Upload
doankhuong
View
235
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBAGIAN HARTA WARISAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)
Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Oleh:
BRIAN PUTRA PRATAMA
C 100 100 016
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019
1
TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri
Sragen)”
Abstrak
Konsep pewarisan timbul karena terjadinya suatu peristiwa kematian yang
menimpa seseorang dari anggota keluarga, terutama orang tua yaitu ayah dan ibu.
Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, yang menjadi
masalah bukan peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang
ditinggalkan oleh almarhum. Masalahnya yang akan muncul siapakah yang berhak
atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut. Peristiwa yang
sering terjadi adalah dalam pelaksanaan pembagian warisan salah satu pihak
dengan cara melakukan perbuatan yang melawan hukum melakukan penguasaan
sepihak terhadap harta warisan yang seharusnya dibagi. Hal tersebut dilakukan
bermaksud untuk dapat menguasai harta warisannya secara pribadi. Dalam proses
penyelesaian sengketa pembagian harta warisan, langkah yang harus dilakukan
adalah ahli waris yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan
gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam KUHPerdata
Pasal 834 yang berbunyi: “Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna
memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak
yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian
harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan
penguasaannya”. Penelitian ini menggunakan metode normative karena hukum
dikonsepkan sebagai norma patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.
Penelitian ini bersifat deskriptif, penulis akan melukiskan secara sistematis dan
menyeluruh tentang substansi yang ada dalam Putusan Perdata mengenai Sengketa
Pembagian Warisan. Dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik
pengumpulan data dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan metode
wawancara. Dengan menggunakan metode analisis data analisis kualitatif.
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada
Putusan Nomor: 101/Pdt.G/2011/PN.Srg pada pokoknya Para Penggugat dapat
membuktikan atas dalil-dalil gugatan yang diajukannya, yaitu bahwa benar Para
Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Sadriyo (pemilik salah satu obyek
sengketa), bahwa tanah obyek sengketa salah satunya adalah harta warisan dari
almarhum Sadriyo yang belum dibagi waris dan dikuasai sepihak secara melawan
hukum oleh Para Tergugat. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para
Penggugat patut untuk dikabulkan. Sehingga Tanah sengketa tersebut wajib dibagi
waris terhadap Penggugat I, II dan III serta Tergugat I (istri almarhum
Sasmorejo).
Kata Kunci : perkara pembagian harta warisan dan penyelesaian sengketa di
pengadilan negeri sragen.
Abstract
The concept of inheritance arises because of death event that befalls someone from
a family member, most parents are father and mother. If the deceased person has
2
property, the problem is not because of death but the wealth that was issued by the
deceased. The problem will arise who is entitled to the property submitted by the
deceased. Events that often occur are in the implementation of the distribution of
inheritance by one of the parties by conducting an unlawful act of unilateral
control over the inheritance collected together. This is done to be able to collect his
inheritance personally. In the process of resolving disputes in the distribution of
inheritance, the steps that must be taken are the heirs who meet their disadvantaged
interests can file a lawsuit to the District Court. Article 834 which reads: "Every
person has the right to receive a claim to fight for his inheritance, against all
people, who are good on the basis of equal rights, both rights to anything related to
money, inheritance, as well as those who are cunning have stopped their control" .
This study uses a normative method because law is conceptualized as a benchmark
norm for human behavior that is deemed appropriate. This research is descriptive,
the writer will describe systematically and comprehensively about the substance
contained in the Civil Decision concerning the Legislative Distribution Dispute.
By using secondary data and primary data. Data collection techniques using library
research methods and interview methods. By using qualitative analysis data
analysis methods. Based on the results of the research and discussion it can
conclude on Decision Number: 101 / Pdt.G / 2011 / PN. In principle the Plaintiffs
can prove the arguments of the claim requested, that is, the Plaintiffs are looking
for the heirs of the late Sadriyo (wrong owner one object of dispute one of the
objects of the dispute is inheritance from the late Sadriyo who has not been divided
and inherited unilaterally by the Defendants. Therefore, the claim filed by the
Plaintiffs should be granted. So that the land of the dispute must be shared with the
Plaintiffs I, II and III and Defendant I (the deceased wife of Sasmorejo).
Keywords : inheritance distribution case and dispute resolution in sragen
district court.
1. PENDAHULUAN
Manusia dalam hidupnya di dunia pasti mengalami 3 (tiga) peristiwa yang penting,
yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Pada waktu seseorang dilahirkan, maka
ia dalam hidupnya akan mengemban hak dan kewajiban. Kemudian setelah ia
dewasa akan bertemu dengan kawan hidupnya untuk melakukan perkawinan dan
membangun sebuah rumah tangga yang langgeng sampai akhir hayat. Hingga pada
suatu saat manusia tersebut akan mengalami kematian atau meninggal dunia. Jika
kita berbicara mengenai seseorang yang meninggal dunia, apa yang akan terjadi
dengan segala sesuatu harta benda yang di tinggalkan tersebut. Terkait dengan hal
itu tentunya jalan pikiran kita langsung akan tertuju kepada masalah warisan.
Ketentuan mengenai hukum waris di dalam KUHPerdata dapat kita lihat
dalam Pasal 830 KUHPerdata, bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena
kematian”. Dengan demikian pengertian hukum waris menurut KUHPerdata, ialah
3
tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak ada
masalah pewarisan. Pada Pasal 874 yang berisi “Bahwa segala harta peninggalan
seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut
undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya
sesuatu ketetapan yang sah”.
J. Satrio berpendapat, pengertian Hukum Waris pada pokoknya adalah
suatu peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal
dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Lebih jelasnya adalah peraturan yang
mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan
yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan
tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan sesama ahli waris, maupun
antara mereka dengan pihak ketiga. Karena pada dasarnya kita baru akan berbicara
tentang masalah pewarisan kalau ada orang yang mati, ada harta yang ditinggalkan,
dan ada ahli waris.
Konsep pewarisan timbul karena terjadinya suatu peristiwa kematian yang
menimpa seseorang dari anggota keluarga, terutama orang tua yaitu ayah dan ibu.
Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, yang menjadi
masalah bukan peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang
ditinggalkan oleh almarhum. Masalahnya yang akan muncul siapakah yang berhak
atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut. Dan siapa yang
wajib menanggung dan menyelesaikan utang-piutang almarhum jika dia
meninggalkan utang yang menjadi kewajibannya.
Ketentuan tentang pembagian warisan (boedel-scheiding) sesungguhnya
bukan semata-mata menyangkut pembagian warisan, tetapi juga berarti pemisahan
harta boedel, yaitu harta kekayaan bersama yang belum terbagi, yaitu berupa harta
bersama perkawinan, harta warisan. Dalam hal pewarisan, apabila semua ahli waris
dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka dan para waris itu semua berada
di tempat, maka pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara sedemikian
rupa oleh para waris sendiri (KUHPerdata Pasal 1069).
Hal ini berarti bahwa bagaimana cara pembagian itu diserahkan kepada
kebijaksanaan para ahli waris sendiri, karena dalam perundang-undangan tidak
menentukan cara-cara pembagian yang harus ditempuh. Tetapi jika ada diantara
4
para ahli waris yang menolak atau melalaikannya, maka atas permintaan para
pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan weeskamer
(Balai Harta Peninggalan) untuk bertindak mewakili para ahli waris yang menolak
atau melalaikan untuk melaksanakan perjanjian pembagian warisan itu
(KUHPerdata Pasal 1071).
Peristiwa yang sering terjadi dalam pelaksanaan pembagian warisan adalah
salah satu pihak dengan cara melakukan perbuatan yang melawan hukum
melakukan penguasaan sepihak terhadap harta warisan yang seharusnya dibagi.
Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk dapat menguasai harta warisannya secara
pribadi.
Dalam proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan, langkah
yang harus dilakukan adalah ahli waris yang merasa kepentingannya dirugikan
dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan
dalam KUHPerdata Pasal 834 yang berbunyi: “Tiap-tiap waris berhak mengajukan
gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik
atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh
atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah
menghentikan penguasaannya…”.
Terkait kewenangan Pengadilan Negeri, dalam hukum acara perdata
dikenal 2 macam kewenangan, yakni: (1) Wewenang mutlak atau absolute
competentie; (2) Wewenang relative atau relative competentie. Wewenang mutlak
adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Dilihat
dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasan untuk mengadili,
dan dalam bahasa Belanda disebut attributie van rechtsmacht.
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Hakim
dalam menentukan pembuktian atas sengketa pembagian harta warisan ? (2)
Bagaimana Hakim dalam memutuskan terhadap sengketa pembagian harta warisan
yang berlaku ?
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui Hakim dalam menentukan
pembuktian atas sengketa pembagian harta warisan. (2) Mengetahui pertimbangan
Hakim dalam memutuskan terhadap sengketa pembagian harta warisan yang
berlaku.
5
Manfaat penelitian ini adalah: (1) Dengan melakukan penelitian ini
diharapkan menambah ilmu pengetahuan, wawasan, kemampuan menulis dan
memberikan gambaran yang jelas dalam bidang hukum perdata khususnya dalam
permsalahan penyelesaian sengketa pembagian warisan di Pengadilan Negeri. (2)
Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih kemasyarakat khususnya
masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai hukum perdata yang
berkaitan dengan penyelesaian sengketa terhadap pembagian harta warisan.
2. METODE
Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian menggunakan
metode Normatif, sehingga penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah
hukum, asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pembagian
harta warisan.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif.
“Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat melukiskan atau dapat
dikatakan tidak jauh berbeda dari sifat menjelajah”. Jadi penulis akan melukiskan
secara sistematis dan menyeluruh tentang substansi yang ada dalam Putusan
Perdata mengenai Sengketa Pembagian Warisan.
Data-data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: Data sekunder yang
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Sedangkan Data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari
sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilapangan.
Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara
Kualitatif. Dengan menganalisis data sekunder yang dihubungkan data primer,
kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta
menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah
kesimpulan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Atas Sengketa Pembagian Harta
Warisan
Beban pembuktian adalah kewajiban salah satu pihak untuk membuktikan fakta-
fakta yang dikemukakan dalam persidangan. Dimana yang harus dibuktikan disini
6
adalah fakta-fakta yang dikemukakan untuk menyakinkan hakim bahwa fakta-fakta
tersebut adalah benar adanya. Mengenai beban pembuktian adalah masalah yang
dapat menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara
yang pembuktiannya itu harus dilakukan oleh para pihak dengan jalan mengajukan
alat-alat bukti. Menurut Pasal 164 HIR alat-alat bukti terdiri dari: Bukti tulisan,
Bukti dengan saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.
Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di
Pengadilan Negeri Sragen, dengan melakukan wawancara terhadap salah satu
Hakim yang bernama Wahyu Bintoro. Beliau mengatakan bahwa sebagaimana
sesuai dengan asas pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata, berlaku
ketentuan yang menyatakan barang siapa yang menggugat dia yang punya
kewajiban membuktikan. Jadi hakim itu mengabulkan tidaknya gugatan itu
tergantung pembuktian dari penggugat lewat alat bukti surat maupun saksi. Hal
tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 RBg. Yang
menyatakan bahwa: “Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak, atau
mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah
hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu”.
Beliau mengatakan bahwa pada saat akan menjatuhkan putusan terhadap
sengketa pembagian harta warisan, pertama-tama Majelis Hakim akan memeriksa,
meneliti alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh
pihak penggugat, bahwa penggugat harus dapat membuktikan dalil gugatannya
yakni mengenai penggugat benar merupakan ahli waris dari pewaris, terkait objek
sengketa benar merupakan harta warisan. Kemudian sebagai bahan pertimbangan
pula Tergugat juga diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk
memperkuat jawaban atau bantahannya. Setelah Para pihak yang berperkara telah
mengajukan bukti-buktinya kemudian Majelis Hakim yang memeriksa perkara
baru dapat untuk menarik suatu kesimpulan atas pembuktian tersebut.
Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatannya tertanggal 7
Maret 2011 yang didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen
dibawah Register Nomor: 101/Pdt.G/2011/PN.Srg. Pada dasarnya Gugatan
Penggugat menyatakan bahwa: 1) Bahwa di Desa Juwok pernah hidup sepasang
suami istri yang bernama Pak Sodirjo alias Sodriyo dan Mbok Sarinem/ Mbok
7
Sodirjo alias Sodriyo. Keduanya telah meninggal dunia yaitu sekitar tahun 1950-
an dan tahun 1980-an. 2) Pak Sodirjo dan Mbok Sarinem alias Mbok Sodirjo
meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu : (a) Sasmorejo (telah meninggal dunia
tahun 2005); (b) Mbok Samiyem (Penggugat II); (c) Mbok Warji
(Penggugat III) dan (d) Mbok Juminem (Penggugat I). 3) Bahwa Pak
Sodirjo alias Sodriyo dan Mbok Sarinem / Mbok Sodirjo alias Sodriyo juga
meninggalkan Harta Warisan berupa Tanah Hak Milik atas nama Pak Sodirjo
yang berasal dari Tanah Sanggan orang tua Pak Sodirjo yang bernama Pak
Djodongso, yang tercatat dalam Leter C desa Juwok nomer 51, desa Juwok
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, yang berupa 1 (satu) bidang Tanah
Sawah,1 (satu) bidang Tanah Tegal, dan 1 ( satu) bidang Tanah pekarangan 4)
Bahwa Tanah Warisan (Obyek Sengketa) tersebut hingga sekarang belum pernah
dibagi waris diantara semua ahli warisnya, akan tetapi yang menjadi kejanggalan
untuk Tanah Sawah dan Tanah Tegal telah terbit Leter C Desa Juwok nomer 637
atas nama Sasmorejo salah satu ahli waris anak Pak Sodirjo alias Sodriyo, yang
seolah-olah sebagai peralihan/ perubahan dari Leter C Desa Juwok nomer 51 atas
nama Pak Sodirjo, tanpa prosedur dan alas hak yang sah adalah sebagai Melawan
Hukum oleh karena telah merugikan Para Penggugat selaku ahli waris anak dari
Pak Sodirjo alias Sodriyo. 5) Bahwa Para Penggugat sudah berusaha
menyelesaikan perkara mengenai Tanah-tanah Warisan Peninggalan Pak Sodirjo
alias Sodriyo tersebut secara damai dan kekeluargaan dengan istri dan anak-anak
Pak Sasmorejo (almarhum) yaitu Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi tidak be
r hasil.
Berdasarkan atas bukti Tulisan P.4 dan keterangan saksi Wagiman dan
Sasmowiyono Mukmin, bahwa Para Penggugat dapat membuktikan atas dalil
gugatannya yaitu sebidang tanah dengan Leter C No. 636 Desa Juwok terletak di
dukuh Juwok Rt 13, Desa Juwok dengan Juwok Rt 13 desa Juwok dengan Luas +
1900 m2, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara Pekarangan
Martorejo, sebelah timur Jalan, sebelah selatan Pekarangan Kartoijoyo, sebelah
barat pekarangan parimin, adalah benar tanah yang belum dibagi waris dari
Sodriyo (alm). Hal tersebut telah sesuai sebagaimana yang disebutkan oleh Hakim
Wahyu Bintoro, SH bahwa yang sebagaimana sesuai dengan asas pembuktian
8
yang berlaku dalam hukum acara perdata, berlaku ketentuan yang menyatakan
barang siapa yang menggugat, dia yang punya kewajiban membuktikan. Hal
tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 RBg.
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Penyelesaian
Sengketa Pembagian Harta Waris
Sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor:
101/Pdt.G/2011/PN.Srg bahwa Hakim telah memberikan pertimbangan-
pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan
putusan mengenai sengketa pembagian harta warisan, yaitu sebagai berikut:
Berdasarkan hasil pemeriksaan pembuktian di persidangan, telah diperoleh
fakta-fakta hukum yang selanjutnya disebut sebagai Kesimpulan Pembuktian
Hakim, yaitu antara lain:
Pertama, Berdasarkan keterangan saksi Wagiman, Sasmowiyono Mukmin,
Sodimejo dan Patmo Sumanto bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat
merupakan ahli waris dari almarhum Sadriyo.
Kedua, Berdasarkan bukti Tulisan P.4 dan keteranan saksi Wagiman dan
Sasmowiyono Mukmin, bahwa Para Tergugat dapat membuktikan atas dalil
gugatannya Leter C No. 636 Desa Juwok terletak di dukuh Juwok Rt 13, Desa
Juwok dengan Juwok Rt 13 desa Juwok dengan Luas + 1900 m2, dengan batas-
batas sebagai berikut: sebelah utara Pekarangan Martorejo, sebelah timur Jalan,
sebelah selatan Pekarangan Kartoijoyo, sebelah barat pekarangan parimin, adalah
benar tanah yang belum dibagi waris dari Sodriyo (alm).
Ketiga, Berdasarkan bukti Tertulis T3 dan keterangan saksi Sodimejo dan
saksi Patmo Sumanto, bahwa Para Tergugat dapat membuktikan atas
sanggahannya/jawabannya terkait objek sengketa yaitu Leter C. No. 637 Desa
Juwok, yang mana terdiri dari: pertama, 1 (satu) Bidang Tanah Sawah terletak di
sebelah selatan dukuh Juwok desa Juwok dengan Luas + 825 m2 + 8660 m2 =
9485 m2, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara Pekarangan
Sutokardi dan Pekarangan Mantorejo, timur Sawah Tukiyem dan Sawah Juwahir,
sebelah Selatan Sawah Martorejo dan Sawah Marto Mariman, dan sebelah Barat
Sawah Karimun. Kedua, 1 (satu) Bidang Tanah Tegal dukuh Cengklik desa
Juwok Luas kurang lebih 2250 m2 + 1705 m2 = 3955 m2, dengan batas-batas
9
sebagai berikut: sebelah utara Sawah Wiro Pon, sebelah timur Sawah Padi,
sebelah selatan Sawah Mariyem dan Sawah Ciptorejo, dan sebelah barat Tegal
Sarimo. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah warisan dari
Sasmorejo (alm).
Dari segenap pertimbangan terdahulu bahwa Majelis Hakim telah
memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya
dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan
gugatan dan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas, maka
dengan ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan
gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan bahwa Penggugat I, II
dan III serta Tergugat I (istri almarhum Sasmorejo) adalah ahli waris yang sah
dari Sodriyo (alm). 3) Menyatakan bahwa tanah pekarangan yang tertera dalam
Leter C No. 636 Desa Juwok terletak di dukuh Juwok Rt 13 desa Juwok dengan
Luas + 1900 m2, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara Pekarangan
Martorejo, sebelah timur Jalan, sebelah selatan Pekarangan Kartoijoyo, sebelah
barat Pekarangan Parimin, adalah benar tanah yang belum dibagi waris dari
Sodriyo (alm) terhadap Penggugat I, II dan III serta Tergugat I (istri almarhum
Sasmorejo).
DALAM REKONPENSI : 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat
Rekonpensi I dan II/ Para Tergugat Konpensi I dan II. 2) Menyatakan
Sasmorejo (alm) dan ahli warisnya sebagai pemilik yang sah dari dua bidang
tanah yang terdaftar dalam leter C. No. 637 Desa Juwok atas nama Sasmorejo.
3) Menghukum Para Tergugat Rekonpensi I, II dan III/ Para Penggugat Konpensi
I, II dan III/Para Penggugat Konpensi I, II dan III serta siapa saja yang menguasai
sebagian atau seluruhnya tanah tersebut untuk menyerahkan dalam keadaan kosong
dan baik kepada Para Penggugat Rekonpensi I dan II Para Tergugat Konpensi I dan
II bila perlu dengan bantuan alat Negara.
Berdasarkan hasil analisis diatas dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa pada Putusan Nomor: 101/Pdt.G/2011/PN.Srg pada pokoknya Para
Penggugat dapat membuktikan atas dalil-dalil gugatan yang diajukannya, yaitu
bahwa benar Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Sadriyo
(pemilik salah satu obyek sengketa), bahwa tanah obyek sengketa salah satunya
10
adalah harta warisan dari almarhum Sadriyo. Dengan demikian gugatan yang
diajukan oleh Para Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian, sebagaimana yang
dijelaskan oleh Darwan Prinst yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan
yang terbukti kebenarannya dimuka persidangan akan dikabulkan seluruhnya atau
sebagian. Apabila gugatan/permohonan terbukti seluruhnya, maka
gugatan/permohonannya dikabulkan seluruhnya, akan tetapi apabila hanya terbukti
sebagian, maka akan dikabulkan sebagian pula sepanjang dapat dibuktian.
4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Dari hasil pembuktian tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta
hukum dan menyimpulkan bahwa terbukti telah terjadi peristiwa penguasaan
tanah harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya (obyek sengketa)
yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa adanya alas hak yang sah,
sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II
tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim akan
memberikan keputusannya sebagai berikut:
DALAM KONPENSI: a) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk
sebagian; b) Menyatakan bahwa Penggugat I, II dan III serta Tergugat I (istri
almarhum Sasmorejo) adalah ahli waris yang sah dari Sodriyo (alm); c)
Menyatakan bahwa tanah pekarangan yang tertera dalam Leter C No. 636 Desa
Juwok terletak di dukuh Juwok Rt 13 desa Juwok dengan Luas + 1900 m2,
dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara Pekarangan Martorejo,
sebelah timur Jalan, sebelah selatan Pekarangan Kartoijoyo, sebelah barat
Pekarangan Parimin, adalah benar tanah yang belum dibagi waris dari Sodriyo
(alm) terhadap Penggugat I, II dan III serta Tergugat I (istri almarhum
Sasmorejo).
DALAM REKONPENSI: a) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat
Rekonpensi I dan II/ Para Tergugat Konpensi I dan II. b) Menyatakan
Sasmorejo (alm) dan ahli warisnya sebagai pemilik yang sah dari dua bidang
tanah yang terdaftar dalam leter C. No. 637 Desa Juwok atas nama Sasmorejo,
yaitu: 1 (satu) Bidang Tanah Sawah terletak di sebelah selatan dukuh Juwok
11
desa Juwok dengan Luas kurang lebih 825 m2 + 8660 m2 = 9485 m2 dan 1
(satu) Bidang Tanah Tegal terletak di sebelah Utara dukuh Cengklik desa
Juwok dengan Luas + 2250 m2 + 1705 m2 = 3955 m2. c) Menghukum Para
Tergugat Rekonpensi I, II dan III/ Para Penggugat Konpensi I, II dan III/Para
Penggugat Konpensi I, II dan III serta siapa saja yang menguasai sebagian atau
seluruhnya tanah tersebut untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik
kepada Para Penggugat Rekonpensi I dan II Para Tergugat Konpensi I dan II bila
perlu dengan bantuan alat Negara.
4.2 Saran
Penulis akan menyampaikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:
Pertama, Untuk Penggugat dalam mengajukan gugatan penyelesaian
sengketa warisan harus berdasarkan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggung
jawabkan. Karena dalam hal ini Penggugat yang mendalilkan/menyatakan sebagai
ahli waris atas tanah yang menjadi obyek sengketa maka dalam pemeriksaan
pembuktian di persidangan harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya.
Sehingga apabila Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan
Penggugat akan dikabulkan.
Kedua, Untuk Tergugat apabila membantah dalil gugatan Penggugat dan
menyatakan bahwa tanah obyek sengketa sah miliknya maka harus didasarkan
pada bukti-bukti yang kuat, sehingga dalam pemeriksaan pembuktian
dipersidangan dapat membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalannya.
Ketiga, Untuk Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan
mengadili perkara gugatan pengosongan rumah milik ahli waris yang ditempati
oleh orang lain, diharapkan harus cermat dan teliti dalam memeriksa perkara
tersebut. Sehingga dalam proses pembuktian dipersidangan Majelis Hakim dapat
melihat apakah Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya atau tidak.
Keempat, Untuk masyarakat secara umum diharapkan untuk dapat berlaku
bijak dan adil terhadap segala bentuk harta warisan. Apabila terdapat harta warisan
yang belum terbagi kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, diharapkan
dimusyawarahkan secara kekeluargaan terkait pembagian harta warisan tersebut.
12
DAFTAR PUSTAKA
Afandi, Ali, 1986, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta:
PT Bina Aksara.
Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Dimyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik, 2004, Metode Penelitian Hukum,
Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
Hadikusuma, Hilman, 1991, Hukum Waris Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya
Bakti.
Muhammad, Abdulkadir, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra
Aditya Bakti.
Oemarsalim, 1991, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Rineka
Cipta.
Sunggono, Bambang, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
Suratman dan Dillah, Philips, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta.
Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, Hukum Acara
Perdata: Dalam Teori Dan Praktek, Bandung: Mandar Maju.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
HIR/RBg