of 46/46
LAPORAN TUGAS AKHIR OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) MEDAN SELATAN DISUSUN O L E H INNEKE OKTAFANI MALAU 142600115 Untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2017 Universitas Sumatera Utara

LAPORAN TUGAS AKHIR OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI …

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LAPORAN TUGAS AKHIR OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI …

MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) MEDAN SELATAN
DISUSUN
Untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan
karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan
judul “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan
Selatan”.
Penyusunan tugas akhir ini ditujukan untuk memenuhi Syarat Menyelesaikan Studi Pada
Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam
proposal ini masih jauh dari sempurna sekalipun telah dilakukan sebaik-baiknya.
Keberhasilan dalam terselesaikannya tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan, bantuan,
bimbingan dan saran dari semua pihak. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati dan tulus ikhlas
dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih sebesar – besarnya kepada :
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan senantiasa memberikan jalan
dan kesabaran kepada penulis,
2. Bapak Dr Muryanto Amin,S.Sos,M.Si selaku Dekan FISIP USU.
3. Bapak Drs. Rasudyn Ginting M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi
Perpajakan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan
selama penulis menyelesaikan studi.
4. Bapak Hatta Ridho S.Sos MSP selaku dosen pembimbing dimana telah meluangkan
waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengetahuan kepada penulis.
Universitas Sumatera Utara
5. Bapak dan Ibu staf pengajar Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU yang telah
memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di FISIP
USU.
6. Bapak M. Faisal Hasrimy, AP, MAP selaku Kepala UPT dan seluruh staf Kantor Samsat
Medan Selatan yang telah memberikan data dan informasi serta bimbingan kepada
penulis selama penelitian.
7. Buat keluarga besar penulis khususnya bapak dan mamak tercinta L. Malau dan R.
Simarmata yang telahmembesarkan, mendidik, memberikan motivasi, dan dukungan
serta nasihat dalam berbagai hal kepada penulis.
8. Buat abang dan adik – adik penulis, Lencar Malau, Sari Malau, Marta Malau, Kornelia
Malau, Petrus Malau dan Marcel Malau yang telah mendukung penulis selama masa
perkuliahan sampai proses penulisan Tugas Akhir
9. Teman-teman Tax C 2014
10. Penulis juga secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
teman – teman terbaik seperjuangan Winda, Yesenia, Alfani dan Ester untuk kasih
sayang, pengertian dan dukungan, penulis banyak belajar dari kalian. Dan Terima Kasih
Buat seluruh Tax A,B,C 2014 yang tidak bisa penulis sebutin satu persatu terima kasih.
Medan, Agustus 2017
C. Uraian Teoritis ........................................................................................................... 4
1. Defenisi Optimalisasi ............................................................................................. 4
2. Defenisi Pajak ........................................................................................................ 5
4. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor .................................................................. 6
D. Ruang Lingkup Laporan Tugas Akhir ...................................................................... 8
E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri ................................................................. 9
F. Metode Pengumpulan Data ........................................................................................ 10
G. Sistematika Penulisan Laporan PKLM ..................................................................... 11
BAB II GAMBARAN UMUM SAMSAT Medan Selatan
A. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah .............................. 13
B. Sejarah Singkat Kantor SAMSAT Medan Selatan ................................................... 17
C. Struktur Organisasi Kantor SAMSAT Medan Selatan .............................................. 20
D. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................... 22
E. Visi, Misi UPT SAMSAT Medan Selatan ................................................................. 25
F. Gambaran Data Pegawai SAMSAT Medan Selatan .................................................. 25
Universitas Sumatera Utara
KENDARAAN BERMOTOR
B. Ketentuan Umum ....................................................................................................... 27
C. Pajak Daerah .............................................................................................................. 30
Pajak Kendaraan Bermotor ........................................................................................ 33
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ........................................................................... 34
3. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor ................................................................ 36
F. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ............................................................ 37
BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI
A. Penetapan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor ................................................................................................................... 39
Pajak Kendaraan Bermotor
A. Kesimpulan ................................................................................................................ 44
B. Saran .......................................................................................................................... 45
Pada saat ini sektor perpajakan memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan
utama Negara, baik itu penerimaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Berdasarkan pelaku pemungutannya, pajak dapat dibedakan atas dua yaitu pajak pusat dan pajak
daerah.
Pendapatan asli daerah antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan daerah guna meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena
itu, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dituntut kerjasama dari semua
pihak khususnya masyarakat yang mempunyai andil cukup besar dalam meningkatkan
pembangunan daerah. Serta peranan kemampuan dan keahlian dari aparat pemerintah dalam
mengelola sumber-sumber pemasukan daerah secara optimal sangat diperlukan.
Setiap pajak daerah pada pelaksanaanya telah di atur dalam peraturan daerah. Dalam
peraturan daerah ini diatur semua yang menyangkut tentang subjek, objek, tarif serta bagaimana
aturan pelaksanaannya. Salah satu kebijakan pemerintah dalam Undang- Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan Undang- Undang tersebut maka
Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi,Pemerintah Kabupaten/Kota telah diberikan
wewenang untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri melalui sistem Otonomi Daerah.
Masing-masing daerah tentu berusaha untuk mengisi pundi-pundi anggarannya yang telah
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diantaranya dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), perolehan dana melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat
Universitas Sumatera Utara
lain-lain PAD yang sah.
Salah satu pajak daerah provinsi yang sangat menarik dan besar sumbangsihnya terhadap
pemerimaan dalam kas daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat menambah serta
menunjang pemasukan anggaran rumah tangga daerah. Pajak Kendaraan Bemotor adalah pajak
atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor
merupakan pajak yang sangat potensial mengingat pengguna dari kendaraan bermotor sendiri
jumlahnya terus meningkat. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya optimalisasi penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor oleh pemerintah baik dari segi sistem pemungutan, ketentuan
pengenaan PKB, dan ketentuan pengenaan PKB, dan ketentuan lainnya yang dapat
mengoptimalisasikan pendapatan dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana realisasi serta optimalisasi
penerimaan pajak atas kendaraan bermotor. Kantor SAMSAT diharapkan dapat mengoptimalkan
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebaik-baiknya untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat pembahasan tentang “
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di
Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan”
B. Tujuan dan Manfaat Proposal laporan Tugas Akhir
1. Tujuan Proposal Laporan Tugas Akhir ini adalah :
a. Penetapan target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
b. Kendala – kendala dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
c. Upaya-upaya untuk mengoptimalkan penerimaanPajak Kendaraan Bermotor
Universitas Sumatera Utara
1. Bagi Mahasiswa
langsung dengan kegiatan sebenarnya. Umumnya mahasiswa dituntut supaya dapat
mengaplikasikan kemampuannya
b. Mengetahui secara langsung disiplin kerja yang telah ditetapkan oleh instansi dan
akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diberikan.
c. Salah satu syarat bagi mahasiswa yang akan menyelasaikan pendidikan Program
Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.
2. Bagi kantor SAMSAT Medan Selatan
a. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara Kantor SAMSAT
dengan lembaga pendidikan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU).
b. Kantor SAMSAT dapat melihat sampai dimana perkembangan Ilmu Pengetahuan
yang sekarang ini diterapkan.
c. Sebagai sarana untuk menarik tenaga kerja yaitu untuk melihat kemampuan
mahasiswa yang bersangkutan dengan tanggung jawab yang baik.
3. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan
a. Guna meningkatkan profesionalisme, memperluas wawasan serta memantapkan
pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya khususnya di
bidang perpajakan.
b. Membuka interaksi antara dosen dengan Instansi Pemerintah yang bersangkutan
dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima Mahasiswa.
Universitas Sumatera Utara
c. Guna mempromosikan sumber daya manusia di Universitas Sumatera Utara yang
ahli sesuai dengan bidang Administrasi Perpajakan.
C. Uraian Teoritis
1. Pengertian Optimalisasi
tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi,
pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan. Sehingga optimalisasi adalah suatu
tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih/sepenuhnya sempurna,
fungsional, atau lebih efektif.
proses yang dilakukan dengan cara terbaik dalam suatu pekerjaan untuk mendapatkan
keuntungan tanpa harus mengurangi kualitas pekerjaan
2. Defenisi atau Pengertian Pajak
Menurut Soemitro (dalam Pudyatmoko,2009:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontra
pretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum.
terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi
yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksud untuk membiayai pengeluaran
pemerintah.
Universitas Sumatera Utara
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar
besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah terbagi atas Pajak Provinsi
dan Pajak Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
1. Pajak Provinsi yaitu pajak daerah yang dipungut oleh Provinsi, yang terdiri dari :
a. Pajak Kendaraan Bermotor
d. Pajak Air Permukaan.
2. . Pajak Kabupaten/Kota yaitu pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota, yang
terdiri dari:
g. Pajak Parkir
k. BPHTB
4. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang dimaksud
Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di
semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam
operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan
bermotor yang dioperasikan di air.
Menurut Perpres Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor yang dimaksud Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disebut Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik
berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor.
a. Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan
atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang
pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
Universitas Sumatera Utara
Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor oleh orang pribadi atau badan.
c. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
Untuk Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua)
unsur pokok:
b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran
lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen)
dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen). Dan untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor
kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2%
(dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
b. Untuk kendaraan bermotor umum paling rendah 0.5% (nol koma lima persen) dan paling
tinggi sebesar 1% (satu persen).
c. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar paling rendah 0.1% (nol
koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0.2% (nol koma dua persen)
e. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terutang
Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut
terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
Universitas Sumatera Utara
1. Penetapan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
2. Kendala-kendala dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
3. Upaya-upaya yang ditempuh dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor
Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta memperoleh informasi sesuai dengan
metode yang digunakan adalah sebagai beikut:
1. Tahap Persiapan
Pada tahap ini penulis melakukan berbagai kegiatan persiapan dimulai dari Pengajuan
Judul, Penetapan Judul Pajak Kendaraan Bermotor, Pengajuan Proposal, Konsultasi
Dosen Pembimbing yang di tunjuk Program Studi Diploma III Perpajakan.
2. Studi Literatur
Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber pustaka seperti
undang-undang, buku-buku pajak, dan literatur lain yang berhubungan dengan objek.
3. Obsevasi Lapangan
Dilakukan pengamatan langsung di SAMSAT Medan Selatan mengenai objek studi
khususnya tentang Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor.
Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data yang diperoleh dari pihak-pihak
yang berkompeten dan menguasai persoalan Pajak Kendaraan Bermotor.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari hasil praktek
kepustakaan , pratek kepustakaan diperoleh dari menyadur buku-buku, jurnal
ilmiah, peraturan perUU, peraturan pemerintah yang relevan dengan praktek dan
lain-lain.
Penulis ingin menganalisis data dan mengevaluasi tentang Upaya untuk
mengoptimalkan penerimaan Pajak Kenderaan Bermotor.
F. Metode Pengumpulan Data
Untuk menyimpulkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan
Metode Pengumpulan Data Sebagai Berikut:
1. Wawancara
Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait mengenai hal-hal
yang terkait dengan masalah yang diteliti.
2. Observasi
Dalam metode ini peserta langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan
dengan mengamati, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pihak instansi.
3. Dokumentasi
Yaitu kegiatan mengumpulkan data dengan membuat daftar dokumentasi yang telah
diperoleh dari instansi.
Universitas Sumatera Utara
BAB I: PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi dasar
pemilihan dalam penyusunan laporan, tujuan dan manfassat, ruang lingkup,
metode praktik, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan laporan.
BAB II: GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI
Dalam bab ini penulis menguraikan sejarah singkat SAMSAT Medan Selatan,
Struktur Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Gambaran Pegawai.
BAB III: GAMBARAN DATA PROPOSAL
Bab ini menjelaskan tentang ketentuan umum, pengertian Pajak Daerah, Tata cara
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kenderaan Bermotor dan lain-lain yang
dilakukan.
Bab ini menjelaskan tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kenderaan Bermotor
di Kantor SAMSAT Medan Selatan, dan faktor-faktor yang menghambat
tercapainya Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kenderaan Bermotor.
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran, mengenai objek Proposal
Laporan Tugas Akhir dan permasalahan yang penulis hadapi selama
mengerjakanproposal Laporan Tugas Akhir.
A. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah kota Medan dahulu adalah sub-bagian
penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan /
pendapatan daerah.Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di kota Medan
belum begitu banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.
Seiring dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan
penduduk maka potensi pajak / retribusi daerah kota Medan ikut mengalami peningkatan
sehingga sub-bagian tersebut ditingkatkan menjadi bagian dengan nama bagian IX yang bertugas
mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi
dengan pola pendekatan secara sektoral.
Pada tahun 1978 berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor : KUPD-7, tahun
1978 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia, makapemerintah kota Medan menetapkan Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya
Medan sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Daerah yang baru ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari
1(satu).Bagian Tata Usaha, dengan 3 (tiga) Urusan dan 4 (empat) seksi dengan masing-masing
seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.
Universitas Sumatera Utara
daerah, struktur Organisasi Dinas Pendapatan selama ini dibentuk dengan membagi pekerjaan
berdasarkan sektor jenis pungutan maka pola tersebut perlu dirubah secara fungsional.
Dengan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 973-442, tahun 1988, tanggal 26 Mei
1988 tentang sistem dan prosedur Perpajakan/Retribusi daerah dan Pendapatan daerah lainnya
serta Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kota dan surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Dinas
Pendapatan Daerah Kotamadya Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun
1990 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas Pendapatan Kotamadya Daerah TK.II
Medan.
Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Medan membentuk Organisasi dan Tata Kerja
dinas-dinas daerah dilingkungan Pemerintah Kota Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan
dalam Peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2001, sehingga Peraturan daerah
Kotamadya Daerah TK II Medan Nomor 16 tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan diganti
dengan SK. Walikota Medan Nomor 25 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas
Pendapatan daerah Kota Medan.
Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi
daerah dan pendapatan daerah lainnya. Dinas Pendapatan daerah di pimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah,
Universitas Sumatera Utara
terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha dengan 4 (empat) sub bagian dan 5 (lima) Sub Dinas
dengan masing-masing 4 (empat) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
Untuk memperlancar kinerja dari Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah maka
dibuatlah sebuah struktur organisasi untuk memberikan batasan wewenang dan tanggungjawab
dari masing –masing seksi sehingga akan menciptakan garis koordinasi dan komando dari
pimpinan kepada seksi maupun antar sesama seksi. Dengan adanya struktur organisasi maka
kinerja dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah akan lebih terkoordinir dengan baik
sebab masing-masing seksi memiliki tugasnya masing masing dan mereka dapat lebih fokus dan
maksimal dalam bertugas sehingga dapat mencapai target yang telah direncanakan. Struktur
organisasi yang dipakai oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah
bentuk strukur organisasi dimana pimpinan tertinggi memiliki garis komando kepada semua
seksi dibawahnya dan seksi memiliki garis koordinasi dengan seksi lainnya.Adapun struktur
organisasi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah berdasarkan keputusan Walikota Medan
Nomor 1 tahun 2010, pasal 2 tentang rincian tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelolan
Pajak Dan Retribusi Daerah kota Medan.
Adapun struktur organisasi Badan Pengelolan Pajak Dan Retribusi Daerah adalah:
1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi:
3. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi:
Universitas Sumatera Utara
b) Seksi Pemeriksaan
c) Seksi Penetapan
4. Bidang Penagihan, membawahi:
5. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, membawahi:
a) Seksi Bagi Hasil Pajak
b) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
c) Seksi Penatausahaan Bagi Hasil
d) Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan
6. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi:
a) Seksi Pengembangan Pajak
b) Seksi Pengembangan Retribusi
8. Kelompok Jabatan Fungsional
B. Sejarah Singkat Kantor SAMSAT UPT Medan Selatan
Kantor SAMSAT Medan Selatan berdiri pada tanggal 15 Juni 1987. SAMSAT adalah
gabungan dari 3 instansi yang mempunyai objek dana kendaraan bermotor yang berdomisili di
Sumatera Utara. Ketiga instansi tersebut adalah :
1. Pemerintah Daerah Sumatera Utara yaitu Dinas Pendapatan Daerah Sumatera
utara.
3. PT. Jasa Raharja Cabang Utama Medan.
Pembentukan SAMSAT ini bertujuan untuk :
1. Meningkatkan Pendapatan daerah Sumatera Utara melalui pemungutan pajak kendaraan
bermotor (PKB) dan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-
KB),khususnya di daerah Sumatera Utara.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor Pajak
Kendaraan Bermotor dan penerimaan dari sektor BBN-KB.
Dalam pengembangan dan optimalisasi pelayanan yang lebih luas kepada wajib pajak,
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini telah membentuk 34 cabang
daerah (Kabupaten/Kota) di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang tertera didalsam tabel.
Universitas Sumatera Utara
MedanHelvetia, Medan
Medan Polonia, Sibiru biru,
Denai, Medan Maimun,
Patumbak, Sibolangit, Pancur
Langkat
Tanjung Balai.
Universitas Sumatera Utara
9 UPTD SIBOLGA Kota Sibolga dan Tapanuli
Tengah.
11 UPTD SIDIKALANG Kabupaten Dairi.
12 UPTD GUNUNG SITOLI Kabupaten Nias.
13 UPTD BALIGE Kabupaten Tapanuli Utara dan
Kabupaten Toba Samosir.
15 UPTD STABAT Kota Stabat.
16 UPTD LUBUK PAKAM Kota Lubuk Pakam.
17 UPTD LIMA PULUH Kota Lima Puluh Kota.
18 UPTD TARUTUNG KotaTarutung.
20 UPTD PANGKALAN
22 UPTD SIBUHUAN KotaSibuhuan.
24 UPTD AEK-KANOPAN KotaAek-Kanopan.
26 UPTD NATAL KotaNatal.
Universitas Sumatera Utara
32 UPTD PANGURUAN KotaPangururan.
34 UPT PUSAT INFORMASI
Struktur Organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan diantara individu-
individu dalam suatu kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan dalam bagan organisasi atau
diagram. Diagram ini akan memperlihatkan garis-garis besar hubungan antar fungsi-fungsi
dalam dalam organisasi, atau tanggung-jawab dan wewenang.Dalam pengertian Luas, dapat
diartikan bahwa struktur organisasi itu tergantung pada tugas-tugas yang dilaksanakan dan
wewenang yang dipergunakan oleh individu-individu dari kelompok dalam mencapai tujuan
yang telah dilaksanakan.
SAMSAT Medan Selatan terdiri dari Unit kepala teknis dan 3 seksi yaitu: Sub Bagian
Tata Usaha, Seksi Pendataan dan Penetapan, dan Seksi Penagihan dan Pengelolaan Pajak, yang
dapat dilihat pada gambar :
Sumber : UPTD Samsat Medan Selatan / BPPRD Sumatera Utar
D. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
1. UPT Samsat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pajak
dan retribusi Daerah.
a. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pajak dan retribusi Daerah;
b. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pajak dan retribusi Daerah;
3. Kepala UPT Samsat, mempunyai fungsi tugas :
a. Menyelenggarakan perumusan program kerja UPT SAMSAT;
Kepala UPT
Kepala Seksi
Universitas Sumatera Utara
tugas pokok dan fungsi UPT SAMSAT;
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pengkajian, evaluasi,
pelaporan, dan koordinasi pajak dan retribusi Daerah;
d. Menyelenggarakan pelayanan pajak dan retribusi Daerah;
e. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
teknis operasional;
g. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas poko dan fungsinya.
4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), kepala UPT Samsat dibantu:
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi Pendataan dan Penetapan;
c. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan;
1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
a. Melaksanakan penyusunan program kerja UPT SAMSAT dan Sub Bagian Tata Usaha;
b. Melaksanakan kehumasan dalam lingkup UPT SAMSAT;
c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawain;
d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
e. Melaksanakan rekonsiliasi potensi pajak dan retribusi Daerah;
f. Melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
g. Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
Universitas Sumatera Utara
pengambilan keputusan;
i. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPT SAMSAT dan kegiatan Sub
Bagian Tata Usaha;
k. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2) Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan, mempunyai uraian tugas :
a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan pendataan dan pendaftaran,
serta penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan
(PAP), Pajak Rokok;
pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok;
d. Melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan, serta keberatan dan
banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok;
e. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta
penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok;
f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis
operasional;
h. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3) Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan mempunyai uraian tugas :
Universitas Sumatera Utara
d. Melaksanakan koordinasi, pengendalian evaluasi pelaporan penagihan dan pengelolaan
piutang dan/atau tunggakan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok;
e. Melaksanakan penyuluhan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok;
f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis
operasional;
h. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
E. Visi, Misi UPT SAMSAT Medan Selatan
Adapun yang menjadi visi dan misi SAMSAT Medan Selatan:
Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima Sebagai Bukti Pengabdian Kepada Masyarakat
Misi :
2. Meningkatkan Keamanan Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor.
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Negara.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Menyediakan Sarana dan Prasarana untuk mendukung terwujudnya pelayanan prima.
Universitas Sumatera Utara
F. Gambaran Data Pegawai SAMSAT Medan Selatan
Secara umum gambaran dari pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi Sumatera Utara dapat digambarkan sebagai berikut.
Tabel II
JUMLAH 102 Orang
Universitas Sumatera Utara
A. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor
Salah satu pajak yang dipungut Pemerintahan Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang ada dilingkungan
wilayah Kantor BPPRD kendaraan tersebut terdaftar.
Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua
kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan
roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan
di air. .
B. KETENTUAN UMUM
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang Pribadi atau Badan kepada Daerah
tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perturan perundang-
undangan yang berlaku yang
Daerah.
Universitas Sumatera Utara
2. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta
gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan
teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber
daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
termasuk alat-alat besar yang bergerak.
3. Pajak Kendaraan adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan
bermotor.
4. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
5. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-
undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang,
termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan.yayasan, organisai massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
7. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila wajib
pajak menggunakan tahun baku yang tidak sama dengan tahun takwim.
8. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam
masa pajak, dalam tahun pajak, dan dalam bagian tahun pajak, menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
9. Denda adalah biaya yang timbul akibat keteralambatan pembayaran pajak.
Universitas Sumatera Utara
10. Kadaluarsa adalah lampaunya jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang digunakan oleh wajib
pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan
bukan objek pajak, dan atau harta serta kewajiban, menurut peraturan perundang-
undangan Perpajakan Daerah.
12. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) adalah surat yang
digunakan untuk melaporkan data subjek dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan
kewajiban menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan
atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
C. PAJAK DAERAH
Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada
Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.(Suandy,2008:233)
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan dan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi
Universitas Sumatera Utara
terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari tiga
kelompok yaitu sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:
a) Hasil Pajak Daerah
Pajak Daerah ada 4 (empat) jenis Pajak Provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak
Kabupaten/Kota yaitu :
1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2) Pajak Kabupaten/kota terdiri dari :
1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
Universitas Sumatera Utara
7. Pajak Parkir.
b) Hasil Retribusi Daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU)
Daerah.
d) Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
D. OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor
Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan
bermotor. Termasuk dalam Objek adalah di semua jenis jalan darat, antara lain di kawasan
bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri,
perdagangan, dan sarana olahraga dan rekreasi. Pengertian kepemilikan dan atau penguasaan
kendaraan bermotor meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang
berdasarkan jenis kendaraan, merek kendaraan, besarnya isi silinder (cc), dan tahun pembuatan.
2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor
Subjek Pajak adalah Orang pribadi dan Badan Usaha yang memiliki dan atau menguasai
kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan
Universitas Sumatera Utara
yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya
diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.
Dengan demikian, pada pajak kendaraan bermotor subjek pajak sama dengan wajib
pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak diwakili oleh pihak tertentu yang
diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB). Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng
atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menujukkan seorang kuasa dengan
surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
E. DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai unsur pokok yaitu :
Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh
berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam
tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku. Jika harga pasaran umum atas suatu
kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut ini :
a. Besarnya Isi silinder, yaitu isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan
bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin dan atau satuan daya.
b. Penggunaan kendaraan bermotor.
c. Jenis kendaraan bermotor.
f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.
g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.
Faktor-faktor di atas tidak harus semuanya digunakan dalam menghitung Nilai Jual
Kendaraan Bermotor (NJKB). Faktor di atas disesuaikan dengan kondisi daerah yang
memberlakukan PKB tersebut.
Dasar pengenaan PKB yang melampaui NJKB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
berdasarkan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk kendaraan bermotor alat-alat
berat dan alat-alat besar dasar pengenaan pajak adalah perkalian tarif, klasifikasi kendaraan
(umum dan bukan umum), dan nilai jual yang ditetapkan oleh Gubernur.
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
a. Tarif Dasar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Tarif PKB berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
pasal 8 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara , adapun besarnya tarif sebagai berikut :
1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Provinsi. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 pasal 8 tentang Pajak
Daerah Provinsi Sumatera Utara , adapun besarnya tarif sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
1. 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan
Bermotor pribadi;
2. 1% (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
3. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial
keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah.
4. 0,2% (nol koma lima persen) untuk pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat
besar.
5. 15% (lima belas persen) untuk Bea Balik Nama Kendaraan Baru. Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemberian Keringanan Tarif BBN-KB
dari tarif 15% (lima belas persen) menjadi 10% (sepuluh persen).
6. 1% (satu persen) untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bekas.
2. Tarif Progresif Kendaraan Bermotor (PKB)
Untuk besaran tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor diatur pada Perda Nomor 1
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1
Tahun2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara pasal 1 ayat 3 dengan besaran
sebagai berikut:
Tarif Pogresif Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan 3 (tiga)
No. Kepemilikan Keterangan
1 Kedua 2 %
2 Ketiga 2.5 %
3 Keempat 3 %
Tabel IV
No. Kepemilikan Keterangan
1 Kedua 2.5 %
2 Ketiga 3.0 %
3 Keempat 3.5 %
3. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan pajak daerah
dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
Wajib pajak PKB wajib mendaftarkan kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan
bermotor yang diperolehnya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, umumnya kepada
Dinas Pendapatan Daerah. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan mengisi Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD dapat ditetapkan berbeda oleh Gubernur,
misalnya Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB). SPTPD harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi
kuasa.
ditunjuknya dalam peraturan daerah dimaksud. Jangka waktu ini dapat berbeda antar daerah,
misalnya :
1. Untuk kendaraan baru SPTPD disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak saat
kepemilikan.
2. Untuk kendaraan bukan baru SPTPD disampaikan paling lambat sampai dengan tanggal
berakhirnya masa pajak.
3. Untuk kendaraan bukan baru yang kepemilikannya berpindah, SPTPD disampaikan
paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyerahan.
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x (NJKB x Bobot)
Universitas Sumatera Utara
4. Untuk kendaraan bermotor yang pindah (mutasi) dari luar daerah, SPTPD disampaikan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Ketetapan Fiskal (SKF) antar
daerah.
5. Untuk kendaraan bermotor yang pindah (mutasi) dalam wilayah UPTD, SPTPD
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal peralihan hak.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sekurang-kurangnya membuat nama dan
alamat lengkap pemilik kendaraan serta jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuat, warna,
nomor rangka, dan nomor mesin. Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SPTPD ditetapkan Menteri
Dalam Negeri. SPTPD dianggap tidak dimasukan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak
sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan.
Apabila wajib pajak tidak memperoleh atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang
telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam
peraturan daerah.
Tabel IV
Pada UPT Samsat Medan Selatan
Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran Target
Dari tabel diatas dapat diperoleh data atau informasi mengenai jumlah perbandingan
target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada UPT Medan Selatan mulai
tahun 2014, 2015, dan 2016. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa secara umum kesadaran dan
kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB sudah baik. Hal tersebut dapat kita lihat dari
jumlah penerimaan dan realisasi yang telah dicapai.
Universitas Sumatera Utara
1. Pada tahun 2014, target PKB adalah berjumlah Rp 213.077.536.424 dengan realisasi
PKB sebesar Rp. 204.422.976.209. Pencapaian presentasenya sebesarnya 95,94%. Di
tahun ini UPT Medan Selatan belum dapat merealisasikan target penerimaan PKB.
2. Pada tahun 2015, UPT Medan Selatan menurunkan target penerimaan PKB menjadi Rp.
210.010.689.520 dan terealisasi sebesar Rp. 228.885.129.338, dengan presentase
108,99%.
3. Pada tahun 2016, target penerimaan PKB sebesar Rp. 245.920.558.393 dengan realisasi
Rp. 226.632.925.915 atau sekitar 92,16%. Di tahun ini UPT Medan Selatan terlalu tinggi
membuat target sehingga tidak terealisasi secara baik.
Sesuai tabel diatas, tahun 2014-2016, penerimaan terbesar Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) yang diperoleh UPT Medan Selatan adalah pada tahun 2015, dengan target PKB adalah
berjumlah Rp. 210.010.689.520 dan terealisasi sebesar Rp. 228.885.129.338 dengan persentasi
108,99%
Adapun kendala-kendala dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai
berikut :
Kurangnya kesadaran wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor membuat kendala
dalam upaya peningkatan penerimaan. Mereka berupaya mengelakkan pembayaran besar yang
dibebankan, hal ini dapat merugikan Neagara dan menghambat pembangunan.
2. Keadaan Ekonomi
Universitas Sumatera Utara
Walaupun wajib pajak telah terdaftar di wilayah Kantor Sistem Administrasi Manunggal di
bawah Satu Atap (SAMSAT) sebagai pemilik atau penguasaan atas kendaraan bermotor, tetapi
akibat faktor ekonomi mereka cendrung tidak dapat melunasi besarnya pajak yang terutang
sesuai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Ini disebabkan tingkat penghasilan masih
dibawah standar. Sehingga untuk pembayaran pajaknya sangat sulit dilakukan.
3. Kurangnya Penyuluhan dari Petugas Pajak
Aparat penyuluhan merupakan ujung tombak dalam melaksanakan penyuluhan. Para
penyuluhan harus mempunyai kualitas sehingga mereka mampu menguasai materi pajak
kendaraan bermotor. Aparat penyuluhan langsung berhadapan dengan wajib pajak yang memiliki
latar belakang dan pendidikan yang berbeda.
Kendala yang dihadapi masih kurangnya tenaga penyuluhan yang mempunyai kualitas dan
kuantitas yang siap pakai untuk diterjunkan kelapangan.
C. Upaya-upaya Yang Ditempuh dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor
Adapun upaya untuk meningkatkan penerimaan PKB antara lain dilakukan dengan cara-cara
sebagai berikut :
2. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas WP, khususnya menyangkut keabsahan data
WP kendaraan bermotor,
3. Melakukan himbauan kepada masyarakat melalui media massa, media cetak, maupun
media elektronik. Media cetak dapat berupa brosur, spanduk, reklame, pengumuman,
surat edaran dan sebagainya.
4. Melakukan razia kendaraan bermotor oleh pihak DITLANTAS POLDASU yang
dilakukan secara rutin dan dadakan.
5. Melakukan kerja sama yang baik dan berkesinambungan antara Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah, Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan PT. Jasa Raharja,
khususnya untuk pembayaran PKB di Sumatera Utara yang dapat dilakukan melalui
Bank Sumut.
antara lain:
b) Menyediakan sarana pengatur masuk keluamya WP agar tetap tertib.
c) Menyediakan papan informasi guna memberikan informasi kepada WP tentang
status proses pendaftaran.
e) Menyediakan papan informasi yang berisikan denah kantor, mekanisme dan
prosedur PKB, besarnya biaya dan informasi lainnya.
f) Tersedianya pusat informasi yang dapat memberikan informasi pada WP.
g) Intensifikasi adalah memperbaiki mutu dari organisasi pemungutan.
h) Ekstensifikasi adalah upaya untuk memperluas arah sumber penerimaan.
Universitas Sumatera Utara
Sebagai kesimpulan akhir dari keseluruhan Laporan Tugas Akhir yang dilaksanakan di
Kantor Samsat Medan Selatan, data diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Medan Selatan menunjukkan
peningkatan setiap tahun, meskipun pada tahun 2016 tidak mencapai target yang telah
ditentukan.
a. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar
pajak kendaraan bermotor.
b. Keadaan ekonomi wajib pajak yang tidak memungkinkan untuk melakukan kewajiban
perpajakannya lagi.
c. Kurangnya penyuluhan dari petugas pajak, guna memberikan kesadaran bagi wajib
pajak dalam melakukan kewajibannya.
3. Samsat Medan Selatan telah melakukan upaya – upaya untuk mengoptimalkan
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor seperti Menyurati WP kendaraan bermotor yang
menunggak PKB, Melakukan pemeriksaan terhadap berkas WP, khususnya menyangkut
keabsahan data WP kendaraan bermotor,Melakukan razia kendaraan bermotor oleh pihak
DITLANTAS POLDASU yang dilakukan secara rutin dan dadakan, dll
]
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli
Daaerah (PAD) yang berasal dari PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) agar pembangunan di
Provinsi Sumatera Utara dapat maju dan berkembang. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka inovasi-inovasi baru harus
selalu diciptakan dan dikembangkan sehingga masyarakat dapat dengan mudah membayar
pajak. Dalam hal ini kerjasama dengan pihak-pihak lain yang berpotensi untuk meningkatkan
pelayanan harus terus ditingkatkan, seperti hubungan kerjasama dengan operator seluler,
bank dan pihak-pihak lain agar wajib pajak dapat dengan mudah membayar pajak secara
online.
2. Untuk dapat mencapai target penerimaan Pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan,
UPT Medan Selatan diharapkan senantiasa membina kerja sama yang baik dengan pihak
masyarakat dan Instansi yang berkaitan.
3. Membangun jaringan (networking) untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan
pembayaran pajak daerah dan juga meningkatkan sosialisasi tentang informasi-informasi
terbaru melalui media cetak dan elektronik yang akhirnya dapat mengikis pemikiran-
pemikiran masyarakat yang masih berpikir bahwa membayar Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) rumit dan berbelit-belit.
4. Setiap kantor SAMSAT hendaknya melakukan peningkatan pelayanan dari tahun ke tahun,
agar masyarakat merasa puas dan tidak merasa rugi dalam membayar pajak, misalnya ruang
tunggu yang memadai dengan sistem informasi dan teknologi yang memadai.
Universitas Sumatera Utara
StudiKasus. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
Siahaan, Marihot P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta:
Rajawali Pres.
Pudyatmoko, Sri Y, 2009. Pengantar Hukum Pajak. Edisi Revisi. Yogyakarta: C.V ANDI
OFFSET.
Peraturan Perundang - undangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Perpres Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu
Atap
Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi
Sumatera Utara.