TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

PEMBAGIAN HARTA WARISAN

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

BRIAN PUTRA PRATAMA

C 100 100 016

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2019

i

ii

iii

1

TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri

Sragen)”

Abstrak

Konsep pewarisan timbul karena terjadinya suatu peristiwa kematian yang

menimpa seseorang dari anggota keluarga, terutama orang tua yaitu ayah dan ibu.

Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, yang menjadi

masalah bukan peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang

ditinggalkan oleh almarhum. Masalahnya yang akan muncul siapakah yang berhak

atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut. Peristiwa yang

sering terjadi adalah dalam pelaksanaan pembagian warisan salah satu pihak

dengan cara melakukan perbuatan yang melawan hukum melakukan penguasaan

sepihak terhadap harta warisan yang seharusnya dibagi. Hal tersebut dilakukan

bermaksud untuk dapat menguasai harta warisannya secara pribadi. Dalam proses

penyelesaian sengketa pembagian harta warisan, langkah yang harus dilakukan

adalah ahli waris yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan

gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam KUHPerdata

Pasal 834 yang berbunyi: “Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna

memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak

yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian

harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan

penguasaannya”. Penelitian ini menggunakan metode normative karena hukum

dikonsepkan sebagai norma patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian ini bersifat deskriptif, penulis akan melukiskan secara sistematis dan

menyeluruh tentang substansi yang ada dalam Putusan Perdata mengenai Sengketa

Pembagian Warisan. Dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik

pengumpulan data dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan metode

wawancara. Dengan menggunakan metode analisis data analisis kualitatif.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada

Putusan Nomor: 101/Pdt.G/2011/PN.Srg pada pokoknya Para Penggugat dapat

membuktikan atas dalil-dalil gugatan yang diajukannya, yaitu bahwa benar Para

Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Sadriyo (pemilik salah satu obyek

sengketa), bahwa tanah obyek sengketa salah satunya adalah harta warisan dari

almarhum Sadriyo yang belum dibagi waris dan dikuasai sepihak secara melawan

hukum oleh Para Tergugat. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para

Penggugat patut untuk dikabulkan. Sehingga Tanah sengketa tersebut wajib dibagi

waris terhadap Penggugat I, II dan III serta Tergugat I (istri almarhum

Sasmorejo).

Kata Kunci : perkara pembagian harta warisan dan penyelesaian sengketa di

pengadilan negeri sragen.

Abstract

The concept of inheritance arises because of death event that befalls someone from

a family member, most parents are father and mother. If the deceased person has

2

property, the problem is not because of death but the wealth that was issued by the

deceased. The problem will arise who is entitled to the property submitted by the

deceased. Events that often occur are in the implementation of the distribution of

inheritance by one of the parties by conducting an unlawful act of unilateral

control over the inheritance collected together. This is done to be able to collect his

inheritance personally. In the process of resolving disputes in the distribution of

inheritance, the steps that must be taken are the heirs who meet their disadvantaged

interests can file a lawsuit to the District Court. Article 834 which reads: "Every

person has the right to receive a claim to fight for his inheritance, against all

people, who are good on the basis of equal rights, both rights to anything related to

money, inheritance, as well as those who are cunning have stopped their control" .

This study uses a normative method because law is conceptualized as a benchmark

norm for human behavior that is deemed appropriate. This research is descriptive,

the writer will describe systematically and comprehensively about the substance

contained in the Civil Decision concerning the Legislative Distribution Dispute.

By using secondary data and primary data. Data collection techniques using library

research methods and interview methods. By using qualitative analysis data

analysis methods. Based on the results of the research and discussion it can

conclude on Decision Number: 101 / Pdt.G / 2011 / PN. In principle the Plaintiffs

can prove the arguments of the claim requested, that is, the Plaintiffs are looking

for the heirs of the late Sadriyo (wrong owner one object of dispute one of the

objects of the dispute is inheritance from the late Sadriyo who has not been divided

and inherited unilaterally by the Defendants. Therefore, the claim filed by the

Plaintiffs should be granted. So that the land of the dispute must be shared with the

Plaintiffs I, II and III and Defendant I (the deceased wife of Sasmorejo).

Keywords : inheritance distribution case and dispute resolution in sragen

district court.

1. PENDAHULUAN

Manusia dalam hidupnya di dunia pasti mengalami 3 (tiga) peristiwa yang penting,

yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Pada waktu seseorang dilahirkan, maka

ia dalam hidupnya akan mengemban hak dan kewajiban. Kemudian setelah ia

dewasa akan bertemu dengan kawan hidupnya untuk melakukan perkawinan dan

membangun sebuah rumah tangga yang langgeng sampai akhir hayat. Hingga pada

suatu saat manusia tersebut akan mengalami kematian atau meninggal dunia. Jika

kita berbicara mengenai seseorang yang meninggal dunia, apa yang akan terjadi

dengan segala sesuatu harta benda yang di tinggalkan tersebut. Terkait dengan hal

itu tentunya jalan pikiran kita langsung akan tertuju kepada masalah warisan.

Ketentuan mengenai hukum waris di dalam KUHPerdata dapat kita lihat

dalam Pasal 830 KUHPerdata, bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena

kematian”. Dengan demikian pengertian hukum waris menurut KUHPerdata, ialah

3

tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak ada

masalah pewarisan. Pada Pasal 874 yang berisi “Bahwa segala harta peninggalan

seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut

undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya

sesuatu ketetapan yang sah”.

J. Satrio berpendapat, pengertian Hukum Waris pada pokoknya adalah

suatu peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal

dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Lebih jelasnya adalah peraturan yang

mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan

yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan

tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan sesama ahli waris, maupun

antara mereka dengan pihak ketiga. Karena pada dasarnya kita baru akan berbicara

tentang masalah pewarisan kalau ada orang yang mati, ada harta yang ditinggalkan,

dan ada ahli waris.

Konsep pewarisan timbul karena terjadinya suatu peristiwa kematian yang

menimpa seseorang dari anggota keluarga, terutama orang tua yaitu ayah dan ibu.

Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, yang menjadi

masalah bukan peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang

ditinggalkan oleh almarhum. Masalahnya yang akan muncul siapakah yang berhak

atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut. Dan siapa yang

wajib menanggung dan menyelesaikan utang-piutang almarhum jika dia

meninggalkan utang yang menjadi kewajibannya.

Ketentuan tentang pembagian warisan (boedel-scheiding) sesungguhnya

bukan semata-mata menyangkut pembagian warisan, tetapi juga berarti pemisahan

harta boedel, yaitu harta kekayaan bersama yang belum terbagi, yaitu berupa harta

bersama perkawinan, harta warisan. Dalam hal pewarisan, apabila semua ahli waris

dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka dan para waris itu semua berada

di tempat, maka pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara sedemikian

rupa oleh para waris sendiri (KUHPerdata Pasal 1069).

Hal ini berarti bahwa bagaimana cara pembagian itu diserahkan kepada

kebijaksanaan para ahli waris sendiri, karena dalam perundang-undangan tidak

menentukan cara-cara pembagian yang harus ditempuh. Tetapi jika ada diantara

4

para ahli waris yang menolak atau melalaikannya, maka atas permintaan para

pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan weeskamer

(Balai Harta Peninggalan) untuk bertindak mewakili para ahli waris yang menolak

atau melalaikan untuk melaksanakan perjanjian pembagian warisan itu

(KUHPerdata Pasal 1071).

Peristiwa yang sering terjadi dalam pelaksanaan pembagian warisan adalah

salah satu pihak dengan cara melakukan perbuatan yang melawan hukum

melakukan penguasaan sepihak terhadap harta warisan yang seharusnya dibagi.

Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk dapat menguasai harta warisannya secara

pribadi.

Dalam proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan, langkah

yang harus dilakukan adalah ahli waris yang merasa kepentingannya dirugikan

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan

dalam KUHPerdata Pasal 834 yang berbunyi: “Tiap-tiap waris berhak mengajukan

gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik

atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh

atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah

menghentikan penguasaannya…”.

Terkait kewenangan Pengadilan Negeri, dalam hukum acara perdata

dikenal 2 macam kewenangan, yakni: (1) Wewenang mutlak atau absolute

competentie; (2) Wewenang relative atau relative competentie. Wewenang mutlak

adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Dilihat

dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasan untuk mengadili,

dan dalam bahasa Belanda disebut attributie van rechtsmacht.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Hakim

dalam menentukan pembuktian atas sengketa pembagian harta warisan ? (2)

Bagaimana Hakim dalam memutuskan terhadap sengketa pembagian harta warisan

yang berlaku ?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui Hakim dalam menentukan

pembuktian atas sengketa pembagian harta warisan. (2) Mengetahui pertimbangan

Hakim dalam memutuskan terhadap sengketa pembagian harta warisan yang

berlaku.

5

Manfaat penelitian ini adalah: (1) Dengan melakukan penelitian ini

diharapkan menambah ilmu pengetahuan, wawasan, kemampuan menulis dan

memberikan gambaran yang jelas dalam bidang hukum perdata khususnya dalam

permsalahan penyelesaian sengketa pembagian warisan di Pengadilan Negeri. (2)

Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih kemasyarakat khususnya

masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai hukum perdata yang

berkaitan dengan penyelesaian sengketa terhadap pembagian harta warisan.

2. METODE

Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian menggunakan

metode Normatif, sehingga penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah

hukum, asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pembagian

harta warisan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif.

“Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat melukiskan atau dapat

dikatakan tidak jauh berbeda dari sifat menjelajah”. Jadi penulis akan melukiskan

secara sistematis dan menyeluruh tentang substansi yang ada dalam Putusan

Perdata mengenai Sengketa Pembagian Warisan.

Data-data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: Data sekunder yang

berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sedangkan Data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari

sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilapangan.

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara

Kualitatif. Dengan menganalisis data sekunder yang dihubungkan data primer,

kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta

menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah

kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Atas Sengketa Pembagian Harta

Warisan

Beban pembuktian adalah kewajiban salah satu pihak untuk membuktikan fakta-

fakta yang dikemukakan dalam persidangan. Dimana yang harus dibuktikan disini

6

adalah fakta-fakta yang dikemukakan untuk menyakinkan hakim bahwa fakta-fakta

tersebut adalah benar adanya. Mengenai beban pembuktian adalah masalah yang

dapat menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara

yang pembuktiannya itu harus dilakukan oleh para pihak dengan jalan mengajukan

alat-alat bukti. Menurut Pasal 164 HIR alat-alat bukti terdiri dari: Bukti tulisan,

Bukti dengan saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di

Pengadilan Negeri Sragen, dengan melakukan wawancara terhadap salah satu

Hakim yang bernama Wahyu Bintoro. Beliau mengatakan bahwa sebagaimana

sesuai dengan asas pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata, berlaku

ketentuan yang menyatakan barang siapa yang menggugat dia yang punya

kewajiban membuktikan. Jadi hakim itu mengabulkan tidaknya gugatan itu

tergantung pembuktian dari penggugat lewat alat bukti surat maupun saksi. Hal

tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 RBg. Yang

menyatakan bahwa: “Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak, atau

mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah

hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu”.

Beliau mengatakan bahwa pada saat akan menjatuhkan putusan terhadap

sengketa pembagian harta warisan, pertama-tama Majelis Hakim akan memeriksa,

meneliti alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh

pihak penggugat, bahwa penggugat harus dapat membuktikan dalil gugatannya

yakni mengenai penggugat benar merupakan ahli waris dari pewaris, terkait objek

sengketa benar merupakan harta warisan. Kemudian sebagai bahan pertimbangan

pula Tergugat juga diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk

memperkuat jawaban atau bantahannya. Setelah Para pihak yang berperkara telah

mengajukan bukti-buktinya kemudian Majelis Hakim yang memeriksa perkara

baru dapat untuk menarik suatu kesimpulan atas pembuktian tersebut.

Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatannya tertanggal 7

Maret 2011 yang didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen

dibawah Register Nomor: 101/Pdt.G/2011/PN.Srg. Pada dasarnya Gugatan

Penggugat menyatakan bahwa: 1) Bahwa di Desa Juwok pernah hidup sepasang

suami istri yang bernama Pak Sodirjo alias Sodriyo dan Mbok Sarinem/ Mbok

7

Sodirjo alias Sodriyo. Keduanya telah meninggal dunia yaitu sekitar tahun 1950-

an dan tahun 1980-an. 2) Pak Sodirjo dan Mbok Sarinem alias Mbok Sodirjo

meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu : (a) Sasmorejo (telah meninggal dunia

tahun 2005); (b) Mbok Samiyem (Penggugat II); (c) Mbok Warji

(Penggugat III) dan (d) Mbok Juminem (Penggugat I). 3) Bahwa Pak

Sodirjo alias Sodriyo dan Mbok Sarinem / Mbok Sodirjo alias Sodriyo juga

meninggalkan Harta Warisan berupa Tanah Hak Milik atas nama Pak Sodirjo

yang berasal dari Tanah Sanggan orang tua Pak Sodirjo yang bernama Pak

Djodongso, yang tercatat dalam Leter C desa Juwok nomer 51, desa Juwok

Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, yang berupa 1 (satu) bidang Tanah

Sawah,1 (satu) bidang Tanah Tegal, dan 1 ( satu) bidang Tanah pekarangan 4)

Bahwa Tanah Warisan (Obyek Sengketa) tersebut hingga sekarang belum pernah

dibagi waris diantara semua ahli warisnya, akan tetapi yang menjadi kejanggalan

untuk Tanah Sawah dan Tanah Tegal telah terbit Leter C Desa Juwok nomer 637

atas nama Sasmorejo salah satu ahli waris anak Pak Sodirjo alias Sodriyo, yang

seolah-olah sebagai peralihan/ perubahan dari Leter C Desa Juwok nomer 51 atas

nama Pak Sodirjo, tanpa prosedur dan alas hak yang sah adalah sebagai Melawan

Hukum oleh karena telah merugikan Para Penggugat selaku ahli waris anak dari

Pak Sodirjo alias Sodriyo. 5) Bahwa Para Penggugat sudah berusaha

menyelesaikan perkara mengenai Tanah-tanah Warisan Peninggalan Pak Sodirjo

alias Sodriyo tersebut secara damai dan kekeluargaan dengan istri dan anak-anak

Pak Sasmorejo (almarhum) yaitu Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi tidak be

r hasil.

Berdasarkan atas bukti Tulisan P.4 dan keterangan saksi Wagiman dan

Sasmowiyono Mukmin, bahwa Para Penggugat dapat membuktikan atas dalil

gugatannya yaitu sebidang tanah dengan Leter C No. 636 Desa Juwok terletak di

dukuh Juwok Rt 13, Desa Juwok dengan Juwok Rt 13 desa Juwok dengan Luas +

1900 m2, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara Pekarangan

Martorejo, sebelah timur Jalan, sebelah selatan Pekarangan Kartoijoyo, sebelah

barat pekarangan parimin, adalah benar tanah yang belum dibagi waris dari

Sodriyo (alm). Hal tersebut telah sesuai sebagaimana yang disebutkan oleh Hakim

Wahyu Bintoro, SH bahwa yang sebagaimana sesuai dengan asas pembuktian

8

yang berlaku dalam hukum acara perdata, berlaku ketentuan yang menyatakan

barang siapa yang menggugat, dia yang punya kewajiban membuktikan. Hal

tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 RBg.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Penyelesaian

Sengketa Pembagian Harta Waris

Sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor:

101/Pdt.G/2011/PN.Srg bahwa Hakim telah memberikan pertimbangan-

pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan

putusan mengenai sengketa pembagian harta warisan, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan pembuktian di persidangan, telah diperoleh

fakta-fakta hukum yang selanjutnya disebut sebagai Kesimpulan Pembuktian

Hakim, yaitu antara lain:

Pertama, Berdasarkan keterangan saksi Wagiman, Sasmowiyono Mukmin,

Sodimejo dan Patmo Sumanto bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat

merupakan ahli waris dari almarhum Sadriyo.

Kedua, Berdasarkan bukti Tulisan P.4 dan keteranan saksi Wagiman dan

Sasmowiyono Mukmin, bahwa Para Tergugat dapat membuktikan atas dalil

gugatannya Leter C No. 636 Desa Juwok terletak di dukuh Juwok Rt 13, Desa

Juwok dengan Juwok Rt 13 desa Juwok dengan Luas + 1900 m2, dengan batas-

batas sebagai berikut: sebelah utara Pekarangan Martorejo, sebelah timur Jalan,

sebelah selatan Pekarangan Kartoijoyo, sebelah barat pekarangan parimin, adalah

benar tanah yang belum dibagi waris dari Sodriyo (alm).

Ketiga, Berdasarkan bukti Tertulis T3 dan keterangan saksi Sodimejo dan

saksi Patmo Sumanto, bahwa Para Tergugat dapat membuktikan atas

sanggahannya/jawabannya terkait objek sengketa yaitu Leter C. No. 637 Desa

Juwok, yang mana terdiri dari: pertama, 1 (satu) Bidang Tanah Sawah terletak di

sebelah selatan dukuh Juwok desa Juwok dengan Luas + 825 m2 + 8660 m2 =

9485 m2, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara Pekarangan

Sutokardi dan Pekarangan Mantorejo, timur Sawah Tukiyem dan Sawah Juwahir,

sebelah Selatan Sawah Martorejo dan Sawah Marto Mariman, dan sebelah Barat

Sawah Karimun. Kedua, 1 (satu) Bidang Tanah Tegal dukuh Cengklik desa

Juwok Luas kurang lebih 2250 m2 + 1705 m2 = 3955 m2, dengan batas-batas

9

sebagai berikut: sebelah utara Sawah Wiro Pon, sebelah timur Sawah Padi,

sebelah selatan Sawah Mariyem dan Sawah Ciptorejo, dan sebelah barat Tegal

Sarimo. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah warisan dari

Sasmorejo (alm).

Dari segenap pertimbangan terdahulu bahwa Majelis Hakim telah

memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya

dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan

gugatan dan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas, maka

dengan ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan

gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan bahwa Penggugat I, II

dan III serta Tergugat I (istri almarhum Sasmorejo) adalah ahli waris yang sah

dari Sodriyo (alm). 3) Menyatakan bahwa tanah pekarangan yang tertera dalam

Leter C No. 636 Desa Juwok terletak di dukuh Juwok Rt 13 desa Juwok dengan

Luas + 1900 m2, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara Pekarangan

Martorejo, sebelah timur Jalan, sebelah selatan Pekarangan Kartoijoyo, sebelah

barat Pekarangan Parimin, adalah benar tanah yang belum dibagi waris dari

Sodriyo (alm) terhadap Penggugat I, II dan III serta Tergugat I (istri almarhum

Sasmorejo).

DALAM REKONPENSI : 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat

Rekonpensi I dan II/ Para Tergugat Konpensi I dan II. 2) Menyatakan

Sasmorejo (alm) dan ahli warisnya sebagai pemilik yang sah dari dua bidang

tanah yang terdaftar dalam leter C. No. 637 Desa Juwok atas nama Sasmorejo.

3) Menghukum Para Tergugat Rekonpensi I, II dan III/ Para Penggugat Konpensi

I, II dan III/Para Penggugat Konpensi I, II dan III serta siapa saja yang menguasai

sebagian atau seluruhnya tanah tersebut untuk menyerahkan dalam keadaan kosong

dan baik kepada Para Penggugat Rekonpensi I dan II Para Tergugat Konpensi I dan

II bila perlu dengan bantuan alat Negara.

Berdasarkan hasil analisis diatas dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa pada Putusan Nomor: 101/Pdt.G/2011/PN.Srg pada pokoknya Para

Penggugat dapat membuktikan atas dalil-dalil gugatan yang diajukannya, yaitu

bahwa benar Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Sadriyo

(pemilik salah satu obyek sengketa), bahwa tanah obyek sengketa salah satunya

10

adalah harta warisan dari almarhum Sadriyo. Dengan demikian gugatan yang

diajukan oleh Para Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian, sebagaimana yang

dijelaskan oleh Darwan Prinst yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan

yang terbukti kebenarannya dimuka persidangan akan dikabulkan seluruhnya atau

sebagian. Apabila gugatan/permohonan terbukti seluruhnya, maka

gugatan/permohonannya dikabulkan seluruhnya, akan tetapi apabila hanya terbukti

sebagian, maka akan dikabulkan sebagian pula sepanjang dapat dibuktian.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembuktian tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta

hukum dan menyimpulkan bahwa terbukti telah terjadi peristiwa penguasaan

tanah harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya (obyek sengketa)

yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa adanya alas hak yang sah,

sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II

tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim akan

memberikan keputusannya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI: a) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk

sebagian; b) Menyatakan bahwa Penggugat I, II dan III serta Tergugat I (istri

almarhum Sasmorejo) adalah ahli waris yang sah dari Sodriyo (alm); c)

Menyatakan bahwa tanah pekarangan yang tertera dalam Leter C No. 636 Desa

Juwok terletak di dukuh Juwok Rt 13 desa Juwok dengan Luas + 1900 m2,

dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara Pekarangan Martorejo,

sebelah timur Jalan, sebelah selatan Pekarangan Kartoijoyo, sebelah barat

Pekarangan Parimin, adalah benar tanah yang belum dibagi waris dari Sodriyo

(alm) terhadap Penggugat I, II dan III serta Tergugat I (istri almarhum

Sasmorejo).

DALAM REKONPENSI: a) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat

Rekonpensi I dan II/ Para Tergugat Konpensi I dan II. b) Menyatakan

Sasmorejo (alm) dan ahli warisnya sebagai pemilik yang sah dari dua bidang

tanah yang terdaftar dalam leter C. No. 637 Desa Juwok atas nama Sasmorejo,

yaitu: 1 (satu) Bidang Tanah Sawah terletak di sebelah selatan dukuh Juwok

11

desa Juwok dengan Luas kurang lebih 825 m2 + 8660 m2 = 9485 m2 dan 1

(satu) Bidang Tanah Tegal terletak di sebelah Utara dukuh Cengklik desa

Juwok dengan Luas + 2250 m2 + 1705 m2 = 3955 m2. c) Menghukum Para

Tergugat Rekonpensi I, II dan III/ Para Penggugat Konpensi I, II dan III/Para

Penggugat Konpensi I, II dan III serta siapa saja yang menguasai sebagian atau

seluruhnya tanah tersebut untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik

kepada Para Penggugat Rekonpensi I dan II Para Tergugat Konpensi I dan II bila

perlu dengan bantuan alat Negara.

4.2 Saran

Penulis akan menyampaikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

Pertama, Untuk Penggugat dalam mengajukan gugatan penyelesaian

sengketa warisan harus berdasarkan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggung

jawabkan. Karena dalam hal ini Penggugat yang mendalilkan/menyatakan sebagai

ahli waris atas tanah yang menjadi obyek sengketa maka dalam pemeriksaan

pembuktian di persidangan harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Sehingga apabila Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan

Penggugat akan dikabulkan.

Kedua, Untuk Tergugat apabila membantah dalil gugatan Penggugat dan

menyatakan bahwa tanah obyek sengketa sah miliknya maka harus didasarkan

pada bukti-bukti yang kuat, sehingga dalam pemeriksaan pembuktian

dipersidangan dapat membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalannya.

Ketiga, Untuk Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan

mengadili perkara gugatan pengosongan rumah milik ahli waris yang ditempati

oleh orang lain, diharapkan harus cermat dan teliti dalam memeriksa perkara

tersebut. Sehingga dalam proses pembuktian dipersidangan Majelis Hakim dapat

melihat apakah Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya atau tidak.

Keempat, Untuk masyarakat secara umum diharapkan untuk dapat berlaku

bijak dan adil terhadap segala bentuk harta warisan. Apabila terdapat harta warisan

yang belum terbagi kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, diharapkan

dimusyawarahkan secara kekeluargaan terkait pembagian harta warisan tersebut.

12

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Ali, 1986, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta:

PT Bina Aksara.

Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum,

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dimyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik, 2004, Metode Penelitian Hukum,

Surakarta: Fakultas Hukum UMS.

Hadikusuma, Hilman, 1991, Hukum Waris Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya

Bakti.

Muhammad, Abdulkadir, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra

Aditya Bakti.

Oemarsalim, 1991, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Rineka

Cipta.

Sunggono, Bambang, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.

Suratman dan Dillah, Philips, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta.

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, Hukum Acara

Perdata: Dalam Teori Dan Praktek, Bandung: Mandar Maju.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR/RBg