PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc

8/18/2019 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc

1/23

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 93/PUU-X/2012

A. Penda!"!anDalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan syariah tidak

menutup kemungkinan munculnya sengketa perbankan syariah,

meskipun sejak dini sudah diantisipasi, bahkan setiap pelaku

usaha perbankan syariah tidak menginginkan adanya sengketa.

Sengketa yang timbul bila tidak diselesaikan dengan baik akan

berpotensi merugikan nasabah dan/atau bank.

Upaya penyelesaian sengketa perbankan syariah telah

ditetapkan dalam Pasal 55 UU No. 2 !ahun 2""# !entang

Perbankan Syariah. Namun dalam penerapannya terjadi polemik

baik bagi para akademisi maupun bagi praktisi perbankan

syariah, karena dalam Pasal 55 tersebut terdapat dualisme

lembaga litigasi yang ditunjuk yaitu Pengadilan $gama %Pasal

55 ayat & dan Pengadilan Negeri %Penjelasan Pasal 55 ayat 2&.

Polemik seputar ke'enaangan penyelesaian sengketa

perbankan syariah sudah sering dikaji dalam berbagai diskusi,

seminar, penelitian dan jurnal. Namun sejak adanya Putusan

(ahkamah )onstitusi %()& Nomor* +/PUU-/2"2 tanggal 2+

$gustus 2" tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa

perbankan syariah. (ayoritas hakim () sepakat menyatakan bah'a

penjelasan Pasal 55 ayat 2 UU No. 2/2""# bertentangan dengan

konstitusi secara keseluruhan, sehingga penjelasan tersebut

1


2/23

2

tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sejak putusan

dijatuhkan. (aksud keseluruhan berarti penyelesaian sengketa

perbankan syariah secara non litigasi %musya'atah, mediasi

perbankan dan arbitrase syariah& dan litigasi %peradilan umum&

bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat.

Pada satu sisi, Putusan () tersebut menguatkan ke'enangan

pengadilan $gama dalam menyelesaikan sengketa perbankan

syariah melalui jalur litigasi. Namun di sisi lain, putusan ()

tersebut telah menghapus keberadaan penyelesaian sengketa

perbankan syariah secara non litigasi melalui musya'arah,

mediasi perbankan dan arbitrase syariah sebagaimana disebutkan

dalam Penjelasan Pasal 55 ayat %2& UU No. 2 !ahun 2""#

tentang Perbankan Syariah.

erdasarkan hal-hal di atas yang didapatkan penulis

melalui membaca bahan-bahan tertulis yang ada disertai dengan

mata kuliah yang pernah diambil, Penulis tertarik untuk

mengulasnya secara lebih mendalam pada makalah ini yang diberi

judul 0Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Setelah Putusan

(ahkamah )onstitusi No. +/PUU-/2"21.

B. R!#!$an Ma$a"a$dapun permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam

makalah ini adalah*

. agaimana pengaturan penyelesaian sengketa perbankan

syariah di ndonesia3

2. agaimana eksistensi Pengadilan $gama dalam

menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah Putusan


3/23

3

(ahkamah )onstitusi Nomor* +/PUU-/2"2 tanggal 2+

$gustus 2"3

. agaimanakah upaya penyelesaian sengketa perbankan

syariah yang dilakukan di luar Pengadilan $gama setelah

Putusan (ahkamah )onstitusi Nomor* +/PUU-/2"2 tanggal

2+ $gustus 2"3

%. Pe#&aa$an1. Pen'e"e$a(an Sen)*e+a Pe,&an*an S'a,(a Men!,!+ Ke+en+!an

Pa$a" UU N. 21 Ta!n 200 Ten+an) Pe,&an*an S'a,(a

(eskipun perbankan syariah dilandasi atas dasar prinsip

syariah, namun tidak tertutup kemungkinan terjadi sengketa

antara nasabah dengan bank yang mengikatkan diri dengan akad

syariah, ditambah dengan semakin banyaknya produk-produk

syariah dengan berbagai bentuk dan ragamnya. (aka kemungkinan

munculnya suatu sengketa yang berkaitan dengan perbankan

syariah juga akan semakin beragam.

stilah penyelesaian sengketa berasal dari terjemahan

bahasa nggris, yaitu dispute settlement. Secara 4iloso4is,

penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan

hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti

semula. Pola penyelesaian sengketa merupakan suatu bentuk atau

kerangka untuk mengakhiri pertikaian atau sengketa yang

terjadi antara para pihak. Pola penyelesaian sengketa

perbankan syariah, sebagaimana sengketa lainnya di bidang

hukum perdata, dapat melalui dua macam cara, yaitu* melalui

pengadilan, dan di luar pengadilan.

(enurut $li a4ie, indikator keberhasilan bank syariah

setidaknya ada 5 hal, yaitu* %& peningkatan modal6 %2&


4/23

4

regulasi yang memadai6 %& sosialisasi dan edukasi6 %7&

kesiapan sumberdaya manusia6 dan %5& komitmen umat. erkaitan

dengan indikator kedua yaitu regulasi yang memadai, sejak

!ahun 2""# telah lahir Undang-undang Nomor 2 !ahun 2""#

!entang Perbankan Syariah. erdasarkan UU No. 2/2""# ini maka

kegiatan usaha berdasarkan prinsip telah memiliki peraturan

perundang-undangan sebagai payung hukum dalam operasional

perbankan syariah di ndonesia.

Sedikitnya ada 7 hal yang menjadi tujuan pengembangan

perbankan yang berdasarkan syariah yaitu*

a. (emenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak

dapat menerima konsep bunga6

b. !erciptanya dua banking system di ndonesia yang

mengakomodasikan baik perbankan kon8ensional maupun

perbankan syariah yang akan melahirkan kompetisi yang sehat

dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai norma6

c. (engurangi resiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di

ndonesia6

d. (endorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan

membatasi spekulasi atau tidak produkti4 karena pembiayaan

ditunjuk pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai

moral.2Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 2 !ahun 2""#

!entang Perbankan Syariah penyelesaian sengketa perbankan

syariah rata-rata dilakukan melalui proses $rbitrase oleh

adan $rbitrase (uamalat ndonesia %$(U& yang kemudian

1Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan

Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), ha! "!

2#hani Guna$an %dhat, &'naisis uridis Pementukan Undan*+Undan* Perankan Syariah, 'rtike

daam -uetin .ukum dan Perankan dan /eanksentraan, 0ume 3 (Jakarta: -%), ha! 2


5/23

berubah menjadi adan $rbitrase Syariah Nasional %$S$9N$S&

atau sebagian kecil melalui proses litigasi di Pengadilan

Negeri, namun sejak lahirnya Undang-undang Nomor !ahun 2"":

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor ; tahun +#+

tentang Peradilan $gama muncul dispute settlement option

%pilihan penyelesaian sengketa yang baru dengan memberikan

tugas dan ke'enangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah

termasuk di dalamnya perbankan syariah kepada pengadilan dalam

lingkungan Peradilan $gama.

Sejak lahirnya UU No. 2 !ahun 2""# !entang Perbankan

Syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah telah

ditentukan dalam ab tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 55

ayat %&, %2&, dan %& Undang-undang Nomor 2 !ahun 2""#

tentang Perbankan Syariah, sebagai berikut*

%& Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh

pengadilan dalam lingkungan Peradilan $gama6

%2& Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian

sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat %&,

penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad6

%& Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat %2&

tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah6

Dalam Penjelasan Pasal 55 ayat %2& UU No. 2 !ahun 2""#

disebutkan bah'a* 0ang dimaksud dengan penyelesaian sengketa

dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut*

a. musya'arah6

b. mediasi perbankan6

c. melalui adan $rbitrase Syariah Nasional %asyarnas& atau

lembaga arbitrase lain6dan/atau

d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.1

)etentuan Pasal 55 ayat %& UU 2/2""# tersebut

menjelaskan bah'a lembaga yang ber'enang menyelesaikan


6/23

sengketa perbankan syariah adalah Peradilan $gama. !etapi,

dalam Penjelasan Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""# disebutkan bila

para pihak memperjanjikan maka penyelesaian dapat dilakukan

sesuai akad, dimana pilihan penyelesaian sengketa sesuai akad

tersebut dibatasi yaitu* melalui (usya'arah, (ediasi

perbankan, melalui adan $rbitrase Syariah Nasional

%asyarnas& atau lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Penjelasan Pasal 55 ayat %2& tersebut telah mengakibatkan

dualisme dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, karena

dalam Penjelasan Pasal 55 ayat %2& penyelesaian sengketa

perbankan syariah juga dapat dilakukan melalui Peradilan Umum.

Sehingga ketentuan Pasal 55 UU 2/2""# tersebut berpotensi

menyebabkan kekacauan hukum, karena memunculkan dualisme

pilihan 4orum %choice of forum& lembaga penyelesaian perbankan

syariah melalui Peradilan $gama atau melalui Peradilan Umum.

$bdul


7/23

<

=ukum $cara yang berlaku di Peradilan $gama adalah hukum acara

yang berlaku pada Peradilan Umum sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 57 UU Peradilan $gama %UU No. ;/+#+ jo. UU No. /2"":

jo. UU No. 5"/2""+& yang menentukan bah'a* 0=ukum $cara yang

berlaku dalam lingkungan Peradilan $gama adalah hukum $cara

perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam Undang-

undang ini1. Dengan demikian, dalam menyelesaikan sengketa

perbankan syariah di Peradilan $gama, sejak a'al hingga akhir

putusan dijatuhkan majelis hakim, hukum acara yang digunakan

adalah berdasarkan 9g, =9, 9>, )U=Perdata, UU )ekuasaan

)ehakiman, UU (ahkamah $gung, P?9($ No. 2 !ahun 2""# tentang

)ompilasi =ukum slam Syariah %)=?S& serta beberapa peraturan

lainnya yang berkaitan dengan itu.Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan

oleh para pihak ketika terjadi sengketa diantaranya dapat

dilakukan dengan penyelesaian internal antara kedua belah

pihak, musya'arah, atau melalui adan $rbitrase Syariah

Nasional %$S$9N$S&.

(usya'arah internal dapat terjadi bila antara nasabah dan

bank melakukan upaya musya'arah untuk menyelesaikan sengketa

yang terjadi dengan memberikan kepada nasabah langkah-langkah

penyelesaian secara internal antara lain dengan re8italisasi

proses yaitu dengan e8aluasi ulang pembiayaan apabila terdapat

indikasi bah'a usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha

nasaba diyakini masih mampu untuk memenuhi ke'ajiban angsuran


8/23

kepada bank. Upaya ini dilakukan dilandasi dengan itikad baik

para pihak demi tercapainya sebuah perdamaian.

$S$9N$S adalah salah satu penyelesaian sengketa di luar

pengadilan setelah kata mu4akat dari hasil musya'arah tidak

tercapai. Namun penyelesaian melalui $S$9N$S dapat dilakukan

apabila terjadi kesepakatan dan dicantumkan dalam

akad/perjanjian para pihak. Dalam menyelesaikan sengketa

perbankan syariah di $S$9N$S kembali kepada bentuk

akad/perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para

pihak.

erdasarkan ketentuan Pasal butir " UU No. " !ahun

+++ tentang $rbitrase dan $lternati4 Penyelesaian Sengketa

ditentukan bah'a 0Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah

lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalaui

prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di

luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,

konsiliasi atau penilaian ahli.1 Penyelesaian sengketa melalui

$lternati4 Penyelesaian Sengketa mempunyai beberapa keunggulan

dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan,

diantaranya* %& penyelesaian sengketanya dapat dilakukan

dengan cepat6 %2& penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan

dengan biaya murah6 %& tidak terikat dengan aturan hukum

tertentu6 %7& bersi4at confidential6 %5& atas dasar prinsip

win-win solution6 %:& lebih partisi4ati46 %;& dapat

mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.


9/23

9

2. P!+!$an Ma*a#a Kn$+(+!$( N#, 93/PUU-X/2012 +an))a"

29 A)!$+!$ 2013Perkara ini bermula ketika r. =. Dadang $chmad %Direktur

@>. enua ?nginering @onsultant& selaku nasabah ank (uamalat

yang telah melakukan akad pembiayaan $A-(usyarakah dengan ank

(uamalat pada # (aret 2"". )emudian terjadi sengketa dengan

antara r. =. Dadang $chmad dengan ank (uamalat, tetapi

proses penyelesaian sengketa tersebut tidak secara tegas

menentukan peradilan mana yang ditunjuk untuk menyelesaikan

sengketa tersebut. Dengan adanya kebebasan untuk memilih

lembaga peradilan mana dalam penyelesaian sengketa yang timbul

%choice of forum& telah menimbulkan berbagai pena4siran hingga

menimbulkan adanya ketidak-pastian hukum.

erdasarkan hal tersebut diatas, kemudian r. =. Dadang

$chmad mengajukan uji materi kepada (ahkamah )onstitusi

mengenai pengujian konstitusional Pasal 55 ayat %2& dan ayat

%& Undang-undang Nomor 2 !ahun 2""# tentang Perbankan

Syariah, sebagaimana tercatat dalam perkara Nomor* +/PUU-

/2"2. )emudian (ahkamah )onstitusi dalam putusannya pada

pokoknya menyatakan bah'a* 0%& Penjelasan Pasal 55 ayat %2&

Undang-undang Nomor 2 !ahun 2""# tentang Perbankan Syariah

bertentangan dengan Undang-undang Dasar +756 dan %2&

Penjelasan Pasal 55 ayat %2& Undang-undang Nomor 2 !ahun 2""#

tentang Perbankan Syariah tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat1.

Dalam pertimbangan hukumnya, (ahkamah )onstitusi pada

pokoknya berpendapat bah'a adalah hak nasabah dan juga unit


10/23

1

usaha syariah untuk mendapatkan kepastian hukum. (hakamah

menilai ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""#

tidak memberi kepastian hukum. erdasarkan kenyataan yang

demikian, 'alaupun (ahkamah tidak mengadili perkara konkrit,

telah cukup bukti bah'a ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat %2&

UU 2/2""# telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil

dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan

kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa

perbankan syariah.

(ayoritas hakim () sepakat menyatakan bah'a penjelasan

Pasal 55 ayat 2 UU No. 2/2""# bertentangan dengan konstitusi

secara keseluruhan, sehingga penjelasan tersebut tidak lagi

memiliki kekuatan hukum mengikat sejak putusan dijatuhkan.

(aksud keseluruhan berarti penyelesaian sengketa perbankan

syariah secara non litigasi %musya'atah, mediasi perbankan dan

arbitrase syariah& dan litigasi %peradilan umum& bertentangan

dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pada satu sisi, Putusan () tersebut menguatkan ke'enangan

pengadilan $gama dalam menyelesaikan sengketa perbankan

syariah melalui jalur litigasi. Namun di sisi lain, putusan ()

tersebut telah menghapus keberadaan penyelesaian sengketa

perbankan syariah secara non litigasi melalui musya'arah,

mediasi perbankan dan arbitrase syariah sebagaimana disebutkan

dalam Penjelasan Pasal 55 ayat %2& UU No. 2 !ahun 2""#

tentang Perbankan Syariah.

ah'a pada tanggal 2# (aret 2" yang lalu terhadap

permohonan uji materi Pasal 55 ayat %2& dan ayat %& Undang-


11/23

11

Undang Nomor 2 !ahun 2""# tentang Perbankan Syariah terhadap

Pasal 2# ayat %& Undang-Undang Dasar %UUD& +75 tersebut,

(ajelis =akim (ahkamah )onstitusi telah menjatuhkan putusannya

nomor +/PUU-/2"2 yang dibacakan oleh (ajelis =akim (ahkamah

)onstitusi pada tanggal 2+ $gustus 2" yang amarnya berbunyi*

(?N


12/23

12

=akim )onstitusi =amdan Boel8a dan $hmad Cadhil Sumadi

memiliki alasan berbeda %concurring opinion& yang pada

pokoknya adalah bah'a persoalan konstitusional utama yang

dipermasalahkan Pemohon adalah adanya ketidakpastian hukum

mengenai 4orum penyelesaian sengketa perbankan syariah

berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat %2& dan ayat %& UU

2/2""# tentang Perbankan Syariah. Disatu sisi, UU 2/2""#

menetapkan pengadilan dalam lingkungan Peradilan $gama sebagai

4orum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Namun disisi

lain, UU 2/2""# itu sendiri juga memungkinkan penyelesaian

sengketa di luar Pengadilan $gama sesuai isi akad yang

diperjanjian para pihak, yaitu antara lain penyelesaian

melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

erdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat %2& UUD +75,

kekuasaan kehakiman di ba'ah (ahkamah $gung dibagi dan

dipisahkan berdasarkan kompetensi atau yuridiksi %separation

court system based on jurisdiction& masing-masing badan

peradilan yaitu* lingkungan peradilan umum, peradilan agama,

peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Peradilan

$gama, berdasarkan Pasal 7+ huru4 i UU No. !ahun 2"":

tentang Peradilan $gama, ber'enang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Selanjutnya, pengaturan

tentang ke'enangan absolut pengadian agama untuk menangani

perkara ekonomi syariah khususnya di bidang perbankan syariah

juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 55 ayat %& UU No. 2

!ahun 2""# tentang Perbankan Syariah.


13/23

13

Dengan demikian, ke'enaangan untuk memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa perbankan syariah merupakan ke'enangan

absolut dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan $gama yang

tidak dapat diselesaikan oleh peradilan lain karena akan

melanggar prinsip yuridiksi absolut. (engenai penyelesaian di

luar pengadilan, hal itu dapat dilakukan melalui perjanjian

atau kesepakatan tertulis yang disepakati oleh para pihak,

baik sebelum terjadinya sengketa % pactum de compromittendo&

maupun setelah terjadinya snegketa %akta kompromis& sesuai

dengan prinsip pacta sunt servanda. Pilihan penyelesaian

sengketa perbankan syariah sesuai isi perjanjian atau aka oleh

para pihak di luar Pengadilan $gama hanya dapat dilakukan

melalui musya'arah, mediasi, penyelesaian arbitrase, atau

alternati4 penyelesaian sengketa.Sementara =akim )onstitusi (uhammad $lim menyampaikan

pendapat berbeda %dissenting opinion& yang pada pokoknya bah'a

ke'enangan peradilan agama sudah tegas diatur dalam ketentuan

perundang-undangan, namun masih saja ada orang tertentu,

paling tidak pembentuk undang-undang yang bermaksud mengebiri

ke'enangan Peradilan $gama, seperti Penjelasan Pasal 55 ayat

%2& huru4 d UU 2/2""#. Penjelasan Pasal 55 ayat %2& huru4 d

UU 2/2""# yang menentukan 0melalui pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum1 harus dinyatakan bertentangan

dengan UUD +75 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat. $dapun Penjelasan Pasal 55 ayat %2& huru4 a, huru4

b, dan huru4 c UU 2/2""# dapat dibenarkan sepanjang tidak


14/23

14

melanggar ketentuan undang-undang dan sejalan dengan ketentuan

syariah.

3. Pen'e"e$a(an Sen)*e+a Pe,&an*an S'a,(a Pa$a P!+!$an

Ma*a#a Kn$+(+!$( N#, 93/PUU-X/2012 Tan))a" 29

A)!$+!$ 2013Sebagaimana telah diuraikan di atas, Putusan () No.

+/PUU-/2"2 di satu sisi telah memberikan kepastian hukum

bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah

melalui jalur Pengadilan dengan menetapkan ke'enangan

penyelesaian sengketa perbankan syariah berada di lingkungan

Peradilan $gama. Namun, disisi lain Putusan () No. +/PUU-

/2"2 tersebut juga menimbulkan problematika hukum baru

berupa hilangnya bentuk-bentuk penyelesaian sengketa perbankan

syariah melalui non-litigasi %di luar pengadilan& sebagaimana

dimaksud dalam Penjelasan Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""#.

)eadaan ini menjadikan norma utama dalam Pasal 55 ayat %2& UU

2/2""# menjadi kabur sehingga mengakibatkan kekosongan hukum.

Untuk mengisi kekosongan hukum dan menjelaskan norma yang

kabur pada Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""# pasca Putusan () No.

+/PUU-/2"2, dapat digunakan ketentuan dalam UU No. " !ahun

+++ tentang $rbitrase dan $lternati4 Penyelesaian Sengketa.

Dalam hal ini, Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""# dapat dikaitkan

dengan pena4siran sistematis dengan melihat UU "/+++ yang

memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui jalur

non-litigasi %di luar pengadilan&.

Penyelesaian sengketa melalui alternati4 penyelesaian

sengketa atau Alternative Dispute esolution %$D9& adalah


15/23

1

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang

disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan

dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau

penilaian ahli. Sebagaimana diatur dalam Pasal angka

"Undang-Undang Nomor " !ahun +++ tentang $rbitrase dan

$lternati4 Pilihan Penyelesaian Sengketa %0UU A"+e,na+(

Pen'e"e$a(an Sen)*e+a1&terdapat 5 %lima& cara penyelesaian

sengketa di luar Pengadilan, yaitu*

. )onsultasi

!idak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang

diberikan dalam UU $lternati4 Penyelesaian Sengketa

mengenai makna maupun arti dari konsultasi. ika

melihat pada lackEs Aa' Dictionary dapat diketahui

bah'a yang dimaksud dengan konsultasi !consultation"

adalah*

#Act of consulting or conferring$ e.g. patient

with doctor, client with lawyer.Deliberation of

persons on some subject.%&

Dari rumusan yang diberikan dalam 'lack(s )aw

Dictionary tersebut dapat diketahui, bah'a pada

prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang

bersi4at personal antara suatu pihak tertentu, yang

disebut dengan klien dengan pihak lain yang

merupakan pihak konsultan, yang memberikan

4-a7k=s >a$ #i7tinary


16/23

1

pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi

keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.

Didalam konsultasi, klien adalah bebas untuk

menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil

untuk kepentingannya sendiri, 'alau demikian tidak

menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan

pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan

tersebut. ni berarti dalam konsultasi, sebagai

suatu bentuk pranata alternati8e penyelesaian

sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan

perselisihan atau sengketa yang ada tidak dominan

sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat

%hukum&, sebagaimana diminta oleh kliennya, yang

untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian

sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para

pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga

diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk

penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para

pihak yang bersengketa tersebut.

2. Negosiasi

Negosiasi merupakan bagian dari proses penyelesaian

sengketa secara kompromi %kooperati4 antar pihak&

dengan tujuan pemecahan masalah bersama. $lternati4


17/23

1<

penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini memiliki

beberapa kelebihan, yakni diantaranya adalah*

a. negosiasi memberi peluang yang sangat luas bagi

para pihak untuk menentukan pilihan-pilihannya6

b. !idak bergantung pada norma hukum tertulis6

c. Dapat memberikan ruang bagi para pihak untuk

bisa menang secara bersama-sama6 dan

d. semua pihak memperoleh kesempatan untuk

menjelaskan berbagai persoalan dalam proses

negosiasi.

Sedangkan yang menjadi kelemahan dari alternati4

penyelesaian sengketa melalui lembaga negosiasi ini,

yakni diantaranya adalah tidak ada kepercayaaan

antara para pihak yang bersengketa dalam

menyelesaiakan suatu sengketa tertentu6 dandi dalam

negosiasi seringkali yang terjadi adalah tidak ada

satu upaya pun untuk mencoba saling mendengarkan

kehendak dan keinginan masing-masing pihak yang

sedang pihak.

. (ediasi

(ediasi adalah proses negosiasi pemecahan kon4lik

atau sengketa di mana pihak luar atau pihak

ketiga yang tidak memihak %impartial& bekerja sama

dengan pihak yang bersengketa atau kon4lik untuk

membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan

memuaskan. $lternati4 penyelesaian sengketa melalui


18/23

1

negosiasi ini memiliki beberapa kelebihan, yakni

diantaranya adalah*

a. )eputusan yang hemat

b. Penyelesaian secara cepat

c. =asil yang memuaskan bagi seluruh pihak

d. )esepakatan yang komprehensi4

e. )eputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan

4. )eputusan yang berlaku tanpa mengenal 'aktu.

Sedangkan yang menjadi kelemahan satu-satunya yang

ada pada proses mediasi terletak pada kekuatan

eksekusi para pihak setelah mencapai kesepakatan.

)arena kesepakatan dicapai dengan cara suka rela,

maka eksekusi atas kesepakatan itu pun juga dengan

kondisi yang suka rela pula. Fleh karena itu proses

mediasi hanya akan e4ekti4 diterapkan pada para

pihak yang benar-benar secara suka rela menghendaki

perselisihan diselesaikan secara mediasi. Dengan

demikian, mengandung konsekuensi bah'a mediator

serta hal-hal lain selama proses mediasi pun tetap

secara suka rela harus diterima oleh kedua belah

pihak yang bersengketa.

7. )onsoliasi

UU $lternati4 Penyelesaian Sengketa tidak memberikan

suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian


19/23

19

konsiliasi.ahkan tidak dapat ditemui satu ketentuan

pun dalam UU $lternati4 Penyelesaian Sengketa ini

mengatur mengenai konsiliasi. Perkataan konsiliasi

sebagai salah satu lembaga alternati4 penyelesaian

sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal

angka " dan $lenia ke-+ Penjelasan Umum UU

$lternati4 Penyelesaian Sengketa tersebut.

)onsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. )edua

cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk

menyelesaikan sengketa secara damai. Namun terdapat

perbedaan antara kedua istilah ini, yaitu konsiliasi

lebih 4ormal daripada mediasi.)onsiliasi bisa juga

diselesaikan oleh seorang indi8idu atau suatu badan

yang atau komisi konsiliasi.Persidangan suatu komisi

konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap, yaitu

tahap tertulis dan tahap lisan.Dalam tahap pertama,

sengketa diuraikan secara tertulis dan kemudian

diserahkan kepada badan konsiliasi.Selanjutnya badan

konsiliasiakan mendengarkan keterangan lisan dari

para pihak.

)elebihan dari alternati4 penyelesaian sengketa

melalui konsiliasi ini hampir sama dengan mediasi

yakni prosesnya cepat, murah, dan dapat diperoleh

hasil yang e4ekti4. Sedangkan yang menjadi kelemahan


20/23

2

alternati4 penyelesaian sengketa melalui konsiliasi

ini adalah bah'a putusan dari lembaga konsiliasi ini

tidak mengikat, sehingga sangat tergantung

sepenuhnya pada para pihak yang bersengketa.

5. $rbitrase

Pasal angka UU $lternati4 Penyelesaian Sengketa

menyatakan bah'a arbitrase adalah cara penyelesaian

sengketa perdata di luar peradilan umum yang

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

)elebihan dari alternati4 penyelesaian sengketa

melalui lembaga arbitrase ini adalah diantaranya

adanya jaminan kerahasiaan sengketa para pihak, dapat

dihindarkan keterlambatan yang diakibatkan kerena hal

procedural dan administrati4 dan para pihak dapat

memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk

penyelesaian masalahnya serta proses dan tampat

penyelenggaraan arbitrase.Sedangkan yang menjadi

kelemahanlembaga arbitrase ini adalah bah'a lembaga

arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan

kepastian hukum terhadap kesepakatan yang telah

dihasilkan.

. Pe,a+!,an O4K Pada tanggal 2 anuari 2"7 terbit Peraturan Ftoritas

asa )euangan Nomor /PF).";/2"7 !entang Aembaga $lternati4


21/23

21

Penyelesaian Sengeketa di Sektor asa )euangan, dimana dalam

Peraturan F) tersebut diamanatkan pentingnya dibentuk Aembaga

$lternati4 Penyelesaian Sengketa %A$PS& karena dibutuhkan

*+ternal Dispute esolution yang kredibel, reliable, dan

berstandar internasional dalam menyelesaikan sengketa antara

nasabah dengan bank %lembaga jasa keuangan&. Dibutuhkan A$PS yang

mempunyai prinsip* $ksesibilitas, ndependensi, Cairness,

?4isiensi dan ?4ekti4itas.

Sejak Desember 2"5 Ftoritas asa )euangan %F)& telah

menetapkan dua lembaga alternati4 penyelesaian sengketa di

sektor jasa keuangan. akni, adan (ediasi dan $rbitrase

$suransi ndonesia %($& dan adan $rbitrase Pasar (odal

ndonesia %$P(&. )eduanya akan menangani sengketa di sektor

asuransi dan pasar modal. Dalam perkembangan berikutnya,

menurut hemat Penulis, juga diperlukan dibentuk/ditetapkan

oleh F) suatu adan (ediasi/$rbitrase khusus di bidang

Perbankan syariah.

5. Pen!+!6erdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat ditarik

simpulan sebagai berikut *

. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 2 !ahun 2""# !entang

Perbankan Syariah penyelesaian sengketa perbankan syariah

rata-rata dilakukan melalui proses $rbitrase oleh adan

$rbitrase (uamalat ndonesia %$(U& yang kemudian berubah

menjadi adan $rbitrase Syariah Nasional %$S$9N$S& atau

sebagian kecil melalui proses litigasi di Pengadilan

Negeri, namun sejak lahirnya Undang-undang Nomor !ahun


22/23

22

2"": tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor ; tahun

+#+ tentang Peradilan $gama muncul dispute settlement

option %pilihan penyelesaian sengketa yang baru dengan

memberikan tugas dan ke'enangan penyelesaian sengketa

ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah

kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan $gama.

2. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 !ahun 2""# !entang

Perbankan Syariah, penyelsaian sengketa perbankan syariah

diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang ini yang menyatakan

selain sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan

dalam lingkungan Peradilan $gama penyelesaian sengketa

perbankan syariah juga dapat dilakukan sesuai dengan isi

akad, maksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai

dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut *

(a) (usya'arah,() mediasi perbankan,

(7) melalui $S$9N$S atau lembaga arbitrase lain dan atau

(d) melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Setelah terbit Putusan () No. +/PUU-/2"2, penyelesaian

sengketa perbankan syariah melalui jalur Pengadilan

merupakan ke'enangan absolut peradilan yang berada di

lingkungan Peradilan $gama. Namun, Putusan () No. +/PUU-

/2"2 juga menimbulkan problematika hukum baru berupa

hilangnya bentuk-bentuk penyelesaian sengketa perbankan

syariah melalui non-litigasi %di luar pengadilan&

sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 55 ayat %2& UU

2/2""#.

Untuk mengisi kekosongan hukum dan menjelaskan norma yang

kabur pada Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""# pasca Putusan ()


23/23

23

No. +/PUU-/2"2, dapat digunakan ketentuan dalam UU No.

" !ahun +++ tentang $rbitrase dan $lternati4 Penyelesaian

Sengketa. Dalam hal ini, Pasal 55 ayat %2& UU 2/2""# dapat

dikaitkan dengan pena4siran sistematis dengan melihat UU

"/+++ yang memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa

melalui jalur non-litigasi %di luar pengadilan&.

Penyelesaian sengketa melalui alternati4 penyelesaian

sengketa atau Alternative Dispute esolution %$D9& adalah

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur

yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,

konsiliasi, atau penilaian ahli.

Documents

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.doc