Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Produk Dalam NegeriUntuk Kemajuan Industri Nasional

Gunakan Dipersembahkan Oleh

SOLUSI

Solid & Solutif

No. 2 Vol. 1 Juni 2011

Majalah Pengawasan

Pengawasan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah

Sosok TokohMochammad Jasin

NIWAJIB

ULP & LPSE

ISSN

: 2

08

8 -

00

73

3

Pengadaan barang/jasa (PBJ) agaknya utama. Sebagaimana biasa laporan utama kerap dijadikan ajang praktik curang oleh tersebut dilengkapi wawancara eksklusif pihak-pihak berkepentingan untuk dengan nara sumber dari BPKP. Pada edisi ini melakukan korupsi. Data yang disampaikan kami juga menyajikan Rubrik Sosok Tokoh, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rubrik yang mengetengahkan sosok pribadi menginformasikan bahwa sepanjang tahun yang bisa dijadikan teladan. Kali ini sosok 2004 -2009 dari sekitar 200 kasus korupsi tokoh yang kami tampilkan adalah M. Jasin, yang ditangani, 40% di antaranya merupakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi kasus dalam pengadaan barang/jasa. (KPK). Kami menganggap beliau pantas Informasi tersebut tentu sangat ditampilkan, mengingat sumbangsih beliau memprihatinkan kita semua. Betapa tidak, yang cukup berharga dalam upaya dana yang dialokasikan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Masa awal karir APBN untuk PBJ jumlahnya cukup besar. beliau sebagai PNS di lingkungan Sekitar 30% dari total APBN diperuntukkan Departemen Perindustrian pada tahun 1980-belanja PBJ. Sebagai gambaran total nilai an, merupakan salah satu pertimbangan kami APBN tahun 2011 mencapai 1229 triliun. memilih beliau sebagai tokoh. Mudah-

Ada banyak cara dilakukan untuk mudahan jejak keteladanan beliau bisa mencurangi pelaksanaan PBJ. Mulai dari menjadi cermin bagi aparat Kementerian tahap persiapan sampai pelaksanaan tender Perindustrian khususnya, dan aparat birokrasi terbentang “pintu-pintu masuk” untuk pada umumnya. berbuat curang. Dan ketika niat busuk mulai Dan seperti biasa pula, selain laporan menggoda sementara celah kesempatan utama yang berkaitan dengan pengawasan, terbuka, di situlah praktik curang yang kami juga menyajikan laporan khusus seputar berujung tindak korupsi mulai dijalankan. industri. Kali ini kami menyajikan tulisan

Tentu saja praktik haram itu sudah mengenai Standard Nasional Indonesia atau seharusnya dicegah sejak awal. Pencegahan SNI, khususnya yang berhubungan dengan lebih dini diharapkan dapat meminimalisir produk industri.terjadinya kerugian Negara karena dikorupsi Untuk Anda semua kami sampaikan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab. selamat membaca.

Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini menyoroti masalah kecurangan dan korupsi dalam pelaksanaan PBJ sebagai laporan Edwardsyah Nurdin

Secangkir Kopi

Kecurangan

SOLUSI Juni 2011

P B J

Dipersembahkan Oleh

Produk Dalam NegeriUntuk Kemajuan Industri Nasional

Gunakan

5

Jendela Kita

SOLUSI Juni 2011

PelindungDR. Ir. Imam Haryono, M. Sc.

Pimpinan Umum/Penanggung JawabDrs. Mujiyono, MM.

Dewan PembinaInspektur IInspektur IIInspektur IIIInspektur IV

Pemimpin RedaksiDrs. Singgih Budiono

Redaktur PelaksanaDrs. Edy Waspan, MM.

Maria Haida, S.SosIr. Liliek Widodo, M.Si.

Edwardsyah Nurdin, B.Sc.Trinanti Sulamit, S.I.Kom.

EditorCiendy Martha Gayatri, ST.

Denny Chandra, S.Kom.Hariadi Amri, SH.

Dyan Garneta Paramita Sari, S.T.P.

Desain GrafisArga Mahendra, SH.

FotograferY.L. Didid Kristiawan, S.T.

Ginanjar Mardhikatama, SE

Tenaga SekretariatAgung Tri Utomo, A.Md.

Afininda Siti Murni, A.Md.

SOLUSI Majalah Pengawasan

Alamat RedaksiInspektorat Jenderal Kementerian PerindustrianJL. Gatot Subroto Kav.52-53 Lt. 4 Jakarta 12950

Telp : 021 - 5251108 Email : [email protected]

Diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal

Kementerian Perindustrian

Majalah Pengawasan SOLUSITerbit Per Triwulan

ISSN : 2088 - 0073

4 SOLUSI Juni 2011

18

24

27

30

32

44

37

46

48

52

Dua Tahun Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Perindustrian, Sebuah Refleksi

Peran Pengawasan terhadapPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Sosok Tokoh

Mochammad Jasin

Dua Cerita tentang PBJ

Penerapan SNI Wajibuntuk Perlindungan Industri Nasional

SNI Wajib :Perlindungan Konsumen, Perlindungan Produsen

Serba - serbi Pelaksanaan Audit Kinerja dalam Pemerintahan

Klinik Konsultasi

Perspektif BaruSistem Pengawasan Intern

Mempertahankan

atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian

WTP7

Redaksi menerima tulisan berupa opini / saran / kritik /

komentar / foto ke alamat E-mail redaksi :

[email protected]

Surat Pembaca Inspektur Bicara

6 7SOLUSI Juni 2011 SOLUSI Juni 2011

Sehubungan dengan penerbitan majalah pengawasan “SOLUSI”, dengan ini kami sampaikan terima kasih atas pengiriman majalah pengawasan tersebut sebagai salah satu upaya pengembangan wawasan dan pengetahuan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI.

Saran masukan terkait dengan substansi kami anggap tidak ada, namun untuk membangun sinergi yang harmonis diantara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, kami mohon pengiriman secara berkala kami tetap harapkan dan dalam waktu tidak terlalu lama kami akan mengirimi majalah pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI Edisi IV/12/2010.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI

Kami berterima kasih atas apresiasi Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI. Sungguh, apalah arti karya jika tanpa pembaca. Tentu saja, pengiriman berkala akan kami terus lakukan. Selain itu, Majalah SOLUSI juga mengundang partisipasi Bapak/Ibu/Saudara berupa artikel bertema pengawasan yang dikemas dalam bahasa yang naratif. Adalah suatu kebahagian bagi kami jika Majalah SOLUSI juga dapat menjadi sarana aktualisasi diri bagi pembacanya. Salam, Redaksi Solusi

Kami beritahukan bahwa kiriman berupa Majalah SOLUSI, edisi perdana sejumlah 1 (satu) eksemplar sudah kami terima dengan baik. Pemberian tersebut sangat bermanfaat bagi pendokumentasian karya ilmiah Indonesia dan penambahan koleksi perpustakaan kami. Namun untuk lebih mengoptimalkan proses diseminasi informasi melalui ISJD (http://jurnal.pdii.lipi.go.id) kami berharap dapat diberikan soft file dalam bentuk pdf dan dikirim melalui email [email protected]. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Kepala Bidang Dokumentasi LIPI

Tentu saja dengan senang hati kami mengirimkan file pdf Majalah SOLUSI kepada PDII. Untuk selanjutnya silakan kunjungi website Kemenperin (http://www.kemenperin.go.id/), pada bagian Publikasi untuk dapat langsung mengunduh Majalah SOLUSI. Atas apresiasi Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Salam, Redaksi Solusi

Sebagai upaya untuk menyikapi lain mempertahankan opini WTP atas Laporan perkembangan tuntutan masyarakat akan tata Keuangan Kementerian Perindustrian, pemerintahan yang tertib, bersih, transparan mewujudkan pencapaian KPI (Key Performance dan akuntabel, serta kemauan yang kuat untuk Indicators) program dan kegiatan Kementerian mendayagunakan dan mengoptimalkan Perindustrian, terwujudnya reformasi biro-pengawasan agar pelaksanaan tugas pokok krasi, terwujudnya efektivitas restrukturisasi dan fungsi Kementerian Perindustrian dapat organisasi serta tersedianya masukan mencapai sasaran yang telah direncanakan rekomendasi (feedback) terhadap pelaksanaan dan memuaskan harapan stake holder, maka program/kegiatan dan perumusan kebijakan mulai saat ini Inspektorat Jenderal Kemen- pembangunan industri.ter ian Per industr ian ber tek ad untuk Perjalanan dan upaya untuk mem-melakukan repositioning perannya dengan peroleh opini WTP atas laporan Keuangan pengembangan sistem pengawasan yang Kementerian Perindustrian cukup panjang dan efisien, efektif, transparan serta peningkatan menguras sumber daya, namun demikian kemampuan aparatur pelaksananya yang secara gradual mulai awal pemeriksaan BPK kompeten dan profesional. tahun 2006 sampai saat ini mengalami

Dalam rangka mencapai hal tersebut, kemajuan hasil yang terus menerus membaik, telah ditetapkan sasaran pengawasan, antara yaitu:

Oleh : Imam HaryonoInspektur Jenderal Kementerian Perindustrian

Mempertahankan

atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian

WTP

Milik Negara, yang disusun secara Opname).sistematis pada setiap satuan. c. Melakukan bimbingan teknis tentang

c. Melakukan pengolahan dokumen pencatatan transaksi dalam aplikasi SAI (SAK, SIMAK-BMN dan Persediaan).sumber (SPM, SP2D, SSBP, SPK dll)

untuk menghasilkan Laporan ke-3. Pengelolaan dan Pengamanan Asetuangan dan laporan Barang Milik

a. Meningkatkan penatausahaan (tertib Negara dengan mengirimkan ADK administrasi) Peralatan dan Mesin tahun (Arsip Data Komputer) SIMAK-BMN ke 2009 dan tahun sebelumnya yang akan SAKPA untuk mencocokkan Data BMN atau telah diserahkan kepada Dinas dan dengan Data SAKPA.Masyarakat serta menyelesaikan status d. Melakukan pencatatan secara akrual kepemilikan.dalam menyusun Laporan Keuangan

b. Meningkatkan tertib administrasi bukti-Tahunan pada setiap satuan kerja bukti kepemil ik an Kementer ian yaitu: Belanja Yang Masih Harus Perindustrian seperti: tanah, izin bang-Dibayar, Belanja Dibayar Dimuka, unan dan izin penggunaan bangunan , Pendapatan Yang Masih Harus Jalan, Irigasi dan Jaringan serta ken-Diterima, Pendapatan Diterima daraan bermotor.Dimuka.

c. Melakukan pengamanan Barang Milik e. Melakukan pencatatan persediaan Negara sesuai ketentuan perundang-dalam kartu persediaan dan membuat undangan dengan membuat labeling b u k u p e r s e d i a a n b e rd a s a r k a n pada setiap aset. dokumen sumber (faktur).

d. Melakukan pengendalian dan peng-f. Melakukan pencatatan piutang dalam amanan atas bantuan peralatan dan Buku Piutang berdasarkan dokumen mesin yang diserahkan kepada Pemda/ sumber.Perusahaan/Masyarakat.g. Melakukan rekonsiliasi Laporan

e. Melakukan rekonsiliasi data BMN setiap Realisasi Anggaran antara satker semester antara satker dengan Kantor dengan KPPN setiap bulan melalui Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Berita Acara Rekonsiliasi.(KPKNL) melalui BAR data BMN.h. Melakukan analisa dan evaluasi

Laporan Keuangan dan BMN atas 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya transaksi yang dilakukan oleh satuan

Manusia kerja.Meningkatkan SDM pengelola melalui :i. Sekretariat Jenderal dan unit Eselon I a. Melaksanakan pembinaan kepada yang mempunyai unit Satker binaan di

seluruh satuan kerja tentang peraturan daerah melakukan koordinasi per-di bidang akuntansi keuangan dan BMN temuan dalam rangka konsolidasi melalui sosialisasi.penyusunan laporan keuangan.

b. Melakukan bimbingan teknis dalam 2. Sistem Aplikasi Teknologi Komputerpengelolaan dan penyusunan laporan a. Menerapkan sistem komputerisasi SAK keuangan dan BMNdan SIMAK-BMN antar Satker di

c. Mengirimkan petugas akuntansi dan lingkungan Kementerian Perindustrian, BMN dalam Diklat Program Percepatan secara berjenjang.Akuntabilitas Keuangan Pemerintah b. Menerapkan aplikasi persediaan dalam (PPAKP) yang dilaksanakan oleh rangka mengadministrasikan per-Kementerian Keuangan.sediaan berdasarkan dokumen sumber

(SPM, SP2D, Faktur dan BA Stock


Inspektur Bicara Inspektur Bicara

§ Tahun 2006 memperoleh opini Disclaimer Perindustrian Tahun 2010 antara lain :of Opinion.

§ Tahun 2007 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

§ Tahun 2008 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP).

§ Tahun 2009 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

§ Tahun 2010 atas dukungan pimpinan dan komitmen seluruh satuan kerja maka Kemeterian Perindustrian dapat mem-pertahankan opini WTP penilaian laporan keuangan dari BPK.

Guna mewujudkan laporan keuangan dengan predikat WTP, kementerian telah melakukan berbagai upaya perbaikan atau peningkatan kualitas laporan keuangan yang 1. Menindaklanjuti dan menyelesaikan dituangkan dalam Instruksi Menteri Per- seluruh temuan BPK Tahun 2009 dan tahun industrian antara lain : sebelumnya.§ Instruksi Menteri Perindustrian No. 132 2. Melakukan monitoring pelaksanaan

Tahun 2008 tentang Rencana Perbaikan pemeriksaan rutin atas fisik Kas.Opini laporan Keuangan Departemen 3. Meningkatkan fungsi tugas administrasi Perindustrian dari WDP menuju WTP; dan tugas verifikasi barang pada Kuasa

§ Instruksi Menteri Perindustrian No. 827 Pengguna Anggaran.Tahun 2009 tentang Rencana Aksi 4. Meningkatkan pelaksanaan pengadaan mempertahankan opini Wajar Tanpa barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Pengecualian (WTP) atas Laporan Ke- dengan memenuhi spesifikasi teknis yang uangan Departemen Perindustrian Tahun ditetapkan dan menghindari pemecahan 2009; paket.

§ Instruksi Menteri Perindustrian No. 472 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi mempertahankan opini Wajar Tanpa Peng-ecualian (WTP) atas Laporan Keuangan

1. Sistem PembukuanKementerian Perindustrian Tahun 2010;a. Melakukan pencatatan sesuai dengan Rencana Aksi mempertahankan opini

Bagan Akun Standar (BAS) dalam BPK atas Laporan Keuangan Kementerian perkiraan Buku Besar agar memu-Perindustrian merupakan panduan teknis dahkan pembukuan dan pelaporan operasional yang dapat menjadi pedoman keuangan.dan dilaksanakan secara konsisten dan

b. Melakukan penyusunan Laporan sungguh-sungguh serta merupakan bentuk Keuangan melalui prosedur kom-komitmen mulai dari Pimpinan tertinggi puterisasi mulai dari pen-gumpulan sampai dengan seluruh staf di lingkungan data, pencatatan, penerimaan dan Kementerian Perindustrian.pengeluaran ser ta penyusunan Rencana Aksi mempertahankan opini Laporan keuangan dan Laporan BarangWTP atas Laporan Keuangan Kementerian

A. Menyelesaikan Temuan Atas Laporan Keuangan Tahun 2009

B. Meningkatkan Kemampuan Sistem Manajemen Keuangan

Salah satu wilayah yang rawan terhadap pada tahun 2005, atau pun pengadaan kotak terjadinya praktik korupsi oleh aparat pe- suara pemilu 2004 yang kasusnya disidangkan merintah atau pejabat publik adalah pada pada tahun 2006. kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kasus lain adalah proyek pengadaan Masih segar dalam ingatan kita, cukup banyak mobil pemadam kebakaran yang menyeret pejabat publik serta aparat pemerintah diseret beberapa mantan pejabat Departemen Dalam ke ranah hukum karena terlibat dalam praktik Negeri serta mantan Gubernur, bahkan pun KKN ketika menyelenggarakan kegiatan mantan Menteri Dalam Negeri akhirnya pengadaan barang/jasa di lingkungan ins- ditetapkan sebagai tersangka. Demikian pula tansinya. Data kasus korupsi yang ditangani kasus pengadaan alat kesehatan untuk KPK sepanjang tahun 2004 – 2009 menun- penanganan wabah flu burung pada tahun jukkan dari sekitar 200 kasus yang ditangani, 2006, saat ini tengah dilacak oleh KPK.40% di antaranya merupakan kasus dalam pengadaan barang/jasa.

Kasus-kasus itu melibatkan semua instansi, mulai dari DPR, pemerintah provinsi/ Proses pengadaan barang/jasa peme-kabupaten/kota, kementerian dan lembaga, rintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan BUMN/BUMD dan lain-lain. Korupsi yang Presiden Nomor 54 tahun 2010 (dahulu terjadi mulai dari yang remeh-temeh hingga Keppres Nomor 80 tahun 2003) pada dasarnya barang bernilai tinggi. Fakta tersebut membagi prosedur pengadaan dalam dua diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK M. Jasin tahapan utama, yaitu perencanaan dan dalam suatu diskusi di Jakarta beberapa waktu pelaksanaan. Masing-masing tahapan itu, lalu. pada tiap prosedur yang dilalui, banyak

Beberapa kasus korupsi yang ditangani kerawanan yang dapat dijadikan celah untuk KPK dalam kaitan pengadaan barang/jasa, melakukan praktik KKN. Auditor yang jeli antara lain pengadaan helikopter yang dibeli dengan mudah mendapat sinyal pada tahapan dari Rusia di Aceh pada tahun 2004, peng- atau prosedur mana praktik curang dilakukan adaan bus untuk proyek busway di Jakarta untuk memulai langkah korupsi.

Titik Rawan Penyimpangan

AktualInspektur Bicara


d. Menetapkan kembali petugas akun- mencapai tujuan pengendalian intern tansi dan BMN berdasarkan struktur dan mengindikasikan kelemahan yang organisasi yang baru (apabila terdapat material;perubahan personil akuntansi dan f. Menilai sistem pengelolaan keuangan BMN pada masing-masing unit Eselon entitas untuk menentukan kesesuaian I).Personil akuntansi dan BMN pada berdasarkan ketentuan, terkait dengan masing-masing unit Eselon I). SAP;

e. Membuat serah terima tugas, dari g. Mengidentifikasi dan mengungkapkan petugas yang lama kepada petugas semua peraturan perundang-undang-yang baru, sesuai struktur organisasi an yang berdampak langsung dan baru (apabila terdapat perubahan material terhadap penentuan jumlah personil akuntansi dan BMN pada nilai dalam laporan keuangan;masing-masing unit Eselon I). h. Menyampaikan semua kejadian

ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

i. Memonitor dan memastikan bahwa a. Meningkatkan efektivitas pengen-laporan keuangan Eselon I dapat dalian intern dalam hal keandalan diyakini akuntabilitasnya sehubungan laporan keuangan, transaksi-transaksi dengan perubahan struktur organisasiyang telah dicatat, diproses dan di-

j. Mengevaluasi/memonitoring Stock ringkas secara memadai dalam penyu-Opname Persediaan setiap semester sunan keuangan sesuai dengan Prinsip melalui Berita Acara Stock Opname Akuntansi Pemerintah (SAP).Persediaan.b. Penyajian secara wajar laporan keu-

k. M engkoordinas ik an per temuan angan berdasarkan Standar Akuntansi seluruh Unit Eselon I dan seluruh Satker Pemerintahan (SAP); entitas pelaporan dalam rangka c. Kepatuhan terhadap semua aspek pemantapan Penyusunan Laporan perjanjian kontrak yang akan mem-Keuangan/BMN Semester I dan punyai dampak material terhadap Tahunan.laporan keuangan jika terjadi pelang-

l. Melakukan pengawasan, pengendalian garan; serta pengamanan atas aset unit Eselon d. Menilai efektifitas pengendalian intern I yang mengalami perubahan sehu-dalam hal: Keandalan pelaporan bungan dengan adanya struktur keuangan transaksi-transaksi telah organisasi baru melalui Inventarisasi dicatat, diproses, dan diringkas secara aset pasca reorganisasi.memadai untuk memungkinkan pe-

m. Melaksanakan reviu atas Laporan nyusunan laporan keuangan sesuai Keuangan dan BMN Tahun 2010 pada dengan prinsip akuntansi pem-satuan kerja.erintahan dan aset telah dilindungi dari

kehilangan yang disebabkan peng-Rencana aksi tersebut telah dilak-ambilalihan, penggunaan atau pe-

sanakan secara konsisten oleh seluruh unit lepasan yang tidak sah;kerja, walaupun beberapa unit kerja masih e. Menyampaikan semua kelemahan memerlukan pembinaan, pengawalan dan signifikan yang ada pada perancangan pemantapan lebih lanjut.dan pelaksanaan pengendalian intern

yang dapat berdampak negatif ter-hadap kemampuan entitas dalam

A. Penjaminan Mutu (Quality Assurance) oleh Pengawas Internal

Pengawasan terhadap Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Upaya Pencegahan Peran Pengawasan

Praktik-praktik curang dan korup dalam Adalah menarik apa yang disampaikan pengadaan barang/jasa pemerintah tentu oleh Wakil Ketua KPK Haryono Umar bahwa harus dicegah sedini mungkin. Kerugian korupsi dalam pengadaan bisa diperkecil negara yang cukup besar akibat banyaknya dengan melalui pengetatan pengawasan praktik korupsi dalam kegiatan pengadaan internal. Peran pengawasan internal memang harus ditekan seminimal mungkin. Untuk itu sangat dibutuhkan dalam upaya mem-perlu dilakukan upaya pencegahan yang persempit ruang gerak oknum-oknum optimal agar praktik haram tersebut dapat bermental korup yang dengan lihai me-diminimalisir. manfaatkan celah-celah pengadaan barang/

Dalam suatu wawancara dengan jasa untuk kepentingan pribadinya. Peraturan Majalah Pengawasan SOLUSI beberapa waktu Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang lalu, Wakil Ketua KPK M. Jasin menyatakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jelas-jelas bahwa upaya pencegahan terjadinya praktik menyatakan kewajiban aparat pengawasan korupsi dalam pengadaan barang/jasa dapat intern melakukan pengawasan terhadap PPK dilakukan antara lain dengan mendorong dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan berperannya Unit Layanan Pengadaan pada instansi masing-masing melalui pelaksanaan setiap instansi pemerintah untuk menyeleng- audit sesuai dengan ketentuan.garakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Penyedia barang/jasa atau pun (LPSE). Melalui pengadaan secara elektronik masyarakat umum yang menemukan indikasi semua informasi disajikan secara transparan penyimpangan prosedur dan KKN dalam dan akuntabel, semua orang dapat meng- pelaksanaan pengadaan, juga dapat aksesnya sehingga diharapkan praktik curang mengajukan pengaduan kepada Aparat dan korupsi di bidang pengadaan dapat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan atau berkurang. Solusi lain adalah secepatnya LKPP. Namun sejauh ini peran pengawasan melakukan reformasi birokrasi. Penghasilan yang dilakukan APIP agaknya belum optimal. PNS harus diperbaiki, sehingga paling tidak Banyak hal yang menyebabkan peran dapat memenuhi kebutuhan minimal setiap pengawasan internal belum optimal. bulannya. Mentalnya diperbaiki, taat pada Keterbatasan jumlah auditor yang handal aturan dalam melaksanakan tugas dan jangan dalam mengaudit prosedur pengadaan sampai menyimpang dan menyalahgunakan misalnya, merupakan salah satu penyebab keuangan negara. belum optimalnya peran pengawasan internal.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Haryono Penyebab lain sebagaimana dikemukakan Umar, sebagaimana dikutip dari Majalah oleh seorang auditor yang tak mau disebutkan Integrito, menyatakan bahwa korupsi dalam namanya, adalah munculnya rasa ewuh-pengadaan bisa diperkecil dengan melalui pakewuh ketika berhadapan dengan auditi pengetatan pengawasan internal. Di samping karena satu dan lain hal, sehingga auditor itu hendaknya dilakukan pula ekspose rencana kehilangan independensinya. Dan ketika anggaran di setiap instansi pemerintah pada auditor kehilangan independensinya maka awal tahun. Dengan begitu, publik bisa terjadilah manipulasi dalam pembuatan mengetahui apa saja paket pengadaannya, laporan hasil audit. Misalnya dengan termasuk apa saja pengadaan yang dilakukan memelintir sedemikian rupa faktor penyebab melalui penunjukan langsung atau pun temuan, sehingga rekomendasi yang melalui mekanisme tender. Selain itu adalah disampaik an seper ti ungk apan “jauh dengan mempercepat pembentukan ULP dan panggang dari api”. LPSE di setiap instansi pemerintah.

M u l a i d a r i t a h a p p e re n c a n a a n nyusunan HPS juga dapat dimanfaatkan untuk kemungkinan penyimpangan sudah bisa melakukan kecurangan. Misalnya HPS disusun terjadi. Misalnya dalam penetapan kebutuhan tanpa melakukan survei harga pasar, barang/jasa, ada kecenderungan menetapkan melainkan hanya berpatok pada pagu kuantitas dan kualitas yang melebihi anggaran. Bahkan di tangan pejabat kebutuhan. Bahkan kadang-kadang terjadi bermental korup, bisa terjadi HPS disusun oleh penetapan kebutuhan yang sebenarnya tidak calon rekanan! diperlukan alias fiktif. Di samping itu dalam Cara lain yang dilakukan untuk pemaketan pekerjaan pun kadang kala merekayasa pelaksanaan lelang adalah melalui m e l a n g g a r at u ra n . Pe n g a d a a n ya n g penyusunan dokumen pengadaan, di mana seharusnya dilakukan dalam satu paket, persyaratan administrasi dan teknis diatur dipecah dalam beberapa paket dengan sedemikian rupa sehingga calon pemenang maksud untuk menghindari lelang. Demikian mengarah kepada penyedia dan atau merk pula sebal ik nya , beberapa kegiatan tertentu. Juga penetapan metode dan kriteria pengadaan yang seharusnya tersebar di evaluasi yang dipilih dengan menggunakan daerah disatukan dengan maksud agar sistem tertentu yang mudah diatur. pelaksanaannya dilakukan secara terpusat. Kadang kala panitia pengadaan juga

Mengingat ujung-tombak pelaksanaan mempersulit akses untuk mengikuti lelang pengadaan adalah ULP/Panitia Pengadaan/ sehingga tidak semua penyedia barang/jasa Pejabat Pengadaan, pimpinan instansi untuk memperoleh kesempatan yang sama. kepentingannya tidak sungkan-sungkan Pengumuman pengadaan diatur sedemikian menunjuk orang-orang tertentu dalam rupa agar tidak mudah diketahui. Informasi jabatan tersebut meskipun yang bersangkutan yang disampaikan tidak lengkap bahkan fiktif.tidak memiliki kualifikasi persyaratan dan atau Kecurangan dapat juga terjadi ketika lemah integritasnya. melakukan evaluasi penawaran, di mana hasil

Menarik apa yang disampaikan Larto evaluasi penawaran tidak konsisten dengan Untoro, Kepala Bagian Pengadaan ULP Komisi kriteria yang telah ditetapkan. Sanggahan Pemberantasan Korupsi (PK) sebagaimana yang disampaikan oleh peserta lelang yang dikutip dari Majalah Integrito, sebuah majalah dirugikan sering kali tidak ditanggapi dengan internal terbitan KPK Vol. 14/Januari - Februari. semestinya oleh PPK. Jika pun ditanggapi, PPK Larto menyatakan bahwa ada empat poin selalu berkelit dengan memberikan alasan besar problem pengadaan, yaitu: pasar pembenar.pengadaan yang tidak terbuka, kurangnya Praktik haram dalam pengadaan kapasitas manajemen, bad governance, dan barang/jasa ternyata juga merambat ke banyaknya celah korupsi. Problem tersebut penggunaan dana bantuan sosial, baik yang menjadi semakin memburuk ketika SDM atau bersumber dari APBN maupun APBD. Terkait petugas pengadaan tidak memiliki integritas dengan dana bantuan sosial, selama tahun atau tidak kompeten dalam bidangnya. 2010 KPK mendapatkan 98 pengaduan dari Lemahnya kompetensi, biasanya karena sistem masyarakat. “Hingga Maret 2011 KPK telah pengadaan di instansi merupakan pekerjaan menangani enam perkara penyalahgunaan sampingan, sehingga petugas tidak fokus. Di bantuan sosial, empat perkara telah samping itu ada faktor lemahnya pengawasan berkekuatan hukum tetap, satu dalam tahap pimpinan, buruknya integritas, lemahnya penuntutan dan satu dalam tahap penyidikan,” p e n g a w a s a n i n t e r n a l s e r t a a d a n y a demikian dinyatakan Ketua KPK Busyro penyalahugunaan wewenang. Muqoddas di Jakarta awal April lalu (KOMPAS.

Kembali kepada titik rawan penyim- 6/4/2011). pangan dalam pelaksanaan lelang, pe-


AktualAktual

Menyikapi kondisi tersebut, apa yang Bagaimana contoh probity audit bisa dilakukan APIP (Aparat Pengawasan

yang telah dilakukan oleh BPKP?Intern Pemerintah) dalam meminimalisir dampak kerugian negara yang ditimbulkan?

yang dilakukan setelah proses PBJ selesai.

Reviu merupakan salah satu contoh dari probity audit. BPKP sudah sering melakukan Tidak seperti KPK yang memiliki fungsi reviu PBJ atau pendampingan terhadap reviu represif, APIP diharapkan berperan pada level PBJ. Reviu atau pendampingan tersebut pencegahan/preventif yang diwujudkan d i l a k u k a n t e r u t a m a p a d a b e b e r a p a melalui kegiatan audit, monitoring dan Kementerian besar, seperti Kementerian evaluasi, serta reviu. Pada saat ini BPKP sedang Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan mengembangkan probity audit, di mana APIP Umum. Audit PBJ tersebut dilakukan untuk turut serta dalam proses PBJ itu sendiri. APIP melihat kesesuaian metode-metode PBJ yang mulai ikut “mengawal” proses PBJ semenjak digunakan dengan karakteristik PBJ itu sendiri. tahap perencanaan—tidak seperti biasa audit

PBJ yang merupakan post-audit atau audit

Menanggapi data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa 86 dari 196 kasus yang ditangani pada 2004-2010 (44%) merupakan kasus tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa, Dra. Hetty Djuhartika, M.Si. menyatakan bahwa temuan-temuan BPKP pun banyak yang mengarah pada proses PBJ. Berikut wawancara lengkap SOLUSI dengan Dra. Hetty Djuhartika dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)

(Auditor pada Deputi Perekonomian BPKP)


Wawancara EksklusifAktual

Memberi Nilai Tambah bagi Unit Kerja

Meningkatkan peran pengawasan ertian terhadap pengawasan. Selama ini dalam pengadaan barang/jasa dapat di- pengawasan (audit) diartikan hanya dilakukan lakukan dengan mengefektifkan pelak-sanaan pada akhir kegiatan saja. Hal tersebut tidak pre-audit dalam artian “peng-awalan”, di mana benar. Kegiatan semestinya dikawal mulai dari peran pengawasan sudah dilibatkan mulai dari awal, seperti perencanaan, pelaksanaan proses penganggaran dilakukan sampai hingga penyelesaian”. Pengawalan tersebut dengan proses pengadaan berjalan. Pre-audit dimaksudkan sebagai bagian dari kegiatan terhadap anggaran dimaksudkan untuk audit.mengetahui apakah anggaran yang disusun Memang, tidak seluruh kegiatan masuk akal atau tidak, pengadaan yang pengadaan barang/jasa harus dilakukan direncanakan masuk skala prioritas atau tidak, pengawalan. Mengingat jumlah auditor yang jumlah anggaran bisa dihemat atau tidak, dan ada pada masing-masing APIP dewasa ini seterusnya. sangat terbatas, untuk sementara audit

Berkaitan dengan pre-audit, adalah berbasis pengawalan dapat difokuskan menarik apa yang disampaikan oleh Hetty kepada pengadaan yang sifatnya strategis dan Djuhartika, auditor pada Deputi Pereko- memiliki risiko tinggi. Dengan langkah nomian Badan Pengawasan Keuangan dan tersebut diharapkan peluang untuk me-Pembangunan, sebagaimana dinyatakan lakukan korupsi dapat diperkecil dan kerugian dalam suatu wawancara dengan Majalah negara dapat diminimalisir. (Edwardsyah Pengawasan SOLUSI beberapa waktu lalu: “Hal Nurdin).yang harus menjadi perhatian adalah peng- Tantangan APIP :

“Menurut saya, fase paling kritis PBJ adalah pada waktu penetapan kualifikasi. Dari awal sebaiknya user harus sudah benar-benar paham barang seperti apa yang mereka inginkan. Tahapan yang pas untuk menghindari titipan penyedia tertentu itu pada tahap apa.”

"Titik rawan PBJ adalah saat proses pengadaan tersebut dapat mengalami intervensi. Dengan catatan intervensi yang cenderung negatif. Tidak apa-apa jika intervensi tersebut positif atas dasar monitoring. Hal ini bisa diilustrasikan dengan "Aliran air". Jika aliran datang dari arah yang sama, aliran akan lebih deras, namun jika dari arah kiri, kanan, atau berlawanan tentu akan beriak dan alirannya terganggu."

Hilma,Sekretariat Itjen

Moh. Ari Kurnia,BPKIMI

Vox Populi


Apakah acuan/dasar hukum yang rangka pengawasan PBJ?digunakan BKPP dalam melakukan reviu PBJ?

Apakah “pengawalan” tersebut bisa disamakan dengan pre-audit?

Apakah Reviu PBJ oleh BPKP di-lakukan dalam periode waktu tertentu, Adakah kendala/hambatan APIP seperti halnya reviu keuangan? dalam melakukan “pengawalan” pada PBJ?

Apakah Anda setuju dengan pendapat bahwa sudah saatnya APIP, dalam hal pengawasan proses PBJ, mencoba metode selain post-audit?

B a g a i m a n a m e n i n g ka t ka n p e -mahaman satker terhadap fungsi APIP sebenarnya, yaitu melakukan pengawasan yang bersifat preventif?

APIP Kementerian mana saja yang telah menerapkan “pengawalan” dalam

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) didampingi oleh BPKP. Selain tupoksi APIP, Perpres 54/2010 juga “Pengawalan” PBJ pada Kementerian PDT menjadi acuan dalam melakukan reviu terutama difokuskan pada pengadaan yang terhadap PBJ. Dalam perpres 54/2010 sangat bersifat Jasa.jelas dan tegas mengharuskan adanya peng-

awasan oleh APIP terhadap PBJ. Hal yang harus menjadi perhatian adalah pengertian terhadap audit (pengawasan) itu sendiri. Bukan, kedua hal tersebut merupakan Selama ini audit (pengawasan) diartikan hanya sesuatu yang berbeda. Pre-audit pada dilakukan di akhir (sebuah kegiatan) saja. Hal dasarnya merupakan audit persiapan yang tersebut tidak benar adanya. Kegiatan dilakukan sebelum audit sebenarnya atau semestinya dikawal mulai dari awal, seperti audit pendalaman. “Pengawalan” di sini pada perencanaan, pelaksanaan hingga penye- dasarnya merupakan sebuah audit, namun lesaian. prosesnya dilakukan bersamaan dengan

seluruh tahapan PBJ tersebut.

Reviu PBJ oleh BPKP dilakukan Seharusnya tidak ada hambatan bagi berdasarkan permintaan. Kementerian-ke- APIP dalam melakukan “pengawalan” pada PBJ menterian besar, pada umumnya meminta karena hal tersebut masih dalam lingkup pendampingan atas reviu proses PBJ semenjak kewenangan APIP. Hal yang dilarang adalah dari awal proses, seperti pembuatan RKS, apabila APIP menjadi panitia pengadaan. untuk meminta second opinion terkait proses Apalagi dengan adanya perubahan para-tersebut. Proyek pembuatan bandara Medan digma, APIP bukan sebagai watch dog, tetapi yang baru merupakan salah satu contoh sebagai konsultan dan juga penjamin mutu (proyek) yang didampingi oleh BPKP. (quality assurance). Pendampingan itu menjadi

suatu kewajiban. Hal penting yang harus dilakukan adalah sosialisasi kepada unit kerja untuk menjelaskan bahwa Itjen bukan “ikut campur” dalam kerja unit tersebut, apalagi mencari-cari kesalahan. Namun untuk Memang seharusnya seperti itu, Itjen menjalankan fungsi Itjen sebenarnya, yaitu sebagai APIP harus mendampingi unit-unit di sebagai konsultan dan juga penjamin mutu lingkungannya mulai dari proses perencaana-(quality assurance) untuk mencegah terjadinya an PBJ sampai dengan selesai. Pengawasan kesalahan (preventif ).tersebut dapat dimasukkan dalam Program

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan mengacu kepada program pengadaan tahun terkait dilihat dari tingkat kerawanan dan besarnya anggaran untuk PBJ. Di sinilah peran Itjen supaya tidak terjadi hal, seperti korupsi, Hal yang patut digarisbawahi adalah dan mark up. Pengawasan ditekankan pada kehadiran Itjen harus memberikan manfaat pengawasan preventif agar upaya represif bagi satker tersebut. Apabila sudah demikian, tidak perlu dilakukan. maka kehadiran Itjen menjadi sebuah ke-

butuhan karena adanya manfaat dari kedatangan Itjen tersebut. Tinggal bagaimana

kita sebagai APIP mampu memberikan manfaat yang baik. Pada tahap pelaksanaan, banyak kepada unit kerja. metode penilaian yang bisa digunakan, di sini

kita bisa juga memberikan saran metode apa yang sebaiknya digunakan. Peran APIP yang demikian, menambah nilai dari proses PBJ Misal dalam proses PBJ, pada tahap tersebut dan juga mengawal supaya tidak perencanaan, penyusunan Rencana Kerja dan terjadi penyimpangan. Apalagi pada kegiatan-Syarat-Syarat (RKS) menggambarkan keing-kegiatan PBJ yang strategis. Saya pikir dengan inan dari unit terhadap penyedia barang/jasa adanya manfaat APIP permintaan pengawalan dan hasil (output) yang diharapkan. APIP akan datang dengan sendirinya. Sekali lagi, ini memahami aturan main dari PBJ yang merupakan tantangan bagi kita APIP untuk mengacu kepada Perpres 54/2010 dan memberi manfaat unit kerja/auditi. (Arga peraturan tambahan dari Kemenperin Mahendra/ Trinanti Sulamit/Indra Laksmana)(misalnya tentang P3DN). Di sini peran kita

memberikan saran bagaimana membuat RKS

Bagaimana contoh peran APIP yang memberi manfaat bagi unit kerja (auditi)?

Wawancara Eksklusif Wawancara Eksklusif

Seharusnya tidak ada hambatan

bagi APIP dalam melakukan “pengawalan”

pada PBJ karena hal tersebut masih dalam lingkup kewenangan

APIP

Pembentukan ULP Kementerian Per-industrian

bangun sistem yang dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan/kekeliruan dalam pengadaan barang/jasa, menghasilkan Berdasarkan Keputusan Menteri pengadaan barang/jasa yang bernilai tinggi Perindustrian No. 238/M-IND/Kep/5/2009 dengan biaya yang ekonomis melalui tahapan sebuah tim ditugaskan untuk membentuk ULP yang efekif dan efisien, melaksanakan proses di lingkungan Kementerian Perindustrian. pengadaan melalui persaingan yang sehat, Adapun tugas tim tersebut meliputi: terbuka dan transparan; memperlakukan menyusun organisasi dan tata kerja ULP yang setiap usaha dengan adil (tidak diskriminatif ) ditetapkan dengan Peraturan Menteri

d e n g a n m e n j u n j u n g t i n g g i Pe r i n d u s t r i a n , m e r e k r u t akuntabilitas, serta menerapkan S u m b e r D a y a M a n u s i a p e n g a d a a n b a r a n g / j a s a d i pengelola ULP, memper-lingkungan Kementerian Per-siapkan Sarana dan Prasarana industrian secara menyeluruh Kerja ULP, mempersiapkan dengan sistem e-procurementPedoman Kerja dan Standard

Sebelum dibentuk ULP, Operating Procedure (SOP) pengadaan barang/jasa di ling-U L P, m e n y e m p u r n a k a n kungan Kementerian Perindustrian Sistem Informasi Pengadaan / sering terjadi sanggah/banding. e-procurement, dan melak-Inspektorat Jenderal pun turut sanakan tugas lain yang disibukkan membantu penye-berkaitan. lesaian sanggah/banding tersebut. Selang tak seberapa Setelah terbentuk ULP, dari kira-kira lama, berdasarkan Peraturan 343 paket lelang dan 128 paket Menteri Perindustrian No. lelang ulang pada tahun 2010 74/M-IND/PSR/7/2009 ter-dengan nilai sekitar Rp. 632 miliar bentuklah ULP di ling-kungan hanya terdapat 6 sanggah dan 2 Kementerian Per-industrian.

banding. Dan tentu saja semuanya Sebuah unit kerja yang bertugas dapat terselesaikan dengan baik.menangani pengadaan barang/jasa di

lingkungan Kementerian Perindustrian. Unit ini dikelola oleh pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Lokasi ULP terletak di gedung Pada tahun 2011 seiring dengan belakang lantai 3 Kantor Kementerian mulai berlakunya Peraturan Presiden No.54 Perindustrian, Jalan Gatot Subroto Kav. 52-53, Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Selatan. Hal ini tentu berkat peranan Pemerintah maka perlu untuk melakukan Inspektorat Jenderal bersama Sekretariat penataan ULP Kementerian Perindustrian. Jenderal. Penataan ULP tersebut meliputi 3 (tiga) hal

yakni Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja, SOP Penyediaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Perindustrian, dan ULP dibentuk dengan maksud agar Pembentukan LPSE (Layanan Pengadaan p r o s e s p e n g a d a a n b a r a n g / j a s a d i Secara Elektronik).Kementerian Perindustrian terlaksana dengan

handal, profesional, bebas dari intervensi, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sedangkan tujuan ULP dibentuk adalah untuk mem- Peraturan Menteri Perindustrian No.

ULP dalam Perkembangan dan Peng-embangan

Maksud dan Tujuan ULP Dibentuk

Organisasi dan Tata Kerja ULP

18 19SOLUSI Juni 2011 SOLUSI Juni 2011 SOLUSI Juni 2011 SOLUSI Juni 2011

TelaahTelaah

Pengadaan barang/jasa pemerintah pegawai Kementerian Perindustrian. Pasalnya, yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan sanggah/banding pengadaan barang/jasa dari dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan penyedia maupun dari LSM dapat meng-dan Belanja Daerah (APBN/APBD) harus akibatkan terpecahnya fokus pejabat/ pegawai dilaksanakan dengan efektif dan efisien Kementerian Perindustrian terhadap substansi dengan prinsip persaingan sehat, transparan, pekerjaan khususnya masalah industri sesuai terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua dengan tugas pokok dan fungsinya.pihak agar hasilnya dapat dipertanggung- Untuk menjawab permasalahan jawabkan. Tak hanya sesuai dari segi fisik, tersebut, sekaligus dalam rangka Reformasi tetapi juga dari segi keuangan maupun Birokrasi untuk mewujudkan sistem peng-manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah adaan barang dan jasa yang baik dan teratur, dan pelayanan masyarakat. maka Kementerian Perindustrian membentuk

Jumlah paket lelang pengadaan suatu lembaga yang khusus menangani barang/jasa di lingkungan Kementerian pelayanan pengadaan barang/jasa di Perindustrian setiap tahun rata-rata sebanyak lingkungan Kementerian Perindustrian yang 350 paket lelang. Tentunya hal ini amat selanjutnya disebut Unit Layanan Pengadaan menyita waktu dan perhatian pejabat/ (ULP) Kementerian Perindustrian.

Dua Tahun Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Perindustrian, Sebuah Refleksi

Oleh : MujiyonoSekretaris Inspektorat JenderalKementerian Perindustrian RI

ULP dibentuk dengan maksud

agar proses pengadaan

barang / jasadi Kementerian Perindustrian

terlaksana denganhandal, profesional,

bebas dari Intervensi dan

KKN

“

“


TelaahTelaah

(17)(27)

(18) (28)

(29)

(19) (30)

(20)

Pembentukan LPSE

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)(26)

kerja setelah pengumuman.Kepala ULP menyetujui dan meng-umumkan hasil kualifikasi di LPSE dengan Kepala ULP mengusulkan penunjukkan masa sanggah (5 hari kerja). penyedia barang dan jasa kepada PPK.Sistem LPSE akan secara otomatis PPK menunjuk penyedia barang dan jasa m e n gi r i m k a n u n d a n g a n k e p a d a yang diusulkan oleh ULP.penyedia yang masuk daftar pendek Penyedia barang dan jasa menyam-melalui e-mail masing-masing penyedia. paikan jaminan pelaksanaan.Penyedia barang dan jasa men-download PPK dan penyedia barang dan jasa dokumen lelang. melak uk an kontrak pelaksanaan Pe m b e r i a n p e n j e l a s a n te r h a d a p pekerjaan.pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyedia kepada POKJA melalui chating di LPSE. Dalam rangka menjawab tantangan Penyedia barang dan jasa meng-upload persaingan sehat dan prinsip ekonomis, efektif dokumen penawaran melalui LPSE. dan efisien maka pada tahun 2010 telah

ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian POKJA men-download dan mengevaluasi Nomor 150/M-IND/PER/12/2010 tentang dokumen penawaran sampul I.Layanan Pengadaan Secara Elektronik POKJA mengumumkan peserta yang Kementeriaan Perindustrian. Berdasarkan lulus evaluasi sampul I melalui LPSE.Permen tersebut, LPSE Kemenperin berada di POKJA melakukan evaluasi dokumen bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala penawaran sampul II dan membuat Pusat Data dan Informasi. Sebagai tindak lanjut berita acara hasil pelelangan.Permen tersebut, dibentuk Susunan Anggota POKJA menetapkan pemenang lelang.LPSE Kemenperin berdasarkan Keputusan Kepala ULP menyetujui dan meng-Kepala Pusat Data dan Informasi Nomor 57/SJ-umumkan pemenang lelang dengan IND.7/Kep/12/2010.memberikan masa sanggah 5 (lima) hari

dan Kelompok Kerja pada ULP. Adapun tugas Kepala ULP menyusun jadwal pelayanan Kepala ULP meliputi memimpin, mengawasi, lelang dan pengumuman paket kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan di lelangkan pada tahun 2011 ULP Kementerian Perindustrian; menetapkan di LPSE.Dokumen Pengadaan; menyetujui dan Kepala ULP menyampaikan jadwal menyampaikan hasil penetapan pemenang Lelang kepada PPK dengan mem-lelang/ seleksi/ sayembara/ kontes kepada PPK pertimbangkan jenis kegiatan, metode atau KPA; melaporkan hasil pelaksanaan tugas pelelangan, lama proses lelang dan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu waktu pelaksanaan pekerjaan.diperlukan kepada Menteri Perindustrian PPK melengkapi dokumen usaha lelang melalui Sekretaris Jenderal Kementerian kepada kepala ULP sesuai jadwal (H-5) Perindustrian. yaitu berupa KAK, HPS, POK yang sudah

Tu g a s S e k re t a r i s U L P m e l i p u t i disahkan.mengkoordinasikan dan memfasilitasi Kepala ULP menunjuk POKJA yang akan pemilihan penyedia barang/jasa yang melakukan proses pelelangan.dilaksanakan oleh Kelompok Kerja, meng- POKJA menyusun dokumen lelang/RKS administrasikan dan menyampaikan hasil sesuai dengan kegiatan dan dokumen penetapan pemenang dari Kelompok Kerja pendukungnya (H-4).kepada Kepala ULP Kementerian Per- Sekretariat ULP memfasilitasi koordinasi industrian; mengumumkan pelaksanaan antara POKJA dan PPK yang membahas pengadaan di website Kementerian Per- dokumen lelang, spesifikasi teknis, HPS industrian dan apapun pengumuman resmi dan POK (BA Koordinasi H-3).untuk masyarakat serta menyampaikan ke Sekretariat menyiapkan dokumen dan LPSE untuk diumumkan dalam Portal biaya untuk pengumuman lelang (H-2).Pengadaan Nasional; membuat laporan secara Sekretariat ULP mengumumkan paket periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan lelang setiap tahapan ke koran Tempo yang dilaksanakan oleh ULP Kementerian dan LPSE (H-1).Perindustrian; menyusun program kerja dan POKJA meng-upload dokumen Pra anggaran ULP Kementerian Perindustrian. Qualifikasi (PQ) dan dokumen lelang di

Tugas Kelompok Kerja ULP meliputi LPSE.menyusun rencana pemilihan Penyedia Pengumuman ditayangkan di Koran Barang/Jasa, menetapkan besaran nominal Tempo dan LPSE Nasional (Hari H).Jaminan Penawaran, menilai kualifikasi Penyedia barang dan jasa men-download Penyedia Barang / Jasa melalui prakualifikasi dokumen lelang dari LPSE meng-atau pascakualifikasi, melakukan evaluasi gunakan password masing-masing.administrasi, teknik dan harga terhadap pena- Penyedia barang dan jasa mendaftar dan waran yang masuk, dan menetapkan Penyedia menyampaikan dokumen klarifikasi Barang/Jasa. melalui LPSE dengan menggunakan

password masing-masing. POKJA men-download dan mengevaluasi

Pentingnya pelaksanaan SOP tentu tak dokumen kualifikasi.b i s a d i p u n g k i r i d a l a m m e n j a m i n POKJA melakukan pembuktian kualifikasi berlangsungnya pengadaan barang/ jasa dan membuat berita acara pembuktian secara teratur. SOP ULP adalah sebagai berikut: kualifikasi.

KPA/PPK menyampaikan daftar paket POKJA menetapkan hasil kualifikasi.kegiatan yang akan di lelangkan pada tahun 2011.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Standard Operating Procedure ULP (14)

(15)

(1) (16)

LPSE Kementerian Perindustrian


TelaahTelaah

melalui SPSE.dengan sistem pengadaan barang/jasa yang H u b u n g a n k e r j a a n t a r a L P S E proses pelaksanaannya dilakukan secara Kemenperin dengan Pengguna Anggaran/ elektronik dengan memanfaatkan fasilitas Kuasa Pengguna Anggaran/ULP Kemen-teknologi komunikasi dan informasi, dan perin/Pejabat Pengadaan di ling-kungan sistem aplikasi serta layanan pengadaan Kemenperin antara lain: memberikan elektronik yang disediakan oleh Layanan dukungan teknis yang berkaitan dengan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional penayangan rencana umum pengadaan dari LKPP. Metode pemilihan penyedia barang/jasa dan pengumuman pengadaan barang/jasa secara elektronik yang sudah barang/jasa; melaksanakan koordinasi dan digunakan saat ini adalah e-lelang umum (e- konsultasi dalam rangka penyelesaian regular tendering). permasalahan teknis proses pengadaan

Sejak mulai beroperasi LPSE telah barang/jasa secara elektronik; menyediakan melakukan pelatihan penggunaan aplikasi laporan hasil pengolahan data SPSE; serta SPSE kepada semua anggota LPSE Kemenperin menerima masukan untuk peningkatan pada awal bulan Januari 2011. Pelatihan pelayanan.kemudian dilanjutkan bagi Kelompok Kerja S e d a n g k a n k o o r d i n a s i L P S E Pengadaan (Pokja) Kementerian Perindustrian Kemenperin dengan LKPP antara lain: berjumlah 30 orang dan PPK di lingkungan melaksanakan konsultasi sesuai dengan Kemenperin. Selain itu, pelatihan juga kebutuhan dalam rangka penyelesaian dilaksanakan bagi pegawai unit-unit di persoalan yang dihadapi dalam proses Kemenperin yang tugasnya berhubungan pengadaan barang/jasa di lingkungan dengan kegiatan pengadaan. Selain bagi Kemenperin serta memberikan informasi dan internal Kemenperin, pelatihan yang ber- usulan teknis kepada LKPP terkait per-kelanjutan juga dilaksanakan bagi penyedia masalahan dan pengembangan aplikasi SPSE barang dan jasa sebagai calon peserta lelang di lingkungan Kemenperin.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai LPSE Kemenperin adalah unit kerja barang/jasa, Memfasilitasi ULP Kemenperin

yang bersifat ad-hoc untuk menyelenggarakan atau Pejabat Pengadaan di lingkungan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa Kementerian Perindustrian melaksanakan secara elektronik di lingkungan Kementerian pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara Perindustrian dan memfasilitasi Kementerian elektronik, memfasilitasi penyedia barang/jasa Perindustrian kepada Portal Pengadaan dan pihak-pihak yang berkepentingan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri menjadi pengguna LPSE Kemenperin. Perindustrian. Sedangk an fungsi LPSE adalah

LPSE Kemenperin terdiri dari Kepala menyusun program kegiatan, ketatausahaan, LPSE sebagai pemimpin dalam menjalankan evaluasi dan pelaporan pengelolaan tugas dan fungsi LPSE Kemenper in , pengadaan barang/ jasa di lingkungan Sekretariat, Bidang Adiministrasi Sistem Kemenperin; mengelola Sistem Pengadaan Elektronik sebagai pengelola SPSE, Bidang Secara Elektronik (SPSE) di lingkungan Registrasi dan Verifikasi sebagai pengelola Kemenperin dan infrastrukturnya; melak-registrasi dan verifikasi pengguna SPSE serta sanakan registrasi dan verifikasi pengguna Bidang Layanan dan Dukungan pelayan SPSE di lingkungan Kemenperin serta pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian melaksanakan pelayanan pelatihan dan aplikasi SPSE di lingkungan Kemenperin. dukungan teknis pengoperasian SPSE di

Adapun tugas pokok dari LPSE adalah lingkungan Kemenperin.memfasil itasi PA/ KPA di l ingkungan Pada pelaksanaannya, sejak dilun-Kementerian Perindustian mengumumkan curkan pada Januari 2011, LPSE telah rencana umum pengadaan barang/jasa, melakukan instalasi aplikasi Sistem Pengadaan memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Secara Elektronik (SPSE) untuk kebutuhan Kementerian Perindustian menayangkan pengadaan secara elektronik sesuai Peraturan pengumuman pelaksanaan pengadaan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

LPSE Kemenperin adalah unit kerja yang bersifat ad-hoc

untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan

barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian

Perindustrian dan memfasilitasi Kementerian Perindustrian kepada Portal Pengadaan

Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian

eeePengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah


TelaahTelaah

berlaku, Perpres No. 54 Tahun 2010 Pendahuluanmengamanatkan dalam pasal 116 bahwa Untuk mengoptimalkan pelaksanaan “K/L/D/I wajib melakukan pengawasan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, maka terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di program dan kegiatan diselenggarakan setiap lingkungan K/L/D/I masing-masing, dan tahun dengan didukung tersedianya anggaran menugaskan aparat pengawasan intern yang dalam jumlah besar. Anggaran belanja di bersangkutan untuk melakukan audit sesuai antaranya diperuntukkan bagi pengadaan dengan ketentuan”. barang/jasa yang diatur dengan Perpres No.54

Subyek atau pelaku yang terkait dengan Tahun 2010. proses pengadaan barang dan jasa idealnya secara normatif dan implementatif wajib Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasamengetahui dan mematuhi prinsip-prinsip Lebih dari 40% APBN dialokasikan bagi pengadaan barang/jasa, yakni efisien, efektif, pos pengadaan barang dan jasa. Sedemikian transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak besar bagian anggaran untuk pengadaan, diskriminatif dan akuntabel. Beberapa pihak semestinya proses dan hasil yang didapat yang diawasi sesuai ketentuan pada Perpres berkualitas serta dapat dipertanggung tersebut antara lain Pejabat Pembuat jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, seluruh maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan pelayanan kepada masyarakat.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Untuk memastikan proses pengadaan Penyedia barang/jasa (secara tidak langsung).dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang

Pada awal Maret 2011 Indonesia peran inspektorat sebagai peng-awas intern Procurement Watch (IPW) meluncurkan hasil pengadaan barang/jasa. survei yang bertajuk “Survei Jejak Suap dalam Maka kualitas mekanisme pengawalan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Survei ini dan pengawasan Inspektorat Jenderal dilakukan terhadap 792 perusahaan penyedia merupakan salah satu penentu kualitas proses barang/jasa pada lima kota (Jakarta, Bogor, dan hasil yang didapatkan dalam pengadaan Tangerang, Depok dan Bekasi) sebagai barang dan jasa. Mekanisme pengawasan responden. Secara definisi, Jejak Suap dalam terhadap pengadaan barang/jasa dimaksud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah ialah, pertama melalui program kerja “bekas yang menunjukkan adanya perbuatan pengawasan tahunan (PKPT) yang sudah atau tingkah laku pemberian berupa uang, terjadwal setiap tahunnya untuk unit pusat, barang, fasilitas, dan janji dalam bentuk vertikal dan dana dekonsentrasi; kedua, apapun langsung maupun tidak langsung melalui mekanisme memberikan pendapat kepada pejabat pengadaan dengan tujuan dan saran saat sanggahan banding yang untuk mempengaruhi Proses Pengadaan ditujukan kepada Menteri/Pimpinan; ketiga Barang/Jasa Pemerintah”. melalui mekanisme penerimaan aduan dari

Beberapa poin yang penting untuk peserta pelelangan/masyarakat.diperhatikan dari hasil survei tersebut di Tentunya, mekanisme tersebut dapat antaranya: per tama , 92,7% responden berjalan baik jika pihak auditee bersikap fully menjawab pernah memberikan suap kepada cooperative, yakni dapat memberikan semua penyelenggara pengadaan barang/jasa di informasi, data dan dokumen yang diminta instansi pemerintah. auditor. Apabila auditee bersikap tertutup dan

Kedua, 89,7% perusahaan melakukan tidak cooperative, maka auditor pun tidak mau suap untuk memenangkan tender; sedangkan memaksa, cukup pada temuan pemeriksaanya 4,3% untuk hadiah; 3,9% untuk balas jasa; dan ditulis 3 (tiga) kata “informasi tidak tersedia” (no 2,1% menjawab tidak tahu. information available). Kalau temuan peme-

Ketiga, 72,3% perusahaan menyatakan riksaan sudah demikian, maka hal tersebut inisiatif awal dalam pengaturan tender merupakan ”undangan supaya diperiksa” yang dilakukan oleh pejabat (PPK/panitia/orang akan ditelusuri lebih mendalam terhadap d a l a m ) ; s e d a n g k a n 8 , 7 % re s p o n d e n auditee oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).menyatakan oleh rekanan; 15,7% responden menyatakan oleh mafia tender; dan 3,3% Penutupresponden menjawab tidak tahu. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Tiga poin di atas hanya sebagian dari 14 pada lingkungan Kementerian Perindustrian, pertanyaan survei. Walau tidak menyebutkan yakni Inspektorat Jenderal, melaksanakan pada kementerian/lembaga negara mana tugas dan fungsinya sebagai pengawas perusahaan yang menjadi responden tersebut pengadaan barang/jasa untuk menghantar mengikuti proses tender, tentu data di atas unit/satuan kerja dalam rangka meningkatkan tidak bisa kita abaikan begitu saja. Mencegah produktivitas dan kualitas kinerja sesuai tentu lebih baik ketimbang mengatasi rencana dan ketentuan. Inspektorat Jenderal keterlanjuran. Dari survei di atas penulis tidak lagi sebagai watch dog, akan tetapi m e n y i m p u l k a n b a h w a t i t i k k r i t i s sebagai institusi yang menyelenggarakan penyimpangan justru ada pada awal tender counseling partner dan quality assurance dilakukan, sedangkan besarnya prosentase dengan mengedepankan nilai-nilai peng-jawaban yang menyatakan bahwa inisiatif awal awasan yang transparan, obyektif, in-pengaturan tender oleh pejabat (PPK/ dependen, dan akuntabel.panitia/orang dalam) menegaskan pentingnya

Peran Pengawasan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh : Kris Widiarso & Trinanti SulamitInspektur III dan Staf Itjen Kemenperin


Sosok TokohSosok Tokoh

Sosok yang sederhana. ya, itulah kesan dari kecil saya sudah belajar jujur,” ujar Jasin. pertama di benak kami – Tim SOLUSI - ketika Berdagang, selain harus teliti dan disiplin bertemu langsung dengan M. Jasin, Wakil dalam menghitung, juga mesti pandai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di menjaga pelanggan. Berkat ketekunan kedua ruang kerjanya di Kantor KPK. Mengenakan orang tuanya menjalani usaha, Jasin dan tiga kemeja putih berlengan panjang, keseder- saudaranya mampu mengenyam pendidikan hanaan itu sangat terasa terpancar dari sosok sampai tingkat sarjana. salah seorang pimpinan lembaga yang paling “Ada yang meraih master, ada yang disorot publik karena kiprahnya dalam doktor,” ujar Jasin menjelaskan keberhasilan memerangi korupsi di negeri yang tingkat p e n d i d i k a n d i l i n g k u n g a n s a u d a r a -korupsinya sangat tinggi ini. Namun di balik saudaranya.kesederhanaannya, tampak menonjol si- M. Jasin memulai karirnya sebagai PNS kapnya yang keras hati dalam menjaga di lingkungan Departemen Perindustrian pada integritas. tahun 1985. “Saya masuk Departemen

“Oh, itu rumah saya..” spontan Jasin Perindustrian satu angkatan dengan Imam berkata saat Tim SOLUSI mengenalkan diri Haryono (kini Inspektur Jenderal Kementerian sebagai pegawai Kementerian Perindustrian. Perindustrian). Beliau ditempatkan di Badan Sejenak kami terlibat dalam percakapan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) tentang beberapa nama yang diingatnya sedangkan saya di Biro Kepegawaian. Bahkan pernah bersama-sama menjalani Diklat isteri saya pertama pun tadinya adalah Prajabatan. Masa lalu memang tertinggal kian pegawai Departemen Perindustrian, di Pusat menjauh, tapi ingatan bisa saja terus tersimpan Data dan Informasi (Pusdatin),” kata Jasin dalam benak. mengenang isteri pertamanya yang me-

Ditemani oleh juru bicara KPK, Johan ninggal tahun 2008 yang lalu. “Namun pada Budi S.P, kami kemudian berbincang tentang tahun 1993 isteri saya mengundurkan diri dari perjalanan hidup dan karir M. Jasin. PNS. Dia memutuskan untuk lebih fokus

Jasin tumbuh di lingkungan keluarga mengurus anak-anak.”yang sederhana. Kedua orang tuanya bukan Perjalanan karir M. Jasin terus me-Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi wirausaha. nanjak. Baru beberapa tahun menjadi PNS, dia Pada sebuah kota ke-wedana-an Srengat, mendapat tugas belajar ke Filipina dan sekitar 12 kilometer dari Blitar, Jasin terbiasa memperoleh gelar Master di bidang Bisnis dilibatkan dalam aktivitas usaha kedua orang Manajemen pada tahun 1989 serta gelar tuanya. “Terbiasa dengan situasi perdagangan, Doktor di bidang yang sama pada tahun 1991.

Keras Hati dalam Menjaga Integritas

Mochammad Jasin

Mochammad Jasin


Sosok TokohSosok Tokoh

Tahun 1993, Menteri Perindustrian pada satu di antara sedikit orang yang lulus. Pada saat itu, Hartarto, ditunjuk menjadi Menteri 2004-2005 ia menduduki Jabatan Direktur Negara Industri dan Perdagangan. Ini sebuah Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta kementerian baru. Banyak pegawai Depar- Kekayaan Penyelenggara Negara, lalu pada temen Perindustrian ditarik Hartarto untuk 2005-2007 sebagai Direktur Penelitian dan merintis pembentukan kementerian baru itu, Pengembangan. Karir sebagai Wakil Ketua KPK termasuk M. Jasin. Kementerian tersebut ia mulai sejak 2007 hingga sekarang.kemudian berubah nama menjadi Kemen- Pada banyak tempat, posisi dengan terian Negara Produksi dan Distribusi pada akses kekuasaan yang lapang akan me-tahun 1995. Di sini Jasin menjabat sebagai nyebabkan makin besarnya potensi penyim-Pembantu Asisten pada Asmenko IV bidang pangan. John Lord Acton, seseorang pada Pengembangan Wilayah. abad yang lampau, telah mengatakan bahwa

Pada Kurun 1999-2000, Alumni power tends to corrupt. Namun di KPK lain. Universitas Brawijaya ini kemudian berkarya Bagaimana tidak, posisi Wakil Ketua KPK adalah pada Kementerian Negara Koordinator Bidang posisi yang setara dengan menteri. Namun Pengawasan Pembangunan dan Penertiban kode etik pimpinan yang berlaku di KPK Aparatur Negara (kelak namanya berubah diberlakukan ketat: ia tidak boleh bermain golf, menjadi Kementerian Negara Pendayagunaan tidak boleh ditraktir di restoran, dan tidak Aparatur Negara). boleh bertemu langsung ataupun tidak

Tahun 1998 Presiden Soeharto lengser, langsung dengan orang yang kasusnya Era reformasi mulai membahana di negeri ini. sedang ditangani KPK. Selain itu, kalau Salah satu tuntutan reformasi adalah ter- mendapat SPPD, tidak boleh mendapat wujudnya tata kelola pemerintahan yang baik fasilitas penjemputan, pesawat, hotel, dan serta bersih dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi honorarium. “Kita ini sudah terbiasa, tidak dan Nepotisme (KKN). Seiring dengan pernah ada kendaraan dinas yang dibawa tuntutan reformasi, dibentuklah suatu pulang,” tambah Jasin. Sadar ataupun tidak lembaga yang bernama Komisi Pemeriksa sistem yang berlaku di KPK juga turut Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), membentuk pribadinya. "Sistem yang kita sebagai cikal-bakal lahirnya Komisi Pem- bentuk sendiri, itulah yang menjadikan kita berantasan Korupsi (KPK). terbiasa untuk berintegritas,” ujar Jasin.

“Tahun 2000 saya pindah ke KPKPN. Di Bekerja pada institusi yang memerangi sana saya ditempatkan sebagai Kepala Biro korupsi membuat seseorang bisa jadi punya Perencanaan, di bawah Sekjen. Saya pindah ke banyak musuh. Ancaman ada di mana-mana KPKPN karena ada kesamaan visi antara tugas dan dalam bentuk yang beragam. Contoh saya di Kantor Menpan dan KPKPN. Di Kantor ancaman yang sering adalah ancaman bom di Menpan tugasnya menata agar aparatur kantor. Selain itu, ancaman yang menyerang menjadi lebih baik, berintegritas, produktif. pribadi pun tidak bisa dikatakan sedikit. Jadi lebih fokus pada penataan aparatur, Pimpinan KPK bahkan harus kuat dan bertahan struktur organisasi kepemerintahan dan walau ada ancaman sniper. Biasanya, tujuan integritas pegawai (birokrasi). Di KPKPN masih pihak yang mengancam adalah untuk sama, walau sudah masuk lingkup pen- menghambat atau menghentikan penang-cegahan, agar aparatur tidak masuk dalam anan kasus lebih lanjut oleh KPK.budaya konsumtif dengan harta berlebihan.” Sela in harus kuat menghadapi

Setelah KPKPN diubah menjadi KPK, ancaman, kekerasan hati juga mesti dimiliki. pegawai KPKPN dipersilakan mendaftar. Jasin Jasin mencontohkan, ada banyak orang yang menjadi satu di antara ribuan orang yang sejak dahulu adalah kawan, tetapi karena mengikuti ujian kompetensi, tetapi menjadi tersangkut kasus korupsi, mau tidak mau harus

ditangani. “Tingkat konsistensi ini harus kita pertahankan, tidak boleh ada pengecualian atau memberi perlakuan istimewa. Walau terhadap teman, harus keras hati,” tegasnya.

Keras hati bukan cuma soal menghadapi ancaman, tapi juga 'bantuan'. Ini kisah sebelum Suwarti, istri pertama Jasin, berpulang pada tahun 2008. Saat itu penyakit kanker yang menyerang Suwarti semakin keras dan membuatnya harus dirawat pada sebuah rumah sakit di Kota Malang. Suatu hari, Antasari Azhar, Ketua KPK pada saat itu, datang menjenguk. Namun tak dinyana ketika berpamitan Antasari menyelipkan amplop terlipat berisi $10.000 Singapura pada saku Jasin.

“Ini gratifikasi, Pak,” kata Jasin pada Antasari saat itu juga. Namun sembari berjalan menuju lift, Antasari menjawab, “Itu, pribadi.” Lalu jika kejadian itu kita alami, apa yang akan kita lakukan? Membuka amplop dan menenangkan diri bahwa hal itu adalah wujud bantuan pribadi, atau...? Ternyata Jasin teguh hati mengikut aturan yang mengatakan bahwa sebelum lewat 30 hari, tindakan gratifikasi harus dilaporkan kepada KPK. Jasin menyerahkan gratifikasi tersebut kepada KPK.

Sebagai Wakil Ketua KPK kita pun maklum betapa padat aktivitas yang dilakukannya. Oleh karena itu di hari libur, bapak tiga anak ini (dua dari istri pertama, satu dari bawaan istri kedua) menyempatkan diri untuk berolahraga. Dan di sela-sela kesibukan itu, Jasin tidak pernah lupa untuk terus beribadah. “Saya tidak hanya melakukan aktivitas pekerjaan,” katanya, “tapi juga mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita kesehatan dan memudahkan kita menjalankan tugas sehari-hari.”

Pada sela-sela obrolan, Jasin berkali-kali menawari minum. Mungkin karena sungkan, tidak satupun di antara kami yang meraih cangkir dan menyeruput minuman. Sampai pada tawaran terakhir, Jasin berkata, “Ayo, silahkan minum. Saya kalau hari Senin dan Kamis, cuti. Cuti minum.” Kami pun maklum. Ternyata beliau sedang menjalani ibadah puasa. Untuk menghormati tuan rumah kami segera mereguk teh manis yang ditawarkan. Dan tiba saatnya kami mohon pamit. (Edwardsyah Nurdin/Arga Mahendra/Trinanti Sulamit).

BiodataDR. Mochammad Jasin

Tempat & Tanggal Lahir : Blitar, 14 Juni 1958

Pekerjaan : Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pendidikan : - Sarjana bidang Administrasi

Negara,Universitas Brawijaya, Malang, 1984

- M a s t e r b i d a n g B u s i n e s s M a n a g e m e n t , Te c h n o l o g i c a l University of The Philippines, Manila, 1989

- D o k t o r b i d a n g B u s i n e s s Management, Adamson University, Manila, 1991

- Mahasiswa Pasca Sarjana bidang H u k u m P i d a n a , U n i v e r s i t a s Padjadjaran, Bandung

Riwayat Pekerjaan : - Departemen Perindustrian, 1985-

1993- Kementer ian Negara Bidang

Industri dan Perdagangan, 1993 – 1995

- Kementer ian Negara Bidang Produksi dan Distribusi, 1995 – 1998

- Kementerian Negara Koordinator B i d a n g P e n g a w a s a n Pembangunan, 1999 – 2000

- Komis i Pemer iksa Kek ayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), 2000 – 2004

- D i r e k t u r P e n d a f t a r a n d a n Pemeriksaan LHKPN, KPK, 2004 – 2007

Tapi dia tidak menerima begitu saja masuk penjara. Sementara godaanya lebih argumen yang saya sampaikan. “Saya paham besar lagi. Bayangkan, kita akan menentukan soal tetek-bengek itu,” katanya. “Tapi Panitia pemenang untuk sebuah transaksi yang Pengadaan atau ULP selalu mencari-cari nilainya ratusan juta bahkan miliaran. Akan ada kesalahan untuk menggugurkan atau beberapa peserta yang ikut dalam tender, memberikan penilaian rendah kepada peserta datang menggoda kita dengan menjanjikan yang menawarkan harga terendah. Saya curiga tanda terima kasih yang nilainya cukup mereka menggugurkan karena lebih senang menggiurkan apabila terpilih jadi pemenang. memenangkan penawaran harga yang tinggi.” Sementara, Anda tahu berapa honor yang

“Kalau memang begitu, Anda kan bisa diterima untuk pekerjaan yang melelahkan melakukan sanggahan,” kata saya dan penuh godaan itu?”tak mau kalah. “Sanggahan itu Saya menggeleng.penting! Sebagai bagian dari “Hanya ratusan ribu!” pengawasan.” ujarnya meyakinkan. Saya ter-

“Ya, saya sering melakukan nganga. Dia menghela nafas sanggahan. Tapi mereka selalu sejenak, lalu melanjutkan. bisa memberikan jawaban. Yang “Okelah, kita sanggup meng-jelas, apa pun jawaban yang hadapi godaan itu. Tapi ada diberikan selalu tidak pernah godaan lain yang siap meng-membuat saya puas. Saya tetap curiga!” hadang.”

Saya tidak ingin meneruskan per- “Godaan apa lagi?” tanya saya tidak debatan. Masalahnya, kalau sudah curiga, paham.susah kita memberikan penjelasan. Sambil “Godaan internal,” sahutnya. “Bisa saja berbasa-basi bahwa masih banyak kotoran di terjadi, saat sedang serius-seriusnya me-halaman rumah yang harus dibersihkan, saya lakukan evaluasi, tiba-tiba masuk sms macam-menyudahi omong-omong soal PBJ itu. “Lain macam dari atasan kita, atau bujukan dari PPK.”kali sajalah, Mas, kita ngobrol lagi.” Saya paham maksudnya, lalu secara

Selanjutnya ini cerita kedua; ke- otomatis dari mulut saya meluncur kata jadiannya beberapa tahun lalu. Ketika itu saya integritas. Dia tersenyum agak sinis. Saya sedang mengikuti Workshop tentang PBJ yang menyesal telah berkata tentang integritas.diselenggarakan oleh sebuah lembaga “Integritas itu mudah diucapkan, pemerintah. Ketika rehat coffe break, seorang seperti mudahnya menandatangani Pakta peserta dari sebuah Kementerian yang baru Integritas. Padahal kenyataannya sulit. Sangat saya kenal, menghampiri saya. Setelah sulit. Apalagi kita berhadapan dengan orang-berbasa-basi sejenak dia mulai curhat. Dia orang yang secara birokratis ada di atas kita.”bercerita tentang dirinya yang telah beberapa Saya paham apa maksudnya dan saya kali menjadi Ketua Panitia PBJ. Menurut tidak ingin mendebatnya. Untunglah waktu pendapatnya, yang diucapkan dengan sinis, coffee break telah selesai dan kami diper-hanya orang-orang yang tidak waras saja yang silahkan untuk kembali masuk ke ruangan. mau menjadi Ketua Panitia PBJ. Tentu saja Untuk mendengar dengan takzim kuliah Sang pernyataan tersebut mengagetkan saya. Narasumber.

“Lho, kok Anda berkata begitu?” tanya Dua cerita di atas barangkali dapat saya tak mengerti. Dia menghela nafas sejenak menjadi inspirasi bagi auditor ketika melak-lalu memberi penjelasan. sanakan tugas audit terhadap PBJ: bagaimana

“Terlalu berat menjadi Ketua Panitia PBJ. solusinya supaya dalam pelak-sanaan PBJ Pekerjaannya bertumpuk-tumpuk. Tanggung- prinsip-prinsip ekonomi tetap berlaku dan jawabnya sangat besar. Salah-salah kita bisa integritas para pelaku tetap dijunjung tinggi.

KolomKolom


Singkatan PBJ dalam tulisan ini yang setinggi-tingginya. Masak sih orang hendaklah dibaca sebagai 'Pengadaan pemerintah yang banyak sarjana ekonomi Barang/Jasa Pemerintah'. Sengaja saya singkat tidak mengerti hal itu? Setelah agak tenang karena keterbatasan halaman yang tersedia di saya bertanya: “Maksud Sampeyan apa sih, majalah ini. Pembaca pasti maklum, ukuran Mas?”majalah ini memaksa tiap penulis untuk Lalu dia memberikan penjelasan: “Saya berhemat. selalu ikut lelang PBJ, tapi selalu kalah.”

Ini cerita pertama. Seorang rekanan Saya mulai sedikit paham. Dia lalu yang selalu ikut lelang PBJ – kebetulan meneruskan: “Ya, saya selalu kalah. Padahal tetangga dekat rumah - menghampiri saya harga penawaran yang saya ajukan selalu lebih ketika sedang bersih-bersih halaman rumah di rendah dari pemenang yang dipilih. Saya suatu minggu pagi yang cerah. Setelah basa- benar-benar tidak mengerti.”basi sejenak, dia langsung berkata: “Saya Saya mencoba menenangkan perasaan heran, kenapa pemerintah selalu membeli dongkol sang tetangga sambil menerangkan barang/jasa dengan harga lebih tinggi, padanya sedikit banyak pengetahuan saya padahal pada saat yang sama ada penawaran tentang PBJ. Bahwa dalam melakukan evaluasi harga yang lebih rendah. Apa pemerintah tidak untuk penentuan pemenang, banyak kriteria mengerti prinsip ekonomi?!” Pertanyaannya yang harus dipenuhi. Bukan hanya soal harga langsung menuju pokok persoalan. Agaknya saja. Ada persyaratan administrasi. Ada dia tahu saya ini orang pemerintah karena persyaratan teknis. Ada sistem gugur. Ada seorang PNS sistem nilai. Ada juga sistem penilaian biaya

Saya kaget dan tertegun dengan selama umur ekonomis. Dan sebagainya. pertanyaan yang tiba-tiba itu. Saya ingat waktu Barangkali kekalahannya dalam lelang kuliah dulu, dosen ekonomi menerangkan tersebut karena ada persyaratan yang tidak mengenai prinsip ekonomi bahwa dengan dipenuhi. Atau nilai evaluasinya rendah. Dan modal serendah-rendahnya memperoleh hasil sebagainya.

Dua Cerita tentang PBJOleh : Edwardsyah NurdinRedaktur Pelaksana Majalah SOLUSI

Integritas itu mudah diucapkan, seperti mudahnya menandatangani Pakta Integritas


Kabar IndustriKabar Industri

Membanjirnya produk-produk China dengan harga murah ke Indonesia sebagai akibat dari diberlakukannya perjanjian ACFTA sudah mulai memperlihatkan dampak terancamnya industri produk tertentu di Indonesia. Harus diakui, harga produk-produk tertentu dari China memang sangat murah, walaupun dari segi kualitas masih diragukan. Oleh karena itu penerapan SNI Wajib terhadap produk-produk China yang beredar di Indonesia perlu dilakukan.

Satu dekade sudah penerapan Standar good practice, seperti keterbukaan, transparan, Nasional Indonesia berjalan, dimulai dari konsensus dan tidak memihak, efektif dan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 102 tahun relevan, koheren dengan pengembangan 2000 tentang Standardisasi Nasional. standar internasional serta berdimensi Dikeluarkannya peraturan tersebut dimaksud- pembangunan.kan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, SNI Wajib.dan masyarakat lainnya baik untuk kese- Walaupun penerapan SNI sifatnya lamatan, keamanan, kesehatan maupun sukarela, namun pemerintah dapat mem-kelestarian fungsi lingkungan hidup. Peraturan berlakukan SNI tertentu secara wajib. itu juga bertujuan untuk membantu kelan- Pemberlakuan SNI Wajib ditujukan untuk caran perdagangan serta mewujudkan keperluan melindungi kepentingan umum, persaingan yang sehat dalam perdagangan. perkembangan ekonomi nasional dan

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah pelestarian fungsi l ingkungan hidup. satu-satunya standar yang berlaku secara Pemberlakuan SNI Wajib dilakukan melalui nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh penerbitan regulasi teknis oleh instansi suatu Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan pemerintah yang berwenang. Dengan Standardisasi Nasional (BSN). demikian produk yang tidak memenuhi

Pada dasarnya penerapan SNI bersifat ketentuan SNI Wajib menjadi terlarang.sukarela. Dalam pengertian ini, adanya suatu Dalam mendukung jalannya penerapan kegiatan atau produk yang tidak memiliki SNI SNI Wajib diperlukan pengawasan pasar, baik tidaklah diharamkan. Dengan demikian agar pengawasan pra-pasar untuk menetapkan para stakeholder dapat menerima dan kegiatan atau produk yang telah memenuhi menerapkan SNI secara sukarela, maka SNI ketentuan SNI Wajib, maupun pengawasan dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of pasca - pasar untuk mengawasi dan meng-

Penerapan SNI Wajibuntuk Perlindungan Industri Nasional

oreksi kegiatan atau produk yang belum maka rencana regulasi teknis tersebut harus memenuhi ketentuan SNI Wajib. diumumkan untuk memberikan pandangan

Pemerintah sebagai regulator harus selama sedikitnya 60 (enam puluh) hari. berhati-hati dalam menerapkan SNI wajib, Pengembangan SNI harus dipublikasi secara karena dapat mengakibatkan terhambatnya luas dan mudah diakses, sehingga memung-persaingan usaha yang sehat, terhambatnya kinkan semua pihak memberikan tanggapan inovasi, dan juga dapat menghambat tum- dan masukan. Lembaga Standar Nasional buhnya pelaku usaha industri kecil dan harus memberikan penjelasan atas tanggapan menengah. atau pertanyaan yang diajukan kepada publik.

Demikian pula halnya dengan produk Di Indonesia Badan Standarisasi impor yang masuk ke Indonesia, penerapan Nasional (BSN) telah ditunjuk sebagai SNI harus menerapkan Good Regulatory notification body dan enquiry point untuk Practices berdasarkan Agreement on Technical perjanjian TBT. Penerapan suatu regulasi teknis Barrier to Trade (TBT) dan Agreement on Sanitary atau standar wajib baru dapat diberlakukan and Phyto Sanitary Measures (SPS). Oleh karena secara efektif sekurang-kurangnya 6 (enam) itu SNI yang diterapkan tidak boleh bulan setelah ditetapkan. Tidak boleh ada menimbulkan hambatan bagi perdagangan. diskriminasi antara produk dari suatu negara

Karena berkaitan dengan banyak pihak, tertentu dengan produk dari negara lainnya regulasi teknisnya harus berpedoman kepada dalam pemberlakuan regulasi teknis. Selain itu standar internasional tanpa menduplikasinya. BSN juga ber tanggung jawab dalam Jika terdapat penerapan ketentuan teknis meningkatkan persepsi masyarakat terhadap yang berbeda dengan standar internasional, standar dan penilaian. Maka dari itu perlu


Kabar Industri Kabar Industri

SNI Wajib bagi produk mainan anak untuk penguatan industri dalam negeri dari diharapkan sudah diberlakukan pada tahun semua pihak/kementerian. Ser ingk al i 2011 ini. Namun menurut Kepala Pusat kebijakan pemerintah baik industri, per-Standardisasi Kementerian Perindustrian Tony dagangan, energi, fiskal maupun moneter T.H Sinambela “Sampai saat ini yang menjadi kontraproduktif dengan pengembangan kendala adalah sebagian besar dari produsen industri. Hal ini akan memicu deindustrialisasi mainan anak-anak dalam negeri adalah IKM. dan akan memaksa kita beralih menjadi Mereka mengeluhkan biaya pengurusan SNI sekadar pedagang.yang tidak murah, sehingga mereka ber-keberatan. Saat ini masih dibahas cara untuk Peran Kementerian Perindustrian membantu meringankan beban mereka. Kementerian Perindustrian sebagai Apakah nantinya akan diberikan subsidi, atau instansi yang bertugas menyelenggarakan sebagian biaya nantinya ditanggung urusan perindustrian dalam pemerintahan pemerintah.” sangat berperan bagi penerapan ketentuan

SNI. Peran tersebut antara lain sebagai re-Pada sisi lain Tony Sinambela menyatakan gulator untuk menentukan produk - produk bahwa dalam menghadapi AFCTA China regulator untuk menentukan produk-produk memang bersungguh-sungguh melakukan yang harus memilik i SNI Wajib serta persiapan. Ini terlihat dari keseriusan Badan menentukan kriteria-kriteria persyaratan Standardisasi China membeli ribuan buku- standard. Peran ini dilakukan oleh direktorat buku dan pedoman SNI. “Mereka melakukan teknis bersama instansi terkait lainnya. itu sebagai persiapan agar produk-produk Kementerian Perindustrian juga mereka tidak akan tertahan atau tidak bisa memfasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga masuk karena tidak memenuhi SNI. Untuk hal penerbit SNI yaitu Lembaga Sertifikasi Produk ini kita harus mencontoh China. Selain harus (LSPro). Di lingkungan Kementerian Per-bersikap defensif, kita juga harus ofensif industrian terdapat beberapa LSPro, seperti dengan cara mempelajari standar-standar LSPro Pustan, LSPro Baristan Palembang, LSPro yang diterapkan di negara tujuan sehingga kita Baristan Surabaya, LSPro Balai Besar Logam dapat membantu industri nasional untuk dan Mesin Bandung dan LSPro lain yang melakukan ekspor”. tersebar di unit-unit kerja Balai Besar dan

Menghadapi masalah membanjirnya Baristan Kementerian Perindustrian. beraneka produk asing, khususnya dari China Berkaitan dengan diberlakukannya Pemerintah sudah seharusnya cepat tanggap ketentuan memiliki SNI Wajib, Kementerian dan serius mencari bentuk solusi. Banyak hal Perindustrian juga memfasilitasi beberapa yang harus dibenahi, mulai dari buruknya iklim pelaku usaha industri untuk memperoleh SNI usaha dan kebijakan pemerintah yang kurang Wajib atas produk-produk tertentu, seperti mendukung, pembangunan infrastruktur, mainan anak-anak. Fasilitasi ini dimaksudkan mengurangi ekonomi biaya tinggi serta untuk membantu produsen dalam negeri kualitas tenaga kerja yang kurang mendukung. menghadapi serbuan produk-produk China Diperlukan upaya kerjasama yang simultan pasca berlakunya ACFTA.

diadakan kampanye nasional standarisasi Membanjirnya produk China tidak hanya secara rutin dan berkelanjutan, program mengancam industri besar dan menengah, edukasi dan penyadaran masyarakat, pem- namun juga mengancam kelangsungan usaha buatan kurikulum pelatihan standarisasi, industri kecil. Baik itu berakibat pada penu-peningkatan partisipasi masyarakat serta runan volume penjualan, keuntungan yang mendorong keterlibatan lembaga-lembaga merosot bahkan juga mengakibatkan adanya pelatihan dalam mendidik dan membina pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut tenaga ahli standarisasi. survei yang dilaksanakan oleh Ditjen Kerja

Sama Industri Internasional Kementerian Perindustrian di sebelas kota besar beberapa Safe Guardwaktu lalu, sektor yang tergempur atas Dengan telah berjalannya ACFTA terjangan produk impor dari China antara lain (ASEAN China Free Trade Agreement) sejak tekstil dan produk tekstil, elektronik, furniture, tahun 2010 lalu, SNI diharapkan berperan logam dan permesinan. banyak sebagai Safe Guard dalam menerjang

Maraknya impor mainan dari China serbuan produk-produk import serta untuk t e l a h m e n d e s a k p e m e r i n t a h u n t u k melindungi produk dalam negeri. Pada memberlakukan SNI Wajib pada mainan anak-awalnya pemerintah optimis bahwa ACFTA ini anak, sehingga dapat menyaring produk-akan memberikan banyak dampak positif, produk impor dan meningkatkan kualitas antara lain kenaikan pendapatan dari makin mainan dalam negeri. Saat ini China men-banyaknya objek pajak (PPN) atas produk-dominasi produk mainan impor yang meng-produk impor khususnya produk yang berasal gunakan bahan dasar plastik, jika pengawasan dari China. Selain itu dengan berlakunya jelek maka bahan-bahan untuk produk mainan ACFTA diharapkan akan mendorong para tersebut dapat mengandung bahan kimia pengusaha untuk terus melakukan kreasi-berbahaya. Dengan demikian yang akan kreasi inovatif serta meningkatkan daya saing menjadi dasar penting penetapan standarnya produk lokal terhadap produk impor.Namun di adalah pencantuman label per-untukan usia sisi lain pemerintah agaknya belum cukup siap anak, tingkat berbahaya tidaknya sisi fisik menghadapi gempuran produk impor, maupun mekanik mainan, sifat mudah khususnya dari China yang memberikan harga terbakar atau tidak, dan kandungan zat kimia lebih murah dari pada harga produk dalam dari masing-masing jenis mainan. negeri, walaupun dari segi kualitas produk

lokal tidak kalah dengan produk impor.

Membanjirnya produk China tidak hanya mengancam industri besar dan menengah, namun juga mengancam

kelangsungan usaha industri kecil

36 SOLUSI Juni 2011 SOLUSI Juni 2011

Gusnaldi, Klinik Konsultasi Itjen“Kebijakan SNI terhadap industri nasional perlu kita kembangkan dalam rangka mengamankan produksi industri Nasional. Dalam hal ini adalah proteksi terhadap barang impor dalam bentuk safeguard. SNI juga perlu untuk pengamanan konsumen; sebagai jaminan mutu dan jaminan keselamatan penggunaan produk. Dalam hal ini terutama pada produk makanan dan minuman; serta produk strategis misalnya semen, baja, seng dan produk bahan bangunan. SNI berguna untuk meningkatkan daya saing produk nasional.“

(Elsa Rumiris Monika, BPKIMI)“Kebijakan SNI sangat berguna terutama untuk melindungi produk-produk dalam negeri dari ancaman serbuan produk impor khususnya dari China. Namun,harus dipastikan dan dicari solusinya, agar jangan sampai daya saing serta pertumbuhan IKM di dalam negeri terhambat masalah SNI.”

Peran lain yang dilakukan adalah luar negeri dengan SNI dari dalam negeri, dan mengoptimalkan pengawasan atas prosedur akan selalu dimonitor,” demikian dijelaskan penerbitan SNI. Optimalisasi peran peng- Tony Sinambela dalam wawancaranya dengan awasan ini tidak terlepas dari temuan hasil SOLUSI. survei KPK terhadap pemberian pelayanan Kegiatan pengawasan secara intensif publik beberapa tahun lalu, di mana Kemen- akan dimulai tahun 2011 ini. Sampai saat ini terian Perindustrian memperoleh peringkat memang baru dilakukan evaluasi penunjukan rendah. Salah satu indikatornya adalah untuk kegiatan pengawasan, dan hanya pelayanan dalam penerbitan SNI. Hasil survei membuat laporan tertulis. Ke depannya akan KPK tersebut menurut Kepala Pusat Standar- dilakukan verifikasi terhadap laporan tertulis disasi Kementerian Perindustrian Tony T.H. yang sudah dibuat. Untuk menjamin mutunya, Sinambela, berkaitan dengan masalah biaya dalam proses sertifikasi LS Pro harus meng-transportasi dan akomodasi dalam pelak- gunakan Laboratorium yang ditunjuk. sanaan sertifikasi. “Nantinya akan dikeluarkan Pelayanan yang diberikan pun harus konsisten.peraturan mengenai biaya transportasi dan Semoga dengan penerapan SNI yang akomodasi. Kita akan meminta ke semua balai konsisten, produk-produk yang dihasilkan yang mempunyai LS Pro untuk membentuk oleh bangsa Indonesia tidak tenggelam oleh semacam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serbuan produk impor, bahkan lebih dari itu dengan batas waktu bulan juni 2011. Dalam mampu terpacu untuk menciptakan inovasi-hal pelayanan, Pustan sudah meminta kepada inovasi yang akan meningkatkan nilai tambah seluruh LSPro agar tidak melakukan per- dari produk-produk dalam negeri. (Ginanjar bedaan pelayanan antara permintaan SNI dari Mardhikatama/Edwardsyah Nurdin).

Vox Populi

Kabar Industri Wawancara Eksklusif

Banyak produk industri dari luar masuk ke negara kita. Bagaimana peran penerapan SNI untuk menanggulangi membanjirnya produk dari luar yang kualitasnya belum tentu sesuai standar?

Apakah penerapan SNI, secara tidak langsung bisa memacu produsen TV lokal agar lebih meningkatkan kualitas untuk bisa bersaing dengan produk dari luar negeri ?

Bagaimana jika ada produk dari luar yang tidak sesuai standar?

Mengapa suatu produk ada yang diberlakukan SNI secara wajib, sedangkan produk lain secara sukarela?

produk yang tidak berkualitas itu akan hilang dari peredaran. Dengan demikian konsumen akan terlindungi. Makanya kita bilang pemberlakuan SNI wajib ada dua sisi. Kalau ke luar (ke WTO), kita bilang perlindungan konsumen. Namun sudah menjadi rahasia Kalau kita membuat SNI wajib, yang umum bahwa hal itu sekaligus melindungi diperbolehkan menurut WTO, alasannya produsen kita. Mereka akan fair dan adalah untuk perlindungan konsumen. Tidak persaingannya menjadi persaingan yang bisa kita katakan untuk melindungi industri sehat. dalam negeri. Perlindungan konsumen adalah

dari sisi keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Di negara-negara lain, saya lihat juga begitu. Pada sidang-sidang WTO, mereka bilang untuk perlindungan

Sebenarnya industri kita jarang yang konsumen, padahal di dalamnya adalah mau membuat barang yang abal-abal karena melindungi produsennya.tujuannya dilempar ke pasar dalam negeri dan berusaha untuk diekspor. Celakanya begitu FTA jalan kita belum siap. Tadinya ada Kita ambil contoh produk TV tabung perangkat-perangkat penyaring dengan bea dari Cina. Beberapa tahun terakhir di toko-toko masuk, sekarang sudah tidak ada lagi, banyak TV dari Cina dengan harga murah akibatnya kita kalah bersaing.dibandingkan dengan harga TV sejenis

lainnya. Konsumen umumnya melihat harganya dulu, kualitas nomor dua. Akibatnya, dari sisi konsumen, begitu dipakai TV cepat rusak. Dengan adanya SNI Wajib TV tabung,

Ada dua jenis penerapan SNI, yaitu secara sukarela dan secara wajib. Jumlah SNI yang diterapkan secara sukarela lebih banyak karena sebagian besar terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010. Sedangkan SNI wajib, suka atau tidak suka, harus diterapkan. Hingga kini ada 73 jenis SNI wajib. Dengan demikian semua perusahaan harus mengurus sertifikat SNI, maka LS-Pro baik di lingkungan Kementerian Perindustrian maupun di instansi lain. Berikut wawancara SOLUSI dengan Kepala Pusat Standardisasi Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Ir. Tony T. H. Sinambela, M. SE mengenai SNI:

SNI Wajib :Perlindungan Konsumen, Perlindungan Produsen

37SOLUSI Juni 2011 SOLUSI Juni 2011

Pemberlakuan SNI wajib itu kese- konsumen, itu adalah pasar. Dengan demikian pakatan dari kita, utamanya dari Ditjen teknis pengawasannya ada di Kementerian Per-selaku regulator. Sedangkan Pustand atau dagangan. Namun jika ada masalah di pasar, BPKIMI hanya melakukan koordinasi saja, biasanya yang dikomplain adalah Kemen-pendukung saja. Sedangkan SNI sukarela terian Perindustrian karena dia yang mem-biasanya karena kesadaran dari pelaku industri berlakukan SNI wajib. Padahal peng-awasan yang benar-benar industrialis. Mereka ingin pasar bukan wewenang Kementerian Per-memberikan yang terbaik pada konsumennya, industrian. Terkait dengan hal tersebut BSN dari sisi marketing ingin menunjukkan bahwa telah menerbitkan peraturan nomor 301 tahun produknya telah memenuhi SNI. 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan SNI

secara Wajib, yang menyatakan bahwa tanggung jawab pengawasan pasar ada di Harus ada kesepakatan dengan para regulator, sedangkan pelaksanaannya dapat pelaku industri, terutama infrastrukturnya. dilimpahkan pada instansi lainnya.Karena ketentuan dari KAN, kita mem-

berlakukan SNI wajib harus seluruh parameter. Dan ada yang mempersulit, misal pupuk urea dengan pupuk NPK, ada parameternya yang sama, misalnya kadar air. Suatu lab uji Kita sudah membuat SOP untuk terakreditasi untuk pupuk urea untuk menguji pelayanan SPPT SNI selama 41 hari yang kadar air, tapi untuk NPK lab tersebut tidak berlaku untuk semua LS-Pro yang ditunjuk. terakreditasi, padahal sama. Itu kita bicarakan Untuk pengawasan, kita minta laporan kepada dengan BSN dan KAN dan mereka mau terima. semua LS-Pro karena sesuai ketentuan LS-Pro

harus membuat laporan ke kita. Pada Empat tahun, namun akan k ita umumnya sebagian patuh, sebagian masih

sesuaikan karena kesepakatan di ASEAN membandel. Yang membandel kita berikan terutama terkait perjanjian AHEEERR (ASEAN peringatan. Ke depan mereka makin menya-Harmonized Electrical and Electronic Equipment dari bahwa ada pengawasan terhadap kinerja Regulatory Regime) khusus untuk barang- mereka, sehingga kita harapkan mereka barang elektrik dan elektronik. Mulai awal konsisten dan akuntabel dalam melak-sanakan Januari 2011 sertifikat barang elektronik dari sertifikasi.Thailand, misalnya TV, tidak perlu lagi mengurus SPPT SNI. Cukup sertifikat yang diterbitkan di negaranya, kemudian kita ganti Jumlah asesor yang ada sekarang dengan SPPT SNI, barang diberi tanda SNI dan kurang mencukupi dengan kebutuhan yang langsung bisa dijual di Indonesia karena tidak ada. Terdapat 73 SNI Wajib dengan perusahaan perlu diuji lagi. Begitu pula sebaliknnya. Dalam yang jumlahnya ribuan, sedangkan jumlah perjanjian itu, disepakati umur sertifikatnya asesor yang tersedia hanya sekitar 127 orang. tiga tahun, sementara SPPT SNI empat tahun. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai Oleh karena itu kita akan merevisi peraturan kebutuhan asesor seiring dengan jumlah SNI mengenai jangka waktu SPPT SNI. Wajib. Kebutuhan tersebut sudah sangat

mendesak mengingat sebagian asesor yang ada sudah pensiun dan akan segera pensiun.

Pengawasannya di pabrik dan di luar (Ginanjar Mardhikatama/ Wuryanto)lokasi pabrik, tapi tidak termasuk di pasar. Luar lokasi pabrik berarti barang itu meliputi distributor, dan mungkin sampai ke agen. Tapi kalau di toko, yang bertransaksi dengan

Dari sisi pemerintah bagaimana?

Terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh LS-Pro, bagaimana standard pelayanan yang dilakukan LS-Pro saat ini?

Berapa lama jangka waktu SPPT SNI?

Bagaimana kondisi dan kebutuhan asesor yang ada sekarang ?

Bagaimana cara pengawasan suatu produk agar kualitasnya tetap sesuai SNI?


TelaahWawancara Eksklusif

Perdagangan bebas kini menjadi maz- sebagai pemain besar dalam perdagangan hab baru yang dianut perekonomian dunia. bebas? Menurut Porter daya saing nasional Pasar terbuka menjadi konsekuensi dari era akan sangat bergantung pada produktivitas globalisasi yang menawarkan peluang tak perusahaan-perusahaan di berbagai industri terbatas bagi yang telah bersiap diri, di sisi lain dalam memproduksi barang dengan lebih petaka bagi yang lamban membaca dan kompetitif. Untuk menumbuhkan daya saing mengantisipasi tren ini. Kunci utama dalam suatu negara dibutuhkan kerjasama seluruh menghadapi era perdagangan bebas bagi komponen yang ada untuk memperkuat suatu negara adalah daya saing nasional, dan sektor industri. Pemerintah berperan utama sektor industri adalah pendorong utama daya dalam mendesain dan mengimplementasikan saing nasional suatu negara, demikian me- berbagai kebijakan yang menawarkan ling-nurut Michael E. Porter, ekonom Harvard kungan usaha kondusif kepada dunia bisnis, University. Melalui sektor industri, sumber juga diharapkan mampu menyediakan daya manusia, modal dan kekayaan alam berbagai infrastruktur dan pengelolaannya dikelola dan dimanfaatkan untuk mem- serta tingkat pelayanan yang cepat, akurat dan produksi barang/jasa pada tingkat biaya yang murah kepada sektor industri. Adapun efisien dan menjualnya ke pasar secara masyarakat memiliki peran menyerap produk kompetitif. Pada akhirnya sektor industri yang dihasilkan oleh sektor industri melalui jugalah yang punya kaitan langsung dalam kekuatan daya beli dan pola konsumsi yang menciptakan lapangan pekerjaan, menambah dimiliki, membangun dan memperkuat aspek penghasilan pekerja dan berperan penting budaya (termasuk pendidikan) dan men-dalam meng-atasi kemiskinan. talitas/spiritual para warganya agar dapat

Jadi apakah sektor industri kita mampu melahirkan tenaga-tenaga kerja yang terampil, menjadikan Indonesia memiliki daya saing ulet dan berintegritas bagi sektor industri.nasional tinggi sehingga dapat berperan Tidak hanya mengandalkan daya saing

Standar Nasional Indonesia dan Daya Saing Nasional di Era Perdagangan Bebas

Oleh : Zita Tessa RahayaniStaf Inspektorat IV Itjen Kemenperin

NI NI


TelaahTelaah

nasional sebagai senjata utama, berbagai SNI diusahakan menjadi standar negara mulai mengambil langkah untuk nasional yang efektif, setara dengan standar menghadapi konsekuensi perdagangan internasional, untuk memperkuat daya saing bebas. Jika sebelum era perdagangan bebas Indonesia, meningkatkan keamanan produk, setiap negara menetapkan hambatan tarif transparansi dan efisiensi pasar, sekaligus untuk memproteksi pasar domestiknya, kini m e l i n d u n gi k e s e l a m at a n k o n s u m e n , hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan. kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi Sebagai gantinya, muncul berbagai bentuk lingkungan dan keamanan. Agar SNI setara hambatan non tarif yang bertujuan untuk dengan standar internasional maka di-melindungi pasar domestik dari gempuran lakukanlah proses adopsi/harmonisasi dengan produk-produk asing. Salah satu bentuk standar yang berlaku di negara lain, tentunya hambatan non tarif yang mulai banyak dengan memper timbangkan national diterapkan oleh berbagai negara yang terlibat difference/keunikan karakteristik Indonesia dalam perdagangan bebas adalah penetapan terkait dengan kondisi iklim, geografis dan standar mutu produk. Hampir semua negara karakteristik masyarakatnya.saat ini menetapkan standar mutu untuk Penerapan SNI di Indonesia saat ini ada produk-produk asing yang akan memasuki yang bersifat sukarela yaitu SNI yang tidak pasar domestiknya, sehingga produk-produk diregulasi yang pengawasannya dilakukan yang tidak memenuhi aturan standar mutu oleh LPK dan ada pula yang bersifat wajib, yaitu tersebut tidak diizinkan untuk dijual di negara SNI yang diacu dalam suatu regulasi teknis tersebut. yang pengawasannya selain oleh LPK juga

Indonesia sendiri memiliki Standar dilakukan oleh Otoritas Pengawas yang Nasional Indonesia (SNI) sebagai acuan ditetapkan. Dalam kerangka perdagangan standar mutu untuk produk-produk yang global, persyaratan-persyaratan di dalam diperbolehkan beredar di pasar domestik. standar yang terkait tujuan perlindungan Kewenangan koordinasi SNI berada di bawah terhadap kepentingan, keselamatan, kea-Badan Standarisasi Nasional (BSN), sedangkan manan, kesehatan masyarakat atau pelestarian sertifikasinya melalui Lembaga-lembaga fungsi lingkungan hidup dan/atau per-Peni la ian Kesesuaian (LPK )/Lembaga timbangan ekonomis secara nasional, dapat Sertifikasi Produk (LS-Pro) yang dilengkapi ditetapkan sebagai persyaratan wajib lewat dengan laboratorium uji yang dipersyaratkan regulasi teknis. Sejauh ini telah ada 7.010 SNI untuk pengujian kesesuaian standar dan pada berbagai bidang yang ditetapkan oleh kompetensinya telah diakui melalui perolehan Pemerintah dengan kurang lebih 250 dian-akreditasi dari Kantor Akreditasi Negara (KAN). taranya merupakan SNI wajib.

Standar Nasional Indonesia (SNI) Sebenarnya banyak produk nasional didefinisikan sebagai dokumen berisi berdaya saing dan mampu menembus pasar ketentuan teknis (merupakan konsolidasi iptek negara maju. Namun banyak juga di antaranya dan pengalaman, aturan, pedoman atau tidak diizinkan masuk ke pasar suatu negara karakteristik) dari suatu kegiatan atau hasilnya karena tidak menerapkan standar. Salah satu yang dirumuskan secara konsensus (untuk contohnya adalah penolakan ekspor udang menjamin agar suatu standar merupakan Indonesia oleh Uni Eropa karena ditengarai kesepakatan pihak yang berkepentingan) dan mengandung antibiotik yang melebihi ditetapkan (berlaku di seluruh wilayah ambang batas akibat pola pembudidayaan nasional) oleh BSN untuk dipergunakan para yang tidak memenuhi standar yang telah pemangku kepentingan dengan tujuan ditetapkan. negara-negara tujuan utama mencapai keteraturan yang optimum ditinjau ekspor. Namun terjadi juga hal sebaliknya, dari konteks keperluan tertentu. misalnya produk Ban dari Uni Eropa tidak dapat

NIWAJIB

masuk ke Indonesia karena spesifikasi SNI harus terus mendorong kesadaran sektor berbeda dari standar di Eropa sehubungan industri untuk mengacu pada standar-standar dengan national difference / karakteristik yang telah ditetapkan karena sebenarnya Indonesia yang beriklim tropis dengan kualitas penerapan standar dapat berdampak positif infrastrukturnya yang belum memadai. Di bagi pelaku industri, yaitu memberi tantangan sinilah standar berfungsi sebagai filter/ dalam hal proses inovasi, pengurangan biaya penghambat teknis dalam perdagangan produksi karena optimalisasi desain dan bebas. pengembangan produk, mendorong jaminan

Kementerian Perindustrian sendiri keamanan produk, memperluas akses pasar selaku regulator sektor industri merumuskan global dan meningkatkan manajemen resiko, sekitar 50% dari keseluruhan SNI yang berlaku, kepedulian lingkungan, manajemen mutu, namun baru sekitar 50 buah yang ditetapkan hubungan pelanggan, efisien energi serta sebagai SNI wajib industri. Dalam salah satu tanggung jawab sosial (social responsibility). kajiannya, BSN menyatakan bahwa penerapan SNI pada sektor industri baru mencapai sekitar 20%. Beberapa kendala masih rendahnya penerapan SNI bidang Industri di Indonesia tersebut antara lain karena ketidaktahuan pelaku maupun konsumen atas penetapan dan pemberlakuan SNI, sulitnya teknis pelaksanaan proses sertifikasi serta mahalnya biaya pengujian untuk memperoleh sertifikasi SNI. Hal tersebut seharusnya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, ten-tunya dalam hal ini Kementerian Perindustrian selaku regulator sektor industri. Pemerintah

Di sisi lain, bagi konsumen penerapan standar juga memberi manfaat dalam hal diperolehnya jaminan atas kualitas minimum serta perlindungan keamanan dan kese-lamatan atas produk yang dikonsumsi atau dipergunakan pada tingkat harga yang efisien. Penerapan standar juga memberikan pem-belajaran kepada konsumen untuk lebih cermat dan cerdas dalam mengkonsumsi atau mempergunakan produk karena standar memuat kualifikasi/spesifikasi produk yang memungkinkan konsumen dapat memilih produk sesuai dengan kebutuhannya. Dengan

Indonesia


Dapat disimpulkan bahwa penerapan prioritas pemerintah untuk mengantisipasi standar nasional pada berbagai bidang secara perkembangan perdagangan bebas di masa umum maupun pada sektor industri secara yang akan datang. Untuk meningkatkan daya khusus, sebenarnya membawa dampak positif saing nasional, penerapan SNI yang bersifat bagi berbagai komponen bangsa baik bagi sukarela hendaknya ditingkatkan menjadi pelaku industri, konsumen maupun pe- penerapan wajib. Tentunya hal tersebut tentu merintah. Dalam konteks peningkatan daya juga harus diiringi kesiapan pemerintah dalam saing nasional di era perdagangan bebas, memfasilitasi kebutuhan sektor industri dalam penerapan standar nasional menjadi sangat proses pemenuhan standar yang ditetapkan, strategis, yaitu sebagai landasan pertumbuhan khususnya dalam hal penyediaan lembaga dan pembuka akses ke pasar yang lebih baik pengujian dan sertifikasi SNI dengan biaya serta memfasilitasi perdagangan. Standar yang efisien serta lembaga pengawasannya.dapat memberikan keuntungan bagi industri Pada akhirnya dengan kesadaran dalam hal peningkatan mutu, keamanan, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) kehandalan dan efisiensi produksi serta oleh berbagai komponen bangsa khususnya di meningkatkan daya saing dengan membantu sektor industri, diharapkan terbentuk sektor industri untuk menguasai pengetahuan, industri yang efisien namun mampu meng-teknologi, pengertian bersama dan menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing urangi risiko. Penerapan standar juga dapat di pasar terbuka serta tercipta masyarakat mendorong pembentukan cara kerja di konsumen yang cerdas yang tidak mudah berbagai sektor dan menciptakan sinergi yang terlarut dalam euforia banjirnya produk-mempercepat laju pemasaran bagi produk, produk asing yang sekedar murah namun tidak proses dan jasa. Selain itu standar yang berkualitas. Sehingga besar harapan bagi menspesifikasi karakteristik kinerja standar Indonesia untuk tidak sekedar menjadi pasar akan dapat memicu inovasi dan merupakan bagi produk-produk asing namun sungguh-pendukung mulai dari konsep perencanaan sungguh dapat berperan dan mampu meng-hingga pemasaran. ambil peluang di era globalisasi ini.

Meskipun prosedur penetapan dan penerapan standar nasional tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang tidak singkat, namun hal tersebut harus menjadi bagian dari

TelaahTelaah

adanya standar yang ditetapkan, konsumen Melalui sertifikasi SNI yang telah mengadopsi dapat menuntut (claim) terkait dengan standar internasional pemerintah sebenarnya manfaat suatu produk sesuai janji produsen. dapat membantu kalangan industri dalam Untuk itu Pemerintah juga perlu mengedukasi memenuhi kesesuaian standar atau aturan masyarakat luas sebagai konsumen mengenai yang diterapkan atas produk mereka agar kelebihan produk ber-SNI sehingga memiliki dapat masuk ke pasar internasional di era awareness untuk membeli produk-produk ber- perdagangan bebas ini.SNI, yang pada akhirnya akan mendorong para produsen untuk menerapkan SNI pada produk-produk mereka.

Bagi pemerintah sendiri penerapan standar bermanfaat antara lain sebagai acuan dasar bagi perlindungan kesehatan, kese-lamatan, keamanan dan lingkungan bagi masyarakat serta menjadi acuan pembentuk kesetaraan perdagangan atau menjadi peng-hambat atas ketidakseimbangan perdagang-an global. Kajian atas standar internasional maupun standar-standar khusus juga dapat menjadi sumber informasi dasar tentang tech-nological know-how yang dikembangkan oleh industri maju, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait dengan keputusan investasi dan penggunaan sumberdaya serta imple-mentasi teknologi di sektor industri dalam negeri.

Untuk semakin meningkatkan daya saing produk nasional, Pemerintah harus menginventarisir, mengadopsi dan/atau me-nyelaraskan standar-standar yang berlaku secara internasional ataupun standar-standar khusus berdasarkan national difference pada negara-negara tujuan ekspor utama dalam SNI, untuk selanjutnya disosialisasikan pene-rapannya kepada para produsen dalam negeri.

SNI juga dapat menjadi alat ampuh untuk mengantisipasi membanjirnya produk-produk asing, yaitu dengan menetapkan SNI khusus yang didasarkan pada national difference / keunikan karakteristik Indonesia karena sebenarnya banyak karakteristik unik Indonesia yang dapat dimasukkan ke dalam komponen persyaratan standar nasional. Ini akan membantu pelaku industri dalam negeri yang lebih mengenal karakter unik tersebut dibandingkan dengan produsen-produsen produk impor sehingga melalui peng-embangan dan penerapan standar ber-dasarkan national difference, industri domestik mendapat peluang dalam mempertahankan pasar nasional dari serbuan produk asing. Dengan demikian penerapan SNI tidak hanya dapat meningkatkan daya saing produk nasional dalam menembus pasar internasional (karena menerapkan standar nasional yang telah melewati proses harmonisasi/adopsi standar intenasional maupun standar khusus negara lain), tetapi juga memberikan ke-untungan bagi industri dalam negeri untuk melindungi penguasaan pasarnya di tingkat persaingan pasar domestik, sebagai akibat dari pemberlakuan standar berdasarkan national difference.

penerapan standar nasional pada berbagai bidang secara umum maupun sektor industri

secara khusus, sebenarnya membawa dampak positif bagi berbagai komponen bangsa, baik bagi

pelaku industri, konsumen, maupun pemerintah

NNII

Layanan pengujian yang diberikan oleh daya saing masyarakat industri. Layanan BBIA telah diakui oleh masyarakat industri, konsultasi juga diberikan untuk meningkatkan misalnya saja sebagai rekomendasi untuk efisiensi produksi, perbaikan peralatan, mendapatkan izin produk, baik industri rumah sanitasi, dan juga perbaikan teknologi proses. tangga (P-IRT) maupun industri besar (MD), Misalnya saja perbaikan teknologi proses dari BPOM serta untuk labeling, misalnya untuk produksi VCO dan minyak goreng di Sumatera pencantuman Nutrition Facts. Barat dan Sulawesi Utara.

Tak hanya jasa pelayanan teknis, BBIA juga turut berperan dalam pengembangan klaster. Kepala BBIA, Ir. Yang Yang Setiawan, M.Sc, BBIA menyatakan bahwa BBIA berperan dalam meningkatkan nilai tambah ketika industri klaster telah terbentuk. Dengan meningkatkan daya saing produk maka in-dustri tersebut dapat bersaing dan ber-kembang. Salah satu contoh dalam pening-katan daya saing produk terutama produk pertanian adalah dengan menemukan kom-ponen aktif (active compound) dari suatu Dalam kaitannya dengan jasa peng-bahan. Beberapa riset unggulan dari BBIA yang ujian, BBIA terus-menerus melakukan berpotensi untuk meningkatkan daya saing perbaikan dan pengembangan metode uji produk antara lain adalan riset mengenai untuk mengikuti kemajuan dan per-komponen aktif berupa scopoletin dari umbi- kembangan yang diperlukan dalam hal umbian dan juga catechin dari kakao. Riset menjaga kualitas suatu produk. Untuk itu BBIA mengenai komponen aktif produk dapat memerlukan investasi yang signifikan, baik meningkatkan nilai ekonomis produk se- dari sisi Sumber Daya Manusianya, maupun hingga dengan volume yang kecil dapat dari sisi peralatan. menghasilkan nilai yang lebih besar. Ada juga Bicara mengenai proses audit yang riset yang memanfaatkan limbah sehingga dilakukan Inspektorat Jenderal, Kepala BBIA bias dimanfaatkan sebagai energi terbarukan memberikan pandangannya, bahwa per-misalnya dengan dibuat menjadi pellet masalahan yang dihadapi BBIA selama ini pada biomass. umumnya disebabkan human error. Secara

Terkait dengan nilai ekonomis, Ir. Yang teknis, BBIA relatif tidak menemui per-Yang Setiawan, M.Sc menyatakan bahwa salah masalahan karena BBIA telah mengadopsi satu kesulitan pengembangan hasil riset penggunaan ISO 17025 untuk Laboratorium adalah pada aspek komersialisasi. Riset yang dan ISO 17020 untuk Sertifikasi. Namun telah dihasilkan oleh peneliti-peneliti di BBIA ketidaktahuan dan kekurangtelitian pada memiliki kualitas yang baik, namun demikian aspek administrasi perencanaan dan penyu-masih terdapat kesulitan untuk penerapannya sunan anggaran menjadi akar berbagai di masyarakat karena ada banyak faktor yang temuan. Pada waktu yang akan datang, BBIA terlibat, antara lain pada perbesaran skala tentu melakukan langkah antisipasi agar hal-produksi dan pemasaran. Diharapkan ada hal tersebut tidak berulang kembali tahun ini. intervensi dari pemerintah dalam peng- Pengimplementasian SPIP pada tahun ini embangan infrastruktur guna mendukung diharapkan dapat membantu memantau pengembangan klaster. permasalahan yang dihadapi secara internal,

Selain riset, BBIA juga memberikan terutama perencanaan kegiatan pada tahun layanan pelatihan untuk mengembangkan 2012. (Dyan Garneta/Trinanti Sulamit)


Lebih Dekat dengan Auditi

Balai Besar Industri Agro (BBIA) yang bidang pertanian dan perdagangan Agri-dikenal juga dengan nama CABI (Centre for cultuur Chemisch Laboratorium ini terus Agro Based Industry) adalah salah satu Balai berkembang hingga pada tahun 2002 berubah Besar yang berada di lingkungan Kementerian menjadi Balai Besar Industri Agro (BBIA) yang Perindustrian. Berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda dikenal saat ini. No. 11, Bogor, BBIA berbatasan langsung Dengan moto “Berkarya untuk Ke-dengan Kebun Raya Bogor. Balai Besar ini majuan Bangsa”, BBIA berusaha memberikan memberikan berbagai pelayanan jasa teknis pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kompetensi utama dari BBIA adalah di bidang industri hasil pertanian. Jasa layanan tersebut desain dan teknologi proses dalam industri antara lain Jasa Pengujian, Jasa Kalibrasi, Jasa hasil pertanian. Dengan dilengkapi peralatan Riset, Jasa Sertifikasi, Jasa Konsultansi, dan Jasa yang dimiliki, BBIA memberikan layanan Pelatihan. pengujian bahan-bahan mentah (raw material)

Sejarah BBIA berawal pada tahun 1890 baik bahan makanan maupun bahan bukan dengan didirikannya Agricultuur Chemisch makanan; layanan kalibrasi peralatan yang Laboratorium (Laboratorium Kimia Pertanian) berhubungan dengan temperatur, massa, dan dalam lingkungan Departement van Lan- volume; layanan konsultasi proses, GLP, GMP, dbouw, Nijverheid en Handel (Departemen HACCP, ISO 9000, ISO 17025, dan manajemen Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan) lingkungan; layanan sertifikasi antara lain yang bertugas untuk melayani ahli dan sarjana membuat rancangan RSNI, sertifikasi Quality pertanian dalam meneliti tanaman tropis serta System (ABIQA), Sertifikasi produk (ABIPRO), memeriksa dan menguji barang dan bahan HACCP (ABI HACCP), dan inspeksi teknis untuk instansi pemerintahan, terutama dalam (ABITIS); layanan dukungan pengembangan bidang pertanian, perdagangan, dan se- produk dan teknologi proses, pengembangan bagainya. Dalam perkembangannya, sejalan desain dan prototype, hingga studi kelayakan dengan kemajuan yang berlangsung dalam (feasibility studies), dan layanan pelatihan.

Kunjungan Dubes Mozambique ke BBIA BogorBBIA Bogor : Pelayanan Terbaik untuk Mendukung Industri Hasil Pertanian

Lebih Dekat dengan Auditi


TelaahTelaah

hampir semuanya mengkombinasikan audit Perbedaan status; dalam berbagai hal, keuangan dengan kepatuhan. Kantor tersebut bekerja bagi pemerintah dinilai memiliki status mengaudit bagaimana pemerintah melak-yang lebih rendah dibandingkan dengan sanakan mandat di satu sisi, dan di sisi lain, bekerja bagi sektor swaste, akibatnya timbul diaudit kepatuhannya terhadap peraturan dan masalah kepercayaan diri di berbagai instansi kebijakan (benar atau salah). Dalam beberapa pemerintah.kasus audit kepatuhan disamaartikan dengan Hal-hal di atas menjadi penting karena audit kinerja. menjadi faktor yang berpengaruh bagi sikap

Tampak jelas bahwa audit yang dilak-kerja pegawai pemerintah, dalam konteks ini sanakan di sektor pemerintahan memiliki auditor internal. banyak ruang untuk pengembangan. Supaya Audit kinerja akan menyumbangkan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan akuntabilitas karena audit ini akan mem-baik, auditor internal di pemerintahan perlu berikan penilaian independen pada organisasi mengetahui dan mengidentifikasi dengan pemerintah mengenai program, aktivitas, atau jelas kebutuhan dan alat (tools) yang di-fungsi untuk memberikan in-formasi yang perlukan. Diperlukan adanya capacity building dapat digunakan sebagai peningkatan akun-yang memadai dan berkualitas untuk me-tabilitas di mata publik dan juga memberi mastikan bahwa kemampuan auditor internal fasilitasi pada pengambil ke-putusan untuk akan meningkat secara bertahap seiring de-melihat hasil maupun merencanakan per-ngan kebutuhan kerja, dengan demikian baikan. auditor internal akan mampu mengem-Konsep 3 E telah dilaksanakan di be-bangkan program-program audit, termasuk di berapa negara, Gronlund et al. (2001) me-dalamnya audit kinerja dan penilaian resiko. nyatakan bahwa Denmark melaksanakan Disisi lain, dari segi sumber daya manusia, dengan berorientasi pada efisiensi, sedangkan auditor internal perlu mengembangkan bu-auditor pemerintah di Kanada, Australia, daya akuntabilitas dan etika profesionalnya. Selandia Baru, dan Inggris Raya awalnya Untuk meraih dan melaksanakan hal tersebut, cenderung melaksanakan auditing nilai selain kemampuan diperlukan adanya ke-ekonomis dan efisiensi. Di Swedia, audit yang mauan dan semangat perubahan yang besar. dilaksanakan oleh SNAO (Swedish National

Audit Office/Kantor Audit Nasional Swedia)

Auditor Negara Bagian Texas dalam subyektif sehingga sulit untuk diukur.Internal Auditor (1992) menyatakan “Pemimpin Akses pengambilan keputusan dalam pemerintahan dipaksa untuk melihat terhadap pengaruh eksternal; seluruh pe-anggaran belanja pemerintah dalam sudut kerjaan pemerintah dapat diakses oleh publik pandang baru. Karena adanya sumber daya dan media, hal ini sangat berbeda dengan yang terbatas dan kebutuhan yang tidak sektor bisnis yang lebih memiliki privasi. terbatas, pemimpin harus memutuskan pro- Konflik antara pembuat kebijakan gram yang akan didanai dan yang dihentikan.” dan pelaksana administrasi; kedua ke-(Dittenhoer, 2001). lompok ini secara umum memiliki tujuan yang

The International Organisation of berbeda dan diberi reward untuk fungsi yang Supreme Audit Institutions (INTOSAI), mem- berbeda.perkenalkan konsep Audit Kinerja pada Kontrak kerja; dalam sistem pegawai Deklarasi Lima pada tahun 1997, yaitu: Audit pemerintah, ada kecenderungan reward ke-kinerja berorientasi pada pemeriksaan pada pegawai untuk aktivitas politik atau performa, nilai ekonomis, efisiensi, dan efek- senioritas dibandingkan untuk efisiensi dan tivitas administrasi publik. Audit kinerja tidak produktivitas pegawai tersebut.hanya bagi operasional keuangan, namun Pengawasan oleh media dan ke-kegiatan pemerintahan secara keseluruhan lompok masyarakat; sumber pendanaan termasuk sistem organisasi dan administrasi. pemerintah berasal dari pembayaran pajak

Di Australia, Guthrie (1991) menun- oleh masyarakat, karenanya pemerintah jukkan bahwa audit kinerja telah mulai dilak- cenderung mendapatkan tekanan dari publik, sanakan pada awal 1990-an. Hingga saat ini, oleh karena itu ada kecenderungan pe-audit kinerja masih terus mengalami per- merintah menghabiskan daya dan waktunya kembangan. Pemerintahan di berbagai negara untuk melindungi diri. Hal ini sangat kontra-melaksanakan audit dalam lingkup yang luas, produktif bagi inovasi dan pengambilan resiko.tidak lagi hanya pada sisi akuntansi, yang di- Kecenderungan pada stabilitas dan kenal dengan sebutan audit kinerja. Audit reliabilitas; pemerintahan cenderung pada kinerja dalam pemerintahan cukup unik, ada reliabilitas, akuntabilitas, dan legalitas, beberapa hal yang membedakan antara audit dibandingkan pada efektivitas dan fleksibilitas.kinerja yang dilaksanakan di peme-rintahan Atmosfir kekuasaan dan ketidak-dan di sektor swasta, Dittenhoer (2001) percayaan; pegawai pemerintah memiliki menyatakan beberapa perbedaan tersebut: kecenderungan untuk diatur dengan kontrol

Kriteria kinerja; tingkat kepuasan di yang didesain bagi kelompok dengan sektor swasta dapat dikonversi menjadi ke- kemampuan dan tingkat kepercayaan ter-untungan, sedangkan audit kinerja di pe- endah, akibatnya para pegawai yang memiliki merintahan menggunakan efisiensi, efek- kemampuan dan tingkat kepercayaan yang tivitas, dan kesesuaian pada anggaran sebagai tinggi akan cenderung memenuhi ekspektasi kriteria kinerja, di mana ketiga hal tersebut yang lebih rendah.

Serba - serbi Pelaksanaan Audit Kinerja dalam Pemerintahan

Dalam Deklarasi Lima pada tahun 1997, INTOSAI mengemukakan konsep 3 E, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.

Input

Economy Audit (1)

Efficiency Audit (2)Effectiveness Audit (3)

Process Output Outcome

Oleh : Dyan Garneta Paramita SariStaf Inspektorat III Itjen Kemenperin


KarikaturKlinik Konsultasi

Ssst....!!!Jangan KKN dong !

Tanya:

Jawab:

Ditjen “X” akan menyelenggarakan kegiatan yang menggunakan fasiitas penginapan/hotel/ruang rapat, di mana jumlah biayanya lebih dari Rp 200 juta. Untuk pelaksanaan pengadaannya, metode pemilihan apa yang akan digunakan?

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 38 ayat (5) menyatakan bahwa “Kriteria barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:a. ... dan seterusnya;f. Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.” Berdasarkan kriteria tersebut maka untuk pengadaan dimaksud dapat menggunakan metode

penunjukan langsung.Mengingat nilainya di atas Rp 200 juta, pelaksanaan pengadaan/pelelangan agar

dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), bukan oleh Pejabat Pengadaan.

Jika Bapak/Ibu/Saudara ingin berkonsultasi seputar masalah-masalahyang dihadapi dalam melaksanakan tugas kedinasan,

pertanyaan dapat dikirimkan ke email redaksi majalah SOLUSI [email protected]

Jangan Memberikan Gratifikasi Dalam Bentuk Apapun

Peringatan !!!


Telaah Telaah

Klinik Konsultasi Itjen

Pemikiran untuk mengubah paradigma (ULP) serta monitoring atas pelaksanaan pengawasan dari watch-dog menuju coun- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).seling partner dan katalis, sesungguhnya telah berkembang di kalangan warga Inspektorat OrganisasiJenderal Kementerian Per-industrian sejak Sejatinya Klinik Konsultasi Itjen bukan beberapa tahun lalu. Pada awal tahun 2008 merupakan organisasi struktural dalam Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian lingkup struktur organisasi Inspektorat saat itu, Sakri Widhianto melontarkan gagasan Jenderal, melainkan semacam tim kerja yang pemben-tukan Klinik Konsultasi Itjen sebagai membantu Inspektorat Jenderal dalam pem-bentuk strategi perubahan paradigma berian konsultasi dan bimbingan teknis pengawasan. Gagasan tersebut akhirnya kepada aparatur dan unit kerja di lingkungan diwujudkan ber-dasarkan Peraturan Menteri Kementerian Perindustrian. Pemberian Perindustrian Nomor 20 tahun 2008 tanggal 1 konsultasi dan bimbingan teknis tersebut April 2008 tentang Pembentukan Klinik dimaksudkan untuk mengawal aparatur dan Konsultasi Inspektorat Jenderal Departemen atau unit kerja dalam melaksanakan berbagai Perindustri-an yang kemudian diperbarui aspek tugas dan fungsinya. Melalui peng-melalui Peraturan Menteri Perindustrian awalan tersebut diharapkan kesalahan dan Nomor 8/M-IND/PER/I/2010 tahun 2010. risiko dapat diantisipasi sedini mungkin

Klinik Konsultasi I tjen bertugas sehingga program dan kegiatan yang dilak-memberikan konsultasi kepada aparatur dan sanakan serta dapat memberi hasil lebih atau unit kerja di lingkungan Kementerian optimal.Perindustrian di bidang pengawasan dan Susunan keanggotaan Klinik Konsultasi pendampingan untuk membantu penye- Itjen terdiri masing-masing satu orang lesaian permasalahan. Di samping itu juga Pengarah, Ketua, Ketua Pelaksana Harian, Sek-memberikan layanan untuk pendampingan retaris dan sebelas orang anggota. Para ang-serta bimbingan teknis pelaksanaan program, gota terdiri dari pejabat struktural, pejabat pengelolaan keuangan/anggaran, pembinaan fungsional auditor dan staf di lingkungan SDM dan pengelolaan BMN. Tugas lainnya Inspektorat Jenderal serta pejabat struktural adalah memberikan konsultasi dan pen- dari Biro Hukum dan Biro Keuangan Kemen-dampingan terhadap Unit Layanan Pengadaan terian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugasnya Klinik milik negara sebanyak 7 materi (11,86%) serta Konsultas Itjen difasilitasi sepenuhnya oleh penyusunan program/kegiatan sebanyak 1 Inspektorat Jenderal, baik sarana perkantoran materi (1,69%).maupun penganggarannya. Sebuah ruangan Tahun 2010 jumlah materi yang kerja tersendiri disediakan khusus untuk dikonsultasikan kembali menurun menjadi 22 menerima siapa pun yang hendak ber- materi. Materi yang dikonsultasikan pun masih konsultasi. Ketua pelaksana harian dan berkisar tentang pengadaaan barang/jasa, seorang staf selalu stand-by menunggu di pencegahan korupsi, administrasi keuangan sana. Apabila ada yang datang berkonsultasi, dan barang milik negara serta penyusunan Ketua pelaksana harian akan menghubungi program/kegiatan. Menurunnya jumlah materi anggota-anggota yang berkompeten untuk yang dikonsultasikan itu bisa jadi disebabkan membahas materi dan permasalahan yang unit-unit kerja sudah semakin mampu menye-dikonsultasikan. lesaikan permasalahan yang dihadapi.

Dalam rentang waktu perjalanannya yang relatif singkat, Klinik Konsultasi Itjen Kiprah Perjalanansesungguhnya telah banyak memberikan Sejak pembentukan pada 1 April 2008 manfaat bagi para pengguna jasanya. Bebe-sampai saat ini, Klinik Konsultasi Itjen telah rapa permasalahan yang dihadapi oleh Unit-b a nya k m e m b e r i k a n k o n s u l t a s i d a n unit kerja dapat diselesaikan dengan baik, pembimbingan teknis kepada Unit-unit kerja risiko-risiko terburuk dapat diantisipasi lebih dan pelaksana kegiatan di lingkungan dini sehingga dampak negatif dari per-Kementerian Perindustrian. Dalam tahun 2008 masalahan dapat diminimalisir.layanan konsultasi diberikan kepada 30 unit

Dalam pelaksanaan kegiatannya, kerja dengan jumlah materi 65 permasalahan. banyak unit kerja yang datang berkonsultasi Umumnya materi yang dikonsultasikan adalah ketika ada permasalahan. Hal ini sebenarnya yang terkait dengan permasalahan peng-sangat disayangkan karena sejatinya Klinik adaan barang/jasa sebanyak 45 materi Konsultasi Itjen didirikan sebagai wadah untuk (69,23%), keuangan dan barang milik negara mengkonsultasikan bagaimana melaksanakan sebanyak 13 materi (20%), penyusunan suatu kegiatan dengan benar sesuai dengan program/kegiatan sebanyak 3 materi (4,62%) ketentuan dan peraturan yang berlaku dan kepegawaian sebanyak 4 materi (6,16%).sehingga kesalahan dan penyimpangan dapat Pada tahun 2009 jumlah konsultasi dihindarkan serta risiko permasalahan yang yang diberikan menurun menjadi 59 materi akan terjadi dapat diminimalisir. Seperti dengan permasalahan pengadaan ba-dinyatakan dalam sebuah ungkapan: rang/jasa tetap menempati urutan pertama, mencegah sakit lebih baik dari pada yaitu sebanyak 51 materi (86,45%). Berikutnya mengobati.adalah permasalahan keuangan dan barang

Strategi Menuju Counseling PartnerOleh : R. Emil PanjaitanInspektur IV pada Inspektorat JenderalKementerian Perindustrain


Telaah Telaah

Dalam proses manajemen yang paling sederhana, kita mengenal paling tidak tiga sub sistem yang paling pokok, yaitu: sub sistem perencanaan, sub sistem pelaksanaan dan sub sistem pengawasan. Ketiga sub sistem tersebut pada sebuah organisasi, baik birokrasi pe-merintahan ataupun dunia usaha, diterapkan dengan tujuan agar kegiatan yang dijalankan mem-punyai standar acuan yang jelas dan terukur tentang berbagai aspek yang mengandung konten visi, misi, kebijakan dan strategi serta program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tidak cukup hanya itu, kebijakan dan strategi serta program tersebut harus dijalankan secara taat azas sesuai dengan visi dan misi yang telah digariskan.

Agar hasilnya dapat memberikan manfaat bagi organisasi yang bersangkutan dan masya-rakat, maka muncullah peran dari fungsi peng-awasan untuk di satu pihak mengawasi dan meng-endalikan jalannya roda organisasi, dan pada sisi yang lain peran dan fungsi pengawasan diharapkan dapat memberikan suatu sinyal atau semacam kepastian bahwa kegiatan telah bekerja sesuai dengan rencana. Kemudian pada saat yang sama dapat dipastikan bahwa seluruh sumber daya organisasi dinyatakan siap untuk digunakan. Bilamana ditemukan deviasi, maka pada kesem-patan pertama unit kerja pengawasan intern harus menyalakan lampu kuning sebagai sinyal atau pertanda bahwa telah terindikasi terjadinya deviasi dalam pelaksanaan kebijakan dan program dari organisasi yang bersangkutan.

Kalau perspektif pandangan ini kita dapat mufakati alur pikirnya, maka sistem pengawasan internal yang harus dibangun dan dikembangkan di masa yang akan datang harus mengacu kepada perspektif pemikiran tersebut. Sebagai kon-sekuensinya sistem pengawasan internal yang sekarang berlaku, khususnya di lingkungan Kementerian/Lembaga patut disempurnakan dan ditata kembali peran dan fungsinya, yang tidak lagi menitikberatkan kepada pelaksanaan tugas auditing saja, tetapi lebih luas dari itu, yaitu berfungsi sebagai pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, rencana, program kementerian/ lembaga yang bersangkutan sebagai tugas pokok utamanya.

Perspektif BaruSistem Pengawasan Intern Oleh : Fauzi Aziz

Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produksi Dalam Negeri

Jika hanya menyelenggarakan fungsi (termasuk pengendalian) di dalam birokrasi auditing rasanya terlalu sempit scope of work pemerintah dapat lebih seimbang dalam yang diembannya, meskipun disiplin tentang proses manajemen yang dijalankan. Saat ini auditing banyak aspeknya dan sangat fungsi perencanaan sangat kuat peranannya, diperlukan kehadirannya. Karena aspek audit begitu pula fungsi pelaksanaan, sedangkan menjadi fungsi utama secara de facto, maka fungsi pengawasan sebenarnya kuat juga, fungsi dan tugas aparat pengawasan intern di tetapi hanya terfokus kepada fungsi-fungsi dalam suatu kementerian/lembaga untuk auditing saja (baik yang dijalankan oleh BPK, ”mengawasi” pelaksanaan kebijakan, rencana BPKP, maupun oleh Inspektorat Jenderal). dan program menjadi tidak optimal. Ketidak- Hasilnya temuan-temuan lebih banyak meng-optimalan tersebut disebabkan sumber daya edepankan aspek penyimpangan, penye-manusia yang tersedia di dalam unit kerja lewengan penggunaan keuangan negara, aset pengawasan intern sebagian besar adalah negara, pelanggaran sistem dan prosedur dan tenaga auditor. lain-lain. Sementara belum ada lembaga pe-

Dengan latar belakang yang bersumber ngawasan yang memberikan laporannya dari pengalaman selama ini, gagasan secara lengkap, komprehensif dan obyektif mengenai perspektif baru sistem pengawasan tentang pelaksanaan kebijakan, rencana dan internal, yang tujuannya adalah agar secara program yang dijalankan oleh pemerintah di substansial dan proporsional fungsi peng- bidang pembangunan. Kalaupun ada, laporan awasan internal memiliki peran yang jelas, itu dibuat berdasarkan hasil studi yang tegas dan tidak tumpang tindih dengan dikerjakan oleh konsultan, baik oleh konsultan fungsi-fungsi pengawasan yang bersifat asing maupun nasional yang bersifat ad-hoc. eksternal yaitu yang dilaksanakan oleh Badan Kita harus jujur mengakui, bahwa di ke-Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun oleh menterian/lembaga manapun rasanya belum Badan Pengawasan Keuangan dan Pem- ada seorang Menteri mendapat laporan yang bangunan (BPKP). Tegasnya adalah bahwa merupakan hasil dan proses kerja dari aparat aparatur pengawasan intern pemerintah tidak pengawas internalnya secara kom-prehensif ditugasi menjalankan lagi fungsi auditing, tentang pelaksanaan kebijakan, rencana dan tetapi memikul tanggung jawab dengan tugas program kementerian/ lembaga yang ber-utama untuk menjadikan fungsi pengawasan sangkutan.pelaksanaan kebijakan, rencana dan program Kondisi demikian mengakibatkan siklus Kementerian/lembaga. Sementara fungsi manajemen di Kementerian/Lembaga, bahkan auditing dilakukan oleh BPKP sebagai aparat di pemerintahan tidak berjalan optimal secara pengawas intern pemerintah, dan oleh BPK sistemik. Hal ini berakibat lebih lanjut kepada sebagai aparat pengawasan keuangan negara. satu kondisi, di mana kebijakan, rencana dan Pembagian kerja seperti ini lebih menjamin program yang dihasilkan pada kurun waktu adanya independensi dari masing-masing berikutnya belum tentu dapat dijamin institusi. substansinya bersumber dari hasil proses

pengawasan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Bahkan bisa Pertimbangan Pemikiranjadi substansi yang ditetapkan adalah hal yang Secara makro, peran dan fungsi pe-baru sama sekali, yang sebelumnya tidak rencanaan, pelaksanaan dan pengawasan


Telaah Telaah

pernah ada dalam dokumen kebijakan, peran dan fungsinya agar eksistensinya lebih rencana dan program yang sudah ditetapkan. proper di bidang pengendalian dan evaluasi

Konflik kepentingan, rasa ewuh pelaksanaan kebijakan, rencana dan program.pakewuh secara internal kementerian, antar unit kerja dapat diminimalisir dan dihindari, Re-branding Nomenklatur Organisasisehingga seluruh unit organisasi sesuai Kalau kita telaah lebih mendalam dengan tanggung jawabnya masing-masing Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dapat bekerja lebih optimal dan profesional. tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Beban moril aparat pengawas internal menjadi Nasional pada Bab VI terkait dengan fungsi berkurang karena yang menjadi tugas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan utamanya bukan lagi melakukan audit, rencana, sudah tegas dan eksplisit me-mencari temuan demi temuan, tetapi lebih netapkan lembaga mana yang bertanggung berkonsentrasi kepada aspek monitoring, jawab untuk melaksanakan tugas dimaksud. evaluasi atas pelaksanaan kebijakan, rencana Yang ada pengaturannya hanyalah bahwa dan program Kementerian/Lembaga. Dan p e n g e n d a l i a n p e l a k s a n a a n r e n c a n a pekerjaan seperti ini yang lebih diperlukan pembangunan dilakukan oleh masing-masing secara internal agar siklus manajemen Pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Kementerian / Lembaga dapat berjalan lebih Perangkat Daerah (pasal 28 ayat 1). Pada pasal seimbang. 29 ayat (1) juga hanya menyatakan bahwa

Dengan diperankannya fungsi aparat Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pengawas internal tidak fokus lagi menangani evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pem-audit, tetapi lebih fokus menangani pekerjaan bangunan Kementerian/Lembaga periode yang bersifat substansial, lembaga ini akan sebelumnya.memiliki magnitude yang besar untuk menarik Ketentuan tersebut sifatnya meng-pegawai mau berkarir di lingkungan institusi ambang sehingga cukup beralasan kalau pengawasan. Selama ini daya tarik untuk kemudian fungsi pengendalian dan evaluasi bekerja di lingkungan Inspektorat Jenderal atas pelaksanaan kebijakan, rencana dan kurang karena bidang pekerjaannya sangat program kurang tertangani dengan baik. Di spesifik yaitu sebagai tenaga auditor, dan lingkungan Kementerian/Lembaga sepertinya mereka melihat kenyataan selama ini bahwa malah ditangani oleh “Biro Perencanaan” di kalau dari awal telah berkarir di lembaga lingkungan Sekretariat Jenderal yang pengawas, mereka beranggapan akan sulit seharusnya lebih tepat ditangani oleh aparat berkarir di bidang lain padahal mereka pengawas. Sangat beralasan pula jika re-memiliki peluang yang sama dan ber- branding tersebut dapat dituangkan dalam kemampuan untuk dapat bekerja dan peraturan perundang-undangan, bisa melalui berkarya di bidang yang lain. Peraturan Pemerintah maupun melalui

Berdasarkan berbagai pertimbangan Peraturan Presiden yang mengatur tentang tadi, maka perlu dilakukan upaya re-branding Organisasi dan Tata Kerja Kementerian/ terhadap institusi pengawas intern pe- Lembaga sebagai pelaksanaan dari pasal 28 merintah yang berada dalam lingkungan ayat (1) dan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Kementerian/Lembaga. Re-branding dalam Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem nomenklaturnya, maupun re-branding dalam Perencanaan Nasional.


Snapshot

PKS Performance Audit—Pada April 2011, Itjen Kemenperin kembali mengadakan kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) pada 13 dan 14 April 2011. Pelatihan tersebut diikuti oleh 30 (tiga puluh) pegawai Itjen calon auditor guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan audit kinerja. Narasumber pelatihan berasal dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) yakni Ibu Maria Lorensia Liana dengan materi mengenai Audit Kinerja (Performance Audit). (Ciendy Martha Gayatri)

Workshop Pengadaan Barang dan Jasa—Pada 2011, Itjen bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengadakan Workshop Pengadaan Barang dan Jasa bagi pegawai Itjen Kemenperin. Workshop dilaksanakan mulai 23 Februari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011 di Hotel Maharani. Workshop ini diakhiri dengan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa yang diikuti sebanyak 34 (tiga puluh empat) peserta. Dari seluruh peserta ujian tersebut, 26 (dua puluh enam) orang dinyatakan lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa. (Ciendy Martha Gayatri)

Pilot Project SPIP—Pada tahun 2011, Itjen bersama dengan Setjen dan Ditjen IKM akan dijadikan pilot project pelaksanaan Sistem Pengedalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kemenperin. Pelaksanaan SPIP diawali dengan sosialisasi, diagnosis aspek lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi; serta diakhiri dengan monitoring evaluasi pelaksanaan. Itjen dijadikan pilot project karena pada kelanjutannya, Itjen sebagai APIP akan mendampingi dan membina unit kerja lain dalam pengimplementasian SPIP. Mengawali proses pilot project, pada Senin 23/5 Itjen melaksanakan Sosialisasi SPIP kepada seluruh pegawai Itjen di Ruang Rajawali Gedung Kemenperin. (Ciendy Martha Gayatri )

tentang apa yang telah dicapai, hambatan dan organisasi, dapat pula dipertimbangkan permasalahan/kendala yang dihadapi. Setelah mengubah nama Inspektorat Jenderal data dan fakta terkumpul dapat dilakukan

diagnosis per-wilayah atau per-daerah untuk menjadi “Badan Pengawas dan Peng-kemudian bisa dicarikan solusi pemecahannya endalian Pelaksanaan Kebijakan dan yang berjangka pendek, menengah, maupun Rencana” di lingkungan Kementerian. Fungsi panjang.audit biar ditangani oleh BPKP, sebagai

Tanpa melakukan cara yang terstruktur lembaga auditor pemerintah. Dengan pola ini, dan sistemik, pengetahuan kita tentang maka secara nomenklatur organisasi Kemen-kondisi di lapangan menjadi sangat terbatas; terian, peran dan fungsi unit kerja eselon I sementara dinamika perubahan di lapangan menjadi seimbang. Misalnya kalau diterapkan berlangsung begitu dinamis. Kalau kita tidak di lingkungan Kementerian Perindustrian, memiliki sistem yang terstruktur dan me-maka BPKIMI bertanggung jawab menangani lembaga, kita akan kedodoran, tidak akan perumusan kebijakan, Sekretariat Jenderal pernah memiliki kualitas perencanaan yang bertanggung jawab menangani penyusunan baik; bahkan dalam iklim keterbukaan rencana dan dukungan yang bersifat fasilitatif informasi dewasa ini, respon atas pertanyaan Kementerian, Direktorat-Direktorat Jenderal dan kritik dari publik tentang perindustrian bertanggung jawab menangani pelaksanaan tidak bisa dijawab secara optimal dan kebijakan, dan Badan Pengawasan memuaskan.danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan dan

Sebagai kesimpulan, re-branding peran Rencana bertanggung jawab menangani as-dan fungsi aparat pengawas intern pe-pek evaluasi pelaksanaan kebijakan dan merintah perlu dilakukan karena semata-mata rencana.pertimbangan kebutuhan organisasi, efisiensi, Jika nomenklaturnya bisa difor-produktivitas kerja dan lembaga pengawas di mulasikan demikian, maka dalam kaitan ini lingkungan pemerintah. Pada sisi lain, re-dapat dimulai dulu di lingkungan Kementerian branding dibutuhkan agar kualitas sistem Perindustrian sebagai suatu model (tanpa perencanaan menjadi lebih baik dan akurat harus mengubah struktur organisasi yang ada untuk menjawab tantangan/kebutuhan di sekarang), melalui penetapan tugas spesifik lapangan karena mendapat feed back yang dan ad-hoc oleh Menteri Perindustrian kepada baik dan lebih komprehensif dengan Inspektorat Jenderal, rasanya kementerian ini berjalannya fungsi pengawasan dan peng-akan memperoleh gambaran yang lebih baik endalian atas pelaksanaan kebijakan dan dan komprehensif tentang kondisi riil di rencana kerja yang optimal dan profesional.lapangan, di setiap daerah mengenai per-

kembangan industrinya secara lebih mikro

Dalam kaitan re-branding nomenklatur

Telaah

Tegasnya adalah bahwa aparatur pengawasan intern pemerintah

tidak ditugasi menjalankan lagi fungsi auditing,tetapi memikul tanggung jawab dengan

tugas utama untuk menjadikan fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan,rencana dan program

kementrian/lembaga

Jangan kira mengatakan “ya” pada bersama istrinya, Hilma. Hidup dalam ke-korupsi adalah sesuatu yang mudah. Novel kurangan ini membuat rumah tangga Murad berjudul asli L'Homme Rompu ini merupakan dan Hilma tidak lagi bahagia. Pertengkaran novel yang bercerita mengenai seorang demi pertengkaran sering muncul. Suatu saat pegawai negeri dan pergulatannya dengan Hilma memicu pertengkaran dengan mem-korupsi. Walau mengambil latar negeri bandingkan kondisi Murad dengan tetangga Maroko, novel ini terasa dekat sekali dengan mereka yang baru saja membeli mobil. Tak realitas yang terjadi di Indonesia. hanya itu, Hilma pun sering membandingkan

Tokoh utama karya Tahar Ben Jelloun ini Murad dengan Haji Hamid, kolega Murad yang bernama Murad. Murad adalah Wakil Direktur mampu membeli sebuah vila, dua buah mobil, Perencanaan dan Pembinaan di Kementerian menyekolahkan anak-anak pada kedutaan Pekerjaan Umum di Casablanca, Maroko. Perancis, bahkan mengajak istrinya berlibur ke Pribadi Murad pada dasarnya teguh, jujur dan Roma. disiplin. Namun Murad tidak bisa dikatakan Hidup yang sulit dan tekanan dari ke-sukses dalam ukuran orang kebanyakan. luarga batih membuat Murad menemui Bagaimana tidak, latar belakang pendidikan simpang jalan. Pekerjaan sehari-hari Murad teknik dan ekonomi yang dimiliki Murad adalah menyeleksi seluruh berkas yang masuk ternyata tak sanggup membuatnya pergi kerja dalam Kementerian. Tanpa tanda tangan Mu-menggunakan mobil pribadi. Ia harus rad, jangan harap izin pembangunan akan berangkat kerja berdesakan bersama puluhan berjalan. Ia mulai membuka celah untuk prak-penumpang lain dalam bus kota. Kebutuhan tik suap yang kerap dilakukan peminta izin. hidup sehari-harinya pun tak cukup hingga Tahar Ben Jelloun mengaduk-aduk emosi waktu gajian selanjutnya tiba. Terpaksa pembaca saat Murad mulai menerima uang berhutang pada warung untuk memenuhi suap. Ada konflik batin yang begitu menyiksa. keperluan makan sekeluarga sering terjadi Selain itu, samar-samar kita mulai akan ber-dalam kehidupan rumah tangga Murad tanya tentang definisi rezeki. (Trinanti Sulamit)

58 SOLUSI Juni 2011 SOLUSI Juni 2011

Tim Redaksi Majalah Pengawasan

SOLUSI

Rak Buku

Pertentangan Batin Seorang Koruptor

Tim Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSISenantiasa Berupaya Menyajikan Informasi

dan Gagasan Tentang Pengawasan Internal Yang Konstruktif

Documents

Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah