Rabu, 13 April 2016 11H U K U M B I S N I SPROSES PKPU

PT Graha Lista KaryaTidak Ajukan Proposal

JAKARTA — Tim pengurus PKPU PT Graha Lista Karya Mandiri dan Su lis tiyo H. Susanto mengusulkan agar kedua debitur dalam keadaan pai lit dan berstatus insolvensi ka-re na tidak kunjung menyerahkan pro posal perdamaian.

Salah satu pengurus PT Graha Lis ta Karya Mandiri Kristandar Di na ta mengatakan para debitur ti dak bersikap kooperatif terhadap pro ses restrukturisasi utang. Selain itu, debitur tidak pernah hadir se la-ma rapat kreditur.

“Kami meminta kepada hakim pe ngawas agar berkenan membuat la por an kepada majelis hakim pe-mu tus agar debitur berada dalam sta tus pailit,” kata Kristandar ke pa-da Bisnis, Selasa (12/4).

Dia menjelaskan tim pengu rus telah memberikan informasi ke-pada debitur mengenai kon se kuen-si penundaan kewajiban pem ba yar-an utang (PKPU) sementara, per-min taan dokumen dan informasi, ser ta penggilan rapat kreditur.

Informasi yang dikirimkan se jak 10 Maret 2016 tersebut tidak di te r i-ma oleh debitur. Kantor Desa Sa ri-wangi menerangkan debitur sudah ti dak berada di alamat yang dituju dan tidak diketahui keberadaannya.

Kristandar menilai kondisi ini akan menimbulkan ketidakpastian hu kum jika dibiarkan berlarut-la-rut. Selain itu, seluruh kreditur yang telah mendaftarkan tagihan-

nya akan dirugikan.Pihaknya telah memberikan ke-

sem pat an kepada debitur hungga 8 April 2016 untuk menyerahkan pro-po sal perdamaian. Namun, hing ga saat ini upaya komunikasi ke pa da pihak debitur sulit untuk di la kukan.

Pihaknya mengusulkan tim pe-ngu rus yang saat ini membantu pro ses PKPU yakni Kristandar, Di mas A. Pamungkas, Andreas D. Suk ma na, dan Ryan G. Lubis untuk men ja di tim kurator.

Sidang pembacaan putusan ma je-lis hakim akan dilaksanakan pa da 21 April 2016.

Sementara itu, Kristandar menye-but kan sejauh ini sudah terdapat 30 kreditur yang mendaftarkan tagih-an. Tercatat terdapat lima bank yang mempunyai tagihan bersifat sepa-ratis.

Kelima kreditur tersebut yakni Bank BNI Cabang Prabumulih, BPR Bantul Yogyakarta, BPR Kota Bandung, Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Sebanyak 25 sisa kre ditur ber-asal dari pembeli unit pe ru mahan yang dikelola oleh para de bitur.

PT Graha Lista Karya Mandiri merupakan pengembang properti yang memasarkan perumahan Exclu sive Pondok Graha Lista I di Ko ta Bandung. Adapun, Sulistiyo H. Susanto selaku direktur utama yang juga bertindak sebagai penjamin pribadi. (Rio Sandy Pradana)

PERMOHONAN KEPAILITAN

Asuransi Mubarakah Ogah Pailit

Rio Sandy Pradanario.sandy@bisnis.com

Kuasa hukum Asuransi Syariah Mubarakah Syamsul B. Ilyas me-ngatakan kliennya melakukan upaya hukum pembatalan pencabutan izin usaha melalui jalur pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara dan masih berproses di tingkat kasasi Mahkamah Agung.

“Pemohon belum dapat meng-ajukan permohonan pernyataan pailit dan harus menunggu pencabutan izin usaha tersebut memiliki kekuatan hukum tetap,” kata Syamsul dalam berkas jawaban yang dikutip Bisnis, Selasa (12/4).

Dia menjelaskan OJK selaku pemohon diklaim menyembunyikan informasi terkait dengan upaya hu kum termohon.

Adapun, pen ca but an izin usaha tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-779/KM.10/2012 sejak 28 Desem ber

2012.Menurutnya, penyelesaian perma-

salahan yang berkaitan dengan ter-mohon hanya dapat dilakukan de-ngan mekanisme likuidasi, bukan ke pailitan.

Dalam Undang-undang No. 40/2014 tentang Perasuransian tidak terdapat ketentuan peralihan yang mengatur mengenai pencabutan izin yang telah dilakukan.

Pencabutan izin tersebut, lan-jutnya, merupakan tindakan pelang-garan asas kepatutan dan keadilan. OJK dinilai tidak memperhatikan upaya yang telah dilakukan ter-

mohon dalam mempertahankan usahanya.

Melalui surat pada 14 Desember 2012, termohon bisa berhasil me-lakukan penyelamatan usaha ji ka pencabutan izin usaha tidak di-terbitkan.

PT Syahid Indah Uta ma, selaku calon investor, ham pir selesai melakukan uji tuntas ke uangan dan hukum guna me la kukan transaksi pada 15 Februari 2013.

Termohon menilai klaim asuransi yang diajukan nasabah berbeda de-ngan pengajuan klaim asuransi kon-vensional. Selain itu, klaim tersebut bukan tergolong dalam kategori utang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 37/2004 tentang Kepailitan.

Syamsul menuturkan kliennya merupakan perusahaan yang ber-gerak di bidang asuransi berdasarkan prinsip syariah yang pertama di Indonesia.

Proses hubungan peserta dengan pe ru sahaan dalam mekanisme per-tanggungan pada asuransi syariah ada lah saling menanggung risiko. Dengan demikian, tidak terjadi pe -nga lihan risiko dari peserta ke pada perusahaan seperti asuransi kon-vensional.

Pada perusahaan asuransi sya-riah, imbuhnya, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola ope-ra sional, bukan penanggung. Pemenuhan klaim yang diajukan

nasabah dibayarkan dari dana tabar-ru (kumpulan dana) yang sumber dananya dari pembayaran premi.

Pihaknya berpendapat tagihan yang diklaim OJK dalam permohonan kepailitan tidak memenuhi asas sederhana.

MELANGGARSalah satu Dewan Komisioner

OJK Mufli Asmawidjaja mengatakan tingkat pencapaian solvabilitas termohon kurang dari 120%. Hal tersebut dinilai melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

“Berdasarkan laporan keuangan termohon pada triwulan I/2010, tingkat solvabilitasnya di bawah ketentuan,” kata Mufli.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, lanjutnya, perusahaan asuransi dan perusahaan re asu-ran si wajib memenuhi tingkat so-lvabilitas paling sedikit 120% dari resiko kerugian yang mungkin tim bul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

Pihaknya menuturkan jumlah ke-kayaan ASM sebesar Rp62,53 miliar, sedangkan jumlah cadangan teknis ditambah utang klaim retensi sendiri Rp76,31 miliar.

Perkara tersebut akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian para pi hak pada 18 April 2016.

JAKARTA — PT Asuransi Syariah Mubarakah menilai permohonan kepailitan yang diajukan Otoritas Jasa Keuangan prematur karena surat

pencabutan izin usaha belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perkara pembatalan pencabutan izin usaha Asuransi Mubarakah masih diproses di MA.

OJK menilai tingkat solvabilitas termohon di bawah ketentuan.