Embed Size (px)
Citation preview
ii
Kata Pengantar
Seraya memanjatkan puji syukur ke Hadirat
Alloh SWT atas Kehendak-Nya,Rencana Kerja (Renja) pada Dinas
Sosial Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2017
telah dapat kami susun.
Rencana Kerja merupakan pelaksanaan Program Kerjayang
tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Cianjur yang merupakan sebuah Dokumen
Perencanaan yang mengatur gerak langkah kegiatan-kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerjadan Transmigrasi
Kabupaten Cianjur pada Tahun 2017.
Segenap kritik, saran dan masukan dari semua pihak dengan
semangat kerjasama dan kesatuan langkah, semoga menjadi pemicu
untuk terus menerus memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya.
Cianjur, Pebruari2016
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi
KabupatenCianjur
Drs. H. SUMITRA, MM NIP. 19580206 197703 1 001
TAHUN ANGGARAN 2017
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN CIANJUR
Jalan Raya Bandung KM. 4,5 Telp. (0263) 262464 Cianjur 43281
iii
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIDANG TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bidang Tahun Lalu Dan Capaian
Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Bidang
2.4. Review Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Bidang
3.3. Program Dan Kegiatan Untuk Tahun 2017
BAB IV PENUTUP
iv
1.1. LATAR BELAKANG
Berlakunya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah membawa pengaruh terhadap kewenangan Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 7,
kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh Bidang Pemerintahan, kecuali kewenangan
dalam Bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama,
kewenangan bidang lain. Kewenangan Pusat yang telah diserahkan kepada Kabupaten/Kota
berdasarkan Pasal 11, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang meliputi Pekerjaan Umum,
Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, Perhubungan, Industri dan Perdagangan,
Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Koperasi dan Tenaga Kerja.
Di dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 disebutkan bahwa untuk
mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan yang nyata dan bertanggung
jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan
pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat
dan Daerah. Sumber pembiayaan keuangan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Rencana Kerja adalah Dokumen Perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Program-
Program yang akan dilaksanakan. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2017
merupakan Dokumen Perencanaan Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Dinas Sosial yang
berpedoman pada RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2017 dan Rencana Strategis Dinas Sosial
Kabupaten Cianjur.
Rencana Kerja disusun berdasarkan permasalahan dan tantangan serta keterbatasan yang
dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur pada tahun sebelumnya, dimana Rencana Kerja
merupakan dasar atau pedoman untuk Penyusunan Anggaran dan Belanja Dinas. Hal ini memiliki
konsekuensi Rencana Kerja, Program dan Kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja harus bersifat
terukur, realistis, logis dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dilaksanakan.
Prioritas Program dan Kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan
Kegiatan RKPD yang dikelompokkan menurut Kategori Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Dinas
v
Sosial Kabupaten Cianjur mempunyai Urusan Wajib di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,
Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang bantuan dan Perlindungan Sosial.
Dalam Urusan Wajib Bidang Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang
Pemberdayaan Sosial, dan Bidang bantuan dan Perlindungan Sosial dalam pelaksanaan Program
dan Kegiatan masih mengalami berbagai permasalahan yang harus di tangani. Adapun
permasalahan-permasalahan Urusan Wajib Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur
yaitu :
a) Masalah kemiskinan dan dampak sosial budaya yang semakin komplek;
b) Kurangnya akses Pelayanan Dasar;
c) Terbatasnya kualitas dan kuantitas Tenaga Pelayanan Sosial;
d) Masih rendahnya kualitas Manajemen dan Profesionalitas Pekerja Sosial;
Pada tahun 2017, Dinas Kabupaten Cianjur telah mempersiapkan Program dan Kegiatan
yang dituangkan dalam Dokumen Program dan Kegiatan serta Rencana Kerja tahun 2017 yang akan
berupaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur.
1.2. DASAR HUKUM
Peraturan Perundang-Undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja
(Renja) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2017 sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
vi
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perencanaan
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016;
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit
Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2017, dimaksudkan
untuk memberikan pedoman bagi para steakholders dalam melaksanakan kegiatan selama kurun
waktu satu tahun yaitu Tahun Anggaran 2017 dengan tujuan sebagai berikut :
1. Untuk menginventarisasi permasalahan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang
Pemberdayaan Sosial, dan Bidang bantuan dan Perlindungan Sosial;
2. Mengimplementasikan berbagai Strategi Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang
Pemberdayaan Sosial, dan Bidang bantuan dan Perlindungan Sosial;
3. Untuk mengetahui Skala Prioritas Pembangunan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,
Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang bantuan dan Perlindungan Sosial;
vii
4. Penyusunan Kebijakan dan plafond anggaran yang bersumber dari APBD II, APBD
Provinsi dan APBN serta Sumber Dana Lainnya.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017 disusun
dengan Sistematika sebagai berikut :
viii
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIDANG
TAHUN YANG LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD
Sebagai bahan acuan Evaluasi Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan
Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data
kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) Data
Internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan
bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) Data Eksternal digunakan
sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.
Beberapa jenis Indikator Kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja
kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2017 yaitu Indikator Masukan (Inputs) adalah
segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan
keluaran. Untuk tahun 2017 indikator inputs ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang
dilakukan pengukuran kinerja, dengan satuan rupiah. Indikator Keluaran (Outputs) adalah sesuatu
yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik.
Indikator outputs yang digunakan bervariasi mulai dari outputs terselenggaranya kegiatan (jumlah
kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun
pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya.
Indikator Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan
pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%).
Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target
dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan
menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang terdapat dalam lampiran.
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja
kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran
Pencapaian Sasaran (PPS) sebagaimana terdapat dalam lampiran.
Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK
maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :
ix
a. Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan
rumus :
b. Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus
:
Berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam formulir PKK dan Pengukuran Kinerja
Sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja
untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian
sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian Visi dan Misi
serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang
akan datang.
Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang
dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :
X ≥ 85 % : Baik
75 % ≤ X < 85 % : Cukup
55% ≤ X < 75 % : Sedang
X ≤ 55 % : Kurang
Setelah diketahui kinerja, selanjutnya dilakukan Analisis Efisiensi dan Efektifitas. Analisis
Efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun
realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai
output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi
masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya, hal ini
menunjukan bahwa realisasi melampaui target.
% Pencapaian Rencana tingkat capaian = Realisasi X 100 %
Rencana
% Pencapaian Rencana tingkat capaian = (Realisasi-Rencana) X 100 %
Rencana
x
Analisis Efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan
dengan hasil (Outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja
(Performance Gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan
masalah yang telah dan akan dilaksanakan.
Evaluasi pelaksanaan Renja Bidang tahun yang lalu dapat
dilihat sebagaimana terlampir.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN
Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun
Anggaran 2017 yang mendukung pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Cianjur, dapat
disimpulkan sebagai berikut :
3. Pencapaian Sasaran pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2016 yang berkaitan
dengan Misi Ke Tiga dan Misi Ke Empat.
Dinas Sosial Kabupaten Cianjur khususnya Urusan Wajib Bidang Sosial termasuk pada
Misi V Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu :
Misi V : " Aktualisasi Nilai - Nilai Akhlakul Karimah Dalam Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara ".
Sedangkan berdasarkan Misi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur termasuk pada tujuan Misi 3
dan Misi 4 sebagai berikut :
Tujuan Misi 3 “Meningkatkan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial” dengan sasaran tersedianya Pelayanan Sosial bagi
Penyandang Masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk pemenuhan
kebutuhan dasar agar hidup secara wajar.
Tujuan Misi 4 “Optimalisasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial” dengan
sasaran pembinaan Kelembagaan Sosial dalam penanganan masalah -
masalah sosial untuk menciptakan Ketahanan Sosial Masyarakat.
xi
Pencapaian sasaran yang dijabarkan dari Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan
sebagai Indikator Sasaran disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3
Pencapaian Sasaran Misi Ke Tiga dan Misi Ke Empat
Dinas Sosial Kabupaten Cianjur
Tahun 2016
No Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
1 Kegiatan Pelatihan
Keterampilan dan
Praktek Belajar Kerja
bagi Anak Terlantar
termasuk Anak Jalanan,
Anak Cacat dan Anak
Nakal
Orang 10 10 100
2 Kegiatan Bimbingan
Sosial dan Bimbingan
Usaha bagi Penyandang
Cacat
Orang 20 20 100
3 Kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan,
Sarana dan Prasarana
Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
bagi PMKS
Panti 24 24 100
4 Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen
1 1 100
xii
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
1 Kegiatan Bimbingan
Teknis Administrasi
Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan
(TKSK)
Orang 32 32
100
2 Kegiatan Pelayanan
Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga
(LK3)
Kelayan 50 50 100
Orang 3 3 100
3 Kegiatan Pelatihan dan
Pemberdayaan
TAGANA
Orang 40 40 100
4 Kegiatan Pemberdayaan
dan Bantuan Usaha
bagi Eks TKI
Bermasalah (Eks
Migran)
Orang 110 110 100
PRGRAM BANTUAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
1 Kegiatan Unit Pelaksana
Program Keluarga
Harapan (UPPKH)
Kabupaten Cianjur
Dokumen 1 1 100
2 Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Belanja Bantuan Sosial
dan Hibah Bidang
Sosial dan
Ketenagakerjaan
Dokumen 1 1 100
3 Kegiatan Verifikasi dan
Validasi Data Integrasi
Jamkesda dalam
Orang 51.928 51.928 100
xiii
Jaminan Kesehatan
Nasional Kabupaten
Cianjur
Pencapaian sasaran pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur tahun 2016 yang berkaitan dengan
Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai indikator sasaran.
Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sangat didukung oleh perencanaan yang baik serta
kerjasama yang baik antar semua pihak sebagai mitra kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan di
Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi masyarakat.
2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
FUNGSI BIDANG
A. TUGAS DAN FUNGSI BIDANG
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sebagai berikut :
1. Tugas Pokok
Dinas mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang bantuan
dan Perlindungan Sosial berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur mempunyai Fungsi
sebagai berikut :
a. Perumusan Kebijakan Teknis Dinas di Bidang Perencanaan, pelaksanaan,
pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan di
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang
bantuan dan Perlindungan Sosial sesuai dengan ketentuan dan/atau Peraturan
Perundang – Undangan yang berlaku;
xiv
b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau Peraturan
Perundang – Undangan yang berlaku;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian Urusan
Pemerintahan di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan
Sosial, dan Bidang bantuan dan Perlindungan Sosial sesuai dengan ketentuan
dan/atau Peraturan Perundangan – Undangan yang berlaku;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsi
Dinas.
Dinas Sosial Kabupaten Cianjur mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Sosial, membawahkan :
a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
b. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial;
c. Seksi Pemberdayaan Sosial.
4. Bidang Bina Ketenagakerjaan, membawahkan :
a. Seksi Bina Produktivitas dan Pemagangan;
b. Seksi Bina Kelembagaan dan Sarana Pelatihan Kerja;
c. Seksi Bina Lembaga Usaha dan Ketenagakerjaan.
xv
5. Bidang Bina Perlindungan Ketenagakerjaan, membawahkan :
a. Seksi Persyaratan Kerja dan Perselisihan Hubungan
Industrial;
b. Seksi Bina Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerj
6. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
a. Seksi Pendaftaran dan Penempatan Transmigrasi;
b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sesuai dengan Peraturan Bupati
Cianjur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit
Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
mempunyai tugas pokok dengan rincian sebagai berikut :
1. Tugas Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh
kegiatan Dinas sesuai dengan ketentuan dan / atau Peraturan Perundang –
Undangan yang berlaku.
2. Tugas Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan
fungsi Dinas dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan Urusan Umum,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana, evaluasi dan
laporan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan/atau Peraturan
Perundang – Undangan yang berlaku.
3. Bidang Sosial
Bidang Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas
dan fungsi Dinas di Bidang Pelayanan, Rehabilitasi, Bantuan, Perlindungan
dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan ketentuan dan/atau Peraturan
xvi
Perundang – Undangan yang berlaku.
4. Bidang Bina Ketenagakerjaan
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Ketenagakerjaan
mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di
Bidang Bina Ketenagakerjaan, penyusunan Program dan Kegiatan Bidang
Bina Ketenagakerjaan;
a. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan
ketentuan dan/atau Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
5. Bidang Bina Perlindungan Ketenagakerjaan
Bidang Bina Perlindungan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas
menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di Bidang Pembinaan
Persyaratan Kerja, Perselisihan Hubungan Industrial, Pengupahan dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan dan/atau Peraturan Perundang –
Undangan yang berlaku.
6. Bidang Transmigrasi
Bidang Transmigrasi, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian
tugas dan fungsi Dinas di Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penempatan
Transmigrasi serta melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
Transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau Peraturan Perundang –
Undangan yang berlaku.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Pada Dinas dapat dibentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan
ketentuan dan/atau Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Perundang – Undangan yang berlaku.
xvii
Rencana Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2017 disusun dengan
memperhatikan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Nasional yang mengacu kepada Visi dan
Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Adapun yang harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Cianjur
khususnya Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yaitu penanganan permasalahan sosial
sehubungan jumlah PMKS di Kabupaten Cianjur pada tahun 2012 berjumlah 211.066 jiwa
(berdasarkan data PMKS Sistem Terpadu); tingginya angka kemiskinan dan masih banyaknya angka
pengangguran.
Berdasarkan telaahan di atas, maka diperlukan upaya-upaya penanganan yang serius dari
pihak Pemerintah terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, sehingga
Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 lebih difokuskan
dalam Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan PMKS serta Penanggulangan
Pengangguran Terbuka.
Dengan mempertimbangkan Isu - Isu Strategis menurut Tupoksi OPD yang telah ditetapkan
di dalam RPJMD, maka dapat di tetapkan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun
2011-2016 sebagai berikut :
1. Peningkatan Teknologi yang tepat guna;
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan peran serta Pelaku Usaha dalam penyerapan Tenaga Kerja;
4. Peningkatan perlindungan konsumen dan penerapan Standarisasi dan Pengawasan terhadap
Pelaku Usaha;
5. Peningkatan kesadaran dan penumbuhkembangan dan kemampuan masyarakat untuk
memperbaiki Masalah Sosial yang ada dilingkungannya;
6. Peningkatan Transmigrasi Swakarsa.
2.4. REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD
Berdasarkan Revieu Rancangan Awal RKPD tahun 2017 untuk Urusan Wajib Bidang
Sosial dan Bidang Ketenagakerjaan serta Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi dapat dikaji
sebagaimana terlampir.
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Berdasarkan Penelaahan Program dan Kegiatan tahun 2017 untuk Urusan Wajib
Bidang Sosial dan Bidang Ketenagakerjaan serta Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi dapat
dikaji sebagaimana terlampir.
xviii
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Identifikasi Isu-Isu Strategis dalam penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur mempertimbangkan dalam Rencana Jangka Menengah
Nasional serta Rencana Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat yang sangat berkaitan dengan Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur.
Adapun yang harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Cianjur
khususnya Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur yaitu
penanganan permasalahan sosial sehubungan jumlah PMKS di Kabupaten Cianjur pada tahun 2012
berjumlah 211.066 jiwa (berdasarkan data PMKS Sistem Terpadu); tingginya angka kemiskinan dan
masih banyaknya angka pengangguran.
Pembangunan ekonomi sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara, namun
Pembangunan Ekonomi yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme “pasar", tetap tidak akan
mampu menjamin kesejahteraan sosial pada masyarakat. Prioritas Pembangunan hanya difokuskan
pada ekonomi memang dapat memperhatikan angka pertumbuhan ekonomi, namun sering pula gagal
menciptakan pemerataan dan menimbulkan kesenjangan sosial yang pada akhirnya dapat
menimbulkan masalah kemiskinan yang baru. Oleh karenanya penanganan masalah kemiskinan harus
didekati dari berbagai sisi, baik dari segi Pembangunan Ekonomi maupun Kesejahteraan Sosial serta
Peluasan Kesempatan Kerja.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BIDANG
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Cianjur harus mengacu pada Visi dan Misi serta Arah Kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keselarasan dan
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Cianjur.
Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, maka
diperlukan kesungguhan dari Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memberikan pelayanan secara
prima, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Bidang Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
xix
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang
ada pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur serta mendukung upaya
pencapaian Visi Kabupaten Cianjur Tahun 2017 yaitu : “CIANJUR LEBIH MAJU DAN
AGAMIS”, sedangkan Misi Kabupaten Cianjur Tahun 2017 sebagai berikut :
1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
2. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup
3. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Yang Memadai
4. Percepatan Infrastruktur Daerah
5. Insentif Rakyat Miskin
Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur serta
Analisis Faktor Internal dan Eksternal di lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Cianjur, maka dalam berupaya mewujudkan masyarakat Cianjur lebih sejahtera dengan
meningkatkan daya beli masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik di Bidang Sosial,
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Oleh karena itu, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Cianjur merumuskan Visi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Cianjur yaitu : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT CIANJUR LEBIH
SEJAHTERA, DENGAN MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA, PEMERATAAN TRANSMIGRASI SERTA PEMBERDAYAAN SOSIAL
BERKELANJUTAN”.
Dengan mengacu pada Misi Kabupaten Cianjur yang berhubungan erat dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya Misi Kelima
Kabupaten Cianjur yaitu “Insentif Rakyat Miskin”, maka Dinas Sosial Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur menetapkan Misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
2. Meningkatkan pembinaan para Transmigran dan penempatan terhadap Calon Transmigran;
3. Meningkatkan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
4. Optimalisasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
xx
Dengan mengacu pada Visi dan Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Cianjur, maka dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Kerja yang didukung dengan strategi
dan kebijakan dalam rangka menanggulangi permasalahan baik di Bidang Sosial, Ketenagakerjaan
maupun Ketransmigrasian, telah menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :
Tujuan Misi 1 “Meningkatkan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja ”
dengan sasaran terselenggaranya pembinaan dan terciptanya perlindungan bagi
Tenaga Kerja tentang hak-hak, PHK, kecelakan, kerja dan masalah lainnya.
Tujuan Misi 2 “Meningkatkan pembinaan para Transmigran dan penempatan terhadap Calon
Transmigran " dengan sasaran pemberdayaan Sumber Daya Manusia para Calon
dan Transmigran untuk hidup mandiri serta sejahtera.
Tujuan Misi 3 “Meningkatkan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”
dengan sasaran tersedianya Pelayanan Sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk pemenuhan kebutuhan dasar agar hidup secara
wajar.
Tujuan Misi 4 “Optimalisasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial” dengan sasaran
pembinaan Kelembagaan Sosial dalam penanganan masalah - masalah sosial untuk
menciptakan Ketahanan Sosial Masyarakat.
xxi
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK TAHUN 2017
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Cianjur merumuskan Sasaran Strategi dan pencapaiannya dalam Kebijakan dan Program.
Program dan Kegiatan yang menjadi pioritas pada Tahun Anggran 2017 dibagi menjadi 2
(dua) Urusan Wajib yaitu Urusan Wajib Bidang Sosial dan Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan.
Adapun Urusan Pilihan yaitu Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi serta untuk Program dan Kegiatan
Non Urusan yaitu Urusan Kesekretariatan.
Rencana Kerja Tahun 2017 menitik beratkan pada pelaksanaan Program yang tercantum
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Untuk Urusan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/313/OTDA tanggal 24 Januari
Tahun 2011 tentang Pelaksaan Program Nasional. Adapun Program Nasional yang harus diakomodir
dalam Rencana kerja SOPD adalah :
I. Kesekretariatan
II. Bidang Sosial
III. Bidang Bina Ketenagakejaan
IV. Bidang Bina Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
V. Bidang Transmigrasi
Untuk Urusan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur dalam
penyusunan Program Pelaksanaan Kegiatan mengacu pada Pelaksanaan Program Nasional. Rencana
Kerja Tahun Anggaran 2017 menitik beratkan pada pelaksanaan Program Penanggulangan
Kemiskinan sebagai berikut :
I KESEKERTARIATAN ( NON URUSAN )
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
5. Program Perencanaan dan Penganggaran
II. BIDANG SOSIAL (URUSAN WAJIB)
1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
3. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
xxii
III. BIDANG BINA KETENAGAKERJAAN (URUSAN WAJIB)
1 . Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
2 . Program Peningkatan Kesempatan Kerja
IV. BIDANG BINA PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN (URUSAN WAJIB)
1. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
V . BIDANG TRANSMIGRASI (URUSAN PILIHAN)
1 . Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
2 . Program Tranmigrasi Lokal
3 . Program Transmigrasi Regional
Secara terperinci Program dan Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2017 pada Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur sebagaimana Lampiran.
xxiii
Akhir kata kiranya keberhasilan Rencana Kerja ini dapat diwujudkan dengan adanya
kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian Visi dan Misi yang telah
ditetapkan.
Disamping itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Cianjur untuk menjadi Bahan Kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja pada Tahun
2018 dengan memperhatikan perkembangan anggaran untuk membiayai Program/Kegiatan dari
berbagai sumber dana sehingga diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam
menentukan arah dan peran Dinas dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Cianjur.
Apabila terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku atau kebutuhan yang lebih aktual, maka Rencana Kerja ini akan disesuaikan/direvisi agar
lebih mendekati kesempurnaan.
Cianjur, Pebruari 2016
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Cianjur
Drs. H. SUMITRA, MM
NIP. 19580206 197703 1 001
xxiv
