Embed Size (px)
Citation preview
SKRIPSI
STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS
PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI KABUPATEN
GOWA
Oleh :
SITI HADIJAH AL DZULHIJJAH
Nomor Induk Mahasiswa: 10561 05379 15
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
i
SKRIPSI
STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS
PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI KABUPATEN
GOWA
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.Sos)
Disusun dan Diajukan oleh :
SITI HADIJAH AL DZULHIJJAH
Nomor Induk Mahasiswa: 10561 05379 15
Kepada
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
ii
iii
iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Mahasiswa : Siti Hadijah Al Dzulhijjjah
Nomor Stambuk : 10561 05379 15
Program Studi: Ilmu Administrasi Negara
Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa
bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan
plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian
hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik
sesuai aturan yang berlaku,sekalipun itu pencabutan gelar akademik.
Makassar, 24 Januari 2020
Yang Menyatakan
Siti Hadijah Al Dzulhijjjah
v
ABSTRAK
SITI HADIJAH AL DZULHIJJAH. Sudarmi dan Muhammad Tahir.
Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Penyebaran Berita Bohong
(Hoax) di Kabupaten Gowa.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pemberitaan hoaks yang terjadi
secara nasioanal. Selain pemerintah, kepolisian sebagai salah satu fungsi
pemerintahan negara di bidang penegakan hukum memiliki peran serta dalam
penanganan kasus penyebaran berita bohong (Hoax). Untuk itu, penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui strategi kepolisian dalam penanganan kasus
penyebaran berita bohong (hoax) di Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif, dengan informan sebagai berikut: Kasat Intelkam, Kasubbag
Humas, Anggota Satuan Humas, Anggota Satuan Reskrim, dan Masyarakat
Pengguna Media Sosial dengan mempertimbangkan bahwa informan adalah orang
yang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkkan meskipun secara administratif Polres
Gowa belum mencatat kasus penyebaran hoaks, namun upaya strategis
penanganan pencegahan sebelum maupun setelah penyebaran hoaks tetap
dilakukan oleh Polres Gowa sebagai bagian dari menjaga kondusifitas di wilayah
Kabupaten Gowa. Polres Gowa tidak hanya memantau perkembangan dan
penyebaran berita di wilayah Kabupaten Gowa saja, namun juga melakukan
pengawasan baik perkembangan pemberitaan secara nasional. Upaya strategis
yang dilakukan Polres Gowa yaitu dengan melalui tiga strategi upaya
penanggulangan kejahatan dengan strategi penanganan secara Pre-emtif, Preventif
dan Represif.
Kata kunci: Strategi, Kepolisian, Penangan Hoax
vi
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatu
Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah Azza Wa Jalla atas berkat rahmat
dan karunia-Nya memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi Kepolisian Dalam Penanganan
Kasus Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Kabupaten Gowa” penulis
menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu,
masukan dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca yang budiman,
sangat diharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan ini.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih yang setinggi-
tingginya kepada Ibu Dr. Hj. Sudarmi, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Dr.
Muhammad Tahir, M.Si sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan
mengarahkan penulis sampai pada penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih
yang setinggi-tingginya pula penulis haturkan kepada semua pihak yang telah
mendukung dan membantu secara moril dan materil, yaitu kepada:
1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S,Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos, MPA, selaku Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir S.Sos, M.AP selaku Sekretaris
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
vii
4. Bapak dan Ibu dosen serta Staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan
ilmunya dan membantu penulis selama menjalani pendidikan dibangku
perkuliahan.
5. Kedua orang tua Ayahanda Muhammad Said S.Pd dan Ibunda Hasnah yang
sangat penulis cintai, yang telah memberikan segala hal terbaik kepada anak-
anaknya dalam meraih cita-cita, yang senantiasa memberikan cinta dan kasih
sayangnya serta memfasilitasi penulis sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan.
6. Seluruh keluarga besar H. Baba dg Mile dan Sumara dg Labang, kakek dari
penulis beserta nenek, aunty, uncle serta sepupu-sepupu yang tidak penulis
sebutkan satu persatu. Untuk saudara kandung Muh Islamsyah & Surya
Sumantri, Siti Nurjannah Indah Sari, Muh Isman Juliansyah, dan Muh Ihsan
Suryasyah, yang telah memberi dukungan dan dorongan semangat melewati
suka duka dengan penulis dalam meraih gelar sarjana.
7. Bapak Kapolres serta seluruh jajarannya, staf dan masyarakat atas
kebijaksanaannya dan bantuannya selama penulis melakukan penelitian di
POLRES Gowa.
8. Bapak dan Ibu Guru dimana penulis menuntut ilmu mulai dari jenjang
Sekolah Dasar hingga sampai ke tingkat Perguruan Tinggi.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 ADN kelas D dan dari kelas E
yang menuntut ilmu bersama selama menjalani perkuliahan, serta
mahasiswa(i) seperjuangan yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu.
viii
10. Teman-teman Tarbiyah serta Murobbiyah Kak Aisyah yang telah mengajak
dan membimbing penulis, mendalami ilmu agama dan merasakan ukhuwah
islamiyah baik saat berada di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
11. Teman-teman KKP angkatan XVII Desa Bonto Barua yang menjadi keluarga
selama berproses dan setelahnya, yang tetap menjalin silahturahmi.
12. Teman-teman dari Komunitas Gowa Menyala yang menginspirasi melalui
program-programnya dalam hal membantu mencerdaskan anak bangsa.
13. Teman-teman Alumni Akuntansi 015 yang masih menjaga hubungan
silahturahmi antar alumni.
14. Untuk kakanda senior Ilmu Administrasi Negara serta Kak Wahyu dari
fotocopy Basmalah yang telah membantu penulis.
Semoga segala bantuan, dukungan semangat dan segala hal baik bersifat
moril maupun materil dari semua pihak kepada penulis mendapatkan pahala di sisi
Allah Azza Wa Jalla. Aamiin.
Makassar, 24 Januari 2020
Siti Hadijah Al Dzulhijjah
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN PERSETUJUAN.......................................................................... ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM .................................................................. iii
HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................... iv
ABSTRAK ......................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi
DAFTAR ISI ...................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL.............................................................................................. xi
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1
A. Latar Belakang .................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah .............................................................................. 6
C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 6
D. Manfaat Penelitian ............................................................................. 6
BAB II TINJUAN PUSTAKA........................................................................... 8
A. Penelitian Terdahulu .......................................................................... 8
B. Konsep Strategi .................................................................................. 9
C. Berita Bohong (Hoax) ......................................................................... 12
D. Pengertian Kepolisian ......................................................................... 17
E. Konsep Penanggulangan Kejahatan .................................................... 19
F. Kerangka Pikir .................................................................................... 25
G. Fokus Penelitian .................................................................................. 26
H. Deskripsi Fokus Penelitian .................................................................. 27
BAB III METODE PENELITIAN ................................................................... 29
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .............................................................. 29
B. Jenis dan Tipe Penelitian ..................................................................... 29
C. Sumber Data ........................................................................................ 30
D. Informan Penelitian ............................................................................. 30
x
E. Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 31
F. Teknik Analisis Data ........................................................................... 32
G. Keabsahan Data ................................................................................... 33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................. .... 34
A. Deskripsi Karakteristik Obyek Penelitian ........................................... 34
B. Deskripsi Kasus Pelanggaran ITE di Kabupaten Gowa ...................... 43
C. Strategi Kepolisian dalam Penanganan Kasus
Penyebaran Berita Bohong di Kabupaten Gowa ................................ 48
D. Pembahasan ......................................................................................... 62
BAB V PENUTUP ............................................................................................. 67
A. Kesimpulan ........................................................................................ 67
B. Saran .................................................................................................... 69
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 71
LAMPIRAN ......................................................................................................... 73
xi
DAFTAR TABEL dan GAMBAR
Tabel 1.1 Informan Penelitian ............................................................................ 31
Tabel 2.1 Data Tindak Lanjut Penanganan Kasus Pelanggaran ITE
di Polres Gowa Tahun 2018 ............................................................... 44
Tabel 2.2 Data Tindak Lanjut Penanganan Kasus Pelanggaran ITE
di Polres Gowa Tahun 2019 Januari sampai dengan September ........ 45
Tabel 2.3 Daftar Kasus Hoax Pada Media Sosial di Kabupaten Gowa .............. 47
Gambar 1.1 Kerangka Pikir................................................................................. 26
Gambar 2.1 Peta Pengawasan Operasi Polres Gowa .......................................... 36
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Polres Gowa .................................................... 38
Gambar 2.3 Bagan Struktur Organisasi Polres Gowa ......................................... 39
Gambar 2.4 Polres Gowa Bersama Generasi Millenial Menolak Hoaks ........... 50
Gambar 2.5 Bentuk penyampaian pesan oleh Polres Gowa
melalui media sosial ........................................................................ 55
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kemudahan akses informasi di era digitalisasi sering disalah gunakan oleh
sejumlah pihak tertentu dalam menyebarkan berita bohong (hoax). Pemerintah
saat ini tengah berupaya melakukan berbagai cara dalam menanggulangi berita
bohong (hoax). Termasuk mengeluarkan sejumlah kebijakan, melalui perundang-
undangan yang hakikatnya merupakan wujud dari kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.
Kemunculan penyebaran terkait hoax pada bidang sosial politik dan isu
SARA merupakan hal yang sering ditemukan oleh masyarakat. Berdasarkan pada
hasil survei yang dilakukan terkait isi hoax yang sering diterima oleh masyarakat
(Mastel, 2019) menunjukkan meningkatnya hoax berisi isu politik pada tahun
2017 sebanyak 91,8% meningkat pada tahun 2019 ini menjadi 93,2 % sedangkan
hoax terkait isu SARA menurun yakni 88,6% dari tahun 2017 menjadi 76,2%
pada tahun 2019 dan hoax terkait bencana alam pada tahun ini naik dari 10,3%
pada tahun 2017 menjadi 29,3%. Selanjutnya pada hasil survei yang dilakukan
tersebut, ditemukan informasi baru yakni adanya hoax berisi info pekerjaan
sebanyak 24,4% dan sisanya hoax terkait isu kesehatan, penipuan, iptek, berita
duka, sosial budaya, kecelakaan lalu lintas dan candaan. Keberadaaan hoax pada
2
2
bidang sosial politik maupun lainnya tersebut, tentunya mempengaruhi
persepsi publik terhadap setiap informasi yang didapatkan.
Berita bohong (hoax) adalah berita yang disebarkan oleh pelaku yang
berisikan berita tidak benar atau tidak sesuai fakta yang sebenarnya, dengan
tujuan dan maksud tertentu. Penyebar berita hoax dapat dikenakan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 Ayat (1) berisi
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi
Elektronik”, Ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras,
dan antar golongan (SARA)”. Selain itu ancaman pidana, diatur dalam Pasal 45
ayat (2) yang berisi ancaman pidana penjara bagi pelaku yang memenuhi unsur
dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) tersebut diatas , maka dikenakan pidana penjara
maksimal 6 tahun dan denda paling banyak 1 milyar rupiah. Keberadaan undang-
undang tersebut diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar
lebih bijak dalam bersosial media.
Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum memiliki peran serta dalam
menangani kasus penyebaran berita bohong (hoax). Hal ini sesuai dengan fungsi
kepolisian yang secara jelas tercantum dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pada Pasal (2) menegaskan bahwa
“ fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
3
3
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”
Strategi tentunya diperlukan dalam menangani dan menindak lanjuti kasus
penyebaran berita bohong (hoax). Setiap oganisasi baik sector publik maupun
swasta memerlukan rencana strategis dalam mencapai tujuannya, baik melalui
program-program dan kegiatan-kegiatan yang bersinergi, mengendalikan peluang
dan ancaman yang ada, serta menetapkan sasaran dan arah yang jelas untuk masa
depan organisasi.
Definisi strategi itu sendiri didefinisikan sebagai proses penentuan rencana
pimpinan puncak dengan fokus pada tujuan organisasi jangka panjang dan
penyusunan cara atau upaya dalam mencapai tujuan (Marrus, 2002). Cara atau
upaya dalam menangani sebuah kejahatan tentunya tak lepas dari rencana yang
disusun dengan baik guna mencapai tujuan dan menyelesaikan permasalahan.
Penangan penyebaran berita bohong (hoax) oleh kepolisian menurut
Syamsul Hidayat, S.H, M.H, (Satria, 2018) dapat dilakukan melalui upaya
berikut: a) upaya pre-emtif adalah upaya awal pencegahan sebelum terjadi tindak
pidana. Penaggulangan kejahatan secara pre-emtif ialah dengan penanaman nilai-
nilai atau norma-norma yang baik pada diri seseorang agar terhindar dari berbuat
kejahatan. Dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung atau
melalui media sosial yang dilakukan oleh kepolisian adalah salah satu upaya awal
penanganan dalam penyebaran berita bohong (hoax). b) upaya preventif adalah
tindakan lanjutan masih dalam tahap awal pencegahan sebelum terjadi kejahatan
dengan cara menghilangkan kesempatan dalam melakukan kejahatan. Tindakan
4
4
tersebut berupa pembentuan satuan tugas cyber patrol, melakukan monitoring,
pengawasan dan pemblokiran terhadap situs, akun maupun blog yang terdeteksi
menyebarkan berita bohong (hoax), serta berkoordinasi dengan pihak lainnya
yang memiliki wewenang yang sama. c) upaya represif adalah upaya yang
dilakukan setelah terjadi kejahatan melalui penegakan hukum dan pemberian
sanksi pidana. Upaya represif tersebut yaitu melakukan penyelidikan dan
penyidikan melalui hukum acara pidana dan perundang-undangan yang terkait.
Sebuah riset yang dilakukan oleh salah satu blog teknologi asal Jakarta
yang bekerjasama dengan Jakpat Mobile Survey Platform, mengungkap bahwa
dari riset yang dilakukan masih banyak orang Indonesia yang tidak dapat
mengenali informasi hoax yang beredar dengan baik pada media sosial. Hal ini
sesuai dari data yang telah didapatkan pada media sosial seperti facebook
sebanyak 82,25 %, whatsApp sebanyak 56,55% dan instagram sebanyak 29,48%.
Riset ini menanyakan terhadap 2.032 responden di Indonesia tentang penyebaran
hoax dan seperti apa sikap serta tanggapan responden saat menerima berita
bohong atau hoax. Sebanyak 44,19 % responen tidak yakin memilki kepiawaian
dalam mendeteksi berita hoax dan sebanyak 51,03% memilih berdiam diri dan
tidak percaya ketika menemui berita hoaks (Eka, 2018).
Keberadaan konten informasi hoax tidak hanya meresahkan masyarakat
namun juga merugikan masyarakat. Berita hoaks yang sempat membuat warga di
wilayah Sulawesi Selatan khususnya ibu kota Makassar menjadi resah satu
diantaranya ialah adanya berita yang beredar di media sosial terkait kasus
penculikan anak yang diberitakan terjadi di jalan Batua Raya kota Makassar. Tim
5
5
siber direktorat reserse kriminal khusus kepolisian daerah Sulawesi Selatan tengah
menyelidiki kasus ini. (Eka Hakim, 2018).
Informasi hoax lainnya yang pernah menyebar luas yaitu tentang
bendungan bili-bili yang terletak di Kabupaten Gowa retak. Berdasarkan dalam
siaran pers website resmi kominfo menyatakan bahwa berita bendungan bili-bili
retak adalah hoax dan faktanya bendungan bili-bili dalam keadaan aman sampai
sekarang. Bendungan ini adalah yang paling besar di Sulawesi Selatan. Dengan
luas waduk 40.428 hektare. Pembebasan lahan mulai tahun 1991, konstruksi 1992
dan diresmikan ditahun 1999. Soeprapto Budisantoso pimpinan proyek saat
bendungan bili-bili di bangun, meyakinkan bahwa bendungan bili-bili mempunyai
stabilitas dan ketahanan yang tinggi (Fajriani R, 2019)
Keberhasilan kepolisian dalam penanganan berita bohong (hoax)
ditentukan peran serta dukungan dari masyarakat. Polres Gowa dalam hal ini
mengimbau dan mengedukasi masyarakat agar berani melawan hoax melalui
media sosial dengan membuat video kreatif berupa lagu yang mencover ulang
lagu sayur kol yang terinspirasi dari kasus kebohongan yang dilakukan oleh Ratna
Sarumpaet. Video tersebut kemudian di unggah melalui channel youtube Polres
Gowa dan mendapat respon yang baik oleh masyarakat. Video kreatif lagu yang
dinyayikan anggota Polres Gowa, berisikan pesan agar masyaratkat bisa melawan
berita bohong (hoax) yang beredar di media sosial (Muchlis, 2019).
Upaya pencegahan dan penanganan awal dalam mencegah terjadinya
tindakan penyebaran berita bohong (hoax) selain membuat video kreatif tersebut,
personil Polres Gowa bersama Aparat TNI dari Kodim 1409/Gowa melakukan
6
6
deklarasi anti hoax dan Sara di halaman Mapolres Gowa. Kegiatan tersebut
menggambarkan sinergitas yang baik antara TNI-Polri dalam memerangi berita
bohong dan hal-hal yang dapat menjadi pemecah di antara seluruh lapisan
masyarakat. Dari uraian diatas penulis tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai
“Strategi kepolisian dalam penanganan kasus penyebaran berita bohong (hoax) di
Kabupaten Gowa”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada apa yang telah di paparkan tersebut diatas, maka dapat
ditetapkan rumusan masalah yaitu: Bagaimana strategi kepolisian dalam
penanganan kasus berita bohong (hoax) di Kabupaten Gowa?
C. Tujuan Penelitian
Adapun maksud maupun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
strategi kepolisian dalam penanganan kasus berita bohong (hoax) di Kabupaten
Gowa.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini
diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Sebagai bahan kajian dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya ilmu administrasi negara.
b. Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti lainnya, terkait dengan
penelitian dengan masalah yang sama.
7
7
2. Manfaat Praktis
Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak terkait agar
kedepannya lebih baik khususnya bagi Kepolisan Resor (Polres) Kabupaten Gowa
dalam penanganan kasus berita bohong (hoax) dan bagi masyarakat agar bijak
dalam menggunakan sosial media.
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang penanggulangan terkait hoax oleh kepolisian pernah
dilakukan oleh Dona Raisa Monica tahun 2017 mahasiswa Universitas Lampung
namun dalam ilmu kajian yang berbeda yaitu menurut perspektif hukum dan
dengan judul Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Penyebaran Hoax. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa upaya kepolisian
dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran hoax melalui tiga cara yaitu:
cara pre-emtif ialah dengan penanaman nilai-nilai dan norma yang baik terhadap
seseorang, cara preventif yaitu upaya awal yang masih merupakan tahap
penanggulangan lanjutan dari upaya pre-emtif dan terkahir yaitu cara represif
ialah upaya penal setelah tindak pidana terjadi.
Penelitian yang terkait mengenai strategi kepolisian dalam penanganan
maupun penanggulangan kasus kejahatan/kriminal juga pernah dilakukan oleh
Nur alam Syafar pada tahun 2018 mahasiswa jurusan ilmu administrasi negara
Universitas Muhammadiyah Makassar, namun pada kasus yang berbeda dan pada
tingkat instansi kepolisian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
penulisan skripsi ini, yaitu dengan judul Strategi Kepolisian dalam Mencegah
Geng Motor di Kota Makassar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur alam
Syafar tersebut memaparkan bahwa terdapat lima jenis kategori kejahatan oleh
geng motor di wilayah kota Makassar dan beberapa upaya yang dapat dilakukan
untuk meminimalisir dan mencegah tindak kejahatan oleh geng motor yaitu upaya
9
pre-entif, upaya preventif dan upaya represif serta kerjasama yang dilakukan oleh
Polrestabes dalam rangka mencegah kejahatan kasus geng motor yaitu dengan
melakukan koordinasi dengan pemerintah kota Makassar dan koordinasi dengan
pihak kelurahan.
B. Konsep Strategi
1. Pengertian Strategi
Strategi merupakan alat dalam penempatan tujuan sebuah organisasi.
Definisi strategi sering kali kita temui memiliki arti yang berbeda-beda. Namun
kata strategi sesungguhnya berasal dari kata Yunani klasik “strategos” atau yang
sering diartikan sebagai sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral dalam mengatur
rencana agar dapat menaklukkan musuh dan memenangkan peperangan.
Menurut Salusu (2006: 101) strategi merupakan seni dalam menggunakan
kecakapan dan sumber daya organisasi guna mencapai sasarannya melalui
hubungan dan lingkungan yang efektif dan menguntungkan. Selaras dengan
pengertian tersebut menurut Chandler (Rangkuti: 1997) strategi merupakan tujuan
jangka panjang dalam suatu organisasi, serta pendayagunaan dan alokasi sumber
daya yang penting dalam mencapai tujuan.
Strategi didefinisikan sebagai proses penentuan rencana pimpinan puncak
dengan fokus pada tujuan organisasi jangka panjang dan penyusunan cara atau
upaya dalam mencapai tujuan (Marrus: 2002). Dalam ruang lingkup administrasi
publik terdapat enam dimensi-dimensi strategis menurut Yeremias T. Keban
(2004:11) dalam bukunya yaitu: dimensi kebijakan, dimensi organisasi, dimensi
manajemen, dimensi moral dan etika, dimensi lingkungan, dimensi akuntabilitas
10
kinerja. Sedangkan menurut Mulgan (Muhammad, 2013: 70) menguraiakan
strategi pemerintahan atau publik ke dalam lima komponen yaitu: tujuan
(purposes), lingkungan (environments), pengarahan (directions), aksi (actions),
dan belajar (learning).
Strategi publik dan strategi perusahaan memiliki tiga perbedaan yang
mendasar menurut Mulgan (Muhammad, 2013: 66-70) antara lain. Pertama,
perbedaan diantara keduanya dapat terlihat dari penilaian waktu dan masa depan.
Kedua, pemerintah juga mau tidak mau harus bekerja dengan prinsip
standardisasi, generalisasi, dan keajengan (rutinitas). Prinsip pemberian pelayanan
yang berlaku umum untuk semua produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi
publik, tidak membedakan masyarakat tertentu dengan yang lainnya. Ketiga,
rancangan strategi pemerintah lebih menekankan pada penetapan tujuan yang
hendak dicapai. Sedangkan organisasi bisnis memulai dengan cara berbeda, yaitu
dengan melihat kompetensi apa yang dimiliki dan memanfaatkan kompetensi
yang ada untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka strategi merupakan
pemanfaatan sumber daya organisasi dengan lingkungannya, dalam menyusun
rencana guna mencapai tujuan organisasi jangka panjang. Dalam pencapaian suatu
tujuan strategi sebagai penentu arah dalam organisasi, strategi berkenaan dengan
cara atau upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi baik melalui
kegiatan-kegiatan maupun program-program yang telah disusun secara matang
dan terencana.
11
2. Tipe-Tipe Strategi
Setiap organisasi memiliki strategi tertentu, tipe strategi yang digunakan
dalam suatu organisasi tidaklah sama, ada beberapa tipe strategi yang dapat
digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun tipe-
tipe strategi tersebut menurut Kooten dalam (Salusu, 2006:104-105) sebagai
berikut:
a) Corporate Strategy (Strategi Organisasi).
Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan
inisiatif-inisatif strategi yang baru. Misalnya pembatasan terhadap apa yang
dilakukan dan untuk siapa strategi tersebut dibuat.
b) Program strategy (Strategi Program).
Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari
suatu program tertentu. Seperti halnya apa dampak yang dapat ditimbulkan
dari suatu program tertentu apabila dilancarkan.
c) Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya).
Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber
daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
Sumber daya tersebut baik tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.
d) Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan).
Fokus dari strategi institusional atau kelembagaan ialah mengembangkan
kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisatif strategi.
Berkaitan dengan penelitian ini, maka tipe strateginya adalah strategi
kelembagaan. Hal ini dikarenakan strategi kelembagaan menurut penulis sangat
12
sesuai, mengingat kepolisian merupakan lembaga negara dalam hal menjaga
keamanan dan ketertiban, penegak hukum, memberikan perlindungan dan
pengayom bagi masyarakat. Sebagai lembaga kepolisian Polri memiliki peran dan
tugas dalam penegak hukum di Indonesia, hal ini sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Strategi
yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana kepolisian dalam
menjalankan tugas dan fungsinya menjaga kondusifitas keamanan masyarakat
khususnya dalam kasus penanganan hoaks berdasarkan pada undang-undang dan
peraturan yang berlaku.
C. Berita Bohong (Hoax)
Kata hoax dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diterjemahkan
dengan penulisan menjadi hoaks, kata hoaks memiliki arti “ berita bohong”. Berita
bohong (hoax)secara umum dapat diartikan sebagai sebuah pemberitaan yang
isinya telah dipalsukan atau tidak benar dengan maksud tertentu atau untuk
menipu seseorang agar mempercayai sesuatu. Masalah penyebaran hoaks bukan
hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara lain. Istilah hoaks pertama kali
populer di Amerika melalui film The Hoax. Pada akhirnya pengguna internet di
Amerika menggunakan istilah hoax untuk menunjukkan sebuah pemberitaan yang
berisikan kebohongan.
Pelaku penyebar berita bohong (hoax) dapat dikenakan sanksi hukum
sesuai dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik dalam Pasal 28 Ayat (1) dijelaskan bahwa “Setiap orang dengan
13
sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, Ayat (2) “Setiap
orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”
Selain itu ancaman pidana, diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yang menerangkan
bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sesuai dalam Pasal 28 ayat (1) atau (2)
tersebut diatas, maka dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda
paling banyak 1 milyar rupiah.
Secara umum hoaks merupakan akses negatif kebebasan berpendapat pada
media elektronik maupun cetak yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan
maksud tertentu, yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat. Adapun
jenis informasi hoaks (Rahadi: 2017) dapat dibedakan menjadi:
a. Clickbait atau tautan jebakan ialah tautan yang dibuat sesuai fakta namum
pemberian judul yang berlebihan agar pembaca tertarik membuka tautan
tersebut.
b. Misinformation ialah informasi yang tidak akurat yang bertujuan untuk
menipu.
c. Fake news atau pemberitaan bohong yang isi beritanya telah dipalsukan dan
semakin aneh isi beritanya maka dianggap baik oleh penulis berita bohong
tersebut.
14
d. Satire ialah tulisan yang mengandung humor, dan hal-hal yang bersifat
dibesar-besarkan dari suatu kejadian yang sedang hangat untuk
diperbincangkan.
e. Confirmation bias atau konfirmasi bias ialah kecenderungan mencari bukti-
bukti atau pendapat sesuai yang ia yakini dan mengabaikan bukti atau
pendapat yang sebaliknya.
f. Post-truth atau pasca kebenaran merupakan kejadian dimana emosi lebih
berperan dibandingkan fakta untuk membentuk opini publik.
g. Propaganda ialah perbuatan menyebarkan fakta, argument, informasi benar
maupun mengandung kebohongan dengan tujuan untuk mempengaruhi
opini publik.
Langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi
berita bohong (hoax) menurut Prayitno (2017) antara lain sebagai berikut:
1. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE)
Berlakunya undang-undang ini diharapkan dapat memberikan efek jera
terhadap pelaku penyebar hoaks mengingat sanksi yang jelas dikenakan
sesuai pasal-pasal yang berlaku didalamya. Sebagai contoh kasus dari Sandy
Hartono sesuai Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 347/
Pid.B/2011/PN.PTK. Ia dikenakan pidana penjara selama enam tahun dan
denda sebesar lima ratus juta rupiah, karena terbukti membuat akun
facebook palsu dan memposting gambar serta kalimat yang berisi
penghinaan terhadap agama islam.
15
2. Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik
Inti pokok dari instruksi tersebut ialah pemberian wewenang kepada seluruh
instansi pemerintah dalam penyampaian informasi kepada masyarakat,
terkait program maupun kebijakan pemerintah. Informasi yang disampaikan
dapat berupa iklan layanan masyarakat yang tidak mengandung kepentingan
pribadi maupun golongan. Pengelolaan komunikasi publik ini pada
hakikatnya berada dibawah pengawasan Kementerian Komunikasi dan
Informatika.
3. Tenaga humas pemerintah
Keberadaan instruksi Presiden tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan merekrut tenaga humas
pemerintah yang berkompoten dibidangnya dan ditempatkan pada
kementerian maupun instansi pemerintah.
4. Membentuk jejaring komunikasi
Jejaring komunikasi yang dimaksud adalah aplikasi WhatsApp, yang
anggotanya terdiri dari tenaga humas pemerintah yang saling
menginformasikan terkait informasi ataupun opini yang berkembang
didalam masyarakat.
5. Pembangunan portal jaringan pemberitaan pemerintah
Portal jaringan pemberitaan pemerintah yang dimaksud ialah implementasi
dari Instruksi Presiden tersebut, yang dikelola oleh Kementeriaan
Komunikasi dan Informatika yang dapat diakses melalui www.jpp.go.id.
16
Informasi yang ditampilkan berupa berita yang berkaitan dengan apa yang
dilakukan oleh pemerintah atau government news.
6. Portal aduan konten
Portal aduan konten ini diharapkan dapat meminimalisir penyebaran berita
hoaks pada media sosial. Masyarakat dapat mengadukan konten yang
dianggap mengandung hoaks melalui situs aduan konten oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika yaitu melalui laman: https://aduankonten.id.
Kemudian aduan konten tersebut akan ditangani sesuai prosedur oleh tim
aduan konten.
7. Gerakan bersama anti hoaks dan portal TurnBack Hoax. Id
Gerakan anti hoaks ini juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah sejak tahun 2017. Gerakan ini mengajak seluruh lapisan
masyarakat dalam memerangi penyebaran berita hoaks. Beberapa tokoh
masyarakat juga bergabung dalam gerakan ini dan menjadi duta anti hoaks.
8. Sinergi media sosial aparatur sipil negara.
Upaya pemerintah lainnya ialah melalui Kementerian Koordinator Politik,
Hukum dan Keamanan bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan
membentuk tim sinergi media sosial aparatur sipil negara. Mekanisme kerja
tim ini didukung oleh peralatan teknologi dan informasi yang mutakhir
dalam mengawasi dan mengontrol akun-akun penyebar hoaks.
17
Ancaman pidana terkait perbuatan penyebar hoaks juga terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Pasal 14
ayat (1) dan (2). Dalam ayat 1 menerangkan bahwa “barangsiapa, dengan
menyiarkan berita bohong dengan sengaja dan menerbitkan keonaran di kalangan
rakyat, maka hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun dan pada ayat 2
menerang “barangsiapa yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan
pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. sedangkan ia
patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong
hukuman penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
D. Pengertian Kepolisian
Polisi diartikan sebagai organ atau badan pemerintah, sedangkan
kepolisian merupakan badan pemerintah yang menjalankan fungsinya sebagai
aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan serta menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), bahwa polisi dapat diartikan :
a. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan
ketertiban umum;
b. Anggota dari badan tersebut diatas.
Selaras dengan pengertian diatas, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :
“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga
polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam Pasal 2 menegaskan
18
“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Selanjutnya
menurut Pasal 4 bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk
mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan
ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.
Tugas pokok kepolisian terdapat dalam Pasal 13 dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian
dijelaskan dengan rinci dalam Pasal 14, terdiri dari :
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap
hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa;
19
g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian;
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
ditangani instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian; serta
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
E. Konsep Penanggulangan Kejahatan
Penanggulangan kejahatan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan
oleh setiap orang baik pemerintah maupun masyarakat untuk menciptakan rasa
aman, damai dan terhindar dari tindakan kejahatan.Masalah kejahatan dalam
masyarakat merupakan hal yang sering terjadi. Upaya-upaya dalam
menanggulangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek
jera terhadap pelaku agar dapat menyadari kejahatan yang telah mereka lakukan.
20
Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki peran penting dalam
penegakan hukum serta mencegah timbulnya kejahatan di dalam masyarakat.
Penanggulangan kejahatan penyebaran berita bohong (hoax) oleh
kepolisian terdiri dari tiga bagian pokok (Monica: 2017) yakni sebagai berikut:
1. Pre-emtif adalah upaya menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik
kepada setiap individu sehingga tidak terdapat niat untuk melakukakan
kejahatan. Dalam hal ini kepolisian dalam penanggulangan penyebaran
berita bohong yaitu melakukakn sosialisasi melalui media sosial.
2. Preventif merupakan tindakan lanjutan dari upaya pre-emtif yaitu
pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana/kejahatan. Melalui upaya ini
kepolisian membentuk cyber patrol.
3. Represif adalah upaya yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, berupa
penegakan hukum. Upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian dalam
penanggulangan kejahatan terhadap pelaku penyebar berita bohong yaitu
melalui tahap penyelidikan dan penyidikan.
Menurut Soedjono D (1976) Upaya penanggulangan kejahatan yang baik,
sebaiknya dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) Sistem dan operasi kepolisian yang baik
b) Peradilan yang efektif
c) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa
d) Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi
e) Partisipasi masyarakat dalam penangulangan kejahatan
21
f) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan
g) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.
Kebijakan atau upaya dalam penanggulangan kejahatan termasuk bidang
kebijakan kriminal (criminal policy). Menurut G.P. Hoefnagels (dalam Arief
2008: 3) mengemukakan bahwa “criminal policy is the rational organization of the
social reaction to crime.” (Kebijakan kriminal adalah organisasi rasional dari
reaksi sosial terhadap kejahatan). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari
kebijakan yang lebih luas, yaitu social policy atau kebijakan sosial yang terdiri
dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social-welfare policy)
dan perlindungan masyarakat (social- defence policy).
Menurut Arief (2008: 5) dalam penanggulangan kejahatan dapat ditempuh
melalui pendekatan kebijakan, dalam arti:
a. Terdapat perpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
b. Terdapat perpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur
penal maupun non penal.
Secara garis besar berdasarkan penjelasan tersebut diatas, upaya strategis
dalam penanggulangan kejahatan terbagi kedalam dua bagian, yaitu:
1. Upaya Non Penal (preventif)
Penanggulangan kejahatan melalui non penal merupakan upaya yang
bersifat preventif yakni tindakan berupa pencegahan dan pengendalian terhadap
tindak pidana/ kejahatan sebelum terjadi. Arief (2008:46) mengemukakan bahwa
melalui upaya non penal ini tujuan utamanya ialah menangani faktor-faktor
22
penyebab terjadinya kejahatan, meliputi masalah-masalah maupun kondisi sosial
yang dapat menimbulkan munculnya tindakan dalam berbuat kejahatan.
Secara umum upaya non penal dikenal sebagai upaya yang utama dalam
penanggulangan kejahatan karena berupa tindakan penanganan awal pecegahan
agar tidak terjadi pelanggaran nilai dan norma-norma yang berlaku, serta
menghilangkan niat dan kesempatan terjadinya kejahatan.
Upaya preventif yang dapat dilakukan kepolisian dalam penanggulangan
kejahatan berupa usaha atau kegiatan kepolisan dalam menjaga kondusifitas
keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyebaran berita bohong (hoax) yang
terjadi di dunia maya tentunya bukan hanya mengganggu dan meresahkan namun
juga telah merugikan masyarakat khususnya pengguna media sosial.
Keamanan dan ketertiban dalam dunia maya juga menjadi perhatian
kepolisian. Cyber Troops atau pasukan pada dunia maya merupakan salah satu
strategi efektif kepolisian dalam mengawasi perkembangan yang terjadi terhadap
setiap hal yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk
pelanggaran dan penyalahgunaan media sosial.
2. Upaya Penal (represif)
Upaya penal disebut juga sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang
bersifat represif, yakni tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan.
Penanggulangan dengan upaya represif merupakan suatu usaha dalam menekan
jumlah kejahatan melalui pemberian hukum pidana terhadap pelaku kejahatan.
Menurut Marc Ancel dalam Arief (2008: 23) kebijakan hukum pidana (penal
23
policy) adalah suatu ilmu dan seni yang mempunyai tujuan praktis yang
memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan dengan baik.
Upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya penal (represif) yang
dapat dilakukan kepolisian yaitu tindakan berupa pelaksanaan tugas pokok
sebagai badan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus kejahatan. Penyelidikan
merupakan tindakan yang dilakukan penyelidik dalam mencari dan memeriksa
suatu tindak pidana sesuai dengan prosedur serta peraturan yang berlaku.
Upaya penanggulan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok ( Alam, 2010:
69) yaitu sebagai berikut:
1. Pre-Emtif
Pre-emtif merupakan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan diawal oleh
pihak kepolisian untuk mencegah tindak kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan
kejahatan secara pre-emtif ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai dan
norma-norma yang baik dalam diri seseorang. Faktor niat melakukan
pelanggaran/kejahatan menjadi hilang ketika dilakukan upaya pre-emtif ini,
meskipun terdapat kesempatan untuk melakukan kejahatan.Cara pencegahan ini
berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadi Kejahatan.
2. Preventif
Preventif merupakan bagian dari upaya pre-emtif yang masih dalam
tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Penekanan dalam upaya
preventif ini yakni dengan cara menghilangkan kesempatan untuk melakukan
kejahatan. Contoh seorang pencuri yang ingin mencuri motor akan tetapi
kesempatan untuk mencuri menjadi hilang, dikarenakan motor-motor yang ada
24
berada di tempat penitipan motor yang terjaga dan aman sehingga kesempatan
menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan.
3. Represif
Represif merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement)
dengan menjatuhkan hukum. Upaya represif juga merupakan bagian dari
pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau
sesudah kasus kejahatan terjadi.
Umumnya upaya atau tindakan represif ini dapat dilakukan dengan cara
yaitu: melalui tindakan persuasif dan koersif. Tindakan persuasif ialah bentuk
pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara mengarahkan individu ataupun
masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku sedangkan tindakan
koersif ialah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya tegas, dapat dikatakan
bahwa tindakan koersif ini dengan pemberian sanksi yang tegas atau
menggunakan cara kekerasan. Contoh dari tindakan persuasif adalah seperti
himbauan dan arahan dari kepolisian agar masyarakat tertib berlalu lintas dan
memperhatikan rambu-rambu jalan dan mengenakan helm agar aman saat
berkendara. Adapun contoh dari tindakan koersif ialah ketika pengendara
melanggar salah satu aturan berkendara, maka polisi lalu lintas dengan
memberikan surat tilang kepada pengendara.
25
F. Kerangka Pikir
Setiap organisasi memiliki strategi tertentu dalam mencapai tujuannya,
strategi merupakan pemanfaatan sumber daya organisasi dengan lingkungannya
dalam menyusun rencana guna mencapai tujuan organisasi jangka panjang.
Sebuah strategi oleh kepolisian tentunya dibutuhkan dalam melaksanakan tugas
dan tanggungjawab kepada negara. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tipe
strategi kelembagaan dengan mendeskripsikan fakta dan data yang sesuai
berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada obyek penelitian berkenaan
dengan keikutsertaan peran kepolisian dan berbagai upaya-upaya strategis yang
dilakukan dalam penanganan kasus hoaks.
Peran kepolisian dalam penanganan kasus berita bohong (hoax) tidak lepas
dari kewenangan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan
dalam penyelidikan dan penyidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2
tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 5 dan Pasal
14 ayat (1) huruf g. Kepolisian memiliki peranan penting dalam penanganan
penyebaran berita bohong (hoax), dalam hal ini Kepolisian Resor Gowa memiliki
cara strategis tersendiri dalam mengimbau dan mengedukasi masyarakat
Kabupaten Gowa agar berani melawan hoax salah satunya dengan melakukan
sosialisasi melalui media sosial dan upaya-upaya strategis lainnya.
Penanganan kejahatan oleh kepolisian dapat melalui tiga strategi sebagai
upaya penanganan, sebagai berikut: a) Pre-emtif yaitu sebagai upaya atau tindakan
awal sebelum kejahatan terjadi. b) Preventif merupakan upaya penindakan masih
26
dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dalam hal ini kepolisian
melakukan tindakan penanganan awal. c) Represif yaitu upaya atau tindakan yang
dilakukan setelah terjadi tindak pidana, dalam hal ini kepolisian melakukan
tindakan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan dengan hukum pidana dan
perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas maka dapat
digambarkan bagan kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
Gambar 1.1 Kerangka
Gambar 1.1 Kerangka Pikir
G. Fokus Penelitian
Fokus penelitian diperlukan dalam sebuah penelitian, karena menjadi
batasan dalam perumusan masalah pokok sehingga memudahkan peneliti
melaksanakan penelitiannya. Untuk itu fokus penelitian ini ialah mengenai
strategi kepolisian dalam penanganan kasus penyebaran berita bohong (hoax) di
Strategi Kepolisian dalam Penanganan
Kasus Penyebaran Berita Bohong (Hoax)
Terwujudnya Pelaksanaan Tugas
Kepolisian dalam Penanganan
Penyebaran Berita Bohong (Hoax)
Represif
Pre-emtif
Preventif
Menurut Alam (2010: 69 )
Penanganan Kejahatan
27
Kabupaten Gowa dengan menggunakan tipe strategi kelembagaaan, menganalisis
peran serta lembaga kepolisian dalam meminimalisir tindakan pelanggaran hukum
terhadap Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE).
Bertujuan untuk mendeskripsikan strategi serta upaya-upaya yang
dilakuakan oleh Polres Gowa dalam penanganan kasus hoax, baik yang mungkin
terjadi di Kabupaten Gowa maupun secara nasional. Adapun untuk mengetahui
strategi dan upaya apasaja yang dilakukan oleh Polres Gowa dalam penanganan
kasus penyebaran berita bohong (hoax), maka peneliti menggunakan tiga upaya
penanganan kejahatan sesuai yang dikemukakan Alam (2010: 69). Dalam
pelaksanaan strategisnya dengan melaksanakan strategi secara pre-emtif, preventif
dan represif. Ketiga sub fokus penelitian inilah yang nantinya akan dikaji dan
dianalisis sesuai dengan data dan fakta dengan memanfaatkan metode ilmiah.
H. Deskripsi Fokus Penelitian
Deskripsi fokus pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Strategi kepolisian adalah upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam
penanganan kasus kriminalitas maupun yang berpotensi mengganggu
keamanan dan ketertiban umum. Strategi kepolisian yang dimaksud dalam
penelitian ini yaitu bagaimana tindakan maupun langkah strategis kepolisian
khususnya Polres Gowa dalam penanganan kasus hoaks, apabila sekiranya
terdapat berita atau informasi hoaks dalam masyarakat.
2. Berita bohong (hoax) adalah berita yang memuat informasi yang isinya tidak
benar yang disebarkan oleh pelaku kejahatan melalui media elektronik,
dengan sanksi hukum sesuai dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
28
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Upaya pre-emtif adalah upaya pencegahan paling awal dilakukan sebelum
kejahatan terjadi. Penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan
adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan.
4. Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emtif masih dalam upaya
pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.
5. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak
pidana/kejahatan dengan melakukan penegakan hukum (law enforcement)
terhadap pelaku.
6. Pelaksanaan tugas kepolisian adalah tangggung jawab kepolisian dalam
memelihara keamanan dan ketertiban, serta penegakan hukum, pelindung,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penanganan
kasus berita bohong (hoax).
29
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Peneliti ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 bulan dan bertempat
di kantor Kepolisian Resor (POLRES) kabupaten Gowa. Penelitian ini dilakukan
dilokasi setelah keluarnya surat izin penelitian dari LP3M dan mendapat izin dari
pihak kepolisian terkait, untuk melakukan penelitian. Adapun pertimbangan
penelitian ini akan dilaksanakan di lokasi tersebut karena Polres Gowa merupakan
pelaksana tugas Polri di wilayah Kabupaten Gowa. Selain itu, wilayah Kabupaten
Gowa merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan ibu kota Sulawesi
Selatan yakni Kota Makassar dan tidak menutup kemungkinan tingkat keamanan
dan ketertiban di Kabupaten ini terhadap pencegahan maupun penanganan
kejahatan oleh kepolisian setempat pun meningkat. Penelitian ini bermaksud
untuk mengetahui langkah-langkah strategis yang diambil Polres Gowa dalam
penanganan penyebaran hoaks.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dimana
dalam penelitian ini memaparkan dan mendeskripsikan data sesuai dengan
situasi, sikap, dan fakta yang terjadi. Menurut Moleong (2010: 6) penelitian
kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena apa yang
dialami oleh subjek penelitian secara deskriptif yakni ke dalam bentuk kata-
kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
30
2. Tipe penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian fenomenologi yaitu
memberikan gambaran secara jelas tentang strategi kepolisian dalam
penanganan kasus hoaks di Kabupaten Gowa.
C. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini:
1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil
wawancara, observasi, dokumen pribadi, yang berkenaan dengan obyek
penelitian.
2. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh penulis dari
beberapa sumber pendukung yang memperkuat data primer. Sumber data
sekunder berupa catatan ataupun dokumentasi serta publikasi pemerintah
maupun perusahaan, analisis industri oleh media, situs web, internet dan
seterusnya, (Sekaran: 2006).
D. Informan Penelitian
Guna memperoleh informasi atau data yang sesuai dengan tujuan
penelitian, maka informan dalam hal ini merupakan narasumber yang
diwawancarai oleh peneliti. Informan merupakan orang yang dianggap menguasai
dan memahami data, serta informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian oleh
peneliti. (Bungin, 2007:111). Informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang
antara lain yaitu: Kasat Intelkam Polres Gowa, Kasubbag Humas Polres Gowa,
Anggota Satuan Humas, Anggota Satuan Reskrim, Masyarakat pengguna media
sosial. Adapun daftar informan dalam penelitian ini sebagai berikut:
31
Tabel 1.1: Daftar Informan Penelitian
No Nama Inisial Jabatan
1. A. Mahdin Pat, Sh A.M Kasat Intelkam Polres Gowa
2. M. Tambunan M.T Kasubbag Humas Polres Gowa
3. Asri Halim AH Anggota Satuan Humas
4. Reski R Anggota Satuan Reskrim
5. Nusul N Anggota Satuan Reskrim
6. Syafirah S Masyarakat pengguna media sosial
7. Hajrah H Masyarakat pengguna media sosial
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Observasi; yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui
pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Observasi ialah kemampuan
seseorang, dalam hal ini peneliti menggunakan pengamatannya melalui hasil
kerja pancaindra seperti pendengaran dan penglihatan. (Bungin, 2007:118)
2. Wawancara (interviewing), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian melalui tanya jawab antara informan dan peneliti ( Bungin,
2007:111-117). Dalam penelitian ini tanya jawab antara informan dan peneliti
dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada aparat kepolisian
selaku informan yang mengetahui berkaitan dengan strategi yang diusung
dalam penanganan kasus penyebaran berita bohong di Kabupaten Gowa.
32
3. Dokumentasi; setelah melakukan wawancara dan observasi selanjutnya
penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi berupa rekaman wawancara,
foto, ringkasan catatan, maupun peraturan-peraturan dan lainnya yang
berkenaan dengan masalah penelitian.
F. Teknik Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, selanjutnya di analisis
oleh penulis secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk penjabaran dan memberi
makna sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis menggunakan analisis data
model Miles dan Humberman dalam Sugiyono (2014: 246-252) adalah sebagai
berikut:
1) Data Reduction (Reduksi data)
Tahapan reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan meringkas data
atau menggunakan pengkodean sehingga dapat mengambil data yang pokok dan
penting sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data
selanjutnya.
2) Data Display (Penyajian data)
Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk penyampaian
informasi melalui uraian singkat dengan jelas sehingga dapat dibaca dan dianalisis
memudahkan dalam memahami apa yang terjadi.
3) Conclusion Drawing/verification
Pada tahapan ini yaitu penulis menarikan kesimpulan dan verifikasi ,
kesimpulan yang dikemukakan perlu diverifikasi berdasarkan bukti-bukti yang
sesuai dan konsisten pada saat dilakukan penelitian dalam mengumpulkan data.
33
Kesimpulan yang dikemukaan merupakan kesimpulan yang kredibel apabila telah
melalalui proses verifikasi.
G. Keabsahan Data
Triangulasi merupakan salah satu cara paling penting dalam menguji
keabsahan data dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2014: 273-274) Triangulasi
diartikan sebagai pengecekan data melalui berbagai sumber, berbagai cara dan
waktu. Dengan demikian terdapat tiga macam triangulasi, yaitu:
1. Triangulasi sumber yaitu pengujian data yang dilakukan dari data yang telah
diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda.
2. Triangulasi Teknik yaitu pengujian data yang dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama, namun dengan menggunakan
teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu yaitu pengecekan data yang dilakukan melalui wawancara
dalam kondisi waktu yang berbeda.
34
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian
1. Profil Polres Gowa
Faktor sosial keamanan menjadi salah satu prioritas dalam kehidupan
masyarakat. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah juga ikut
mempengaruhi tingginya tingkat kesenjangan sosial yang menjadi salah satu
pemicu terjadinya tindakan kejahatan. Guna menjamin terwujudnya keamanan
dan ketertiban masyarakat, keberadaan kepolisian di setiap wilayah di tanah air
sangatlah berperan penting.
Polres Gowa merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Kabupaten
Gowa yang berlokasi di Jalan Samsuddin Tunru No.58 Sungguminasa Gowa.
Kabupaten Gowa ialah kabupaten yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan dan
berbatasan langsung dengan ibu kota Makassar dengan luas wilayah 1.883,32 km²
atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara
geografis letak Kabupaten Gowa berbatasan dengan 7 kabupaten/ kota yaitu di
sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di
sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng.
Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto
sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.
Mayoritas penduduk di kabupaten Gowa beragama islam dengan jumlah
penduduk di kabupaten Gowa sebanyak ± 652.941 jiwa. Adapun bahasa yang
35
sering digunakan oleh masyarakat setempat adalah bahasa makassar dengan suku
Konjo pegunungan yang mendiami hampir seluruh wilayah Kabupaten Gowa.
Wilayah Kabupaten Gowa memiliki 18 Kecamatan dengan jumlah
Desa/Kelurahan sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Sebagian besar
wilayah Kabupaten Gowa ialah dataran tinggi berbukit-bukit yang meliputi 9
kecamatan yaitu sekitar 72,26% yang terdiri dari: Kecamatan Parangloe, Manuju,
Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu
dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% ialah dataran rendah dengan topografi tanah
yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu,
Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan
Bontonompo Selatan, sedangkan dari total luas Kabupaten Gowa sebanyak
35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah
Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan
Tompobulu.
Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Gowa merupakan suatu institusi dan
kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan
bertindak lokal, penuh dengan koordinasi dan meningkatkan sinergitas dalam
memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakkan hukum
kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Gowa.
Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Gowa dalam menjalanakan tugas
dan fungsinya berdasar pada Undang-Undang Kepolisian dan baik mengenai
susunan organisasi dan tata kerjanya berdasarkan pada Peraturan Presiden, serta
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
36
tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan
kepolisian sektor.
Terkait wilayah pengawasan operasi Polres Gowa sendiri, terdiri dari 18
kecamatan dan 167 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Gowa . Adapun
wilayah 18 kecamatan tersebut yaitu: Kecamatan Somba Opu Polsek Somba Opu,
Kecamatan Palangga Polsek Palangga, Kecamatan Barombong Polsek
Barombong, Kecamatan Bajeng Polsek Bajeng, Kecamatan Bajeng Polsek
Bajeng, Kecamatan Bontonompo Polsek Bontonompo, Kecamatan Bontonompo
Selatan Polsubsektor Bonsel, Kecamatan Bontomarannu Polsek Bontomarannu,
Kecamatan Pattallassang Polsusektor Pattallassang, Kecamatan Parangloe Polsek
Parangloe, Kecamatan Manuju Polsek Manuju, Kecamatan Parigi Polsek
Tinggimoncong, Kecamatan Tinggimoncong Polsek Tinggimoncong, Kecamatan
Tombolopao Polsek Tombolopao, Kecamatan Bungaya Polsek Bungaya,
Kecamatan Bontolempangan Polsek Bungaya, Kecamatan Tompobulu Polsek
Tompobulu, Kecamatan Biringbulu Polsek Biringbulu.
Gambar 2.1. Peta Wilayah Pengawasan Operasi
Sumber: Dokumentasi Peneliti di Bag Ops Polres Gowa
37
2. Visi dan Misi Polres Gowa
Visi Polres Gowa yakni sebagai berikut : “Terwujudnya postur Polres
Gowa yang unggul dalam pelayanan prima kepada masyarakat, yang berorientasi
kepada kearifan lokal: sipakatau (saling memanusiakan), sipakalebbi (saling
memuliakan), sipakainge (saling mengingatkan/demokrasi), guna mendukung
terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan
gotong royong dalam rangka memantapkan Kamtibmas Kabupaten Gowa”.
Adapun misi dari Polres Gowa yaitu:
1. Mewujudkan pemuliaan pelayanan kamtibmas prima untuk meningkatkan
kepercayaan public melalui 9 (Sembilan program unggulan yaitu : Kami
datang melayani anda, Gowa beretika, Polisi mabbulo sibatang,
penanganan konflik sosial, police care, police goes to school, kampung
kamtibmas, pencegahan tipikor dan rekruitmen calon polisi (BETAH);
2. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh
sumber daya yang dimiliki guna mendukung kegiatan operasional Polres
Gowa terutama dalam mengamankan sumber daya maritim;
3. Membangun jaringan intelijen yang handal, yang mampu melaksanakan
deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat setiap gejolak sosial
yang timbul dalam masyarakat;
4. Melakukan penegakan hukum secara transparan, tidak diskriminatif,
menjunjung tinggi sipremasi hukum, HAM, bebas korupsi, bermartabat dan
terpercaya;
38
5. Menjamin terlaksananya penaggulangan keamanan dalam negeri di wilayah
Kabupaten Gowa untuk mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat,
mandiri dan berkepribadian;
6. Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan mempererat Sinergi
Polisional Inter departemen (sispindep) dengan instansi terkait berdasarkan
kegotongroyongan.
3. Struktur Organisasi Polres Gowa
Polres Gowa di pimpin oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan dibantu
oleh wakilnya (Wakapolres). Struktur organisasi Polres Gowa terdiri atas 5 unsur
yakni: unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana
tugas pokok unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.
Gambar 2.2. Struktur Organisasi Polres Gowa
Sumber: Dokumentasi Peneliti di Bag Sumda Polres Gowa
39
Gambar 2.3. Struktur Organisasi Polres Gowa
Unsur pimpinan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unsur pengawas & pembantu pimpinan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unsur pelaksana tugas pokok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unsur pendukung
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
Unsur pelaksana tugas
Kewilayahan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WAKAPOLRES
(KOMPOL)
KASIPROPAM KASIWAS KASIKEU KASIUM
KABAG OPS KABAG REN
KASUB
BAG
HUMAS
KASUB
BAG
DALOPS
KASUB
BAG
BINOPS
KASUB
BAG
PROGA
R
KASU
B BAG
DALG
AR
KASU
B
BAG
PERS
KASU
B
BAG
KUM
KASAT
INTELKAM
SENTRA PELAYANAN
TERPADU KASATRESKRIM KASAT
NARKOBA
KA SPKT
KASAT BINMAS KASAT
SABHARA
KASAT LANTAS KASAT TAHTI
KASITIPOL
KABAG SUMDA
KASU
BBAG
SARP
RAS
KAPOLRES
(AKBP)
KAPOLSEK
WILAYAH KAB
GOWA
40
4. Tujuan Polres Gowa
Adapun tujuan Polres Gowa ialah sebagai berikut:
a. Terwujudnya Polres Gowa yang good governance dan clean government;
b. Terwujudnya perubahan mind set dan culture set personil Polres Gowa
melalui penggiatan pelaksanaan program reformasi birokrasi polri (RBP);
c. Terwujudnya Polres Gowa yang mampu melindungi setiap lapisan
masyarakat dan memberikan rasa aman, nyaman, tertib, dan damai dalam
melaksanakan aktvitasnya sehari-hari yang berorientasi kearifan local
sipakatau, sipakalebi, sipakainge;
d. Terwujudnya anggota Polres Gowa yang professional, bermoral, modern,
unggul dan dipercaya masyarakat;
e. Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan anti KKN
yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat serta
memenuhi rasa keadilan masyarakat.
5. Sasaran strategis Polres Gowa
Pencapaian sasaran strategis dalam rangka melanjutkan strategi
partnership building pada renstra Polres Gowa tahun 2010-2014 sehingga
tercipta kondisi keamanan yang kondusif dengan kebulatan sinergi polisional
yang produktif dan didukung almatsus Polres Gowa berbasis teknologi kepolisian
melalui pelayanan publik yang unggul. Dalam rangka mewujudkannya, maka
sasaran strategis Polres Gowa tahun 2015-2019, adalah :
41
a) Terpenuhinya sarana/prasarana dan almatsus Polres Gowa berbasis
teknologi yang menjunjung tinggi HAM dalam menghadapi berbagai trend
kejahatan modern dan konflik sosial;
b) Terbangunnya postur Polres Gowa yang professional, bermoral, modern
dan unggul melalui perubahan mind set dan culture set (revolusi mental);
c) Tergelarnya kekuatan Polres Gowa pada titik-titik rawan gangguan
kamtibmas secara berkelanjutan / berkesinambungan;
d) Terwujudnya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dengan
berorientasi pada kearifan lokal yaitu sipakatau, sipakalebi, sipakainge;
e) Terdeteksi dan terpantaunya berbagai potensi gejolak social dalam
masyarakat, sehingga mampu mencegah dan menanggulangi gangguan
kamtibmas yang dapat mengarah kepada terjadinya kerusuhan, tindakan
anarkis maupun terorisme dengan meningkatkan peran intelijen kepolisian
di wilayah hukum Polres Gowa;
f) Terpeliharanya kemitraan Polres Gowa dengan masyarakat dan sinergi
polisional inter departemen yang kokoh dengan instansi terkait
berdasarkan gotong royong, untuk menciptakan keamanan dalam negeri
secara berkelanjutan;
g) Tergelarnya Bhabinkamtibmas di seluruh desa / kelurahan di wilayah
hukum Polres Gowa dalam rangka implementasi polmas dan melakukan
deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejolak sosial
masyarakat;
42
h) Terjaminnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
barang dan orang di wilayah laut maupun di wilayah darat;
i) Terlindunginya rasa aman masyarakat dari 4 (empat) jenis kejahatan
(kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan Negara, kejahatan
transnasional dan kejahatan berimplikasi kontijensi);
j) Tersusun dan terimplementasinya SOP tentang standar pelayanan publik
yang unggul dalam menyelenggarakan fungsi Polres Gowa yang good
governance dan good government.
6. Program unggulan Kapolres Gowa.
Pelaksanaan tugas personil Polres Gowa dalam meningkatkan pelayanan
untuk mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam masyarakat. Untuk
mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi
pembangunan Polres Gowa yang akan dilakukan melalui 9 (Sembilan) program
unggulan Kapolda Sulsel yang telah dijabarkan sebagai program unggulan
Kapolres Gowa, yaitu :
a. Membangun “kampung kamtibmas” yaitu dengan mengajak masyarakat
menjadi polisi bagi diri dan lingkungannya;
b. Memberdayakan forum kamtibmas melalui program “Polisi ma’bulo
sibatang” dengan kegiatan Polres Gowa beserta dengan tokoh masyarakat
duduk bersama dalam menjaga situasi kamtibmas;
c. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta
meningkatkan pelibatan publik dalam rangka pencegahan dan “penanganan
konflik sosial”
43
d. Menanamkan rasa kepedulian personil Polres Gowaterhadap masyarakat
dan lingkungan melalui program “Police care” dengan kegiatan kepedulian
dan bantuan sosial;
e. Membuat sentra pelayanan di luar kantor melalui program “kami datang
melayani anda” dengan kegiatan penerimaan laporan dan complain dari
masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat dan media;
f. Membangun komunikasi antara polri dengan masyarakat melalui program
“Gowa beretika” dengan kegiatan pemberdayaan perwira Polres
Gowauntuk ditunjuk menjadikan mahasiswa dan anggota geng motor
sebagai saudara angkat / anak / komunitas binaan.
B. Deskripsi Kasus Pelanggaran ITE di Kabupaten Gowa
Kemudahan akses informasi di era digitalisasi memberikan dampak yang
positif bagi penggunanya, namun disisi lain juga memberikan dampak negatif
karena menyalahgunakan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itu sendiri.
Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 19
tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan efek
jera bagi pelaku penyalahgunaan ITE. Namun kenyataanya masih terdapat
sejumlah kasus pelanggaran yang terjadi. Seperti halnya kasus pelanggaran ITE
yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air. Kasus pelanggaran atau
penyalahgunaan terhadap informasi transaksi elektronik di wilayah Kabupaten
44
Gowa dua tahun terakhir ini tercatat telah ditangani oleh Polres Gowa yakni
sebanyak lima kasus, berikut data yang penulis dapatkan dari Satreskrim Polres
Gowa terkait tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran ITE yang terjadi selama
dua tahun ini, sebagai berikut:
Tabel 2.1 Data Tindak Lanjut Penanganan Kasus Pelanggaran ITE di Polres Gowa
Tahun 2018
No
Kasus Jml
LP
Tindak Lanjut Penanganan
Lidik Sidik P-21 P18 SP3
1. Penipuan melalui media
sosial
3 0 3 0 0 0
2. Tanpa hak dan izin
mengakses sistem elektronik
orang lain
1 0 1 0 0 0
3. Melakukan grab fiktif 1 0 1 0 0 0
4. Penghinaan melalui media
sosial
3 0 2 2 0 0
5. Pencemaran nama baik
melalui media sosial
4 0 4 0 0 0
Jumlah 12 0 11 2 0 0
Sumber: Satreskrim Polres Gowa.
Kasus pelanggaran ITE pada tahun 2018 sesuai pada tabel 1.2 diatas
menunjukkan terdapat 5 kasus pelanggaran ITE yang terjadi di wilayah
Kabupaten Gowa yakni kasus penipuan melalui media sosial, tanpa hak dan izin
mengakses sistem elektronik orang lain, melakukan grab fiktif, penghinaan
melalui media sosial, dan pencemaran nama baik melalui media sosial.
Laporan terkait kasus penipuan melalui media sosial dan kasus penghinaan
melalui media sosial berjumlah masing-masing 3 laporan, kemudian tindak lanjut
penanganan terhadap kasus penipuan melalui media sosial melalui penyidikan
berjumlah 3 sedangkan pada kasus penghinaan berjumlah masing-masing 2
tindakan penyidikan dan P-21 yang artinya berkas kasus telah rampung dan
45
diterima oleh Kejaksaan. Sedangkan pada kasus tanpa hak dan izin mengakses
sistem elektronik orang lain dan kasus grab fiktif masing-masing berjumlah 1
laporan dengan tindak lanjut penanganan melalui masing-masing 1 tindakan
penyidikan. Selanjutnya pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial
terdapat 4 laporan dengan jumlah 4 tindak lanjut penanganan melalui penyidikan.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada tahun 2018 total terdapat 12
laporan dengan 5 kasus pelanggaran ITE dan tindakan penanganan melalui
penyidikan sejumlah 11 tindakan dan perampungan berkas ke Kejaksaan sebanyak
2 berkas. Selanjutnya pada tahun 2019 data tindak lanjut penanganan kasus ITE
yang terjadi sebagai berikut:
Tabel 2.2 Data Tindak Lanjut Penanganan Kasus Pelanggaran ITE di Polres Gowa
Tahun 2019 Januari sampai dengan September
No
Kasus Jml
LP
Tindak Lanjut Penanganan
Lidik Sidik P-21 P18 SP3
1. Pencemaran nama baik
melalui media sosial
3 0 3 0 0 1
2. Melakukan grab fiktif 0 0 0 1 0 0
3. Penghinaan melalui media
sosial
2 0 2 0 0 0
4. Penipuan melalui media
sosial
1 0 1 0 0 0
Jumlah 6 0 6 1 0 1
Sumber: Satreskrim Polres Gowa.
Tabel 2.2 diatas menunjukkan terdapat 3 laporan kasus pencemaran nama
baik dengan tindak penanganan sejumlah 3 penanganan melalui penyidikan dan 1
tindakan SP 3 yang artinya berkas kasus tidak dilanjut ke kejaksaan karena bukan
tindak pidana, kadaluarsa atau meninggal dunia. Pada kasus melakukan grab fiktif
terdapat 1 tindakan penanganan yakni P21 yang artinya berkas telah rampung dan
46
diterima oleh kejaksaan. Kemudian pada kasus penghinaan dan penipuan melalui
media sosial, terdapat 2 dan 1 jumlah laporan serta penanganan melalui
penyidikan sejumlah 2 dan 1 tindakan penyidikan yang dilakukan. Berdasarkan
hal tersebut, total terdapat 6 laporan dengan 4 kasus dengan tindakan penyidikan
sejumlah 6 dan perampungan berkas perkara yang diterima oleh Kejaksaan
sebanyak 1 berkas dan 1 berkas tiak dilanjutkan ke kejaksaan Negeri Gowa.
Data pada tahun 2019 sebagaimana dalam tabel 2.2 tersebut diatas,
menunjukkan terjadinya penurunan sejumlah 12 laporan dari 5 kasus pada tahun
2018 menjadi 6 laporan dari 4 kasus pelanggaran pada tahun 2019 bulan Januari
sampai dengan September. Hal tersebut menunjukkan penurunan yang cukup baik
terhadap pelanggaran yang terjadi, sekaligus keberhasilan Polres Gowa dalam
menekan terjadinya kasus pelanggaran ITE yang terjadi dalam kurun waktu dua
tahun terakhir ini.
Terkait data pemberitaan hoaks oleh Polres Gowa secara administratif
belum pernah dilakukan penanganan secara hukum, karena belum adanya laporan
polisi dari masyarakat ke Polres Gowa. Namun pemberitaan yang mengandung
unsur kebohongan, pernah mewarnai sejumlah media sosial hingga media massa
secara online memberitakan sejumlah kasus yang viral dan mengandung unsur
kebohongan atau berita bohong (hoax), berikut ini penulis telah merangkum
sejumlah hoaks yang beredar pada media sosial maupun media massa secara
online.
47
Adapun klasifikasi beritanya yakni penulis uraikan dalam tabel beikut:
Tabel 2.3 Daftar Kasus Hoaks Viral Melalui Media Massa yang Terjadi di
Kabupaten Gowa.
No Tahun Daftar Kasus Hoaks yang viral melalui media sosial terjadi di
Kabupaten Gowa.
1. 2018 Hoaks terkait penyebaran video analisis akan terjadi kerusuhan
22 Mei 2019 setelah penetapan pemenang pemilu.
1. 2018 Hoaks terkait bendungan bili-bili di Kabupaten Gowa retak
disebabkan gempa.
3. 2018 Akibat hoaks mahasiswa di Kabupaten Gowa tewas akibat
dikroyok warga, korban dituduh maling di sebuah Mesjid di
Kabupaten Gowa.
4. 2018 Hoaks terkait pemberitaan viral anak remaja asal Gowa bertelur.
5. 2019 (Hoaks) kasus baliho surat suara di Gowa tidak mencantumkan
foto Prabowo-Sandi.
6. 2020 Kabar viral jembatan kembar di Kabupaten Gowa nyaris roboh
ternyata hoaks.
Sumber: Diolah penulis dari berbagai pemberitaan di media massa.
Tabel 2.3 tersebut diatas menerangkan bahwa terkait pemberitaan bohong
(hoax) pada tahun 2018 ialah yang paling sering terjadi di Kabupaten Gowa.
Pembahasannya pun beragam, mulai dari politik seperti kasus-kasus yang pernah
mewarnai pemilihan umum baik secara nasional maupun lokal. Hingga kasus
terkait fasilitas publik seperti halnya pemberitaan terkait jembatan kembar yang
berada di Kabupaten Gowa diberitakan hampir roboh dan sempat membuat panik
dan kekhawatiran di masyarakat, utamanya yang tinggal di sekitar aliran sungai
48
Jene’berang, tidak hanya itu kasus tentang bendungan bili-bili yang merupakan
bendungan terbesar di Sulawesi Selatan yang berada di Kabupaten Gowa retak
pun pernah viral di media sosial maupun media massa secara online. Untuk itu,
sebagai masyarakat diera modern sekarang ini, perlunya meningkatkan kesadaran
pentingnya membaca, mengecek dan menyaring sebuah pemberitaan yang kita
temukan agar tidak mudah menyebarkan pemberitaan atau informasi yang kita
dapatkan. Mencari tahu dari beberapa sumber ke pihak yang berwenang dan tidak
mudah terprovokasi ataupun menyebarkan informasi dan berita yang belum tentu
kejelasan dan kebenarannya.
C. Strategi Kepolisian dalam Penanganan Kasus Penyebaran Berita
Bohong (Hoax) di Kabupaten Gowa.
Kasus berita bohong yang ditangani oleh Polres Gowa menurut pemaparan
dari Kasubbag Humas Polres Gowa kepada peneliti sebenarnya belum ada, namun
Polres Gowa memiliki sejumlah cara dan strategi yang dilakukan melalui
beberapa upaya-upaya penanggulangan sebagai bagian dari strategi dalam
menangkal adanya berita bohong atau hoaks sebelum menyebar di Kabupaten
Gowa baik dalam skala nasionan maupun di wilayah hukum Kabupaten Gowa itu
sendiri. Selain itu sebagai upaya dari menjaga kondusifitas keamanan dan
ketertiban di wilayah Kabupaten Gowa . Adapun strategi yang dilakukan Polres
Gowa sebagai upaya penanganan kasus penyebaran berita bohong (Hoax) di
wilayah Kabupaten Gowa yakni sebagai berikut:
49
1. Strategi Penanganan Secara Pre-emtif
Strategi Penanganan secara Pre-emtif ialah merupakan bentuk upaya awal
yang dilakukan kepolisian dalam penanganan kejahatan sebelum kejahatan
tersebut terjadi. Upaya awal yang dilakukan seperti penanaman nial-nilai moral
khususnya kepada generasi muda agar tidak mudah menyebarkan berita bohong
(hoax), hal ini dilakukan oleh Polres Gowa dengan melakukan kegiatan wisata
edukasi. Berikut pernyataan Kasubbag Humas terkait hal tersebut:
“Edukasi kepada para pelajar berupa wisata edukasi untuk mengenal dunia
kepolisian sekaligus kesempatan kepada pihak kepolisian memberikan
pemahaman tentang media sosial, demikian juga melalui sekolah-sekolah
melalui upacara setiap hari senin menjadi inspektur upacara disitulah pihak
kepolisian memberikan pesan kepada masyarakat khususnya kaula muda
agar lebih bijak dalam bermedia sosial”. (hasil wawancara M.T 9
September 2019).
Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya tindakan
atau upaya pencegahan awal yang coba dilakukan oleh Polres Gowa melalui
kegiatan wisata edukasi kepada para pelajar. Wisata edukasi tersebut dapat
dikatakan sebagai salah satu strategi penanganan awal yang dilakukan Polres
Gowa sebagai upaya penanaman nilai-nilai moral yang baik dengan melakukan
pendekatan antara polisi dan pelajar. Penanaman nilai-nilai moral yang baik harus
dimulai dari sejak dini, selain menambah pemahaman para pelajar terkait dunia
kepolisian dan hukum juga menjadi pembelajaran moral kepada para pelajar agar
lebih bijak menggunakan media sosial. Lebih lanjut kemudian beliau
menambahkan:
“Wisata edukasi ini dilakukan 3 kali seminggu, itu semua terkait masalah
dunia kepolisian maupun tentang penggunaan media sosial dan kalau
untuk ke sekolah setiap hari senin Kapolsek pun ikut menjadi inspektur
50
upacara, biasanya pihak sekolah meminta kepada pihak kepolisian agar
polri bisa menjadi inspektur upacara pada setiap hari senin”. (hasil
wawancara M.T 9 September 2019).
Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa wisata
edukasi oleh Polres Gowa ini dilakukan sebanyak tiga kali dalam seminggu, selain
Polres Gowa kehadiran Kapolsek yang menjadi inspektur upacara di sekolah-
sekolah menunjukkan bahwa semua peran kepolisian tak terkecuali hingga
kepolisian sektor ikut aktif dan berperan dalam memberikan penanaman nilai-
nilai moral yang baik, berkaitan dalam dunia kepolisian maupun penggunaan
media sosial.
Gambar 2.4. Polres Gowa Bersama Generasi Millennial Menolak Hoax
Sumber: Media Sosial Humas Polres Gowa
Kegiatan wisata edukasi oleh Polres Gowa, ini berjalan sejak tahun 2018
bertujuan untuk menambah pemahaman para pelajar tentang hukum, sehingga
para pelajar tidak terlibat baik sebagai korban maupun pelaku dalam suatu
tindakan kriminalitas. Program ini juga mendekatkan generasi muda dalam hal ini
para pelajar khususnya di Kabupaten Gowa dengan kepolisian.
51
Selain itu bentuk tindakan dan upaya pelaksanaan strategis secara pre-
emtif lain yang dilakukan oleh Polres Gowa ialah dengan melakukan sosialisasi
dan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait
berita atau informasi hoaks dilakukan melalui media cetak, media online maupun
secara langsung. Terkait hal tersebut, berikut ini penjelasan Kasubbag humas
Polres Gowa:
“Kami propaganda dengan hal-hal yang positif contoh kasus hoaks Ratna
Sarumpaet, kami melakukan propaganda dengan memposting edukasi
masyarakat kedalam bentuk meme maupun video aktraktif yang dapat
mengedukasi masyarakat. Setiap apapun yang kami lakukan hal-hal
positif, kami posting baik melalui media elektronik, media cetak, online
hingga media sosial. Itulah cara kami untuk memberikan edukasi kepada
masyarakat, di samping mungkin ada himbauan-himbauan ke sekolah-
sekolah dan setiap kegiatan yang melibatkan selutuh personil sebagai
cyber troops Polres Gowa”. (hasil wawancara M.T 30 Agustus 2019).
Hasil wawancara tersebut diatas, menunjukkan keaktifan dan pemanfaatan
yang baik oleh Polres Gowa terhadap penggunaan dan pemanfaatan media, baik
melalui media elektronik, cetak maupun online. Selanjutnya informan A.S sebagai
anggota satuan humas Polres Gowa menambahkan keterangan sebagai berikut:
“Masyarakat bisa melihat seluruh kegiatan yang Polres Gowa lakukan
melalaui media sosial Polres Gowa, kalau kita ketik di google tentang
video kreatif anti hoaks polres Gowa maka masyarakat bisa langsung
melihat video kami.” (hasil wawancara A.S 30 Agustus 2019).
Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan tersebut diatas, maka
dapat disimpulkan bahwa Polres Gowa memanfaatkan kemudahan media sosial
untuk memberikan edukasi kepada masyarakat baik dalam bentuk video aktraktif
dan kreatif maupun meme yang dapat diakses melalui internet oleh masyarakat
diera digitalisasi seperti sekarang ini.
52
Hal tersebut sesuai dengan sasaran strategis Polres Gowa tahun 2015-2019
pada poin satu dan dua yaitu terpenuhinya sarana/prasarana dan almatsus Polres
Gowa berbasis teknologi yang menjunjung tinggi HAM dalam menghadapi
berbagai trend kejahatan modern dan konflik sosial serta terbangunnya postur
Polres Gowa yang professional, bermoral, modern dan unggul melalui perubahan
mind set dan culture set (revolusi mental).
2. Strategi Penanganan Secara Preventif
Strategi preventif merupakan upaya penanganan kejahatan yang masih
dalam tahap pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Strategi penanganan secara
preventif ini, kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara
langsung maupun tidak langsung. Seperti salah satu contoh digelarnya deklarasi
anti hoaks dan Sara pada sabtu tanggal 17 maret 2018 lalu, usai melakukakan apel
kesadaran nasional di halaman Mapolres Gowa. Kegiatan tersebut
menggambarkan bersatunya TNI-Polri dalam memerangi berita bohong dan hal-
hal yang dapat menjadi pemecah di antara seluruh lapisan masyarakat. Selain itu
berdasarkan interview yang dilakukan peneliti terhadap informan, bentuk upaya
lain yang dilakukan Polres Gowa terhadap pencegahan penyebaran berita hoaks
atau pemberitaan negatif, yakni dengan meng-counter adanya pemberitaan
negatif. Berikut pernyataan hasil wawancara Kasubbag humas terkait hal ini:
“Upaya preventif polri itu dengan meng-counter pemberitaan negatif
dengan pemberitaan yang positif, itu pasti. Melalui media online, media
cetak maupun televisi lainnya agar masyarakat tau bahwa setiap berita
yang kita ambil itu adalah positif. Jadi hal-hal yang mereka angkat bisa
53
tercounter dengan berita positif.” (hasil wawancara M.T 9 September
2019).
Senada dengan apa yang disampaikan tersebut diatas, berikut pernyataan
dari Kasat Intelkam terkait upaya strategis yang dilakukan untuk menghimbau
masyarakat:
“Terkhusus kita di Polres khususnya intel ketika ada berita yang seperti
itu, kita cepat deteksi dengan mencari informasi, memilih dan memilah,
menganalisa yang berpotensi gangguan kantibmas ataupun yang lainnya.
Upaya yang kami lakukan itu kami ikut meng-counter berita agar tidak
beredar, terkadang face to face ke masyarakat, atau dengan teman-teman
yang ada disini bahwa berita tersebut cukup sampai disini jangan beredar
lagi.” (hasil wawancara A.M 11 September 2019).
Terkait persoalan cara meng-counter berita bohong atau yang sering
disebut hoaks ini, masyarakat mempunyai tanggapan dan pemahaman tersendiri
dalam menyikapi hoaks apabila mereka menemukan hoaks utamanya pada media
sosial yang cakupan penyebaran hoaks jauh lebih luas dari berbagai aspek
tertentu. Berikut tanggapan masyarakat apabila menemukan hoaks:
“Saya merasa negatif thingking, kemudian merasa cemas dan bimbang
antara benar atau tidak berita tersebut, maka saya mencari beberapa
sumber untuk memastikan benar atau tidaknya hal tersebut.” ( hasil
wawancara dengan H 18 Oktober 2019)
Hal serupa juga diungkapkan oleh Informan S yang memaparkan
pemahamannya terkait hoaks dan respon yang dirasakan apabila menemukan
berita atau informasi yang bersifat hoaks. Berikut hasil wawancara terhadap
informan:
“Berita bohong atau hoaks itu merupakan suatu kabar atau pemberitaan
dimasyarakat mengenai sesuatu hal yang gempar yang dituangkan dalam
bentuk kebohongan dibungkus sedemikian rupa sehingga berita ini hampir
54
sama persis dengan berita yang sebenarnya, persoalan mengenali berita
hoaks itu sendiri. Bagi saya begitu sulit karena hampir sama persis antara
berita benar yang tersebar, namun salah satu ciri yang saya lihat dari berita
hoaks itu, judul dari beritanya biasanya terlalu di lebihkan.” (hasil
wawancara dengan S 19 Oktober 2019).
Informan S menambahkan respon yang dirasakan dari dampak menerima
pemberitaan-pemberitaan hoaks, sebagai berikut:
“Kalau saya menerima atau membaca berita hoaks, saya salah satu korban
yang sering mendapati hal tersebut, biasanya dampak yang saya rasakan
itu sendiri banyaknya kekeliruan informasi yang saya dapat sehingga saya
merasa tidak jeli, tidak teliti dalam menyaring dan meng-share informasi-
informasi.” (hasil wawancara dengan S 19 Oktober 2019).
Sesuai dengan pernyataan tersebut diatas, kita seharusnya lebih bijak
dalam menyebarkan informasi yang ada, jangan sampai menyebarkan suatu
informasi atau pemberitaan begitu saja tanpa memastikan kebenanrannya terlebih
dahulu. Sehingga tidak merugikan orang lain, seperti halnya yang dirasakan oleh
informan H dan S tersebut diatas yang merasa negatif thingking, cemas dan
bimbang bahkan sulit dalam mengenali mana berita dan informasi yang benar.
Melakukan sosialisasi dan pemyampaian pesan serta meng-conter
pemberitaan negatif menjadi pemberitaan positif sehingga pemberitaan yang
diterima oleh masyarakat tidak mengandung unsur provokatif maupun SARA dan
lainnya, sebagaimana diungkapkan diatas merupakan bentuk strategi preventif
sebagai bagian dari upaya pencegahan awal setelah dilakukan tindakan pre-emtif
sebelumya.
55
Gambar 2.6. Salah satu bentuk penyampaian pesan oleh Polres Gowa melalui
media sosial
Sumber: Media Sosial Humas Polres Gowa
Gambar tersebut diatas merupakan salah satu bentuk penyampaian pesan
oleh Polres Gowa melalui media sosial berisiakan pesan agar masyarakat tidak
begitu saja menyebarkan konten negatif namun terlebih dahulu melakukan check
dan recheck serta saring sebelum sharing konten maupun inormasi yang belum
tentu kebenarannya. Mengingat ancaman yang dapat menjerat pelaku penyebar
hoaks yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dalam pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 serta keterangan unsur
pidana pada pasal 45 ayat 2 menerangkan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan
dengan denda paling banyak 1 milyar rupiah.
Berkenaan dengan keberadaan undang-undang yang berlaku, yang
mengatur tentang hukuman bagi pelaku penyebar hoaks, nampaknya pengetahuan
56
masyarakat terkait hal itu tidak begitu dalam, seperti halnya dengan yang
disampaikan informan sebagai berikut:
“Menurut yang saya ketahui dikenakan sanksi berupa hukum pidana, tetapi
saya tidak tahu jelas pasal beberapa dan ayat berapa yang menjelaskan hal
tersebut, tetapi bagi para pelaku akan dijerat oleh pidana tersebut.” (hasil
wawancara S 19 Oktober 2019).
Hal serupa juga diungkapkan oleh masyarakat yang memberikan pejelasan
bahwa dia pun tak mengetahui secara pasti namun mengetahui adanya undang-
undang yang mengatur tentang hoaks, berikut hasil wawancara dengan informan:
“Ancaman bagi pelaku hoaks yang saya tau ada pasal yang dibuat oleh
pemerintah bagi pelaku hoaks.” (hasil wawancara H 18 Oktober 2019).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peran masyarakat sangat
diperlukan terkait pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum yang dapat
menjerat pelaku penyebar hoaks, agar tidak adanya niat ataupun kesempatan bagi
pelaku menyebarkan berita bohong (hoax). Ketidak tahuaan masyarakat terhadap
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan
salah satu faktor yang menyebabkan penyebaran hoaks terus terjadi. Sesuai
dengan penjelasan yang dikemukakan menurut Alam (2010: 69) bahwa cara
pencegahan berasal dari teori NKK yaitu ketika adanya niat dan kesempatan,
maka terjadi kejahatan. Oleh karena itu ketika pengetahuan masyarakat terkait
undang-undang meningkat, maka niat menyebarkan berita bohong (hoax) menjadi
berkurang sehingga meminimalisir kejahatan penyebaran hoaks.
57
3. Strategi Penanganan Secara Represif
Strategi represif merupakan upaya kepolisian dalam penanganan kejahatan
setelah terjadi tindakan kejahatan. Pada dasarnya upaya represif merupakan
tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap orang yang melakukan
tindak pidana. Adapun strategi penanganan secara represif yang dilakukan oleh
Polres Gowa menurut hasil wawancara serta observasi yang dilakukan yaitu
sebagai berikut:
a. Mengecek kebenaran berita atau informasi yang didapatkan.
Apabila masyarakat menemukan berita bohong (hoax) maka masyarakat
dihimbau agar dapat mengecek kebenaran berita atau informasi yang didapatkan.
Adapun informasi yang sempat membuat panik warga di Kabupaten Gowa dan
sekitarnya yakni terkait informasi bendungan bili-bili retak akibat gempa
Donggala di Sulawesi tengah . Namun informasi tersebut tidaklah benar, melalui
siaran pers oleh Kominfo menetapkan bahwa informasi tersebut hoaks.
Terkait informasi bendungan bili-bili retak tersebut aparat kepolisian pun
ikut berpatroli dalam mengawasi situasi bendungan saat itu. Berikut pernyataan
dari Kasubbag humas terkait hal tersebut:
“Kami berkoordinasi dengan anggota yang ada disana dan mereka
mengambil foto bagaimana status bendungan bili-bili, kami juga
koordinasi dengan petugas bendungan. Kami ambil foto tersebut dan kami
share setiap jam. Perkembangan-perkembangan kami share jadi
masyarakat mengerti dan kita jangan mudah terprovokasi, dia (
masyarakat) bilang jembatan mau retak, hanya kami mengimbau bahwa
betul airnya naik tapi tidak mengarah kesana.” (hasil wawancara M.T 30
Agustus 2019).
58
Wawancara berikutnya, beliau memberikan pernyataan bahwa apabila
masyarakat menemukan berita atau informasi hoaks, maka harus mengecek
kebenarannya melalui instansi sesuai dengan berita yang tertuju. Berikut ini
kutipan hasil wawancara dengan informan:
“Apabila menemukan hal seperti itu dan masih diragukan, masyarakat bisa
mengkonfirmasi ke instansi terkait yang mengangkat hal itu. Misalnya
yang menyangkut TNI Polri dan atau instansi lain, maka masyarakat
jangan langsung percaya. Mengetahui berita itu salah atau benar kita bisa
ke instansi mana yang mengangkat tentang berita hoaks tersebut.” (hasil
wawancara M.T 9 September 2019).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, masyarakat dihimbau agar
tidak mudah percaya dengan pemberitaan atau informasi yang didapatkan yang
belum tentu kebenarannya, dan tidak meng-share ke media sosial yang dimiliki
sebelum mengecak kebenaran beritanya. Hal ini juga dilakukan oleh masyarakat
apabila menemukan pemberitaan yang mengandung hoaks, seperti yang
disampaikan oleh informan sebagai berikut:
“Cara mengenalinya itu pertama tidak bertanya kepada satu pihak saja,
tapi lebih selektif lagi bertanya ke beberapa sumber dan bertanya ke orang
yang lebih bijak soal hoaks tersebut.” (hasil wawancara dengan H 18
Oktober 2019)
Memastikan kebenaran berita yang kita dapatkan sebagai langkah represif
yang dapat dilakukan oleh masyarakt ketika menemukan pemberitaan yang
mengandung unsur hoaks. Tidak serta merta menyebarkan suatu pemberitaan
yang ditemukan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kasubbag Humas Polres
Gowa sebagai berikut:
“Kami menghimbau kepada masyarakat agar saring dulu sebuah
pemberitaan sebelum kita sharing karena apabila kita tidak mengetahui
59
fakta yang sebenarnya, maka akan berakibat fatal bagi seluruh netizen
yang ada umumnya masyarakat yang menggunakan media sosial.”(hasil
wawancara M.T 9 September 2019).
Berdasarkan wawancara tersebut diatas, Kasubbag Humas Polres Gowa
menghimbau kepada masyarakat agar tidak asal sharing konten dari sumber yang
tidak jelas, dan memastikan mengecek kebenaran informasi dari suatu konten
yang ditemukan.
b. Membentuk tim cyber troops
Cyber Troops terdiri dari anggota atau personil kepolisian yang
mengawasi dan memantau pergerakan kejahatan di dunia maya. Berikut
penjelasan dari hasil wawancara dengan Kasubbag humas terkait tim cyber troops
Polres Gowa:
“Cyber troops ini dibentuk untuk memantau terkait pemberitaan-
pemberitaan yang negatif, baik itu berbau sara dan sebagainya. Semua
anggota Polres merupakan cyber troops dan semua harus aktif. Apabila
ada pemberitaaan-pemberitaan negatif, apalagi menyangkut masalah polri
kita bisa meng counter dengan berita yang sebenarnya, karena polisi
berbicara bukan karena katanya tapi berbicara fakta. Orang memposting
harus berdasarkan faktanya bukan menurut asumsi yang bersangkutan.
Jadi tugas polisi cyber troops itu pasukan dunia maya, mereka bermain di
media sosial untuk memantau setiap orang atau netizen yang memposting
berita bohong maupun masalah sara, jadi kita langsung menanggapi itu.”
(hasil wawancara M.T 9 September 2019).
Pasukan cyber troops ini melakukan patroli menyusuri setiap website,
situs, postingan dan media sosial lainnya yang melakukan pelanggaran terhadap
tindakan penyalahgunaan ITE yang terkait sesuai peraturan maupun undang-
undang yang berlaku.
“Tim cyber troops itu bermain media sosial dan berpatroli pada media
sosial. Apabila satu orang anggota menemukan satu konten yang mengarah
60
ke provokasi ataupun ujaran kebencian langsung lapor ke kami dan kami
langsung mengambil tindakan”. Kemudian pada pernyataan berikunya
beliau menambahkan “suatu berita negatif tersebut dilempar oleh
seseorang untuk mengadu domba, kami counter dengan berita-berita
positif. Berita itu baik berupa tulisan, narasi berita, meme pesan dan video.
Setiap ada pemberitaan negatif kami share, pesan anti hoaks bijak dalam
bermedsos.” (hasil wawancara M.T 9 September 2019).
Selaku aparat penegak hukum semua aparat kepolisian dalam menjalankan
tugasnya memiliki peran dan tanggungjawab mencegah dan memerangi
penyebaran berita bohong atau hoaks.
“Semua personil Polres Gowa adalah cyber troops, seluruh personil
terlibat sebagai cyber troops untuk mengembangkan, mengshare video
positif agar video positif yang kami buat untuk masyarakat bisa cepat
sampai kepada masyarakat dan masyarakat tidak mudah percaya dengan
berita hoaks “. ( hasil wawancara M.T 9 September 2019).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, maka dapat disimpukan
bahwa tim cyber troops Polres Gowa merupakan seluruh personil kepolisian
Polres Gowa dan berperan aktif dalam menggunakan media sosial, yang
melakukan patroli melalui media sosial.
c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan
Penyelidikan dan penyidikan dilakukan apabila terdapat laporan polisi dari
pihak atau orang yang merasa dirugikan atas informasi maupun berita hoaks yang
tersebar. dengan menyertakan bukti dan saksi atas laporan tersebut. Kemudian
polisi menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan untuk
memastikan apakah informasi tau berita hoaks tersebut benar adanya.
mengumpulkan barang bukti dan menelusuri sumber berita atau informasi yang
61
terdapat unsur tindak pidana sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku. Hal
tersebut sesuai dengan pernyataan dari narasumber sebagai berikut:
“Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan maka akan dibuat laporan
polisi lalu kita lakukan penyelidikan guna memperoleh laporan yang
dimaksud kemudian dilakukan penyidikan yang bertujuan untuk
menemukan bukti-bukti atau fakta kemudian pemberkasan dan berkas
dikirim ke kejaksaan”. ( hasil wawancara N, 7 Oktober 2019).
Hal yang sama dengan pernyataan dari wawancara diatas, juga
diungkapkan oleh informan berikut, apabila masyarakat menemukan berita
bohong (hoax) pada media sosial dan merasa di rugikan akan pemberitaan tersebut
maka langkah yang dapat dilakukan pihak yang merasa di rugikan tersebut ialah
sebagaimana di jelaskan oleh informan R sebagai berikut:
“Membuat laporan kepolisian dilakukan oleh pelapor dengan menyertakan
bukti baik berupa capture bukti terkait adanya berita bohong (hoax) yang
di temukan kemudian melapor ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian
Terpadu) setelah itu akan ditindak lanjuti melalui proses penyelidikan dan
penyidikan. Proses penyelidikan dilakukan bisa melalui media sosial
seperti facebook, instagram, whatsApp grup dan media sosial lainnya.
Sedangkan proses penyidikan di lakukan pada saat pemeriksaan baik
sebagai pelapor, saksi ataupun penyitaan barang bukti”. ( hasil wawancara
R, 12 Oktober 2019).
Berdasarkan pernyataan dari kedua informan tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa apabila masyarakat menemukan berita bohong (hoax) dan
merasa dirugikan maupun merugikan banyak orang maka masyarakat dapat
melaporkannya ke kepolisian dengan menyertakan bukti-bukti yang ada baik
berupa capture bukti terkait adanya berita bohong (hoax) yang di temukan
kemudian akan diproses lebih lanjut hingga ketahap penyelidikan dan penyidikan
dan tahapan hukum yang sesuai.
62
D. Pembahasan
Berita bohong (hoax) terkait sosial politik mewarnai pemilihan umum di
tanah air baik saat pemilihan presiden hingga pemilihan daerah. Sering kali
terdapat pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan hal ini dengan memposting
berita maupun informasi hoaks terutama melalui media sosial. Berita bohong
(hoax) diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Dalam undang-undang tersebut secara jelas ancaman pidana bagi
pelaku penyebar hoaks. Namun sepertinya sebagian besar masyarakat masih
banyak yang tidak tahu atau tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan
tersebut.
Keberadaan kepolisian setempat serta peran dan tugasnya dalam menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat utamanya dalam hal mencegah dan
menanggulangi berita bohong (hoax) sangat diperlukan, keberhasilan kepolisian
dalam penanganan hoaks juga diperlukan peran seta masyarakat. Seperti sikap
bijak dalam mengelola informasi yang diterima mulai dari lingkungan keluarga.
Polres Gowa merupakan pelaksana tugas kepolisian ditingkat Kabupaten.
Wilayah pengawasan Polres Gowa yakni terdiri dari 18 kecamatan dan 167
desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil wawancara dari
informan, peneliti memperoleh keterangan tentang belum terdapat data terhadap
tindakan hukum terkait kejahatan penyebaran berita bohong (hoax) yang ditangani
langsung oleh Polres Gowa, hal ini disebabkan karena belum adanya laporan
polisi oleh masyarakat terkait hal tersebut. Namun meskipun demikian upaya-
63
upaya strategis sebagai tindakan pencegahan tetap dilakukan oleh Polres Gowa
demi menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Gowa. Selain itu,
tidak hanya memantau perkembangan dan penyebaran berita di wilayah
Kabupaten Gowa saja, namun juga melakukan pengawasan baik perkembangan
pemberitaan secara nasional. Adapun langkah atau upaya strategis Polres Gowa
dalam penanggulangan berita bohong (hoax) adalah sebagai berikut:
1. Tindakan strategis secara pre-emtif
Strategi pre-emtif yang dimaksud dalam hal ini ialah pencegahan awal
yang dilakukan oleh kepolisian dengan penanaman nilai-nilai/norma-norma yang
baik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi baik
secara langsung maupun melalui media sosial. Polres Gowa melalui upaya pre-
emtif ini melakukan tindakan pencegahan secara dini dengan memberikan wisata
edukasi kepada para pelajar di Kabupaten Gowa, kegiatan wisata edukasi ini telah
dilakukan sejak tahun 2018 dengan tujuan para pelajar tidak terlibat sebagai
pelaku maupun korban tindak kejahatan.
Wisata edukasi ini dilakukan tiga kali dalam seminggu dengan
memberikan pengetahuan kepada siswa dan siswi yang berkunjung ke Polres
Gowa tentang penanaman nilai-nilai moral baik yang berkaitan dalam dunia
kepolisian maupun penggunaan media sosial kepada para pelajar tersebut. Selain
kepada generasi muda, Polres Gowa juga memberikan sosialisasi kepada
masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak
maupun online. Salah satunya ialah dengan membuat video kreatif yang
bertemakan anti hoaks dengan memadupadankan tarian dan nyanyian yang
64
terinspirasi dari kasus hoaks Ratna Sarumpaet dan mendapat apresiasi dari pihak-
pihak terkait dan oleh masyarakat.
2. Tindakan strategis secara preventif
Strategi preventif yang dimaksud dalam hal ini ialah masih dalam tahap
pencegahan awal yang dilakukan oleh kepolisian dengan tindakan lanjutan
sebagai upaya awal secara pre-emtif sebelumnya. Upaya preventif yang dilakukan
oleh Polres Gowa yakni dengan melakukan deklarasi anti hoaks dan Sara bersama
masyarakat 17 maret 2018 lalu, selain itu melalui media sosial Humas Polres
Gowa seperti facebook, instagram dan twitter dan media sosial lainnya.
Polres Gowa sering memberikan himbauan kepada masyarakat agar berani
melawan hoaks dan memposting pemberitaan-pemberitaan baru yang berkaitan
tentang kegiatan-kegiatan positif oleh Polres Gowa sebagai pelaksana tugas
kepolisian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia.
3. Tindakan strategis secara represif
Strategi represif yang dimaksud ialah upaya penanganan yang dilakukan
oleh kepolisian setelah terjadi tindakan kejahatan. Pada dasarnya upaya represif
merupakan tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap orang yang
melakukan tindak pidana kejahatan. Adapun strategi secara represif yang
dimaksudkan dan dilakukan oleh Polres Gowa apabila terdapat berita bohong
(hoax) berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan
informan yakni :
65
a) Mengecek kebenaran berita atau informasi yang didapatkan.
Masyarakat Kabupaten Gowa di himbau agar dapat mengecek setiap
kebenaran berita atau informasi yang didapatkannya. Seperti halnya yang
disampaikan oleh Kasubbag Humas Polres Gowa dalam penyampaiannya
saat memberikan keterangan kepada penulis bahwa masyarakat harus
mengkonfirmasi kebenaran berita yang didapat seseuai instansi mana yang
terkait berita bohong (hoax) tersebut.
b) Membentuk tim cyber troops.
Tim cyber troops Polres Gowa ialah seluruh personil kepolisian Polres
Gowa. Dalam hal ini semua personil Polres Gowa terlibat sebagai cyber
troops, adapun tugas tim cyber troops Polres gowa ialah memantau dan
melakukan patroli menyusuri setiap website, situs, postingan dan media
sosial lainnya yang melakukan pelanggaran terhadap tindakan
penyalahgunaan ITE yang terkait sesuai peraturan maupun undang-undang
yang berlaku.
c) Melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Penyelidikan dan penyidikan dilakukan pada saat terdapat laporan polisi
dari pihak atau orang yang merasa dirugikan atas informasi maupun berita
hoaks yang tersebar. pihak atau orang yang merasa dirugikan atas
pemberitaan hoaks dapat melakukan pelaporan ke kepolisian dengan
menyertakan bukti dan saksi atas laporan tersebut. Kemudian polisi akan
menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan untuk
66
memastikan apakah informasi atau berita hoaks tersebut benar adanya.
Mengumpulkan barang bukti dan menelusuri sumber berita atau informasi
yang terdapat unsur tindak pidana sesuai dengan undang-undang ITE yang
berlaku.
Ketiga strategis tersebut diatas saling berkaitan, dimana strategi
penanganan secara pre-emtif dan secara preventif ialah strategi yang digunakan
melalui cara atau upaya berupa tindakan pencegahan sebagai penanganan awal
sebelum tindakan penyebaran berita bohong (hoax) terjadi, sedangkan strategi
penanganan secara represif yaitu cara atau upaya berupa tindakan penegakan
hukum maupun tindakan penanganan yang dilakukan setelah terjadi tindakan
kejahatan.
Kelebihan dan kelemahan dalam penanganan penyebaran berita bohong
(hoax) oleh kepolisian dengan menggunakan ketiga strategi tersebut di atas,
ditentukan dengan berhasil tidaknya penerapan ke dalam kehidupan sehari-hari
setelah dilakukan langkah atau upaya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam
penelitian ini. Adapun salah satu kelebihan yang dapat penulis sebutkan ialah
dengan melakukan strategi penanganan secara pre-emtif dan preventif dapat
meminimalisir tindakan kejahatan termasuk menyebarkan berita hoax, karena
dilakukan penanganan sejak awal sedangkan kelemahannya ialah strategi yang
telah ada, perlu dilakukan pembaharuan-pembaharuan strategi baru yang sesuai
dengan perkembangan kasus kejahatannya.
67
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil analisis dan pemaparan dalam pembahasan tersebut
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi kepolisian dalam penanganan
kasus berita bohong (hoax) dalam hal ini oleh Kepolisian Resor (Polres)
Kabupaten Gowa telah melakukan tugas dan fungsinya dalam menjaga
kondusifitas di Kabupaten Gowa sebagaimana mestinya.
Berbagai upaya-upaya strategis baik pencegahan awal sebelum maupun
setelah terjadi tindakan kejahatan telah diupayakan, termasuk memberikan
himbauan-himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di wilayah
Kabupaten Gowa agar mewaspadai pemberitaan-pemberitaan hoaks baik dalam
bidang sosial politik, ekonomi, kesehatan dan bidang lainnya tak terkecuali
termasuk isu SARA yang dapat merugikan dan menimbulkan perpecahan didalam
masyarakat.
Hoaks dibidang sosial politik tiga tahun terakhir merupakan yang sering
ditemukan oleh masyarakat di tanah air. Hal ini sesuai dengan data hasil survei
terhadap wabah hoaks yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia
pada tahun 2017 dan ditahun 2019. Mastel merupakan wadah berkomunikasi dan
bertukar informasi bagi seluruh pemangku kepentingan dan jembatan antara
pemerintah dan pelaku usaha dibidang telematika.
Sanksi hukum bagi penyebar berita bohong (hoax) diatur dalam Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
68
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hingga saat ini
meskipun Polres Gowa belum mencatat adanya tindakan kejahatan dengan kasus
penyebaran berita bohong (hoax) namun sejak dua tahun terakhir ini, terdapat
beberapa kasus yang telah ditangani oleh Polres Gowa berkaitan dengan
pelanggaran Undang-Undang ITE, salah satu diantaranya ialah penipuan melalui
media sosial.
Upaya strategis yang dilakukan oleh Polres Gowa terhadap penanganan
pencegahan sebelum maupun setelah penyebaran hoaks terjadi ialah dengan
melakukan tiga upaya dalam penanggulangan kejahatan yaitu melalaui strategi
pre-emtif, preventif dan represif.
1. Strategi Penanganan Secara Pre-emtif
Pre-emtif merupakan upaya atau tindakan penanggulangan kejahatan
sebelum kejahatan terjadi. Polres Gowa dalam hal ini memberikan penanaman
nilai-nilai moral kepada generasi muda khusunya kepada para pelajar di
Kabupaten Gowa melalui Wisata edukasi yang dilaksanakan sejak tahun 2018
dengan memberikan pemahaman dan pembelajaran berkaitan dengan dunia
kepolisian, disamping itu penyampaian-penyampaian terhadap sikap bijak anti
hoaks menggunakan media sosial kepada para pelajar.
2. Strategi Penanganan Secara Preventif
Preventif merupakan upaya atau tindakan penanggulangan masih dalam
tahap pencegahan sebelum tindak kejahatan terjadi. Polres Gowa dalam hal ini
melakukan upaya dan tindakan berupa sosialisai kepada masyarakat baik secara
langsung maupun melalui media sosial dan meng-counter pemberitaan negatif
69
dengan pemberitaan yang positif agar hoaks tak mudah menyebar pada
masyarakat.
3. Strategi Penanganan Secara Represif
Represif merupakan upaya atau tindakan kepolisian dalam
penanggulangan kejahatan setelah kejahatan terjadi. Sebagai upaya represif Polres
Gowa melakukan pengecekan kebenaran berita atau informasi yang didapatkan,
dan membentuk cyber troops yang melakukan pengawasan media sosial, tindakan
penyelidikan dan penyidikan dilakukan apabila terdapat akun media sosial atau
informasi hoaks yang telah dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada
kepolisian.
B. Saran
Terkait masalah yang berkenaan dengan penelitian ini, adapun beberapa
saran yang penulis dapat sampaikan, yakni sebagai berikut:
1. Selain sosialisasi melalui media sosial, meskipun belum ada kasus hoaks
yang ditangani oleh Polres Gowa, namun upaya strategis seperti sosialisasi
secara langsung dengan face to face kepada masyarakat dan penjabat
setempat agar lebih gencar dilakukan lagi tentang anti hoaks dan isu
SARA, mengingat berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan
informasi-informasi yang pesat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
2. Dukungan dan peran aktif masyarakat pun diperlukan terhadap upaya
maupun tindakan-tindakan melawan hoaks, sebagai dukungan dari upaya
penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor (Polres) Gowa agar
situasi di Kabupaten Gowa tetap kondusif dan jauh dari informasi hoaks.
70
3. Pemanfaatan kemudahan media komunikasi dan elektronik perlu
ditingkatkan, seperti aduan konten secara online bagi masyarakat perlu di
peradakan oleh pihak-pihak yang berwenang. Tidak menutup
kemungkinan oleh Polres Gowa agar masyarakat yang ingin melaporkan
apabila menemukan berita atau informasi hoaks dapat langsung
melaporkaannya.
4. Masyarakat pengguna media sosial dan pelajar millenial perlu
meningkatkan kesadaran dalam menggunakan media sosial secara bijak,
tidak mudah mempercayai informasi hoaks dan tidak langsung meng-share
berita atau informasi yang diterimanya begitu saja.
71
DAFTAR PUSTAKA
Alam, A.S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi.
Arief, Barda Nawawi. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta:
PT Kencana Prenada Media Group .
Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan
Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana.
Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama.
Eka Hakim. 2018. Mengungkap Dalang di Balik Hoaks Penculikan Anak di
Makassar. (https://m.liputan6.com). Diakses pada tanggal 19 September
2019.
Eka. 2018. Laporan Daily Social: Distribusi Hoax di Media Sosial.
(https://dailysocial.id). Diakses pada tanggal 11 Mei 2019.
Fajriani R. 2019. Bendungan Bili-bili Retak Hoax atau Betul Ini Penjelasan
Pimpro Pembangunannya Tentang Daya Tahan.
(http://makassar.tibunnews.com). Diakses pada tanggal 27 Maret 2019.
Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep
Teori dan Isu, Yogyakarta : Gava Media.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia
Daring.
Mappiwali. 2018. Minimalisir Berita Provokasi, Polres Gowa Deklarasi Anti
Hoax (http://makassar.tibunnews.com). Diakses pada tanggal 6
November 2018.
Marrus, Stephanie K. 2002. Manajemen Stratejik. Jakarta: Rajawali Press.
Mastel. 2019. Hasil Survey Wabah Hoax Nasional 2019 (https:// mastel.id).
Diakses pada tanggal 23 Desember 2019.
Moleong, Lexy J. 2010. Metode penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja
Rosdakarya.
Monica, Dona Raisa. 2017. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Penyebaran Hoax. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
72
Muchlis. 2019. Video Kreatif Polres Gowa Perangi Hoak Viral: Terinspirasi
Kasus Ratna Sarumpaet (http://makassar.tibunnews.com). Diakses pada
tanggal 27 Maret 2019.
Muhammad, Suwarsono. 2013. Strategi pemerintahan: manajemen organisasi
publik, Jakarta: Erlangga.
Prayitno, Budi. 2017. Langkah Pemerintah Menangkal Diseminasi Berita Palsu.
Jurnal Wacana Kinerja, Vol 20 No 2.
Rahadi, Dedi Rianto. 2017. Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media
Sosial. Jurnal Manajemen, Vol. 5 No. 1. Universitas Merdeka Malang.
Rangkuti, F. 1997. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama.
Renggong, Ruslan. 2016. Hukum Pidana Khusus Memahami Delik- delik di Luar
KUHP Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media Group.
Salusu. 2006. Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan
Organisasi Non Profit, Jakarta: PT Grasindo.
Satria. 2018. Peranan Kepolisian dalam Penanganan Berita Bohong.
(http://hariannusa.com). Diakses pada tanggal 2 November 2018.
Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian. Jakarta : Salemba Empat.
Siaran pers. 2018. Identifikasi Hoaks terkait Gempa Bumi Sulteng, Kominfo
Imbau Masyarakat Tak Sebarkan. (https://www.kominfo.go.id). Diakses
pada tanggal 27 Maret 2019.
Soedjono,D. 1976. Penanggulangan Kejahatan (crime prevention), Alumni,
Bandung.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
73
L
A
M
P
I
R
A
N
74
DOKUMENTASI
Wawancara Dengan Kasat Intelkam Polres Gowa
Wawancara Dengan Kasubbag Humas Polres Gowa
75
Wawancara Dengan Anggota Kepolisian
76
Wawancara Dengan Masyarakat Pengguna Media Sosial
77
78
Tampak Depan Kantor Polisi Polres Gowa
Struktur Organisasi Operasi Polres Gow
79
Tampak Depan Ruangan Satreskrim Polres Gowa
Tampak Dalam Ruangan Intelkam Polres Gowa
80
Video Bertema Anti Hoax Oleh Polres Gowa Dalam Salah Satu Liputan
Stasiun Televisi
Salah satu bentuk himbauan cyber troops melalui media sosial Polres Gowa
81
DAFTAR RIWAYAT
Siti Hadijah Al Dzulhijjah lahir di Bontomaero
5 Maret 1998. Merupakan anak ketiga dari lima
bersaudara, anak dari pasangan Ayahanda
Muhammad Said S.Pd dan Ibunda Hasnah.
Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar
dan lulus pada tahun 2009 di SDN Bontomaero
II, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang
Sekolah Menengah Pertama dan lulus pada tahun
2012 di SMP Negeri 1 Bajeng. Selanjutnya
penulis melanjutkan pendidikan di jenjang
Sekolah Menengah Kejuruan dan lulus pada tahun 2015 di SMK Negeri 1
Limbung dengan jurusan Akuntansi. Pada tahun yang sama yakni tahun 2015
penulis kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinngi dan
diterima pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan program studi strata
satu (S1). Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, tak terlepas dari
dukungan dan bantuan dari Orangtua, keluarga, rekan-rekan, serta pihak-pihak
terkait, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamya.
Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna maka dari itu saran
maupun masukan dari pembaca sangat diharapkan. “Manfaatkanlah waktu yang
dititipkan oleh Allah Azza Wa Jalla kepada kita sebaik mungkin, sebab waktu
bisa jadi manfaat dan bisa pula jadi sia-sia.”
