Febri Kamalisa RachmanLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penyelesaian Sengketa Kontrak

Pengadaan Barang/Jasa

2

Penyelesaian Sengketa Di Draft Kontrak

• Penyelesaian Sengketa di draft kontrak sudah dapatdituliskan penyelesaian sengketa melalui LayananPenyelesaian Sengketa PBJP di LKPP, dengantahapan Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase;

• Sebelum sengketa tersebut diselesaikan ke LPS PBJP di LKPP, sengketa tersebut dapat diselesaikansecara musyawarah antar para pihak ataukonsultasi di layanan LKPP;

3

Merubah Klausul Penyelesaian Sengketa diKontrak

• Dalam hal di kontrak telah tertulis penyelesaiansengketa melalui Arbitrase tertentu atau dipengadilan, dapat disepakati melalui :

1. Perubahan Kontrak, atau

2. Perjanjian baru;

terkait klausul penyelesaian sengketa denganmenggunakan LPS PBJP LKPP.

3

4

Penyelesaian Sengketa

Litigasi Pengadilan

Non Litigasi

Konsultasi

Negosiasi

Mediasi & Konsiliasi

Penilaian Ahli

Arbitrase

Penyelesaian Sengketa Kontrak

5

Penyelesaian Sengketa Kontrak

LayananPenyelesaian

Sengketa KontrakPengadaan

Barang/JasaPemerintah

(LPSK PBJP)

Badan ArbitraseNasional Indonesia

(BANI)

Badan AlternatifPenyelesaian

Sengketa KonstruksiIndonesia

(BADAPSKI)

Pengadilan Negeri

6

Perbedaan Layanan Penyelesaian SengketaPengadaan

- Biaya Gratis- Waktu Penyelesaian:

1. Mediasi 30 Hari2. Konsiliasi 30 Hari3. Arbitrase 90 Hari

- Perkara PengadaanBarang/Jasa, Konstruksi, Konsultan.

- Mediator, Konsiliatordan Arbiter memahamiPengadaan berikutaturannya

- Biaya 0.5% - 5% dariClaim

- Waktu Penyelesaian:

1. Mediasi 60 Hari

2. Arbitrase 120 Hari

3. Binding Opinion 14 Hari

- Arbiter tidak banyakyang paham denganPengadaan berikutaturannya

- BiayaPerkara 0.5%- 5% dari Claim

- PerkaraPengadaanhanya untukKonstruksi

- Biaya tidakterbatas

- Hakim tidakbanyak yang paham denganPengadaanberikut denganaturannya

- WaktuPenyelesaianSengketa tidakterbatas

7

Layanan Penyelesaian Sengketa KontrakPengadaan Barang/Jasa Pemerintah

8

Dasar Hukum

➢ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa;

➢ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

➢ Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang LKPP dan Perubahannya;

➢ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaang Barang/Jasa berikut Perubahannya;

➢ Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9

Latar Belakang

Mengapa Layanan

PenyelesaianSengketa

PBJP

PBJ memerlukan

kecepatandalam proses pengambilankeputusan, termasuk

keputusan atassengketa PBJ

LKPP melaksanakan

pengembangandan perumusan

kebijakan PBJ Pemerintah

Pasal 2 Perpres 106/2007

Penyelesaian sengketa PBJ

dapat dilakukanmelalui

lembaga penyelesaian

alternatif Pasal 94 Perpres

54/2010

Data Sengketa PBJ cukup

banyak tetapiyang diajukan ke

Pengadilan <10%

Referensi

Lembaga / Instansiyang menangani

penyelesaiansengketa di bidang

tertentu:

Pengadilan Pajak, BPSK, Badapski,

BANI, DewanKehormatan HAKI

10

MANFAAT

LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA

▪ Penyelesaian sengketa PBJ lebih cepat, efektif dan efisien karenaBPS PBJ hanya menangani sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah.

▪ Keputusan atas sengketa lebih akurat karena majelis terdiri dari ahli dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

▪ Memberikan gairah bagi Penyedia barang/jasa untuk lebihberpartisipasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah,karena keputusan yang dihasilkan lebih memberikan kepastian hukum.

▪ Terwujudnya iklim pengadaan barang/jasa pemerintah yang jauhlebih baik karena terbentuknya kompetisi yang semakin baiksebagai akibat dari semakin banyaknya Penyedia yang berpartisipasidalam pengadaan barang/jasa pemerintah

11

Pemilihan Serah Terima

Pelaksanaan

Sengketa Perdata

Sengketa KPPU

Pidana

Sengketa Perdata

12

Organisasi LPS

Ex Officio Deputi Bid. Hukum danPenyelesaian Sanggah

Ex Officio Kasubdit PenangananPermasalaahn Kontrak Kepaniteraan

Ex Officio Direktur PenangananPermasalahan Hukum

Arbitrase

Konsiliator

Tunggal/Panel

MediatorTunggal/Co.Konsilia

tor

13

Med

iasi • Mediator

memahamiPengadaan

• Proses Penyelesaian 30 hari Kalender

• Biaya Gratis

• Penyelesaiansengketadidorong melaluikesepakatan parapihak

Kon

silia

si • KonsiliatormemahamiPengadaan

• Proses Penyelesaian30 hari kalender

• Biaya Gratis

• Konsiliator memberipendapat ataspermasalahan

• Penyelesaiansengketa didorongmelalui kesepakatanpara pihak

Arb

iras

e • Arbiter memahamiPengadaan

• Proses penyelesaian90 harikalender

• Biaya Gratis

• Berkekuatanhukum tetapdan mengikat

14

Mediator

• adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam sengketa kontrak pengadaan mencapai kesepakatan melalui proses perundingan

Konsiliator

• adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi Para Pihak dalam sengketa kontrak pengadaan.

Arbiter

• adalah seseorang yang diusulkan Para Pihak dan/atau ditunjuk oleh Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kontrak pengadaan.

Pemohon Termohon

1

2

3

4

5

Mediasi KonsiliasiArbitrase

Thanks You!For All!