of 30/30
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 62/Permentan/OT.140/10/2010 TENTANG TATACARA PENERAPAN DAN REGISTRASI KEBUN ATAU LAHAN USAHA DALAM BUDIDAYA BUAH DAN SAYUR YANG BAIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 telah ditetapkan Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables); b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/OT.140/10/2009, perlu Penerapan dan Registrasi Kebun atau Lahan Usaha dalam Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12,); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Negara Nomor 3616);

surat keterangan registrasi

  • View
    280

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of surat keterangan registrasi

  • PERATURAN MENTERI PERTANIAN

    NOMOR: 62/Permentan/OT.140/10/2010

    TENTANG

    TATACARA PENERAPAN DAN REGISTRASI KEBUN ATAU LAHAN USAHA

    DALAM BUDIDAYA BUAH DAN SAYUR YANG BAIK

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MENTERI PERTANIAN,

    Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 telah ditetapkan Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables);

    b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/OT.140/10/2009, perlu Penerapan dan Registrasi Kebun atau Lahan Usaha dalam Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik.

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya

    Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan

    Lembaran Negara Nomor 3478);

    2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

    3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

    4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12,);

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Negara Nomor 3616);

  • 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Nagara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

    12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;

    13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

    14. Keputusan Presiden Nomor 89/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Di lingkungan Departemen Pertanian;

    15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

    16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

    17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

    18. Peraturan Menteri Pertanian 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

    19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanan Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

    20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (Good Agriculture Practices for Fruits and Vegetables) (Berita Negara tahun 2009 nomor 402);

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENERAPAN

    DAN REGISTRASI KEBUN ATAU LAHAN USAHA DALAM

    BUDIDAYA BUAH DAN SAYUR YANG BAIK

  • Pasal 1

    Penerapan dan Registrasi Kebun atau Lahan Usaha dalam Budidaya Buah dan Sayur

    Yang Baik seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan

    Peraturan ini.

    Pasal 2

    Penerapan dan Registrasi Kebun atau Lahan Usaha dalam Budidaya Buah dan Sayur

    Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan untuk penerapan

    registrasi dalam penerapan kebun atau lahan usaha budidaya buah dan sayur yang

    baik.

    Pasal 3

    Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di : Jakarta

    pada tanggal : 29 Oktober 2010

    a.n. Menteri Pertanian

    Direktur Jenderal Hortikultura,

    TTD Ahmad Dimyati

    NIP. 19510831 197903 1 003

  • LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

    NOMOR : 62/Permentan/OT.140/10/2010

    TANGGAL : 29 Oktober 2010

    TATACARA PENERAPAN DAN REGISTRASI KEBUN ATAU LAHAN USAHA

    DALAM BUDIDAYA BUAH DAN SAYUR YANG BAIK

    I. PENDAHULUAN

    A. Latar belakang

    Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (Good Agricultural Practices for Fruit and Vegetables) yang sesuai dengan kondisi Indonesia (Indo-GAP) sebagai panduan budidaya dalam proses produksi untuk menghasilkan produk aman konsumsi, bermutu dan diproduksi secara ramah lingkungan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009.

    Perwujudan penerapan budidaya buah dan sayur yang baik dinyatakan dengan penerbitan nomor registrasi yang diberikan sebagai hasil penilaian kebun/lahan usaha. Bagi yang sudah mendapat nomor registrasi selanjutnya siap untuk dapat ditindaklanjuti dengan sertifikasi produk oleh lembaga sertifikasi terakreditasi atau yang ditunjuk.

    Untuk mempercepat penerapan budidaya buah dan sayur yang baik dan menindaklanjuti amanat pasal 3 Permentan nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 sebagaimana dimaksud, selanjutnya perlu disusun Penerapan dan Registrasi Kebun Atau Lahan Usaha Dalam Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik.

    B. Maksud dan Tujuan

    1. Maksud

    Sebagai dasar bagi pelaku usaha, pembina dan penilai dalam menerapkan dan meregistrasi kebun/lahan usaha budidaya buah dan sayur yang baik.

    2. Tujuan

    a. menyiapkan sistem jaminan mutu dalam rangka budidaya buah dan sayur yang baik;

    b. mempermudah proses telusur balik terhadap sistem jaminan mutu produk buah dan sayur;

    c. mendorong percepatan akses pasar buah dan sayur yang mempersyaratkan jaminan mutu; dan

    d. meningkatkan mutu dan keamanan pangan pada buah dan sayur sehingga memiliki daya saing.

  • C. Sasaran

    1. Terbangunnya sistem jaminan mutu bagi pelaku usaha buah dan sayur yang telah menerapkan budidaya buah dan sayur yang baik;

    2. Terbentuknya proses telusur balik yang lebih mudah pada produk buah dan sayur;

    3. Terciptanya percepatan akses pasar buah dan sayur yang mempersyaratkan jaminan mutu; dan

    4. Tercapainya mutu dan keamanan pangan pada buah dan sayur yang berdaya saing.

    D. Ruang Lingkup

    Ruang lingkup Penerapan dan registrasi kebun atau lahan usaha dalam budidaya buah dan sayur yang baik meliputi :

    I. Registrasi Kebun/Lahan Usaha

    Proses registrasi kebun/lahan usaha meliputi tahapan :

    a. Permohonan

    b. Verifikasi

    c. Penilaian

    d. Hasil penilaian

    II. Nomor Registrasi dan Surat Keterangan

    III. Surveilan

    IV. Pembekuan, Pencabutan dan Pemberlakuan Kembali Nomor Registrasi

    V. Penutup

    E. Pengertian

    1. Pedoman budidaya buah dan sayur yang baik (Good Agricultural Practices for Fruit and Vegetables) selanjutnya disebut GAP adalah panduan budidaya buah dan sayur yang baik untuk menghasilkan produk bermutu yang mencakup penerapan teknologi yang ramah lingkungan, pencegahan penularan OPT, penjagaan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta prinsip penelusuran balik (traceability).

    2. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan untuk mencegah dan mengurangi timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup

    3. Standar Prosedur Operasional (Standard Operating Procedure) selanjutnya disebut SOP adalah petunjuk teknis standar penerapan teknologi budidaya yang spesifik komoditas dan spesifik lokasi serta teknologi untuk menghasilkan produk, sesuai dengan target produksi dan mutu yang diharapkan.

    4. Catatan kebun/lahan usaha adalah dokumen yang berupa tulisan dan atau gambar yang memberikan bukti obyektif dari serangkaian kegiatan usaha pertanian yang dilakukan atau hasil yang dicapai.

  • 5. Pemohon adalah pelaku usaha buah dan sayur yang telah menerapkan GAP pada pengelolaan kebun/lahan usahanya dan mengajukan permohonan untuk diregistrasi sebagai kebun GAP baik yang baru maupun perpanjangan.

    6. Pembina adalah petugas/pegawai pemerintah atau lainnya yang memiliki kompetensi untuk melakukan verifikasi, pembinaan dan pendampingan kebun/lahan usaha yang menerapkan GAP.

    7. Penilai adalah petugas/pegawai pemerintah atau lainnya yang memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian terhadap kebun/lahan usaha yang telah menerapkan GAP.

    8. Registrasi adalah proses penomoran atau pengkodean kebun/lahan usaha yang telah memenuhi persyaratan.

    F. REGISTRASI KEBUN/LAHAN USAHA

    1. Proses dan Syarat Permohonan

    a. Proses permohonan sampai dengan penerbitan nomor registrasi paling lama 6 bulan atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dilapang.

    b. Permohonan registrasi kebun/lahan usaha diawali dengan pengajuan formulir permohonan

    c. Formulir permohonan registrasi meliputi permohonan untuk registrasi baru dan registrasi perpanjangan.

    d. Pemohon registrasi baru mengajukan permohonan kepada dinas pertanian provinsi melalui dinas pertanian di Kabupaten/Kota dengan mengisi formulir sesuai form 1 a dan 1 b pada lampiran 1 dan 2.

    e. Adapun proses dan syarat perpanjangan bagi permohonan perpanjangan adalah sebagai berikut :

    1) Pemohon mengajukan permohonan perpanjang registrasi kepada dinas pertanian provinsi melalui dinas pertanian di Kabupaten/Kota sesuai form 2 a dan 2 b pada lampiran 3 dan 4.

    2) Prosedur perpanjangan nomor registrasi dilaksanakan sama dengan proses registrasi awal, dengan mengajukan permohonan paling lambat 30 hari kerja sebelum masa berlaku nomor registrasi berakhir.

    3) Pemohon yang masa berlaku nomor registrasinya telah berakhir tetapi sudah mengajukan permohonan perpanjangan tetap dapat melaksanakan kegiatannya sampai terbit keputusan hasil penilaian yang tetap dan untuk sementara waktu akan diterbitkan persetujuan oleh Kepala Dinas Provinsi.

    4) Pemohon perlu mengajukan permohonan registrasi baru apabila terjadi perubahan kepemilikan lahan, jenis komoditas yang diusahakan maupun lokasi kebun/lahan usaha.

    f. Pemohon registrasi harus memenuhi persyaratan :

    1) Telah memahami dan menerapkan GAP

    2) Telah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip PHT

    3) Telah memahami dan menerapkan SOP

    4) Telah melakukan pencatatan/pembukuan

  • g. Bagi pemohon kelompok tani/gabungan kelompok perlu menambahkan persyaratan dokumen diantaranya:

    1) Pernyataan kesanggupan anggota untuk melaksanakan kesepakatan pelaksanaan GAP sesuai keputusan kelompok.

    2) Struktur organisasi penerapan GAP.

    2. Verifikasi

    Verifikasi yang dimaksud adalah penilaian dokumen administrasi terhadap berkas /dokumen permohonan yang dilaksanakan oleh petugas Pembina.

    a. Apabila ditemukan kekurangan/ketidaklengkapan, maka berkas/dokumen akan dikembalikan ke pemohon agar diperbaiki/dilengkapi

    b. Apabila berkas/dokumen telah lengkap, maka berkas/dokumen akan disampaikan ke kepala dinas untuk ditindaklanjuti.

    3. Penilaian

    Penilaian yang dimaksud adalah penilaian lapang yang dilakukan oleh petugas penilai untuk melihat tingkat kepatuhan dalam menerapkan GAP.

    a. Proses penilaian dilaksanakan setelah mendapat persetujuan/perintah dari Kepala Dinas

    b. Penilaian lapang dilakukan dengan menggunakan check list Penilaian Kebun/Lahan Usaha GAP sebagaimana lampiran 5.

    4. Hasil penilaian

    a. Hasil penilaian lapang dinyatakan dengan kategori :

    1) Lulus

    a) Pemohon dinyatakan lulus, apabila memenuhi 100%

    kategori kegiatan wajib (W), minimal 60% kegiatan kategori Sangat Anjuran (SA) dan minimal 40% kegiatan kategori Anjuran (A).

    b) Bagi pemohon baru dapat diterbitkan nomor registrasi

    kebun/lahan usaha dan diberikan surat keterangannya.

    Sedangkan bagi pemohon perpanjangan dapat

    memperoleh perpanjangan nomor registrasi atau memakai

    nomor registrasinya kembali yang diterakan dalam surat

    keterangan yang baru.

    2) Lulus dengan catatan perbaikan

    a) Hasil ini diberikan apabila ditemukan ketidakpatuhan/

    penyimpangan kegiatan khususnya pada kategori Sangat

    Dianjurkan (SA) dan Anjuran (A) sehingga tidak

    memenuhi syarat minimal.

    b) Dalam waktu tidak terlalu lama (maksimal 3 bulan sejak

    diterima keputusan perbaikan) diharapkan dapat segera

    diperbaiki.

  • c) Untuk hasil ini, bagi pemohon hanya diberitahukan nomor

    registrasi kebun/lahan usahanya saja. Sedang Surat

    keterangan akan diberikan apabila pemohon telah

    melakukan perbaikan sebagaimana yang dimaksud dalam

    hasil penilaian.

    d) Bila dalam kurun waktu perbaikan pemohon tidak juga

    melakukan perbaikan, maka nomor registrasi yang telah

    diberikan dianggap batal dan ditetapkan tidak lulus.

    3) Tidak lulus

    a) Hasil ini diberikan apabila ditemukan ketidakpatuhan/penyimpangan penerapan GAP terutama pada kategori Wajib (W) sehingga tidak memenuhi syarat minimal.

    b) Kepada pemohon disarankan:

    i. Melakukan perbaikan pada aspek kegiatan penerapan GAP yang tidak memenuhi persyaratan

    ii. Mengajukan permohonan registrasi kembali setelah melakukan perbaikan

    b. Hasil penilaian selanjutnya disampaikan secara langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk diproses lebih lanjut.

    5. Alur registrasi kebun/lahan usaha sebagaimana bagan pada Lampiran 6.

    G. NOMOR REGISTRASI DAN SURAT KETERANGAN

    1. Nomor registrasi dan surat keterangan hanya diberikan kepada kebun/lahan usaha yang telah dinyatakan lulus memenuhi kriteria penilaian.

    2. Masa berlaku nomor registrasi hanya berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun berikutnya setelah didahului dengan proses surveilan untuk pengesahannya.

    3. Penerbitan nomor registrasi dan surat keterangan registrasi kebun/lahan usaha dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian ini.

    4. Surat keterangan registrasi kebun/lahan usaha mengikuti format pada lampiran 7.

    5. Pola urutan nomor registrasi mengikuti format sebagai berikut:

    GAP.01 01.01.1 I.001

    Segmen1 Segmen2 Segmen3

    Keterangan :

    Segmen 1 : GAP Hortikultura

    Segmen 2: Kode lokasi provinsi, kode lokasi kabupaten/kota, nomor kebun/lahan usaha (Untuk kode provinsi, kabupaten/kota mengacu Permendagri No.6 tahun 2008) (Lampiran 8)

    Segmen 3 : Kode kelompok Komoditas, urutan nomor komoditas yang diregistrasi (mengacu pada SK Mentan No. 511/Kpts/PD.310/9/ 2006 (I) Buah Segar. (II) Sayur Segar, (III) Biofarmaka, (IV) Tanaman Hias). (Lampiran 9).

  • 6. Nomor registrasi dan surat keterangan registrasi kebun/lahan usaha disampaikan kepada pemohon dengan memberikan tembusan dan atau pemberitahuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Departemen Pertanian c.q Direktorat Jenderal Hortikultura.

    7. Nomor registrasi kebun/lahan usaha tidak bisa dipindahtangankan atau diperjualbelikan.

    8. Pelanggaran atau penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap nomor registrasi kebun/lahan dan proses yang menyertainya dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan nomor registrasi.

    9. Segala biaya yang timbul baik yang bersumber dari anggaran pemerintah, swasta/masyarakat atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan akibat proses registrasi kebun dan penerbitan surat keterangan dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata dengan tetap mempertimbangkan asas kepatutan, transparansi dan akuntabilitas.

    H. SURVAILEN

    1. Surat keterangan registrasi kebun/lahan usaha berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun berikutnya setelah didahului dengan Survailen secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk mengetahui komitmen dan konsistensi penerapan GAP pada kebun/lahan usaha yang telah mendapat nomor registrasi.

    2. Survailen berkala dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun sejak surat keterangan registrasi diterbitkan atau survailen terakhir dilakukan.

    3. Surveilan sewaktu-waktu dapat dilakukan apabila ada informasi dan atau indikasi bahwa pemohon yang telah memperoleh surat keterangan registrasi melakukan ketidakpatuhan/penyimpangan atas pelaksanaan GAP.

    I. PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI NOMOR REGISTRASI 1. Tindakan pembekuan dan atau pencabutan nomor registrasi kebun

    buah dan sayur dilakukan apabila ditemukan adanya ketidakpatuhan/terjadi penyimpangan atas pelaksanaan GAP.

    2. Pembekuan nomor registrasi dilakukan apabila:

    a. Ditemukan adanya ketidakpatuhan/penyimpangan atas kegiatan Wajib (W), Sangat dianjurkan (S) dan Anjuran (A) pada GAP sesuai syarat minimal yang dipersyaratkan dan dalam jangka waktu 6 bulan tidak dilakukan perbaikan atas ketidakpatuhan/penyimpangan tersebut.

    b. Masa berlaku nomor registrasi telah habis dan pengajuan masa perpanjangannya disampaikan kurang dari 30 hari kerja sebelum masa berlakunya habis. Untuk kondisi ini, maka pemohon harus mengajukan permohonan awal kembali.

    3. Pencabutan nomor registrasi dilakukan apabila:

    a. Pemohon sudah 3 (tiga) kali dibekukan

    b. Atas permintaan pemohon

    c. Selama (satu) tahun setelah registrasi, pemohon tidak melakukan kegiatan sesuai komponen yang disyaratkan.

  • 4. Pemberlakukan kembali nomor registrasi

    a. Pemberlakukan kembali dilakukan hanya pada nomor registrasi yang dibekukan.

    b. Pemberlakukan kembali diberikan kepada pemegang nomor registrasi setelah yang bersangkutan terbukti telah melaksanakan perbaikan atas ketidakpatuhan/penyimpangan yang menjadi penyebab dikenakannya tindakan pembekuan.

    J. PENUTUP

    Penerapan dan Registrasi Kebun Atau Lahan Usaha Dalam Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik yang baik bersifat dinamis dan akan selalu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan, khususnya peraturan dan standar nasional, regional maupun internasional.

    Setiap penyesuaian atau perubahan yang terjadi akan diberitahukan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebelum penyesuaian atau perubahan tersebut diberlakukan.

    a.n. Menteri Pertanian Direktur Jenderal Hortikultura,

    Ahmad Dimyati NIP. 19510831 197903 1 003

  • Lampiran 1.

    Form 1 a.

    FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI AWAL Nomor : ................... (nama tempat, tanggal, bulan ,dan tahun) Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Registrasi Kebun/lahan usaha Buah dan Sayur GAP KepadaYth. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota G. Di ............................. Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan permohonan agar kiranya kebun/lahan usaha buah dan sayur yang kami kelola dapat diregistrasi sebagai kebun/lahan usaha buah dan sayur GAP sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun data dan informasi teknis mengenai kebun/lahan usaha yang akan diregistrasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk dapat memproses lebih lanjut permohonan ini. Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih. Hormat kami Pemohon, (nama jelas,tandatangan) Tembusan Kepada Yth:

    Kepala Dinas Pertanian Propinsi............

  • Lampiran 2.

    Form 1 b.

    DATA PERMOHONAN REGISTRASI AWAL

    A. DATA PEMOHON

    Jenis Pengajuan Registrasi Perorangan Kelompok Nama : Alamat : Telepon : Alamat e-mail : Alamat/Lokasi Kebun/lahan usaha :: ...................................................................................... Luas kebun/lahan usaha : ..................................................................................................... Komoditas yang akan diregistrasi .......................................................................................... B. Informasi Awal Kebun/lahan usaha

    Pertanyaan Ya Tidak

    1. Apakah sudah melakukan pencatatan kegiatan ?

    2. Apakah sudah memahami dan menerapkan SOP ?

    3. Apakah sudah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip PHT?

    4. Apakah sudah memahami dan menerapkan GAP?

    Gambar denah pencapaian lokasi kebun/lahan usaha (contoh)

    Persetujuan dan Kesepakatan

    Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan di atas adalah benar, dan saya setuju untuk mengikuti aturan yang berlaku pada proses registrasi kebun/lahan usaha. Nama : ....................................... Jabatan : ....................................... Tempat ,Tanggal : ....................................... _____________________________ Nama Jelas & Tanda Tangan

    Gg

    . An

    tri

    Gg. Masdikun

    Jl. Pramuka Jl. Sire

    p

    Lokasi

    Balai Desa

  • Lampiran 3. Form 2 a

    SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN REGISTRASI Nomor :................... (nama tempat, tanggal, bulan ,dan tahun) Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Perpanjangan Registrasi Kebun/lahan usaha Buah dan

    Sayur GAP Kepada Yth. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota GGGGG. di ............................. Dengan hormat, Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku surat keterangan registrasi kebun/lahan usaha GAP pada kebun/lahan usaha yang kami kelola, maka bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan perpanjangan nomor registrasi kebun/lahan usaha buah dan sayur GAP sesuai ketentuan yang berlaku. Bersama surat ini juga kami lampirkan copy surat keterangan yang telah kami peroleh sebelumnya dan data/informasi teknis mengenai mengenai kebun/lahan usaha yang akan registrasi ulang sebagaimana terlampir. Selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk dapat memproses lebih lanjut permohonan ini. Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Hormat kami Pemohon, (nama jelas,tandatangan) Tembusan Kepada Yth :

    Kepala Dinas Pertanian Provinsi

  • Lampiran 4

    Form 2 b

    DATA PEMOHON PERPANJANGAN REGISTRASI

    A. .............................................................................................................................................................. DATA PEMOHON

    Jenis Pengajuan Registrasi Perorangan Kelompok

    Nama :

    Alamat :

    Telepon :

    Alamat e-mail :

    Alamat/Lokasi Kebun/lahan usaha ............................................................................................................ :

    Luas kebun/lahan usaha : ..................................................................................................................

    Komoditas yang akan diregistrasi ............................................................................................................. Ulang: (1) GGGGGG..

    B. Informasi Kondisi Kebun/lahan usaha Terkini

    Pertanyaan Ya Tidak

    1. Apakah masih melakukan pencatatan kegiatan ?

    2. Apakah dokumen pencatatan masih dilakukan dan selalu diperbaharui ?

    3. Apakah penerapan SOP masih konsisten dilaksanakan ?

    4. Apakah penerapan prinsip PHT masih konsisten dilaksanakan ?

    5. Apakah penerapan GAP masih konsisten dilaksanakan ?

  • Lampiran 5.

    Check List Penilaian Penerapan Budidaya Buah dan Sayur yang Baik

  • Lampiran 6

    Catatan : *) Pilih sesuai kategori

    KOP DINAS PERTANIAN PROPINSI

    SURAT KETERANGAN REGISTRASI Nomor :

    Diberikan kepada :

    Nama (perorangan/kelompok*) : __________________________

    Komoditas : ____________________________ Luas Lahan : ____________________________

    Alamat Kebun/Lahan Usaha : __________________________

    Menerangkan bahwa nama dan alamat kebun/lahan usaha yang dikelola telah memenuhi persyaratan GAP Buah dan Sayur berdasar PERMENTAN No. 48/Permentan/OT.140/10/2009 dengan No. Registrasi :

    GAP.01 -

    Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan

    Ditetapkan oleh : Dinas Pertanian : ... Tanggal : .

    Kepala Dinas Pertanian Provinsi

    __________________________

  • Lampiran 7. Alur Registrasi Kebun/Lahan Usaha

    Pengajuan Permohonan

    Registrasi Kebun/Lahan

    Usaha

    Penetapan

    hasil Verifikasi

    kecukupan

    dokumen

    Penetapan

    hasil

    penilaian

    Penilaian lapang

    Verifikasi kecukupan

    dokumen

    Cukup

    Tidak Cukup

    Lulus

    Tidak Lulus

    Lulus dengan Catatan

    Pemahaman dan Penerapan GAP,

    SOP, PHT Dan Pencatatan Oleh

    Pelaku Usaha

    Tindakan pencukupan

    dokumen

    Tindakan perbaikan

    sesuai catatan

    Penerbitan dan Penyerahan

    Nomor Registrasi dan Surat

    Keterangan Kebun/Lahan

    Usaha

    Nomor Registrasi dan Surat

    Keterangan

  • Lampiran 8 . Kode Nomor Provinsi dan Kabupaten/Kota (Permendagri No. 6/2008)

    No Kode Nama Provinsi/Kabupaten/Kota No Kode Nama Provinsi/Kabupaten/Kota

    I. 11 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 27 12.76 KOTA TEBING TINGGI

    1 11.01 KAB. ACEH SELATAN 28 12.77 KOTA PADANG SIDEMPUAN

    2 11.01 KAB. ACEH TENGGARA

    3 11.03 KAB. ACEH TIMUR III. 13 SUMATERA BARAT

    4 11.04 KAB. ACEH TENGAH 1 13.01 KAB. PESISIR SELATAN

    5 11.05 KAB.ACEH BARAT 2 13.02 KAB. SOLOK

    6 11.06 KAB. ACEH BESAR 3 13.03 KAB. SW.LUNTO/SIJUNJUNG

    7 11.07 KAB. PIDIE 4 13.04 KAB. TANAH DATAR

    8 11.08 KAB. ACEH UTARA 5 13.05 KAB. PADANG PARIAMAN

    9 11.09 KAB. SIMEULUE 6 13.06 KAB. AGAM

    10 11.10 KAB. ACEH SINGKIL 7 13.07 KAB. LIMA PULUH KOTA

    11 11.11 KAB. BIREUEN 8 13.08 KAB. PASAMAN

    12 11.12 KAB. ACEH BARAT DAYA 9 13.09 KAB. KEPULAUAN MENTAWAI

    13 11.13 KAB. GAYO LUES 10 13.10 KAB, DHARMASRAYA

    14 11.14 KAB. ACEH JAYA 11 13.11 KAB. SOLOK SELATAN

    15 11.15 KAB. NAGAN RAYA 12 13.12 KAB. PASAMAN BARAT

    16 11.16 KAB. ACEH TAMIANG 13 13.71 KOTA PADANG

    17 11.17 KAB. BENER MERIAH 14 13.72 KOTA SOLOK

    18 11.18 KAB. PIDIE JAYA 15 13.73 KOTA SAWAHLUNTO

    19 11.71 KOTA BANDA ACEH 16 13.74 KOTA PADANG PANJANG

    20 11.72 KOTA SABANG 17 13.75 KOTA BUKITTINGGI

    21 11.73 KOTA LHOKSEUMAWE 18 13.76 KOTA PAYAKUMBUH

    22 11.74 KOTA LANGSA 19 13.77 KOTA PARIAMAN

    23 11.75 KOTA SUBULUSSALAM

    IV. 14 RIAU

    II. 12 SUMATERA UTARA 1 14.01 KAB. KAMPAR

    1 12.01 KAB. TAPANULI TENGAH 2 14.02 KAB. INDRAGIRI HULU

    2 12.02 KAB. TAPANULI UTARA 3 14.03 KAB. BENGKALIS

    3 12.03 KAB. TAPANULI SELATAN 4 14.04 KAB. INDRAGIRI HILIR

    4 12.04 KAB. NIAS 5 14.05 KAB. PELALAWAN

    5 12.05 KAB. LANGKAT 6 14.05 KAB. ROKAN HULU

    6 12.06 KAB. KARO 7 14.07 KAB. ROKAN HILIR

    7 12.07 KAB. DELI SERDANG 8 14.08 KAB. SIAK

    8 12.08 KAB. SIMALUNGUN 9 14.09 KAB. KUANTAN SENGINGI

    9 12.09 KAB. ASAHAN 10 14.71 KOTA PEKANBARU

    10 12.10 KAB. LABUHAN BATU 11 14.72 KOTA DUMAI

    11 12.11 KAB. DAIRI

    12 12.12 KAB. TOBA SAMOSIR V. 15 JAMBI

    13 12.13 KAB. MANDAILING NATAL 1 15.01 KAB. KERINCI

    14 12.14 KAB. NIAS SELATAN 2 15.02 KAB. MERANGIN

    15 12.15 KAB, PHAPAK BHARAT 3 15.03 KAB. SAROLANGON

    16 12.16 KAB. HUMBANG HASUNDUTAN 4 15.04 KAB. BATANGHARI

    17 12.17 KAB. SAMOSIR 5 15.05 KAB. MUARO JAMBI

    18 12.18 KAB. SERDANG BEDAGAI 6 15.06 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

    19 12.19 KAB. BATUBARA 7 15.07 KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR

    20 12.20 KAB. PADANG LAWAS UTARA 8 15.08 KAB. BUNGO

    21 12.21 KAB. PADANG LAWAS 9 15.09 KAB. TEBO

    22 12.71 KOTA MEDAN 10 15.71 KOTA JAMBI

    23 12.72 KOTA PEMATANG SIANTAR

    24 12.73 KOTA SIBOLGA VI. 16 SUMATERA SELATAN

    25 12.74 KOTA TANJANG BALAI 1 16.01 KAB. OGAN KOMERING ULU

    26 12.75 KOTA BINJAI 2 16.02 KAB. OGAN KOMERING ILIR

  • No Kode Nama Provinsi/Kabupaten/Kota No Kode Nama Provinsi/Kabupaten/Kota

    3 16.03 KAB. MUARA ENIM 5 21.71 KOTA BATAM

    4 16.04 KAB. LAHAT 6 21.72 KOTA TANJUNG PINANG

    5 16.04 KAB. MUSI RAWAS

    6 16.05 KAB. MUSI BANYUASIN XI. 31 DKI JAKARTA

    7 16.06 KAB. BANYUASIN 1 31.01 KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU

    8 16.07 KAB. OKU TIMUR 2 31.71 KODYA JAKARTA PUSAT

    9 16.08 KAB. OKU SELATAN 3 31.72 KODYA JAKARTA UTARA

    10 16.09 KAB. OGAN ILIR 4 31.73 KODYA JAKARTA BARAT

    11 16.10 KAB. EMPAT LAWANG 5 31.74 KODYA JAKARTA SELATAN

    12 16.71 KOTA PALEMBANG 6 31.75 KODYA JAKARTA TIMUR

    13 16.72 KOTA PAGAR ALAM

    14 16.73 KOTA LUBUK LINGGAU XII. 32 JAWA BARAT

    15 16.74 KOTA PRABUMULIH 1 32.01 KAB. BOGOR

    2 32.02 KAB. SUKABUMI

    VII. 17 BENGKULU 3 32.03 KAB. CIANJUR

    1 17.01 KAB. BENGKULU SELATAN 4 32.04 KAB. BANDUNG

    2 17.02 KAB. REJANG LEBONG 5 32.05 KAB. GARUT

    3 17.03 KAB. BENGKULU UTARA 6 32.06 KAB. TASIKMALAYA

    4 17.04 KAB. KAUR 7 32.07 KAB. CIAMIS

    5 17.05 KAB. SELUMA 8 32.08 KAB. KUNINGAN

    6 17.06 KAB. MUKO-MUKO 9 32.09 KAB. CIREBON

    7 17.07 KAB. LEBONG 10 32.10 KAB. MAJALENGKA

    8 17.08 KAB. KEPAHIANG 11 32.11 KAB. SUMEDANG

    9 17.71 KOTA BENGKULU 12 32.12 KAB. INDRAMAYU

    13 32.13 KAB. SUBANG

    VIII. 18 LAMPUNG 14 32.14 KAB. PURWAKARTA

    1 18.01 KAB. LAMPUNG SELATAN 15 32.15 KAB. KERAWANG

    2 18.02 KAB. LAMPUNG TENGAH 16 32.16 KAB. BEKASI

    3 18.03 KAB. LAMPUNG UTARA 17 32.17 KAB. BANDUNG BARAT

    4 18.04 KAB. LAMPUNG BARAT 18 32.71 KOTA BOGOR

    5 18.05 KAB. TULANG BAWANG 19 32.72 KOTA SUKABUMI

    6 18.06 KAB. TANGGAMUS 20 32.73 KOTA BANDUNG

    7 18.07 KAB. LAMPUNG TIMUR 21 32.74 KOTA CIREBON

    8 18.08 KAB. WAY KANAN 22 32.75 KOTA BEKASI

    9 18.09 KAB. PESAWARAN 23 32.76 KOTA DEPOK

    10 18.71 KOTA BANDAR LAMPUNG 24 32.77 KOTA CIMAHI

    11 18.72 KOTA METRO 25 32.78 KOTA TASIKMALAYA

    26 32.79 KOTA BANJAR

    IX. 19 BANGKA BELITUNG

    1 19.01 KAB. BANGKA XIII. 33 JAWA TENGAH

    2 19.02 KAB. BELITUNG 1 33.01 KAB. CILACAP

    3 19.03 KAB. BANGKA SELATAN 2 33.02 KAB. BANYUMAS

    4 19.04 KAB. BANGKA TENGAH 3 33.03 KAB. PURBALINGGA

    5 19.05 KAB. BANGKA BARAT 4 33.04 KAB. BANJARNEGARA

    6 19.06 KAB. BELITUNG TIMUR 5 33.05 KAB. KEBUMEN

    7 19.71 KOTA PANGKAL PINANG 6 33.06 KAB. PURWOREJO

    7 33.07 KAB. WONOSOBO

    X. 21 KEPULAUAN RIAU 8 33.08 KAB. MAGELANG

    1 21.01 KAB. BINTAN 9 33.09 KAB. BOYOLALI

    2 21.02 KAB. KARIMUN 10 33.10 KAB. KLATEN

    3 21.03 KAB. NATUNA 11 33.11 KAB. SUKOHARJO

    4 21.04 KAB LINGGA 12 33.12 KAB. WONOGIRI

  • No Kode Nama Provinsi/Kabupaten/Kota No Kode Nama Provinsi/Kabupaten/Kota

    13 33.13 KAB. KARANGANYAR 21 35.21 KAB. NGAWI

    14 33.14 KAB. SRAGEN 22 35.22 KAB. BOJONEGORO

    15 33.15 KAB. GROBOGAN 23 35.23 KAB. TUBAN

    16 33.16 KAB. BLORA 24 35.24 KAB. LAMONGAN

    17 33.17 KAB. REMBANG 25 35.25 KAB. GRESIK

    18 33.18 KAB. PATI 26 35.26 KAB. BANGKALAN

    19 33.19 KAB. KUDUS 27 35.27 KAB. SAMPANG

    20 33.20 KAB. JEPARA 28 35.28 KAB. PAMEKASAN

    21 33.21 KAB. DEMAK 29 35.29 KAB. SUMENEP

    22 33.22 KAB. SEMARANG 30 35.71 KOTA KEDIRI

    23 33.23 KAB. TEMANGGUNG 31 35.72 KOTA BLITAR

    24 33.24 KAB. KENDAL 32 35.73 KOTA MALANG

    25 33.25 KAB. BATANG 33 35.74 KOTA PROBOLINGGO

    26 33.26 KAB. PEKALONGAN 34 35.75 KOTA PASURUAN

    27 33.27 KAB. PEMALANG 35 35.76 KOTA MOJOKERTO

    28 33.28 KAB. TEGAL 36 35.77 KOTA MADIUN

    29 33.29 KAB. BREBES 37 35.78 KOTA SURABAYA

    30 33.71 KOTA MAGELANG 38 35.79 KOTA BATU

    31 33.72 KOTA SURAKARTA

    32 33.73 KOTA SALATIGA XVI. 36 BANTEN

    33 33.74 KOTA SEMARANG 1 36.01 KAB. PANDEGLANG

    34 33.75 KOTA PEKALONGAN 2 36.02 KAB. LEBAK

    35 33.76 KOTA TEGAL 3 36.03 KAB. TANGERANG

    4 36.04 KAB. SERANG

    XIV. 34 DAISTA YOGYAKARTA 5 36.71 KOTA TANGERANG

    1 34.01 KAB. KULON PROGO 6 36.72 KOTA CILEGON

    2 34.02 KAB. BANTUL 7 36.73 KOTA SERANG

    3 34.03 KAB. GUNUNG KIDUL

    4 34.05 KAB. SLEMAN XVII. 51 BALI

    5 34.71 KOTA YOGYAKARTA 1 51.01 KAB. JEMBRANA

    2 51.02 KAB. TABANAN

    XV. 35 JAWA TIMUR 3 51.03 KAB. BADUNG

    1 35.01 KAB. PACITAN 4 51.04 KAB. GIANYAR

    2 35.02 KAB. PONOROG 5 51.05 KAB. KLUNGKUNG

    3 35.03 KAB. TRENGGALEK 6 51.06 KAB. BANGLI

    4 35.04 KAB. TULUNGAGUNG 7 51.07 KAB. KARANGASEM

    5 35.05 KAB. BLITAR 8 51.08 KAB. BULELENG

    6 35.06 KAB. KEDIRI 9 51.71 KOTA DENPASAR

    7 35.07 KAB. MALANG

    8 35.08 KAB. LUMAJANG XVIII. 52 NUSA TENGGARA BARAT

    9 35.09 KAB. JEMBER 1 52.01 KAB. LOMBOK BARAT

    10 35.10 KAB. BANYUWANGI 2 52.02 KAB. LOMBOK TENGAH

    11 35.11 KAB. BONDOWOSO 3 52.03 KAB. LOMBOK TIMUR

    12 35.12 KAB. SITUBONDO 4 52.04 KAB. SUMBAWA

    13 35.13 KAB. PROBOLINGGO 5 52.05 KAB. DOMPU

    14 35.14 KAB. PASURUAN 6 52.06 KAB. BIMA

    15 35.15 KAB. SIDOARJO 7 52.07 KAB. SUMBAWA BARAT

    16 35.16 KAB. MOJOKERTO 8 52.71 KOTA MATARAM

    17 35.17 KAB. JOMBANG 9 52.72 KOTA BIMA

    18 35.18 KAB. NGANJUK

    19 35.19 KAB. MADIUN

    20 35.20 KAB. MAGETAN

  • No Kode Nama Provinsi/Kabupaten/Kota No Kode Nama Provinsi/Kabupaten/Kota

    XIX. 53 NUSA TENGGARA TIMIUR XXII. 63 KALIMANTAN SELATAN

    1 53.01 KAB. KUPANG 1 63.01 KAB. TANAH LAUT

    2 53.02 KAB. TIMOR TENGAH SELATAN 2 63.02 KAB. KOTA BARU

    3 53.03 KAB. TIMOR TENGAH UTARA 3 63.03 KAB. BANJAR

    4 53.04 KAB. BELU 4 63.04 KAB. BARITO KUALA

    5 53.05 KAB. ALOR 5 63.05 KAB. TAPIN

    6 53.06 KAB. FLORES TIMUR 6 63.06 KAB. HULU SUNGAI SELATAN

    7 53.07 KAB. SIKKA 7 63.07 KAB. HULU SUNGAI TENGAH

    8 53.08 KAB. ENDE 8 63.08 KAB. HULU SUNGAI UTARA

    9 53.09 KAB. NGADA 9 63.09 KAB. TABALONG

    10 53.10 KAB. MANGGARAI 10 63.10 KAB. TANAH BUMBU

    11 53.11 KAB. SUMBA TIMUR 11 63.11 KAB. BALANGAN

    12 53.12 KAB. SUMBA BARAT 12 63.71 KOTA BANJARMASIN

    13 53.13 KAB. LEMBATA 13 63.72 KOTA BANJARBAR

    14 53.14 KAB. ROTE NDAO

    15 53.15 KAB. MANGGARAI BARAT XXIII. 64 KALIMANTAN TIMUR

    16 53.16 KAB. NAGAKEO 1 64.01 KAB. PASIR

    17 53.17 KAB. SUMBA TENGAH 2 64.02 KAB. KUTAI KARTANEGARA

    18 53.18 KAB. SUMBA BARAT DAYA 3 64.03 KAB. BERAU

    19 53.19 KAB. MANGGARAI TIMUR 4 64.04 KAB. BULUNGAN

    20 53.71 KOTA KUPANG 5 64.05 KAB. NUNUKAN

    6 64.06 KAB. MALINAU

    XX. 61 KALIMANTAN BARAT 7 64.07 KAB. KUTAI BARAT

    1 61.01 KAB. SAMBAS 8 64.08 KAB. KUTAI TIMUR

    2 61.02 KAB. PONTIANAK 9 64.09 KAB. PENAJAM PASER UTARA

    3 61.03 KAB. SANGGAU 10 64.10 KAB. TANA TIDUNG

    4 61.04 KAB. KETAPANG 11 64.71 KOTA BALIKPAPAN

    5 61.05 KAB. SINTANG 12 64.72 KOTA SAMARINDA

    6 61.06 KAB. KAPUAS HULU 13 64.73 KOTA TARAKAN

    7 61.07 KAB. BENGKAYANG 14 64.74 KOTA BONTANG

    8 61.08 KAB. LANDAK

    9 61.09 KAB. SEKADAU XXIV. 71 SULAWESI UTARA

    10 61.10 KAB. MELAWI 1 71.01 KAB. BOLAANG MANGONDOW

    11 61.11 KAB. KAYONG UTARA 2 71.02 KAB. MINAHASA

    12 61.12 KAB. KUBU RAYA 3 71.03 KAB. KEPULAUAN SANGIHE

    13 61.71 KOTA PONTIANAK 4 71.04 KAB. KEPULAUAN TALAUD

    14 61.72 KOTA SINGKAWANG 5 71.05 KAB. MINAHASA SELATAN

    6 71.06 KAB. MINAHASA UTARA

    XXI. 62 KALILMANTAN TENGAH 7 71.07 KAB. MINAHASA TENGGARA

    1 62.01 KAB. KOTAWARINGIN BARAT 8 71.08 KAB. BOLMONG UTARA

    2 62.02 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR 9 71.09 KAB. KEP SITARO

    3 62.03 KAB. KAPUAS 10 71.71 KOTA MANADO

    4 62.04 KAB. BARITO SELATAN 11 71.72 KOTA BITUNG

    5 62.05 KAB. BARITO UTARA 12 71.73 KOTA TOMOHON

    6 62.06 KAB. KATINGAN 13 71.73 KOTA KOTAMOBAGU

    7 62.07 KAB. SERUYAN

    8 62.08 KAB. SUKAMARA XXV. 72 SULAWESI TENGAH

    9 62.09 KAB. LAMANDAU 1 72.01 KAB. BANGGAI

    10 62.10 KAB. GUNUNGMAS 2 72.02 KAB. POSO

    11 62.11 KAB. PULANGPISAU 3 72.03 KAB. DONGGALA

    12 62.12 KAB. MURUNG RAYA 4 72.04 KAB. TOLI-TOLI

    13 61.13 KAB. BARITO TIMUR 5 72.05 KAB. BUOL

    14 61.71 KOTA PALANGKARAYA 6 72.06 KAB. MOROWALI

  • No Kode Nama Provinsi/Kabupaten/Kota No Kode Nama Provinsi/Kabupaten/Kota

    7 72.08 KAB. BANGGAI KEPULAUAN XXIX. 76 SULAWESI BARAT

    8 72.09 KAB. PARIGI MOUTONG 1 76.01 KAB. MAMUJU UTARA

    9 72.10 KAB. TOJO UNA-UNA 2 76.02 KAB. MAMUJU

    10 72.71 KOTA PALU 3 76.03 KAB. MAMASA

    4 76.04 KAB. POLEWALI MANDAR

    XXVI. 73 SULAWESI SELATAN 5 76.05 KAB. MAJENE

    1 73.01 KAB. SELAYAR

    2 73.02 KAB. BULUKUMBA XXX. 81 MALUKU

    3 73.03 KAB. BANTAENG 1 81.01 KAB. MALUKU TENGAH

    4 73.04 KAB. JENEPONTO 2 81.02 KAB. MALUKU TENGGARA

    5 73.05 KAB. TAKALAR 3 81.03 KAB. MALUKU TENGGARA BARAT

    6 73.06 KAB. GOWA 4 81.04 KAB. BURU

    7 73.07 KAB. SINJAI 5 81.05 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR

    8 73.08 KAB. BONE 6 81.06 KAB. SERAM BAGIAN BARAT

    9 73.09 KAB. MAROS 7 81.07 KAB. KEPULAUAN ARU

    10 73.10 KAB. PANGKAJENE KEP. 8 81.71 KOTA AMBON

    11 73.11 KAB. BARRU 9 81.72 KOTA TUAL

    12 73.12 KAB. SOPPENG

    13 73.13 KAB. WAJO XXXI. 82 MALUKU UTARA

    14 73.14 KAB. SIDENRENG RAPANG 1 82.01 KAB. HALMAHERA BARAT

    15 73.15 KAB. PINRANG 2 82.02 KAB. HALMAHERA TENGAH

    16 73.16 KAB. ENREKANG 3 82.03 KAB. HALMAHERA UTARA

    17 73.17 KAB. LUWU 4 82.04 KAB. HALMAHERA SELATAN

    18 73.18 KAB. TANA TORAJA 5 82.05 KAB. KEPULAUAN SULA

    19 73.22 KAB. LUWU UTARA 6 82.06 KAB. HALMAHERA TIMUR

    20 73.24 KAB. LUWU TIMUR 7 82.71 KOTA TERNATE

    21 73.71 KOTA MAKASSAR 8 82.72 KOTA TIDORE KEPULAUAN

    22 73.72 KOTA PARE-PARE

    23 73.73 KOTA PALOPO XXXII. 91 PAPUA

    1 91.01 KAB. MERAUKE

    XXVII. 74 SULAWESI TENGGARA 2 91.02 KAB. JAYAWIJAYA

    1 74.01 KAB. KOLAKA 3 91.03 KAB. JAYAPURA

    2 74.02 KAB. KONAWE 4 91.04 KAB. NABIRE

    3 74.03 KAB. MUNA 5 91.05 KAB. YAPPEN WAROPEN

    4 74.04 KAB. BUTON 6 91.06 KAB. BIAK NUMFOR

    5 74.05 KAB. KONAWE SELATAN 7 91.07 KAB. PUNCAK JAYA

    6 74.06 KAB. BOMBANA 8 91.08 KAB. PANIAI

    7 74.07 KAB. WAKATOBI 9 91.09 KAB. MIMIKA

    8 74.08 KAB. KOLAKA UTARA 10 91.10 KAB. SARMI

    9 74.09 KAB. KONAWE UTARA 11 91.11 KAB. KEEROM

    10 74.10 KAB. BUTON UTARA 12 91.12 KAB. PEGUNUNGAN BINTANG

    11 74.71 KOTA KENDARI 13 91.13 KAB. YAHUKIMO

    12 74.72 KOTA BAU-BAU 14 91.14 KAB. TOLIKARA

    15 91.15 KAB. WAROPEN

    XXVIII. 75 GORONTALO 16 91.16 KAB. BOVEN DIGOEL

    1 75.01 KAB. GORONTALO 17 91.17 KAB. MAPPI

    2 75.02 KAB. BOALEMO 18 91.18 KAB. ASMAT

    3 75.03 KAB. BONE BOLANGO 19 91.19 KAB. SUPIORI

    4 75.04 KAB. POHUWATO 20 91.20 KAB. MAMBERAMO RAYA

    5 75.05 KAB. GORONTALO UTARA 21 91.71 KOTA JAYAPURA

    6 75.71 KOTA GORONTALO

  • No Kode Nama Provinsi/Kabupaten/Kota

    XXXIII. 92 PAPUA BARAT

    1 92.01 KAB. SORONG

    2 92.02 KAB. MANOKWARI

    3 92.03 KAB. FAK FAK

    4 92.04 KAB. SORONG SELATAN

    5 92.05 KAB. RAJA AMPAT

    6 92.06 KAB. TELUK BINTUNI

    7 92.07 KAB. TELUK WONDAMA

    8 92.08 KAB. KAIMANA

    9 92.71 KOTA SORONG

  • Lampiran 9.

    KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

    NOMOR : 511/Kpts/PD.310/9/2006

    TANGGAL : 12 September 2006

    DAFTAR KOMODITI TANAMAN BINAAN

    DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

    No. Nama Indonesia Nama Latin

    I. Komoditas Buah-buahan

    1 Alpukat (Persea americana mill)

    2 Anggur (Vitis vinifera L)

    3 Apel (Malus sylvestris Mill)

    4 Belimbing (Averrhoa carambola L)

    5 Biwa (Eriobotrya japonica Lind)

    6 Blewah (Cucumis sp)

    7 Bidara (Zyzyphus jujuba)

    8 Buah Naga (Hylocerous undatus SP)

    9 Buah Negeri (Diospyiros discolor Wild)

    10 Buah Nona (Annona reticulate L)

    11 Buni (Antidesma bunius)

    12 Cempedak (Artocarpuschampeden spring)

    13 Ceremai (Phyllantus acidus (L) Skeels)

    14 Delima (Punica granatum L)

    15 Duku (Lancium domesticum Corr)

    16 Durian (Durio zibethinus Murr)

    17 Gandaria (Bouea macrophyla Griff)

    18 Gowok (Eugenia polycephala Mig)

    19 Jambu Air (Syzygium aqueum Merr)

    20 Jambu Biji (Psidium guavana L)

    21 Jambu Bol (Syzygium Malaccensis L)

    22 Jeruk (Citrus sp.)

    23 Jeruk Besar (Citrus grandis (L) Osbeck)

    24 Juwet (Eugenia cumini merr)

    25 Kapulasan (Nephelium mutabile BL)

    26 Kawista (Feronia limonia (L)

    27 Kebembem (Mangifera odorata griff)

    28 Kecapi (Sandoricum koetjape Merr)

    29 Kedondong (Spondias pinnata)

    30 Kemang (Mangifera caesia jack)

    31 Kesemek (Diospyros kaki L F)

    32 Kurma (Phoenix dactylifera Friff)

    33 Lechi (Litchi chinensis Sonn)

    34 Lengkeng (Nephelium longana L)

    35 Lobi-lobi (Flacourita inermis Roxb)

    36 Mangga (Mangiffera sp)

    37 Manggis (Garcinia Mangostana L)

    38 Markisa (Passiflora edulis)

    39 Melon (Cucumis sp)

    40 Menteng (Baccaurea racemosa muel arg)

    41 Mundu (Garcinia dulcis (Roxb) kurz)

    42 Nam-nam (Cynometra cauliflora)

    43 Nangka (Artocarpus integra Merr)

  • No. Nama Indonesia Nama Latin

    44 Nenas (Ananas commosus (L) Merr)

    45 Pepaya (Carica papaya L)

    45 Pisang (Musa parasidiaca)

    47 Rambai/Menteng (Baccaurea sp)

    48 Rambutan (Nephelium lappacceum L)

    49 Rukem (Flacourita rukam zoll & Mor)

    50 Salak (Salaca edulis Reinw)

    51 Sawo (Acharas zapota L)

    52 Semangka (Citrullus vulgaris Schrad)

    53 Sirsak (Annona muricata L)

    54 Stroberi (Fragaria sp)

    55 Sukun (Artocarpus altiliss fosberg)

    56 Terong Brastagi (Czphomandra betaceae)

    57 Mentimun Suri (Cucumis sativus L)

    58 Matoa (Pometia pinnata)

    59 Kepel (Stelechocarpus sp)

    60 Duwet (Syzygium cumini)

    II Komoditas Sayuran

    1 Andewi (Chicorium endiva)

    2 Asparagus (Asparagus officinalis)

    3 B l i g o (Benincasa hispida)

    4 Bawsang Bakung (Allium ampeloprasum Var. parrum)

    5 Bawang Bombay (Allium cepa)

    6 Bawang Daun (Allium fistulosum)

    7 Bawang Kucai (Allium schoenoprasum)

    8 Bawang Merah (Allium Cepa var. ascolonicum)

    9 Bawang Prei (Allium porrum)

    10 Bawang Putih (Allium sativum L)

    11 Bayam (Amaranthus sp)

    12 Bit (Beta vulgaris)

    13 Blimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi)

    14 Brokoli (Brassica oleraceae cv italica)

    15 Bustru (Luffa cylindrica)

    16 Cabai Merah (Capsium annum)

    17 Cabai Rawit (Capsium frutescens)

    18 Gandaria (Bovea macrophylia)

    19 Genjer (Limnocharis flava Buch)

    20 Gobo (Arcticum lappa. L)

    21 Jagung Baby (Zea mays sp)

    22 Jagung Manis (Zea mays var rugosa)

    23 Jamur (Volvariela sp)

    24 Jamur kuping (Agaricus bisporus)

    25 Jamur Merang (Auricularia auricula)

    26 Jamur Shitake (Lentinus edodes)

    27 Jamur Tiram (Picorotus citirnapileatus)

    28 Jengkol (Pithecolobium jiringan)

    29 Kacang Aci (Vigna umbrella)

    30 Kailan (Brassica oleraceae var acephala)

    31 Kangkung (Ipomea aquatica)

    32 Katuk (Saoropus androgines)

    33 Kecipir (Phospocarpus tetragonolobus)

    34 Kenikir (Cosmos caudatus)

    35 Kentang (Solanum tuberosum)

    36 Kluwih (Artocarpus incisa L.f.)

  • No. Nama Indonesia Nama Latin

    37 Koro Benguk (Monochoria vaginalis)

    38 Koro Karatok (Phaseolus lunatus L)

    39 Koro Pedang/ Kara (Canavalia ensiformis)

    40 Kubis (Brassica sp)

    41 Kubis Bunga (Brassica o.v botrytis)

    42 Kubia Tunas (Brassica o.v gemmifera)

    43 Labu Putih (Benincasa hispida)

    44 Labu Putih/ Air (Lagenaria vulgaris)

    45 Labu Siem (Sechium edule)

    46 Lobak (Raphanus sativus L)

    47 Melinjo (Gnetum gnemon L)

    48 Mentimun (Cucumis sativus)

    49 Okra (Abelmoschus esculentus)

    50 Oyong/ Gambas (Luffa acutangula)

    51 Pak Choi (Brassica rapa)

    52 Paprika (Capsicum annum CV grossum)

    53 Pare Belut (Trichosan thes anguina Linn)

    54 Paria (Mamordica charantia)

    55 Parsley (Petroselimum hortenses)

    56 Petai (Parkia speciosa)

    57 Petsai/ sawi putih (Brassica peckinensis)

    58 Poh-pohan (Pilea melastomoides)

    59 Ranti (Solanum nigrum L)

    60 Rebung (Dendrocalamus aspers)

    61 Sawi (Brassica yuncea)

    62 Seledri (Apium graveolens)

    63 Semanggi (Marsilea crenata Pres L)

    64 Sintrong (Erechitetes valerianifolia)

    65 Slada (Lactuca sativa)

    66 Slada Air (Rorippa nasturtium)

    67 Spinach (Spinaceae oleraceae)

    68 Takokak (Solanum torvum Sw)

    69 Terong (Solanum melongena)

    70 Tespong (Abroma augusta)

    71 Tomat (Lycopersicum esculentum)

    72 Waluh (Curcubita sp)

    73 Wortel (Daucus carrota L)

    74 Zucchini Blossom (Cucurbita maxima)

    III. Komoditas Biofarmaka

    1 Akar kucing (Toddalia asiatica LAMK)

    2 Artemisia (Artemisia papuana)

    3 Bakung (Crinum aciaticum)

    4 Bangle (Zingiber pupurcum Rxb)

    5 Bawang Sabrang (Ekuhterune americana)

    6 Beluntas (Pluchea indica)

    7 Bidara Laut (Strychonos lingustrira)

    8 Brotowali (Tinospora crispa)

    9 Buah Merah (Pandanus conoideus)

    10 Cincau (Cycllea barbata)

    11 Dlingo (Acerus salamus)

    12 Ganja (Canabis sativa)

    13 Jahe (Zingiber officinale)

    14 Jamur Ling Zhi (Ganoderma lucidum)

    15 Jati Belanda (Guazuma ulmifolia)

  • No. Nama Indonesia Nama Latin

    16 Jawer Kotok (Calewus scutellaroiges)

    17 Jeruk Klingkit (Triphasia trifolia)

    18 Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia)

    19 Johar (Cassia siamea)

    20 Jojoba (Simmondsia chinensis)

    21 Kapulaga (Ammomum cardamomum)

    22 Kecubung (Datura metel)

    23 Kemangi (Ocimun sanchum I)

    24 Kemrunggi (Caesalpinia crista Linn)

    25 Kencur (Kaempferia galanga)

    26 Kepet (Guania javanica)

    27 Kunyit (Curcuma domestica)

    28 Kuwalot (Brucea sumatrana Rox)

    29 Lavender (Lavandula spp)

    30 Lempuyang pahit (Zingiber amorican)

    31 Lempuyang Wangi (Zingiber aromaticum)

    32 Lengkuas (Languas galanga)

    33 Lidah Buaya (Aloe vera)

    34 Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa)

    35 Mangkokan (Nothopanax scutelarius)

    36 Mengkudu (Morinda citrifolia L)

    37 Nenas Kerang (Rhoco discoloi)

    38 Pacar air (Impatiens spp)

    39 Paliasa (Kleinhovia hospita)

    40 Pasmau (Eupatorium inulifolium)

    41 Patah Tulang (Euphorbia terucelli)

    42 Pegagan (Centella asiatica)

    43 Pulepandak (Rauvolfia serpentine)

    44 Purwoceng (Pimpinella pruatjan)

    45 Salam (Eugenia polayantha)

    46 Sambiloto (Andrographis paniculata)

    47 Sanrego (Lunacia amara Blanco)

    48 Selasih (Ocimum basilicum L)

    49 Sembung (Sphaerantus indicus)

    50 Senggugu (Clerodendrum Serratum L)

    51 Sereh (Cybopogen nardus)

    52 Sirih (Piper Betle)

    53 Tapkliman (Elephantopus scaber)

    54 Tempuyung (Sonchus arvensis)

    55 Temu Giring (Curcuma heyneana)

    56 Temu Ireng (Curcuma aeroginosa)

    57 Temu Kunci (Boesenbergia pandurata)

    58 Temu Wiyang (Emilia sonchifolia)

    59 Temulawak (Curcuma xanthorrhiza)

    60 Temumangga (Curcuma mangga)

    61 Temuputih (Curcuma zedoria Berg)

    62 Tribulus (Tribulus terrestris)

    63 Tribulus (Tribulus cistoides)

    64 Ungu (Graphtophillum pictum)

    65 Wijaya Kusuma (Epiphyllum oxypetalum)

    66 Zodia (Evodia suaveolens)

    IV Komoditas Tanaman Hias

    1 Aeradachnis (Aeradachnis spp)

    2 Akalipa (Acalypha spp)

  • No. Nama Indonesia Nama Latin

    3 Agave (agave spp)

    4 Alamanda (Allamanda spp)

    5 Alpinia (Alpinia spp)

    6 Alstromeria (Alstomeria spp)

    7 Anggrek (Orchidaceae spp)

    8 Anyelir (Dianthus spp)

    9 Aglaoenema (Aglaoenema spp)

    10 Aranda (Aranda spp)

    11 Amaranthus (Amaranthus spp)

    12 Ascocenda (Ascocenda)

    13 Bahgia (Dieffenbachia spp)

    14 Bambu Hias (Chamaedorea spp)

    15 Bambu Kuning (Phylostachys aurea)

    16 Beringin (Ficus spp)

    17 Bunga Bakung (Amaryllis spp)

    18 Bunga Bakor (Hydrangea macrophylla)

    19 Bunga Kertas (Bougenvillea spp)

    20 Bunga Matahari (Helianthus annuus)

    21 Bunga Pisang (Musa uranoscopus)

    22 Bunga Pukul Empat (Mirabilis Jalapa)

    23 Bunga Tasbeh (Canna indicia)

    24 Calistemon (Callistemon spp)

    25 Catleya (Cattleya spp)

    26 Celosia (Celosia spp)

    27 Cemara Irian (Cupressus spp)

    28 Cemara Laut (Cassuarina spp)

    29 Cemara Susun (Araucaria spp)

    30 Ciplukan (Passiflora foetida)

    31 Crosandra (Crosandra spp)

    32 Cactus (Cactaceae)

    33 Cyperus (Cyperus spp)

    34 Cocor Bebek (Kalanchoe pinnata)

    35 Cordylene (Cordylena spp)

    36 Daun Beludru (Espiscia spp)

    37 Dendron (Phylodendron spp)

    38 Drasena (Dracaena spp)

    39 Fitonia (Fittonia spp)

    40 Gipsophila (Gypsophilla spp)

    41 Gladiol (Galdiolus hybrida)

    42 Hoya (Hoya spp)

    43 Hebras (Gerbera spp)

    44 Ivy (Hedera helix)

    45 Janggut Musa (Cissus discolor)

    46 Jawer Kotok (Coleus scutellarioides)

    47 Kalla Lili (Zanthedeschicia)

    48 Kamboja Jepang (Adenium spp)

    49 Kastuba (Euphorbia spp)

    50 Kecombrang (Zingiber oficinale)

    51 Kedondong Laut (Nthopanax fruticosum)

    52 Kembang Kenap (Cophrena globosa)

    53 Kembang Nona Makan Sirih (Clerodendron)

    54 Kembang Sepatu (Hibiscus rosasinensis)

    55 Kembang Sungsang (Gloriosa superba, L)

    56 Kembang Telang (Clitoria ternatea)

    57 Kenikir (Cosmos spp)

  • No. Nama Indonesia Nama Latin

    58 Kolojengking (Aranthera spp)

    59 Kuping Gajah (Anthurium spp)

    60 Lantana (Lantana spp)

    61 Lilin Emas (Pachistachys lutea)

    62 Mawar (Rosa spp)

    63 Melati (Jasminum sambac)

    64 Melati Gambir Hutan (Jaminum pubescent)

    65 Melati Kosta (Jasminum nitidium)

    66 Mirten (Malphigia spp)

    67 Mokara (Mokara spp)

    68 Monstra (Monstera spp)

    69 Nanas-Nanasan (Bromeliaceae)

    70 Oxalys (Oxalys spp)

    71 Pacar Air (Impatiens spp)

    72 Pacing (Costus spp)

    73 Pakis Haji (Cycas revoluta)

    74 Paku-Pakuan (Nephrolepis spp)

    75 Palm Jepang (Ptychosperma macarthurii)

    76 Palm Kuning (Crysladocorpus lutescen)

    77 Palm Merah (Crytostachys lakka)

    78 Palm Waregu (Rhapis exelsa)

    79 Pandanus (Pandanus spp)

    80 Pentas (Pentas lanceolata)

    81 Peperonia (Peperonia spp)

    82 Petrea (Petra spp)

    83 Pinus (Pinus merkusi)

    84 Pisang-pisangan (Sterilizia spp)

    85 Pisang-pisangan (Heliconia spp)

    86 Pisang Hias (Ravenala madagascarriensis)

    87 Pohon Dolar (Eucalypus gunnii)

    88 Ponix (Phoenix roebellinii)

    89 Pteris (Pteris spp)

    90 Pakis-pakisan (Polypodiaceae)

    91 Pedang-pedangan (sansevieria spp)

    92 Pule pandak (Plumbago indicia)

    93 Polyscias (Polyscias spp)

    94 Rose Bombay (Portulaeae grandiflora)

    95 Rumput Embun (Polytrias ammaura Hack)

    96 Rumbut Golf (Poa pratensis)

    97 Rumput Grening (Panicum dactylon)

    98 Rumput Jarum (Andropogon aciculatus Retz)

    99 Rumput Manila (Zoysia matrella merr)

    100 Rumput Paitan (Axonopus compressus)

    101 Rumput Peking (Agrostis canina)

    102 Scindapsus (Scindapsus spp)

    103 Sirih-sirihan (Syngonium spp)

    104 Sedap Malam (Polyanthes tuberosa)

    105 Seruni (Chrysanthemum spp)

    106 Soka (Ixora spp)

    107 Solidago (Solidago spp)

    108 Spathipyllum (Spathipyllum spp)

    109 Stefanut (Stephanotis spp)

    110 Suplir (Adianthum spp)

    111 Tembelekan (Tagetes spp)

    112 Teratai (Nymphaea lotus)

  • No. Nama Indonesia Nama Latin

    113 Tala-Talasan (Alocasia spp)

    114 Typa (Typa spp)

    115 Vanda (Vanda spp)

    116 Verbena (Verbena tenera)

    117 Yacobinia (Jacobinia spp)