Click here to load reader

TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL · PDF filemisi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan terhadap daerah tertinggal. (2) ... memuat prioritas pembangunan daerah tertinggal,

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL · PDF filemisi, arah kebijakan, dan strategi...

1

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa, menjamin terpenuhinya hak dasar setiap

individu untuk memperoleh penghidupan yang layak

menurut kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

terdapat ketimpangan kehidupan dan penghidupan sosial

ekonomi dan sosial kemasyarakatan antara daerah maju dan

daerah tertinggal;

c. bahwa daerah tertinggal memerlukan percepatan

pembangunan sehingga menuju ke arah kesetaraan dengan

daerah maju;

d. bahwa untuk mendorong pelaksanaan percepatan

pembangunan diperlukan pengaturan sebagai dasar dan

kepastian hukum bagi penyelenggaraan pembangunan di

daerah tertinggal;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

membentuk Undang-Undang tentang Percepatan

Pembangunan Daerah Tertinggal;

Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan adalah suatu proses, upaya, dan tindakan untuk

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

2. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

3. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta

masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain

dalam skala nasional.

4. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah proses, upaya dan

tindakan, keberpihakan dan pemberdayaan yang dilakukan secara

terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat di daerah tertinggal.

5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa

depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan

sumber daya yang tersedia.

6. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3

7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal berasaskan:

a. keadilan;

b. kepastian hukum;

c. keterpaduan;

d. keterbukaan;

e. akuntabilitas;

f. keberpihakan;

g. partisipasi masyarakat; dan

h. keberlanjutan.

Pasal 3

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal bertujuan untuk:

a. terpenuhinya kebutuhan dasar dan prasarana dasar daerah tertinggal yang

berkeadilan;

b. berkurangnya kesenjangan antara daerah tertinggal dengan daerah maju;

dan

c. terwujudnya kehidupan masyarakat daerah tertinggal yang maju, adil, dan

sejahtera.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal mencakup:

a. kriteria dan penentuan daerah tertinggal;

b. perencanaan pembangunan;

c. pelaksanaan;

d. pengawasan; dan

e. evaluasi.

4

BAB III

KRITERIA DAN PENENTUAN DAERAH TERTINGGAL

Bagian Kesatu

Kriteria Daerah Tertinggal

Pasal 5

(1) Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal apabila memenuhi

kriteria ketertinggalan sebagai berikut:

a. perekonomian masyarakat;

b. sumber daya manusia;

c. sarana dan prasarana;

d. kemampuan keuangan daerah;

e. aksesibilitas; dan

f. karakteristik daerah.

(2) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan

daerah tertinggal dengan kategori:

a. ketertinggalan tinggi;

b. ketertinggalan sedang; dan

c. ketertinggalan rendah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan kategori ketertinggalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Pasal 6

Perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf a diukur berdasarkan:

a. prosentase keluarga miskin; dan

b. pengeluaran konsumsi perkapita.

Pasal 7

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b

diukur berdasarkan:

a. indeks pembangunan manusia;

b. angka harapan hidup;

c. rata-rata lama sekolah; dan

d. angka melek huruf.

5

Pasal 8

Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c

diukur berdasarkan keterbatasan:

a. transportasi;

b. energi;

c. kesehatan;

d. pendidikan;

e. telekomunikasi; dan

f. sarana dan prasarana perekonomian.

Pasal 9

Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf d diukur berdasarkan tingkat celah fiskal.

Pasal 10

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diukur

berdasarkan keterbatasan tingkat keterhubungan dengan kebutuhan dasar

dan prasarana dasar:

a. akses kantor desa, kelurahan atau sebutan lain ke kantor

kabupaten/kota;

b. akses ke pelayanan kesehatan; dan

c. akses ke pelayanan pendidikan dasar.

Pasal 11

Karakteristik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f

diukur berdasarkan daerah:

a. di perbatasan antarnegara;

b. gugusan pulau-pulau kecil;

c. rawan bencana; dan

d. rawan konflik.

6

Bagian Kedua

Penentuan Daerah Tertinggal

Pasal 12

(1) Pemerintah menentukan Daerah Tertinggal dan kategori ketertinggalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setiap 5 (lima) tahun sekali secara

nasional.

(2) Dalam menentukan Daerah Tertinggal dan kategori ketertinggalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan

instansi pemerintah yang terkait dan Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan instansi pemerintah yang

terkait dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Pasal 13

(1) Perencanaan pembangunan daerah tertinggal nasional disusun oleh

Pemerintah dan perencanaan pembangunan daerah tertinggal daerah

disusun oleh Pemerintah Daerah.

(2) Perencanaan pembangunan daerah tertinggal nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:

a. Rencana Pembangunan Daerah Tertinggal Nasional;

b. Rencana Pembangunan Daerah Tertinggal Daerah; dan

c. Rencana Pembangunan Daerah Tertinggal Tahunan.

(3) Rencana Pembangunan Daerah Tertinggal Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan daerah tertinggal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk jangka waktu 5

(lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Rencana Pembangunan Daerah Tertinggal Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b disusun dengan mengacu pada Rencana

Pembangunan Daerah Tertinggal Nasional untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(5) Rencana Pembangunan Daerah Tertinggal Tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah dengan

7

mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tertinggal Daerah dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

(1) Rencana Pembangunan Daerah Tertinggal Nasional merupakan

penjabaran lebih khusus dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional mengenai program-program indikatif untuk mewujudkan visi,

misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan terhadap daerah

tertinggal.

(2) Rencana Pembangunan Daerah Tertinggal Daerah merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Daerah Tertinggal Nasional mengenai

program-program indikatif untuk mewujudkan visi, misi, arah kebijakan

dan strategi, pembangunan terhadap daerah tertinggal sesuai dengan

tingkat wilayah dan kewenangannya.

(3) Rencana Pembangunan Daerah Tertinggal Tahunan merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tertinggal Daerah yang

memuat prioritas pembangunan daerah tertinggal, sasaran dan rencana

kerja tahunan dalam

Search related