STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014

Disampaikan oleh Kepala Bappeda Prov. RiauPada tanggal 13 Maret 2013

1

VISI JANGKA PANJANG PROVINSI RIAU 2020

Perda Provinsi Riau No. 9 Tahun 2009 tentang RPJP Provinsi Riau 2005-2025

TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU SEBAGAI PUSAT PEREKONOMIAN DAN

KEBUDAYAAN MELAYU DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, SEJAHTERA

LAHIR DAN BATHIN DI ASIA TENGGARATAHUN 2020

2

MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI RIAU 2005-2025

1. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian 2. Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan bersaing3. Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera4. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah5. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak7. Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan 8. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah Daerah 9. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat 10. Mewujudkan masyarakat madani11. Mewujudkan lingkungan yang lestari12. Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal

3

VISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

PROVINSI RIAU TAHUN 2009 - 2013(Perda No. 10 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Riau 2009–2013)

4

a. Meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah yang profesional dan bermoral melalui keteladanan pemimpin dan aparat.

b. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai kelanjutan pengentasan kebodohan.

c. Memperkuat keseimbangan pembangunan antar-wilayah sebagai kelanjutan pembangunan infrastruktur.

d. Meningkatkan pembangunan perekonomian berbasis potensi sumberdaya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui perkuatan koperasi dan UKM sebagai kelanjutan pengentasan kemiskinan.

e. Meningkatkan penanaman modal untuk mendukung pertumbuhan perekonomian.

f. Meningkatkan peran masyarakat dan kelembagaan di perdesaan dalam pembangunan.

g. Mewujudkan budaya Melayu menjadi payung kebudayaan daerah dan alat pemersatu berbagai budaya yang ada di Provinsi Riau.

h. Meningkatkan kualitas lingkungan dan perlindungan lingkungan.

i. Meningkatkan kemampuan penanganan permasalahan regional dan global secara terpadu dan berkesinambungan.

MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

PROVINSI RIAU TAHUN 2009-2013

5

1. TATA CARA PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2. TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

3. TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

4. TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD)

5. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

6. TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD )

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SESUAI PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2010

6

AGENDA TENTATIVE PENYUSUNAN RKPD, APBD dan USULAN APBN TAHUN ANGGARAN 2014

Januari 2013

Februari 2013

Maret 2013

• Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan• Penyusunan Usulan Program/Kegiatan

• APBN P 2013• APBN 2013• APBD Provinsi (Renja Usulan

disertakan Pra RKA)

Januari S.d Minggu III

Februari 2013

Usulan :APBN 2014

•Musrenbang Tingkat Kecamatan•Pelaksanaan Raker SKPD Provinsi dengan Kab/Kota

• Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi• Pembahasan Usulan APBN Tahun 2014

• Selambatnya Minggu III Maret, Musrenbang di Tingkat Kabupaten/Kota

• Pertemuan/Koordinasi lintas kementerian terkait & anggota DPR/DPD Daerah Pemilihan Provinsi Riau

Februari 2013

Terintegrasinya Usulan SKPD dengan

Kab/Kota

Disampaikan ke: - Bappeda Prov. Riau - Kementerian/ Lembaga Terkait

Usulan Program/ Kegiatan SKPD untuk Bahan Musrenbang

Provinsi

• Penetapan RKPD Perubahan Tahun 2013• Penyusunan KUA & PPAS Perubahan Tahun

2013

- Usulan APBN untuk

Musrenbangnas- Penyusunan

RKPD

Program/Kegiatan APBD (P) 2013

- Usulan DAK

7

Mei 2013

September 2013

Oktober 2013

Penyusunan KUA dan PPAS Provinsi Riau TA. 2014

Pembahasan RAPBD Provinsi Riau TA. 2014

Lanjutan Pembahasan RAPBD Provinsi RIau TA. 2014

Lanjutan …

Agustus 2013 Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2014 dan Penyampaian RAPBD Tahun 2014

ke DPRD Provinsi RIau

TAPD Pemerintah Provinsi Riau bersama SKPD

Juni s.d. Juli 2013

- Penyampaian dan Pembahasan KUA & PPAS Provinsi Riau Tahun 2014

- Penyampaian dan Pembahasan Perubahan KUA & PPAS Provinsi Riau Tahun 2013

- Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan RAPBD P TA. 2013

April 2013Minggu I, Musrenbang Provinsi RiauMinggu III-IV, Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS)

Perubahan Usulan APBN :- Dekonsentrasi

- Tugas Pembantuan- DAK

Pemerintah Provinsi Riau

(TAPD)

DPRD

(banggar DPRD)

Pemerintah Provinsi Riau

(TAPD)

DPRD

(Banggar DPRD)

TAPD Pemerintah

Provinsi Riau bersama

SKPD

Banggar DPRD & Komisi – Komisi di

DPRD

TAPD Pemerintah

Provinsi Riau bersama

SKPD

Banggar DPRD & Komisi – Komisi di

DPRDNovember

2013Penetapan dan Verifikasi APBD Provinsi Riau

TA. 2014- DPRD Provinsi Riau- Departemen Dalam Negeri

Penetapan RKPD TA. 2014 KEPALA DAERAH

8

PRIORITAS RKP 2014 (NASIONAL)

9

PRIORITAS RKP 2014 SESUAI DENGAN RPJMN DAN KELANJUTAN RKP SEBELUMNYA

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

1

Pendidikan 2

Kesehatan3

Penanggulangan Kemiskinan

4

Ketahanan Pangan5

Infrastruktur 6

Iklim Investasi danIklim Usaha

7

Energi 8

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

9

Daerah Tertinggal, Terdepan,Terluar, & Pascakonflik

10

Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

11

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

12

Bidang Perekonomian13

Bidang Kesejahteraan Rakyat

14

PRIORITAS NASIONALRPJMN 2010 - 2014

10

PRIORITAS RKPD 2014(PROVINSI RIAU)

11

PRIORITAS RKPD TAHUN 20141. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Fokus/Isu Strategis: • Peningkatan mutu wajar dikdas 9 Tahun;• Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;• Rintisan wajar 12 Tahun (menengah / dikmen);• Perluasan akses pelayanan kesehatan dasar masyarakat;• Pengembangan kapasitas kepemudaan dan olahraga berprestasi;• Peningkatan kualitas tenaga kerja.

2. PERCEPATAN DAN PERLUASAN INFRASTRUKTURFokus/Isu Strategis :• Peningkatan kualitas jalan dan jembatan provinsi di kabupaten/kota;• Percepatan dan perluasan akses masyarakat terhadap listrik dan air bersih;• Pengembangan infrastruktur untuk membuka dan meningkatkan akses ke sentra-sentra produksi;• Peningkatan infrastruktur perdesaan dan pemukiman;• Peningkatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan akses pelayanan publik.

3. PEMANTAPAN PEREKONOMIAN DAERAH Fokus/Isu Strategis :

• Penguatan ketahanan pangan;• Pengembangan industri hilir pertanian;• Peningkatan daya saing UMKM;• Pengembangan perekonomian berbasis perdesaan;• Perluasan kesempatan kerja /usaha dan penurunan kesenjangan pendapatan;• Penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup penduduk miskin.

12

4. PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Fokus/Isu Strategis:• Penguatan jati diri dan pelestarian budaya melayu;• Pengembangan objek-objek wisata unggulan.

5. PEMANTAPAN BIROKRASI DAN TATA KELOLA YANG BERSIH DAN PRODUKTIF SERTA PENINGKATAN PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Fokus/Isu Strategis:• Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur Daerah;• Penguatan Manajemen dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik;• Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum.

6. PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN DAN TERISOLIR Fokus/Isu Strategis:• Percepatan pembangunan dan pengembangan daerah dan kawasan perbatasan;• Percepatan pembukaan akses daerah terisolir.

7. PEMANTAPAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN Fokus/Isu Strategis:• Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis, dan Pengembangan Perhutanan Sosial;• Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana ;• Pengendalian Kualitas Lingkungan.

13

LANJUTAN

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

Rp 19.043.226.350,95

• PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

• E-GOVERNMENT

PROGRAM PRIORITAS DAN PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2013

14

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

Rp 16 Milyar

• PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

• E-GOVERNMENT

PROGRAM PRIORITAS DAN PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2014

15

16

PRINSIP E-GOVERNMENTPEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG DAPAT

MENINGKATKAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAN PIHAK-PIHAK LAIN, BAIK TERHADAP MASYARAKAT, KALANGAN BISNIS MAUPUN SESAMA PEMERINTAH

1. G2C (government to citizen), adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan masyarakat luas, misalnya melayanai kependudukan dan administrasi.

2. G2B (government to business), adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan dunia usaha, misalnya pengurusan izin usaha, permintaan data statistik yang dibutuhkan pengusaha, dan sebagainya.

3. G2G (government to government), adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan lembaga pemerintah lain, departemen lain, pemerintah diatas atau dibawahnya, dan sebagainya.

17

PEMANFAATAN TIK DALAM BIDANG PEMERINTAHAN MEMILIKI KEUNTUNGAN ANTARA LAIN :

1. Meningkatkan layanan kepada masyarakat. Masyarakat dapat dilayani kapan saja tanpa harus menunggu kantor buka.

2. Meningkatkan hubungan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi mudah diperoleh.

3. Tersedianya informasi yang mudah diakses masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang benar dan dapat diberdayakan.

4. Meningkatkan transparansi pemerintahan.

18

KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP)

PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PASAL 24 AYAT (3) KOMISI INFORMASI PROVINSI BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA PROVINSI DAN KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA KABUPATEN/KOTA.

KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU TELAH DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 72 TAHUN 2012.

19

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT YANG TUGAS DAN WEWENANGNYA DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI DI TINGKAT PROVINSI YANG BERSANGKUTAN.

SAAT INI SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU BELUM TERBENTUK.

SEMENTARA MENUNGGU TERBENTUKNYA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU, DUKUNGAN ADMINISTRATIF, KEUANGAN, DAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU DILAKSANAKAN MELALUI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROVINSI RIAU.

DIHARAPKAN PADA KABUPATEN/KOTA JUGA MEMBENTUK KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA

LANJUTAN

BEBERAPA CATATAN PENTING UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU 2014

1. SETIAP SKPD TELAH MEMILIKI DATA DAN INFORMASI POKOK SEBAGAI DASAR PERENCANAAN DAN DI UPDATE SECARA BERKALA;

2. FOKUS PADA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PROVINSI;

3. TERUS MENGUPAYAKAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS DAERAH SECARA LEBIH TERFOKUS DAN BERKOORDINASI LINTAS SEKTOR;

4. SECARA SIMULTAN MEMPERSIAPKAN RENSTRA SKPD MASING-MASING SEJALAN DENGAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD RIAU 2013–2018;

5. MENYIAPKAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2014 DI BULAN MARET SEBAGAI BAHAN UTAMA MUSRENBANG PROVINSI TAHUN 2013;

6. FUNGSIONALISASI SARANA PRASARANA OLAHRAGA PASCA PON DAN ISG;

7. BENAR-BENAR MEMPERHITUNGKAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DI TAHUN 2014 SEJAK DINI, YANG DIAWALI MELALUI PELAKSANAAN FORUM SKPD DAN MUSRENBANG;

8. PROGRAM / KEGIATAN UTAMA PENYELENGGARAAN PRIORITAS DAERAH MENJADI TARGET UTAMA DAN DIKOORDINASIKAN SECARA INTENSIF ANTAR SKPD TERKAIT;

9. TETAP MENGACU PADA PERATURAN PERUNDANG YANB BERLAKU.

20

PERTIMBANGAN DASAR PENETAPAN ALOKASI PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2014

1. KEKUATAN PENDANAAN DAN PREDIKSI PEMBIAYAAN DI TAHUN 2014;

2. KEBUTUHAN PENDANAAN BAGI PROGRAM/KEGIATAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI DI SKPD MASING-MASING;

3. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS DAERAH;

4. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014;

5. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2014 DI DAERAH SEPERTI MDGs, REFORMASI BIROKRASI, Dll;

6. KEBUTUHAN PELAKSANAAN TUPOKSI DASAR SKPD.

21

TERIMA KASIH ATAS

PERHATIANNYA

22