RKA-SKPD

RKA-SKPD merupakan dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran

SKPD yang antara lain memuat rencana program dan kegiatan, serta anggaran pendapatan, belanja

dan pembiayaan SKPD.

RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya,

prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

PENYUSUNAN RKA-SKPD

Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPA, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala

daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-

SKPD.

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD kepala SKPD menyusun RKA-SKPD

Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD,Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman

penyusunan RKA-SKPD mencakup:

prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait

alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD

batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan

dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis

standar belanja dan standar satuan harga.

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan-pendekatan :

Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, yaitu suatu pendekatan penganggaran

berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan

dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat

keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Pendekatan Prakiraan Maju, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang

direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pendekatan penganggaran terpadu, penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara

terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksankan kegiatan pemerintahan yang didasarkan

pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana (tidak mengenal anggaran belanja rutin dan

pembangunan serta belanja aparatur dan belanja publik)

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, yaitu suatu sistem anggaran yang

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input

yang ditetapkan.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja

Dalam pendekatan kinerja ada dua hal penting yang ditekankan, yaitu output dan input

Output (keluaran) : barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan input

yang digunakan.

Input (masukan) : besarnya sumber-sumber: dana, sumber daya manusia, material, waktu dan

teknologi yang digunakan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan.

Kinerja/prestasi kerja : keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur

ANALISA STANDAR BELANJA

Dalam sistem anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja, setiap usulan program, kegiatan dan

anggaran SKPD dinilai kewajarannya dengan menggunakan Standar Analisa Belanja (SAB)

Analisa Standar Belanja (ASB) adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis

kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu

SKPD dalam satu tahun anggaran.

Penilaian kewajaran pembebanan belanja dalam ASB mencakup 2 hal : kewajaran beban kerja dan

kewajaran biaya

PENILAIAN KEWAJARAN BEBAN KERJA

Beban kerja program atau kegiatan yang diusulkan oleh suatu SKPD dapat dinilai kewajarannya

antara lain berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

Kaitan logis antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan Prioritas dan Plafon Anggaran

(PPA) dan Kebijakan Umum APBD.

Kesesuaian antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

bersangkutan.

Kapasitas SKPD yang bersangkutan untuk melaksanakan program atau kegiatan pada tingkat

pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA

Kewajaran biaya suatu program atau kegiatan dipengaruhi oleh tolok ukur kinerja dan standar biaya

Kewajaran biaya yang dianggarkan, dengan demikian, berkaitan dengan tiga aspek, yaitu:

Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja,

Kaitan antara anggaran biaya dengan harga standar yang berlaku, dan

Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan sumber dananya

CARA MEMPERMUDAH PENILAIAN KEWAJARAN DAN CAPAIAN KINERJA SKPD

Untuk memudahkan penilaian kewajaran biaya dan capaian kinerja suatu program atau kegiatan,

anggaran belanja setiap SKPD terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan kelompok belanja, yaitu:

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja tidak langsung merupakan tipe belanja yang sulit dinilai kewajarannya, sedangkan belanja

langsung dapat dinilai kewajarannya secara rasional.

STANDAR BIAYA

Berdasarkan klasifikasi belanja tidak langsung dan belanja langsung, untuk menilai kewajaran biaya,

standar biaya (biaya rata-rata) program atau kegiatan dapat dihitung dengan dua cara: (1) standar

biaya langsung, dan (2) standar biaya total.

PENYUSUNAN RKA-SKPD

Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran

sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

Evaluasi bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum

diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang

direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.