i

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENGAWASAN POST MARKET

BPOM TERHADAP KOSMETIK DITINJAU

DARI PERLINDUNGAN KONSUMEN

(STUDI KASUS DI LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT KALIMANTAN TENGAH)”

S K R I P S I

Untuk memenuhi sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

DHEA SEPTI KHUSMACAHYADI

201510110311057

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2021

i

PENULISAN HUKUM

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENGAWASAN POST MARKET

BPOM TERHADAP KOSMETIK DITINJAU

DARI PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Studi Kasus di Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten

Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah)”

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Progam Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

DHEA SEPTI KHUSMACAHYADI

201510110311057

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2021

ii

iii

iv

v

MOTTO

“Jawaban Dari Sebuah Keberhasilan Adalah Terus Belajar

Dan Tak Kenal Putus Asa”

vi

ABSTRAK

Nama : Dhea Septi Khusmacahyadi

NIM : 201510110311057

Judul : Tinjauan Yuridis Sosiologis Pengawasan Post Market

BPOM Terhadap Kosmetik Ditinjau dari

Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Loka

Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten

Kotawaringin barat Kalimantan Tengah)

Dosen Pembimbing : Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum

M. Isrok, S.H., CN, MH

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, keinginan seseorang untuk tampil

lebih cantik merupakan suatu hal yang wajar. Diera seperti sekarang, keindahan dan

kecantikan menjadi salah satu kriteria penilaian dalam melihat seseorang. Untuk

menunjang penampilan yang cantik dan indah maka diperlukan sesuatu sebagai

penunjang kecantikan tersebut salah satunya adalah kosmetik. Kosmetik menurut

BPOM merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan bagian

luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian

luar, atau gigi dan membrane mukosa mulut, terutama untuk membersihkan,

mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau mempebaiki bau badan, melindungi,

atau memelihara tubuh dalam kondisi baik. Akan tetapi, masih banyaknya kosmetik

yang beredar di masyaratakat dengan kosmetik mengandung bahan berbahaya dan

tidak memiliki izin edar. Untuk menunjang kemanan dan kesehatan konsumen

dalam menggunakan kosmetik, pemerintah memberikan peraturan perundang-

undangan bagi para pelaku usaha yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor

23 Tahun 2019 Tentang Pesyaratan Teknis Bahan Kosmetik, dan untuk mengatasi

peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar,

terdapat non pemerintahan yang berwenang dalam mengawasi beredarnya kosmetik

yaitu BPOM. Sebagaimana menurut Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM

Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3), BPOM memiliki fungsi dalam mengawasi peredaran

obat, makanan, termasuk kosmetik dengan melakukan pre-post market, sehingga

dalam hal ini dapat menjadi pertanyaan bagaimana implementasi post-market

terhadap kosmetik yang dilakukan Loka POM Kobar dan bentuk penegakan hokum

apa saja yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar. Penelitian ini

menggunakan metode yuridis-sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian diketahui bahwa Loka POM dalam melakukan post-market

terhadap kosmetik tidak semua berupa uji lab akan tetapi Loka POM melakukan

pemeriksaan kepada sarana distribusi. Loka POM melakukan penarikan terhadap

beberapa produk kecantikan berdasarkan surat edaran dai BPOM RI dan melakukan

uji lab yang kemudian produk tersebt dimusnahkan. Dalam memberikan penegakan

hokum kepada para pelaku usaha, Loka POM memberikan penegakan hokum berpa

surat peringatan, penarikan atau penyitaan, dan dimusnahkan. Apabila dirasa

pelanggaran tersbut dilakukan berulang akan dibawa ke ranah pidana yaitu

pengadilan.

Kata Kunci: Kosmetik, BPOM, Post-Market

vii

ABSTRACT

Nama : Dhea Septi Khusmacahyadi

NIM : 201510110311057

Title : Sosiological Judicial Review of BPOM’s Post Market

Supervision of Cosmetics in term of consumer

protection (Case Study at Food and Drug Monitoring

Workshop, Kotawaringin Barat Regency, Central

Kalimantan)

Supervisor : Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum

M. Isrok, S.H., CN, MH

Along with the rapid development of the times, someone’s desire to look more

beautiful is a natural thing. In the era ef modernization, beauty have incresingle

become on of the criteria for judging someone’s view. To support a beautiful

appearance, something is needed to support this beauty one of which is cosmetics.

Cosmetics according to BPOM are ingredients of praparations intended for us on

the outside of the human body such as the epidermis, hair, nails, lips and external

genital organs, or teeth and oral mucous membranes, especiallu to clean, scent,

change appearance, and/or repair body odor, protects, or keeps the body in good

condition. However, there are still many cosmetics circulating in society with

cosmetics containing dangerous ingrediants and do not have distribution permits.

To support the safety and health of consumers in using cosmetics, the government

provides laws and regulations for business actors, namely Article 2 and Article 3 of

BPOM Regulation Number 23 of 2019 concerning Technical Requirements for

Cosmetic Ingredients, and to overcome the distribution of cosmetics containing

hazardous materials and do not have license. There are non-govermental authorities

in charge of overseeing the circulation of cosmetics, namely BPOM. As according

to Presidential Decree Number 80 of 2017 concerning BPOM Article 3 Paragraph

(2) and Paragraph (3), BPOM has a function in supervising the distribution of drug,

food, including cosmetics by conducting post-markets, so in this case it can be a

question of how to implement post-market for cosmetics conducted by Loka POM

Kobar and what forms of law enforcement are given to business actors who violate

them. This research uses juridical-sociological methods. The types of data used in

this research are primary, secondary data, and tertiary data.

The result of the research shows that in doing post-market for cosmetics, not all of

them are in the form of lab tests, but the POM workshops do an examination of

distribution facilities. Loka POM makes withdrawals of sveral beauty products

bades on a circular from BPOM RO and conducts lab tests which are then

destroyed. I providing law enforcement to business actors, Loka POM provides law

enforcement with warning letters, withdrawals or confiscation, and is destroyed. If

it is felt that the violation was repeated, it will be brought to the realm of crime,

namely the court.

Keywords: Cosmetics, BPOM, Post-Market

viii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr Wb

Bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillah wa Syukurillah Barakallah penulis

panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, tak lupa sholawat serta salam tetap

tercurahkan kepada junjungan umat Islam Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga

penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir dengan judul :

“Tinjauan Yuridis Sosiologis Pengawasan Post Market BPOM Terhadap

Kosmetik Ditinjau dari Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Loka

Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan

Tengah)”

Tujuan Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi serta melengkapi

persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis

menghaapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi

kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan Tugas Akhir ini tidak akan rampung tanpa adanya bantuan,

dukungan serta motivasi dari berbagai pihak yang berkontribusi dalam segala hal

serta melancarkan penyusunan Tugas Akhir ini. Dengan demikian atas segala

kerendahan hati penulis, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan segala

hormat dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Keluarga besar penulis, yaitu Bapak tercinta H. Mulyadi dan Ibu tercinta Hj.

Siti Khusmul Khotimah S.Pd yang selalu mendoakan, memberikan

motivasi, memberikan semangat dan pengorbanan baik dari segi morill

maupun materi kepada penulis. Dan tak lupa pula kakak penulis Yuli

Khusmacahyadi, M.Si dan adik penulis Mauly Juwita Khusmacahyadi yang

selalu memberikan semangat kepada penulis.

2. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Malang serta Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.

ix

3. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Ibu Hj. Catur Wido Haruni S.H.,MSi., M.Hum, selaku Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

5. Bapak Dr. Haris S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang.

6. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

7. Bapak Dr. Surya Anoraga, S.H., M.H, selaku Wali Dosen penulis.

8. Bapak/Ibu Dosen dan staff karyawan di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang.

9. Afner Icos Paneri, Utin Syifa A.Z, Dini Rosyida, Utin Erlin Apriaman,

Adilah, Rizka Syarifatul, Sekaresmi Mustika Devi, Restu Eka Ayuningtyas,

dan teman teman penulis lainnya yang selalu memberikan semangat dan

motivasi kepada penulis agar tidak cepat menyerah dan patah semangat.

10. Semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2015 khusunya teman-

teman kelas A atau Anak Didik Pak Surya (ADPS) 2015.

11. Mas Eri dan Om Print Copy di tirto yang sering penulis panggil Om beserta

istri yang turut membantu penulis dalam urusan mencetak skripsi maupun

berkas lainnya dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata penuls mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita

semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia Pendidikan terutama bagi Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Malang, 25 Januari 2021

Penulis,

x

DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul Dalam .................................................................... i

Lembar Pengesahan ..................................................................................... ii

Lemnbar Persetujuan .................................................................................. iii

Surat Pernyataan Penulisan Hukum .......................................................... iv

Ungkapan Pribadi/Motto............................................................................. v

Abstrak ......................................................................................................... v

Abstract ......................................................................................................... vii

Kata Pengantar ............................................................................................ viii

Daftar Isi ....................................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 9

C. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 9

D. Manfaat Penelitian Bagi Mahasiswa ......................................................... 10

E. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 10

F. Metode Penelitian ...................................................................................... 11

1. Metode Pendekatan ............................................................................... 11

2. Lokasi Penelitian ................................................................................... 12

3. Sumber Data .......................................................................................... 12

4. Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 13

5. Teknik Analisa Data .............................................................................. 14

6. Sistematika Penelitian ........................................................................... 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 16

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan ...................................................... 16

1. Pengertian Pengawasan ......................................................................... 16

2. Jenis-Jenis Pengawasan ......................................................................... 17

3. Fungsi Pengawasan ............................................................................... 19

4. Sistem Pengawasan ............................................................................... 20

xi

5. Tujuan Pengawasan ............................................................................... 20

B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan .......................................................... 21

1. Pengertian Izin ....................................................................................... 21

2. Tujuan Perizinan .................................................................................... 21

3. Prosedur Perizinan ................................................................................. 22

C. Tinjauan Umum Tentang Peredaran ......................................................... 24

D. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik .......................................................... 25

1. Pengertian Kosmetik ............................................................................. 25

2. Penggolongan Kosmetik ........................................................................ 26

3. Bahan Kosmetik .................................................................................... 27

a. Kosmetik Pemutih Kulit Mengandung Hydroquinone ..................... 27

b. Kosmetik Pemutih Kulit Mengandung Merkuri ............................... 28

c. Kosmetik Pemutih Mengandung Asam Retinoat .............................. 28

d. Bahan Pewarna ................................................................................. 29

4. Persyaratan Kosmetik ............................................................................ 29

E. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan ............... 30

1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan.................................. 30

2. Fungsi Dan Tujuan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) .... 31

3. Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan ............................. 33

4. Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap

Pengawasan Obat dan Makanan ........................................................... 33

F. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen .................................. 34

1. Pengertian Perlindungan Konsumen ..................................................... 34

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen ........................................... 35

3. Para Pihak Dalam Perlindungan Konsumen ......................................... 36

a. Konsumen ......................................................................................... 36

b. Pelaku Usaha .................................................................................... 39

xii

BAB III PEMBAHASAN ............................................................................ 42

A. Profil Loka Pengawas Obat Dan Makanan (Loka Pom) Kabupaten

Kotawaringin Barat ................................................................................... 42

1. Lokasi .................................................................................................... 42

2. Struktur Organisasi BPOM RI .............................................................. 42

3. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawasan dan Makanan

Palangkaraya ......................................................................................... 44

4. Struktur organisasi Loka POM Kotawaringin Barat ............................ 47

5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatanm Produk

Terapetik/Obat ...................................................................................... 50

6. Pengawasan NAPZA (Narkotika, Psikotropika Zat Adiktif Berbahaya) 50

7. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Makanan 51

8. Pengawasan Mutu Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Obat

Tradisional ............................................................................................ 51

9. Pengawasan Mutu Keamanan Produk Pangan ..................................... 51

10. Penyidikan kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan ......... 52

11. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen ............................................... 52

B. Tugas Pengawasan Post Market BPOM Terhadap Kosmetika. ................ 53

1. Bentuk Pengawasan Post Market oleh Loka POM Kotawaringin Barat

Terhadap Kosmetik ............................................................................... 55

2. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melanggar 67

BAB IV PENUTUP ..................................................................................... 73

A. Kesimpulan .............................................................................................. 73

B. Saran ......................................................................................................... 74

DAFTAR PUSTAKA

75

DAFTAR PUSTAKA

Adek Pitri, 2019 “Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal oleh Balai Besar Obat

dan Makanan (BBPOM) Di Kota Pekanbaru”, JOM FISIP Vol.6

Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta:

Sinar Grafika

Ahmad Miru, 2011. Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia,

Rajawali Pers, Jakarta

Alison Haynes, Dibalik Wajah Cantik : Fakta Tentang manfaat dan Resiko

Kosmetik (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia,1997)

Ayu Mulyani Noor, Pengawasan Peredaran Produk Pangan (Makanan Olahan)

Oleh Ba;ai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru,

JOM FISIP Volume 2. No.2-Oktober 2015

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi

Aksara

Bahder Johan Nasution, 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung. Mandar Maju

Departemen Dalam Negeri, Cost Accounting Planning and Control. Edisi

Kedelapan. Terjemahan Alfonso Sirait dan Herman Wibowo. Jakarta: Erlangga,

1997, hlm. 86. Dalam jurnal hukum. Baihaqi. Pengawasan Sebagai Fungsi

Manajemen Perpustakaan Dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan.

Vol.8.Banda Aceh. 2016

Gunawan Widjaja Ahmad Yani, 2003. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,

PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Janus Sidabalok,2010. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra

Aditya BAkti, Bandung

Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik

Majalah Farmasetika, Judul Krim Pemutih Wajah dan Keamanannya oleh Retno

Haryanti, Vol.2 No.3,2017

Pasal 1 butir (13) Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor

1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat

Pasal 2 Peraturan BPOM Nomor 25 tahun 2019 tentang Cara Pembuatan Kosmetika

yang Baik

76

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang

Persyaratan Teknis bahan Kosmetika

77

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan

Makanan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (PKBPOM) Nomor

HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,

Suplemen Makanan, dan Makanan yang Bersumber dari Bahan Tertentu atau

Mengandung Alkohol.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor

HK.03.1.23.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran

Kosmetik.

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan

Teknis Kosmetik

Peraturan Kesehatan Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat,

Pewarna, Substratum, Zat Pengawet, dan Tabir Surya Pada Kosmetik

Peraturan Menteri Keseharan RI Nomor 239/Menkes/Per/V/85 Mengenai Zat

Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Zat Berbahaya

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan

Pengawas Obat dan Makanan

Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya; Yuridika

Priaji, Sekar Ayu Amiluhur. Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik

yang Merugikan Konsumen, 2018. UII Yogyakarta

Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, 2007. Buku Pegangan Ilmu

Pengetahuan Kosmetik, Jakarta: Gramedia Pustaka

Rezky Nur Amelia, Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

Dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Makassar, 2018

Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Saiful Anwar, 2004, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press

Siagian, Sondang P,2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Bumi

Aksara

78

Soerjono soekanto, 2008, Faktor Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,

Jakarta, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada

Sofyan Hari Harahap, 2001, Sistem pengawasan Manajemen (Management Control

System), Jakarta: PT Pustaka Quantum

Sujatmo,1989, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

Sukarno K, 1992, Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta: Miswar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

Wasitaatmaja, 1997. Penuntun Ilmu Kosmetik Medik, Jakarta: Universitas

Indonesia Press

Wawancara dengan Bapak Kodon Tarigan, S. Si., Apt selaku Kepala BPOM (Badan

Pengawas Obat & Makanan) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Wawancara dengan Bapak Kodon Tarigan, S. Si., Apt selaku Kepala BPOM (Badan

Pengawas Obat & Makanan) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, Implementasi Undang-undang Nomor

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terjadap Bisnis Online, Vol. 11

No.1, 2017

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta:

Grasindo

Zainuddin Ali, 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Sinar Grafika

Zurada Himmatul Ulya, Peran BPOM Dalam Pengawasan Kosmetik Produk Korea

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM Dalam

Perspektif Maslahah, UIN Walisongo Semarang

79

WEBSITE

Badan Pengawas Obat dan Makanan,

https://www.pom.go.id/new/view/direct/background, tanggal akses 3 September

2019.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan

Makanan, https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic, diakses 11 Oktober

2019.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, Strategi Nasional Perlindungan Konsumen,

https://www.pom.go.id/new/view/direct/hotissue-stranas, diakses 11 Oktober

2019.

Badan Pengawas Obat dan Mamakan, https://www.pom.go.id/new/view/

direct/background, tanggal akses 3 September 2019.

Balai Besar/Balai POM, Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat, Aksi Penertiban

Pasar dari Kosmetik Ilegal di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat,

https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16576/Aksi-Penertiban-Pasar-dari-

Kosmetik-Ilegal-di-Pangkalan-Bun-Kabupaten-Kotawaringin-Barat.html, diakses

13 Januari 2020.

BPOM, website : https://e-bpom.pom.go.id/, tanggal akses 26 September 2019.

Departemen Dalam Negeri, Cost Accounting Planning and Control. Edisi

Kedelapan. Terjemahan Alfonso Sirait dan Herman Wibowo. Jakarta: Erlangga,

1997, hlm. 86. Dalam jurnal hukum. Baihaqi. Pengawasan Sebagai Fungsi

Manajemen Perpustakaan Dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan.

Vol.8.Banda Aceh. 2016

Malika Zakis Ahmad, Pengertian Pengawasan, https:www.malikazaakisahmad.

wordpress.com/20122/01/03-pengertian-pengawasan, diakses tanggal 9 Agustus

2019.

Website : https://diploma.chemistry.uii.ac.id/para-phenylenediamine-ppd/

Website Alodokter : https://www.alodokter.com/hydroquinone

Website BPOM : https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic, diakses

tanggal 25 Januari 2021

80