Click here to load reader

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN - dataprimer.sumenepkab.go.iddataprimer.sumenepkab.go.id/upload/dokumen/renstra/renstra_24_2017... · 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN -...

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum................................................................ 7

1.3 Maksud dan Tujuan............................................................. 8

1.4 Sistematika Penulisan.........................................................10

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan RENJA SKPD Tahun

Lalu dan Capaian Renstra SKPD..................................... 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD....................................... 19

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

........................................................................................... 21

2.4 Review terhadap Rancangan Awal.. 25

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

........................................................................................... 26

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional... 27

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA OPD. 28

3.3 Program dan Kegiatan..... 28

BAB IV PENUTUP

1

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Penetapan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap

daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana

pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan

pembangunan dilaksanakan secara berjenjang yaitu dimulai dengan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20

tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah merupakan perencanaan pembangunan periode 5 tahunan,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai

merupakan rencana pembangunan tahunan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep

disusun berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kabupaten Sumenep tahun- tahun sebelumnya, selain itu

dalam penyusunan berdasarkan Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

dan Isu- Isu penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kabupaten Sumenep.

2

Tabel 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Sumenep 2016-2021

MISI TUJUAN SASARAN

Misi 1: 1. Meningkatkan pemerataan pendidikan dan perluasan akses pendidikan (WAJAR DIKDAS) 9 tahun tercapai

1. Meningkatnya pendidikan sekolah yang ditamatkan

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan

2. Meningkatnya mutu dan kecukupan tenaga pendidikan

3. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan

4. Meningkatnya minat kunjungan masyarakat utamanya pelajar

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

1. Meningkatnya status/ derajat kesehatan masyarakat bagi masyarakat Sumenep

2. Meningkatnya upaya pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan

3. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non medis

4. Optimalisasi Layanan kesehatan pada RSUD

5. Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi

3. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan

1. Meningkatkan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha

2. Menurunnya jumlah penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

3. Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan yang responsif terhadap gender

Misi 2: 1. Meningkatkan

penyediaan infrastruktur dan jaringan transportasi di daratan dan wilayah kepulauansebagaibentukupayamenurunkan disparitas ketersediaan infrastruktur antar wilayah

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan/jembatan dan Infrastruktur Irigasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan

2. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi

3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman/ perumahan secara memadai

3

MISI TUJUAN SASARAN

2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan

1. Meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan peran serta semua pihak di dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan

2. Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup serta Pengembangan Sistem Mitigasi SDA dan Lingkungan

Misi 3: 1. Meningkatkan kegiatan

ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi dan pengembangan wisata daerahserta meningkatkan kinerja penanaman modal/ investasi daerah, Industri Perdagangan

1. Meningkatnya daya saing sektor Koperasi dan UMKM

Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi

2.

3.

4.

Meningkatnya kunjungan wisata, yang didukung peningkatan jumlah sarana dan prasarana wisata Meningkatnyajumlah investor berskala regional dannasional (PMDN/PMA) MeningkatnyakinerjasectorIndustridanPerdagangandanpengebangan/revitalisasipasar

2. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah

1. Meningkatnya nilai tambah, hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perkebunan, perikanan)

2. Meningkatnya manfaat ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan

3. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Misi 4: 1. Meningkatkan kualitas

pelayanan publik 1. Meningkatkan kualitas pelayanan

publik menuju kepada pelayanan prima

Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel

2. Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan dan kualitas layanan kependudukan

2. Mewujudka kultur dan tata pemerintahan yang tertib dan akuntabel

1. Peningkatan disiplin tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel

2. Tersedianya aparatur pemerintahan daerah yang memadai dan kompeten dan didukung OPD sesuai kebutuhan

4

MISI TUJUAN SASARAN

3. Terwujudnya tatakelola pemerintahan desa yang baik

4. Optimalisasi kapasistas dan kemandirian fiskal daerah yang transparan, akuntabel dan auditabel

5. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan

6. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media massa

Misi 5: 1. Meningkatkan peran

serta masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pembangunan

1. Perencanaan daerah berbasis kepentingan masyarakat

Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan

2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat

1. Meningkatnya stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat (terwujudnya kondisi masyarakat yang kondusif)

Misi 6: 1. Meningkatkan kualitas

nilai-nilai kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi dengan semangat nasionalisme

1. Meningkatnya toleransi dan komunikasi antar umat beragama sebagai pengejawantahan dari Kesadaran Nilai-nilai Nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat

2. Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan

2. Meningkatkan penguatan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat melalui pemberdayaan seni, budaya, pemuda dan olahraga

1. Menguatnya/ terpeliharanya seni dan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sumenep

2. Meningkatnya kualitas peranan pemuda dan prestasi olahraga di Kabupaten Sumenep

5

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sumenep, Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kabupaten Sumenep berada pada Misi ke 1 dan Tujuan

ke 2 dengan 5 sasaran yaitu:

MISI TUJUAN SASARAN

Misi 1: 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

5. Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan

3. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan

3. Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan yang responsif terhadap gender

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten

Sumenep didasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dokumen tersebut selanjutnya disempurnakan berdasarkan

hasil masukan pada Forum Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)

dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD

Kabupaten Sumenep Tahun 2017 dan menjadi Rancangan Akhir

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2020. Hal ini

menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan system

perencanaan bawah-atas (Bottom Up Planning) berdasarkan asas

demokrasi dan desentralisasi.

6

Untuk memastikan adanya penyelarasan dengan dokumen

perencanaan lain, maka pembahasan terhadap dokumen tersebut

dilakukan oleh tim dari Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

Pembahasannya mencakup :

Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep berdasarkan usulan

program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan;

Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD terkait di

Kabupaten Sumenep dalam rangka sinergi pelaksanaan dan

optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas

berdasarkan pagu indikatif untuk Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kabupaten Sumenep.

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif

dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sumenep untuk

menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS).

7

1. 2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pusat dan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

9. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial;

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

8

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem

Kesehatan Nasional;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;

20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2011 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2016;

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep

Tahun 2016-2021;

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun

2018 dimaksudkan untuk :

a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugasnya

serta sebagai dasar untuk mempermudah upaya pembinaan dan

pemberdayaan, sehingga sasaran dan target capaian yang

9

dilaksanakan didalam program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2018 dapat berjalan sesuai

dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam

pelaksanaan APBD tahun 2018

b. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan

koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu

Tahun 2018.

c. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

d. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah di bidang

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep dan Rencana

Strategis (Renstra).

e. Menyerasikan dan menyelaraskan kebijakan dan program

pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana baik di tingkat pusat, daerah serta

aspirasi masyarakat

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten

Sumenep tahun 2018 adalah :

a. Menyediakan acuan resmi bagi penyusunan Rencana

Pelaksanaan Kerja dan Anggaran Tahun 2018 pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kabupaten Sumenep.

b. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana baik antara pusat dan daerah, antar daerah, antar

waktu maupun antar fungsi .

c. Terjadinya keterkaitan dan konsistensi antar perencana,

penyelenggara, pelaksana dan pengawasan.

10

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

e. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah yang terkait di daerah

untuk memahami dalam menentukan program-program

pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana yang ditindaklanjuti dengan kegiatan-

kegiatan yang dapat diukur dengan indikator kinerja.

f. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkualitas dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

1.2 Landasan Hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan RENJA SKPD Tahun Lalu

dan Capaian Renstra SKPD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

11

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP

TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep pada tahun 2017 meliputi

beberapa program yakni

a. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1. Pemberdayaan dan Pelatihan Bagi Perempuan

2. Pengembangan Ketrampilan dan Usaha bagi Perempuan di Perdesaan

b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan (P2TP2)

2. Sosialisasi Penanganan dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan

Anak

3. Kreatifitas dan Inovasi Pengembangan Mental Anak

4. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

5. Pengembangan Kelembagaan Forum Anak

6. Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG ) dan

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

7. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak

8. Fasilitasi Pembinaan Kemitraan kelembagaan perempuan dan anak

c. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga

sejahtera

12

d. Program Keluarga Berencana

1. Pengadaan Sarana KB

2. Rakerda dan Orientasi Program KB

3. Orientasi Pemantapan Penundaaan Usia Perkawinan

4. Peningkatan Kinerja PPKBD

5. Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB

6. Pergerakan Pelayanan Akseptor KB Aktif dan Baru

7. Updating Data Akseptor KB By Name By Addres

8. Pengolahan Data Keluarga

e. Program Keluarga Sejahtera

1. Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)

2. Promosi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

3. Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

4. Pengembangan Program Generasi Berencana

5. Pengembangan Saka Kencana

6. Pengembangan dan Pembinaan Pembangunan Keluarga

7. Pengembangan dan Pembinaan Kelompok UPPKS

8. Pengembangan Kemitraan Pembangunan Keluarga

9. Pendataan, Pengolahan data dan Informasi Kelompok Kegiatan Bina

Keluarga , PIK-R/M, Saka Kencana dan Kelompok UPPKS

10. Trainer Of Trainer (TOT) Pengelola Insan GenRe Dan PIK-R/M

11. Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok BKB dan BKL Tingkat Kecamatan

13

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan mengacu pada SKPD lama

BPMPKB Kab. Sumenep untuk tahun 2016 sebagai berikut :

REKAPITULASI REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

No. Program / Kegiatan Uraian Indikator

Anggaran Realisasi Sisa Anggaran % (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7

1 Proram Pelayanan Administrasi Perkantoran

661.395.900

505.107.503

156.288.397 76,37

%

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Peningkatan administrasi surat keluar masuk secara tertib

4.140.000

4.131.100

8.900

99,79%

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik

70.200.000

44.928.088

25.271.912

64,00%

3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tercapainya jasa pemeliharaan / perijinan kendaraan dinas

42.449.850

26.838.900

15.610.950

63,22%

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya administrasi keuangan secara tepat waktu

7.776.000

7.512.000

264.000

96,60%

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tercapainya kebersihan lingkungan kantor

32.174.000

32.105.500

68.500

99,79%

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya administrasi perkantoran

37.633.650

34.883.149

2.750.501

92,69%

7. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Terlaksananya administrasi perkantoran

12.975.000

11.520.000

1.455.000

88,79%

8.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Terciptanya penyelenggaraan pelaksanaan tugas

4.360.000

3.800.000

560.000

87,16%

9. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur

21.180.000

18.860.000

2.320.000

89,05%

10 Penyediaan Makanan Dan Minuman

Terjaminnya kelancaran pelaksanaan rapat

32.400.000

31.860.000

540.000

98,33%

11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Peningkatan konsultasi/koordinasi dalam pelaksanaan tugas

205.474.800

159.916.874

45.557.926

77,83%

12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Peningkatan koordinasi/monitoring dalam pelaksanaan tugas

16.290.000

7.500.000

8.790.000

46,04%

13 Operasional UPT KB Tercapainya pelaksanaan tugas UPTKB

123.229.100

93.096.892

30.132.208

75,55%

14 Pameran Pembangunan

Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

51.113.500

28.155.000

22.958.500

55,08%

14

No. Program / Kegiatan Uraian Indikator

Anggaran Realisasi Sisa Anggaran % (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

321.526.950

306.395.725

15.131.225 95,29

%

1. Pengadaan Komputer Tercapainya pelaksanaan tugas kantor

190.366.000

189.548.300

817.700

99,57%

2. Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Tercapainya pelaksanaan tugas kantor

17.579.950

15.510.000

2.069.950

88,23%

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terjaminnya pemeliharaan Gedung Kantor

41.836.500

38.460.633

3.375.867

91,93%

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terjaminnya pemeliharaan kendaraan dinas operasional

58.586.000

52.879.292

5.706.708

90,26%

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terjaminnya pemeliharaan peralatan Kantor

10.725.000

7.570.000

3.155.000

70,58%

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Terjaminnya pemeliharaan barang meubeler

2.433.500

2.427.500

6.000

99,75%

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

49.780.100

42.619.390

7.160.710 85,62

%

1.

In House Training dan Pemetaan (Mapping) Pegawai Dilingkungan SKPD

Peningkatan Disiplin, Kerapian dan Kinerja PNS

49.780.100

42.619.390

7.160.710

85,62%

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

45.380.200

28.148.000

17.232.200 62,03

%

1. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

terlaksananya Penyusunan laporan secara tepat waktu

1.665.300

1.620.500

44.800

97,31%

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

terlaksananya Penyusunan laporan akhir tahun tepat waktu

2.370.300

2.250.500

119.800

94,95%

3. Penyusunan Penetapan Kinerja

terlaksananya Penyusunan tapkin dan lakip tepat waktu

1.431.400

1.323.000

108.400

92,43%

4. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

terlaksananya Penyusunan LPPD & LKPJ secara tepat waktu

2.751.000

2.735.500

15.500

99,44%

5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

terlaksananya Penyusunan rencana kerja tepat waktu

5.792.200

5.725.000

67.200

98,84%

6.

Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi dan Dokumentasi Publik

terlaksananya Penyusunan rencana kerja tepat waktu

31.370.000

14.493.500

16.876.500

46,20%

5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1.334.555.950

896.528.350

438.027.600 67,18

%

1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Sosialisasi dan Pendataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada 248 Desa Wilayah Daratan

166.261.200

165.161.200

1.100.000

99,34%

15

No. Program / Kegiatan Uraian Indikator

Anggaran Realisasi Sisa Anggaran % (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7

2. Pilot Proyek Profil Desa/Kelurahan

Terlaksananya Pendataan Tingkat Perkembangan dan Potensi Desa pada 2 Desa

61.841.000

56.642.000

5.199.000

91,59%

3. Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan

Meningkatnya KetahananSosial Ekonomi Kepala Rumah Tangga Perempuan pada 789 KRTP

19.228.000

11.078.000

8.150.000

57,61%

4. Gelar Teknologi Tepat Guna

Tersedianya Sarana Promosi Produk Unggulan

169.082.500

73.797.100

95.285.400

43,65%

5. Pengadaan Peralatan TTG Bagi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

Tersedianya Peralatan TTG bagi Kelompok Masyarakat Sasaran

54.988.000

1.053.000

53.935.000 1,91%

6. Jalin Matra

Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi kegiatan program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 di Kabupaten Sumenep

100.000.000

74.955.000

25.045.000

74,96%

7. Penyusunan RPJMDes dan RKPDes

Terlaksananya kegiatan pendampingan, fasilitasi kegiatan penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa pada desa-desa se Kab. Sumenep Tahun 2015.

383.777.000

379.791.800

3.985.200

98,96%

8.

Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa

Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pembinaan program Pengendalian Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sumenep Tahun 2015

181.393.250

36.446.250

144.947.000

20,09%

9.

Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna

Tertibnya Lembaga Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di Kecamatan

55.490.000

25.548.000

29.942.000

46,04%

10 Evaluasi dan Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan LPM dan KPM desa pada 44 Desa wilayah Daratan

142.495.000

72.056.000

70.439.000

50,57%

6 Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan

614.984.500

220.942.700

394.041.800 35,93

%

1. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Terlaksananya kegiatan pendampingan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi dari tingkat mobilisasi sampai pada pembentukan, regulasi BUM-Desa

106.002.500

22.259.500

83.743.000

21,00%

16

No. Program / Kegiatan Uraian Indikator

Anggaran Realisasi Sisa Anggaran % (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7

2. Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Terlaksananya kegiatan sosialisasi BUM-Desa bagi 750 orang peserta utusan dari 244 Desa pada 18 Kecamatan Wilayah Daratan.

187.460.250

165.650.250

21.810.000

88,37%

3.

Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Meningkatnya Kualitas, Nilai Jual Dan Jangkauan Pemasaran Produk Dodol Arjasa Dan Dodol Pisang

71.400.000

674.000

70.726.000 0,94%

4. Pembinaan bagi Pengelola Pengembangan Pasar Desa

Terlaksananya kegiatan program Pembinaan bagi 40 orang peserta utusan dari 6 Desa pada 6 Kecamatan Daratan dan 4 Desa pada 4 Kecamatan Kepulauan

39.566.500

32.358.950

7.207.550

81,78%

5.

Pendataan Aset dan Dana Perguliran Simpan Pinjam Perempuan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan

Terlaksananya kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi program Pendataan Aset dan Dana Perguliran Simpan Pinjam Perempuan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan

210.555.250

-

210.555.250 0,00%

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

211.554.300

204.294.300

7.260.000 96,57

%

1. Peringatan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong pada 5 Kecamatan

211.554.300

204.294.300

7.260.000

96,57%

8. Program Peran Perempuan di Perdesaan

60.000.000

20.306.000

39.694.000 33,84

%

1. Pelatihan Ketrampilan bagi Perempuan di Perdesaan

Terlaksananya kegiatan pelatihan keterampilan bagi perempuan korban KDRT di perdesaan

60.000.000

20.306.000

39.694.000

33,84%

9.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

403.091.500

373.991.500

29.100.000 92,78

%

1.

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)

Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

181.701.500

164.316.000

17.385.500

90,43%

2. Forum Anak Terlaksananya kegiatan forum anak menuju kabupaten sumenep layak anak

116.688.000

111.925.500

4.762.500

95,92%

3. Sosialisasi Penanganan dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Terlaksananya sosialisasi penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

58.427.000

58.117.000

310.000

99,47%

4. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Anak

Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender dan anak

46.275.000

39.633.000

6.642.000

85,65%

17

No. Program / Kegiatan Uraian Indikator

Anggaran Realisasi Sisa Anggaran % (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7

10. Program Keluarga Berencana

2.543.573.050

2.150.237.42

8

393.335.622 84,54

%

1. Sharing Pengadaan Sarana KB Terealisasinya Pengadaan Barang dan Jasa

28.990.500

15.761.876

13.228.624

54,37%

2. Pengadaan Sarana KB (DAK)

Meningkatkan kinerja petugas lapangan KB dan mengembangkan KIE Program KB dan KS

2.061.617.000

1.831.306.77

5

230.310.225 88,83

%

3. Tim KB Keliling Kabupaten Meningkatkatkan pencapaian Peserta KB baru implant

44.714.000

26.148.200

18.565.800

58,48%

4. Pelatihan Kader Pendataan Keluarga Tingkat Kabupaten

Tidak terlaksana 1.061.000

1.041.000

20.000 98,11

%

5. Orientasi Pemantapan Penundaaan Usia Perkawinan

Penurunan angka perkawinan perempuan dibawah usia 20 tahun

59.011.000

41.983.500

17.027.500

71,15%

6. Peningkatan Kinerja PPKBD

Terwujudnya kinerja PPKBD dalam rangka pencapaian pembinaan, kesertaan dan kemandirian ber-KB

230.422.050

216.296.077

14.125.973

93,87%

7. Operasional Pendataan Keluarga Tidak terlaksana

117.757.500

17.700.000

100.057.500 15,03

%

11. Program Keluarga Sejahtera

260.566.000

230.936.000

29.630.000

88,63%

1. Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Keluarga Sejahtera

117.737.500

103.987.500

13.750.000

88,32%

2. Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Tribina, PIK-R Dan UPPKS

Terlaksananya Pembinaan Kelompok BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS Tingkat Kecamatan

107.828.500

92.523.500

15.305.000

85,81%

3.

Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga Balita ( BKB ) Holistik Integratif Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Pembinaan kelompok BKB Holistik Integratif Tingkat Kecamatan

35.000.000

34.425.000

575.000

98,36%

Jumlah Realisasi Anggaran Urusan Wajib

6.506.408.450

4.979.506.89

6

1.526.901.55

4 76,53

%

18

REKAPITULASI REALISASI PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH DAN SOSIAL PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

No. Program / Kegiatan Uraian Indikator

Anggaran Realisasi Sisa Anggaran % (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Tidak Langsung 1.290.000.000 520.000.000 770.000.000 40%

A. Belanja Hibah 1.270.000.000 500.000.000 770.000.000 39%

Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan

70.000.000 - 70.000.000 0,00%

Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi

70.000.000 - 70.000.000 0,00%

Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta untuk Pemberdayaan Perempuan

70.000.000 - 70.000.000 0,00%

1

Belanja Hibah Keuangan bagi Perlindungan Perempuan dan Anak (Sektap P2TP2A Kab.Sumenep)

Tidak dilaksanakan sehubungan Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 298 ayat 5 yang menyatakan : badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

70.000.000 - 70.000.000 0,00%

Belanja Hibah Kepada Organisasi Semi Pemerintah

500.000.000 500.000.000 - 100,00%

1 PKK Kabupaten Terlaksananya kegiatan TP-PKK Kabupaten Sumenep

400.000.000 400.000.000 - 100,00%

2 Dharma Wanita / GOW

Terlaksananya kegiatan Dharma Wanita Kabupaten Sumenep

100.000.000 100.000.000 - 100,00%

Belanja Hibah pada Lembaga Organisasi Kemasyarakatan

700.000.000 - 700.000.000 0,00%

1

Hibah Bantuan Keuangan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Bantuan Hibah Keuangan BUM-Desa tidak terealisasi berhubung dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Penajaman Pasal 298 ayat 5 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan : badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

700.000.000 - 700.000.000 0,00%

19

No. Program / Kegiatan Uraian Indikator

Anggaran Realisasi Sisa Anggaran % (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7

B. Belanja Sosial 20.000.000 20.000.000 - 100,00%

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat

20.000.000 20.000.000 - 100,00%

Belanja Bantuan Sosial Untuk Korban KDRT 20.000.000 20.000.000

- 100,00%

1 Bantuan Sosial Untuk Korban Anak @ 10 Orang x Rp. 2.000.000

Terlaksananya bantuan sosial bagi anak korban kasus kekerasan

20.000.000 20.000.000 - 100,00%

Jumlah Realisasi Anggaran Bantuan Hibah Keuangan 1.290.000.000 520.000.000 840.000.000 40,31%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja

serta realisasi anggaran terdapat kendala-kendala atau tantangan dilapangan

yang menjadi motivasi untuk mencari jawaban atau solusi pemecahannya, hal

apa saja yang harus terencanakan dan terprogramkan dengan baik dan

sistematis guna pencapaian hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator sasaran tersebut

antara lain:

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa (aparatur pemerintah

desa) yang terbatas;

2. Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih

kuran sistematis dan belum terkoordinir dengan baik;

3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

20

Guna mengatasi keterbatasan/kendala tersebut diatas, diperlukan upaya-

upaya penanggulangan sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu aparatur

pemerintah, misalnya melalui Pendidikan dan Pelatihan, Seminar dan lain-

lain;

2. Sangat diperlukan suatu perencanaan program dan kegiatan yang sistematis

dan terkoordinir;

3. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap program dan kegiatan harus sesuai

dengan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang

representative;

4. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain

dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat

terlaksana dengan baik.

21

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan kondisi saat ini dapat dirumuskan Isu-isu strategis yang

dikelompokkan menurut aspek manajemen meliputi :

1) perencanaan dan evaluasi kinerja;

2) pelaksanaan dan pengendalian;

3) sumber daya manusia;

4) kebijakan pemerintah atau regulasi;

5) fenomena aktual pemberdayaan perempuan dan KB; 1). Perencanaan dan evaluasi kinerja

a. Perencanaan Umum (Sekretariat)

Pemenuhan kebutuhan SDM aparatur yang mempunyai kapasitas memadai di bidang pelayanan administrasi

perkantoran dan pengelolaan keuangan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatan

operasional internal organisasi

Penyediaan pedoman operasional (standar operasional

prosedur) yang mengatur mekanisme kerja antar bidang internal

organisasi

Penyediaan software system informasi manajemen asset,

kepegawaian, dan keuangan, untuk mendukung kelancaran

tugas2 internal organisasi

b. Perencanaan Kinerja

Pemenuhan SDM aparatur perencana dan teknis pelaksana

bidang yang professional mutlak diperlukan, guna penerapan

gender budgeting di seluruh bidang pembangunan, serta

terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup

pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana secara

komprehensif.

22

Ketersediaan statistic data terpilah dan data base kasus setiap

sector terkait untuk masukan perencanaan di seluruh bidang

pembangunan, melalui analisis situasi, guna mendorong

implementasi strategi PUG, pemberdayaan perempuan,

peningkatan kualitas hidup perempuan, serta kesejahteraan dan

perlindungan anak di Kabupaten Sumenep.

c. Evaluasi Kinerja

Penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja

kegiatan yang memuat indikator, standar, dan rencana capaian;

sehingga dapat diketahui hubungan antara perencanan dengan

evaluasi kinerja dengan indicator (out come) seperti : penurunan

laju pertumbuhan penduduk, penurunan angka kelahiran (TFR),

peningkatan jumlah pasangan usia subur peserta KB aktif,

penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, serta angka

vertilitas penduduk Kabupaten Sumenep. Dampak (impact) arah

kebijakan yang diharapkan yaitu terwujudnya ketahanan

keluarga dan kesejahteraan keluarga, terbangunnya nilai

perlindungan perempuan dan anak, dan kaitan dengan program

lain.

Perencanaan harus tidak bias gender, bersifat antisipatif, perlu pemantauan dan evaluasi respon (pemahanan, sikap dan

perilaku) masyarakat terhadap kebijakan dan realisasi program,

untuk masukan kegiatan sosialisasi dan diseminasi pada

keluarga dan masyarakat. 2). Pelaksanaan dan Pengendalian

Kejelasan rumusan program dan kegiatan lingkup pemberdayaan

perempuan, keluarga berencana, serta kesejahteraan dan

perlindungan anak yang berperspektif gender di masing-masing

sector terkait yang sinkron dan sinergi.

Kejelasan struktur yang menangani teknis layanan KB di tingkat provinsi dan kab/kota, yang akan menjadi acuan kejelasan

wewenang dan alokasi anggaran program KB di provinsi dan

kab/kota.

23

Perluasan advokasi, sosialisasi, serta publikasi informasi dan

edukasi tentang tentang PUG, PKHP, KPA, KB, dan KS bagi lintas

stakeholders tingkat provinsi dan kab/kota.

Upaya mewujudkan kesetaraan gender memerlukan perumusan

kebijakan strategis di 3 kelompok bidang, yakni bidang politik, sosial

dan budaya (polsosbud); bidang ekonomi, ketenagakerjaan dan

lingkungan hidup; serta bidang pendidikan dan kesehatan.

Pengukuran kinerja kegiatan yang memuat indikator, standar, dan rencana capaian; sehingga dapat diketahui hubungan antara

perencanan dengan evaluasi kinerja dengan indicator (out come)

seperti : penurunan laju pertumbuhan penduduk, penurunan angka

kelahiran (TFR), peningkatan jumlah pasangan usia subur peserta

KB aktif, penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, serta

angka vertilitas penduduk Kabupaten Sumenep.

Penelitian khusus berkembangnya kasus-kasus dalam masyarakat yang berimplikasi terhadap kesehatan reproduksi dan munculnya

permasalahan baru, dan penelitian dan perencanaan kebijakan

pemberdayaan perempuan dan kesetaran gender dikaitkan dengan

aspek politik, sosial, dan budaya (polsosbud); ekonomi; dan

perlindungan perempuan dan anak.

Mekanisme terpadu pencegahan dan penanganan perlindungan

perempuan dan anak

Sinkronisasi pembinaan, monitoring, dan evaluasi provinsi ke

kab/kota 3). Sumber Daya Manusia

Ada 3 (tiga) karakteritik sumber daya manusia yang menjadi kunci

atau focal point bagi peningkatan kinerja.

Diperlukan tenaga pengelola administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan serta tenaga perencana yang mampu menyusun rencana

kegiatan berbasis kinerja dengan optimalisasi anggaran yang

tersedia, dan mampu melaksanakan secara profesional.

24

Untuk penyebarluasan program KKBPK di masyarakat diperlukan

tenaga fasilitator dan tenaga penyuluh.

Efektifnya implementasi program Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan KB sangat ditentukan oleh peran semua

stake holder secara terpadu khususnya dalam advokasi dan

sosialisasi program PUG, Perlindungan Perempuan, serta

Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

4) Kebijakan Pemerintah atau Regulasi

Kebijakan nasional tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB memerlukan kebijakan pemerintah daerah tentang

aturan pelaksanaan sesuai karakteristik kondisi daerah.

Penetapan kebijakan pemerintah daerah untuk menjamin sinergitas fungsional program nasional dengan program pemerintah daerah,

untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaannya

dan kinerja yang diharapkan, dukungan anggaran dan keberlanjutan

program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan

anak, serta pelembagaan pengarusutamaan gender di tingkat

provinsi dan kab/kota. 5) Fenomena Aktual Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan KB

Fenomena berbagai kasus perempuan, keluarga, remaja dan anak,

dapat muncul sebagai dampak kebijakan pemerintah dan atau

implikasi dari dinamika perubahan sosial budaya politik dan ekonomi

masyarakat.

Dampak implementasi kebijakan pemerintah yang tidak antisipatif adalah : kepesertaan KB Laki-laki yang tidak diikuti dengan

ketersediaan pilihan jenis alat kontrasepsi dengan harga terjangkau;

kurang intensifnya penanganan masalah kasus kekerasan

perempuan dan anak; penanganan perlindungan anak dan

perempuan masih bersifat parsial-belum terpadu- dan belum ada

kerjasama lintas wilayah.

25

Adanya dinamika perubahan lingkungan sosial budaya ekonomi

politik, berimplikasi langsung atau tidak langsung terhadap

rendahnya proporsi perempuan yang menduduki jabatan eksekutif,

kurang sinerginya kegiatan sesama lembaga perempuan, dan

rendahnya aksesibilitas perempuan di bidang pendidikan, kesehatan,

ketenagakerjaan, sosial budaya, ekonomi, dan hukum, tingginya

angka fertilitas penduduk Kabupaten Sumenep, dan tingginya angka

kematian ibu, bayi, dan balita.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Berdasarkan Matrik Evaluasi Renja SKPD Tahun sebelumnya dapat

dilihat bahwa terdapat kenaikan peresentasi kinerja dari realisasi capaian

kinerja renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana sampai dengan tahun lalu (2016) terhadap rencana

capaian kinerja anggaran renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2017 dan Tingkat capaian

Kinerja dan realisasi anggaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2017.

Namun terdapat beberapa program yang mengalami penurunan

kinerja. Adapun faktor penyebab penurunan rencana capaian kinerja dan

tingkat capaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana adalah dikarenakan terdapat penurunan

anggaran kegiatan.

26

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan peraturan yang ada, saat ini Organisasi Perangkat

Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk

perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang

telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan

proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list

ke working plant.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak

dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya

sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Perencanaan yang

bersifat bottom up telah dilaksanakan mulai dari tingkat RT,

Kelurahan, dan Kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan.

Secara umum semua usulan masyarakat yang telah diusulkan

pada Musrenbang tingkat Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang telah

diakomodir dalam program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kita harus memenuhi

prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu, program dan kegiatan yang dilaksananakan di lingkup Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan dan akses pelayanan dengan

mengedepankan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak.

27

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Dalam mewujudkan kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep masih menjumpai

beberapa permasalahan atau hambatan-hambatan, yaitu :

1. Sebagai aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini seringkali banyak perubahan pada peraturan perundang-

undangan dan banyak terjadi tumpang tindih sehingga mengalami

kesulitan dalam penerapan admistrasi.

2. Keterlambatan informasi tentang aliran dana baik yang bersumber dari

APBN maupun APBD Provinsi Jawa Timur terhadap suatu program dan

kegiatan yang memerlukan dana pendamping (cost sharing) dari APBD

Kabupaten, sehingga mengalami kesulitan untuk dialokasikan pada APBD

Tahun Anggaran berjalan, yang pada akhirnya program/kegiatan tersebut

baru dapat dialokasikan pada Perubahan APBD. Hal ini tentu saja bukan

hanya akan merugikan masyarakat namun juga akan berakibat pada

tahapan penyerapan anggaran yang akan terkonsentrasi di akhir tahun

anggaran, sehingga berakibat pada aspek penyelesaian administrasi

keuangan maupun realisasi penyelesaian fisik program/kegiatan.

Guna mengatasi kendala/hambatan tersebut diatas diperlukan upaya

penanggulangan sebagai berikut :

1. Dipandang perlu agar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk memantapkan antar lembaga terkait sehingga

penerapan peraturan perundang-undangan dapat dijalankan dengan baik

dan benar.

2. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah

Pusat untuk menyampaikan informasi tentang adanya program/kegiatan

yang memerlukan dana pendamping (cost sharing) dari APBD Kabupaten.

Sehingga hal itu dapat diadopsi dalam Kebijakan Umum Anggaran

28

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kabupaten Sumenep adalah untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten

Sumenep yaitu Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional. Dalam mencapai visi maka Dinas Masyarakat dan Desa memiliki misi

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinandengan tujuan Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, adapunsasaran dari tujuan tersebut yaitu : (1). Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan yang responsif terhadap gender(2).Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan reproduksidengan strategi (1). Penguatan Kelembagaan jaringan kerja perempuan terhadap PUG dan PUHA. (2). Meningkatnya kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. (3) Pemberdayaan ketahanan keluarga dalam rangka mewujudkan pembangunan keluarga.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun penjelasan rancangan awal Renja tahun 2018 beserta usulan

Program, Kegiatan, Indikator, dan Indikatif Anggaran Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berikut ini:

29

BAB IV P E N U T U P

Penyusunan Rancangan Renja 2018 Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten

Sumenep tidak terlepas Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep yang

telah disusun untuk periode 2016-2021, serta dari Visi dan Misi Kabupaten

Sumenep. Renja ini disusun dengan tujuan untuk mengoperasionalkan

kegiatan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2018

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana dan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan kegiatan operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep untuk tahun 2018. Renja ini

disusun berdasarkan pagu indikatif sesuai dengan yang telah

dicantumkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2016 - 2021 dalam rangka pencapaian

Kinerja sesuai dengan indikator SPM dan indiktor kunci lainnya untuk lima

tahun kedepan. Kesesuaian anggaran yang diusulkan dalam renja ini dengan

Plafond Anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah diharapkan dapat

mengoptimalkan pembangunan kesehatan sesuai dengan target pencapaian

indikator yang telah ditetapkan, namun tidak menutup kemungkinan

anggaran yang diusulkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena

adanya keterbatasan pemerintah dalam membiayai pembangunan Daerah

Kabupaten Sumenep.

30

Pada akhirnya semua yang terlibat dalam penyusunan Renja ini dapat

disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama demi

tercapainya Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep dan Visi dan Misi

Pemerintah Daerah serta dalam meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya di kabupaten Sumenep.

Sumenep, Februari 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP

Ir. R. MOH. HERMAN POERNOMO H, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19640326 199202 1 001