AUDITING STANDARDS AND REPORTING

April 20

2013

By: ISMUADI & DIANAMAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS SYIAHKUALA BANDA ACEH

Paper Auditing

1 | P a g e

A. STANDAR AUDITING

Standar Auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar

pekerjaan lapangan dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing

merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri

atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA).

Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar

yang tercantum di dalam standar auditing. Di Amerika Serikat, standar auditing

semacam ini disebut Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) yang

dikeluarkan oleh the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

Pernyataan Standar Auditing (PSA) merupakan penjabaran lebih lanjut dari

masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. PSA berisi

ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh Akuntan Publik

dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan

oleh Institut Akuntan Publik Indonesia(IAPI) ini bersifat wajib bagi seluruh anggota

IAPI. Termasuk di dalam PSA adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditing

(IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap

ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA. Dengan demikian, IPSA

memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-

ketentuan yang dimuat dalam PSA sehingga merupakan perluasan lebih lanjut

berbagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi seluruh

anggota IAPI, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib.

2

Standar auditing yang berlaku umum dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

a) Standar Umum

Standar umum menekankan pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki

auditor.

a. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan

memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.

b. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua

hal yang berhubungan dengan audit.

c. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit

dan menyusun laporan.

b) Standar Pekerjaan Lapangan

a. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi

semua asisten sebagaimana mestinya.

b. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta

lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah

saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan

dan untuk merancang sifat, waktu serta luas prosedur audit selanjutnya.

c. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan

prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat

menyangkut laporan keuangan yang diaudit.

3

c) Standar Pelaporan

a. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan

telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

b. Auditor harus mengidentifikasikan dalam laporan auditor mengenai keadaan

dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode

berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.

c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum

memadai maka auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor.

d. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara

keseluruhan atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan

dalam laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara

keseluruhan maka auditor harus harus menyatakan alasan-alasan yang

mendasarinya dalam laporan auditor.

Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan

keuangan maka auditor harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditor jika

ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor dalam laporan auditor. 

Standar pelaporan untuk audit atas laporan keuangan menuurut PSA-IAPI

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar pelaporan pertama; laporan audit harus menyatakan apakah laporan

keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia atau prinsip lain yang berlaku secara komprehensif.

2. Standar Pelaporan Kedua; “Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada,

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan

keuangan periode berjalan dibandingkan denganpenerapan prinsip akuntansi

tersebut dalam perode sebelumnya.”

4

3. Standar Pelaporan Ketiga; “Pengungkapan informatif dalam laporan keungan

harus dipandsng memadi, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.”

4. Standar Pelaporan Keempat; “Laporan auditor harus memuat suatu

pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau

suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat

secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan.

Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor

harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang yang

dilaksanakan,jika ada, dan tingkat tanggung jawab yaang dipikul auditor”.

Di samping standar pelaporan menurut PSA-IAPI di atas, untuk audit sektor publik

terdapat Standar Pelaporan Tambahan sebagai berikut :

1. Pernyataan Standar Pelaporan Tambahan pertama adalah: ”Laporan hasil

pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan

Standar Pemeriksaan”.

Pernyataan standar ini mengacu kepada standar pemeriksaan yang berlaku,

yang harus diikuti oleh pemeriksa selama melakukan pemeriksaan. Jika

pemeriksa tidak dapat mengikuti Standar Pemeriksaan, pemeriksa dilarang

untuk menyatakan demikian. Dalam situasi demikian, pemeriksa harus

mengungkapkan alasan tidak dapat diikutinya standar pemeriksaan tersebut

dan dampaknya terhadap hasil pemeriksaan. Dalam menilai dampak terhadap

hasil audit sebagai akibat tidak mengikuti standar, auditor mungkin perlu

untuk mengkualifikasi opininya, tidak memberikan opini, atau mundur dalam

penugasan audit.

5

2. Pernyataan Standar Pelaporan Tambahan kedua adalah : ”Laporan hasil

pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa

telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap

penyajian laporan keuangan”.

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang

ditemukan dalam pemeriksaan keuangan, dimuat dalam laporan atas

kepatuhan. Apabila pemeriksa tidak menemukan ketidakpatuhan dalam

pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,

pemeriksa tidak menerbitkan laporan atas kepatuhan. Apabila pemeriksa

menerbitkan laporan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus memuat

suatu paragraf yang merujuk kepada laporan tersebut.

6

B. LAPORAN AUDIT

Laporan merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit, Para

pemakai laporan keuangan mengandalkan laporan auditor untuk memberikan

kepastian atas laporan keuangan perusahaan. Laporan audit adalah tahap akhir dari

keseluruhan proses audit.

Laporan audit dapat didefinisikan sebagai sarana untuk mengomunikasikan

pekerjaan audit dan temuan audit secara komprehensif, yang diberikan oleh tim audit

kepada organisasi audit. Laporan audit adalah penting untuk diperhatikan auditor

agar hasil audit dapat bermanfaat bagi pengguna laporan audit seperti kreditur, para

investor, dan lain lain.

1. Peranan Laporan Audit

Selain sebagai ringkasan dari pekerjaan audit dan temuan audit, Laporan

audit juga merupakan dasar dalam membuat Surat Opini Audit, Rekomendasi dan

membuat Keputusan Audit. Peranan utama dari Laporan Audit adalah:

a) Laporan audit adalah jalan utama bagi institusi audit untuk memahami

informasi tentang proses audit. Tim audit harus menyerahkan laporan kepada

institusi audit yang menugaskan pada saat audit selesai sehingga institusi

audit dapat memahami proses dan hasil dari audit yang dilakukan oleh tim

audit tersebut.

b) Laporan audit adalah dasar dalam pembuatan Surat Opini Audit dan

Keputusan Audit. Laporan Audit mengevaluasi kewajaran, ketaatan dan

kinerja dari auditan dan memberikan opini dan rekomendasi berdasarkan

7

temuan audit. Berdasarkan informasi tersebut institusi audit membuat Surat

Opini Audit dan Keputusan Audit.

c) Laporan audit adalah dasar yang penting untuk mengumpulkan dan mengolah

informasi audit. Laporan audit menyampaikan informasi dan masalah yang

berhubungan dengan belanja dan peendapatan serta kegiatan-kegiatan

ekonomi yang relevan dari institusi atau proyek yang diaudit. Institusi audit

dapat memproses lebih lanjut informasi yang penting dan masalah yang

disajikan dalam Laporan Audit dan melalui Laporan Audit ini institusi audit

dapat menyediakan informasi tentang isu-isu individual atau informasi yang

terintegrasi kepada institusi audit di tingkat yang lebih tinggi, dan

depertemen yang berkompeten lainnya.

Menurut Modul Manajemen Audit BPK-RI, laporan audit tertulis berfungsi untuk :

a) Mengkomunikasikan hasil audit kepada pejebat pemerintah, yang bewenang

berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku,

b) Membuat hasil audit terhindar dari kesalahpahaman,

c) Membuat hasil audit sebagai bahan untuk tindakan perbaikan oleh instansi

terkait, dan

d) Memudahkan tindak lanjut untuk menentukan apakah tindakan perbaikan

yang semestinya telah dilakukan.

Manfaat laporan audit diantaranya adalah:

a) Memberikan penguatan terhadap kehandalan informasi laporan keuangan

atau informasi lain yang disajikan oleh auditan

8

b) Sebagai bukti lampiran yang harus disampaikan dalam penyerahan SPT

seperti dalam ketentuan UU KUP pasal 4 ayat (4b)

c) Sebagai syarat untuk perusahaan yang akan go public

d) Sebagai bukti pelaksanaan tugas

e) Sebagai sumber referensi untuk perencanaan audit berikutnya

f) Sebagai alat pembuktian apabila ada sanggahan dari pihak yang terlibat

g) Sebagai media untuk mengkomunikasikan informasi–informasi penting yang

diperoleh selama pelaksanaan audit.

2. Syarat-Syarat Laporan Audit

Pada setiap akhir pelaksanaan audit, auditor harus menyiapkan konsep

Laporan Audit. Isi konsep Laporan Audit tersebut harus mudah dimengerti dan bebas

dari penafsiran ganda serta memenuhi standar pelaporan yaitu:

a) Lengkap. Laporan harus memuat semua informasi yang dibutuhkan untuk

memenuhi tujuan audit, meningkatkan pemahaman yang benar dan memadai

atas hal yang dilaporkan, dan memenuhi persyaratan isi laporan.

b) Akurat. Laporan harus menyajikan bukti yang benar dan menggambarkan

temuan dengan tepat. Satu ketidakakuratan dalam laporan dapat

menimbulkan keraguan atas validitas sebuah laporan dan dapat mengalihkan

perhatian pembaca dari substansi laporan tersebut. Laporan harus

memasukkan hanya informasi, temuan, dan simpulan yang didukung bukti

kompeten dan relevan dalam KKP. Bukti yang dilaporkan harus

mencerminkan kebenaran logis atas masalah yang dilaporkan.

9

c) Obyektif. Laporan harus disajikan secara seimbang dalam isi dan nada. Ini

berarti auditor harus menyajikan hasil audit secara netral dan menghindari

kecenderungan melebih-lebihkan atau terlalu menekankan kinerja yang

kurang.

d) Meyakinkan. Laporan audit harus menjawab tujuan audit, temuan disajikan

secara persuasif, dan kesimpulan serta rekomendasi disusun secara logis

berdasarkan fakta yang disajikan.

e) Jelas. Laporan audit harus mudah dibaca dan dipahami. Laporan harus ditulis

dengan bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin, sepanjang hal ini

dimungkinkan. Jika digunakan istilah teknis, singkatan, dan akronim yang

tidak begitu dikenal, hal itu harus didefinisikan dengan jelas. Penggunaan

akronim diusahakan seminimal mungkin. Pengorganisasian materi laporan

seara logis dan keakuratan serta ketepatan dalam menyatakan fakta dan

dalam mengambil simpulan, adalah penting untuk kejelasan dan pemahaman

bagi pembaca Laporan Audit.

f) Ringkas. Laporan audit harus disajikan secara ringkas tidak lebih panjang

dari yang diperlukan untuk mendukung pesan. Jika terlalu rinci, dapat

menurunkan kualitas laporan bahkan dapat menyembunyikan pesan yang

sesungguhnya dan mengurangi minat pembaca. Pengulangan yang tidak perlu

juga harus dihindari.

3. Bentuk dan Bagian-bagian Laporan Audit

Laporan Audit umumnya terdiri dari judul, tujuan laporan, bagian utama,

tanda tangan dari ketua tim audit, dan tanggal laporan.

10

Bagian-Bagian Dari Laporan Audit Standar

a. Judul Laporan; Standar auditing mengharuskan pemberian judul dan harus

memuat kata independen.

b. Alamat yang dituju laporan audit; Laporan biasanya ditujukan kepada

perusahaan yang bersangkutan, pemegang saham, atau dewan direksinya.

c. Paragraf pendahuluan; Paragraf pertama ditujukan untuk tiga hal:

1) Paragraf ini merupakan pernyataan sederhana bahwa KAP

bersangkutan telah melaksanakan audit.

2) Paragraf ini mencantumkan laporan keuangan yang diaudit, termasuk

tanggal neraca, dan periode akuntansi untuk laporan rugi laba dan

laporan arus kas.

3) Paragraf ini menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung

jawab manajemen dan tanggung jawab auditor hanyalah untuk

menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit

d. Paragraf ruang lingkup; Menyatakan bahwa audit dirancang untuk dapat

memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah

saji yang material yaitu auditor hanya bertanggung jawab untuk mencari

kekeliruan yang signifikan yang mempengaruhi keputusan pemakai laporan

keuangan. Paragraf ini juga menyatakan bahwa auditor telah mengevaluasi

ketepatan standar akuntansi, estimasi, dan pengungkapan serta penyajian

laporan keuangan. Jadi audit memberikan suatu tingkat keyakinan yang

tinggi tetapi bukan merupakan jaminan.

e. Paragraf pendapat; Menyatakan bahwa yang diberikan adalah suatu pendapat

dan bukan suatu pernyataan mutlak atau jaminan. Tujuannya adalah untuk

11

menunjukkan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan atas pertimbangan

profesional. Dalam paragraf ini auditor diminta untuk menyatakan

pendapatnya mengenai laporan keuangan secara keseluruhan termasuk

mengenai apakah perusahaan mengikuti standar-standar akuntansi yang

berlaku umum.

f. Tanda tangan , nama, dan nomor register akuntan publik; Nama ini

menunjukkan partner akuntan publik atau auditor yang bertanggung jawab

secara hukum dan jabatan atas mutu auditnya menurut standar profesional.

g. Tanggal laporan audit; Tanggal yang dipakai adalah tanggal saat auditor telah

menyelesaikan bagian terpenting dari prosedur auditing di lapangan. Tanggal

ini menunjukkan sampai tanggal berapa setelah laporan keuangan auditor

bertanggung jawab atas peninjauan terhadap peristiwa yang terjadi.

4. Laporan Audit Kepatuhan

Laporan atas kepatuhan mengungkapkan: (1) ketidakpatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pengungkapan atas

penyimpangan administrasi, pelanggaran atas perikatan perdata, maupun

penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana, dan (2) ketidakpatutan yang

signifikan terhadap pelaksanaan undang-undang.

Laporan audit yang baku wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion),

Merupakan laporan yang audit dengan nilai yang terbaik menurut auditor. Laporan

bentuk ini digunakan apabila kondisi berikut terpenuhi:

a) Semua laporan keuangan: Neraca, Laporan Rugi Laba, Perhitungan Laba

Ditahan, dan Laporan Arus Kas, sudah tercakup di dalam laporan keuangan.

12

b) Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam penugasan.

c) Bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor telah melaksanakan

penugasan dengan cara yang memungkinkan baginya untuk menyimpulkan

bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan sudah terpenuhi.

d) Laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

umum. Ini berarti bahwa pengungkapan yang memadai telah disertakan

dalam catatan kai dan bagian lain dari laporan keuangan.

e) Tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelasan

atau modifikasi kata-kata dalam laporan keuangan.

5. Laporan Yang Menyimpang Dari Bentuk Standar

Selain Laporan Audit yang standar, ternyata ada juga Laporan Audit yang

Menyimpang, atau lebih tepatnya, Laporan yang Menyimpang dari Bentuk Standar.

Maksud dari penyimpangan disini adalah penyimpangan dari pendapat wajar tanpa

syarat (Unqualified Opinion). Menurut SPAP PSA No. 29 Pasal 20-74 tentang

Penyimpangan dari pendapat wajar tanpa syarat, dijelaskan bahwa ada beberapa

kondisi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut.

Kondisi 1 : Pembatasan ruang lingkup pemeriksaan auditor; Ini terjadi

apabila auditor tidak berhasil mengumpulkan bukti yang mencukupi untuk

menyimpulkan apakah laporan keuangan yang diauditnya telah disajikan

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Penyebab utama adalah

pembatasan yang disebabkan oleh klien dan pembatasan yang disebabkan

oleh kendala di luar auditor maupun klien.

13

Kondisi 2 : Laporan Keuangan tidak disajikan sesuai dengan GAAP

Kondisi 3 : Auditor tidak independen

Jenis-jenis penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian, antara lain :

a) Pendapat Wajar dengan Pengecualian (QUALIFIED OPINION)

Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian.

Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil

usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan.

Pendapat ini diberikan apabila ada pembatasan ruang lingkup audit (Kondisi 1) atau

tidak ditaatinya standar akuntansi yang berlaku umum (Kondisi 2). Pendapat ini

hanya dapat digunakan apabila auditor yakin bahwa laoran keuangan secara

keseluruhan disajikan secara wajar.

Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus

menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah

yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Untuk laporan jenis ini, harus

dicantumkan kata “kecuali untuk” pada paragraf pendapat.

b) Pendapat Tidak Wajar (ADVERSE OPINION)

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat ini diberikan bila

auditor merasa yakin bahwa keseluruhan laporan keuangan yang disajikan memuat

14

salah saji yang material atau menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar

posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum dan auditor memiliki bahan bukti yang cukup memadai melalui

penyelidikan yang memadai tentang ketidaksesuaian tersebut.

Bila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam

paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya. Jika pendapat tidak

wajar dinyatakan oleh auditor, paragraf pendapat harus berisi perujukan langsung ke

paragraf terpisah yang menjelaskan dasar untuk pendapat tidak wajar tersebut.

c) Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (DISCLAIMER OF OPINION)

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor

tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan

suatu pendapat bilamana auditor tidak berhasil untuk meyakinkan dirinya sendiri

bahwa keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, karena banyaknya

pembatasan ruang lingkup audit (Kondisi 1) atau hubungan yang tidak independen

antara auditor dan klien menurut kode etik profesional (Kondisi 3).. Jika auditor

menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua

alasan substantif yang mendukung pernyataannya tersebut.

Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah cocok jika auditor tidak

melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkannya

memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan

pendapat harus tidak diberikan karena auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa

terdapat penyimpangan material dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan pembatasan

15

lingkup audit, auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah semua alasan

substantive yang mendukung pernyataannya tersebut.

Hal-hal yang menyebabkan dikeluarkannya opini Wajar dengan Pengeculian,

Pendapat tidak Wajar, atau Tidak Memberikan Pendapat, adalah sebagai berikut:

a) Pembatasan Lingkup Audit

Auditor dapat menentukan bahwa ia dapat menyatakan pendapat wajar tanpa

pengecualian hanya jika audit telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang

ditetapkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia dan oleh karena itu hanya jika ia dapat

menerapkan prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.

Pembatasan terhadap lingkup audit, baik yang dikenakan oleh klien maupun oleh

keadaan, seperti waktu pelaksanaan audit, kegagalan memperoleh bukti kompeten

yang cukup, atau ketidakcukupan catatan akuntansi, mungkin mengharuskan auditor

memberikan pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan

pendapat. Dalam hal ini, alasan pengecualian atau pernyataan tidak memberikan

pendapat harus dijelaskan oleh auditor dalam laporannya.

Keputusan auditor dalam memberikan pendapat wajar dengan pengecualian

atau pernyataan tidak memberikan pendapat karena pembatasan lingkup audit

tergantung atas penilaian auditor terhadap pentingnya prosedur yang tidak dapat

dilaksanakan tersebut bagi auditor dalam memberikan pendapat atas laporan

keuangan auditan.

Bila klien mengenakan pembatasan yang secara signifikan membatasi lingkup

audit, biasanya auditor harus mempertimbangkan untuk menyatakan tidak

memberikan pendapat.

16

Pembatasan lain atas lingkup audit.

Kadang-kadang catatan atas laporan keuangan berisi informasi yang tidak

diaudit, seperti perhitungan proforma atau pengungkapan lain yang serupa. Jika

auditor tidak dapat menerapkan prosedur audit yang dipandang perlu, ia harus

memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau menyatakan tidak

memberikan pendapat karena pembatasan atas lingkup auditnya.

b) Perikatan dengan pelaporan terbatas.

Auditor mungkin diminta untuk melaporkan hasil audit atas salah satu unsur

laporan Hal-hal yang menyebabkan dikeluarkannya opini Wajar dengan

Pengeculian, Pendapat tidak Wajar, atau Tidak Memberikan Pendapat, adalah

sebagai berikut keuangan pokok dan tidak yang lain. Perikatan ini tidak menyangkut

pembatasan lingkup audit jika akses auditor terhadap informasi yang mendasari

laporan keuangan pokok tidak dibatasi dan jika ia menerapkan semua prosedur audit

yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan. Perikatan ini menyangkut pembatasan

tujuan pelaporan, bukan pembatasan lingkup audit. Auditor mungkin diminta hanya

melaporkan hasil audit atas neraca saja.

c) Penyimpangan dari Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia

Apabila laporan keuangan secara material terpengaruh oleh suatu

penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan auditor

telah mengaudit laporan keuangan tersebut berdasarkan standar auditing yang

ditetapkan Ikatan Akuntan publik Indonesia, maka ia harus menyatakan pendapat

wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Dasar yang melandasi

pendapat tersebut harus dinyatakan dalam laporan auditor.

17

Bila auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus

menjelaskan semua alasan yang menyebabkan ia berkesimpulan bahwa terdapat

penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dalam

paragraf (atau beberapa paragraf) penjelasan yang terpisah, sebelum paragraf

pendapat dalam laporan auditor. Lebih lanjut, paragraf pendapat dalam laporannya

harus berisi bahasa pengecualian yang sesuai dan yang merujuk ke paragraf

penjelasan tersebut.

Penyimpangan dari Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia yang

Menyangkut Risiko atau Ketidakpastian, dan Pertimbangan Materialitas.

Penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang

menyangkut risiko atau ketidakpastian umumnya dikelompokkan ke dalam satu di

antara tiga golongan:

1. Pengungkapan yang tidak memadai,

2. Ketidaktepatan prinsip akuntansi,

3. Estimasi akuntansi yang tidak masuk akal.

d) Perubahan akuntansi.

Auditor harus menilai perubahan dalam prinsip akuntansi agar ia mengetahui

(a) prinsip akuntansi yang baru diterapkan adalah prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia, (b) metode akuntansi untuk memperlakukan dampak perubahan

tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, (c) alasan

yang mendasari perubahan akuntansi adalah beralasan. Jika perubahan akuntansi

tidak memenuhi kondisi tersebut, laporan auditor harus menunjukkan hal ini, dan

pendapat auditor harus berisi pengecualian.

18

Jika (a) prinsip akuntansi yang baru diterapkan bukan prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia, (b) metode akuntansi untuk memperlakukan dampak

perubahan tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia, atau (c) manajemen tidak memberikan alasan perubahan yang beralasan,

auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau, jika dampak

perubahan tersebut cukup material, auditor harus menyatakan pendapat tidak wajar

atas laporan keuangan.

Jika manajemen tidak memberikan alasan yang masuk akal tentang perubahan

prinsip akuntansi yang diterapkan, auditor harus menyatakan pengecualian mengenai

perubahan akuntansi yang telah dilakukan oleh perusahaan tanpa alasan yang masuk

akal tersebut.

19