Click here to load reader

SKRIPSI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PRODUK

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SKRIPSI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PRODUK

REGIONAL BRUTO, DANA ALOKASI UMUM, JUMLAH PENDUDUK
DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI KASUS
PADA KABUPATEN DAN KOTA
NIP. 19580222 198203 1003
NIP. 19580602 198803 1001
WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL
KOTA DI PULAU KALIMANTAN)
PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH, PRODUK DOMESTIK
WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL
KOTA DI PULAU KALIMANTAN)
Pembanding : Drs. Idhar Yahya, MBA, Ak, CA
Universitas Sumatera Utara
Penduduk dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada
Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan)” adalah benar hasil karya tulis saya
sendiri yang disusun sebagai tugas akademik guna menyelesaikan beban
akademik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
Bagian atau data tertentu yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah
mendapat izin, dan/atau dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma,
kaidah dan etika penulisan ilmiah.
Apabila kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dan plagiat dalam
skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Medan, 2019
REGIONAL BRUTO, DANA ALOKASI UMUM, JUMLAH PENDUDUK
DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL
(STUDI KASUS PADA KABUPATEN DAN KOTA
DI PULAU KALIMANTAN)
Alokasi Umum, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.
Jenis penelitian ini adalah penelitian sebab akibat (causal research). Pengujian
hipotesis dilakukan dengan analisa regresi linier berganda yang menggunakan alat bantu pengolahan data dengan program aplikasi SPSS Variabel Independen pada
penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, dana
alokasi umum, jumlah penduduk dan luas wilayah sedangkan Variabel
Dependennya adalah belanja modal Jumlah sampel yang digunakan adalah
sebanyak 55 sampel yang merupakan Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan Pendapatan Asli
Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum, Jumlah
Penduduk dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada
Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah,
Produk Domestik Regional Bruto dan Luas Wilayah berpengaruh positif
signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau
Kalimantan. Sedangkan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif signifikan
terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Lain
halnya dengan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh negatif tidak signifikan
terhadap Belanja Modal.
Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan
Belanja Modal
PRODUCT, GENERAL ALLOCATION FUNDS, TOTAL POPULATION
AND WIDE OF REGION TOWARD CAPITAL EXPENDITURE
(CASE STUDY IN REGENCY AND CITY ON THE ISLAND
OF KALIMANTAN)
This study aims to determine and analyze whether the influence of Local
Own Revenue, Bruto Regional Domestic Product, General Allocation Funds,
Total Population and Wide of Region toward Capital Expenditure. The type of the
research was a causal research. The hypothesis was tested by using multiple
linear regression analysis, using auxiliary apparatus of data processing with
application SPSS program. The independent variable used in this research are
Local Own Revenue, Bruto Regional Domestic Product, General Allocation
Funds, Total Population and Wide of Region, dependent variable is Capital
Expenditure. The number of samples used is 55 samples which is the Regency and
City on the Island of Kalimantan. Type of data used is secondary data.
The results of this study prove that simultaneously Local Own Revenue,
Bruto Regional Domestic Product, General Allocation Funds, Total Population
and Wide of Region had significant effect on capital expenditures in Regency and
City on the Island of Kalimantan. Partially Local Own Revenue, Bruto Regional
Domestic Product and Wide of Region have a significant positive effect on the
Capital Expenditure in Regency and City on the Island of Kalimantan. While
Total Population has a significant negative effect on the Capital Expenditure in
Regency and City on the Island of Kalimantan. Another case with General
Allocation Funds influentlial negative insignificant effect on the Capital
Expenditure.
Expenditure
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Tuhan Yang Maha
Esa yang selalu melimpahkan berkat dan karunianya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum, Jumlah
Penduduk dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada
Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan)” dengan baik sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis di Universitas Sumatera Utara.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak
mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dukungan, dorongan, bimbingan,
nasehat dan doa dari berbagai pihak selama proses penyelesaian skripsi ini. Oleh
karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis
mengucapkan terimakasih sebesarnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Ramli, SE, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syafruddin Ginting S. MAFIS, Ak, selaku Ketua Departemen S-1
Akuntansi dan Alm. Bapak Drs. Syahrul Rambe, MM, selaku Sekretaris
Departemen S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Rasdianto, M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing yang selalu
memberi dorongan, nasehat dan sangat membantu penulis dalam melakukan
penelitian ini untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Jurusan
Universitas Sumatera Utara
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Ibu
Dra. Mutia Ismail, MM, AK, selaku dosen penguji dan Bapak Drs. Idhar
Yahya, MBA, Ak, CA, selaku dosen pembanding yang sudah memberikan
bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua orangtua penulis, Ir. Mahadi Simanjuntak, M.Si, MM dan Nurhaida
Damanik yang selalu memberi perhatian lebih, semangat, doa, kasih sayang
dan dukungan secara moral ataupun material selama penulisan skripsi dan
proses pendidikan. Semoga dengan selesainya skripsi ini menjadi salah satu
kado terbaik atas perjuangan dalam membesarkan penulis hingga menjadi
seperti sekarang ini. Untuk kedua saudari penulis, dr. Mawar Intan
Sarahwaty Simanjuntak dan Henny Arianti Simanjuntak, S.H yang selalu
mendukung dan membantu penulis dalam pembuatan skripsi imi dan
mendukung dalam segala hal.
Universitas Sumatera Utara Tahun 2015 yang telah bersama dengan penulis
yang berjuang untuk mendapatkan ilmu bermanfaat agar kelak kita dapat
memberikan yang terbaik tidak hanya untuk diri sendiri melainkan juga
untuk bangsa dan tanah air.
6. Kepada Ibu Wulan Rahmawati, S.E, M.Sc dan juga untuk sahabat yang
selalu menemani penulis, Putri, Mia dan Feby, untuk Melissa, Naomi,
Sardes, Myron dan Gege, untuk Mega, Monica, Sarah, Liona, Priscilla, dan
Yemima, untuk Yesaya, Rachel, Shinta, Sucita, Rini, Parlin dan Donny dan
untuk teman-teman pengurus di Himpunan Mahasiswa Akuntansi.
Universitas Sumatera Utara
penyelesaian skripsi ini. Semoga kelak kita bertemu kembali dengan kabar
kesuksesan masing-masing.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh
karena itu penulis sangat menerima saran dan kritik konstruktif yang bertujuan
untuk menyempurnakan skripsi ini.
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ................. 17
2.1.4 Dana Alokasi Umum ................................................... 17
2.1.5 Jumlah Penduduk ........................................................ 19
2.1.6 Luas Wilayah .............................................................. 20
2.3 Kerangka Konseptual.............................................................. 30
3.2.1 Jenis Data .................................................................... 39
3.2.2 Sumber Data ............................................................... 39
3.3.1 Populasi ...................................................................... 40
3.6.1 Statistik Deskriptif ...................................................... 46
3.6.2.1 Uji Norrnalitas ............................................... 47
3.6.2.2 Uji Multikolonieritas ..................................... 47
3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas .................................... 48
3.6.2.4 Uji Autokorelasi ............................................ 48
3.7 Analisis Regresi ...................................................................... 49
3.8 Pengujian Hipotesis ................................................................ 50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian...................................................... 53
4.3.1 Uji Normalitas ............................................................. 56
4.3.2 Uji Multikolinearitas ................................................... 58
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas ................................................ 59
4.3.4 Uji Autokorelasi .......................................................... 61
4.4 Analisis Regresi ...................................................................... 62
4.5 Pengujian Hipotesis ................................................................ 64
4.5.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji-t) .................................... 65
4.5.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji-F) ............................... 68
4.6 Pembahasan Penelitian ........................................................... 69
5.1 Kesimpulan ............................................................................ 74
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu ................................................................ 27
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian .............................................................. 41
4.1 Statistik Deskriptif.................................................................................. 54
4.6 Koefisien Determinasi ............................................................................ 64
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing dengan seminimal
mungkin campur tangan dari pemerintah pusat namun dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut diatur dalam UU
Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi
menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Wajong
(1975) dalam Yuwono, dkk (2015) mendefinisikan otonomi daerah sebagai
kebiasaan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan
keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan berpemerintahan sendiri.
Pendapat tersebut didukung oleh Syafruddin (1985) dalam Yuwono, dkk (2015)
yang menguraikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi
bukan kemerdekaan. Dari pengertian itu jelas bahwa penekanannya lebih kepada
kebebasan yang terbatas sebagai wujud dari pemberian kesempatan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan
masyarakat.
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus
Universitas Sumatera Utara
masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.
Desentralisasi atau otonomi daerah dibutuhkan untuk menumbuhkan
prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai keanekaragaman
kondisinya masing-masing. Melalui desentralisasi, daerah akan mengalami proses
pemberdayaan yang signifikan sehingga memacu kemampuan prakarsa dan
kreativitas daerah serta meningkatkan kapabilitas daerah dalam menangani
berbagai masalah domestik. Dengan kata lain, melalui penerapan kebijakan sistem
otonomi, daerah ditantang untuk menemukan solusi yang lebih kreatif atas
berbagai masalah yang dihadapinya. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah
Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran
dengan sumber daya yang terbatas.
Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam
pelaksanaan pelayanan publik. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat
untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan
keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa
yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi
kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua
aktivitas dari berbagai unit kerja. Dokumen anggaran daerah disebut Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten
dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca 22/1999 (dan UU 32/2004)
melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim
atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi
Universitas Sumatera Utara
diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
APBD menurut Wajong (1962) dalam Halim (2008) didefenisikan sebagai
rencana pekerjaan keuangan (financial workplan) yang dibuat untuk suatu jangka
waktu ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif
(kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga
daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran, dan
yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.
Pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan pendapatan yang diperoleh
untuk belanja daerah yang bersifat produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas
pembangunan. Selama ini pemerintah daerah lebih banyak menggunakan
pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi daripada belanja modal
(Darwanto dan Yustikasari, 2007:6). Pengalokasian sumber daya ke dalam
anggaran belanja modal sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan
publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh Pemerintahan
daerah, namun adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat
dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal
terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat.
Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusat atau daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja
Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan
sosial. Jika dilihat dari segi manfaat, pengalokasian anggaran ke sektor belanja
Universitas Sumatera Utara
publik.
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya
menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu
periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya
pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta
meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dengan meningkatnya belanja modal
diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, karena hasil dari belanja modal
adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam
memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Harianto dan Adi (2007)
menjelaskan, meningkatnya belanja modal aset atau barang milik daerah akan
mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah melalui penggunaan aset atau
barang milik daerah itu sendiri namun kondisi ini sulit ditemui untuk daerah-
daerah di Indonesia, karena hampir sebahagian besar belanja modal yang
dilakukan pemerintah daerah hanya mampu memberikan kontribusi kecil dalam
pembentukan PAD dan sumber penerimaan daerah. Rendahnya kemampuan
belanja modal dalam memberikan kontribusi pada penerimaan daerah, disebabkan
oleh kurangnya tingkat akurasi nilai aset yang dikelola, ketidakjelasan status aset
yang dikelola, kurang optimalnya penggunaan barang milik daerah dalam rangka
mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah, kurang optimalnya pemanfaatan
dan pemindahtanganan barang milik daerah dalam rangka menghasilkan
pendapatan daerah, kurangnya kemampuan meminimalisasi terjadinya kerugian
Universitas Sumatera Utara
5
daerah sebagai akibat dari pengelolaan barang milik daerah. Beberapa hal yang
mempengaruhi peningkatan belanja modal diantaranya naiknya pendapatan asli
daerah, produk domestik regional bruto, dana alokasi umum, jumlah penduduk
dan luas wilayah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor yang penting
dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip
otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan PAD dalam keuangan
daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah
dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD, maka
akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan
untuk membiayai penyelenggarakan otonomi daerah. PAD merupakan semua
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari
pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen
terbesar dalam menyumbang terbentuknya pendapatan asli daerah pada beberapa
daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang
memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Susanti dan Fahlevi (2016), PAD berpengaruh positif signifikan
terhadap Belanja Modal. Sementara, hasil penelitian yang dilakukan oleh Wandira
(2013), PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang
merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu
wilayah pada satu periode tertentu. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas
dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Dalam menghitung PDRB atas
Universitas Sumatera Utara
dasar harga berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan,
sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada suatu
tahun tertentu (tahun dasar). Penghitungan PDRB saat ini menggunakan tahun
2010 sebagai tahun dasar. Penggunaan tahun dasar ini ditetapkan secara nasional.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2013), PDRB berpengaruh
positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sementara, menurut penelitian yang
dilakukan oleh Fatmawati (2014), tidak terdapat pengaruh dari PDRB terhadap
Belanja Modal.
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk
membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal
tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan penting dari pengalokasian DAU adalah
dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar
pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Susanti dan Fahlevi (2016), DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja
Modal. Sementara, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2015), DAU
tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Penduduk diartikan sebagai kumpulan manusia yang menempati wilayah
tertentu. Besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat
kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta sarana dan
prasarana (infrastruktur-infrastruktur) untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Universitas Sumatera Utara
akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah
maupun fasilitas publik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widiagma
(2015), Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
Sementara, menurut penelitian yang dilakukan oleh Puspitawati (2017), Jumlah
Penduduk tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Luas Wilayah
merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan
prasarana per satuan wilayah. Semakin besar Luas Wilayah suatu daerah
pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus
disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Wilayah
adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah
kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh
batas-batas kondisi fisik alam misalnya sungai, gunung, atau laut. Luas Wilayah
pemerintahan merupakan jumlah ukuran besarnya wilayah dari suatu
pemerintahan, baik itu pemerintahan Kabupaten, Kota, maupun geografis suatu
daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2017), Luas Wilayah
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sementara,
menurut penelitian yang dilakukan oleh Junaedy (2014), Luas Wilayah tidak
berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Berpengaruh
(2016)
Berpengaruh
Puspitawati (2017) Tidak
Junaedy (2014) Tidak
tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya. Secara umum, proporsi realisasi belanja Kalimantan Barat pada
triwulan IV 2016 didominasi oleh belanja pegawai dan belanja hibah dengan porsi
masing-masing sebesar 100,57% dan 98,99%. Melihat adanya kondisi Belanja
modal dalam APBD di Pemerintahan provinsi Indonesia kurang diperhatikan,
Pemerintahan daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBDnya untuk belanja
modal dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin.
Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintahan daerah
untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi
Universitas Sumatera Utara
modal.
daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah penetapan
APBD yang terlambat, adanya efisiensi Belanja Modal dan berbagai kebijakan
penghematan. APBD yang terlambat ditetapkan dapat menyebabkan pelaksanaan
proyek jadi terhambat. Penyerapan belanja yang tidak dapat dimulai pada awal
tahun anggaran akan menyebabkan proyek yang direncanakan pemerintah tidak
dapat diselesaikan tepat waktu sehingga akan menghambat daya dorong
pertumbuhan ekonomi di daerah.
modal lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menguatnya belanja modal
adalah sinyal positif bagi realisasi belanja pemerintah dalam rangka mendorong
pembangunan ekonomi daerah, hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat
untuk tetap mengalokasikan belanja modal dan barang jasa ditengah kebijakan
pemotongan anggaran. Rasio belanja modal terhadap belanja pada tahun 2015
lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Besarnya rasio belanja modal terhadap total
belanja pada tahun 2015 mencerminkan besarnya perhatian pemerintah untuk
membiayai pembangunan sarana dan prasarana untuk mendorong investasi dan
mempelancar distribusi sehingga dapat meningkatkan kapasitas perekonomian
Indonesia.
modal menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah
Universitas Sumatera Utara
Provinsi Kalimantan Timur masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi,
sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Besarnya alokasi dana untuk belanja
operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai
untuk gaji pegawai negeri sipil. Sama dengan pemerintahan daerah di
kabupaten/kota di Provinsi lainnya, pada umumnya pemerintah daerah masih
lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktifitas
pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah, hal ini dapat juga
dipengaruhi karena belum tersedianya batasan yang pasti untuk belanja modal,
sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja
operasi yang mengakibatkan belanja modal masih kecil atau belum terpenuhi.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Utara, Penyerapan Belanja Modal di Triwulan I sampai
dengan III sangat rendah, namun melonjak tinggi di akhir November sampai
Desember, hal ini terjadi karena perencanaan belanja modal yang kurang baik dan
proses lelang yang memakan waktu lama.
Tabel 1.2
(dalam juta rupiah)
Kalimantan
Barat
4.535.884
Kalimantan
Timur
untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,
Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk dan
Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di
Pulau Kalimantan)”
rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan adalah: Apakah Pendapatan Asli
Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum, Jumlah
Penduduk dan Luas Wilayah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap
Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan?
1.3 Tujuan Penelitian
penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:
Menguji apakah Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana
Alokasi Umum, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap
Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan.
1.4 Manfaat Penelitian
manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:
1. Bagi Pemerintah
Universitas Sumatera Utara
asli daerah, produk domestik regional bruto, dana alokasi umum, jumlah
penduduk dan luas wilayah terhadap belanja modal.
2. Bagi Peneliti
pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, dana alokasi umum,
jumlah penduduk dan luas wilyah terhadap belanja modal.
3. Bagi Akademisi
wawasan mengenai belanja modal.
4. Bagi Peneliti lainnya
Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik
pada bidang kajian ini.
Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan
dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. (Erlina, dkk : 2015).
Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengertian belanja modal
adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang
sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari
satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya
pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta
meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
Belanja modal terdiri dari:
a. Belanja Modal…