Permasalahan ini memiliki hubungan erat dengan penimbunan harta dan pertumbuhan

ekonomi dalam islam, karena dalam permasalahan ini terdapat nas-nas dan petunjuk syari’at

yang menjadi jalan perekonomian dalam pengoperasian total. Syari’at melarang penimbunan

harta dalam pengertian menahan harta dalam sirkulasi produksi, seperti juga halnya melarang

penghilangan harta, contoh penghilangan harta yaitu dengan menahannya dalam pertumbuhan

ekonomi, bahkan syari’at menekankan pengoperasian harta dalam pertumbuhan ekonominya

sehingga tidak berpengaruh terhadap zakat yang diambil tiap tahun. Petunjuk-petunjuk syari’at

dihadapkan dengan penimbunan ekonomi seperti dalam hal produksi barang, dengan demikian

menjadi sedikit sekat antara penimbunan harta dan pertunbuhan ekonomi walaupun tidak total

menghambat, tak ada keraguan terjadinya perkara ini menhambat asas-asas pertumbuhan

ekonomi, menguatkan pertubuhan ekonomi secara langsung, diisyaratkan keringanan pemilik

modal saham, dihadapkan dengan deposito pertumbuhan ekonomi menjadi untung bagi pemilik

deposit, sehingga tergabung dalam keuntungan mudharabah yang disepakati, dalam halnya pada

waktu itu juga keuntungan diperoleh dari yang lain sesuai dengan akad yang disepakati oleh

pemilik modal. Pengguna baru harta juga memperoleh untung dan haknya juga untuk

mengembalikan hak mudharabah, Bank-bank sebagai perantaranya dalam hal ini perekonomian

diputar tanpa perlu mempertemukan kedua belah pihak (pemilik modal dan pelaku mudharabah)

hak yang melekat dalam akad mudharabah, yang dengan demikian bergabungnya pihak lain

meringankan pemilik modal yang asli, berdampak negative dalam insentif pertumbuhan

ekonomi, menjadikan kelompok-kelompok lebih memilih bermuamalah langsung dengan kedua

pihak, memaksa bank untuk memperoleh bagiannya dalam mengembalikan bagian dari modal.

Dan terangkat permasalahan finansial, dan tidak perlu takut dengan kenaikan persmasalahan

finansial dalam harga tingkatannya disamakan dengan tingkatan umumnya.

Ringkasan dari perdebatan yang lalu menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa

lembaga pertengahan lemah dalam rumusan Islami. Dan lembaga pertumbuhan langsung lebih

luas dan universal, seperti halnya solidaritas dan kerjasama dalam mewujudkan lembaga-

lembaga umum, menjaga kelanjutan dalam lemahnya atas prakarsa sector khusus menjadi asas

dalam pelayanan kerjasama sebagai ganti dari bahan yang tersebar dari peraturan pemilik modal.

Oleh karena itu meluaslah lembaga asuransi dan kerjasama mengganti lembaga asuransi jual-beli

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sesuai dengan syari’at yang mengatur kerangka perekonomian islam dan apa saja yang

menjadi petunjuk serta urusan-urusan menyederhanakan lembaga perantaraan harta, jalan dan

tata cara kerja bank-bank deposit dan investasi yang berlaku dalam perekonomian islam tidak

terikat dengan hanya terbatas kepada tingkatan bahaya yang nampak dari peraturan pemilik

modal, contoh dalam pengoperasian unsur-unsur keuangan di bank-bank yang tanggung jawab

besar terhadap perekonomian dan yang dihasilkan untuk mengetahui para investor yang telah

diinvestasikan. Oleh karena itu Islam tidak memerlukan model-model pendiri atau institusi

jaminan investasi, karena aturan dari pemilik modal tidak berkuasa untuk jaminannya, karena

peran untuk meningkatkan investasi dalam keseimbangan yang terdapat pada benda investasi

tersebut, terkait dengan hal lain tidak mengurangi perlunya dari tujuannya. Seperti pemodal yang

ingin kembali untuk menumbuhkan investasi, dan nilai usaha yang lainnya, pemilik modal

menambah pertumbuhan perekonomian dalam model ekonomi islam yang dibentuk sesuai

dengan akad mudharabah yang bekerja sama dan mengetahui resiko jika ada, dan investasi

sendiri dalam hukum islam berbeda dengan hukum dari pemilik modal, hasil dari keduanya

dinikmati kedua pihak, dapat dipahami bhwa tidaklah perlu kepada instansi lain yang

memperkecil resiko yang telah disepakati, pada dasarnya mereka merugi, untuk mencapai laba.

Kita tutup pembahasan dari pembagian instansi-instansi sektor khusus dalam rumusan

islam bahwa pasar dibutuhkan akannya asas-asas kebebasan dalam ekonomi yang juga terikat

dengan aturan-aturan syari’at, dan pengawasan asas-asas dan batasan-batasan unsur

perekonomian, dan tatacara pemakaiannya dalam berbagai permasalahan.