TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PENETAPAN DISPENSASI ... · tinjauan yuridis akibat hukum penetapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur berdasarkan ... surat pernyataan nama :

i

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PENETAPAN DISPENSASI

PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PACITAN)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Wisono Mulyadi

NIM. E0013413

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2017

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)





Oleh

Wisono Mulyadi

NIM. E0013413

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Maret 2017

Pembimbing I

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H.,M.Hum

NIP.197301221998022001

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)





Oleh

Wisono Mulyadi

NIM. E0013413

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 31 Maret 2017

DEWAN PENGUJI

1. Djuwityasstuti, S.H., M.H : ……………………………

Ketua

2. Diana Tantri Cahyaningrum, S.H., M.Hum : ……………………………

Sekretaris

3. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H, M.Hum :….………………………….

Anggota

Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum

NIP.19601107 198601 1 001

iv

SURAT PERNYATAAN

Nama : Wisono Mulyadi

NIM : E0013413

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :


PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI

KASUS DI PENGADILAN AGAMA PACITAN) adalah betul-betul karya

sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi

tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari

terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi

akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya

peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 9 Maret 2017

Yang Membuat Pernyataan,

Wisono Mulyadi

NIM. E0013413

v

ABSTRAK

Wisono Mulyadi. 2017. E0013413. TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM

PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA

PACITAN).

Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama

pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan atau

menolak permohonan dispensasi perkawinan. Kedua, akibat hukum yang timbul

atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis bersifat

deskriptif. Jenis data primer dan sekunder yang meliputi bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi

lapangan dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan

adalah metode kualitatif dengan model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan

Agama Pacitan dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan dispensasi

perkawinan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Apabila

bukti yang diajukan sudah cukup dan lengkap menurut Pengadilan, serta tidak ada

hubungan kekeluargaan maupun sesusuan, serta tidak ada larangan untuk

melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim tidak ada alasan untuk menolak

permohonan. Akan tetapi, ketika permohonan diajukan bukan oleh orang yang

berwenang, tidak terdapat bukti yang cukup, serta adanya larangan untuk

melangsungkan perkawinan, maka permohonan akan ditolak oleh Majelis Hakim

Pengadilan Agama Pacitan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan

dikabulkan, maka Pengadilan Agama Pacitan akan mengeluarkan sebuah

penetapan yang berisi bahwa perkawinan dapat dilaksanakan. Kemudian

Penetapan tersebut dibawa oleh pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat.

Berdasarkan penetapan tersebut, KUA dapat melaksanakan perkawinan pemohon.

Sedangkan apabila permohonan dispensasi perkawinan ditolak maka tidak ada

alas hak untuk menikah, hingga usia perkawinan terpenuhi oleh pemohon.

Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan, Pengadilan Agama Pacitan, Penetapan

Hakim

vi

ABSTRACT

Wisono Mulyadi. 2017. E0013413. OVEREVIEW JURIDICAL LEGAL

CONSEQUENCE STIPULATION MARRIAGE DISPENSATION MINORS

BY LAW NUMBER 1 OF 1974 ON MARRIAGE (A CASE STUDY IN

PACITAN RELIGION COURT).

Legal writing (essay). Faculty of law Sebelas Maret University

This research described and studied the following problems: firstly the

Judge of Pacitan Religion Court’s rationale in granting or refusing the

application for marriage dispensation?. Secondly, the legal consequence of the

grant or the refusal of the application for marriage dispensation?

This study was an empirical or sociological research that was descriptive

in nature. The types of data used were primary and secondary ones including

primary, secondary and tertiary law materials. Techniques of collecting data used

were field study and library study; and the technique of analyzing data used was

the qualitative one with interactive model of analysis.

The result of research showed that the Pacitan Religion Court’s rationale

in granting or refusing an application for marriage dispensation was based on the

evidences filed by the applicant. When the evidence filed was adequate and

completed according to the Court and there was no kinship or sibling relationship

and no prohibition to conduct marriage, the Chamber of Judge would have no

reason to refuse the application. However, when the application was filed by non-

authorized one, the evidence was inadequate, and there was a prohibition to

conduct marriage, the application would be refused by the Chamber of Judge in

Pacitan Religion Court. When the application for marriage dispensation was

granted, the Pacitan Religion Court would release a stipulation mentioning that

the marriage could be held. And then the applicant would bring the stipulation to

the local Religion Affairs Office (KUA). Based on such the stipulation, KUA could

hold the marriage of applicants. Meanwhile, when the application for marriage

dispensation was refused, there would be no reason to get married until the

marriage age was fulfilled by the applicants.

Keywords: Marriage dispensation, Pacitan Religion Court, Stipulation of the

Judge

vii

MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya

bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari

sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap

(QS. Al-Insyirah : 6-8)

Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah dengan

ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah

dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada

keduanya maka haruslah dengan ilmu

(HR. ibnu Asakir)

Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan

untuk merubah dunia (Nelson Mandela)

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu

kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat

(Winston Churchill)

Orang-orang hebat yang sukses telah belajar membuat diri mereka

melakukan hal yang harus dikerjakanketika hal itu memang harus

dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak

(Aldus Huxley)

viii

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT

2. Rasulullah Muhammad SAW

3. Bapak Suparno Siswo Wiyono

dan Ibu Suripti

4. Kakak-kakak penulis

5. Almamater Fakultas Hukum

UNS

ix

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat

Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala

limpahan nikmat, risky, dan karuniaNya kepada penulis, serta tidak lupa shalawat

dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW,

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul

“TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PENETAPAN DISPENSASI

PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI

KASUS DI PENGADILAN AGAMA PACITAN)”. Penulisan hukum ini

diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

Penulisan hukum ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam

mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan serta akibat

hukum yang timbul atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi

perkawinan. Saat ini banyak pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di

berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu,

dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis berusaha mengumpulkan

berbagai informasi mengenai dispensasi perkawinan dari berbagai sumber

khususnya melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pacitan.

Penulisan hukum ini sendiri tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dan

kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis

merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S selaku Rektor Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

2. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

x

3. Bapak Sapto Hermawan, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik penulis

selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

4. Bapak Pranoto S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Ibu Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum selaku pembimbing

penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Bapak Drs. H. Taufiqurrohman, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan

Agama Pacitan.

7. Bapak Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama

Pacitan.

8. Bapak Nasrodin, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama

Pacitan

9. Bapak Drs. Ahmad Munib M.Si selaku kepala Kantor Urusan Agama

Pacitan

10. Bapak Idrus selaku staff Kantor Urusan Agama Kabupaten Pacitan

11. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta atas segala bekal ilmu yang bermanfaat selama menuntut ilmu di

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

12. Segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama berada di

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

13. Kedua orang tua penulis, Bapak Suparno Siswo Wiyono dan Ibu Suripti,

serta kakak-kakakku yang senantiasa memberikan do’a, semangat, serta

motivasi.

14. Bapak Suwardi S.Pd, Ibu Anni, dan Natalia Andriani, dan yang senantiasa

mendoakan, dan memberi semangat kepada penulis.

15. Rahayu Dina Fitriani yang selalu menemani, menasihati, membimbing

memberikan dukungan, semangat, serta selalu mendoakan penulis.

16. Sahabat-sahabatku, Rezha Nugroho, Radiansyah Nurhimawan, Wakhid

Ichsani, Okta Kurniawan, Moch, Kemas Heryawan, Agil Adiyanto, Rizky

xi

Aji Pangestu, Barata Setiya Aji, Fajar Dwicahyo, Luqman Putranto,

Nurizki Sinatrya, Rafika Emi Rochayati, One Octivia Nur Layla.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan,

untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan

penulisan hukum ini. Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat

memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi semua pihak

yang membutuhkan. Terima kasih.

Surakarta, 9 Maret 2017

Penulis

Wisono Mulyadi

NIM. E0013413

xii

DAFTAR ISI

Halaman Judul ........................................................................................... i

Halaman Persetujuan ................................................................................. ii

Halaman Pengesahan ................................................................................ iii

Halaman Pernyataan.................................................................................. iv

Abstrak ...................................................................................................... v

Abstract ..................................................................................................... vi

Motto ......................................................................................................... vii

Persembahan ............................................................................................. viii

Kata Pengantar .......................................................................................... ix

Daftar Isi.................................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1

B. Perumusan Masalah ............................................................. 5

C. Tujuan Penelitian ................................................................. 5

D. Manfaat Penelitian ............................................................... 6

E. Metode Penelitian................................................................. 7

1. Jenis Penelitian ............................................................... 7

2. Sifat Penelitia ................................................................. 7

3. Pendekatan Penelitian .................................................... 8

4. Lokasi Penelitian ............................................................ 8

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian .................................. 8

6. Teknik Pengumpulan Data ............................................. 10

7. Teknik Analisis Data ...................................................... 10

F. Sistematika Penelitian Hukum ............................................. 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori..................................................................... 13

1. Tinjauan tentang Perkawinan ......................................... 13

xiii

a. Pengertian Perkawinan ........................................... 13

b. Tujuan Perkawinan ................................................. 14

c. Syarat-Syarat Perkawinan ....................................... 14

d. Asas Perkawinan..................................................... 16

e. Tata Cara Perkawinan ............................................. 17

2. Tinjauan tentang Dispensasi Perkawinan....................... 18

a. Pengertian Dispensasi Perkawinan ......................... 18

b. Syarat-Syarat Dispensasi Perkawinan .................... 19

c. Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan .......... 20

B. Kerangka Pemikiran ............................................................. 21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian ................................................................... 23

1. Deskripsi Pengadilan Agama Pacitan ............................ 23

a. Deskripsi Lokasi ..................................................... 23

b. Teknis Administrasi ................................................ 26

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan

dalam Mengabulkan atau Menolak Permohonan

Dispensasi Perkawinan................................................... 39

3. Akibat hukum yang Timbul atas Dikabulkan atau

Ditolaknya Permohonan Dispensasi Perkawinan........... 42

a. Wawancara pada Pengadilan Agama Pacitan ......... 42

b. Wawancara pada Kantor Urusan Agama

Kabupaten Pacitan .................................................. 44

B. Pembahasan ........................................................................ 46

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan

dalam Mengabulkan atau Menolak Permohonan

Dispensasi Perkawinan................................................... 46

2. Akibat Hukum yang Timbul atas Dikabulkan atau

Ditolaknya Permohonan Dispensasi Perkawinan........... 53

xiv

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan .............................................................................. 59

B. Saran ..................................................................................... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xv

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Teknik Analisis Data (Interaktif) ........................................... 11

Bagan 2. Kerangka Pemikiran ................................................................ 21

xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Radius Biaya Pemanggilan Para Pihak Berperkara

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pacitan ........................ 30

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Rekapitulasi Data Penetapan Dispensasi Perkawinan Pengadilan

Agama Pacitan

Lampiran 3. Susunan Majelis Hakim dan Jadwal Sidang Pengadilan Agama

Pacitan

Lampiran 4. SK ketua PA Pacitan Nomor : W13-A28/ 1159/HM.01.2/ SK/IX/

2016 tentang Standar Pelayanan Peradilan Agama Pacitan

Lampiran 5. Data permohonan dispensasi Perkawinan

Lampiran 6. Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan (N8) KUA

Kabupaten Pacitan

Lampiran 7. Surat Penolakan Perkawinan (N9) KUA Kabupaten Pacitan

Lampiran 8. Rekapitulasi Kelengkapan Alat Bukti Penetapan Dispensasi

Perkawinan Pengadilan Agama Pacitan

Lampiran 9. Penetapan Dispensasi Perkawinan nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Pct

(dikabulkan)


(ditolak)


(ditolak)

Lampiran 12. Surat Keterangan Penelitian

Documents

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PENETAPAN DISPENSASI ... · tinjauan yuridis akibat hukum penetapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur berdasarkan ... surat pernyataan nama :