MATERI PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN

ANGGARAN

1

Oleh: Galih Elham Setiawan

KASUBDIT Penindakan BNN

PENGERTIAN SPPN

SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka

menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat

Pusat dan Daerah (UU No. 25 Tahun 2004).

2

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasidengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjagakeseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan

SPPN diselenggarakan berdasarkan asas: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan negara; (3) kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; dan (7) akuntabilitas

3

ASAS SPPN

TUJUAN SPPN

Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

4

RUANG LINGKUP PERENCANAAN

NASIONAL DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra-KL)

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga(Renja-KL)

Rencana Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah (Renja-SKPD)

5

RPJPNASIONAL RPJP KL

RPJMNASIONAL

RENSTRAKL

RKP RK KL

Nasional Kementerian Daerah

RPJPD

RENSTRASKPD

RKPD &RKSKPD

APBN APBN

KLAPBD

HIRARKI PERENCANAAN

6

TAHAP PERENCANAAN

Penyusunan Rencana

• Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah

• Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD

• Musyawarah Perencanaan Pembangunan

• Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

Penetapan Rencana

• RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda

• RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

• RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Evaluasi Kinerja7

RPJP

RPJP NASIONAL RPJP DAERAH

Penjabaran tujuan nasional ke dalam:

Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat:

Visi

Misi

ArahPembangunan Nasional

Visi

Misi

ArahPembangunan Daerah

8

RPJP

VISI:

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara

yang aman, bersatu, rukun, dan damai;

2. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara

yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi

manusia; serta

3. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara

yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan

penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang

kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan 9

RPJP

MISI

1. Mewujudkan Indonesia yang Aman danDamai

2. Mewujudkan Indonesia yang Adil danDemokratis

3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera

10

11

• Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat• Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan

Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi dan Ekspor

Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias

Didukung oleh prioritas:

• Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai• Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai

Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan Ketertiban serta Penyelesaian Konflik

Didukung oleh prioritas:

• Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis• Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis

Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Birokrasi

Didukung oleh prioritas:

ISI RPJP – AGENDA PEMBANGUNAN

RPJM

RPJM NasionalPenjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional

RPJM DaerahPenjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional

1. Strategi Pemb. Nasional2. Kebijakan Umum

3. Kerangka Ekonomi Makro4. Program – program

Kementerian, Lintas kementerian, Kewilayahan, dan Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran

1. Strategi Pemb. Daerah2. Kebijakan Umum3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah4. Program –program

SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan, Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran

12

RPJM

Sinkronisasi RPJM dan RPJMD

• Kinerja pembangunan nasional merupakan agregat dari kinerja pembangunan daerah-daerah

• Perencanaan pembangunan daerah merupa-kan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004.

• Maka, sinkronisasi sangat penting untuk men-sinergikan pemanfaatan sumber daya yang terbatas

13

RENSTRA

Renstra-KLBerpedoman pada RPJM Nasional

Renstra-SKPDBerpedoman pada RPJM Daerah

Isi:

1. Visi-Misi

2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan

3. Program-program

4. Kegiatan Indikatif

Isi:

1. Visi-Misi

2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan

3. Program-program

4. Kegiatan Indikatif

14

RKP

RKP Penjabaran RPJM Nasional

RKP DaerahPenjabaran RPJM Daerah;

Mengacu pada RKP

Isi:

1. Prioritas Pembangunan Nasional

2. Rancangan Kerangka EkonomiMakro

3. Arah Kebijakan Fiskal4. Program Kementerian, lintas

kementerian, kewilayahan, danlintas kewilayahan yang memuatkegiatan dalam:

– Kerangka Regulasi– Kerangka Anggaran

Isi:

1. Prioritas Pembangunan Daerah

2. Rancangan Kerangka EkonomiMakroDaerah

3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

4. Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintaskewilayahan yang memuat kegiatandalam:

– Kerangka Regulasi

– Kerangka Anggaran

15

RENJA

Renja-KL Penjabaran Renstra KL

Renja-SKPDPenjabaran Renstra RKPD

Isi:

1. Kebijakan KL

2. Program dan Kegiatan Pembangunan

– Dilaksanakan Pemerintah

– Mendorong Partisipasi Masyarakat

Isi:

1. Kebijakan SKPD

2. Program dan Kegiatan Pembangunan

– Dilaksanakan Pemerintah

– Mendorong Partisipasi Masyarakat

16

ALUR PERENCANAAN

17

RKP RPJM

NasionalRPJP

Nasional

RKP Daerah

Renstra KL

Renja KL

Renja SKPD

RAPBN

RAPBD

RKA-KL

RKA -SKPD

APBN

Rincian APBN

APBD

Rincian APBD

Diacu

PedomanDijabar

kan

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

UU SPPN

Pem

erintah

P

usat

Pem

erintah

D

aerah

UU KN

Pedoman

PedomanPedoman

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RenstraSKPD

Pedoman

Pedoman

SIKLUS APBN

Penyusunan APBN (Januari-Juli tahun n-1).

Penetapan APBN (16 Agustus-Oktober tahun n-1).

Pelaksanaan APBN (Januari-Desember tahun n).

Perubahan APBN (November tahun n).

Pertanggungjawaban APBN (Juli n+1).

18

PENYUSUNAN APBN & PERSIAPAN PELAKSANAANNYA

No. Waktu Substansi PEMERINTAH DPRKem. Keuangan Kem. Neg./Lemb.

DJAPK DJPBN ROCAN ROKEU

1 Juni Pagu Indikatif

2 Juni Penyusunan RAPBN

3 JuliRUU

4 Agustus Ampres (RUU)

5 September Bahas (RUU)

6 Oktober UU (Pagu Definitif)

7 Nopember Rincian Pagu APBN

8Desember

Penyusunan DIPA

Pengesahan DIPA

19

SE Pagu Indikatif

RUUAPBN

RKA K/L

RKA K/L

PenyusunanRKA K/L

NotaKeu.

RUUAPBN

Nota Keu. RAPBN

APBNUUAPBN

KeppresRinc. APBN

KeppresRinc. APBNKeppres

PenyusunanDIPADIPA

DIPA DIPA DIPA

RUUAPBN

Nota Keu.

Daftar Usulan - “Shopping List”

• Sebanyak-banyaknya• Seindah-indahnya• Tidak terbatas

DULU SEKARANG

Rencana Kerja - “Working Plan”• Input (Rp., SDM, Fasilitas, dll.)• Kegiatan (Proses)• Output / Outcome

Sehingga Perencanaan• Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan

sumberdaya dan arah pembangunan nasional

Critical point-nya adalah• Menyusun hubungan optimal antara input,

proses, dan output / outcomes

REFORMASI ANGGARAN

20

REFORMASI ANGGARAN

1. Unifikasi Anggaran (Unified Budget) yaitu Penyatuan Anggaran Rutin dan Pembangunan

2. Prakiraan Maju (Forward Estimates) yaitu Peningkatan Keterkaitan antara Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran

3. Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budget) yaitu Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Pemerintah

21

ANGGARAN TERPADU

KPJM

ANGGARAN KINERJA

MENYEMPURNAKAN PELAKSANAAN

ANGGARAN TERPADU

PILOT PROYEK KPJM

TAHAP I PELAKSANAAN

ANGGARAN KINERJA

MENYEMPURNAKAN:KRITERIA JENIS BELANJAKRITERIA SATUAN KERJANON STRUKTURAL K/L DI DAERAHALOKASI DANA DARI SUMBER PHLN & PNBP

PILOT PROYEK KPJM PADA BEBERAPA K/LMENYEMPURNAKAN FORMAT RKA-KLUNTUK PELAKSANAAN KPJM

PENETAPAN KEGIATAN SESUAI TUPOKSIPENETAPAN OUTPUT & OUTCOMEPEMAKAIAN STANDAR BIAYA UMUM DANSTANDAR BIAYA KHUSUS

FORMAT RKA-KL : TERDIRI DARI 13 FORMULIR

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

2.1 2.2 2.3 2.4

3.1 3.2 3.3 3.4

MEMUAT ANGGARAN SATKER

MEMUAT ANGGARAN UNIT ES I

MEMUAT ANGGARAN K/L

PENDEKATAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKA-KL

Back NextmBLANKon@yahoo.com

22

SISTEM PENGANGGARAN KL

FORMAT RKA-KL

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

2.1 2.2 2.3 2.4

3.1 3.2 3.3 3.4

KEGIATANKELUARAN

VOLUME KELUARAN

KEGIATANPRAKIRAAN

MAJU

KEGIATANJENIS BELANJA

MEMUAT BIAYAOUTPUT

KEGIATANPENDAPATAN

KEGIATANJENIS BELANJA

RINCIAN PER MATA ANGGARAN

MEMUAT BIAYA

INPUT

ANGGARAN TERPADU -KPJM - ANGGARAN KINERJA

ANGGARAN KINERJA

KPJM

ANGARAN TERPADU

ANGGARAN KINERJA

ANGGARAN KINERJA

BackmBLANKon@yahoo.com

23

SISTEM PENGANGGARAN KL

PROSES RKA-KL

24

1. Penelahaan

2. Costing

3. Satuan Anggaran K/L

4. Himpunan RKA-KL

5. Keppres Rincian APBN

Menguji/membandingkan apakah kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan tupoksi satker, dan benar-benar mendukung program

Mengukur biaya kegiatan/sub kegiatan dengan standar biaya atau RAB

Menetapkan rincian anggaranK/Lmenurut Fungsi/Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Jenis Belanja dan Lokasi

Ringkasan RKA-KL per satker untuk mempercepat dan mempermudah penyusunan DIPA oleh K/L dan Pengesahan DIPA oleh DJPBN

Bahan penyusunan RAPBN 2006

FORMULIR PENYUSUNAN RKA-KL

25

NO. FORMULIR PENYUSUN

KODE NAMA

1. Form 1.1 Rincian Kegiatan dan Keluaran Satuan Kerja

2. Form 1.2 Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja

3. Form 1.3 Rincian Anggaran Belanja per Jenis Belanja Satuan Kerja

4. Form 1.4 Rincian Anggaran Pendapatan per MAP Satuan Kerja

5. Form 1.5 Rincian Perhitungan Biaya per Kegiatan Satuan Kerja

6. Form 2.1 Rincian Kegiatan dan Keluaran Unit Organisasi

7. Form 2.2 Rincian Anggaran Belanja Unit Organisasi

8. Form 2.3 Rincian Anggaran Belanja per Jenis Belanja Unit Organisasi

9. Form 2.4 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit Organisasi

10. Form 3.1 Rincian Kegiatan dan Keluaran K/L

11. Form 3.2 Rincian Anggaran Belanja K/L

12. Form 3.3 Rincian Anggaran Belanja per Jenis Belanja K/L

13. Form 3.4 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja K/L

NATIONAL GOALS

FUNGSI

SUBFUNGSI

PROGRAM

KEGIATAN

SUBKEGIATAN

Keterangan:

SATKER

UNIT ORG

K/L

JENIS BELANJA (INPUT)

OUTPUT

26

KLASIFIKASI ANGGARAN DALAM RKA-KL

27

Back

KRITERIA SATUAN KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH (SKPD) MENJADI SATUAN

KERJA

LEGALITAS INSTANSI YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN DI DAERAH JELAS

KOORDINASI ANTARA K/L DAN GUB/BUP/WALIKOTA DLM PENETAPAN SATUAN KERJA, PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN MENJADI LEBIH JELAS

UNIT ESELON II PUSAT DAPAT DITETAPKAN

SEBAGAI SATUAN KERJA SEJAUH

DIPERLUKAN DAN DIUSULKAN

ESELON I TERKAIT

TANGGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN LEBIH JELAS

MEMPERMUDAH PROSES PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN/PROGRAM

SATUAN KERJA

28

KEMENTERIAN /LEMBAGA

UNIT ESELON I

INSTANSI VERTIKAL /

UPT

SATKER KHUSUS

SATKER PERANGKAT

DAERAH

SATKER NON

VERTIKAL

TERTENTU

SATKER SEMENTARA

UNIT ESELON II

PUSAT

SATUAN KERJA

29

1. UNIT ESELON I SATKER DI LINGKUNGAN K/L, YAITU UNIT ORGANISASI ESELON I YANG DITETAPKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN

2. UNIT ESELON II PUSAT SATKER DI LINGKUNGAN UNIT ORGANISASI ESELON I, YAITUUNIT ESLON II PUSAT YANG DITETAPKAN UNTUK MELAKSANAKAN SATU ATAU LEBIH KEGIATAN

3. SATUAN KERJA VERTIKAL / UPT DI DAERAHINSTANSI VERTIKAL K/L, YAITU UNIT ESELON II DAN ESELON III DI DAERAH YANG MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN K/L SESUAI DENGAN TUPOKSINYA

SATUAN KERJA

30

1. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD). K/L SETELAH BERKONSULTASI DENGAN GUB/BUP/WALIKOTA MENUNJUK SKPD YANG TUPOKSINYA TERKAIT DENGAN PROGRAM/KEGIATAN K/L DI DAERAH

2. SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU.DLM HAL PROGRAM/KEGIATAN TIDAK DPT DILIMPAHKAN KEPADA SKPD KARENA TIDAK ADA KETERKAITAN TUPOKSI MAKA K/L DPT MENUNJUK INSTANSI LAIN YG BUKAN SKPD. MISALNYA KEGIATAN KELISTRIKAN DESA DILAKSANAKAN OLEH PT. PLN (PERSERO)

3. SATUAN KERJA SEMENTARA.DLM HAL SATKER TSB PADA 1 DAN 2 TIDAK DAPAT DIGUNAKAN, MAKA K/L DAPAT MENETAPKAN SATUAN KERJA SEMENTARA

SATUAN KERJA DI DAERAH

31

SATKER YANG DITETAPKAN KHUSUS UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN YANG DANANYA BERSUMBER DARI:

BA 61 Cicilan bungaBA 62 Subsidi & transferBA 69 Belanja lain-lainBA 96 Pembayaran cicilan pokok utang

luar negeriBA 97 Pembayaran cicilan pokok utang

dalam negeriBA 98 Penerusan pinjamanBA 99 Penyertaan modal negara

SATUAN KERJA KHUSUS

Maret April Mei Juni Juli Agustus

32

SEB MenKeu & Ketua Bappenas ttg Prioritas Program & IndikasiPagu

Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lembaga

SE MenKeu ttg Pagu Sementara Kementerian Lembaga

Penyu-sunan RKAKL

Penela-ahan RKAKL 2006

Penyu-sunan RAPBN

Nota Keuangan RAPBN

Waktu Persiapan Penyusunan RKA-KL

1.Menyempurnakan Unified Budget

2.Melaksanakan Pilot Proyek KPJM (Perkiraan Maju)

3.Mewujudkan Anggaran Kinerja

JADWAL PENYUSUNAN RKA-KL DAN RAPBN

Diagram Proses Penyusunan RKA-KLJanuari – April

Renstra KL

SE Pagu Sementara

Konsep Dokumen

Pelaksanaan Anggaran

Dokumen Pelaksanan Anggaran

September - Desember

Keppres tentang Rincian APBN

Mei – Agustus

Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran

Nota KeuanganRAPBN

dan Lampiran

Penelaahan Konsistensi

dengan Prioritas Anggaran

Lampiran RAPBN (Himpunan RKA-

KL)Rancangan Keppres ttg Rincian APBN

Pembahasan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal & RKP

Pembahasan RKA-KL

Pembahasan RAPBN

UU APBN

RKA-KL

Pengesahan

DPR

Kabinet/Presiden

Kementrian Perencanaan

Kementrian Keuangan

Kement. Negara/ Lembaga

(4)

(7)

(8) (9)

(5)

(2)

(6)

(11)

(12)

Rancangan Renja KL

SEB Prioritas Program dan Indikasi Pagu

(1)(14)

(13)(10)

(3)

Daerah

Penelaahan Konsistensi dengan RKP

33

Minggu Kegiatan Dasar Hukum

II-III Januari

Menyusun Rancangan Awal RKP yang dilengkapi dengan:

– Exercise pagu indikatif dana perimbangan Pusat dan Daerah

– Exercise pagu indikatif bagi Kementerian/Lembaga (KL)

Pasal 20 ayat (1) UU SPPN

I Februari Rancangan Awal RKP dibahas dalam Sidang Kabinet

II Februari

SEB antara MenPPN dan Menkeu tentang

– Prioritas pembangunan nasional

– Pagu Indikatif

PP No 21/2004 tentang RKA-KL Pasal 9 Ayat (1)

III-IV Februari

KL menyusun Rencana Kerja dengan mengacu pada Rancangan Awal RKP dan menyampaikannya ke Bappenas

Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD

Khusus untuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyusunan rencana kerjanya dikoordinasikan oleh Gubernur

PP No 21/2004 tentang RKA-KL Pasal 9 Ayat (2)

Pasal 20 Ayat (2) UU SPPN

Pasal 32 Ayat (4) UU SPPN

34

PENYUSUNAN RKP (1)

Minggu Kegiatan Dasar Hukum

I Maret

Penelaahan Renja-KL dalam hal:

Konsistensinya dengan Rancangan Awal RKP;

Kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

PP No 21/2004 tentang RKA-KL Pasal 9 Ayat (3)

II Maret Bappenas menyusun Draft II Rancangan RKP

III MaretMusrenbang Pusat untuk menyerasikan kegiatan dekon dan tugas pembantuan dengan Rancangan RKPD

PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 6 Ayat (1) dan (2)

IV Maret-II AprilMusrenbang Propinsi untuk menyelaraskan kembali rencana kegiatan dekon dan tugas pembantuan

- Idem -

III April Menyusun Draft III Rancangan RKP - Idem -

IV AprilMusrenbang Nasional untuk mensinergikan kegiatan pembangunan antar KL, dan antara Pusat dan Daerah dalam hal kegiatan Dekon dan Tugas Pembantuan

- Idem -

35

PENYUSUNAN RKP (2)

Minggu Kegiatan Dasar Hukum

I Mei Menyusun Rancangan Akhir RKP UU SPPN Pasal 24 Ayat (1)

II Mei

Sidang Kabinet membahas RKP untuk menghasilkan kebijakan pemerintah tentang RAPBN

PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 7 Ayat (1)

Menetapkan Rancangan Akhir RKP menjadi RKP dengan Peraturan Presiden

UU SPPN Pasal 24 Ayat (1)

Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di DPR dengan bahan RKP yang sudah ditetapkan

PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 7 Ayat (2)

36

PENYUSUNAN RKP (3)

No Jadwal Kegiatan

01 Awal FebruariSEB MenKeu & Men PPN tentang Prioritas Nasional dan Pagu Indikatif

02 Februari - MaretKL Menyusun Renja KL dengan mengacu pada SEB tersebut

03 Maret-AprilKementerian PPN menyusun RKP dengan masukan dari Renja KL

04 Awal MeiSidang Kabinet membahas RKP untuk menetapkan Kebijakan Pemerintah

05 Tengah MeiPemerintah dan DPR membahas RKP untukmenetapkan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran

37

PENYUSUNAN RKA-KL (1)

No Jadwal Kegiatan

06 Juni SE MenKeu tentang pagu sementara

07 Juli KL menyusun RKA-KL dan membahasnya di DPR

08 AgustusHasil Pembahasan RKA-KL menjadi bahan penyusunan RAPBN

09Agustus -Oktober

RAPBN dibahas di DPR menjadi UU APBN

10 Nopember Presiden menetapkan Rincian APBN

38

PENYUSUNAN RKA-KL (2)

39

Back

Menetapkan kegiatan K/L yang benar-benar mendukungpencapaian sasaran program / sesuai dengantugas pokok dan fungsi K/L

Menetapkan keluaran (output) yang terukur dan hasil(outcome) untuk setiap kegiatan / sub kegiatan

Perhitungan biaya masukan (input) dan biayakeluaran (out put) menggunakan standar biaya yang

ditetapkan

ANGGARAN KINERJA

PENYUSUNAN ANGGARANBERBASIS KINERJA

INDIKATOR KINERJA STANDAR BIAYA EVALUASI KINERJA

UMUM KHUSUS

DITETAPKAN MENKEU(SETELAH BERKOORDINASI DENGAN K/L TERKAIT)

DASAR PENYUSUNANANGGARAN

40

ANGGARAN KINERJA

KEMENTERIAN/ LEMBAGA

KEMENTERIAN KEUANGAN

BADAN PUSAT STATISTIK

Membahas kebutuhan biaya input untuk

membiayai kegiatan/sub kegiatan guna menghasilkan output yang telah

ditetapkan

INDEK STANDAR

BIAYA UMUM DAN

KHUSUS

MENYEDIAKAN DATA HARGA DAN TINGKAT

KEMAHALAN PADA SUATU DAERAH

MENGUSULKAN RINCIAN BIAYA INPUT UNTUK

MENCAPAI OUTPUT SETIAP KEGIATAN/SUB

KEGIATAN

MENGHIMPUN DATA HASIL PEMBAHASAN STANDAR BIAYA KEDALAM DAFTAR STANDAR BIAYA YG AKAN DITETAPKAN

MENTERI KEUANGAN

41

PENYUSUNAN STANDAR BIAYA