Click here to load reader

ANALISIS STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ANALISIS STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI

Microsoft Word - hafidz_al_faruqi-skripsi-naskah_ringkas-2016.docxPENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN
BANYUWANGI
1. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Indonesia
2. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Indonesia
Tingginya pertumbuhan pariwisata di Banyuwangi seharusnya menjadi potensi penerimaan bagi pemerintah daerah, termasuk penerimaan dari pajak hiburan. Namun, penerimaan pajak hiburan belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki Banyuwangi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak hiburan di Banyuwangi. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak hiburan serta strategi optimalisasi penerimaan pajak hiburan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya adalah terdapat dua kendala yang dihadapi oleh Banyuwangi yakni kendala eksternal dan internal. Selain itu, terdapat dua strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburannya, yakni melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.
Kata Kunci : Pajak Daerah, Kabupaten Banyuwangi, Strategi Optimalisasi, Pajak Hiburan
ANALYSIS OF LOCAL REVENUE OPTIMIZATION STRATEGIES
THROUGH AN INCREASE OF TAX ENTERTAINMENT REVENUES
IN BANYUWANGI
Abstract
High growth in Banyuwangi tourism should be potential revenues for the local government, especially from entertainment tax. However, revenue from entertainment tax is not optimal, if compared to Banyuwangi’s potential. Therefore, it takes strategies to optimize revenues from entertainment tax. This study is focused on analyze the implementation of entertainment tax collection and entertainment tax revenue optimization strategies. This research was conducted with qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The results are, there are two constraints faced by Banyuwangi called external and internal constraints. Besides, there are two strategies to optimize the entertainment tax revenue, through expansion and intensification. Keyword : Local Tax, Banyuwangi Regency, Optimization Strategy, Entertainment Tax
Analisis strategi..., Hafidz Al Faruqi, FISIP UI, 2016
2
pariwisata di Banyuwangi terus mengalami pertumbuhan. Kunjungan wisatawan nusantara
melonjak 161% dari 651.500 orang pada tahun 2010 menjadi 1.701.230 orang di tahun 2015.
Adapun wisatawan mancanegara meningkat 210% dari kisaran 13.200 pada tahun 2010
menjadi 41.000 pada tahun 2015. Data wisatawan ini diverifikasi dari hotel dan pengelola
destinasi wisata. Pertumbuhan bisnis dan pariwisata juga ditunjukkan lewat lonjakan jumlah
penumpang di Bandara Blimbingsari Banyuwangi yang mencapai 1.308% dari hanya 7.826
penumpang pada tahun 2011 menjadi 110.234 penumpang pada tahun 2015 (“Banyuwangi”).
Seperti yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini
Tabel 1 Jumlah Kunjungan Hotel di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015
No Tahun Jumlah Kunjungan %Pertumbuhan 1 2010 338.913 - 2 2011 444.906 31,3% 3 2012 496.541 11,6% 4 2013 546.548 10,1% 5 2014 569.255 4,2% 6 2015 600.266 5,4% Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
Berdasarkan tabel di atas, terjadi kenaikan jumlah kunjungan tamu hotel setiap
tahunnya dari 2010 sampai 2015. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2011, yakni
sebesar 31,3%. Sementara pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2014, yakni sebesar 4,2%.
Dalam rangka mendukung sektor pariwisatanya, Pemerintah Banyuwangi telah
mengadakan berbagai festival dengan taraf nasional maupun internasional. Pada tahun 2014,
terdapat 23 festival yang diadakan oleh pemerintah Banyuwangi untuk menarik wisatawan
untuk berkunjung sementara pada tahun 2015 terdapat 36 Festival yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pertumbuhan yang terjadi di sektor pariwisata
memberikan dampak positif terhadap perekonomian Banyuwangi. Dikutip dari
banyuwangikab.go.id, pertumbuhan dari pariwisata memberikan dampak terhadap ekonomi
masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita Banyuwangi menurut
Badan Pusat Statistik (BPS) melonjak 62 persen dari Rp20,8 juta pada tahun 2010 menjadi
Rp33,6 juta per kapita per tahun 2014 dan diprediksikan akan mencapai Rp38 juta pada tahun
2015 (“banyuwangi”). Selain itu pertumbuhan sektor pariwisata juga berpengaruh terhadap
produk domestik regional bruto (PDRB) yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
Analisis strategi..., Hafidz Al Faruqi, FISIP UI, 2016
3
Pertumbuhan pariwisata juga memberikan potensi penerimaan yang besar bagi pemerintah
daerah Kabupaten Banyuwangi, salah satunya melalui penerimaan pajak daerah.
Salah satu sumber penerimaan pajak daerah di Banyuwangi adalah pajak hiburan. Di
dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak
Daerah, pajak hiburan sendiri dipungut atas penyelenggaraan hiburan berbayar.
Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Banyuwangi Tahun 2010-
2015
2010 sampai 2015 selalu mengalami kenaikan. Target penerimaan tersebut setiap tahunnya
selalu terealisasi dan selalu melampaui. Realisasi penerimaan terbesar jika dibandingkan
dengan target terjadi pada tahun 2015, yakni realisasi sebesar 152,02%. Dengan naiknya
sektor pariwisata ditambah dengan maraknya penyelenggaraan festival di Banyuwangi,
pendapatan pajak hiburan di Banyuwangi akan meningkat. Namun, peningkatan potensi
pendapatan dari pajak hiburan belum dapat sepenuhnya diperoleh oleh Pemerintah
Banyuwangi.
Target PAD Banyuwangi pada tahun 2015 senilai Rp 249 miliar hingga September
sudah tercatat Rp 247 miliar. Nilai ini diperkirakan mampu melampaui target PAD yang telah
ditentukan hingga mencapai 125 persen. Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Banyuwangi,
Sudirman memaparkan, pencapaian 99,31 persen pada nilai PAD hingga September 2015
didapat dari sebelas jenis pajak dan retribusi daerah. Tiga sektor pajak yang mendominasi
yaitu dari pajak penerangan jalan sebesar Rp 36 Milyar, Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar
Rp26 Milyar dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 26
Milyar. Sementara sektor pendapatan yang dinilai masih lemah sehingga perlu genjotan
pengoptimalan pada wajib pajak antara lain hotel, restoran, tempat hiburan, warung,
perumahan dan galian pasir (“bappeda”).
Banyuwangi memiliki potensi penerimaan yang besar sebagai dampak dari
meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan disertai dengan penyelenggaraan berbagai
festival di sana. Namun, peningkatan potensi penerimaan yang terjadi belum sepenuhnya
Analisis strategi..., Hafidz Al Faruqi, FISIP UI, 2016
4
dapat dioptimalkan oleh pemerintah Banyuwangi.Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas
mengatakan bahwa PAD yang selama ini diterima pemerintah daerah dinilai masih belum
seimbang dengan apa yang telah dicapai Banyuwangi.Dikutip dari website resmi Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi, Bupati Anas juga mengatakan bahwa PAD tersebut masih bisa
dinaikkan karena industri di pariwisata di Banyuwangi naik 1000 persen. (“banyuwangikab”)
Dengan naiknya jumlah wisatawan sekaligus maraknya festival di Banyuwangi, maka
jumlah pelayanan yang disediakan oleh pelaku industri hiburan termasuk di dalamnya
penyelenggara festival akan bertambah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya,
penyelenggaraan hiburan berbayar merupakan objek pajak hiburan.Namun, seperti yang telah
disebutkan sebelumnya, pajak hiburan termasuk ke dalam sektor pendapatan yang masih
lemah dan masih harus dioptimalkan. Potensi penerimaan yang begitu besar seharusnya dapat
dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Jika potensi tersebut dapat
dimanfaatkan, maka PAD yang berasal dari pajak daerah Banyuwangi dapat meningkat dan
dapat digunakan oleh Pemerintah Banyuwangi untuk membangun infrastruktur atau
memperbaiki pelayanan kepada masyarakat Banyuwangi. Oleh karena itu dibutuhkan strategi
tertentu untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan di Banyuwangi. Dengan
demikian, pokok permasalahan yang ada di dalam karya ilmiah ini adalah 1) Bagaimana
implementasi pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Banyuwangi; dan 2) Bagaimana
strategi optimalisasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Banyuwangi.
Tinjauan Teoritis
Davey (1988) mengatakan bahwa perpajakan daerah dapat diartikan sebagai berikut a)
Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri; b) Pajak
yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh
Pemerintah Daerah; c) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah; dan
d) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil
pungutannya diberikan kepada , dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan
(opsen) oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan menurut Samudra (2005, hal.49), pajak daerah
merupakan pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh
daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Mardiasmo
(2003, hal.98) mengatakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
Analisis strategi..., Hafidz Al Faruqi, FISIP UI, 2016
5
Universitas Indonesia
Bird (2010) menyatakan bahwa pada prinsipnya, pajak daerah yang benar harus
memiliki lima kondisi berikut yakni 1) Pemerintah Daerah dapat memutuskan untuk
memungut pajak atau tidak; 2) pemerintah daerah juga dapat menentukan basis
pemajakannya; 3) pemerintah daerah juga dapat menentukan tarif pajak; 4) pemerintah
daerah juga merupakan pihak yang mengadministrasikan pajak tersebut; dan 5) pemerintah
daerah yang menyimpan penerimaan pajak terebut. Namun pada prakteknya, banyak pajak
daerah di berbagai negara di dunia hanya memenuhi satu atau dua kondisi di atas.
Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak hiburan. Usman dan Subroto (1980)
berpendapat bahwa pajak hiburan atau dahulu disebut pajak tontonan berasal dari bahasa
Belanda yaitu “Vermakelijheidsblasting” yang artinya pajak atas pemberian hiburan dan
kesenangan. Purwanto dan Kurniawan (2004) menjelaskan bahwa objek pajak hiburan tidak
hanya dari tontonan saja, tepi seiring perkembangan sektor hiburan membuat objek pajak
hiburan telah berkembang pada objek hiburan lainnya, seperti musik hidup, pertunjukkan
temporer, kelab malam, diskotek, mandi uap, padang golf, taman hiburan, dan sebagainya.
Hasil penerimaan pajak hiburan merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan ke kas
daerah. Hasil penerimaan pajak hiburan tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen
bagi desa di wilayah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak
kabupaten ditetapkan dengan memperhatikan aspek dan potensi antar desa (Siahaan, 2005,
hal.319)
admnisitrasi pajak. Administrasi pajak itu sediri dalam arti luas meliputi fungsi, sistem, dan
organisasi/kelembagaan. Nowak di dalam buku Haula Rosdiana (2012, hal. 104) menyatakan
bahwa administrasi pajak mengandung tiga pengertian, yaitu a) Suatu instansi atau badan
yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan
pajak; b) Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi
perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak; dan c) Proses
kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak yang ditatalaksanakan sedemikian rupa,
sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan,
berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan dengan efisien.
Berkaitan dengan realisasi penerimaan, McMaster (1991) berpendapat bahwa tujuan
dari administrasi penerimaan daerah adalah semua wajib pajak harus membayar pajak atau
retribusi, jumlah yang dibayarkan benar, dan hasil penerimaan disimpan secara benar oleh
administrator. Hal tersebut berarti administrator harus dapat melakukan hal-hal berikut,
yakni:
6
b) Menghitung kewajibannya secara benar.
c) Mengumpulkan pembayaran sesuai dengan perhitungannya.
d) Memeriksa siapa saja yang belum membayar dan menegakkan sanksi, dan
e) Mengontrol penerimaan bukti penerimaan dari administrator untuk memastikan
bahwa penerimaan tersebut masuk ke dalam rekening daerah.
Lutfi (2006) menyatakan bahwa untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengadministrasian
pajak daerah dan retribusi daerah, pengadministrasian ini diharapkan dapat memastikan
setiap orang harus membayar pajak dan retribusi sesuai dengan jumlahnya serta seluruh
pendapatan yang diperoleh diadministrasikan dengan baik oleh lembaga di lingkungan
pemerintah daerah yang ditugaskan sebagaimana mestinya.
Untuk dapat menjalankan fungsi budgetair perpajakan, pemerintah harus melakukan
strategi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan. Menurut Olsen
dan Eadie (dalam Bryson, 2005, hal. 4) perencanaan strategis adalah upaya yang didisplinkan
untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana
menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal
seperti itu. Andrew dalam Bryson (2005, hal. 27) menjelaskan bahwa strategi adalah pola
tujuan dan kebijakan yang menegaskan perusahaan dan bisnisnya. Seseorang melihat strategi
yang yang terbaik dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan internal perusahaan serta
nilai-nilai manajemen senior, dan mengenali ancaman dan peluang eksternal dalam
lingkungan dan kewajiban sosial perusahaan.
Pendapat lain mengenai strategi bagi sektor publik dikeluarkan oleh Osborne dan
Gaebler. Osborne dan Gaebler (dalam Hughes, 1994) mengatakan bahwa perencanaan
strategis merupakan proses menganalisa keadaan terkini organisasi atau komunitas,
menetapkan tujuan, membangun strategi untuk mencapai tujuan tersebut, mengukur hasil dan
berbagai variasi yang meliputi berbagai langkah dasar. Dapat disimpulkan, bahwa
perencanaan strategis merupakan sebuah kegiatan proses yang akan membantu organisasi
dalam mencapai tujuannya (Hughes, 1994).
Di dalam bukunya, McMaster mengatakan ada tiga strategi yang dapat dilakukan
pemerintah. Pertama, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan tambahan melalui berbagai
cara seperti meningkatkan user fees dan charges, meningkatkan pajak daerah,
memperkenalkan pajak dan retribusi baru, dan menjual aset seperti tanah yang tidak terpakai.
Strategi kedua, pemerintah dapat berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi
mereka melalui program peningkatan produktivitas, perencanaan dan penganggaran yang
Analisis strategi..., Hafidz Al Faruqi, FISIP UI, 2016
7
lebih efisien, mengurangi beberapa program, menggunakan pendekatan yang lebih rendah
biaya, atau penghematan melalui penggunaan kontraktor swasta. Strategi ketiga, pemerintah
dapat mengurangi ruang lingkup kegiatan dengan penggunaan partisipasi swasta yang lebih
besar dalam penyediaan jasa swadaya dan mobilisasi sumber daya non pemerintah.
McMaster juga berpendapat ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah
untuk meningkatkan kemampuan finansial dan mempercepat pertumbuhan dari sumber
penerimaan yang mereka miliki sendiri, yaitu:
a) Memperbaharui dan menjaga sumber pajak daerah yang sudah ada, terutama pajak
properti.
b) Meningkatkan kemampuan administrasi pajak daerah, meninjau ulang pajak yang
sudah ada, mengintensifkan pemeriksaan, memperkenalkan sistem target pemungutan,
dan menggunakan metode berbasis komputerisasi.
c) Menghilangkan pajak yang tidak signifikan untuk berkonsentrasi pada pajak-pajak
yang memiliki penerimaan yang signifikan.
d) Meminta kepada pemerintah pusat untuk fleksibilitas dalam menentukan tarif pajak
e) Mencari sumber pajak daerah yang baru. (McMaster, 1991 hal. 2)
Metode Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian deskriptif.
Berdasarkan manfaat, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian murni, sedangkan
berdasarkan waktu penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian cross-sectional. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan studi
lapangan, melalui observasi dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan kepada kepala
seksi penagihan, pendataan, dan pengendalian operasional Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi, kepala bidang pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Banyuwangi, Kepala Sub Bidang Ekonomi BAPPEDA Banyuwangi, wajib pajak hiburan,
dan akademisi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Banyuwangi sedang mengalami pertumbuhan pariwisata dalam beberapa tahun
terakhir. Pertumbuhan pariwisata tersebut terjadi karena Banyuwangi memiliki potensi
pariwisata yang begitu besar, seperti wisata alam, wisata budaya, dan kesenian. Selain itu,
Analisis strategi..., Hafidz Al Faruqi, FISIP UI, 2016
8
tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari arah pembangunan ekonomi Banyuwangi, yang
menjadikan sektor pariwisata sebagai pilar utama pembangunan. Berdasarkan hasil
wawancara mendalam dengan Bapak Ardian Setiyana Priyadini, S.T, Kepala Sub Bidang
Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banyuwangi, disebutkan bahwa
pemerintah Banyuwangi menjadikan Pariwisata sebagai lokomotif utama dalam
pembangunan. Sektor-sektor yang mendukung pariwisata, seperti infrastruktur akan dibangun
dalam rangka mendukung pariwisata itu sendiri. Selain itu, sektor-sektor lain, seperti
pertanian, UMKM, perkebunan juga akan diarahkan kepada pariwisata, sehingga pada
akhirnya semua sektor akan mendukung pariwisata.
Pertumbuhan pariwisata berdampak kepada meningkatnya perekonomian masyarakat
dan menjadi potensi penerimaan tersendiri bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat
memperoleh penerimaan berupa penerimaan pajak yang berasal dari sektor pariwisata, salah
satunya pajak hiburan. Pajak hiburan sendiri di Banyuwangi menjadi salah satu sumber
penerimaan pemerintah daerah, dengan dasar hukum peraturan daerah Kabupaten
Banyuwang Nomor 2 Tahun 2011 mengenai pajak daerah.
Salah satu penyebab tingginya potensi penerimaan pajak di Banyuwangi adalah
penyelenggaraan Banyuwangi Festival. Banyuwangi festival merupakan acara tahunan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah Banyuwangi yang bertujuan untuk mendatangkan
wisatawan dalam negeri maupun luar negeri untuk berkunjung ke Banyuwangi.
Penyelenggaraan Banyuwangi festival diharapkan dapat menambah lama kunjungan
wisatawan yang datang ke Banyuwangi. Selain Banyuwangi festival yang memang sudah
terjadwal, penyelenggaraan hiburan juga dapat dilakukan setiap minggunya tanpa terjadwal,
tergantung masyarakat. Selanjutnya, penyelenggaraan kegiatan insidental lainnya seperti
pertunjukkan musik dan olahraga juga sering dilaksanakan di Banyuwangi. Selain itu, masih
ada objek pajak hiburan yang bersifat tetap yang tersebar di seluruh kabupaten Banyuwangi,
seperti desa wisata Osing, Pemandian Taman Suruh, dan desa wisata Taman Sari. Oleh
karena itu, pemerintah daerah Banyuwangi memiliki potensi penerimaan yang begitu besar
dari pajak hiburan dan menetapkan target penerimaannya. Jika dilihat dari segi target,
penerimaan pajak hiburan di Banyuwangi selalu melampaui target sejak tahun 2010 hingga
tahun 2015.
Selanjutnya, di Banyuwangi sendiri potensi yang dimiliki oleh daerah belum bisa
dioptimalkan dengan baik. Masih terdapat potensi penerimaan di Banyuwangi yang belum
dapat dijangkau oleh Dispenda, meskipun Dispenda telah bekerja secara optimal. Selain itu,
Analisis strategi..., Hafidz Al Faruqi, FISIP UI, 2016
9
penilaian dari DPRD Banyuwangi bahwa kinerja Dispenda belum optimal sehingga masih
banyak potensi penerimaan yang belum tercover oleh Dispenda. Target penerimaan selalu
tercapai, namun target tersebut belum menggambarkan potensi sesungguhnya yang dimiliki
Banyuwangi. Dapat disimpulkan bahwa target yang ditetapkan oleh pemerintah Banyuwangi
belum menggambarkan potensi yang sebenarnya dimiliki, sehingga penerimaan pajak hiburan
yang diperoleh pemerintah daerah belum optimal.
Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan di Banyuwangi
Berdasarkan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2014, Pajak hiburan dikenakan atas
penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Subjek pajak hiburan adalah orang
pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah
orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, pihak yang
memungut pajak hiburan adalah orang pribadi atau penyelenggara hiburan. dasar pengenaan
pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh
penyelenggara hiburan. Adapun tarif pajak hiburan ditetapkan bermacam-macam tergantung
jenis hiburannya itu sendiri. Dengan tarif terendah adalah 5% dan tarif tertinggi adalah 35%.
Pajak hiburan merupakan termasuk ke dalam self assessment. Itu berarti wajib pajak
sendirilah yang berkewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak
hiburannya. Prosedur yang harus dilalui wajib pajak hiburan yang menyelenggarakan hiburan
meliputi prosedur perhitungan pajak hiburan, prosedur penetapan pajak hiburan, prosedur
penyetoran pajak hiburan, dan prosedur pelaporan pajak hiburan. Jika merujuk ke Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2014,
maka wajib pajak hiburan wajib mendaftar dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD). Lalu SPTPD tersebut harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan daerah
paling lambat 10 hari sejak berakhirnya masa pajak, yakni satu bulan kalender, bagi wajib
pajak hiburan permanen, atau paling lambat 3 hari untuk hiburan insidental. Baru setelah
SPTPD disampaikan, Dispenda akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD),
selanjutnya SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lambat satu bulan setelah
diterbitkannya SKPD. Setalah melunasi pajak hiburan terutang, wajib pajak harus
melaporkan kembali kepada dinas pendapatan daerah. Seperti yang telah dijelaskan pada
gambar di bawah ini
10
Gambar 1 Prosedur Pemenuhan Kewajiban Pajak Hiburan Sumber: Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2014
Namun pada prakteknya, baik bagi wajib pajak hiburan insidental maupun permanen
tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Wajib pajak hiburan
insidental akan memperkirakan berapa penerimaan dari hiburan yang akan diselengarakan,
mengisi formulir SPTPD dan menyampaikannya kepada Dispenda, Dispenda akan
menerbitkan SKPD kemudian wajib pajak akan melunasi pajak yang terutang dalam SKPD.
Sementara wajib pajak hiburan permanen juga akan mengisi formulir SPTPD di awal, dengan
membawa tiket masuk yang akan dijual. Selanjutnya tiket masuk tersebut akan diperforasi
sebagai bukti bahwa tiket masuk tersebut sudah dibayarkan pajak hiburannya. Disini terdapat
diskresi yang dilakukan oleh Dispenda. Amanat Undang-Undang seperti yang dijelaskan di
gambar di atas adalah SPTPD diisikan setelah masa pajak hiburan permanen berakhir,
ataupun bagi hiburan insidental setelah hiburan tersebut selesai, baru pajaknya akan dibayar.
Namun kenyataan yang terjadi adalah, pajak hiburan akan dibayarkan di awal, sehingga
menjadi prepaid tax, karena pelaporan SPTPD dilakukan di awal sebelum tiket masuk dijual.
Dengan demikian, sebelum tiket masuk tersebut dijual kepada pengunjung hiburan, pajak
hiburannya telah disetorkan oleh wajib pajak. Dispenda berlaku demikian untuk
Wajib Pajak Hiburan
11
mengamankan penerimaan pajak hiburannya, karena pajak akan diterima di awal ketika wajib
pajak ingin memperforasi tiket masuknya.
Kendala dalam Pemungutan Pajak Hiburan di Banyuwangi
Kendala Eksternal
Kendala eksternal adalah kendala yang datang dari luar lingkungan dinas pendapatan
daerah Kabupaten Banyuwangi. Kendala eksternal yang dihadapi Dispenda adalah
pemahaman wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kondisi geografis. Kendala pertama
yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah Rendahnya
Pemahaman Wajib Pajak.
Pajak hiburan merupakan pajak dengan sistem self assessment. Dengan demikian,
wajib pajak menjadi kunci utama di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wajib
pajaklah yang harus menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.
Dalam sistem self assessment, wajib pajak harus proaktif untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya. Namun sebelum bisa sampai ke tahapan di mana wajib pajak memenuhi
kewajibannya, terlebih dahulu harus memiliki pemahaman untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya. Pemahaman wajib pajak merupakan kunci utama di dalam sistem ini, karena
tidak akan ada petugas pajak yang datang dan memberikan SKPD untuk dilunasi kepada
wajib pajak di awal seperti di dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Akan tetapi, kondisi
yang terjadi di Banyuwangi adalah pemahaman masyarakat akan pajak hiburan masih rendah.
Sebanyak 30% dari jumlah wajib pajak di Banyuwangi yang datang ke Dispenda untuk
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sisanya sebesar 70% tidak datang ke Dispenda,
sehingga petugas pajak yang harus datang dan menagih pajak terhutangnya. Banyak
masyarakat di Banyuwangi yang masih belum memiliki pemahaman tentang pajak hiburan,
sehingga pada akhirnya petugas Dispenda yang harus bekerja lebih keras dengan datang
langsung ke WP tersebut dan memberikan SKPD untuk dibayar. Itu pun tidak semua wajib
pajak langsung kooperatif…