5. Uang . . .

No.14/ 29 /DPU Jakarta, 16 Oktober 2012

SURAT EDARAN

Perihal : Tata Cara Penitipan Sementara Surat yang Berharga

dan Barang Berharga pada Bank Indonesia

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia

Nomor 14/ 13 /PBI/2012 tentang Penitipan Sementara Surat yang

Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5350), perlu mengatur Surat Edaran

Bank Indonesia mengenai tata cara penitipan sementara surat yang

berharga dan barang berharga pada Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Titipan adalah barang milik pihak lain yang dititipkan

sementara dan ditatausahakan pada Bank Indonesia.

2. Penitip adalah pihak tertentu yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia yang dapat melakukan penitipan sementara pada

Bank Indonesia.

3. Surat yang Berharga adalah dokumen yang mempunyai nilai

bagi Penitip yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang

dan/atau pasar modal.

4. Sekuritas adalah surat berharga dalam bentuk fisik (warkat)

yang mempunyai nilai uang baik yang diperdagangkan

maupun yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang dan

pasar modal.

2

4. Titipan . . .

5. Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran,

warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang

dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau

digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

6. Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran,

warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang

dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak

digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan

kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.

7. Bukti Titipan Sementara yang selanjutnya disingkat BTS

adalah bukti penerimaan Titipan pada Bank Indonesia.

8. Bukti Titipan Sementara Pengganti yang selanjutnya disingkat

BTS Pengganti adalah bukti untuk menggantikan BTS yang

hilang atau rusak.

9. Bukti Penyerahan Titipan yang selanjutnya disingkat BPT

adalah bukti penyerahan Titipan oleh Bank Indonesia.

II. PRINSIP UMUM

1. Bank Indonesia dapat menerima Titipan dari Penitip yang

merupakan Titipan tertutup.

2. Titipan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:

a. Surat Yang Berharga, antara lain sertifikat tanah dan

dokumen perjanjian;

b. Sekuritas, antara lain saham dan obligasi; dan

c. barang berharga, antara lain uang baik dalam Rupiah

maupun valuta asing, logam mulia, platina dan batu

mulia.

3. Bank Indonesia dapat menerima Titipan dari Penitip berupa

Uang Rupiah Palsu dan Uang Rupiah Tiruan.

3

b. permohonan . . .

4. Titipan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3

harus memiliki kriteria sebagai berikut:

a. dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan; dan/atau

b. dalam rangka penyitaan oleh penyidik dan/atau

penetapan sita oleh pengadilan tingkat pertama dalam

perkara pidana, perdata atau tata usaha negara dalam

rangka penanganan kasus yang berdampak luas.

5. Titipan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3

bukan merupakan Titipan yang dianggap berbahaya atau

dilarang oleh Pemerintah atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

6. Penitip sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3

terdiri atas:

a. kementerian negara/lembaga pemerintah non

kementerian negara/lembaga negara;

b. pengadilan tingkat pertama atau lembaga yang

mempunyai kewenangan penyidikan berdasarkan Undang-

Undang;

c. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

d. pihak internal Bank Indonesia.

7. Penitipan di Bank Indonesia memiliki jangka waktu paling

lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penitipan, dan dapat

diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

jatuh waktu penitipan untuk setiap perpanjangan.

8. Bank Indonesia tidak mengenakan biaya atas Titipan yang

ditatausahakan pada Bank Indonesia.

9. Bank Indonesia mengkategorikan Titipan menjadi Titipan

kedaluwarsa apabila:

a. Titipan telah jatuh waktu dan tidak diambil oleh Penitip;

4

3. Surat . . .

b. permohonan perpanjangan secara tertulis dari Penitip

diterima setelah lewat jatuh waktu Titipan; atau

c. Bank Indonesia telah memutuskan hubungan penitipan,

dan tidak diambil oleh Penitip.

10. Penitip harus mengambil Titipan yang telah jatuh waktu atau

Titipan kedaluwarsa di Bank Indonesia.

11. Bank Indonesia dibebaskan dari tanggung jawab apabila

terjadi kehilangan, kerusakan, penyusutan, kedaluwarsa

dan/atau hal-hal lain yang mungkin timbul atas Titipan yang

mengakibatkan berkurangnya nilai, kualitas dan/atau fisik

Titipan.

III. PENERIMAAN TITIPAN

Tata cara penerimaan Titipan diatur sebagai berikut:

1. Calon Penitip yang bermaksud melakukan penitipan barang

sebagaimana dimaksud dalam butir II.1 dan butir II.2 pada

Bank Indonesia, terlebih dahulu menyampaikan surat

permohonan yang ditandatangani oleh pemimpin instansi

Penitip kepada:

a. Departemen Pengedaran Uang, Bank Indonesia, JI. M.H.

Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi calon Penitip yang

berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

b. Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia

(KPw DN), bagi calon Penitip yang berdomisili di wilayah

kerja KPw DN setempat.

2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1

disampaikan kepada Departemen Pengedaran Uang atau

KPw DN sesuai dengan pembagian wilayah kerja sebagaimana

pada Lampiran-I yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

5

dengan . . .

3. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1

memuat:

a. jenis, dimensi dan volume barang yang akan dititipkan;

b. jangka waktu penitipan; dan

c. pernyataan bahwa barang yang akan dititipkan bukan

merupakan barang yang berbahaya atau dilarang oleh

Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku sebagaimana dimaksud dalam butir II.5.

4. Bank Indonesia memastikan kesesuaian jenis barang yang

akan dititipkan dalam surat permohonan sebagaimana

dimaksud pada angka 3 dengan persyaratan dan kriteria

penitipan.

5. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada calon

Penitip perihal persetujuan awal atau penolakan permohonan

penitipan di Bank Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari

kerja sejak surat permohonan diterima oleh Bank Indonesia.

6. Dalam hal permohonan disetujui, pemimpin instansi dari

calon Penitip harus datang ke kantor Bank Indonesia dengan

membawa dan menyerahkan asli surat persetujuan Bank

Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 5, fotokopi

identitas pemimpin instansi tersebut dan barang yang akan

dititipkan, untuk melakukan penitipan di Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan pemimpin instansi dari calon Penitip,

misalnya Kepala Kejaksaan Negeri untuk Kejaksaan Negeri,

Direktur Jenderal untuk Direktorat Jenderal, Direktur untuk

Direktorat, Kepala Kantor Wilayah untuk Kantor Wilayah,

Kepala Kepolisian Resor untuk Kepolisian Resor.

7. Dalam hal pemimpin instansi dari calon Penitip tidak dapat

datang ke kantor Bank Indonesia maka yang bersangkutan

menugaskan pejabat/pegawai instansi calon Penitip disertai

6

d. menandatangani . . .

dengan surat kuasa khusus, untuk melakukan penitipan di

Bank Indonesia yang ditandatangani oleh pemimpin dari

instansi yang bersangkutan.

8. Pejabat/pegawai instansi calon Penitip sebagaimana

dimaksud pada angka 7, membawa dan menyerahkan:

a. asli surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana

dimaksud pada angka 5;

b. asli surat kuasa khusus; dan

c. fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa yang

masih berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus

sebagaimana dimaksud pada huruf b.

9. Calon Penitip memperlihatkan barang yang akan dititipkan

kepada petugas Bank Indonesia, untuk mengetahui

kesesuaian jenis barang yang akan dititipkan dengan

informasi yang tercantum dalam surat permohonan

sebagaimana dimaksud pada angka 3.

10. Apabila barang yang diperlihatkan untuk dititipkan tidak

sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat

permohonan, Bank Indonesia menolak penitipan dengan

menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada calon

Penitip.

11. Apabila barang yang diperlihatkan untuk dititipkan telah

sesuai dengan surat permohonan maka Penitip dihadapan

petugas Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. melakukan pengemasan terhadap Titipan yang

ditempatkan dalam suatu wadah;

b. menyegel kemasan;

c. membubuhkan tanda tangan pada kemasan yang telah

disegel; dan

7

25 September 2012 . . .

d. menandatangani BTS sebagai bukti sah penitipan,

sebagaimana terlampir pada Lampiran-II yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank

Indonesia ini.

12. Dalam hal angka 11 telah dilakukan maka Bank Indonesia

melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. mengisi formulir BTS berdasarkan informasi dari Penitip;

b. menandatangani BTS sebagai bukti sah penerimaan

Titipan bersama-sama dengan Penitip; dan

c. menyerahkan lembar pertama BTS kepada Penitip.

IV. PENGAMBILAN TITIPAN

Tata cara pengambilan Titipan baik pada tanggal jatuh waktu

maupun sebelum tanggal jatuh waktu diatur sebagai berikut:

1. Penitip dapat mengambil Titipan pada tanggal jatuh waktu

atau sebelum tanggal jatuh waktu, dengan menyampaikan

permohonan secara tertulis sebelumnya kepada Bank

Indonesia yang menerbitkan BTS paling lambat diterima oleh

Bank Indonesia 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal

pengambilan Titipan. Penyampaian surat permohonan

pengambilan Titipan disertai fotokopi lembar pertama BTS.

Contoh:

a. pengambilan Titipan pada tanggal jatuh waktu

Jatuh waktu Titipan pada tanggal 28 September 2012

maka permohonan tertulis dari Penitip paling lambat

diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 10 September

2012.

b. pengambilan Titipan sebelum tanggal jatuh waktu

Jatuh waktu Titipan pada tanggal 28 September 2012,

dan Penitip akan mengambil Titipan pada tanggal

8

menugaskan . . .

25 September 2012 maka permohonan tertulis dari

Penitip paling lambat diterima oleh Bank Indonesia pada

tanggal 5 September 2012.

2. Dalam hal Penitip menyampaikan permohonan pengambilan

Titipan kurang dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada

angka 1 maka Bank Indonesia menyerahkan Titipan paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya

surat permohonan oleh Bank Indonesia.

Contoh:

a. pengambilan Titipan pada tanggal jatuh waktu

Jatuh waktu Titipan pada tanggal 28 September 2012,

tetapi permohonan tertulis dari Penitip baru diterima oleh

Bank Indonesia pada tanggal 14 September 2012 maka

Bank Indonesia menyerahkan Titipan kepada Penitip

paling lambat pada tanggal 4 Oktober 2012.

b. pengambilan Titipan sebelum tanggal jatuh waktu

Jatuh waktu Titipan pada tanggal 28 September 2012,

dan Penitip akan mengambil Titipan pada tanggal

25 September 2012, tetapi permohonan tertulis dari

Penitip baru diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal

10 September 2012 maka Bank Indonesia menyerahkan

Titipan kepada Penitip paling lambat pada tanggal

28 September 2012.

3. Untuk melakukan pengambilan Titipan di Bank Indonesia,

pemimpin instansi dari Penitip harus datang ke kantor Bank

Indonesia dengan membawa dan menyerahkan asli lembar

pertama BTS sebagaimana dimaksud pada dalam butir III.12.c

dan fotokopi identitas pemimpin instansi tersebut.

4. Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip tidak dapat datang

ke kantor Bank Indonesia maka yang bersangkutan

9

maka . . .

menugaskan pejabat/pegawai instansi Penitip disertai dengan

surat kuasa khusus, untuk melakukan pengambilan Titipan

di Bank Indonesia yang ditandatangani oleh pemimpin dari

instansi yang bersangkutan.

5. Pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberi kuasa tersebut

membawa dan menyerahkan:

a. asli surat kuasa khusus;

b. asli lembar pertama BTS; dan

c. fotokopi identitas diri pemberi dan penerima kuasa yang

masih berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

6. Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip yang datang untuk

melakukan pengambilan Titipan di Bank Indonesia, Bank

Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap keaslian lembar

pertama BTS untuk dicocokkan dengan lembar kedua BTS

yang ditatausahakan di Bank Indonesia, dan pemeriksaan

terhadap identitas pemimpin instansi tersebut.

7. Dalam hal pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberi kuasa

yang datang untuk melakukan pengambilan Titipan di Bank

Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap:

a. keabsahan surat kuasa khusus;

b. keaslian lembar pertama BTS untuk dicocokkan dengan

lembar kedua BTS yang ditatausahakan di Bank

Indonesia; dan

c. identitas pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku

yang tercantum dalam surat kuasa khusus sebagaimana

dimaksud pada butir 5.a.

8. Dalam hal hasil pemeriksaan atas dokumen sebagaimana

dimaksud pada angka 6 atau angka 7, telah sesuai

10

lampirannya . . .

maka Bank Indonesia menyerahkan kemasan yang berisi

Titipan dalam kondisi masih tersegel kepada Penitip.

9. Bank Indonesia menerbitkan BPT sebagaimana pada

Lampiran-III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Surat Edaran Bank Indonesia ini, dan ditandatangani

oleh Penitip dan Bank Indonesia.

10. Lembar pertama BPT sebagaimana dimaksud pada angka 9,

ditatausahakan oleh Bank Indonesia sebagai bukti sah bahwa

Titipan telah diserahkan kepada Penitip.

11. Lembar kedua BPT sebagaimana dimaksud pada angka 9,

diserahkan oleh Bank Indonesia kepada Penitip sebagai bukti

sah pengambilan Titipan.

12. Penitip harus mengambil seluruh Titipan secara sekaligus dari

Bank Indonesia, sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam

BTS.

V. PENGGANTIAN BUKTI TITIPAN SEMENTARA

Tata cara penggantian BTS yang hilang atau rusak diatur sebagai

berikut:

1. Penggantian BTS yang hilang

a. Pemimpin dari instansi Penitip menyampaikan surat

permohonan penggantian BTS yang hilang kepada kantor

Bank Indonesia yang menerbitkan BTS dengan

melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan BTS

yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia setempat yang mencantumkan antara lain

informasi jenis barang yang dititipkan di Bank Indonesia.

b. Bank Indonesia melakukan verifikasi terhadap dokumen

sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan cara

melakukan pencocokan surat permohonan beserta

11

Indonesia . . .

lampirannya dengan lembar kedua BTS yang

ditatausahakan di Bank Indonesia.

c. Dalam hal hasil verifikasi dokumen sebagaimana

dimaksud pada huruf b telah sesuai maka Bank Indonesia

menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan

penggantian BTS yang hilang kepada Penitip paling lambat

14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat

permohonan penggantian BTS yang hilang sebagaimana

dimaksud pada huruf a oleh Bank Indonesia.

d. Dalam hal hasil verifikasi dokumen sebagaimana

dimaksud pada huruf b tidak sesuai maka Bank Indonesia

menyampaikan surat pemberitahuan penolakan

penggantian BTS yang hilang dan informasi permintaan

kepada Penitip untuk melengkapi dokumen, paling lambat

14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat

permohonan penggantian BTS yang hilang sebagaimana

dimaksud pada huruf a oleh Bank Indonesia.

e. Sesuai surat pemberitahuan persetujuan penggantian BTS

yang hilang sebagaimana dimaksud pada huruf c,

pemimpin dari instansi Penitip harus datang ke kantor

Bank Indonesia yang menerbitkan BTS dengan membawa

asli surat keterangan kehilangan BTS yang diterbitkan

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan

fotokopi identitas pemimpin instansi tersebut.

f. Dalam hal pemimpin dari instansi Penitip tidak dapat

datang ke kantor Bank Indonesia maka yang

bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai dari instansi

Penitip disertai dengan surat kuasa khusus, untuk

mengurus penggantian BTS yang hilang di kantor Bank

12

k. BTS . . .

Indonesia yang ditandatangani oleh pemimpin dari

instansi yang bersangkutan.

g. Pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberikan kuasa

tersebut membawa dan menyerahkan:

1) asli surat keterangan kehilangan BTS yang diterbitkan

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;

2) asli surat kuasa khusus; dan

3) fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa yang

masih berlaku yang tercantum dalam surat kuasa

khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2).

h. Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip yang datang

untuk mengurus penggantian BTS yang hilang di Bank

Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan

terhadap surat keterangan kehilangan BTS yang

diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

setempat dan identitas pemimpin instansi tersebut.

i. Dalam hal pejabat/pegawai instansi Penitip yang

diberikan kuasa yang datang untuk mengurus

penggantian BTS yang hilang di Bank Indonesia, Bank

Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap:

1) surat keterangan kehilangan BTS yang diterbitkan

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;

2) keabsahan surat kuasa khusus; dan

3) identitas pemberi dan penerima kuasa yang masih

berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus

sebagaimana dimaksud pada angka 2).

j. Dalam hal hasil pemeriksaan atas dokumen sebagaimana

dimaksud pada huruf h atau huruf i, telah sesuai maka

Bank Indonesia menerbitkan BTS Pengganti.

13

lambat . . .

k. BTS Pengganti ditandatangani oleh Bank Indonesia dan

pemimpin dari instansi Penitip sebagaimana dimaksud

pada huruf h atau pejabat/pegawai dari instansi Penitip

sebagaimana dimaksud pada huruf i, di kantor Bank

Indonesia yang menerbitkan BTS Pengganti.

l. Bank Indonesia menyerahkan lembar pertama BTS

Pengganti kepada Penitip sebagaimana dimaksud pada

huruf k.

2. Penggantian BTS yang rusak

a. Pemimpin dari instansi Penitip menyampaikan surat

permohonan penggantian BTS yang rusak dengan

melampirkan fotokopi BTS yang rusak kepada Bank

Indonesia.

b. Dalam hal BTS yang rusak tidak lagi terlihat nomor dan

informasi dalam BTS yang rusak tersebut maka dalam

surat permohonan penggantian BTS yang rusak

sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampirkan surat

pernyataan dari pemimpin dari instansi Penitip bahwa

lembar pertama BTS yang rusak tersebut adalah milik

instansi yang bersangkutan dan penyebab kerusakan

lembar pertama BTS.

c. Bank Indonesia melakukan verifikasi terhadap dokumen

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b,

dengan cara melakukan pencocokan surat permohonan

beserta lampirannya dengan lembar kedua BTS yang

ditatausahakan di Bank Indonesia.

d. Dalam hal hasil verifikasi dokumen sebagaimana

dimaksud pada huruf c telah sesuai maka Bank Indonesia

menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan

penggantian BTS yang rusak kepada Penitip paling

14

3) fotokopi . . .

lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal

diterimanya surat permohonan penggantian BTS yang

rusak sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh Bank

Indonesia.

e. Dalam hal hasil verifikasi dokumen sebagaimana

dimaksud pada huruf c tidak sesuai maka Bank Indonesia

menyampaikan surat pemberitahuan penolakan

penggantian BTS yang rusak dan informasi permintaan

kepada Penitip untuk melengkapi dokumen, paling lambat

14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat

permohonan penggantian BTS yang rusak sebagaimana

dimaksud pada huruf a oleh Bank Indonesia.

f. Sesuai surat pemberitahuan persetujuan penggantian BTS

yang rusak sebagaimana dimaksud pada huruf d,

pemimpin dari instansi Penitip harus datang ke kantor

Bank Indonesia yang menerbitkan BTS dengan membawa

asli BTS yang rusak dan fotokopi identitas pemimpin

instansi tersebut.

g. Dalam hal pemimpin dari instansi Penitip tidak dapat

datang ke kantor Bank Indonesia maka yang

bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai dari instansi

Penitip disertai dengan surat kuasa khusus, untuk

mengurus penggantian BTS yang rusak di Bank Indonesia

yang ditandatangani oleh pemimpin dari instansi yang

bersangkutan.

h. Pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberikan kuasa

tersebut membawa dan menyerahkan:

1) asli BTS yang rusak;

2) asli surat kuasa khusus; dan

15

VI. PERPANJANGAN . . .

3) fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa yang

masih berlaku yang tercantum dalam surat kuasa

khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2).

i. Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip yang datang

untuk melakukan penggantian BTS yang rusak di Bank

Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan

terhadap BTS yang rusak dan identitas pemimpin instansi

tersebut.

j. Dalam hal pejabat/pegawai instansi Penitip yang

diberikan kuasa yang datang untuk mengurus

penggantian BTS yang rusak di Bank Indonesia, Bank

Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap:

1) keaslian BTS yang rusak;

2) keabsahan surat kuasa khusus; dan

3) fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa yang

masih berlaku yang tercantum dalam surat kuasa

khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2).

k. Dalam hal hasil pemeriksaan atas dokumen sebagaimana

dimaksud pada huruf i atau huruf j, telah sesuai maka

Bank Indonesia menerbitkan BTS Pengganti.

l. BTS Pengganti ditandatangani oleh Bank Indonesia dan

pemimpin dari instansi Penitip sebagaimana dimaksud

pada huruf i atau pejabat/pegawai dari instansi Penitip

sebagaimana dimaksud pada huruf j, di kantor Bank

Indonesia yang menerbitkan BTS Pengganti.

m. Bank Indonesia menyerahkan lembar pertama BTS

Pengganti kepada Penitip sebagaimana dimaksud pada

huruf l.

16

6. Pejabat . . .

VI. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TITIPAN

Tata cara perpanjangan jangka waktu Titipan diatur sebagai

berikut:

1. Pemimpin dari instansi Penitip menyampaikan surat

permohonan perpanjangan jangka waktu Titipan kepada Bank

Indonesia yang menerbitkan BTS dengan melampirkan

fotokopi lembar pertama BTS.

2. Surat permohonan perpanjangan jangka waktu Titipan

sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus sudah diterima

oleh Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

sebelum tanggal jatuh waktu Titipan.

3. Berdasarkan permohonan perpanjangan jangka waktu Titipan

sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Indonesia

memberitahukan secara tertulis perihal persetujuan atau

penolakan perpanjangan jangka waktu Titipan kepada Penitip

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya

surat permohonan perpanjangan beserta lampirannya.

4. Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu Titipan

disetujui, pemimpin dari instansi Penitip harus datang ke

kantor Bank Indonesia dengan membawa dan menyerahkan:

a. asli surat persetujuan perpanjangan dari Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud pada angka 3;

b. asli lembar pertama BTS; dan

c. fotokopi identitas pemimpin dari instansi tersebut.

5. Dalam hal pemimpin dari instansi Penitip tidak dapat datang

ke kantor Bank Indonesia maka yang bersangkutan

menugaskan pejabat/pegawai dari instansi Penitip disertai

dengan surat kuasa khusus, untuk mengurus perpanjangan

jangka waktu Titipan di Bank Indonesia yang ditandatangani

oleh pemimpin dari instansi yang bersangkutan.

17

d. identitas . . .

6. Pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberikan kuasa

tersebut membawa dan menyerahkan:

a. asli surat persetujuan perpanjangan dari Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud pada angka 3;

b. asli lembar pertama BTS;

c. asli surat kuasa khusus; dan

d. fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa yang

masih berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus

sebagaimana dimaksud pada huruf c.

7. Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip yang datang untuk

mengurus perpanjangan jangka waktu Titipan di Bank

Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap:

a. surat persetujuan perpanjangan dari Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud pada angka 3;

b. keaslian lembar pertama BTS yang dicocokkan dengan

lembar kedua BTS yang ditatausahakan di Bank

Indonesia; dan

c. identitas pemimpin dari instansi tersebut.

8. Dalam hal pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberikan

kuasa yang datang untuk mengurus perpanjangan jangka

waktu Titipan di Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan

pemeriksaan terhadap:

a. surat persetujuan perpanjangan dari Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud pada angka 3;

b. keaslian lembar pertama BTS yang dicocokkan dengan

lembar kedua BTS yang ditatausahakan di Bank

Indonesia;

c. keabsahan surat kuasa khusus; dan

18

b. perpanjangan . . .

d. identitas pemberi dan penerima kuasa yang masih

berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus

sebagaimana dimaksud pada huruf c.

9. Dalam hal hasil pemeriksaan atas dokumen sebagaimana

dimaksud pada angka 7 atau angka 8, telah sesuai maka

Bank Indonesia menerbitkan BTS Perpanjangan.

10. BTS Perpanjangan ditandatangani oleh Bank Indonesia dan

pemimpin dari instansi Penitip sebagaimana dimaksud pada

angka 7 atau pejabat/pegawai dari instansi Penitip

sebagaimana dimaksud pada angka 8 di kantor Bank

Indonesia yang menerbitkan BTS Perpanjangan.

11. Bank Indonesia menyerahkan lembar pertama BTS

Perpanjangan kepada Penitip sebagaimana dimaksud pada

angka 10.

VII. WAKTU PELAKSANAAN PENERIMAAN, PENYERAHAN TITIPAN,

PENGGANTIAN BUKTI TITIPAN SEMENTARA DAN

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TITIPAN

1. Waktu pelaksanaan:

a. penerimaan Titipan;

b. penyerahan Titipan;

c. penggantian BTS yang hilang atau rusak; atau

d. perpanjangan jangka waktu Titipan,

dilakukan pada hari kerja kecuali pada hari Jum’at, pada

pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 14.00

waktu setempat.

2. Dalam hal tanggal jatuh waktu Titipan bukan pada hari kerja

sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka waktu

pelaksanaan:

a. penyerahan Titipan; atau

19

huruf . . .

b. perpanjangan jangka waktu Titipan,

dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

VIII. PENYELESAIAN TITIPAN KEDALUWARSA

Tata cara penyelesaian Titipan kedaluwarsa diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal Titipan dikategorikan sebagai Titipan kedaluwarsa,

Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan secara tertulis

kepada Penitip mengenai penyelesaian Titipan kedaluwarsa

dan keharusan Penitip mengambil Titipan kedaluwarsa.

2. Penyampaian surat pemberitahuan kepada Penitip

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sebanyak

3 (tiga) kali, dengan rentang waktu 14 (empat belas) hari kerja

untuk masing-masing pemberitahuan.

3. Untuk surat pemberitahuan ketiga sebagaimana dimaksud

pada angka 2, Penitip diharuskan mengambil Titipan

kedaluwarsa paling lambat akhir bulan yang bersangkutan

sejak tanggal surat pemberitahuan ketiga.

Contoh:

a. surat pemberitahuan pertama keharusan mengambil

Titipan kedaluwarsa disampaikan pada tanggal

3 September 2012;

b. dalam hal Penitip tidak melakukan pengambilan Titipan

kedaluwarsa dalam rentang waktu dalam surat

pemberitahuan pertama sebagaimana dimaksud pada

huruf a maka disampaikan surat pemberitahuan kedua

keharusan mengambil Titipan kedaluwarsa pada tanggal

20 September 2012; atau

c. dalam hal Penitip tidak melakukan pengambilan Titipan

kedaluwarsa dalam rentang waktu dalam surat

pemberitahuan kedua sebagaimana dimaksud pada

20

Bank . . .

huruf b maka disampaikan surat pemberitahuan ketiga

keharusan mengambil Titipan kedaluwarsa pada tanggal

9 Oktober 2012. Penitip diharuskan mengambil Titipan

kedaluwarsa di Bank Indonesia paling lambat pada

tanggal 31 Oktober 2012.

4. Penitip yang akan mengambil Titipan kedaluwarsa

berdasarkan surat pemberitahuan pertama, surat

pemberitahuan kedua atau surat pemberitahuan ketiga dari

Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2,

menyampaikan surat permohonan pengambilan Titipan

kedaluwarsa kepada Bank Indonesia yang menerbitkan BTS

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengambilan

Titipan kedaluwarsa, dengan melampirkan:

a. fotokopi surat pemberitahuan dari Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan

b. fotokopi lembar pertama BTS.

Contoh:

Pengambilan Titipan kedaluwarsa pada tanggal 28 September

2012 maka surat permohonan dari Penitip paling lambat

diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 19 September

2012.

5. Dalam hal Penitip menyampaikan surat permohonan

pengambilan Titipan kedaluwarsa kurang dari batas waktu

sebagaimana dimaksud pada angka 4 maka Bank Indonesia

menyerahkan Titipan kedaluwarsa paling lambat 7 (tujuh)

hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permohonan

pengambilan.

Contoh:

Pengambilan Titipan kedaluwarsa pada tanggal 28 September

2012, tetapi surat permohonan dari Penitip baru diterima oleh

21

a. surat . . .

Bank Indonesia pada tanggal 21 September 2012 maka Bank

Indonesia akan menyerahkan Titipan kedaluwarsa paling

lambat pada tanggal 2 Oktober 2012.

6. Pemimpin dari instansi Penitip sesuai dengan surat

pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud

pada angka 2, harus datang ke kantor Bank Indonesia untuk

mengambil Titipan kedaluwarsa dengan membawa dan

menyerahkan:

a. asli surat pemberitahuan dari Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud pada angka 2;

b. asli lembar pertama BTS; dan

c. fotokopi identitas pemimpin dari instansi tersebut.

7. Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip tidak dapat datang

ke kantor Bank Indonesia maka yang bersangkutan

menugaskan pejabat/pegawai instansi Penitip disertai dengan

surat kuasa khusus, untuk melakukan pengambilan Titipan

kedaluwarsa di Bank Indonesia yang ditandatangani oleh

pemimpin dari instansi yang bersangkutan.

8. Pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberi kuasa tersebut

membawa dan menyerahkan:

a. asli surat pemberitahuan dari Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud pada angka 2;

b. asli lembar pertama BTS;

c. asli surat kuasa khusus; dan

d. fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa yang

masih berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus

sebagaimana dimaksud pada huruf c.

9. Dalam hal pemimpin instansi dari Penitip yang datang untuk

mengambil Titipan kedaluwarsa di Bank Indonesia, Bank

Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap:

22

13. Lembar . . .

a. surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana

dimaksud pada angka 2;

b. keaslian lembar pertama BTS untuk dicocokkan dengan

lembar kedua BTS yang ditatausahakan di Bank

Indonesia; dan

c. identitas pemimpin dari instansi tersebut.

10. Dalam hal pejabat/pegawai instansi Penitip yang diberikan

kuasa yang datang untuk mengambil Titipan kedaluwarsa di

Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan

terhadap:

a. surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana

dimaksud pada angka 2;

b. keaslian lembar pertama BTS untuk dicocokkan dengan

lembar kedua BTS yang ditatausahakan di Bank

Indonesia;

c. keabsahan surat kuasa khusus; dan

d. identitas pemberi dan penerima kuasa yang masih

berlaku yang tercantum dalam surat kuasa khusus

sebagaimana dimaksud pada huruf c.

11. Dalam hal hasil pemeriksaan atas dokumen sebagaimana

dimaksud pada angka 9 atau angka 10, telah sesuai maka

Bank Indonesia menyerahkan kemasan yang berisi Titipan

kedaluwarsa dalam kondisi masih tersegel kepada Penitip.

12. Bank Indonesia menerbitkan BPT dan ditandatangani oleh

Bank Indonesia dan pemimpin dari instansi Penitip

sebagaimana dimaksud pada angka 9 atau pejabat/pegawai

dari instansi Penitip sebagaimana dimaksud pada angka 10

di kantor Bank Indonesia yang menerbitkan BPT.

23

dan . . .

13. Lembar pertama BPT sebagaimana dimaksud pada angka 12,

ditatausahakan oleh Bank Indonesia sebagai bukti sah bahwa

Titipan kedaluwarsa telah diserahkan kepada Penitip.

14. Lembar kedua BPT sebagaimana dimaksud pada angka 12,

diserahkan oleh Bank Indonesia kepada Penitip sebagai bukti

sah pengambilan Titipan kedaluwarsa.

15. Penitip harus mengambil seluruh Titipan kedaluwarsa secara

sekaligus dari Bank Indonesia, sesuai dengan jumlah yang

tercantum dalam BTS.

16. Dalam hal Penitip melakukan pengambilan Titipan

kedaluwarsa, dan Titipan kedaluwarsa belum dialihkan

kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada

butir 17.b di bawah, diberlakukan tata cara pengambilan

Titipan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada angka 6

sampai dengan angka 15.

17. Dalam hal Penitip tidak memberikan tanggapan atas surat

pemberitahuan Titipan kedaluwarsa dari Bank Indonesia dan

tidak melakukan pengambilan Titipan kedaluwarsa sampai

dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2

dan angka 3 maka Bank Indonesia:

a. mengembalikan Titipan kedaluwarsa secara langsung

kepada Penitip; atau

b. mengalihkan Titipan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud

dalam butir II.2 kepada pihak yang berwenang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dalam hal Penitip tidak diketahui keberadaannya.

18. Dalam hal Penitip tidak memberikan tanggapan atas surat

pemberitahuan Titipan kedaluwarsa dari Bank Indonesia dan

tidak melakukan pengambilan Titipan kedaluwarsa sampai

dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2

24

X. PENUTUP . . .

dan angka 3 maka Bank Indonesia mengembalikan Titipan

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam butir II.3 secara

langsung kepada Penitip.

IX. PEMUTUSAN HUBUNGAN PENITIPAN OLEH BANK INDONESIA

1. Bank Indonesia dapat melakukan pemutusan hubungan

penitipan dengan pertimbangan antara lain keterbatasan

kapasitas ruangan penyimpanan.

2. Tata cara pemutusan hubungan penitipan oleh Bank

Indonesia diatur sebagai berikut:

a. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada

Penitip perihal pemutusan hubungan penitipan disertai

alasannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

sebelum tanggal pemutusan hubungan penitipan.

b. Penitip harus mengambil Titipan paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan

pemutusan hubungan penitipan sebagaimana dimaksud

pada huruf a.

c. Terhadap pengambilan Titipan yang telah dilakukan

pemutusan hubungan penitipan oleh Bank Indonesia,

diberlakukan tata cara pengambilan Titipan sebagaimana

dimaksud dalam angka IV.

d. Dalam hal Penitip tidak mengambil Titipan sebagaimana

dimaksud pada huruf b, diberlakukan tata cara

penyelesaian terhadap Titipan kedaluwarsa sebagaimana

dimaksud dalam angka VIII.

25

X. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku,

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/21/DPM tanggal 1 Juli

2005 perihal Tata Cara Penyimpanan Sekuritas, Surat yang

Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia sebagaimana

telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

11/20/DPM tanggal 4 Agustus 2009, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada

tanggal 16 Oktober 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

GATOT SUGIONO S.

KEPALA DEPARTEMEN PENGEDARAN UANG