of 16 /16
TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen) Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Oleh: BRIAN PUTRA PRATAMA C 100 100 016 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2019

TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA …eprints.ums.ac.id/71185/9/Naskah Publikasi.pdf · sengketa pembagian harta warisan, pertama-tama Majelis Hakim akan memeriksa, meneliti

Embed Size (px)

Text of TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA …eprints.ums.ac.id/71185/9/Naskah Publikasi.pdf ·...

  • TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

    PEMBAGIAN HARTA WARISAN

    (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)

    Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada

    Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

    Oleh:

    BRIAN PUTRA PRATAMA

    C 100 100 016

    PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

    FAKULTAS HUKUM

    UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

    2019

  • i

  • ii

  • iii

  • 1

    TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

    PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri

    Sragen)”

    Abstrak

    Konsep pewarisan timbul karena terjadinya suatu peristiwa kematian yang

    menimpa seseorang dari anggota keluarga, terutama orang tua yaitu ayah dan ibu.

    Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, yang menjadi

    masalah bukan peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang

    ditinggalkan oleh almarhum. Masalahnya yang akan muncul siapakah yang berhak

    atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut. Peristiwa yang

    sering terjadi adalah dalam pelaksanaan pembagian warisan salah satu pihak

    dengan cara melakukan perbuatan yang melawan hukum melakukan penguasaan

    sepihak terhadap harta warisan yang seharusnya dibagi. Hal tersebut dilakukan

    bermaksud untuk dapat menguasai harta warisannya secara pribadi. Dalam proses

    penyelesaian sengketa pembagian harta warisan, langkah yang harus dilakukan

    adalah ahli waris yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan

    gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam KUHPerdata

    Pasal 834 yang berbunyi: “Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna

    memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak

    yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian

    harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan

    penguasaannya”. Penelitian ini menggunakan metode normative karena hukum

    dikonsepkan sebagai norma patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

    Penelitian ini bersifat deskriptif, penulis akan melukiskan secara sistematis dan

    menyeluruh tentang substansi yang ada dalam Putusan Perdata mengenai Sengketa

    Pembagian Warisan. Dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik

    pengumpulan data dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan metode

    wawancara. Dengan menggunakan metode analisis data analisis kualitatif.

    Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada

    Putusan Nomor: 101/Pdt.G/2011/PN.Srg pada pokoknya Para Penggugat dapat

    membuktikan atas dalil-dalil gugatan yang diajukannya, yaitu bahwa benar Para

    Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Sadriyo (pemilik salah satu obyek

    sengketa), bahwa tanah obyek sengketa salah satunya adalah harta warisan dari

    almarhum Sadriyo yang belum dibagi waris dan dikuasai sepihak secara melawan

    hukum oleh Para Tergugat. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para

    Penggugat patut untuk dikabulkan. Sehingga Tanah sengketa tersebut wajib dibagi

    waris terhadap Penggugat I, II dan III serta Tergugat I (istri almarhum

    Sasmorejo).

    Kata Kunci : perkara pembagian harta warisan dan penyelesaian sengketa di

    pengadilan negeri sragen.

    Abstract

    The concept of inheritance arises because of death event that befalls someone from

    a family member, most parents are father and mother. If the deceased person has

  • 2

    property, the problem is not because of death but the wealth that was issued by the

    deceased. The problem will arise who is entitled to the property submitted by the

    deceased. Events that often occur are in the implementation of the distribution of

    inheritance by one of the parties by conducting an unlawful act of unilateral

    control over the inheritance collected together. This is done to be able to collect his

    inheritance personally. In the process of resolving disputes in the distribution of

    inheritance, the steps that must be taken are the heirs who meet their disadvantaged

    interests can file a lawsuit to the District Court. Article 834 which reads: "Every

    person has the right to receive a claim to fight for his inheritance, against all

    people, who are good on the basis of equal rights, both rights to anything related to

    money, inheritance, as well as those who are cunning have stopped their control" .

    This study uses a normative method because law is conceptualized as a benchmark

    norm for human behavior that is deemed appropriate. This research is descriptive,

    the writer will describe systematically and comprehensively about the substance

    contained in the Civil Decision concerning the Legislative Distribution Dispute.

    By using secondary data and primary data. Data collection techniques using library

    research methods and interview methods. By using qualitative analysis data

    analysis methods. Based on the results of the research and discussion it can

    conclude on Decision Number: 101 / Pdt.G / 2011 / PN. In principle the Plaintiffs

    can prove the arguments of the claim requested, that is, the Plaintiffs are looking

    for the heirs of the late Sadriyo (wrong owner one object of dispute one of the

    objects of the dispute is inheritance from the late Sadriyo who has not been divided

    and inherited unilaterally by the Defendants. Therefore, the claim filed by the

    Plaintiffs should be granted. So that the land of the dispute must be shared with the

    Plaintiffs I, II and III and Defendant I (the deceased wife of Sasmorejo).

    Keywords : inheritance distribution case and dispute resolution in sragen

    district court.

    1. PENDAHULUAN

    Manusia dalam hidupnya di dunia pasti mengalami 3 (tiga) peristiwa yang penting,

    yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Pada waktu seseorang dilahirkan, maka

    ia dalam hidupnya akan mengemban hak dan kewajiban. Kemudian setelah ia

    dewasa akan bertemu dengan kawan hidupnya untuk melakukan perkawinan dan

    membangun sebuah rumah tangga yang langgeng sampai akhir hayat. Hingga pada

    suatu saat manusia tersebut akan mengalami kematian atau meninggal dunia. Jika

    kita berbicara mengenai seseorang yang meninggal dunia, apa yang akan terjadi

    dengan segala sesuatu harta benda yang di tinggalkan tersebut. Terkait dengan hal

    itu tentunya jalan pikiran kita langsung akan tertuju kepada masalah warisan.

    Ketentuan mengenai hukum waris di dalam KUHPerdata dapat kita lihat

    dalam Pasal 830 KUHPerdata, bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena

    kematian”. Dengan demikian pengertian hukum waris menurut KUHPerdata, ialah

  • 3

    tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak ada

    masalah pewarisan. Pada Pasal 874 yang berisi “Bahwa segala harta peninggalan

    seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut

    undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya

    sesuatu ketetapan yang sah”.

    J. Satrio berpendapat, pengertian Hukum Waris pada pokoknya adalah

    suatu peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal

    dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Lebih jelasnya adalah peraturan yang

    mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan

    yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan

    tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan sesama ahli waris, maupun

    antara mereka dengan pihak ketiga. Karena pada dasarnya kita baru akan berbicara

    tentang masalah pewarisan kalau ada orang yang mati, ada harta yang ditinggalkan,

    dan ada ahli waris.

    Konsep pewarisan timbul karena terjadinya suatu peristiwa kematian yang

    menimpa seseorang dari anggota keluarga, terutama orang tua yaitu ayah dan ibu.

    Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, yang menjadi

    masalah bukan peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang

    ditinggalkan oleh almarhum. Masalahnya yang akan muncul siapakah yang berhak

    atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut. Dan siapa yang

    wajib menanggung dan menyelesaikan utang-piutang almarhum jika dia

    meninggalkan utang yang menjadi kewajibannya.

    Ketentuan tentang pembagian warisan (boedel-scheiding) sesungguhnya

    bukan semata-mata menyangkut pembagian warisan, tetapi juga berarti pemisahan

    harta boedel, yaitu harta kekayaan bersama yang belum terbagi, yaitu berupa harta

    bersama perkawinan, harta warisan. Dalam hal pewarisan, apabila semua ahli waris

    dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka dan para waris itu semua berada

    di tempat, maka pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara sedemikian

    rupa oleh para waris sendiri (KUHPerdata Pasal 1069).

    Hal ini berarti bahwa bagaimana cara pembagian itu diserahkan kepada

    kebijaksanaan para ahli waris sendiri, karena dalam perundang-undangan tidak

    menentukan cara-cara pembagian yang harus ditempuh. Tetapi jika ada diantara

  • 4

    para ahli waris yang menolak atau melalaikannya, maka atas permintaan para

    pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan weeskamer

    (Balai Harta Peninggalan) untuk bertindak mewakili para ahli waris yang menolak

    atau melalaikan untuk melaksanakan perjanjian pembagian warisan itu

    (KUHPerdata Pasal 1071).

    Peristiwa yang sering terjadi dalam pelaksanaan pembagian warisan adalah

    salah satu pihak dengan cara melakukan perbuatan yang melawan hukum

    melakukan penguasaan sepihak terhadap harta warisan yang seharusnya dibagi.

    Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk dapat menguasai harta warisannya secara

    pribadi.

    Dalam proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan, langkah

    yang harus dilakukan adalah ahli waris yang merasa kepentingannya dirugikan

    dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan

    dalam KUHPerdata Pasal 834 yang berbunyi: “Tiap-tiap waris berhak mengajukan

    gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik

    atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh

    atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah

    menghentikan penguasaannya…”.

    Terkait kewenangan Pengadilan Negeri, dalam hukum acara perdata

    dikenal 2 macam kewenangan, yakni: (1) Wewenang mutlak atau absolute

    competentie; (2) Wewenang relative atau relative competentie. Wewenang mutlak

    adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Dilihat

    dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasan untuk mengadili,

    dan dalam bahasa Belanda disebut attributie van rechtsmacht.

    Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Hakim

    dalam menentukan pembuktian atas sengketa pembagian harta warisan ? (2)

    Bagaimana Hakim dalam memutuskan terhadap sengketa pembagian harta warisan

    yang berlaku ?

    Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui Hakim dalam menentukan

    pembuktian atas sengketa pembagian harta warisan. (2) Mengetahui pertimbangan

    Hakim dalam memutuskan terhadap sengketa pembagian harta warisan yang

    berlaku.

  • 5

    Manfaat penelitian ini adalah: (1) Dengan melakukan penelitian ini

    diharapkan menambah ilmu pengetahuan, wawasan, kemampuan menulis dan

    memberikan gambaran yang jelas dalam bidang hukum perdata khususnya dalam

    permsalahan penyelesaian sengketa pembagian warisan di Pengadilan Negeri. (2)

    Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih kemasyarakat khususnya

    masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai hukum perdata yang

    berkaitan dengan penyelesaian sengketa terhadap pembagian harta warisan.

    2. METODE

    Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian menggunakan

    metode Normatif, sehingga penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah

    hukum, asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan

    mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pembagian

    harta warisan.

    Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif.

    “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat melukiskan atau dapat

    dikatakan tidak jauh berbeda dari sifat menjelajah”. Jadi penulis akan melukiskan

    secara sistematis dan menyeluruh tentang substansi yang ada dalam Putusan

    Perdata mengenai Sengketa Pembagian Warisan.

    Data-data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: Data sekunder yang

    berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

    Sedangkan Data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari

    sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilapangan.

    Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara

    Kualitatif. Dengan menganalisis data sekunder yang dihubungkan data primer,

    kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta

    menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah

    kesimpulan.

    3. HASIL DAN PEMBAHASAN

    3.1 Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Atas Sengketa Pembagian Harta

    Warisan

    Beban pembuktian adalah kewajiban salah satu pihak untuk membuktikan fakta-

    fakta yang dikemukakan dalam persidangan. Dimana yang harus dibuktikan disini

  • 6

    adalah fakta-fakta yang dikemukakan untuk menyakinkan hakim bahwa fakta-fakta

    tersebut adalah benar adanya. Mengenai beban pembuktian adalah masalah yang

    dapat menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara

    yang pembuktiannya itu harus dilakukan oleh para pihak dengan jalan mengajukan

    alat-alat bukti. Menurut Pasal 164 HIR alat-alat bukti terdiri dari: Bukti tulisan,

    Bukti dengan saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.

    Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di

    Pengadilan Negeri Sragen, dengan melakukan wawancara terhadap salah satu

    Hakim yang bernama Wahyu Bintoro. Beliau mengatakan bahwa sebagaimana

    sesuai dengan asas pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata, berlaku

    ketentuan yang menyatakan barang siapa yang menggugat dia yang punya

    kewajiban membuktikan. Jadi hakim itu mengabulkan tidaknya gugatan itu

    tergantung pembuktian dari penggugat lewat alat bukti surat maupun saksi. Hal

    tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 RBg. Yang

    menyatakan bahwa: “Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak, atau

    mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah

    hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu”.

    Beliau mengatakan bahwa pada saat akan menjatuhkan putusan terhadap

    sengketa pembagian harta warisan, pertama-tama Majelis Hakim akan memeriksa,

    meneliti alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh

    pihak penggugat, bahwa penggugat harus dapat membuktikan dalil gugatannya

    yakni mengenai penggugat benar merupakan ahli waris dari pewaris, terkait objek

    sengketa benar merupakan harta warisan. Kemudian sebagai bahan pertimbangan

    pula Tergugat juga diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk

    memperkuat jawaban atau bantahannya. Setelah Para pihak yang berperkara telah

    mengajukan bukti-buktinya kemudian Majelis Hakim yang memeriksa perkara

    baru dapat untuk menarik suatu kesimpulan atas pembuktian tersebut.

    Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatannya tertanggal 7

    Maret 2011 yang didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen

    dibawah Register Nomor: 101/Pdt.G/2011/PN.Srg. Pada dasarnya Gugatan

    Penggugat menyatakan bahwa: 1) Bahwa di Desa Juwok pernah hidup sepasang

    suami istri yang bernama Pak Sodirjo alias Sodriyo dan Mbok Sarinem/ Mbok

  • 7

    Sodirjo alias Sodriyo. Keduanya telah meninggal dunia yaitu sekitar tahun 1950-

    an dan tahun 1980-an. 2) Pak Sodirjo dan Mbok Sarinem alias Mbok Sodirjo

    meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu : (a) Sasmorejo (telah meninggal dunia

    tahun 2005); (b) Mbok Samiyem (Penggugat II); (c) Mbok Warji

    (Penggugat III) dan (d) Mbok Juminem (Penggugat I). 3) Bahwa Pak

    Sodirjo alias Sodriyo dan Mbok Sarinem / Mbok Sodirjo alias Sodriyo juga

    meninggalkan Harta Warisan berupa Tanah Hak Milik atas nama Pak Sodirjo

    yang berasal dari Tanah Sanggan orang tua Pak Sodirjo yang bernama Pak

    Djodongso, yang tercatat dalam Leter C desa Juwok nomer 51, desa Juwok

    Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, yang berupa 1 (satu) bidang Tanah

    Sawah,1 (satu) bidang Tanah Tegal, dan 1 ( satu) bidang Tanah pekarangan 4)

    Bahwa Tanah Warisan (Obyek Sengketa) tersebut hingga sekarang belum pernah

    dibagi waris diantara semua ahli warisnya, akan tetapi yang menjadi kejanggalan

    untuk Tanah Sawah dan Tanah Tegal telah terbit Leter C Desa Juwok nomer 637

    atas nama Sasmorejo salah satu ahli waris anak Pak Sodirjo alias Sodriyo, yang

    seolah-olah sebagai peralihan/ perubahan dari Leter C Desa Juwok nomer 51 atas

    nama Pak Sodirjo, tanpa prosedur dan alas hak yang sah adalah sebagai Melawan

    Hukum oleh karena telah merugikan Para Penggugat selaku ahli waris anak dari

    Pak Sodirjo alias Sodriyo. 5) Bahwa Para Penggugat sudah berusaha

    menyelesaikan perkara mengenai Tanah-tanah Warisan Peninggalan Pak Sodirjo

    alias Sodriyo tersebut secara damai dan kekeluargaan dengan istri dan anak-anak

    Pak Sasmorejo (almarhum) yaitu Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi tidak be

    r hasil.

    Berdasarkan atas bukti Tulisan P.4 dan keterangan saksi Wagiman dan

    Sasmowiyono Mukmin, bahwa Para Penggugat dapat membuktikan atas dalil

    gugatannya yaitu sebidang tanah dengan Leter C No. 636 Desa Juwok terletak di

    dukuh Juwok Rt 13, Desa Juwok dengan Juwok Rt 13 desa Juwok dengan Luas +

    1900 m2, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara Pekarangan

    Martorejo, sebelah timur Jalan, sebelah selatan Pekarangan Kartoijoyo, sebelah

    barat pekarangan parimin, adalah benar tanah yang belum dibagi waris dari

    Sodriyo (alm). Hal tersebut telah sesuai sebagaimana yang disebutkan oleh Hakim

    Wahyu Bintoro, SH bahwa yang sebagaimana sesuai dengan asas pembuktian

  • 8

    yang berlaku dalam hukum acara perdata, berlaku ketentuan yang menyatakan

    barang siapa yang menggugat, dia yang punya kewajiban membuktikan. Hal

    tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 RBg.

    3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Penyelesaian

    Sengketa Pembagian Harta Waris

    Sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor:

    101/Pdt.G/2011/PN.Srg bahwa Hakim telah memberikan pertimbangan-

    pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan

    putusan mengenai sengketa pembagian harta warisan, yaitu sebagai berikut:

    Berdasarkan hasil pemeriksaan pembuktian di persidangan, telah diperoleh

    fakta-fakta hukum yang selanjutnya disebut sebagai Kesimpulan Pembuktian

    Hakim, yaitu antara lain:

    Pertama, Berdasarkan keterangan saksi Wagiman, Sasmowiyono Mukmin,

    Sodimejo dan Patmo Sumanto bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat

    merupakan ahli waris dari almarhum Sadriyo.

    Kedua, Berdasarkan bukti Tulisan P.4 dan keteranan saksi Wagiman dan

    Sasmowiyono Mukmin, bahwa Para Tergugat dapat membuktikan atas dalil

    gugatannya Leter C No. 636 Desa Juwok terletak di dukuh Juwok Rt 13, Desa

    Juwok dengan Juwok Rt 13 desa Juwok dengan Luas + 1900 m2, dengan batas-

    batas sebagai berikut: sebelah utara Pekarangan Martorejo, sebelah timur Jalan,

    sebelah selatan Pekarangan Kartoijoyo, sebelah barat pekarangan parimin, adalah

    benar tanah yang belum dibagi waris dari Sodriyo (alm).

    Ketiga, Berdasarkan bukti Tertulis T3 dan keterangan saksi Sodimejo dan

    saksi Patmo Sumanto, bahwa Para Tergugat dapat membuktikan atas

    sanggahannya/jawabannya terkait objek sengketa yaitu Leter C. No. 637 Desa

    Juwok, yang mana terdiri dari: pertama, 1 (satu) Bidang Tanah Sawah terletak di

    sebelah selatan dukuh Juwok desa Juwok dengan Luas + 825 m2 + 8660 m2 =

    9485 m2, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara Pekarangan

    Sutokardi dan Pekarangan Mantorejo, timur Sawah Tukiyem dan Sawah Juwahir,

    sebelah Selatan Sawah Martorejo dan Sawah Marto Mariman, dan sebelah Barat

    Sawah Karimun. Kedua, 1 (satu) Bidang Tanah Tegal dukuh Cengklik desa

    Juwok Luas kurang lebih 2250 m2 + 1705 m2 = 3955 m2, dengan batas-batas

  • 9

    sebagai berikut: sebelah utara Sawah Wiro Pon, sebelah timur Sawah Padi,

    sebelah selatan Sawah Mariyem dan Sawah Ciptorejo, dan sebelah barat Tegal

    Sarimo. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah warisan dari

    Sasmorejo (alm).

    Dari segenap pertimbangan terdahulu bahwa Majelis Hakim telah

    memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya

    dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan

    gugatan dan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas, maka

    dengan ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan

    gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan bahwa Penggugat I, II

    dan III serta Tergugat I (istri almarhum Sasmorejo) adalah ahli waris yang sah

    dari Sodriyo (alm). 3) Menyatakan bahwa tanah pekarangan yang tertera dalam

    Leter C No. 636 Desa Juwok terletak di dukuh Juwok Rt 13 desa Juwok dengan

    Luas + 1900 m2, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara Pekarangan

    Martorejo, sebelah timur Jalan, sebelah selatan Pekarangan Kartoijoyo, sebelah

    barat Pekarangan Parimin, adalah benar tanah yang belum dibagi waris dari

    Sodriyo (alm) terhadap Penggugat I, II dan III serta Tergugat I (istri almarhum

    Sasmorejo).

    DALAM REKONPENSI : 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat

    Rekonpensi I dan II/ Para Tergugat Konpensi I dan II. 2) Menyatakan

    Sasmorejo (alm) dan ahli warisnya sebagai pemilik yang sah dari dua bidang

    tanah yang terdaftar dalam leter C. No. 637 Desa Juwok atas nama Sasmorejo.

    3) Menghukum Para Tergugat Rekonpensi I, II dan III/ Para Penggugat Konpensi

    I, II dan III/Para Penggugat Konpensi I, II dan III serta siapa saja yang menguasai

    sebagian atau seluruhnya tanah tersebut untuk menyerahkan dalam keadaan kosong

    dan baik kepada Para Penggugat Rekonpensi I dan II Para Tergugat Konpensi I dan

    II bila perlu dengan bantuan alat Negara.

    Berdasarkan hasil analisis diatas dengan demikian dapat disimpulkan

    bahwa pada Putusan Nomor: 101/Pdt.G/2011/PN.Srg pada pokoknya Para

    Penggugat dapat membuktikan atas dalil-dalil gugatan yang diajukannya, yaitu

    bahwa benar Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Sadriyo

    (pemilik salah satu obyek sengketa), bahwa tanah obyek sengketa salah satunya

  • 10

    adalah harta warisan dari almarhum Sadriyo. Dengan demikian gugatan yang

    diajukan oleh Para Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian, sebagaimana yang

    dijelaskan oleh Darwan Prinst yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan

    yang terbukti kebenarannya dimuka persidangan akan dikabulkan seluruhnya atau

    sebagian. Apabila gugatan/permohonan terbukti seluruhnya, maka

    gugatan/permohonannya dikabulkan seluruhnya, akan tetapi apabila hanya terbukti

    sebagian, maka akan dikabulkan sebagian pula sepanjang dapat dibuktian.

    4. PENUTUP

    4.1 Kesimpulan

    Dari hasil pembuktian tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta

    hukum dan menyimpulkan bahwa terbukti telah terjadi peristiwa penguasaan

    tanah harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya (obyek sengketa)

    yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa adanya alas hak yang sah,

    sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II

    tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

    Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim akan

    memberikan keputusannya sebagai berikut:

    DALAM KONPENSI: a) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk

    sebagian; b) Menyatakan bahwa Penggugat I, II dan III serta Tergugat I (istri

    almarhum Sasmorejo) adalah ahli waris yang sah dari Sodriyo (alm); c)

    Menyatakan bahwa tanah pekarangan yang tertera dalam Leter C No. 636 Desa

    Juwok terletak di dukuh Juwok Rt 13 desa Juwok dengan Luas + 1900 m2,

    dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara Pekarangan Martorejo,

    sebelah timur Jalan, sebelah selatan Pekarangan Kartoijoyo, sebelah barat

    Pekarangan Parimin, adalah benar tanah yang belum dibagi waris dari Sodriyo

    (alm) terhadap Penggugat I, II dan III serta Tergugat I (istri almarhum

    Sasmorejo).

    DALAM REKONPENSI: a) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat

    Rekonpensi I dan II/ Para Tergugat Konpensi I dan II. b) Menyatakan

    Sasmorejo (alm) dan ahli warisnya sebagai pemilik yang sah dari dua bidang

    tanah yang terdaftar dalam leter C. No. 637 Desa Juwok atas nama Sasmorejo,

    yaitu: 1 (satu) Bidang Tanah Sawah terletak di sebelah selatan dukuh Juwok

  • 11

    desa Juwok dengan Luas kurang lebih 825 m2 + 8660 m2 = 9485 m2 dan 1

    (satu) Bidang Tanah Tegal terletak di sebelah Utara dukuh Cengklik desa

    Juwok dengan Luas + 2250 m2 + 1705 m2 = 3955 m2. c) Menghukum Para

    Tergugat Rekonpensi I, II dan III/ Para Penggugat Konpensi I, II dan III/Para

    Penggugat Konpensi I, II dan III serta siapa saja yang menguasai sebagian atau

    seluruhnya tanah tersebut untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik

    kepada Para Penggugat Rekonpensi I dan II Para Tergugat Konpensi I dan II bila

    perlu dengan bantuan alat Negara.

    4.2 Saran

    Penulis akan menyampaikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

    Pertama, Untuk Penggugat dalam mengajukan gugatan penyelesaian

    sengketa warisan harus berdasarkan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggung

    jawabkan. Karena dalam hal ini Penggugat yang mendalilkan/menyatakan sebagai

    ahli waris atas tanah yang menjadi obyek sengketa maka dalam pemeriksaan

    pembuktian di persidangan harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya.

    Sehingga apabila Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan

    Penggugat akan dikabulkan.

    Kedua, Untuk Tergugat apabila membantah dalil gugatan Penggugat dan

    menyatakan bahwa tanah obyek sengketa sah miliknya maka harus didasarkan

    pada bukti-bukti yang kuat, sehingga dalam pemeriksaan pembuktian

    dipersidangan dapat membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalannya.

    Ketiga, Untuk Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan

    mengadili perkara gugatan pengosongan rumah milik ahli waris yang ditempati

    oleh orang lain, diharapkan harus cermat dan teliti dalam memeriksa perkara

    tersebut. Sehingga dalam proses pembuktian dipersidangan Majelis Hakim dapat

    melihat apakah Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya atau tidak.

    Keempat, Untuk masyarakat secara umum diharapkan untuk dapat berlaku

    bijak dan adil terhadap segala bentuk harta warisan. Apabila terdapat harta warisan

    yang belum terbagi kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, diharapkan

    dimusyawarahkan secara kekeluargaan terkait pembagian harta warisan tersebut.

  • 12

    DAFTAR PUSTAKA

    Afandi, Ali, 1986, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta:

    PT Bina Aksara.

    Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum,

    Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

    Dimyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik, 2004, Metode Penelitian Hukum,

    Surakarta: Fakultas Hukum UMS.

    Hadikusuma, Hilman, 1991, Hukum Waris Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya

    Bakti.

    Muhammad, Abdulkadir, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra

    Aditya Bakti.

    Oemarsalim, 1991, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Rineka

    Cipta.

    Sunggono, Bambang, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja

    Grafindo Persada.

    Suratman dan Dillah, Philips, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta.

    Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, Hukum Acara

    Perdata: Dalam Teori Dan Praktek, Bandung: Mandar Maju.

    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

    HIR/RBg