STRATEGI PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) HOTEL

DI KOTA MAKASSAR

NURSAID

Nomor Stambuk : 105610540315

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKSSAR

2020

i

STRATEGI PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) HOTEL

DI KOTA MAKASSAR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

NURSAID

Nomor Stambuk : 105610540315

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

ii

iii

iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nursaid

Nomor Stambuk : 105610540315

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa

bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan

plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian

hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 22 Desember 2019

Yang Menyatakan,

Nursaid

v

ABSTRAK

NURSAID, 2019. Strategi Pengawasan Pemerintah Dalam Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Hotel di Kota Makassar,

(Pembimbing Fatmawati dan Haerana)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengawasan pemerintah

dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Hotel di Kota

Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif dan tipe yang digunakan dalam penelitian adalah fenomonologis. Teknik

pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi dan

dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan

kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota

Makassar mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan, membina,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan di bidang lingkungan hidup

meliputi analisis dampak lingkungan, pemulihan dampak lingkungan serta

penaatan hukum lingkungan. Selain itu strategi pengawasan pemerintah dalam

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun hotel di Kota Makassar, Dinas

Lingkungan Hidup belum maksimal dalam pengawasan pengelolaan limbah B3

dengan pertimbangan faktor determinan, antara lain minim dengan sarana dan

prasarana yang belum memadai serta kurangnya pemahaman mengenai limbah B3

oleh pihak hotel. Strategi pengawasan pemerintah dalam pengelolaan limbah B3

diperlukan adanya kesinambungan antara pemerintah, pengusaha hotel dan LSM

dengan tercapainya tujuan pengawasan yang baik serta pengelolaan limbah B3

yang berkualitas.

Kata Kunci: Strategi, Pengawasan, Pengelolaan, limbah.

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji kami panjatkan kepada-Nya. Kami bersyukur kepada-

Nya atas segala nikmat dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini. Salawat dan salam untuk pemimpin generasi pertama dan generasi

belakangan untuk keluarganya dan semua orang yang mendapatkan petunjuk-Nya

sampai akhir masa. Penyusunan skripsi ini dimasudkan untuk memenuhi sebagian

syarat-syarat guna menyelesaikan program sarjana (S1), pada program sarjana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Negara

Universitas Muhammadiyah Makassar.

Adapun penulisan skripsi ini dengan judul “Strategi Pengawasan

Pemerintah Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Hotel Di Kota Makassar”. Isi dan materi skripsi ini didasarkan pada penelitian

keputusan serta perkembangan dan data-data sekunder yang terkait dengan judul

skripsi ini.

Penulis sadar akan dengan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud

tanpa ada faktor pendukung, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka

penulis dengan kesempatan ini menyampaikan ucapan rasa hormat dan terima

kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M. sebagai Rektor

Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

vii

3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Makassar.

4. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku pembimbing pertama dan Haerana, S.Sos,

M.Pd selaku pembimbing kedua. Yang senantiasa meluangkan waktunya

membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak/Ibu Dosen, serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bantuan kepada penulis dan

memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.

6. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Abu Bakar dengan Ibunda Salma beserta

seluruh keluarga terima kasih sebesar-besarnya yang luar biasa atas do’a,

pengorbana, bantuan, dukungan dan motivasi yang tak dapat diukur telah

dipersembahkan kepada saya selama menempuh pendidikan perkuliahan

bahkan sampai detik ini.

7. Terima kasih banyak kepada sepupu-sepupuku dan teman-temanku atas

segala bantuannya, masukan, saran dan motivasinya kepada penulis disaat

saya mulai dari penulisan proposal sampai skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak

terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna. Dengan demikian

penulis mengharapkan kritik dan sarannya untuk kesempurnaan skripsi ini.

Walaupun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat kepada

pembaca dan penulis khususnya.

viii

Semoga Allah Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufiq dan

hidayah-nya kepada penulis dan semua pihak yang telah membantu penulisan

skripsi ini.

Makassar, 22 Desember 2019

Penulis

Nursaid

ix

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi ............................................................................. i

Halaman Persetujuan ......................................................................... ............. ii

Halaman Penerimaan Tim ................................................................................ iii

Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .................................. ................ iv

Abstrak ............................................................................................................. v

Kata Pengantar ............................................................................. ................... vi

Daftar Isi........................................................................................................... ix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................. ............................... 1

B. Rumusan Masalah .................................... ................................ . 6

C. Tujuan Penelitian ..................................................... ................. 6

D. Kegunaan Penelitian .................................................................. 7

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Manajemen ...................................................... ......... 8

B. Konsep Pengawasan .......................................................... ......... 9

C. Teori Strategi ....................................................................... ....... 16

D. Pengelolaan Limbah B3 ....................................... ...................... 20

E. Pengertian Hotel ............................................................ ............. 30

F. Kerangka Pikir ............................................................ .............. 33

G. Fokus Penelitian .............................................. .......................... 34

H. Deskripsi Fokus Penelitian ............................................. ........... 35

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian ............................... .................... 36

B. Jenis dan Tipe Penelitian .......................................... ............... 36

C. Sumber Data ............................................................... .............. 37

D. Informan Penelitian ...................................................... ............. 38

E. Tehnik Pengumpulan Data ............................................. .......... 38

F. Tehnik Analisis Data ......................................................... ....... 40

G. Keabsahan Data ................................................................ ......... 41

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Lokasi Penelitian ...................................................... .. 44

B. Strategi Pengawasan Pemerintah…….. ....................................... 56

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................ ................ 76

x

B. Saran ................................................................ ........................... 77

DAFTAR PUSTAKA ................................................................ ..................... 79

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Informan Penelitian ......................................................... .............. 38

Tabel 4.2: Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis kelamin ....................... 54

Tabel 4.4: Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .............. 55

Tabel 4.5: Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan .............................. 56

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan suatu kesatuan masyarakat ataupun lainya yang

terdapat bangunan-bangunan yang harus memiliki strategi pengawasan dari

pemimpin, karena pengawasan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihilangkan

dalam sebuah tatanan kenegaraan untuk mengendalikan struktur negara. Supaya

apa yang hendak untuk diselenggarakan dapat sejalan sesuai dengan rencana.

Dengan pengawasan sendiri bisa memberikan jaminan pada suatu negara untuk

hasil yang telah direncanakan, diimplementasikan agar bisa berjalan sesuai

ekspektasi yang diharuskan memberikan beberapa perubahan yang terjadi dalam

suatu negara yang hendak dihadapi.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki wilayah yang

luas, serta pembangunan didalamnya begitu berkembang pesat tentunya

membutuhkan perhatian khusus untuk mengawasi aktivitas-aktivitas yang terjadi

disetiap daerah terlebih lagi seperti tempat penginapan (hotel). Maka pemerintah

setempat dituntuk untuk memiliki strategi pengawasan yang baik terhadap setiap

kegiatan-kegiatan hotel yang terjadi, demi mengurangi pencemaran lingkungan

yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas hotel itu sendiri. Dengan itu pengawasan

sangat diperlukan terkhusus dilingkungan hidup serta harus memberikan

keseriusan penuh dari pemerintah sehingga dilahirkan, UU No. 32 tahun 2009

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan didalam undang-

undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah bupati/walikota sesuai

2

dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung

jawab usaha atau kegiata terhadap izin lingkungan hidup, adapun wewenang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLHD) menurut UU Nomor

32 Tahun 2009 pasal 74, pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) berwenang, melakukan pemantauan, meminta

keterangan, membuat salinan dari dokumen dan membuat catatan yang

diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual,

mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi atau alat

transportasi dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu. Betapa besarnya

pengaruh lingkungan hidup terhadap masyarakat sehingga sangat membutuhkan

keseriusan tinggi dalam menjaga, mengawasi serta memelihara dari kegiatan

pencemaran.

Kegiatan pengawasan maka memerlukan biaya serta akomodasi dan tim

sebagai pelaksanaa yang akan meninjau langsung dilokasi untuk memastikan

ukuran kinerja pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil

yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut sehingga

kegiatan-kegiatan yang hendak direalisasikan tujuan itu tecapai bahkan sejalan.

Namun apa telah terjadi dilapangan masih kurang terimplementasi nyatanya tidak

terlihat tim yang turun langsung memberikan tindakan langsung terhadap pemilik

usaha, itupun baru ada tindakan jika ada laporan dari masyarakat.

Menjadi pantangan juga bagi pemerintah melakukan strategi pengawasan

bila ada lagi tim yang terbentuk dalam pengawasan bawahan hanya melaporkan

hal-hal positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai

3

kecendrungan hanya melaporkan hal-hal, baik yang bersifat positif saja yang

dilaporkan, pimpinan tidak akan mengetahui keadaan yang sesungguhnya.

Akibatnya ialah bahwa dia mungkin akan menganbil kesimpulan yang salah.

Maka Perlunya suatu system pengawasan secara nasaional yang dikomando oleh

suatu badan setingkat kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada

presiden dengan menyatukan seluruh pengawasan internal menjadi suatu system

pengawasan nasional di bawah suatu badan.

Dalam hal ini perlunya strategi pemerintah untuk lebih luas pegawasannya

misal, buatkan aplikasi untuk publik mengirimkan laporan yang terjadi dilapangan

dengan itu juga pelapor identitasnya dirahasiakan dengan cara tersebut

diharapkan dapat meningkatkan pengawasan pengelolaan limbah B3 terhadap

lingkungan hidup. Maka pemilik usaha merasa lebih terawasi, perlunya

komonikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah serta menjamin

pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dalam melakukan strategi

pengawasan lebih baik.

Pengawasan pemerintah dalam melakukan strategi perlunya menjalankan

indikator-indikator tersebut. Pertama, pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan

hidup dan perizinan yang terkait. Kedua, Pemeriksaan penaatan pelaksanaan

pengendalian pencemaran air. Ketiga, pemeriksaan penataan pelaksanaan

pengendalian pencemaran udara. Keempat, pemeriksaan penaatan pengelolaan

bahan berbahaya dan beracun (bahan kimia). Kelima, pemeriksaan penaatan

pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan beracun. keenam, pemeriksaan

penaatan pengelolaan sampah domestik, dalam melaksanakan tugasnya.

4

Winardi (2000:224) bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu

dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga

mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan

yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Dari pendapat diatas dapat kita

menganalisa bahwa dalam hal pemerintah melakukan strategi pengawasan yang

baik ialah hendaknya ada tindakan serius dalam melaksanakan pengawasan, dapat

melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pengawai negeri sipil. Strategi

pengawasan yang ideal mestinya wali kota/bupati wajib melakukan pengawasan

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkunganya

ditertibkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi

pelanggaran yang serius maka hendaknya juga memberikan sanksi yang berat,

demi tercapainya pengawasan yang ideal.

Pengawasan ialah semua dari pada aktivitas yang mempertimbangkan atau

mengukur apa yang telah atau selesai dikerjakan dengan bentuk norma-norma,

standar atau rencana-rencana yang telah disepakati jauh-jauh hari. Namum apa

yang sudah dilakukan pemerintah sudah menjalankan seperti teori diatas tapi

pemilik hotel yang masih tetap menghiraukan apa yang telah diperintahkan dari

pemerintah juga tidak dijalankan oleh pemilik usaha.

Makassar merupakan salah kota metropolitan dan masuk kota besar

kelima, tentunya harus memiliki pengawasan yang lebih baik khususnya

pengawasan dibidang lingkungan hidup dimana kita ketahui bahwa lingkungan

adalah bagian dari masyarakat, bagaimana suatu wilayah ingin berkembang jika

pengawasan yang dilakukan pemerintah masih kurang optimal, maka dari itu

5

diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan lebih baik dalam mengatasi limbah

yang berbahaya dan beracun ini agar tidak mencemari lingkungan hidup. Dengan

bukti keseriusan dalam pengawasan ini wali kota makassar megeluarkan PERDA

Kota Makassar nomor 04 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Dari itu

diharapkan terlialisasi dengan baik.

Tapi kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan harapan, Dinas

Limgkungan Hidup Kota Makassar masih lemah dalam pengawasan. Berdasarkan

hasil observasi awal yang dilakukan peneliti menemukan, bahwa tempat

pembuangan akhir (TPA) sampah berlokasi di Antang masih ditemukan

permasalahan dimana limbah B3 masih terlihat di tempat pembuangan akhir

(TPA) tersebut, bayaknya ditemukan hotel tidak memiliki tempat pembuangan

sampah sementara khusus limbah B3, sampah organik, dan non organik serta

sampah bahan berbahaya dan beracun tidak ada pemilahan, dan juga kanal-kanal

yang ada dalam kawasan Kota Makassar terlihat begitu berwarna hitam pekat, hal

ini menandakan bahwa pengawasan lingkungan hidup masih lemah.

Aktivitas sehari-hari yang di lakukan khususnya di lingkungan perhotelan

menghasilkan buangan atau biasa di sebut dengan limbah. Limbah hotel tidak

hanya terbatas pada sampah bekas makanan saja, tetapi juga menghasilkan limbah

yang termasuk kategori B3, yang tentunya memerlukan penanganan khusus.

Jenis-jenis limbah B3 di hasilkan oleh hotel yang harus di kelola yaitu 1).

Elektronik bekas, 2). Batu baterai bekas, 3). Aki bekas, 4). Neon dan bohlam

bekas, 5). Kemasan cat, 6). Oli bekas, 7). Kosmetik bekas atau kadaluarsa, 8).

Botol atau kemasan bekas mengandung B3 seperti botol obat anti serangga, botol

6

sabun, botol shampo, dan lain-lain. Dalam hal ini pihak perhotelan harus berhati-

hati dalam pengelompokan sampah-sampah yang di hasilkan hotel tersebut agar

kiranya tidak tercampur dengan limbah sampah lain sehinggan tidak

menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap warga atau masyarakat

setempat akibat tercemar limbah B3 yang tidak terkelolah dengan baik. Pihak

perhotelan yang telah mengikuti sosialisasi dari pemerintah atau yang telah di

datangi oleh pemerintah setempat telah membuat tempat penyimpanan limbah B3

yang terpisah-pisah sesuai jenis limbah yang di hasilkan.

Maka permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu

judul penelitian yaitu “Strategi Pengawasan Pemerintah Dalam Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Hotel di Kota Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka

berikut dirumuskan tentang permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah

B3 hotel di Kota Makassar?

2. Apa faktor determinan dalam pengawasan Dinas Linkungan Hidup terhadap

limbah B3 hotel di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak

dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui

sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

7

1. Untuk mengetahui strategi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap

limbah B3 kegiatan hotel di Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui faktor determinan dalam pengawasan Dinas Linkungan

Hidup terhadap limbah B3 hotel di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Sebagai bahan masukan yang dapat memperkaya khasanah ilmu

pengetahuan dan bahan pustaka atau referensi bagi penulis yang memperdalam

mengenai masalah strategi pengawasan pemerintah dalam pengelolaan limbah B3

kegiatan hotel di kota Makassar.

2. Secara praktis

Bagi peneliti dapat mengetahui bagaimana strategi pengawasan

pemerintah dalam pengelolaan limbah B3 kegiatan hotel di Kota Makassar

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Manajemen

Secara umum pengertian manajemen merupakan suatu ilmu dan seni

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-

usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk

menggapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Manajemen memiliki tugas

memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan.

Menurut Ernie dkk (2005:317) pengertian dan fungsi-fungsi manajemen,

manajemen bisa dimaksudkan sebagai seni. Manajemen ialah seni dalam

menyelesaikan pekerjaan melalui kerja sama dengan orang lain. Seni manajemen

terdiri dari kemampuan untuk melihat keseluruhan di bagian-bagian yang terpisah

dari suatu kesatuan konsep tentang visi. Seni manajemen meliputi kemampuan

komunikasi visi tersebut. Aspek-aspek perencanaan kepemimpinan, komunikasi

dan pengambilan keputusan mengenai unsur manusia tentang cara menggunakan

pendekatan manajemen seni.

Fungsi-fungsi manajemen menurut ialah sekumpulan aktivitas yang

dilakukan dalam manajemen berdasarkan pada fungsinya masing-masing dan

menjalankan suatu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.

1. Perencanaan atau planning, sebuah proses yang mengenai upaya yang

dilakukan untuk mengantisipasi keinginan dimasa yang akan datang dan

penentuan strategi dan cara yang tepat untuk menggapai target dan tujuan

lembaga/organisasi.

9

2. Pengorganisasian atau organizing, suatu kegiatan menyangkut bagaimana

strategi dan cara yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam

sebuah struktur perusahaan/organisasi yang tepat dan kuat, system dan

lingkungan organisasi yang aman, dan dapat dipastikan bahwa semua pihak

dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien dengan guna

pencapaian organisasi.

3. Pengimplementasian atau directing, yaitu proses imlementasi program agar

bisa dijalankanoleh seluruh pihak organisasi serta proses memotivasi atau

memberikan dorongan positif agar semua pihak tersebut dapat melaksanakan

tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas/kemampuan

menghansilkan sesuatu yang tinggi.

4. Pengendalian dan pengawasan atau controlling, ialah proses yang dilakukan

untuk memastikan semua rangkaian proses yang telah direncanakan,

diorganisasikan, dan diaktualisasikan mampu berjalan sesuai dengan target

yang diharapkan sekalipun bermacam-macam perubahan terjadi dalam

lingkungan bisnis yang dihadapi.

B. Konsep Pengawasan

Secara umum pengertian pengawasan/controlling ialah proses untuk

menjamin semua aktivitas yang dilaksanakan sudah sesuai dengan perencanaan

yang telah ditentukan. Lebih jelasnya Kadarman (2001:159) pengawasan adalah

suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada rencana untuk

merancang sistem umpan balik informasi untuk menetapkan apakah telah terjadi

suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta

10

untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa

semua sumber daya yang telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna

mencapai tujuan organisasi.

a. Proses Pengawasan

Menurut Griffin (2004:167) Sistem pengawasan organisasi memiliki 4

(empat) langkah fundamental dalam setiap prosesnya.

1. Menetapkan Standar.

Control Standard adalah target yang menjadi acuan perbandingan untuk

kinerja dikemudian hari. Standar yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan harus

diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Strategi pengawasan harus

konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam penentuan standar, diperlukan

pengidentifikasian indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran

kinerja yang menyediakan informasi yang berhubungan langsung dengan objek

yang diawasi. Standar bagi hasil kerja karyawan pada umumnya terdapat pada

rencana keseluruhan maupun rencanarencana bagian. Agar standar itu diketahui

secara benar oleh karyawan, maka standar tersebut harus dikemukakan dan

dijelaskan kepada karyawan sehingga karyawan akan memahami tujuan yang

sebenarnya ingin dicapai.

2. Mengukur Kinerja

Pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinu bagi sebagian

besar organisasi. Agar pengawasan berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja

harus valid. Kinerja karyawan biasanya diukur berbasis kuantitas dan kualitas

output, tetapi bagi banyak pekerjaan, pengukuran kinerja harus lebih mendetail.

11

3. Membandingkan Kinerja dengan Standar

Tahap ini dimaksudkan dengan membandingkan hasil pekerjaan karyawan

(actual result) dengan standar yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan karyawan

dapat diketahui melalui laporan tertulis yang disusun karyawan, baik laporan rutin

maupun laporan khusus. Selain itu atasan dapat juga langsung mengunjungi

karyawan untuk menanyakan langsung hasil pekerjaan atau karyawan dipanggil

untuk menyampaikan laporannya secara lisan. Kinerja dapat berada pada posisi

lebih tinggi dari, lebih rendah dari, atau sama dengan standar. Pada beberapa

perusahaan, perbandingan dapat dilakukan dengan mudah, misalnya dengan

menetapkan standar penjualan produk mereka berada pada urutan pertama di

pasar. Standar ini jelas dan relatif mudah dihitung untuk menentukan apakah

standar telah dicapai atau belum. Namun dalam beberapa kasus perbandingan ini

dapat dilakukan dengan lebih detail. Jika kinerja lebih rendah dibandingkan

standar, maka seberapa besar penyimpangan ini dapat ditoleransi sebelum

tindakan korektif dilakukan.

4. Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif

Berbagai keputusan menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada

keahlian-keahlian analitis dan diagnotis manajer. Setelah membandingkan kinerja

dengan standar, manajer dapat memilih salah satu tindakan : mempertahankan

status quo (tidak melakukan apa-apa), mengoreksi penyimpangan, atau mengubah

standar. Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk

menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar

atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melaksanakan tindakan

12

perbaikan, maka harus diketahui apa yang menyebabkan penyimpangan. Ada

beberapa sebab yang mungkin menimbulkan penyimpangan, yaitu :

1. Tidak cakapnya pimpinan dalam mengorganisasi human resources dan

resources lainnya dalam lingkungan organisasi

2. Sikap-sikap pegawai yang apatis dan sebagainya

Oleh karena itu, dalam proses pengawasan diperlukannya laporan yang

dapat menyesuaikan bentuk bentuk penyimpangan kearah pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut S.P Siagian (2014:115) sifat-sifat pengawasan dan teknik-teknik

pengawasan antara lain:

a. Sifat-sifat pengawasan

1) Pengawasan harus bersifat fatct finding dalam arti bahwa pelaksanaan

fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana

tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.

2) Pengawasan harus bersifat preventif bahwa proses pengawasan itu

dijalankan untuk mencengah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan

penyelewengan-penyewelengan dari rencana yang telah ditentukan.

3) Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang bahwa pengawasan hanya

dapat ditujukan terhadap kegiata-kegiata yang kini sedang dilaksanakan.

4) Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatakan efesiensi.

5) Karena pengawasan sekedar alat administrasi dan manajemen maka

pelaksanaan pengawasan itu harus mempermuda tercapai nya tujuan.

6) Proses pelaksanaan pengawasan harus efesien.

13

7) Pengawasn tidak dimaksudkan untuk siapa yang salah jika ada ketidak

beresan, akan tetapi akan menemukan apa yang tidak betul.

8) Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana

meningkatkankan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan

bagainya.

b. Teknik-Teknik Pengawasan

1. Pengawasan langsung adalah apabila suatu pimpinan organisasi

melakukan sendiri pengawasan terhadap aktivitas yang sedang

dilaksanakan para bawahan/karyawan. Pengawasn langsung dapat

berbentuk:

a. inspeksi langsung

b. on-the-spot obvervation, dan

c. on-the-spot report

Yang sekaligus pengambilan keputusan on the spot pula jika diperlukan.

Akan tetapi, karena banyaknya atau kompleksnya tugas-tugas seorang

pimpinan terutamadalam organisasi yang besar seorang pimpinan tidak

melakukan selalu pengawasan langsung atau dapat selalu menjalankan

pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan

pengawsan yang bersifat tidak langsung.

2. Pengawasan tidak langsung yang dimaksud ialah pengawasan jarak jauh.

Pengawasn ini dilaksanakan dengan bentuk melalui laporan yang

disampaikan oleh bawahan. Laporan itu dapat berbentuk:

14

a. Tertulis, dan

b. Lisan.

Hanya saja pengawasan tidak langsung tersebut memiliki kelemahan dari

pengawasan tidak langsung itu ialah sering para bawahan hanya melaporkan

hal-hal positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai

kebiasaan lebih kepada hanya melaporkan hal-hal, baik yang bersifat positif

saja yang dilaporkan, pimpinan tidak akan mengetahui keadaan yang

sesungguhnya. Akibatnya ialah bahwa dia mungkin akan menganbil

kesimpulan yan salah. Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan

semua aktivitas lembaga/organisasi untuk menjamin agar seluruh kegiatan

yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah

ditentukan sebelumnya.

Menurut Kartono (2002:81). Pengawasan adalah untuk menjamin agar

semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat

berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki

kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi,

mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber

pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak

dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan.

Menurut Schermerhorn (2002:12) pengawasan sebuah proses atau aktivitas

dalam menentukan standar kinerja dan pengambilan langkah tegas yang dapat

mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sejalan dengan kinerja yang sudah

15

ditentukan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and

taking action to ensure desired result

Pendapat S.P Siagian (2004:126) pengawasan sebuah langkah untuk

memastikan apa yang telah dilaksanakan, sesuai yang telah ditetapakan

sebelumnya, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan

menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan. Garis besarnya ialah bahwa pengawasan tidak akan

dapat berjalan dengan ekspektasi apabila hanya bergantung kepada laporan saja.

Karena itu pengawasan tidak langsung saja tidak cukup. Adalah bijaksana apabila

pimpina organisasi menggabungkan teknik pengawasan lansung dan tidak

langsung dalam melakukan fungsi pengawasan itu.

b. Tujuan Pengawasan

Menurut Hasibuan (2005:242) tujuan pengawasan ialah :

1. Supaya proses peleksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan

dari rencana.

2. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan-

penyimpangan. Ialah mengusahakan supaya tujuan yang dihasilkan sesuai

dengan rencana.

Tujuan pengawasan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Untuk dapat serius megimplementasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan

pada tingkat pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sejalan dengan saran

yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta

rintangan-rintangan atau kelemahan” yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana

16

berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat kita mengambil tindakan untuk

memperbaikiya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.

Situmorang dan Juhir (2001:22) juga mengemukakan tentang maksud

pengawasan adalah yaitu :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak

2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan

mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan

yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.

3. Mengetahui apakah penggunaan bergerak yang telah ditetapkan dalam

rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah

direncanakan.

4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat

pelaksanaan) seperti yang telah ditentuka dalam planning atau tidak.

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan

dalam planning, yaitu standard.

C. Teori Strategi

Menurut Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa yunani ialah

strategia yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang leader/jendral.

Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu taktik untuk pembagian dan penggunaan

kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk menggapai tujuan tertentu.

Menurut David (2009:37) strategi adalah tindakan potensial yang

memerlukan keputusan manajemen puncak dan sumber daya lembaga/perusahaan

dalam nominal yang besar. Selain itu, strategi memengaruhi perkembangan jangka

17

panjang perusahaan, bisanya untuk lima tahun ke depan, dan karenanya

berorientasi kemasa yang akan datang. Strategi mempunyai kunsekuensi

multifungsional atau multidivional serta perlu mempertimbangkan, baik faktor

eksternal maupun internal yang dihadapi perusahaan.

Menurut Effendy (2007:32) istilah strategi sudah menjadi istilah yang

sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti

suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Strategi pada

hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk

mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak

berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus

mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Menurut David (2011:18-19) strategi adalah sarana bersama dengan tujuan

jangka panjang yang hendak di capai. Strategi bisnis ekspansi georafis,

diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan,

divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi merupakan

tindakan positif potensial yang membutuhkan keputusan oleh top manajemen dan

sumber daya perusahaan dalam skala besar. Maka strategi merupakan sebuah

tindakan aksi atau aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang atau

organisasi/perusahaan untuk mencapai target atau ekspektasi yang telah

ditetapkan.

Menurut Pearce dan Robinson (2008:2-3) manfaat dan tujuan manajemen

strategi ialah:

18

a. Manfaat manajemen strategi antara lain:

1. Memberikan arah/tujuan jangka panjang yang akan dituju.

2. Membantu perusahaan/organisasi menyusuaikan pada perbedaan-

perbedaan yang terjadi.

3. Membantu suatu perusahaan menjadi lebih efektif.

4. Mengidentifikasi atau mencari dan menentukan keunggulan komparatif,

berkenaanatau berdasarkan perbandinga suatu perusahaan/organisasi

dalam lingkungan yang semakin berisiko.

5. Kegiatan perbuatan strategi akan mempertinggi power suatu perusahaan

untuk menghidari terdapatnya masalah dimasa akan datang.

6. Keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategiakan lebih

memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya.

7. Aktivitas yang tumpah tindih akan kurang.

b. Tujuan manajemen strategi sebagai berikut:

1. Untuk mengimplementasikan dan melakukan evaluasi strategi yang telah

dipilih secara efektif dan efisien.

2. Bertujuan untuk mengavaluasi kinerja, meninjau, menkaji ulang,

melakukan koreksi dan penyusuaian jika ditemukan penyimpangan dalam

implementasi strategi.

3. Untuk membuat strategi baru yang dirumuskan agar sesuai dangan

perkembangan lingkungan eksternal.

4. Bermaksud untuk melihat kembali kekuatan dan kelemahan

perusahaan/organisasi, melihat kesempatan dan ancaman dalam bisnis.

19

5. Agar perusahaan dapat menciptakan ide terhadap produk atau layanan

sehinnga selalu bisa diterima oleh konsumen.

6. Strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna

berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan.

Dengan teori-teori yang sudah dibahas diatas teori pengawasan dan teori

Strategi maka penulis dapat menyimpulkan tentang strategi pengawasan ialah:

Strategi pengawasan hendaknya merumuskan misi dan tujuan jangka panjang

dalam melakukan strategi pengawasan, memiliki banyak kordinasi dari pihak

pengawai negeri sipil, swasta atau LSM (lembaga swadaya masyrakat).

menentukan sasaran apa yang hendak diawasi serta berapa anggota dibutuhkan

dalam melakukan strategi pengawasan, salin memotivasi diantara atasan dan

bawahan dalam melakukan pengawasan.

Strategi pengawasan perlunya diadakan sosialisasi-sosialisasi di lapangan

dengan kita dapat mendapatkan masukan atau tanggapan-tanggapan dari bebagai

kelompok pemilik usaha ataupun lainnya dengan itu pada saat terjadinya

pengawasan akan diharapkan memiliki peluang besar dalamtercapainya efektivitas

pengawasan yang hendak dilakukan oleh pemerintah.

Strategi pengawasan adalah mampu memeberikan trobosan-trobosan

dalam melakukan pengawasan atau cara-cara yang digunakan hendaknya dapat

disesuaikan situasi di lapangan ataupun memilih langkah-langkah yang paling

bagus dalam pengwasan untuk mnjamin apa yang direncanakan yang ditetapkan

sesuai.

20

D. Pengelolaan Limbah B3

Menurut UU No. 32 Tahun 2009, pasal 1, Limbah adalah sisa suatu usaha

dan/atau kegiatan. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3

adalah zat, energy, dan komponen lain yang Karen sifat, konsentrasi, dan

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan

merusak lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta

kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 adalah kegiatan

yang meliputi pengurangan, penyimpangan, pengumpulan, pengangkutan,

pemanfaatan, pengolahan, dan penimbungan.

Regulasi Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Regulasi merupakan

peraturan yang diundangkan oleh pemerintah yang mempengaruhi kegiatan

badan-badan lain. Pengelolaan limbah B3 dalam UndangUndang No 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 58

bahwa kewajiban melakukan pengelolaan limbah B3 merupakan upaya

mengurangi risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan menekan potensi

dampak negatif. Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan pada ayat (1) bahwa orang

peseorangan atau badan usaha (berbadan hukum atau tidak) yang menghasilkan

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berkewajiban melakukan rangkaian

kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,

dan/atau pengolahan dan penimbunan, ayat (2) limbah bahan berbahaya dan

beracun (B3) daluarsa perlu dilakukan pengolaan limbah bahan berbahaya dan

beracun (B3), ayat (3) dalam hal ini setiap orang tidak mampu melakukan sendiri

21

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pengelolaannya

diserahkan kepada pihak lain.

Pihak lain yang dimaksud ialah badan usaha yang melakukan pengelolaan

limbah B3 dan berizin, ayat (4) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

(B3) wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya, ayat (5) kewajiban mencantumkan persyaratan

lingkungan hidup (kelestarian fungsi lingkungan dan pengendalian

pencemaran/kerusakan lingkungan) dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam

perizinan pengelolaan limbah B3 oleh menteri atau pemda (jenis pengelolaan

limbah B3, karakteristik, kewajiban, persyaratan, sistem pengawasan, pelaporan

yang dalam ketentuan pelaksanaannya. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 pasal

menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah

dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin. Untuk itu diperlukanya peran

pemerintah dalam hal mengawasi setiap kegiatan pelaku usaha (perusahaan) yang

usanya dapat berpotensi mencemari lingkungan.

Tugas dan wewenang pemerintah Daerah sangat penting dalam

perlindungan dan pengelolaan lingungan hidup. Undang-Undang No 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 63 huruf (i)

menjelaskan bahwa tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu sebagai pembina dan pengawas terhadap

pelaku usaha dengan ketentuan perizinan dan sesuai dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku. Kemudian dalam tugas dan wewenang pejabat pengawas,

terdapat pada Undang-Undang No 32 tahun 2009 pasal 74 ayat 1 menjelaskan

22

wewenang pejabar pengawas lingkungan hidup yaitu, melakukan pemantauan,

meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan membuat catatan yang

diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual,

mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat

transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu.

Maka dalam setiap kebijakan peraturan yang dibuat tentu adanya sebuah

sanksi yang ditetapkan, untuk itu dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pejabat

pengawas berhak membuat sanksi bagi para pelaku usaha (perusahaan) yang

melanggar dari aturan perundang-undangan. Undang-Undang No 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 76 ayat 1 bahwa

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan

pelanggaran terhadap izin lingkungan. Undnag-Undang No 32 Tahun 2009 pasal

76 ayat 2 bahwa, sanksi administratif tersebut terdiri atas teguran tertulis,

peksanaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin

lingkungan.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 menjelaskan larangan dalam memasukan

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke dalam wilayah NKRI dan

membuangnya ke media lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sanksi pidana

yang di jelaskan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 pasal 102 bahwa

setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

23

B3 tanpa izin, dipidana dengan penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling

lama 3 (tiga) tahun, dan denda paling sedikit 1 (satu) Miliyar dan yang paling

sedikir 3 (tiga) Miliyar. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 103 menjelaskan setiap orang yang

menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, dipidana dengan

penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan denda

paling sedikit 1 (satu) Miliyar dan yang paling sedikir 3 (tiga) Miliyar.

Menurut PP No. 101 Tahun 2014, pasal 1, Limbah bahan berbahaya dan

beracun yang biasa disebut limbah (B3) adalah bekas suatu usaha dalam

perusahaan atau aktivitas yang mengandung (B3). Pengelolaan limbah B3 adalah

sebuah aktivitas yang meliputih pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,

pengangkutan, pemanfaatan pengelolahan, dan penimbunan/peleburan.

Pengolahan limbah (B3) adalah pengelolaaan untuk mengurangi atau

menghilangkan sifat bahan atau sifat racun.

1. Kewenangan pengelolaan limbah B3

Secara umum, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dapat

dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu; (1) kewenangan pusat, (2) kewenangan

propinsi, (3) kewenangan Kabupaten/Kota.

a. Kewenangan Pusat terdiri dari kebijakan tentang. Perencanaan nasional dan

pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan

seperti menetapkan dan alokasi khusus untuk mengelola lingkungan hidup,

sistem administrasi negara seperti menetapkan sistem informasi dan peraturan

perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, lembaga

24

perekonomian Negara seperti menetapkan kebijakan usaha di bidang

lingkungan hidup, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia,

teknologi tinggi strategi seperti menetapkan kebijakan dalam pemanfaatan

teknologi strategi tinggi yang menimbulkan dampak, konservasi seperti

menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kawasan konservasi

antar Provinsi dan antar Negara, standarisasi nasional, pelaksanaan

kewenangan tertentu seperti pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan

sumber daya alam lintas batas propinsi dan negara, rekomendasi laboratorium

lingkungan dsb.

b. Kewenangan Provinsi terdiri dari; Kewenangan dalam bidang pemerintahan

yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, kewenangan dalam bidang tertentu

seperti perencanaan pengendalian pembangunan regional secara makro,

penentuan baku mutu lingkungan provinsi, yang harus sama atau lebih ketat

dari baku mutu lingkungan nasional, menetapkan pedoman teknis untuk

menjamin keseimbangan lingkungan yang ditetapkan dalam rencana tata

ruang propinsi dan sebagainya. Kewenangan dekonsentrasi seperti pembinaan

AMDAL untuk usaha atau dan kegiatan di luar kewenangan pusat.

c. Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari; Perencanaan pengelolaan

lingkungan hidup, pengendalian pengelolaan lingkungan hidup, pemantauan

dan evaluasi kualitas lingkungan, konservasi seperti pelaksanaan pengelolaan

kawasan lindung dan konservasi, rehabilitasi lahan dsb. Penegakan hukum

lingkungan hidup, pengembangan SDM pengelolaan lingkungan hidup.

25

2. Strategi Pengelolaan Limbah B3

1. Mempromosikan dan mengembangkan teknik minimisasi limbah melalui

teknologi bersih, penggunaan kembali, perolehan kembali, dan daur ulang.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat.

3. Meningkatkan kerjasama antar instansi, baik di pusat, daerah maupun

internasional, dalam pengelolaan limbah B3.

4. Melaksanakan dan mengembangkan peraturan perundang-undangan yang

ada.

5. Membangun pusat-pusat Pengolahan Limbah Industri B3 (PPLI-B3) di

wilayah yang padat industri.

Pengelolaan limbah B3 dimasudkan agar limbah B3 yang di hasilkan

masing-masing unit produksi sedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol,

dengan mengupayakan reduksi pada dengan pengolahan bahan, subtitusi bahan,

peraturan operasi kegiatan, dan di gunakan teknologi bersih. Jika masih dihasilkan

limbah B3 maka diupayakan pemanfatan limbah B3.

3. Program Pengelolaan Limbah B3

1. Pantaatan dan Penegakan Hukum.

2. Inventarisasi dan Pemantauan Limbah B3

3. Clean Up Program” lokasi tercemar.

4. Minimisasi Limbah.

5. Sistem Tanggap Darurat (sistem informasi, sistem tanggap darurat, dan

peraturan perundang-undangannya).

6. Peningkatan Kesadaran Masyarakat.

26

7. Mengadakan Pelatihan-pelatihan.

Pemanfaatan limbah B3 yang mencakup kegiatan penggunaan kembali

(reuse), daur ulang (recycle), dan peroleh kembali (recovery) merupakan suatu

mata rantai penting dalam pengelolaan limbah B3. Penggunaan kembali (Reuse)

limbah B3 untuk fungsi yang sama ataupun berbeda dilakukan tanpa melalui

proses tambahan secara kimia, fisik, biologi dan atau secara termal. Daur ulang

(recycle) limbah B3 merupakan kegiatan mendaur ulang yang bermanfaat melalui

proses secara kimia, fisik,biologi, dan atau secara termal yang menghasilkan

produk yang sama, produk yang berbeda, atau material yang bermanfaat.

Sedangkan perolehan ulang (recovery) sebuah aktivitas/kegiatan untuk

memperoleh kembali komponen bermanfaat dengan proses kimia, fisika, biologi

dan atau secara termal.

4. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Limbah B3

1. pollution prevention principle (Upaya meminimasi timbulan limbah).

2. polluter pays principle (Pencemaran harus membayar semua biaya yang

diakibatkannya).

3. cradle to grave principle (Pengawasan mulai dari dihasilkan sampai

dibuang/ditimbunnya limbah B3)

4. pengolahan dan penimbunan limbah B3 diusahakan dilakukan sedekat

mungkin dengan sumbernya.

5. non descriminatory principle (Semua limbah B3 harus diberlakukan sama

di dalam pengolahan dan penanganannya.

6. Sustainable development” (Pembangunan berkelanjutan).

27

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan sebuah

rangkaian pengelolaan kegiatan yang mencakup pengurangan B3, penyimpanan

limbah B3, pengumpulan limbah B3, pemanfaatan, pengangkutan, dan

pengelolaan limbah B3 termasuk penimbunan atau penghancuran limbah B3 hasil

aktivitas pengelolaan tersebut. Dalam rangkaian proses pengelolaan limbah B3

terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan sebuah mata rantai, yaitu :

penghasil limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkut limbah B3,

pemanfaatan limbah B3, pengelolaan limbah B3, penimbunan limbah B3.

a. Jenis-jenis limbah

Berdasarkan sumbernya limbah B3 dibedakan menjadi 3 yaitu:

1) Limbah (B3) dari sumber yang tidak khusus, limbah tersebut tidak berasal

dari proses utama, melainkan dari aktivitas pemeliharaan alat, inhibitor

korosi, pelarutan kerak, pencucian, pengemasan dan lain-lain.

2) Limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini merupakan berasal dari suatu

proses industri (kegiatan utama).

3) Limbah B3 dari sumber lain. Limbah ini merupakan dari sumber yang

tidak diduga, contoh prodak kadaluarsa, bekas kemasan, tumpahan, dan

buangan produk yang tidak termasuk spesifikasi.

b. Sifat dan klasifikasi limbah B3

Suatu limbah tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3) jika

ialah mempunyai kriteria-kriteria tertentu, diantaranya mudah meledak, mudah

terosidasi, mudah menyalah, mengandung racun, bersifat korosif menyebabkan

28

iritasi, atau menimbulkan gelaja-gejala kesehatan seperti karsinogenik, mutagenic,

dan lain sebagainya.

1) Mudah meledak (eksplosive)

Limbah rentang meledak adalah suatu limbah yang pada suhu dan

terhadap tekanan standar dapat meledak karena dapat memperoleh gas

dengan suhu dan tekanan tinggi melampaui reaksi fisika atau kimia sedan.

Limbah ini sangat berbahaya baik saat penanganannya, pengangkutan,

hingga pembuangannya karena limbah menyebabkan ledakan besartanpa

diduga-duga. Adapun misalnya limbah B3 dengan bentuk pengoksidasi

ialah limbah bahan eksplosif dan limbah laboratorium seperti asam

perikat,

2) Pengoksidasi (oxidizing)

Limbah pengoksidasi merupakan limbah yang bisa melepaskan panas

karena teroksidasi maka mudah menimbulkan api saat bereaksi dengan

bahan yang lainnya, limbah ini jika tidak ditangani dengan serius dapat

menyebabkan kebakaran besar pada ekosistem. Misalnya limbah B3

dengan sifat pengoksidasi contoh kaporit.

3) Mudah menyalah (flammable)

Limbah yang mempunyai karakter/sifat rentang sekali menyalah adalah

limbah yang bisa terbakar karena kontak dengan udara yang nyata api, air ,

atau alat/bahan lainnya meski dalam cuaca dan tekanan sedan. Contoh

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang gampang menyalah

misalnya pelarut benzene, pelarut toluene atau pelarut aseton yang

29

bersumber dari industry cat, tinta pembersihan logam dan laboratorium

kimia.

4) Beracun (moderately toxic)

Limbah beracun adalah limbah yang memiliki atau memiliki zat yang

bersifat racun terhadap manusia atau hewan, sehingga dapat menyebabkan

keracunan, sakit, bahkan kematian baik melalui kontak pernafasan, kulit,

ataupun mulut. Contoh limbah B3 ini adalah limbah pertanian seperti

limbah buangan pestisida.

5) Berbahaya (harmful)

Limbah berbahaya ialah limbah yang baik dalam pase padat, cair maupun

gas yang bisa menyebabkan ancaman/bahaya terhadap kesehatan sampai

tingkat tertentu melalui kontak inhalasi ataupun oral.

6) Korosif (corrosive)

Limbah yang memiliki kandungan korosif adalah limbah yang memiliki

ciri bisa menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan pengkaratan

terhadap bajak, memiliki pH > 2 ( bila bersifat asam) dan pH > 12,5 (bila

bersifat basa). Contoh limbah B3 dengan ciri korosif misalnya, sisa asam

sulvat yang digunakan dalam industry bajak, limbah asam dari baterai dan

accu, serta limbah pembersih sodium hidroksida pada industry logam.

7) Bersifat iritasi (irritant)

Limbah yang bisa menyebabkan iritasi ialah limbah yang menimbulkan

sensitasi terhadap kulit peradangan, maupun menyebabkan iritasi

30

pernapasan, pusing, dan mengantuk bila tercium/terhirup. Contoh limbah

ini ialah asam formiat yang dihasilkan dari industri karet.

8) Berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the environment)

Limbah dengan bentuk ini adalah limbah yang bisa menyebabkan

permasalahan ataupun kerusakan pada lingkungan dan ekosistem,

misalnya limbah CFC atau chlorofluorocarbon yang dihasilkan dari suatau

mesin pendingin.

9) Karsinogenik (carcinogenic), teratogenik (teratogenic), mutagenik

(mutagenic)

Limbah karsinogenik adalah limbah B3 yang bisa meneyebabkan

muncunlnya sel kanker. Teratogenik adalah limbah yang dapat

memengaruhi pembentukan embrio. Sedangkan limbah mutagenic ialah

limbah yang bisa menyebabkan perubahan kromosom.

E. Pengertian Hotel

Dalam pengembangan industri parawisata, Hotel merupakan salah satu

sarana pokok dalam penyediaan penginapan, hotel memiliki pengertian yang

berbeda bagi setiap orang. Sedangkan dari pandangan kamus besar bahasa

Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa hotel adalah suatu bangunan berkamar

banyak yang disewakan sebagai tempat menginap dan tempat makan orang yang

sedan melakukan perjalanan

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan

sebagian/seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan,

31

makan dan minum yang dikelolah secara komersial serta memenuhi ketentuan

persyaratan yang ditetapkan pemerintah. (Bataafi, 2005:4).

Menurut Sulastiyono (2006:5-6) defenisi hotel dapat disimpulkan bahwa

didalamnya terdapat beberapa unsur pokok yang terkandung dalam pengertian

hotel sebagai akomodasi komersial yaitu:

1. Hotel merupakan suatu bangunan, lembaga, perusahaan, atau badan usaha

akomodasi.

2. Hotel menyiapkan fasilitas pelayanan jasa dalam hal berupa penginapan,

pelayanan makanan, dan minuman serta jasa-jasa yang lainnya.

3. Hotel merupakan fasilitas pelayanan jasa yang merupakan terbuka untuk

semua orang atau umum bagi yang akan melakukan nginap sementara ataupun

jangka pendek dalam melakukan perjalanan.

4. Sebuah usaha yang dikelola secara komersial.

Hotel dapat dibagi dan dikelompokkan menjadi beberapa jenis menurut

ukuran dan kriteria tertentu:

1. Menurut ukuran (zize hotel)

a. Small Hotel, merupakan hotel yang mempunyai 150 kamar hunian.

b. Medium average Hotel, yaitu hotel yang mempunyai kapasitas kamar

berkisar pada 150-300 kamar hunian.

c. Large Hotel, suatu hotel yang berkapasitas 600 kamar hunian.

2. Berdasarkan lamanya tamu menginap

a. Transit Hotel, tamu yang hendak menginap dalam tempo singkat, berkisar

hanya satu malam.

32

b. Semi-Residential Hotel, tamu hendak menginap diatas satu malam, tetapi

jangka waktu menginap terbilang singkat, kira-kira berkisar antara dua

pekan hingga satu bulan.

c. Residental Hotel, tamu yang menginap dalam tempo agak lama, kira-kira

paling sedikit 29 hari.

3. Menurut lokasi hotel, dikemukakan Bataafi (2005:10) yaitu :

a. City Hotel, merupakan hotel yang lokasinya terletak dikawasan perkotaan.

b. Residential Hotel, hotel yang terletak dipinggir atau berdekatan dengan

kota besar.

c. Motel, yaitu hotel yang berlokasi dipinggir atau disepanjang jalan raya

yang berhubungan antara antar kota besar dan memiliki penyediaan

pasilitas parker terpisah.

d. Beack Hotel, hotel yang terletak dikawasan tepi pantai.

Untuk dapat memberikan berupa info terhadap para wisatawan/tamu yang

hendak menginap di hotel mengenai standar fasilitas yang dimiliki oleh pos dan

telekomunikasi (sekarang departemen kebudayanaan dan parawisata) melalui

derektorat jedral parawisata mengeluarkan suatu peraturan mengenai usaha dan

klafikasi hotel yang berdasarkan pada:

Klasifikasi hotel menurut Sulastiyono (20011:4) ialah :

a. Besar/kecilnya hotel atau banyak/kurangnya jumlah kamar tamu.

b. Lokasi tempat penginapan/hotel dan fasilitas-fasilitas yang tersedia.

c. Peralatan yang dimiliki.

d. Tingkat pendidikan karyawan.

33

Dengan peraturan tersebut maka terdapat klasifikasi hotel berbintang

(hotel bintang satu sampai bintang lima) dan hotel tidak berbintang (di sebut hotel

melati).

F. Kerangka fikir

Kajian tinjauan pustaka di atas bahwa strategi pengawasan dalam

Kajian tinjauan pustaka di atas bahwa strategi pengawasan dalam

pengelolaan limbah B3 kegiatan hotel, Pihak-pihak yang terlibat dalam proses

pengawasan limbah B3 kegiatan hotel ada dua yaitu pemerintah, dan swasta.

pemerintah, pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Lingkunga Hidup lebih

beriorientasi pada proses pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan

beracun dalam hal pengawasan ini masih dinilai lemah. Kebijaksanaan pemerintah

dalam pengawasan secara mutlak sudah menjadi wewenang kepala daerah

setempat, sedangkan Dinas Lingungan Hidup memfasilitasi dalam hal

pengawasan pengelolaan Limbah B3.

Swasta, swasta dimaksud ialah para pengelola hotel sebagai penghasil

limbah B3 diharapkan juga dapat mengelola hasil limbah bahan berbahaya

beracun yang dihasilkan dengan baik dibawah pembinaan pemerintah.

34

Gambar 2.1

Kerangka Pikir

G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam mengumpulkan data

sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap data yang diambil. Untuk menyusuaikan

pemahaman dan cara pandang terhadap suatu karya ilmiah ini, maka penulis akan

memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap

penulisan karya ilmiah ini. Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka

dan konsep. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui bagaimana strategi pengawasan pemerintah dalam pengelolaan

limbah B3 di kota Makassar. Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis

menggunakan pendekatan tujuan (goal approach) dalam mengukur keberhasilan

pengelolaan limbah B3 kegiatan hotel di kota Makassar.

Strategi pengawasan pemerintah dalam

pengelolaan limbah B3 di hotel di Kota Makassar

Mengukur

kinerja

Menentukan

kebutuhan akan

tindakan koreksi

Menetapkan

standar

Membandingkan

kinerja dengan

standar

Mengubah

standar

Mengoreksi

penyimpangan

Mempertahankan

status quo

Tercapainya pengelolaan limbah B3

hotel yang baik di Kota Makassar

35

Bagaimana strategi pengawasan pemerintah dalam pengelolaan limbah

bahan berbahaya dan beracun (B3) di hotel di Kota Makassar.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Menetapkan Standar.

Control Standard adalah sebuah standar yang ditetapkan Dinas

Lingkungan Hidup di Kota Makassar dalam srategi pengawasan pengelolaan

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Misalnya, segi tempat TPS dan

prosedur-prosedur lainnya.

2. Mengukur Kinerja

Pengukuran kinerja adalah aktivitas yang dilakukan Dinas Lingkungan

Hidup Kota Makassar serta memberikan penilaian konstan dan kontinu dari pihak

pengelola limba B3 dengan kuantitas dan kualitas dalam pengelolaan limbah

bahan berbahaya dan beracun.

3. Membandingkan Kinerja dengan Standar

Tahap ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar melakukan observasi

untuk membandingkan hasil pengelolaan limbah B3 dengan standar yang telah

ditentukan.

4. Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif

Berbagai keputusan yang dapat dilakukan Dinas Lingkungan hidup Kota

Makassar menyangkut tindakan korektif setelah membandingkan kinerja dengan

standar, dapat memilih salah satu tindakan: mempertahankan status quo (tidak

melakukan apa-apa), mengoreksi penyimpangan, atau mengubah standar.

36

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kota Makassar dengan

pertimbangan bahwa pengelolaan limbah B3 kegiatn hotel perlu mendapat

perhatian dari semua pemilik usaha/hotel yang terkait, khususnya Dinas

Lingkungan Hidup Kota Makassar. Alasan lain dipilih sebagai tempat penelitian

karena meningkatnya pembagunan hotel di Kota Makassar sehingga

meningkatnya juga kegiatan hotel dan semakin meningkat juga limbah B3 yang

dihasilkan dan belum terkelolah dengan baik, di samping Kota Makassar tersebut

juga strategis bagi peneliti. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungana Hidup

serta di Hotel Amaris, dan Hotel Claro, yang akan dilaksanakan dari tanggal 28

Juni s/d 29 Agustus 2019, setelah pelaksanaan seminar proposal.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode/bentuk penelitian kualitatif yang

berupaya bisa menjelaskan sedetail mungkin objek atau keadaan lapangan dan

masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Menurut

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002:3) bahwa metode penelitian

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkann data deskriptif

berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati.

37

b. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yaitu peneliti akan

mendeskripsikan pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh informan

berkaitan dengan strategi pengawasan pemerintah dalam pengelolaan limbah

B3 kegiatan hotel di Kota Makassar.

C. Sumber Data

Sumber data ialah seluruh sesuatu yang dapat memberikan informasi

tentang data. Bedasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua (2) yaitu data

utama/primer dan data sekunder

1. Data Primer/utama merupakan data yang diolah oleh peneliti untuk maksud

khusus menyelesaikan permasalahan yang hendak ditanganinya. Data

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat

objek penelitian dilakukan.

2. Data Sekuder adalah data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang

sumbernya dari data-data yang sudah diperoleh sebelumnya menjadi

seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi

tertulis lainnya yang berkaitan dengan peneliti. Pada penelitian data sekunder

yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh melalui

buku-buku ilmiah, tulisan, karangan ilmiah yang berkaitan dengan

penelitian.

b) Dokumentasi yaitu dengan menggunakan catatan-catatan yang ada dilokasi

serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.

38

D. Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan

langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Dimana yang

dimaksud disini adalah informan yang diharapkan memberikan data secara

obyektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun informan dari

peneliti ini bedasarkan judul diatas yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota

Makassar, Untuk lebih jelasnya, karakteristik informan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Data Informan Penelitian

No Informan

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

2. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

3. Karyawan Hotel di Kota Makassar

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:137) teknik pengumpulan data adalah dapat

dikerjakan dalam berbagai setting atau tersusun dan terencana, berbagai sumber,

dan berbagai metode. Jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data,

maka teknik pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan pengamatan

(observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi.

a) Observation (observasi), yaitu proses penelitian yang dilakukan dengan cara

melakukan pengamatan secara langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kota

Makassar dan lokasi lainnya yang menjadi objek atau yang berkaitan

penelitian selanjutnya, yaitu pengumpulan data dengan melakukan peninjauan

39

dibeberapa tempat sekitar lokasi, serta melihat secara langsung, pengumpulan

data pencatatan yang di lakukan peneliti terhadap objek dilakukan di tempat

berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada bersama objek yang sedang

diteliti atau diamati.

b) Interview (wawancara), Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah

wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung

dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada

informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam

penelitian ini, dimana peneliti telah menetapkan terlebih dahulu masalah dan

pertanyaan yang akan di ajukan kepada pihak yang diwawancarai dalam

penelitian ini. Tujuan diadakannya wawancara yaitu untuk melengkapi dan

mengecek ulang data hasil dari observasi di Dinas Lingkungan Hidup serta

lokasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut, wawancara dalam

penelitia ini dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan

ditanyakan terhadap mereka macam-macam hal yang mempunyai hubungan

dengan inti permasalahan. Wawancara dilaksanakan secara lebih dalam untuk

mendapatkan data langsung dengan cara serangkaian tanya jawab terhadap

pihak-pihak yang terlibat dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 kegiatan

hotel di Kota Makassar dengan cara mencatat dan merekam hal yang dianggap

penting untuk melengkapi data.

c) Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik

wawancara mendalam. yaitu pemanfaatan informal melalui dokumen-

dokumen tertentu yang dianggap pendukung yang bersumber dari laporan-

40

laporan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 Hotel di Kota

Makassar, metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dangan masalah yang

hendak diteliti sehingga segera memperoleh data yang komplik, sah dan bukan

karangan, dengan cara peneliti mengambil atau mendapatkan data yang sudah

ada dan tersedia didalam catatan dokumen. Dokumentasi ini diambil untuk

memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan yang berkaitan dengan

Strategi Pengawasan Pemerintah dalam Pengelolaan Limbah B3 Hotel di

Kota Makassar.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Hubermen dalam Sugiyono (2014:243) analisis data

ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data,

dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk

menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif

(interactive model of analysis). Dalam model ini terdapat tiga komponen pokok.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang

menjadikan lebih tegas/mempertegas, mempersingkat/memperpendek,

menjadi fokus, menghilangkan suatu yang tidak penting dan menata data

sedemikian sebaik mungkin simpulan penelitian dapat dilakukan.

41

2. Penyajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan

kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna

peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data penelitian suduh harus mulai mengerti

akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat

dipertanggungjawabkan:

Gambar 3.1

Model Teknik Data

Sumber: Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014)

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014:253) triangulasi maksudkan suatu cara

pengumpulan data yang berbentu menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Dengan itu maka triagulasi

sumber/pusat bahasa, triangulasi teknik mengumpulkan data dan triagulasi waktu.

Pengumpulan data

Penarikan kesimpulan

penyajian

reduksi

42

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakuakan dengan cara mengecek data yang telah

diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan

pengumpualan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil

pengamatan,wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian penelitian

membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil

wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang

sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara,lalu dicek dengan observasi

dan dokumen.Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut

menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih

lanjut kepada data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana

yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya

berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih

segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lenih valid sehingga

lebih kredibel. Untuk itu dalam tujuan pengujian kredibilitas atau kekuatan untuk

menimbulkan kekuatan data bisa dilakukan dengan metode melakukan meninjau

kembali dengan wawancara, obsevasi atau cara berbeda dalam tempo atau situasi

43

yang tidak sama. Jika hasil ujian menghasilkan data yang berbeda atau tidak

sesuai maka dikerjakan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan

kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil

penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpalan data.

44

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Keadaan Geografis Kota Makassar

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang

membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai

“Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo,

Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam

kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada

ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan

Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada

saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di

bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak

antara 119º24’17’38” Bujur Timur dan 5º8’6’19” Lintang Selatan yang berbatasan

sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros,

sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota

Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan

kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat

175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis

memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29°C.

45

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan

153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang

berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso,

Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan

Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya. Batas-batas administrasi Kota

Makassar adalah batas utara Kab. Maros, batas timur Kab. Maros, batas selatan

Kab. Gowa dan Kab. Takalar, batas barat selat Makassar.

2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu,

merumuskan, membina, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan

dibidang lingkungan hidup meliputi analisis dampak lingkungan, pencegahan dan

pengendalian dampak lingkungan, pemulihan dampak lingkungan serta penaatan

dampak lingkungan.

Adapun pernyataan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

yaitu:

Visi : Mewujudkan Makassar kota dunia yang nyaman dan berwawasan

lingkungan

Misi :

1. Meningkatkan kualitas teknis aparatur DLH yang didukung oleh peningkatan

kualitas inteklektual, mental spiritual, keterampilan serta sarana dan prasarana.

2. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk mendapatkan lingkungan

hidup yang nyaman.

46

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Daerah

mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup daerah meliputi standarisasi

dan pemulihan kualitas lingkungan, ekonomi, sumber daya dan teknologi

lingkungan, konservasi sumber daya alam dan pengendalian pencemaran,

pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

2. Pengorganisasian penyusun perencanaan lingkungan hidup daerah meliputi

standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan, ekonomi, sumberdaya, dan

teknologi lingkungan, konservasi sumberdaya alam dan pengendalian

pencemaran, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang lingkungan hidup daerah

meliputi standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan,ekonomi, sumber

daya dan teknologi lingkungan, konservasi sumberdaya alam dan

pengendalian pencemaran, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

4. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian

maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam

menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat

menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu

dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan

47

fungsi dibatasi. Di dalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan

hubungan antara wewenang siapa melapor atau bertanggung jawab kepada siapa,

jadi terdapat suatu pertanggungjawaban apa yang akan di kerjakan. Itulah

beberapa definisi struktur organisasi.

Dari pengertian struktur organisasi yang kemukakan diatas dapat kiranya

diketahui bahwa struktur organisasi adalah kerangka segenap tugas pekerjaan

untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi yang merupakan

wewenang dan tanggung jawab dari tiap-tiap anggota yang melaksanakan tugas

dalam organisasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa adaya struktur organisasi

maka dalam pelaksanaan pekerjaan guna mencapai pekerjaan organisasi yang

telah ditentukan dapat berjalan tanpa adanya suatu penumpukan atau ketidak

sesuaian dalam pelaksanaan tugas. Selain itu juga mempermuda dalam melakukan

penempatan anggota organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada. Oleh

karena seorang pemimpin organisasi harus benar-benar mengetahui dan

memahami tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bagian dari

organisasi. Sehingga terdapat tugas baru yang harus dilaksanakan, ia mengetahui

bagian mana dalam organisasi yang harus melaksanakan tugas tersebut.

Adapun susunan dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat; mempunyai tugas pokok mengkoordinasi kegiatan, memberikan

pelayanan teknis dan administrasi umum dan kepegawaian,

48

keuangan serta penyusunan program. Sekretariat membawahi:

1) Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas mengelolah ruang terbuka hijau. Bidang

pengelolaan terbukan hijau membawahi:

1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

2) Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

3) Seksi Pengendalian dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau

d. Bidang persampaha, limbah B3 dan peningkatan kapasitas; mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas persampahan, limbah dan peningkatan

kapsitas yang membawahi:

1) Seksi pengembangan dan pengendalian sistem persampahan dan limbah

B3

2) Seksi edukasi, promosi monitoring dan evaluasi persampahan

3) Seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup

e. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang membawahi:

1) Seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan

2) Seksi konsevasi lingkungan

3) Seksi pengawasan dan penengakan hukum lingkungan

49

f. Bidang penataan dan penaatan; mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas menata dan menaati aturan yang membawahi:

1) Seksi inventarisasi RPPLH dan LKHAS

2) Seksi kajian dampak lingkungan

3) Seksi pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan

g. Unit pelaksana teknis (UPT)

1) UPT laboratorium lingkungan; mempunyai tugas pokok melaksanakan

operasional secara struktural serta bertanggungjawab secara langsung

kepada Dinas Lingkungan Hidup.

2) UPT pemakaman; mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis

pengawasan, pemeliharaan, pengurusan, dan pengelolaan pemakaman.

3) UPT bank sampah; mempunyai tugas pokok melaksanakan menabung

uang dari sampah.

4) UPT pengelolaan sampah; mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengelolaan daur ulang sampah.

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan

Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

1) Tugas Pokok:

Membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup di bidang Pengelolaan

Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

2) Fungsi:

a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota

a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota

50

b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk

setiap kurun waktu tertentu

c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah

d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri

e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu

diurai oleh proses alam

f. Pembinaan pendaur ulangan sampah

g. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah

h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk

i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota

j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir

sampah

k. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah

l. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem

pembuangan open dumping

m. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah

n. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah

o. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan

badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan

sampah

p. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah

q. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta

51

r. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan

pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta

s. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan

sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)

t. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang

dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)

u. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara

limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam

satu daerah Kabupaten/Kota

v. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu

daerah Kabupaten/Kota

w. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah

B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota

x. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah

B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu

daerah Kabupaten/Kota

52

53

4. Tata cara pengajuan izin penyimpanan sementara LB3 sebagai berikut

a. Pemohon diwajibkan mengisi Formulir Permohonan Izin

PenyimpananSementara LB3.

1) Keterangan Pemohon meliputi nama, alamat dan nomor telepon.

2) Deksripsi Perusahaan secara rinci meliputi : nama perusahaan, alamat

perusahaan, nomor telepon, bidang usaha, akte pendirian, nomor izin

usaha industri, NPWP, izin-izin yang telah dimiliki (izin lokasi, IMB, HO,

SIUP, TDP, izin usaha industri, Dokumen UKL-UPL).

3) Keterangan Lokasi (Letak dan Luas)

4) Keterangan Pengelolaan Limbah B3 meliputi : jenis pengelolaan,

spesifikasi pengelolaan dan peralatan yang digunakan, jenis dan

karakteristik limbah yang disimpan, tata letak saluran pengelolaan LB3,

alat pencegah pencemaran, serta perlengkapan sistem tanggap darurat.

5) Dokumen yang harus disampaikan pemohon izin kepada Kementerian

Lingkungan Hidup meliputi : akte pendirian perusahaan, izin lokasi, izin

mendirikan bangunan, izin gangguan (HO), dokumen UKL-UPL, peta

lokasi tempat kegiatan, uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan,

uraian tentang spesifikasi alat pengolahan limbah batubara.

b. Formulir permohonan disertai dengan kelengkapan persyaratan yang ditandai

dengan cek list, dengan data minimal yang harus dilampirkan sebagai berikut:

1) Dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL).

2) Akte pendirian perusahaan.

3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

54

4) Fotocopy asuransi pengelolaan lingkungan.

5) Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

6) Izin Lokasi.

7) Izin Gangguan (HO).

8) Keterangan tentang lokasi (nama, tempat/letak, luas, titik koordinat).

9) Jenis-jenis limbah yang akan dikelola.

Karakteristik informan akan dipaparkan berdasarkan jenis kelamin, umur,

pendidikan dan pekerjaan.

a. Karakteristik Informasi Berdasarkan Jenis kelamin

Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel

dibawah ini.

Tabel 4.2

Karakter Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan Frekuensi Persentase

Laki-laki 2 20%

Perempuan 4 40%

Jumlah 6 60%

Sumber: Wawancara Juli 2019

Distribusi informan mengenai jenis kelamin berdasarkan pada tabel diatas

menunjukkan bahwa 2 orang berjenis kelamin laki-laki atau sebesar 20 persen, 4

orang bejenis kelamin perempuan atau sebesar 40 persen dari keseluruhan jumlah

informan.

55

b. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel 4.4

Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan Frekuensi Persentase

S2 5 50%

S1 1 10%

SMA 0 0

SMP 0 0%

SD 0 0%

Jumlah 6 60%

Sumber : diolah dari hasil wawancara Juni 2019

Distribusi informasi mengenai jenjang pendidikan berdasarkan pada tabel

diatas memperlihatkan bahwa 5 orang yang pendidikan S2 atau sebesar 50 persen,

informan dengan jenjang pendidikan S1 hanya berjumlah 1 orang atau sebesar 10

persen, informan dengan jenjang pendidikan SMA tidak ada atau 0 persen,

informan dengan jenjang pendidikan SMP tidak ada atau persen, dan orang

dengan jenjang pendidikan SD tidak atau 0 persen dari keseluruhan informan.

c. Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik informan berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah

ini:

56

Tabel 4.5

Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

Keterangan Frekuensi Persentase

Pengawai 4 40%

Wiraswasta 2 20%

Petani 0 0%

Jumlah 6 60%

Sumber : diolah dari hasil wawancara Juni 2019

Distribusi informan mengenai pekerjaan berdasarkan tabel diatas

menunjukkan bahwa 4 orang pengawai atau sebesar 40 persen, 2 orang bekerja

sebagai wiraswasta atau sebesar 20 persen, tidak ada atau 0 orang bekerja sebagai

petani atau 0 persen, tidak ada atau 0 orang yang bekerja sebagai ibu rumah

tangga atau 0 persen dari keseluruhan jumlah informan.

B. Strategi Pengawasan Pemerintah Dalam Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya Dan Beracun (B3) Hotel Di Kota Makassar

Perkembangan pembangunan gedung-gedung dan hotel-hotel tinggi di

kota setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pembangunan ini ditandai dengan

tempat penginapan, adanya pusat pembelanjaan, perumahan dan perkantoran serta

apartemen. Tujuan lain pembangunan tidak lain adalah untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat perkotaan. Namum sayangnya, pemenuhan kebutuhan

masyarakat perkotaan, tidak dibarengi dengan pertimbangan masyarakat yang

sehat serta generasi kedepan tumbuh dengan baik. Hal ini terlihat dari terus

meningkatnya jumlah populasi penduduk perkotaan tidak diimbangi dengan

lingkungan yang sehat karenakan tercemari oleh limbah berbahaya dan beracun,

sebenarnya ini masalah yang komleks karna berkaitan dengan generasi masa

57

depan anak bangsa yang sehat serta makhluk hidup lainnya, kurangnya

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun menjadi kendala pokok, salah

satunya dalam pengawasan pemerintah dalam pengelolaan limbah b3 hotel

perkotaan.

Berbicara mengenai persoalan pengelolaan limbah b3 diperkotaan sangat

kompleks, karna kita lihat bahwa diperkotaan diperlukan lingkungan sehat karena

disana kurangnya ruang terbuka hijau karena banyaknya bangunan gedung-

gedung yang tinggi dan apartemen dan perkantoran tengah-tengah kota, sementara

kurangnya pengawasan pengawasan pemerintah mengenai pengelolaan limbah

bahan berbahaya dan beracun. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pengawasan

pemerintah (Dinas Lingkunga Hidup) secara serius dalam hal melakukan

pengawasan pengelolaan limbah B3, karna sekarang masih banyak hotel-hotel

yang belum ada izin pengelolaan limbah B3 dari pemerintah terkait.

Bila kita melihat dari fakta yang ada hingga saat ini, bayaknya hotel

berdiri menjulang tingi tentu segala aktivitas didalamnya menghasilkan limbah B3

ataupun organik namun realitanya masih banyak perusahaan hotel yang tidak

menyadari terkait bahaya limbah B3 sehingga tidak melakukan pemisahan antara

sampah organik dan an organik serta tidak ada pengelolaan disana terkait limbah

B3, muncul sebuah pertanyaan dimanakah tempah akhir dari pembuangan

sampah bahan berbahaya dan beracun itu yang dapat merusak ekosistem alam,

dengan permalahan yang ada ini, dibutuhkan berbagai strategi pengawasan untuk

mengatasi permasalahan pengelolaan limbah B3 agar mampu melakukan

pengelolaan limbah berbahaya dan beracun dengan adanya pengawasan.

58

Pengawasan menurut Admosudirdjo, (2005:11) mengatakan bahwa pada

pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang

membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan

kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan

sebelumnya.

1. Menetapkan standar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa

Strategi Pengawasan Pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup) dalam

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Hotel di Kota Makassar

dalam pengelolaan limbah B3 Hotel masih belum maksimal karena dalam proses

pelaksanannya masih mendapatkan hambatan dan kendala. Seperti yang

disampaikan oleh ketua bidang persampahan, limbah B3 dan peningkatan

kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar bahwa.

Berikut hasil kutipan wawancara terhadap informan pegawai Dinas

Lingkungan Hidup sebagai ketua bidang persampahan, limbah B3 dan

peningkatan kapsitas mengenai faktor penghambat dan pendukung dalam

pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun di hotel

dengan ungkapan bahwa:

Yang menjadi hambatan dalam pengelolaan limbah B3 tersebut

diantaranya masih kurangnya sumber daya manusia yang disiplin ilmunya

mengetahui betul tentang limbah B3 serta juga minimnya sarana dan

prasarana seperti transportasi (kendaraan operasional). (Wawancara, AT,

Selasa, 02 Juli 2019).

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa terdapat hambatan

diantaranya masih kurangnya sumber daya manusia yang disiplin ilmunya

59

mengetahui betul limbah B3, diakibatkan terdapatnya limbah B3 yang tidak

terkelolah dengan baik, maka disini pemerintah mempunyai peran serta dalam

pembinaan dan pelatihan agar para pengawai pengawas/DLH ataupun pihak hotel

agar mengetahui betul tentang limbah B3 hotel, Kota Makassar hal ini pemerintah

Kota Makassar harus bekerja keras dan harus giat melakukan sosialisasi terhadap

masyarakat Kota Makassar khususnya kepada pihak perhotelan yang ada di Kota

Makassar, dengan adanya sosialisas tersebu akan menciptakan sumber daya

manusia yang mengerti betapa bahayanya limbah B3 tersebut. Membangun

disiplin ilmu pengetahuan tentan bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan

adanya kegiatan tersebut akan mempermudah pemerintah dalam menangani

pengelolaan limbah dengan baik selain itu faktor-faktor yang menghambat

pelaksanaan pengawasan pemerintah Kota Makassar terhadap limbah B3 hotel

adalah sarana dan prasarana, seharusnya ini merupakan komponen yang paling

diutamakan mendukung dalam kelancaran proses pengawasan namun nyatanya

tidak sesuai apa diharapkan, karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi

kualitas pengawasan dan pengelolaan limbah B3.

Diantara hasil dari kutipan wawancara dari seperti yang disebutkan kepala

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mengenai perihal yang harus dimiliki

ada beberapa yang mestinya sudah dipenuhi lebih dahulu oleh pihak hotel baru

bisa dikategorikan dalam bersyarat untuk bisa melakukan pengelolaan limbah B3

hotel di Kota Makassar seperti halnya:

Harus memiliki dokumen lingkungan, kelengkapan izin yang telah

dimiliki baru bisa bersyarat dalam artian baru bisa melakukan pengelolaan

limbah bahan berbahya dan beracun tersebut agar terkelolah dengan benar

60

dan bekerja sama dengan pihak swasta untuk pengangkutan selanjutnya.

(Wawancara, RM, Selasa, 02 Juli 2019).

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa ada beberapa yang

hendaknya terpenuhi baru bisa dan dianngap bersyarat dalam melakukan

pengelolaan limbah B3 hotel seperti mengantongi dokumen lingkungan serta

kelengkapan izin pengelolaan limbah sehingga dengan baik dan sesuai prosedur

yang telah ditetapkan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup diharapkan untuk

melakukan cek kelengkapan berkas seperti, identifikasi pencatatan dan pendataan

tempat lokasi, pelaporan, status perizinan, pemenuhan ketentuan izin, struktur dan

tanggung jawab, open dumping open burning (pemulihan lahan terkontaminasi),

jumlah limbah yang dikelola, pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3, dumping

dan pengelolaan limbah B3 cara tertentu.

Diharapkan agar pemerintah terkait memberikan kemudahan dalam

pengurusan perizinan dan tidak berbelit-belit kalau memang sudah baik dari

segala prosedur yang sudah tetapkan oleh pemerintah terkait dan juga jagan itu

hukum semenanya bisa ditukar dengan beberapa nominal angka sehinngga tidak

mendapat lagi perhatian ataupun pengawsan serta dimudahkan dalam memiliki

izin pengelolaan meskipun tidak memenuhi standar, juga tidak hanya mendapat

laporan dari luar bahwa perusahan tersebut baik dalam hal pengelolaan limbah B3

sehingga tidak tersentuh pemantauan atupun misal hotel tersebut sangat kenal atau

berbintang lima, bisa juga sebaliknya karna hanya sekelas wisma sehingga

mendapat perbedaan dalam pengawasan. Untuk mencapai pengelolaan limbah B3

hotel khususnya Kota Makassar maka dibutuhkan sinergi bersama antara pihak

61

pemerintah dan swasta (pengelola hotel) agar tercapainya pengelolaan limbah B3

yang baik dan layak dalam melakukan proses pengelolaan.

Seperti yang dikemukakan juga kepala seksi pengembangan dan

pengendalian sistem persampahan dan limbah B3 bahwa:

Layak dalam hal melakukan pengelolaan Limbah B3 dalam hal

penyimpanan ketika telah memilikin TPS LB3 yang dilengkapi dengan

izin TPS LB3 serta melakukan kerja sama dengan pihak transporter

(pengangkut Limbah B3) atau sudah melakukan kesepakatan terhadap

pihak swasta/pihak ketiga sebagai pengangkut limbah itu tadi.

(Wawancara, KA, Selasa, 02 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang menyatakan bahwa melakukan

pengelolaan limbah B3 harus sudah memiliki TPS LB3 yang memenuhi standar

yang ditetapkan pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup) disertai dengan

kelengkapan izin TPS LB3, dan melakukan memorandum of understanding

(MOU) dengan pihak swasta dalam hal pengelolaan limbah selanjutnya untuk

melakukan pengankutan limbah B3 untuk dilakukan pengelolaan dengan adanya

pihak ketiga untuk proses penghancuran karna harus dikirim keluar daerah karna

di Sulawesi khususnya Makassar belum ada pabrik penghancur (pabrik

pengelolaan limbah B3), belum ada pabrik pengelolaan limbah bahan berbahaya

dan beracun sehingga diperlukan transporter yang melakukan pengangkutan untuk

proses selanjutnya (penghacuran).

Sebagaimana juga telah disebutka dalam wewenang PPLH-PPLDH yang

menjadi indikator pengawasan DLH, pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan

hidup dan perizinan yang terkait, pemeriksaan penaatan pelaksanaan pengendalian

pencemaran air, pemeriksaan penaatan pelaksanaan pencemaran udara,

62

pemeriksaan penaatan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (bahan kimia),

pemeriksaan penaatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun,

pemeriksaan penaatan pengelolaan sampah domestik, semua itu agar dapat

dipenuhi oleh pihak pengelola hotel untuk dapat terlaksana pengelolaan limbah

B3 yang baik. Dengan apa yang telah diungkapkan oleh pihak yang berwenang

yaitu kepala seksi pengembangan dan pengendalian sistem persampahan dan

limbah B3 bahwa:

Disini dek kami memberikan atau sampaikan kepada pihak hotel dalam hal

standar-standar yang mestinya dilakukan oleh pihak hotel setelah kami

sampaikan perihal tersebut setelah itu, lalu kami lakukan survei secara

tiba-tiba tanpa peyampaian. Kembali lagi saya katakan pertama dari segi

TPS apakah sudah bersyarat atau belum dan bagaimana model bangunan

karna model bagunan sangat berpegaruh, bukan sekedar menumpukkan

dan menyimpan saja limbah B3 itu tapi juga sangat diperhatikan struktur

bangunan TPSnya juga. (Wawancara, KA, Rabu, 03 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dari pengawai DLH Kota Makassar

mengatakan bahwa dalam hal standar yang semestinya yang utama dari segi TPS

apakah sudah sesuai dengan yang distandarkan apakah sudah dalam kategori bisa

layak dipergunakan atau belum (bersyarat), serta bagaimana struktur bangunannya

sagatlah penting sebab berkaitan dengan kualitas pengelolaan yang akan

dilakukan dengan jangka waktu yang lama karna itu sangatlah berpengaruh

terhadap kualitas pengolaan pasalnya, limbah B3 yang tersimpan dalam TPS per

tiga bulan sekali akan dilakukan penjemputan, maka itu diperlukan tata cara

penumpukan yang baik sehinnga limbah B3 yang tersimpan akan terjaga sehingga

tidak mengakibatkan efek dampak bahaya dikarena mencampur baurkan limbah

kimia berbahaya lainnya, namun apa mestinya diharapkan oleh pihak DLHD tidak

63

sesuai apa yang sebenarnya dilapangan dengan obvserasi yamg sudah dilakukan

peneliti TPS mestinya dikhuskan untuk limbah bahan berbahaya dan beracun

dalam di tempat penyimpangan sementara tersebut ternyata masih ditemukan

tumpukan balok, papan bekas pemakaian bukan saja juga luas TPS yang terbilang

sempit mungkin karena faktor lahan yang kurang untuk bisa dijadikan tempat

penyimpanan sementra limbah B3 mau tidak mau maka seperti itu yang terjadi

dilapangan .

Maka dari itu pentingnya sebuah sosialisasi, pelatihan, pembinaan agar

mengetahui betul dampak yang ditimbulkan limbah B3 tersebut sangatlah

berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup lainnya dengan itu maka

terbangun kesadaran peribadi betapa penting sangat menjaga kelestarian

lingkungan hidup yang ada disekitar kita juga kesehatan manusia dan makhluk

hidup lainnya, serta pemerintah harus memberikan pengawasan yang serius

terhadap pihak pengelola pihak hotel dan/atau pihak pengelola limbah bahan

berbahaya dan beracun, dan itu senada apa yang ungkapkan oleh pihak hotel

sebagaimana dikatakan bahwa:

Itu memang harus dibuatkan tempat sampah sesuai dengan peraturan

pemerintah dibuatkan satu seperti bili dia harus beratap tidak bisa kena air

ada kemiringan jadi seumpamanya ada air yang tergenang itu tidak bisa

digunakan harus ada jalur tali air namanya dan kemiringannya berapa

derajat agar air yang ada didalam itu seumpanya ada air tergenang terus

kepembuangan atau got, seumpanya ada tebias air dari luar tidak tersimpan

didalam, kalau oli harus disediakan tangki. (Wawancara, RO, Rabu, 03

Juli 2019).

Dari hasil wawancara diatas bahwa semestinya sudah ada sebelumnya

disiapkan lokasi, serta dibuatkan bangunan TPS penyimpangan limbah B3 yang

64

berstandar dengan berbagai macam pertimbangan model yang akan diperhatikan

seperti misalnya bebas dari genangan air hujan dan dengan tata letak bangunan

yang sesuai dan strategis, bagaimana pemerintah terkait menyakinkan betul sesuai

pernyataan tersebut agar terlaksana sesuai prosedur yang sudah ditetapkan

sebelumnya, bahwa peneliti meganalisa bahwa mereka sudah paham apa yang

seharusnya dilakukan tinggal butuh aktualisasi dari pihak pengelola hotel, namun

lagi-lagi disini dari pernyataan dari pihak hotel mestinya seperti apa sudah

disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, namun karna terbatas atau tehambat

luas lokasi dimana lokasi TPS yang buat sesuaikan dengan luas lokasi, dan agar

pemerintah memperhatikan dan memberikan penilain itu semua yaitu dari

pegawai Dinas Lingkungan Hidup.

Pernyataan juga diatas mengatakan bahwa jika terjadi hujan, air tidak

masuk didalam bangunan memang sesuai dengan prosedur sudah semestinya yang

ditetapkan oleh peraturan undang-undang mengenai penyimpangan sementara

limbah B3 karena itu semua memang diperlukan pertimbangan secara matang

untuk tidak ada tebias air hujan masuk sehingga tidak memberikan genangan air

dalam ruang penyimpanan limbah B3 dalam pembangunan tempat penyimpangan

sementara limbah bahan berbahya dan beracun yang ada di hotel. Serta

dilanjutkan wawancara oleh pegawai bagian engeneering yang menyatakan

bahwa:

Khusus disini amaris sendiri dari chemical-chemical sisa pemakaian

operasional juga lampu harus dipisah dari sampah organik lainnya dan itu

harus dibuatkan tempat sampah sementara (TPS) harus memenuhi yang

standar dari Dinas Lingkungan Hidup mulai dari atap TPS itu sendiri harus

65

miring agar tidak masuk air hujan dan mempunyai fentilasi udara.

(Wawancara, MG, Rabu, 03 Juli 2019)

Dengan pernyataan salah seorang pengawai hotel bahwa sudah melakukan

apa telah ditetapkan oleh pemerintah dimana pihak hotel sendiri dari kegitan yang

menghasilkan limbah B3 mereka memisahkan antara chemikal-chemikal seperti

halnya dari sisa pemakaian operasional juga seperti lampu bekas yang sudah rusak

tidak terpakai lagi juga akan dilkukan pemisahan dari sampah jenis lainnya, agar

tidak terjadinya kontaminasi limbah B3 terhadap limbah organik yang mestinya

sampah organik tersebut tidak dilakukan pengelolaan karna mampu terurai dengan

tanah dan tidak merusak lingkungan hidup dan makhluk hidup lainnya malah

berubah sifat menjadi sampah berbahaya meskipun terurai dengan tanah namun

sifat beracunnya masih ada malah berpengaruh dengan jangka panjang karena

wujudnya tidak padat lagi memang betul seperti yang dikemukakan salah seorang

pengawai engeneering hotel seperti itu disampaikan kepada klining servis harus

ada pemisahan antara sampah organik namun terkadang masih ada klining servis

kurang disiplin tidak mereka pisahkan, pihak engeneering juga tidak selamanya

bisa mengawasi satu persatu karyawan klining servis maka dengan itu masih

didapatkan sampah B3 yang tercampur sampah an organik lainnya.

Tentunya sudah terdapat TPS yang siap digunakan dan sudah dipastikan

memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup misalnya

terdapat papan nama berlogo limbah B3, atap dari TPS itu harus memiliki sekian

derajat agar air hujan mudah tersimpah keluar juga tidak harus tertutup sekali

maka perlukan dibuatkan fentilasi udara, baru dikatakan layak untuk dijadikan

tempat penyimpangan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun tetapi apa

66

yang terlihat dilapangan hanya ada beberapa sudah terpenuhi dari sekian syarat

yang seharusnya seperti diatas tadi telah disebutkan, dan memiliki batas waktu

penyimpangan dari pernyataan salah seorang pengawai hotel dimana mereka

menyatakan bahwa:

Kami disini diberikan batas penyimpanan 3 (tiga) bulan minimal masa

penyimpangan dalam TPS tersebut, namun dari pihak penjemputan itu

sendiri khusus disini setiap satu bulan sekali melakukan penjemputan

limbah B3 tersebut. (Wawancara, RO, Rabu 03 Juli 2019).

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa adanya ketentuan dari

Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup berupa batas penyimpangan 3 bulan masa

penyimpanan, juga pada Peraturan Pemerintah Nomor: 101 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun: melakukan penyimpanan

limbah B3 paling lama, 90 (Sembilan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan,

memang harus memiliki kerja sama antara pihak ketiga atau ada MoU terhadap

transporter yang akan melakukan penjemputan limbah B3.

Limbah bahan berbahaya dan beracun yang disingkat dengan limbah B3

ini adalah limbah yang jika diperhatikan secara sifatnya, konsentrasinya, termasuk

jumlahnya memiliki kecenderungan mencemari lingkungan sekitar,

membahayakan lingkungan disekitar hingga menghambat/merusak

keberlangsungan hidup, maka dari itu untuk tidak melakukan penyimpan

melewati apa telah ditetapkan, yang karena sifat dan atau konsentrasinya, baik

secara langsung maupun tak langsung dapat merusak lingkungan hidup,

kesehatan maupun manusia. Dengan itu sesegera mungkin melakukan

pengangkutan agar ramah lingkungan hidup.

67

2. Mengukur Kinerja

Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas

operasional suatu organisasi dan pengaruhnya berdasarkan sasaran standar dan

kinerja (Mulyadi, 2001). Dari apa yang katakan Mulyadi diatas tentang defenisi

pengukuran kinerja dapat kita pertimbangkan dengan apa yang dilakukan oleh

pihak Lingkungan Dinas Hidup dengan cara melaksanakan peninjauan langsung

tempat dalam melaksanakan pengawasan terhadap hotel yang melakukan

pengelolaan limbah B3, serta apa yang dikatakan pengawai DLHD dan juga

sebagai ketua seksi pengembangan dan pengendalian sistem persampahan dan

limbah B3 bahwa:

Disini kami selaku pihak yang melakukan pengawasan hendak melakukan

observasi langsung dilapangan untuk memberikan penilaian langsung

apakah sudah sejalan sesuaia dengan prosedur-prosedur yang telah

ditetapkan sebelumnya, apakah sudah bersyarat atau belum. (Wanwacara,

KA, Jum’at 05 Juli 2019)

Hasil wawancara dari ketua seksi, promosi, monitoring dan evaluasi

persampahan sudah melakukan pengawasan sesuai dengan apa yang tercantum

dalam wewenang PPLH-PPLHD menurut UU Nomor 32 tahun 2009 pasal 74

berbunyi, pejabat pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam

pasal 71 ayat (3) berwenang: melakukan pemantauan, meminta keterangan,

membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan,

memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil

sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan

menghentikan pelanggaran tertentu. Betapa pentingnya melakukan survei dengan

demikiaan memastikan benar tidaknya pihak pengelola hotel sudah menerapkan

68

apa yang sudah prosedurkan atau sampaikan sebelumnya dengan standar

peraturan pemerintah, disamping dilakukan penilaian dan evaluasi jika kita lihat

pernyataan para ahli yang mendefenisikan tentang penilaian kinerja adalah

perusahaan (Companies performance assessment) mengandung makna suatu

proses atau sistem penilaian mengenai pelaksanaan kemampuan kerja suatu

perusahaan (organisasi) berdasarkan standar tertentu (Kaplan danNorton, 2000).

Serta apa mestinya yang hendak dilakukan pihak hotel tentu yang tetapkan DLH,

apa yang dikatakan salah satu kepala seksi Dinas Lingkungan Hidup bahwa:

Apakah disana itu misalnya TPS limbah B3nya memasukkan sampah

organik itu tidak boleh dan itu kami berikan berupa penjelasan-penjelasan

terkait dengan semua itu sampai cara-cara penyusunan, penyimpangan

kami melakukan pengontrolan terhadap itu semua untuk melihat kepastian

yang terjadi sebenarnaya. (Wawancara, SI, Jum’at 05 Juli 2019)

Hasil wawancara dari karyawan pegawai DLHD yang memaparkan bahwa

daris segi pelaksana teknis mengenai lapangan bahwa adanya berupa pengawasan

langsung dari pengawai pemerintah DLHD apakah misalnya di lapangan itu di

TPS limbah B3 yang sudah ada apakah mencampur baurkan antara dengan

sampah organik, kalau memang terdapat dilapangan misal itu hanya diberikan

berupa penyampaian secara lisan begitu pula dengan tata cara penyusuna sampai

kimia hendak disimpan di TPS itu diberikan arahan mulai dari tata cara

penyusunannya, harapkan adanya pengawasan dibagian penyimpangan dalam

pengelolaan limbah bahan berhaya dan beracun dengan untuk memberikan

kepastian fakta yang dilapangan, tapi tidak semuanya itu dengan mulus sesuai

dengan apa yang diharapkan karena biasanya ada karyawan hotel (klining servis)

69

tidak disiplin atau sedikit nakal mereka campurkan begitu saja serta pengawasan

yang terbatas dari pihak hotel itu sendiri.

Dengan dasar standar yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai tolak ukur

untuk melakukan evaluasi ataupun pengawasan, dan melihat kinerja dilapangan,

adapun defenisi kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional

organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2005). Agar dapat sejalan

denga apa yang dicanakan sebelumnya maka diperlukan kinerja sumber daya

manusia yang baik karna sebagi pelaksana dari tujuan itu tentu juga harus

didukung oleh sosialisasi, pembinaan, pelatihan, dan arahan setelah itu harus ada

penilaian supaya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kota

Makassar akan berjalan lebih baik. Seperti yang disampaikan salah satu pengawai

hotel menyatakan bahwa:

Untuk sementara masih dalam tahap pengecekan dengan dinas terkait, dan

itu sudah mau masuk tahap terakhir itu ada pengecekan meminta sedikit

perubahan kita sudah melakukan perbaikan sisa kita menunggu investigasi

selanjutnya lagi dari pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup). (Wawancara,

MG, Ahad 08 Juli 2019)

Dari hasil wawancara tersebut dari pihak hotel pengawai egeneering

mengatakan bahwa dari pengawasan dinas tekait yang melakukan pengecekan

demi memastikan apakah sudah sesuai dengan yang telah syarat- syarat yang telah

diberikan, berharap agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tidak sesekali

saja tetapi kontinyu melaksanakan pengecekan tempat penyimpangan sementara

limbah B3 agar penegelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun benar-benar

dikelola dengan baik, didukung dengan TPS yang disediakan sesuai prosedur

70

yang ada, serta memberikan arahan apabila ada yang perlu dilakukan perbaikan-

perbaikan, dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa pemerintah yang terkait

sudah menjalankan apa yang seharusnya mengenai pernyataan diatas mengatakan

bahwa pemerintah terkait melakukan tinjauan secara langsung meskipun tidak

terus menerus bahwa adanya faktor pendukung kurang memadai seperti alat

operasional untuk bisa melakukan peninjauan secara kontinyu.

3. Membandingkan kinerja dengan standar

Proses pengendalian dan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik

untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem

umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang

telah ditentukan, Pengukuran kinerja aktual adalah untuk mengetahui dimensi dari

hasil yang sejalan dengan tujuan tentu ada beberapa langkah dikakukan untuk

melihat antara tujuan yang akan dicapai dengan apa yang terjadi dilokasi. Hasil

yang diinginkan harus secara efektif dikomunikasikan dan disosialisasikan dan

jika hasil pengendalian digunakan hanya semata-mata dalam daerah kinerja yang

diberikan, pengukurannya haruslah lengkap, hasil wawancara dari ketua seksi

kepala seksi pengembangan dan pengendalian sistem persampahan dan limbah B3

bahwa:

Kita evaluasi dilokasi melihat secara seksama bahwa tersebut sudah

tergolong sudah bersyarat atau belum, mulai luas TPSnya apakah sudah

sesuai dengan standar tata cara penyimpanannya dalam penyusunannya

bukan sekedar ditumpuk saja, Alhamdullah sampai saat semuanya sudah

terggolong baik mereka mengikuti apa telah disyaratkan. (Wawancara,

KA, Jum’at 05 Juli 2019).

71

Dari hasil wawancara diatas oleh pengawai Dinas Lingkungan Hidup

bahwa adanya berupa tinjauan langsung untuk melakukan evaluasi mengenai

bagaimana fakta yang sebenarnya dilapangan apakah mengikuti apa yang sudah

distandarkan dan sudah memenuhi prosedur-prosedur lainnya, posisi jarak antara

perusahaan dan TPS apakah sudah jauh dari keramaian orang, juga dari tata cara

penyimpangan benar-benar dalam ruangan yang tepat agar Kegiatan

penyimpanan limbah B3 dimaksudkan untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke

lingkungan sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan

dapat dihindarkan. Tatapi fakta dilapangan tak semua itu sesuai kejadian dilokasi

apa telah diungkapkan pengawai DLH seperti yang halnya masih didapatkan

tumpukan balok dan kayu lainnya terlihat di tempat penyimpanan sementara

dengan observasi langsung yang dilakukan peneliti, untuk hal penyimpangan

sementara diharapkan jangan ada penumpukan disana maka harus ada

pengontrolang secara ruting untuk tidak adanya penyimpangan, namun sampai

pada saat ini dari pihak perusahaan secara maksimal untuk berusaha

melaksanakan apa-apa yang disyaratkan, hasil wawancara karyawan (engineering)

hotel bahwa:

kami selalu mengikuti dari apa yang distandarkan pemerintah dan itu ada

pengecekan-pengecekan selanjutnya dari DLH atau mengevaluasi, dan

jangan sampai limbah hotel organik dan limbah B3 tercampur, kalau

misalnya ada istilahnya karyawan sedikit nakal dia biasanya gabung

biasanya sampah operasional dengan sampah B3nya kita berikan

peringatan, kalau ini tidak bisa dicampur limbah biasa dengan limbah B3.

(Wawancara, MG, Jum’at 05 Juli 2019).

Dari hasil wawancara di atas pihak hotel mengatakan bahwa perlunya

sistem standar pengelolaan limbah yang di hasilkan harus dikelolah secara khusus

72

atau kemungkinan untuk di manfaatkan kembali. Harusnya ada tidakan tegas oleh

pihak perusahaan hotel jika betul ada karyawan melanggar aturan yang telah

ditetapkan agar tidak sewenanya saja melakukan apa maunya seperti mencampur

baurkan antara limbah berbahaya dan beracun dengan sampah organik lainnya,

pihak pemerintah pun harapkan maksimal mungkin mengadakan evaluasi

terhadap pihak perhotelan agar pengelolaan limbah sesuai prosedur yang telah di

terapkan. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ini adalah sebuah

proses untuk mengubah jenis, jumlah karakteristik limbah B3 menjadi tidak

berbahaya dan atau tidak immobalisasi limbah B3 karena sifat bahayanya yang

dapat ditimbulkan limbah B3 sangat tinggi. Dari pihak penghasil limbah atau

pihak hotel rutin pembinaan, arahan terhadap karyawan-karyawan yang

sebelumnya tidak peduli dengan limbah B3 yang selalu di campur dengan limbah

lain agar memisahkan yang mana limbah berbahaya dengan limbah biasa supaya

limbah-limbah tersebut bisa terkelolah dengan baik sesuai standar nasional dan

internasional dalam pengelolaan limbah.

4. Menentukan kebutuhan tindakan korektif

Berbagai keputusan menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada

keahlian-keahlian analitis dan diagnotis manajer. Setelah membandingkan kinerja

dengan standar, manajer dapat memilih salah satu tindakan, mempertahankan

status quo (tidak melakukan apa-apa), mengoreksi penyimpangan, atau mengubah

standar. Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk

menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpan agar sesuai dengan standar

atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah tersebut merupakan

73

langkah terakhir untuk menentukan keputusan sebelumnya apakah yang perlu

diubah karena tidak pas pada saat penerapannya di lapangan atau sudah tatapi

kebanyakan tidak ditaati oleh pihak perusahaan sehingga tidak perlu lagi ada

perubahan standar dari yang sebelumnya. Hasil wawancara ketua bidang

persampahan, Limbah B3 dan peningkatan kapasitas menyatakan bahwa:

Hanya diberikan berupa arahan-arahan jika memang ada kesalahan dari

prosedurnya dan salah teknis lainnya hanya berupa saran-saran jika ada

penyimpanan lainnya hanya kami berikan koreksi ataupun teguran.

(Wawancara, AT, Jum’at 05 Juli 2019).

Dengan pernyataan diatas bahwa tempat penyimpanan sementara limbah

B3 harus sesuai standar yg telah di tentukan, lokasi harus sesuai dengan rencana

tata ruang wilaya dengan daerah bebas banjir 100 tahun, atau daerah yang di

upayakan melalui rekayasa teknologi sehingga aman dari kemungkinan terkena

banjir dari hasil obvervasi sudah dilakukan peneliti bahwa masalah lokasi tersebut

terkena banjir atau tidak saya rasa tidak karena posisi letak tempat penyimpanga

sementara B3 itu memang tempatnya agak tinngi serta dapat kita melihat bahwa

sangat kecil tekena banjir. Haruskan sesuai dengan standar mempunyai sistem

drainase yang baik, mempertimbangkan faktor geologi dan karakteristik tanah

untuk mencegah sedini mungkin kerusakan terhadap fasilitas tempat penyimpanan

limbah B3. Semua hal tersebut adalah contoh persyaratan standar lokasi

pengumpulan limbah B3 jika ditemukan pengelolaan ataupun TPS (tempat

pembuangan sementara) tidak memenuhi standar yang telah dikeluarkan maka

pihak pemerintah akan berikan berupa arahan ataupun solusi yang telah ditetapkan

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Dinas Lingkungan

Hidup). seperti apa yang disampaikan oleh manajer hotel bahwa:

74

Setelah melakukan investegasi pihak DLH baru memutuskan TPS tersebut

layak dalam hal standar maka baru kami diberikan surat izin pengelolaan

limbah B3 kalau memang itu ada misalnya menyalahi dari prosedur kita

hanya diperintahkan untuk melakukan perbaikan. (Wawancara, RO,

Jum’at 05 Juli 2019).

Dengan pernyataan dari pihak hotel mengatakan bahwa setelah pengawai

dari Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan investigasi lalu memberikan

penilaian terhadap kelayakan dalam hal pengelolaan limbah B3 seperti

standarrisasi tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan

beraracun tersebut harus sesuai penempatan dengan jenis dan karakteristik limbah

B3, untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah B3 sebagaimana tersebut di atas

di lakukan secara benar, tepat, dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan

pengelolaan limbah B3 maka pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin

yang terkait di atas. Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan

yang mencakup penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pemanfaatan,

pengangkutan, dan pengelolaan termasuk penimbunan limbah B3 hasil

pengelolaan tersebut, setelah melakukan investegasi pihak DLH baru memutuskan

TPS tersebut layak dalam hal standar baru menentukan layak atau tidaknya

diberikan surat izin pengelolaan limbah B3 walaupun dalam hal ini masih ada

yang perlu di benahi hanya diberikan berupa pengarahan atau berupa solusi.

Secara kesimpulan bahwa pencapaian pengelolaan limbah bahan

berbahaya dan beracun (B3) hotel di Kota Makassar belum tercapai sepenuhnya

sesuai aturan pemerintah dengan baik karena masih banyak pihak pemerintah atau

swasta belum mengerti dan/atau memahami betul tentang limbah B3 bukan karna

jenis limbah tidak mereka pahami tapi bagaimana dampak yang ditimbulkan

75

terhadap lingkungan hidup, manusia dan makhluk hidup lainnya, kurangnya

pemahaman tentang limbah B3 sehingga dalam pelaksanannya terjadi

penyimpangan dan tidak disiplin dalam pelaksanaan, serta ditambah lagi sarana

dan prasarana yang minim sehingga pelatihan dan pembinaan kurang

dilaksanakan maka demikian masih banyak masalah yang terdapat tentu menjadi

penghambat dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Kota

Makassar, melihat bahwa jumlah pembanguna yang mengalami peningkatan

khusus pada perhotelan tahun ketahun mengalami pertumbuhan maka pemerintah

perlu menjadikan masalah utama dan kompleks demi lingkungan yang sehat

sehingga bebas dari kontaminasi dari zat-zat berbahaya dan beracun.

76

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya, maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Strategi pengawasan pemerintah dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya

dan beracun hotel di Kota Makassar yaitu:

a. Menentukan standar

Pemerintah harus mampu menentukan standar yang secara sfektif dapat

dilaksanakan dan tepat sasaran yang sebagai dasar dari kegiatan

pengelolalaan dalam meningkatkan atau mengotimalkan pengelolaan

limbah bahan berbahaya dan beracun.

b. Mengukur kinerja

Dalam hal ini mengukur kinerja pemerintah saat melakukan pengawasan,

dilapangan langsung dari kita bahas sebelumya mengenai pengelolaan

limbah B3 sudah maksimal, dan juga diharapkan ada peningkatan

kedepannya untuk lebih baik lagi dalam melakukan pengelolaan limbah

B3 hotel di Kota Makassar.

c. Membandingkan kinerja dengan sdantar

Pemerintah sudah melakukan penilain sekaligus controlling dilokasi

langsung, terkait dengan proses pengelolaan limbah bahan berbhaya dan

77

beracun dengan sistem tempat penyimpangan sementara (TPS) dimana

pihak hotel sendiri sudah melakukan hal tersebut.

d. Menentukan kebutuhan tindakan korektif

Hal ini diharapkan pemerintah melakukan sebuah tindakan jika dilapangan

ketidak sesuaian dengan apa sudah prosedurkan sebelumnya tetapi

nampaknya pemerintah tidak melakukan berupa tindah denda atau lainnya

namun hanya memberikan saran jika terdapat kesalahan dilapangan

2. Faktor determinan pengawasan pemerintah dalam pengelolaan limbah B3

hotel di Kota Makassar.

Faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan

pengawasan ialah kurangnya sarana dan prasana yang merupakan faktor utama

dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 dan juga lokasi yang

hendak dijangkau memiliki titik yang berbeda-berbeda, wilayah juga merupakan

penyebabab utama. Serta kurangnya pemahaman pengawai atau karyawan

mengenai limbah B3 hotel.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya

dan beracun (B3) hotel di Kota Makassar, dan melihat apa yang terjadi dilingkup

pengelolaan maka dengan demikian peneliti memberi saran sebagai pertimbangan

kepada pemerintah Kota Makassar, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Makassar

Diharapkan agar pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

sebagai eksekutif dari sebuah kebijakan dapat memeberikan sanksi yang

78

lebih tegas dan progresif lagi dalam melakukan pengawasan pengelolaan

limbah B3 hotel.

2. Kepada pihak hotel

Diharapkan kepada pihak hotel agar meningkatkan kesadaran dan kerja

sama dalam proses pengelolaan limbah B3 dengan baik agar terjadi sinergi

untuk memberikan presentase terbaik serta nantinya menarik perhatian

publik yang patut dijadikan sebagai contoh pengelolaan limbah bahan

berbahaya dan beracun di kawasan Indonesia Timur.

79

DAFTAR PUSTAKA

Agus Sulistiyono. 2006. Manajemen Penyelenggaraan Hotel. Bandung: Alfabet.

Agus Sulastiyono. 2011. Manajemen Penyelenggaraan Hotel: Manajemen hotel.

Bandung: Alfabeta.

Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah.

Malayu: Rineka Cipta.

A. Dale Timple. 2002. The Art And Scicien of Business Management Leadership.

Jakarta, PT. Elex media kompotindo, Gramedia.

Al Bataafi, Wisnu. 2005. Hous Keeping Departement, Floer and Publick Area,

Bandung: Alfabeta

Bogdan, R.C dan Taylor. 2002. Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif suatu

Pendekatan Fenomenologis terhadap ilmu-ilmu sosial. Surabaya: Usaha

Sosial

David, Fred R, 2011. Strategic Management, Buku 1. Edisi 12 Jakarta

David, Fred R, 2009. Manajemen Strategis Konsep, Edisi 12, Salemba Empat,

Jakarta.

Effendy, Onong Uchjana. 2007. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung:

PT Remaja Rosdakarya.

Fandy Tjiptono. 2006. Manajemen Jasa. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi

Griffin, Ricky W. 2004. Manajemen. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Erlangga.

Hasibuan, S.P Malayu. 2005. Maanajemen Sumber Daya Manausia. Edisi Revisi.

Jakarta: Bumi Aksara.

John A. Pearce II dan Richard B.Robinson, Jr. 2008. Manajemen Startegis-

Formulasi, Implementasi dan Pengendalian. Jakarta: Salemba Empat

Kartono, K. 2002. Psikologi Sosial Untuk Manajemen Perusahaan dan Industri.

Jakarta: Rajawali.

Kaplan, Robert S. dan David P. Norton. 2000. Balanced Scorecard,

Menerapkan strategi menjadi aksi, Jakarta: Erlangga.

80

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi, Edisi Tiga. Jakarta : Salemba Empat.

Mulyadi. 2005. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Salemba

Empat: Jakarta.

R. Terry, George. 2006. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung:

Alfabeta.

Schermerhorn, john R, 2002, Manajemen Buku 1 Edisi Bahasa Indonesia

Management 5e, Yogyakarta : Penerbit Andi.

Siagian, Sondang. P. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi

Aksara.

Situmorang, Viktor dan Juhir. 2001. Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam

Lingkungan Aparatur Negara. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Winardi, Hardjono. 2000. Manajemen Pemasaran Modern dan Perilaku

Konsumen. Bandung: Penerbit Sinar Baru.

DOKUMEM-DOKUMEN:

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, pasal 1 tentang pengelolaan

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pasal 1 tentang limbah bahan berbahaya

dan beracun (B3).

PERDA Kota Makassar nomor 04 tahun 2011, tentang pengelolaan sampah

81

82

Lokasi kantor DLHD Kota Makassar

Lokasi wawancara/gambar kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Lokasi wawancara/gambar Hotel amaris Kota Makassar

83

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Nursaid,(said). Lahir pada

tanggal 29 maret 1997 di Paria, Sinjai,

Sulawesi-Selatan. Anak pertama dari 3 (tiga)

bersaudara yang merupakan anak dari pasangan

suami istri Abu Bakar dan Salma.

Penulis memasuki pendidikan pertama selam enam tahun di SDN 09

Paria Desa Lamatti Riawang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai

dan selesai pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, penulis

melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama SMPN 1

Bulupoddo Desa Lamatti Riattang Kabupaten Sinjai dan selesai pada

tahun 2012. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan tingkat

menengah atas di SMAN 1Bulupoddo Kabupaten Sinjai dan selesai

pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang

perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh),

pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dengan program studi Ilmu

Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur karena telah diberikan

kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat

diamalkan dan memberi manfaat.