : Yasyir Ridho ( Sejak 28 Oktober 2019)

Wakil Ketua III : Rahmansyah Sibarani ( Sejak 28 Oktober 2019)

Wakil Ketua IV : Salman Alfarisi ( Sejak 28 Oktober 2019)

Komposisi

Anggota : 100

Partai & Kursi : PKB (2),Partai Gerindra (15),PDI-P (19), Partai


https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Gerakan_Indonesia_Raya

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:LOGO-_PDIP.svg&filetimestamp=20161203051725&

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Logo_Gerindra.svg&filetimestamp=20161207095100&

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:GolkarLogo.png&filetimestamp=20190924003946&

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Partai_NasDem.svg

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Contoh_Logo_Baru_PKS.jpg





















12

Golkar(15), Partai Nasdem (12), PKS (11), Perindo (1), PPP (2), PAN (8), Partai

Hanura (6), Partai Demokrat (9)

Pemilihan

Sistem Pemilihan : Alamiah – Terekspos

Pemilihan Penutup : 17 April 2019

Pemilihan Selanjutnya: 17 April 2024

2.2. Fungsi, Visi dan Misi DPRD Sumut

Fungsi

Tiga fungsi DPRD , sebagai berikut :

1. Legislasi, berhubungan terhadap penyusunan peraturan daerah

2. Anggaran, otoritas terhadap perihal anggaran daerah (APBD)

3. Pengawasan, otoritas mengawasi pemberlakuan peraturan daerah serta

peraturan lainnya juga kebijakan pemerintah daerah.

Visi dan Misi

Visi

" Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat "

Misi

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan

karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup,


13

rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata

pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam

Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola

pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang

berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam

Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas,

kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang

Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi,

dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang

Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang

bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan,

dan beradab.

Sesuai Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan juga Prioritas Pembangunan yang

difokuskan kepada :

1. Kenaikan peluang kerja dan berusaha lewat pembukaan lapangan

pekerjaan.


14

2. Kenaikan dan memudahkan akses pendidikan.

3. Kenaikan dalam hal pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan

berwawasan ekosistem.

4. Kenaikan dalam hal menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih

berkualitas.

5. Kenaikan dalam hal mengupayakan daya saing dari sektor agraris dan

pariwisata.

2.3. Logo dan Makna

Gambar 2.1 Logo Perusahaan

Motto : Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya

Elemen : Terdiri dari perisai berbentuk jantung, padi dan

kapas, pelabuhan, pabrik dan bukit barisan berpucuk lima. Di tengah perisai

terdapat gambar seorang petani yang menanam padi, dikelilingi sawit, karet, ikan,

daun tembakau.

Arti Lambang : Perisai yang digantung dengan rantai pada kepalan tangan

berarti gairah dalam mewujudkan impian rakyat Sumatra utara. Tujuh belas


https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Padi_dan_kapas&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Padi_dan_kapas&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Bukit_Barisan

https://id.wikipedia.org/wiki/Karet

https://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rantai&action=edit&redlink=1

15

kuntum kapas dan empat puluh lima butir padi merupakan simbol yang bermakna

hari kemerdekaan RI. Bukit Barisan mempunyai arti susunan kemasyarakatan

yang luhur, bergelora kesatuan serta gotong-royong.

2.4. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.2. Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Sumut

2.5. Job Description

1. Sekretaris Dewan

Sekretaris Dewan (Sekwan) memiliki tanggung jawab dalam mengelola

terkait administrasi, subdivisi umum, persidangan dan risalah, keprotokolan,


https://id.wikipedia.org/wiki/Kapas

16

perbendaharaan, hukum dan perundang-undangan serta informasi agar dapat

memanggul pelaksanaan kewajiban dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

juga menyediakan dan mengkoordinasikan para pekerja yang dibutuhkan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaras dengan kemampuan dan kebutuhan.

Sekretaris Dewan mengadakan fungsi sebagai berikut dalam melakukan

kewajiban tersebut :

a) Pengadaan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b) Pengadaan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c) Pemenuhan dan pengorganisasian Pekerja yang dibutuhkan seluruh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretaris Dewan (Sekwan) juga dibantu beberapa pihak dalam melaksanakan

tugas dan sebagainya :

1) Kepala Bagian Umum.

2) Kepala Bagian Keuangan.

3) Kepala Bagian Persidangan dan Risalah.

4) Kepala Bagian Informasi dan Protokol.

5) Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

2. Bagian Umum

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan dibantu oleh bagian

umum. Bidang yang menjadi tanggung jawab bagian umum antara lain,

perlengkapan dan pendistribusian, ketatausahaan, juga rumah tangga dan


17

perawatan. Dalam pelaksanaan tugas di bidang – bidang tersebut, Bagian Umum

mengadakankan fungsi :

a. Pengadaaan administrasi perihal masalah tata usaha dan rumah tangga DPRD

Provinsi Sumatera Utara.

b. Pengadaan pendistribusian barang dan jasa.

c. Pengadaan pengurusan barang dan jasa agar sesuai dengan standar.

d. Pengadaan pendistribusian serta pemaparan berkas pengurusan benda

inventaris.

e. Pengadaan barang habis pakai dan manufaktur kebutuhan barang dan jasa.

f. Pengadaan penelitian berkas untuk menyempurnakan dan menyusun kebijakan

perihal tata usaha dan rumah tangga.

g. Pengadaan pemberian fasilitas radas rapat untuk DPRD begitupun Sekwan.

h. Pengadaan pengolahan barang habis pakai sesuai peraturan yang berlaku.

3. Bagian Persidangan dan Risalah

Untuk menolong Sekretaris Dewan perihal menjalankankan segala tugas di

bidang pelaksanaan persidangan dan rapat - rapat Dewan ditugaskan kepada

bagian Persidangan dan Risalah. Bagian Persidangan dan Risalah

menyelenggarakan fungsi untuk menjalankan kewajiban yang disebutkan di atas :

a) Penyelenggaraan tinjauan berkas sebagai bentuk akhir pengerjaan dan

perumusan aturan - aturan.


18

b) Penyelenggaraan ancang - ancang persidangan DPRD.

c) Penyelenggaran penyusunan risalah.

d) Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Rapat Ketua Dewan bersama

Ketua Fraksi.

e) Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Rapat Ketua Dewan bersama

Ketua Komisi DPRD.

f) Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Rapat Ketua Dewan bersama

perangkat anggota Dewan lainnya.

g) Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Rapat Paripurna DPRD.

h) Penyelenggaraan pembuatan kertas informasi laporan acara, keterangan

acara dan note ringkas risalah rapat-rapat dan pengamatan DPRD.

4. Bagian Keuangan

Bagian yang ditugaskan agar membantu Sekwan menjalankan tugas dan

pembuatan, kelengkapan serta manifestasi kebijakan di bidang budget, konfirmasi

dan inventarisasi DPRD besarta Sekretariat DPRD Provsu. Agar dapat melakukan

kewajiban yang telah di sebutkan di atas, bagian keuangan melaksanakan fungsi:

a. Pelaksanaan, penyelesaian dan pembuatan lisensi serta standar pengolahan

budgeting, realisasi anggaran dan pembukuan juga dilakukan pengecekan

keakuratannya.

b. Pelaksanaan, merangkai dan mengkoordinasikan daftar kegiatan anggaran

yang digunakan selama kegiatan perumusan menjalankan APBD dan

revisi APBD DPRD juga Sekretaris DPRD.


19

c. Pelaksanaan bagian umum keuangan.

d. Pelaksanaan perlakuan kelola data keuangan DPRD dan Sekretaris DPRD.

e. Pelaksanaan kewajiban lain yang telah ditugaskan oleh Sekretaris DPRD

selaras dengan kewajiban utama dan fungsi juga bertanggung jawab atas

perkerjaan - pekerjaannya kepada Sekretaris DPRD

f. Pelaksanaan dalam pemberian kritik dan saran kepada Sekretaris DPRD

yang cocok dengan jurusan tugasnya.

Kepala Bagian Keuangan juga memiliki keterangan mengenai tugas dan fungsi

yang telah di sebutkan di atas, antara lain :

1. Penyelenggarakan kelola keuangan DPRD dan Sekretaris DPRD.

2. Penyelenggarakan rencana pembuatan anggaran DPRD dan Sekretaris

DPRD.

3. Penyelenggarakan perampungan berkas guna menyempurnakan dan

menyusun peraturan, standar dan pengelolaan perkiraan pengecekan

penelitian realisasi yang di inginkan serta pendataannya.

4. Penyelenggarakan pemeriksaan pelaksanaan perkiraan biaya berlandaskan

realisasi pemasukan ataupun pengeluaran.

5. Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Bagian Hukum dan Perundang-undangan bertugas untuk menolong

Sekretaris Dewan dalam pelaksanakan pekerjaan pemerintahan dibidang

intervensi hukum dan perundang - undangan yang berhubungan dengan


20

kewajiban, hak serta otoritas Dewan. Dalam pelaksanaan kewajibannya seperti

diatas, Bagian Hukum dan Perundang-undangan melaksanakan sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan fasilitas serta mengkoordinasi hukum materi

perundang – undangan.

b. Menyelenggarakan agenda putusan Dewan Pimpinan Dewan ataupun

produk hukum dan perundang-undangan.

c. Menyelenggarakan seluruh hal mengenai ulasan agenda perda (peraturan

daerah) dan pengesahannya.

d. Menyelenggarakan pengolahan informasi pembahasan dan pengumpulan

serta penilaian hukum dan perundang-undangan yang sehubungan dengan

kewajiban Dewan.

e. Menyelenggarakan reklamasi berkas berupa peraturan perundang –

undangan sehubungan dengan tugas dewan.

f. Menyelenggarakan penyediaan berkas berupa peraturan perundang –

undangan agar dapat melancarkan tugas para pimpinan.

6. Bagian Informasi dan Protokol

Membantu Sekretaris Dewan perihal mengerjakan tugas pemerintah di

bagian informasi, menyelenggarakan masalah aturan jalinan antar instansi dan

intervensi masyarakat juga pendapatnya merupakan tugas bagian Informasi dan

Protokol. Dalam pelaksanaan tugas seperti yang dijelaskan diatas, Bagian

Informasi dan Protokol melaksanakan fungsi :


21

a. Menyelenggarakan reklamasi dan kategorisasi data untuk

menyempurnakan dan menyusun program yang sepadan dengan

standarnya.

b. Menyelenggarakan penyediaan data sebagai penyediaan dan transmisi

informasi.

c. Menyelenggarakan pertolongan dan reklamasi data aktivitas Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan, standar dan

kebijakan yang berlaku.

d. Menyelenggarakan diseminasi informasi tentang aktivitas Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan, standar dan

kebijakan yang berlaku.

e. Menyelenggarakan pengoperasian kewajiban lain dari Sekretaris Dewan

disesuaikan dengan bagiannya.

f. Menyelenggarakan pemberian kritik dan saran yang membangun

Sekretaris Dewan disesuaikan dengan bagiannya.

g. Menyelenggarakan melaporkan jalannya tugas kepada Sekretaris Dewan

dengan standar yang sesuai.

h. Menyelenggarakan tanggung jawab terhadap tugasnya kepada Sekretaris

Dewan dengan standar yang sesuai

.


22

2.6. Jaringan Usaha Kegiatan

DPR SUMUT sesuai sub administratif terbagi dalam sub provinsi, antara lain :

1. Sub Provinsi Sumatera Selatan meliputi Keresidenan Bangka, Belitung,

Palembang dan Lampung.

2. Sub Provinsi Sumatera Tengah meliputi Keresidenan Sumatera Barat,

Riau dan Jambi.

3. Sub Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Tapanuli

dan Sumatera Timur.

2.7 Kinerja Usaha Terkini

Butuh waktu bagi setiap instansi yang memiliki visi dan misi dalam

menjalankan aktivitasnya agar dapat mencapai tujuan instansi, sama halnya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terus berupaya agar

maksud sebagai perwakilan dari rakyat bisa tercapai. Tentunya dalam

mewujudkannya tidaak mudah, sangat membutuhkan kerja keras yang besar,

kedisiplinan, dan loyalitas selama bekerja.

Tentunya dibutuhkan usaha yang besar dan kinerja yang tepat dan bermutu

untuk mendapat hasil yang terbaik. Maka progres usaha terbaru instansi yang

telah berjalan di bagian Sekretariat DPRD Provsu adalah Meningkatkan

Pendapatan Daerah, Meningkatkan Penataan Pengelolaan barang milik Daerah,

Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Provinsi Sumatera Utara, Melihat sampai

mana visi dan misi sudah berhasil dicapai. Berdasarkan visi dan misi DPRD


23

Provsu, perumusan strategi DPRD Provsu juga sebagai wadah agar bisa dengan

benar – benar mengetahui yang harus dilakukan seluruh anggota organisasi DPRD

Provsu yaitu dengan menimbang segenap sumber daya yang ada. Kegiatan yang

dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provsu adalah Menyusun Laporan Keuangan

yang Berkualitas, Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah, Meningkatnya

Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah.

2.8. Rencana Kegiatan

A. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Menyediakan jasa surat menyurat.

2. Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya utilitas.

3. Menyediakan jasabarang habis pakai dan peralatan kantor.

4. Menyediakan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS.

5. Menyediakan jasa jaminan barang milik daerah.

6. Menyediakan jasa perizinan kepemilikan mobil dinas.

7. Menyediakan jasa kebersihan kantor.

8. Menyediakan jasa reparasi perangkat kerja.

9. Menyediakan ATK (Alat Tulis Kantor).

10. Menyediakan barang cetakan dan penggandaan.

11. Menyediakan komponen instalasi listrik/pencahayaan gedung kantor.

12. Menyediakan peralatan rumah tangga.

13. Menyediakan buku/koran dan peraturan perundang-undangan.


24

14. Menyediakan snack ringan dan air mineral.

15. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

16. Menyediakan satuan pengamanan.

17. Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi di dalam daerah.

18. Menyediakan jasa mengkaji laporan.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Penyediaan mobil dinas.

2. Penyediaan barang habis pakai bangunan kantor.

3. Penyediaan peralatan bangunan kantor.

4. Perawatan teratur rumah jabatan.

5. Perawatan teratur gedung kantor.

6. Perawatan teratur kendaraan dinas/operasional.

7. Perawatan teratur perlengkapan gedung kantor.

8. Perawatan teratur peralatan bangunan kantor.

9. Reparasi sedang / berat bangunan kantor.

C. Program Peningkatan Pelaksanaan Anggaran Daerah

1. Fasilitas PPKK dalam Pelaksanaan Anggaran Daerah

2. Pengendalian Anggaran Daerah

3. Monitoring dan Asisten Penyusunan APBD

4. Optimalisasi Dana Proyek Pemerintah Daerah Desentralisasi

(P2D2)


25

5. Penyusunan KUA dan PPAS

6. Sosialisasi Penganggaran Dan Pemanfaatan APBD

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1. Penataan pelaporan keuangan akhir tahun

2. Penataan RKA, DPA, APBD dan LPH

3. Penataan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, TAPKIN,

RENJA, RKPD, LPPD, LKPJ SKPD

E. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penulisan agenda peraturan mengenai pertanggung jawaban realisasi

APBD

2. Peningkatan manajemen aset/barang daerah

3. Penggalakan dan perluasan sumber - sumber pendapatan daerah

4. Penyusunan Regulasi mengenai Pajak dan Retribusi Daerah

5. Penggalakan Penerimaan PBB

6. Penyusunan Laporan Aset Daerah

7. Penyusunan Rencana Kebutuhan Dan Rencana Pemeliharaan

Barang Milik Daerah

8. Pengelola Jaringan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

9. Pengelolaan Simda Pendapatan

10. Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah


26

11. Pendampingan SKPK Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

12. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Triwulan

13. Penyediaan Jasa Administrasi Pajak Dan Retribusi


27

BAB III

ANALISIS BIAYA OPERASIONAL PERJALANAN DINAS


3.1 Definisi Biaya Operasional

Memulai menjalankan kegiatan bisnis akan lebih baik jika dapat mengerti dan

mau lebih mempelajari bagian terpenting dalam bisnis merupakan salah satu hal

yang perlu dilakukan. Bagian terpenting tersebut yaitu biaya yang di perlukan

dalam bisnis agar dapat berlangsung optimal, biaya yang dimaksud adalah biaya

operasional.

Menurut Warren, Reeve dan Fess (2005:45) “Beban yaitu keseluruhan harta

yang dikeluarkan atau jasa yang di pergunakan di dalam tahap - tahap

mendapatkan revenue sedang biaya yaitu kas keluar (kewajiban pembayaran kas

di waktu yang akan datang) dengan maksud mendapatkan revenue”.

Menurut Erlina (2002:1) “Biaya yaitu jumlah pengeluaran ekonomis yang

dikorbankan dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa sedang arti Beban

adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan ataupun dikeluarkan supaya dapat

terealisasi hasilnya, selain menghasilkan barang dan jasa ataupun proses produksi.

Berkaitan juga dengan pendapatan pada tahun yang berjalan.”

Dari beberapa pengertian biaya tersebut bisa kita ambil kesimpulan

bahwasannya biaya adalah seluruh jumlah pengeluaran ekonomis yang mesti

dikeluarkan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Dari pengertian tersebut


28

dapat kita ketahui seberapa penting biaya dalam kegiatan bisnis agar terus berjalan

optimal. Sama halnya dengan anggota komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara

baru dapat menjalankan aktivitasnya setelah mengeluarkan biaya sebelumnya,

yang mana harus dilakukan pengorbanan ekonomis agar tujuan dapat tercapai

sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Singkatnya, seluruh biaya yang berkaitan selama menjalankan dan

mengoperasikan bisnis adalah biaya operasional itu sendiri. Biaya ini seringkali

juga disebut sebagai biaya untuk mengoperasikan alat, mesin ataupun peralatan.

Dikarenakan biasanya biaya ini dikeluarkan untuk kegiatan bisnis sehari – hari,

jadi biaya ini merupakan sumber daya dalam mempertahankan jalannya bisnis.

Tentu biaya-biaya operasional ini juga ada dalam laporan laba rugi.

Ada dua jenis organisasi/perusahaan yaitu:

1. Perusahaan Laba merupakan bentuk perusahaan yang mempunyai tujuan

agar dapat menghasilkan keuntungan melalui operasi nya dan hanyalah

mengutamakan kepentingan pribadi perusahaan, tidak untuk kepentingan

pihak lain.

2. Perusahaan Nirlaba adalah bentuk perusahaan yang memiliki tujuan utama

menyokong satu topik publik untuk suatu tujuan yang tidak profitable.

Tidak ada keinginan dan tujuan menghasilkan laba ( moneter ). Contohnya

yaitu rumah ibadah, rumah sakit, sekolah negeri, organisasi politis, serta

beberapa para petugas pemerintah.


https://cpssoft.com/blog/akuntansi/fungsi-dan-contoh-laporan-laba-rugi/

29

DPRD Provinsi Sumatera Utara sendiri tentunya termasuk perusahaan nirlaba

karna menggunakan uang masuk untuk mencapai tujuannya tidak untuk mencari

laba. Jadi analisis biaya – biaya perjalanan dinas Komisi C juga bukan untuk

memperhitungkan laba tetapi untuk melihat bagaimana penyaluran anggaran yang

telah di sediakan pemerintah apakah mencapai tujuan dan sebagai bahan

pertimbangan di periode selanjutnya.

3.2 Klasifikasi Biaya Operasional

Merupakan suatu langkah menggolongkan biaya secara terstruktur terhadap

semua bagian – bagian yang terdapat di dalam kelompok biaya. Menurut Suryono

dalam bukunya “Akuntansi Biaya” (2001:250) Pengklasifikasian biaya

operasional yaitu antara lain :

a. Kategori biaya menurut kegunaan utama aktivitas perusahaan.

1. Biaya Produksi

Biaya produksi yaitu biaya yang berhubungan dengan aktivitas

produksi barang dan jasa. Contoh biaya yang merupakan biaya produksi

yaitu biaya materil, biaya oeverhead dan biaya langsung.

2. Biaya Administrasi Umum

Biaya administrasi umum yaitu keseluruhan biaya yang berkaitan

dengan kegunaan tata usaha. Biaya yang masuk ke dalam golongan

biaya ini yaitu biaya listrik air telpon, biaya gaji, biaya perlengkapan

kantor, biaya perbaikan kantor dan lain – lain.


30

b. Kategori biaya menurut benda ataupun pusat biaya yang di keluakan.

1. Biaya Langsung

Biaya langsung merupakan biaya yang dikeluarkan atau kegunaannya

tak dapat dijelaskan terhadap benda ataupun pusat biaya yang keluar.

2. Biaya Tidak Langsung

Merupakan biaya yang dikeluarkan atau kegunaannya tak dapat

dimengerti terhadap benda ataupun pusat biaya keluar serta

kegunaannya diberikan kepada beberapa benda atau pusat biaya.

3.3 Biaya Operasional dalam instansi pemerintahan

Demi kelangsungan aktivitas operasi dalam sebuah perusahaaan/instansi,

perusahaan harus mengetahui mengenai biaya operasional yang merupakan bagian

terpenting. Perencanaan dan pengawasan biaya operasional yang dilakukan

supaya instansi/perusahaan bisa mengolah sumber daya yang sudah ada dengan

lebih efektif dan efisien. Contohnya, untuk bagian pengawasan penyediaan barang

habis pakai dan peralatan kantor perlu ditangani secara konvensional supaya tidak

terjadi pemborosan layaknya pembelian yang berlebihan. Dan juga pada kali ini

biaya perjalanan dinas merupakan salah satu biaya operasional yang paling liquid

bagi anggota Komisi C DPRD ProvSU. Setiap pimpinan sub bagian perlu

mencapai tujuan utamanya yaitu mendapatkan umpan maju pada tiap bagian yang

dipimpinnya, hal tersebut dapat dilakukan apabila melakukan upaya perencanaan

yang tepat sejak awal. Begitu juga dengan Komisi C DPRD ProvSU yang harus


31

melakukan upaya perencanaan sejak awal dengan tepat dan jelas agar seluruh

pimpinan bagian dapat memperkirakan hal apa yang mesti dikerjakan selanjutnya.

3.4 Manfaat Data Biaya Operasional

Beban biaya yang diakumulasikan selaras dengan yang dikelompokkan dan

digolongkan sesuai dengan yang diinginkan, selanjutnya dipertunjukkan dan

dievaluasi, sehingga menjadi sangat berguna bagi manajemen untuk bermacam

tujuan. Data beban biaya itu berkaitan dengan masa lampau, sekarang dan masa

depan.

1. Untuk sasaran - sasaran pengawasan

Salah satu informasi yang dimanfaatkan manajemen perihal menyusun

perencanaan yang pada kali ini dalam hal budjet/anggaran adalah Informasi

yang didapatkan dari akuntansi biaya. Dalam tahap pendataan tersebut sampai

informasi biaya bisa digunakan sebagai bentuk pengawasan kegiatan

perusahaan.

2. Menolong saat penentuan harga

Lewat pengetahuan mengenai informasi biaya dan kapasitas penjualan di masa

lampau, bisa dilakukan untuk satu tahun yang dikehendaki penentuan harga

jual yang lebih menguntungkan.

3. Sebagai perhitungan laba rugi periodik


32

Perhitungan laba rugi periodik suatu organisasi diperkirakan secara tepat dan

jelas dengan mencocokkan (match) antara pendapatan dengan biaya - biaya

yang dikeluarkan “expired” pada suatu dasar perkiraan yang persis dan

selaras.

4. Sebagai pengontrolan beban

Pengendalian yang dimaksud dalam hal ini adalah pengendalian dengan

akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban yaitu teknik

akuntansi yang di rangkai seperti seharusnya hingga penyerahan dan

pelaporan biaya pendapatan selaras dengan bagian yang bertanggungjawab

pada perusahaan.

5. Sebagai pembuatan keputusan

informasi pengeluaran biaya amat di butuhkan bagian manajemen menbuat

keputusan.

3.5 Kategori Biaya Operasional

Biaya operasional suatu perusahaan dikategorikan dari dua komponen

pembiayaan besar, antara lain :

1. Biaya Tetap (Fixed Cost)


33

Biaya yang tak berubah sekalipun terdapat peningkatan dalam produktivitas

dan penjualan disebut sebagai Biaya Tetap. Biaya tetap wajib selalu

dibayarkan, tanpa memperhatikan aktivitas dan performa perusahaan. Yang

termasuk kedalam biaya tetap adalah gaji untuk karyawan, pembayaran sewa,

asuransi dan non – produksi.

2. Biaya Variabel

Biaya variabel mencakup biaya - biaya yang tidak tetap, tergantung pada

aktivitas produksi yang dilakukan. Tidak seperti biaya tetap yang tidak

berubah dan tidak dapat dipengaruhi oleh biaya lain, biaya variabel akan naik

seiring dengan meningkatkan produksi. Jika produksi mengalami penurunan,

maka biaya variabel juga ikut turun. Contohnya termasuk bahan baku dan

biaya pengiriman.

Sementara menurut Carter (2009:68) ada tambahan biaya lagi, biaya tersebut

adalah:

3. Biaya Semivariabel

Biaya semivariabel merupakan biaya yang menunjukkan baik karakter -

karakter dari biaya tetap ataupun biaya variabel. Contohnya mencakup biaya

air, bensin, gas dan listrik, bahan habis pakai, pelestarian, juga tenaga kerja

tak langsung, pajak, dana pensiun, dan yang lainnya.

Menurut waktu persiapannya biaya terbagi 2, yaitu :


34

a. Biaya yang di tentukan setelah adanya bukti dinamakan historical atau

actual cost.

b. Biaya yang dirangkai menurut analisa yang di harapkan dapat terjadi

disebut Predetermined cost. Biaya tersebut yang menjadi pembanding

dengan actual cost.

3.6 Pengertian Akuntansi Biaya

Dalam menganalisis biaya operasional kita juga perlu memahami apa itu

akuntansi biaya.

Bastian dan Nurlela ( 2006 ) “Akuntansi biaya adalah ilmu dibidang

akuntansi yang khusus untuk menelaah bagaimana cara ataupun tahapan yang

digunakan dalam pencatatan, pengukuran, sampai pelaporan data tentang biaya-

biaya yang terpakai sepanjang proses produksi.”

Kholmi dan Yuninsih ( 2009 ) “Akuntansi biaya adalah prosedur pencarian,

penyalinan, pengalokasian, beserta pelaporan juga diikuti evaluasi mengenai

bermacam jenis biaya - biaya yang berhubungan dengan kegiatan produksi suatu

organisasi/perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa.”

Datar, Foster, dan Horngren ( 2005 ) “Akuntansi biaya adalah suatu

pengetahuan untuk mengetahui mengenai pemberian informasi yang diperlukan

oleh akuntansi keuangan dan menajemen didalam organisasi/perusahaan. Dengan

hadirnya akuntansi biaya yang bisa mengukur dan melaporkan data - data yang


35

berhubungan dengan keuangan dan non keuangan, berhubungan pada biaya yang

didapat beserta pembergunaan dari sumber daya suatu perusahaan.”

Rayburn ( 1999 ) “Akuntansi biaya merupakan ilmu yang bermaksud untuk

pengidentifikasian, pengukuran, pelaporan, dan analisis semua bagian biaya yang

berupa biaya langsung maupun tak langsung yang terkait pada tahapan produksi

dan pemasaran barang atau jasa yang diproduksi pada suatu

organisassi/perusahaan.”

Berdasarkan pengertian – pengertian tersebut, penulis mengambil pengertian

yaitu “Akuntansi biaya adalah suatu ilmu yang menganalisis segala unsur biaya

yaitu seperti proses mentatat, mengukur, dan melaporkan hasilnya yang berkaitan

dengan aktivitas perusahaan.”

3.7 Perencanaan Biaya Operasional

Sebagai langkah dalam menyusun rencana operasi dan perumusan tujuan –

tujuan yang tepat dengan maksud agar mencapai tujuan yang dimaksud

perusahaan perlu mempersiapkan suatu program yang merupakan bentuk upaya

perusahaan. Serta dalam hal pembuatan strategi yang dibuat selama jangka waktu

panjang dan jangka waktu pendek. Jika tidak ada perencanaan yang baik, besar

kemungkinan perusahaan gagal untuk mencapai tujuannya. Menurut Nafarin

(2000 : 3) definisi Perencanaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan menurut

kenyataan dan perasumsian tentang gambaran mengenai aktivitas yang dilakukan


36

di masa depan dalam meraih tujuan yang diinginkan. Menurut L Draff (2002 : 9)

mengartikan Perencanaan adalah penetapan objek sebagai panduan pencapaian

perusahaan di waktu yang akan datang serta pemberian tugas dan alokasi sumber

daya yang dibutuhkan agar dapat mencapai objek perusahaan tersebut.

Berdasarkan pengertian - pengertian tersebut penulis mengambil

kesimpulan yaitu perencanaan adalah penentuan salah satu cara bekerja sebelum

pekerjaan tersebut dilakukan yang dimaksud adalah membuat suatu program kerja

sebelum pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam arti lain perencanaan yaitu ketika

setiap orang perlu berfikir dahulu mengenai hal yang akan dilakukannya untuk

mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukannya, hingga tujuan yang telah

di tetapkan diharap akan tercapai dengan lebih efisien dan efektif.

Perencanaan biaya operasional disebut sebagai sekumpulan ketetapan -

ketetapan yang berisi hal – hal yang berkaitan dengan biaya operasional di

kemudian hari. Agar dapat membuat keputusan yang lebih baik mengalami

peningkatan dibuat tujuan perencanaan biaya operasional untuk memantau prokja

- prokja juga penentuan – penentuan biaya operasional saat ini dan di masa

depan.

Perencanaan biaya operasional mempunyai tujuan, antara lain:

1. Menolong manajemen dalam penyesuain diri terhadap transformasi

lingkup perusahaan.

2. Menolong prosses penyelesaian pokok masalah.


37

3. Menolong manajer untuk mengerti seluruh gambaran operasi dengan jelas.

4. Menolong pemberian tanggung jawab dengan baik.

5. Mengajarkan beberapa perintah selama operasi.

6. Mempermudah selama melakukan kerja sama antar perusahaan.

7. Mengarahkan tujuan secara khusus, membuat rinciannya dan mudah

dimengerti.

8. Mengurangi masa upaya serta dana.

3.8 Pengawasan Biaya Operasional

Pengawasan adalah fungsi terakhir yang harus dilaksanakan oleh

manajemen. Adanya pengawasan maka dapat diketahui mengenai hasil

pencapaiannya. Dengan cara melakukan perbandingan keseluruhan yang telah

dilakukan dengan program kerjanya atau perencanaannya, serta memperbaiki jika

terjadi kesalahan dan penyelewengan yang bisa merugikan perusahaan. Baik

buruknya pengawasan dari suatu perencanaan dapat dilihat dengan melakukan

pengawasan tersebut, karena pengawasan sangat berkaitan dengan perencanaan

yaitu perencanaan dapat dinilai setelah melakukan pengawasan.

Definisi pengawasan sendiri menurut Terry (2000 : 10) Adalah

pengukuran proses yang dijalankan dengan tujuannya, menemukan penyebab -

penyebab penyelewengan serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Penggunaan

pengawasan dapat di realisasikan dengan pengukuran dan perbaikan proses dan


38

aktivitas perusahaan. Pengukuran dengan cara perbandingan antara anggaran

dengan realisasi yang terjadi. Terdapat 2 (dua) orientasi pengawasan biaya, yaitu:

1. Pengawasan biaya operasional. Ditujukan sebagai pengawasan aktivitas

operasi perusahaan, pengawasan seluruh dana yang keluar dari

pemrosesan barang dan jasa hingga barang tersebut laku.

2. Pengawasan akuntansi. Yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan

aturan dan metode, juga pencatatan dengan pengamanan aktiva perusahaan

yang dapat dipercaya catatan keuangannya.

Pimpinan perusahaan melakukan pengawasan biaya operasional dengan

melihat aktivitas operasionalnya. Seiring dengan perkembangan perusahaan ketika

objek akan tercapai, pengawasan biaya harus ditiadakan lagi karena hal tersebut

adalah pemborosan. Dengan demikian pengawasan biaya harus di imbangi dengan

pengawasan akuntansi.

Pengawasan akuntansi merupakan pengawasan yang mengikuti metode -

metode akuntansi dan pencatatannya. Dikarenakan objek barang ditujukan kepada

penggolongan biaya, hingga lebih besar perhatian ditujukan ke proses mencatat

yang akan memberikan tanggung jawab biaya – biaya dan arah produksi, juga

laporan ringkas mengenai hal yang berhubungan dengan pengawasan dan

pelaporan statistik agar dapat diketahui kemajuan pihak yang bertanggung jawab

terhadap biaya, apakah telah melakukan tugas sesuai dengan peraturan dan

kebijakan perusahaan atau tidak.


39

3.9 Biaya Operasional Perjalanan Dinas Komisi C DPRD Provinsi Sumatera

Utara

Biaya Operasional Perjalanan dinas termasuk kedalam pengklasifikasian

biaya menurut waktu persiapannya. Anggota Komisi C DPRD ProvSU berpegang

kepada PerGub (Peraturan Gubernur) dalam melaksanakan perjalanan dinas nya.

Biaya perjalanan dinas yang termasuk adalah :

1. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas)

2. Uang tiket

3. Uang Akomodasi/Penginapan

4. Uang Transportasi

5. Refresentatif

Tidak ada perhitungan khusus dalam pencatatan biaya operasional di

komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara. Segala biaya – biaya perjalanan dinas

di rekap oleh komisi lalu di serahkan ke bendahara DPRD Provinsi Sumatera

Utara.

Akuntan biaya bisa menggunakan dana yang sudah di tetapkan yang

disebut sebagai biaya standart untuk membantu dalam hal pengendalian biaya.


40

Tabel 3.1

Biaya – biaya Kunjungan Kerja Daerah

Tahun 2017-2018

Sumber : Data Diolah (2020)

NO BULAN DAERAH HOTEL SPPD HARIAN REFRESENTATIF TRANSPORT TOTAL

1 Feb-17 Tebing Tinggi ~ 61.440.000 45.600.000 5.700.000 112.790.000

2 Tj. Balai 31.860.000 77.120.000 54.400.000 7.350.000 170.730.000

3 Sibolangit ~ 58.440.000 43.200.000 5.500.000 107.140.000

4 Mar-17 P. Siantar 8.600.000 25.760.000 17.600.000 4.500.000 56.460.000

5 Simalungun 45.000.000 75.520.000 54.400.000 6.600.000 181.520.000

6 Apr-17 Madina 32.100.000 71.120.000 50.400.000 9.450.000 163.070.000

7 Sibolga 20.400.000 51.840.000 36.000.000 2.000.000 127.553.300

8 Mei-17 Samosir 20.070.000 47.400.000 28.800.000 4.200.000 100.470.000

9 Jul-17 Simalungun 59.700.000 57.640.000 41.600.000 4.800.000 163.740.000

10 Okt-17 Asahan 30.600.000 74.840.000 54.400.000 7.000.000 166.840.000

11 Brastagi 79.200.000 63.280.000 41.600.000 5.700.000 189.780.000

12 Nov-17 Tebing Tinggi 29.010.000 68.440.000 51.200.000 5.000.000 153.650.000

13 Des-17 Simalungun 81.900.000 69.640.000 51.200.000 5.700.000 208.440.000

14 Batubara 12.600.000 32.130.000 21.600.000 4.200.000 67.870.000

15 Jan-18 Karo & D. Serdang 33.210.000 76.440.000 57.600.000 5.250.000 172.500.000

16 Siantar 33.210.000 77.640.000 57.600.000 6.300.000 174.750.000

17 Feb-18 Simalungun 27.180.000 62.640.000 45.600.000 5.400.000 131.520.000

18 Tapsel 36.075.000 81.840.000 60.000.000 6.400.000 189.064.900

19 Mar-18 Binjai & Langkat 8.010.000 20.440.000 12.800.000 1.750.000 43.000.000

20 Asahan 30.900.000 71.840.000 51.200.000 7.000.000 160.940.000

21 Apr-18 Labuhan Baru 28.980.000 65.840.000 47.200.000 6.300.000 148.320.000

22 Mei-19 Batubara 14.940.000 35.760.000 25.600.000 3.000.000 79.300.000

23 Dairi & Karo 26.930.000 61.664.000 44.800.000 5.100.000 138.494.000

24 Jun-18 Deli Serdang 32.940.000 76.440.000 54.400.000 5.250.000 169.030.000

25 Jul-18 Siantar 26.835.000 63.640.000 46.400.000 5.400.000 142.275.000

26 Binjai & Langkat 26.010.000 60.440.000 44.800.000 4.250.000 135.500.000

27 Agu-18 Aek Kanapan 15.300.000 34.840.000 22.400.000 4.000.000 61.240.000

28 Asahan 19.170.000 35.130.000 24.000.000 4.550.000 82.850.000

29 Sep-18 Karo 16.500.000 36.640.000 24.800.000 3.300.000 81.240.000

30 Okt-18 Karo & Dairi 16.050.000 38.840.000 25.600.000 1.350.000 87.189.900

31 Nov-18 Karo & Dairi 14.940.000 40.230.000 28.800.000 4.500.000 88.470.000

32 Balige 21.075.000 50.840.000 35.200.000 5.250.000 112.365.000

33 Des-18 Simalungun 17.500.000 47.640.000 33.600.000 5.400.000 104.160.000

34 Asahan 1.200.000 3.000.000 2.400.000 300.000 6.900.000

Total 897.995.000 1.876.394.000 1.336.800.000 167.750.000 4.279.162.100


41

Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara berpatok pada peraturan gubernur

untuk biaya perjalanan dinas. Maka berapa jumlah yang dianggarkan sama

besarnya dengan yang di realisasikan perorang. Dari data tabel di atas jika di

uraikan maka di ketahui total biaya perjalanan dinas setiap bulan selama tahun

2017-2018 adalah sebagai berikut :

1. Februari 2017

Tebing Tinggi sebesar Rp112.790.000,-

Tj. Balai sebesar Rp170.730.000,-

Sibolangit sebesar Rp107.140.000,-

2. Maret 2017

Pematang Siantar sebesar Rp56.460.000,-

Simalungun sebesar Rp181.520.000,-

3. April 2017

Mandailing Natal sebesar Rp163.070.000,-

Sibolga sebesar Rp127.553.300,-

4. Mei 2017

Samosir sebesar Rp100.470.000,-

5. Juli 2017


6. Oktober 2017

Asahan sebesar Rp166.840.000,-

Brastagi sebesar Rp189.780.000,-


42

7. November 2017

Tebing Tinggi sebesar Rp153.650.000,-

8. Desember 2017

Simalungun sebesar Rp208440.000,-

Batubara sebesar Rp67.870.000,-

9. Januari 2018

Karo & Deli Serdang sebesar Rp172.500.000,-

Siantar sebesar Rp174.750.000,-

10. Februari 2018


Tapanuli Selatan sebesar Rp189.064.900,-

11. Maret 2018

Binjai & Langkat sebesar Rp43.000.000,-


12. April 2018

Labuhan Baru sebesar Rp148.320.000,-

13. Mei 2018

Batubara sebesar Rp79.300.000

Dairi & Karo sebesar Rp138.494.000,-

14. Juni 2018

Deli Serdang sebesar Rp169.030.000,-


43

15. Juli 2018

Siantar sebesar Rp142.275.000,-

Binjai & Langkat sebesar Rp135.500.000,-

16. Agustus 2018

Aek Kanapan sebesar Rp61.240.000,-


17. September 2018

Karo sebesar Rp81.240.000,-

18. Oktober 2018

Karo & Dairi sebesar Rp87.189.900,-

19. November 2018

Karo & Dairi sebesar Rp88.470.000,-

Balige sebesar Rp112.365.000,-

20. Desember 2018




44

Tabel 3.2

Biaya Tiket

Tahun 2017 - 2018

NO URAIAN 2017 2018 TOTAL

1. TIKET 518.418.100 627.054.000 1.145.472.100

Sumber : Data Diolah (2020)

Bagi perjalanan dinas ke luar daerah yang menggunakan transportasi udara

(pesawat) akan mendapat uang tiket pesawat untuk pergi-pulang. Menurut tabel di

atas akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Sepanjang tahun 2017 dikeluarkan biaya tiket sebesar Rp518.418.100,-

2. Sepanjang tahun 2018 dikeluarkan biaya tiket sebesar Rp627.054.000,-

3. Sepanjang tahun 2017 dan 2018 di ketahui total biaya tiket adalah sebesar

Rp1.145.472.100,-


45

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Menurut uraian yang sudah di jabarkan di bab - bab sebelumnya, pada bab

ini penulis telah membuat kesimpulan sebagai berikut :

DPRD Provinsi Sumatera Utara mengikuti Peraturan Gubernur dalam

pengeluaran biaya perjalanan dinas. Sumber anggaran yang diperoleh Komisi C

DPRD Provsu semuanya bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah) dan penggunaan dananya digunakan untuk melakukan kunjungan kerja

perjalanan dinas baik ke daerah maupun ke luar daerah. Biaya perjalanan dinas

yang di keluarkan anggaran nya yaitu SPPD, tiket, hotel/akomodasi, transport dan

refresentatif. Dan setelah data yang diperoleh penulis diolah kembali diketahui

sepanjang tahun 2017-2018 total biaya perjalanan dinas anggota komisi c

terhitung sebesar Rp4.279.162.100,- dan total biaya tiket adalah sebesar

Rp1.145.472.100,-.


46

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat di sampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. DPRD Provinsi Sumatera Utara harus memperbaiki program kerja agar

instansi tersebut dapat menggunakan anggaran yang di berikan secara

lebih efektif dan struktur keuangan perusahaan dapat di analisis.

2. Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara harus lebih memperhatikan

pengarsipan data rekapitulasi biaya-biaya perjalanan dinas agar lebih

tertata sehingga memudahkan pencarian jika di butuhkan.

3. Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara harus tetap

mempertahankan kinerja agar realisasi anggaran untuk tahun-tahun

berikutnya tetap terealisasi dengan baik seperti tahun-tahun

sebelumnya.

4. Sebaiknya anggaran yang di berikan di pergunakan dengan sebaik-

baiknya untuk kepentingan masyarakat sehingga anggaran yang

dikeluarkan dapat mencapai tujuannya.


47

DAFTAR PUSTAKA

Aristo, M Isyraqi. 2014. Analisa Biaya Operasional Pada AJB BumiPutera.

Tugas Akhir. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Carter, William K. 2005. Cost Accounting. Edisi 14. Jakarta: Salemba Empat.

Fess, Warren Reeve. 2005. Accounting. Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat.

Hansen & Mowen. 2001. Manajemen Biaya. Edisi bahasa Indonesia, Buku Dua,

Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

https://dprd-sumutprov.go.id/index.php/sejarah/20 April 2020/19.35

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1790/5/128330208_FILE5.pdf/2

Juni 2020/20.05

Laporan Biaya-Biaya Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2017 sampai 2018.


https://dprd-sumutprov.go.id/index.php/sejarah/20

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1790/5/128330208_FILE5.pdf/2

Documents

TUGAS AKHIR ANALISIS BIAYA OPERASIONAL PERJALANAN …