BAB I PENDAHULUAN BAPPEDA... · d. perumusan, penyusunan dan pembahasan RPJPD dan RPJMD Bidang

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAB I PENDAHULUAN BAPPEDA... · d. perumusan, penyusunan dan pembahasan RPJPD dan RPJMD Bidang

BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

2018

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 1

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

harus memiliki Rencana Strategi (Renstra-SKPD) yang merupakan penjabaran dan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai

tugas dan fungsi SKPD sebagai Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan.

Renstra-SKPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan pada setiap

organisasi pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Dokumen

Renstra SKPD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,

program dan kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-

sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Bappeda merupakan pedoman dan arah penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi Bappeda yakni melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan

pengendalian pembangunan. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2016-2021 adalah implementasi dari RPJMD Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2016-2021 dan rencana tata ruang daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah.

Dalam penyusunan Renstra Bappeda, telah mempertimbangkan potensi dan kendala

dalam pelaksaanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda, termasuk berbagai isu strategis

yang terkait dengan proses perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian

pelaksanaan pembangunan daerah.

Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana

Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

2018

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 2

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;

f. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana

Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015 2019;

g. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2016 Nomor 2);

h. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten

Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 54).

Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Bappeda adalah mewujudkan dokumen perencanaan

Bappeda untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan RPJMD Kabupaten Humbang

Hasundutan 2016-2021 yang akan menjadi sebagai acuan resmi bagi Bappeda dalam

penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan

tahunan Bappeda.

B. Tujuan

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

2016-2021 bertujuan untuk :

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan,

sasaran perangkat daerah tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada

dokumen RPJMD;

2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;

3. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

4. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Bappeda dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian

pelaksanaan perencanaan pembangunan.

5. Meningkatkan keterpaduan antar semua bidang di Bappeda baik dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi serta dalam menyusunan dan pelaksanaan anggaran Bappeda.

6. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program

dan rencana kerja Bappeda.

7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bappeda sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

2018

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 3

8. Mewujudkan sinkronisasi, koordinasi, integritas dan sinergitas proses perencanaan dan

implementasi pembangunan internal Bappeda;

9. Mewujudkan peningkatkan kualitas perencanaan melalui pengembangan kajian,

penelitian pengembangan dan analisis kebijakan perencanaan pembangunan; dan

10. Mewujudkan panduan bagi Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan

Bappeda.

Sistematika Penulisan

Rencana strategis Bappeda disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sumber Daya Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Utara

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

2018

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 4

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda

Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan dibentuk dengan dasar Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 dengan tugas dan

fungsi sebagai berikut :

1. Bappeda mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan,

penelitian dan pengembangan Daerah.

2. Bappeda menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Bappeda;

b. pelaksanaan DPA Bappeda;

c. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebijakan perencanaan

pembangunan Daerah;

d. perumusan, penyusunan dan pembahasan RPJPD dan RPJMD;

e. pelaksanaan pembinaan penyusunan Renstra, Renja dan RKA perangkat

Daerah;

f. pengoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah;

g. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

Pembangunan Daerah;

h. pelaksanaan pembinaan perencanaan perangkat Daerah;

i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah;

j. pemberian dukungan dalam penyusunan KUA dan PPAS;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya; dan

l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.

2.1.1 Susunan Organisasi Bappeda

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan; 2. Sekretariat terdiri dari;

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Bidang Pemerintahan terdiri dari;

a. Subbidang Sekretariat dan Aparatur;

b. Subbidang Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

c. Subbidang Kependudukan, Komunikasi, Ketertiban dan Bencana;

BAPPEDA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

2018

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021 5

4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari;

a. Subbidang Ekonomi;

b. Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan; dan

c. Subbidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup.

5. Bidang Administrasi, Kesejahteraan Rakyat dan Penelitian Pengembangan terdiri dari;

a. Subbidang Administrasi dan Pendidikan;

b. Subbidang Kesehatan, Sosial, KB dan Ketenagakerjan; dan

c. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Bappeda sebagai berikut :

A. Kepala Badan

Kepala Bappeda mempunyai tugas :

1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;

2. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan

Kelompok Jabatan Fungsional;

3. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD,