SKRIPSI

INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA PEMILIHAN

KEPALA DAERAH (Studi Kasus Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan

Nomor 97/PUU.XI/2013)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

SIGIT SETIAWAN

NIM : C.100.090.013

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016

iv

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigit Setiawan

NIM : C.100.090.013

Alamat : Jalan Kyai Sahid Gang Sawo Nomor 10 Singopuran, Kartasura -

Sukoharjo.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk

memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta

maupun perguruan tinggi lain.

2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulissendiri,

tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan

sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku

aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini penulisbuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka

penulisbersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik

vi

MOTTO

“Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah pada Allah, jangan kamu merasa lemah.”

(HR. Muslim)

vii

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Ibu dan Ayah tercinta yang selalu setia

mencurahkan do’a, kasih sayang, dukungan dan

penantiannya.

2. Kakak-kakakku tercinta

3. IMMawan dan IMMawati IMM Kom. Fak.

Hukum UMS dan IMM Cabang Kota Surakarta.

4. Sahabat-sahabatku dalam suka dan duka.

5. Rekan-rekan seperjuangan yang menginspirasi.

6. Calon ibu dari anak-anakku nantinya.

7. Almamaterku.

viii

ABSTRAK Sigit Setiawan. NIM. C.100.090.013. Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Nomor 97/PUU.XI/2013). Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015. Pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya adalah sebagai mekanisme chek and balances yang dilakukan oleh MK sebagi pengawal konstitusi. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat telah banyak memberikan koreksi terhadap norma-norma dalam undang-undang yang dianggap konstitusional, tidak sejalan dengan maksud rumusan konstitusi ataupun cita-cita bangsa yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitui, MK selayaknya menjamin tegaknya prinsip negara hukum. Kenyataan yang terjadi adalah adanya beberapa Putusan MK yang dianggap kontroversial dan melebihi kewenangannya sendiri, salah satunya terkait sengketa Pilkada. Inkonsistensi Putusan MK tercermin saat menguji norma undang-undang terkait dengan sengketa Pilkada, hal ini tak lepas dari kewenangan mengadili sengketa Pilkada yang dianggap seperti halnya sengketa Pemilu, masuk dalam ranah kewenangan MK. Lembaga yang khusus dibentuk untuk menangani perkara konstitusional ini pada Putusan perkara pengujian undang-undang Nomor 072-073/PUU-II/2004 menyatakan dirinya berwenang mengadili sengketa Pilkada, namun pada Putusan MK Nomor 97/PUU.XI/2013 menyatakan dirinya tak lagi berwenang. Asas nemo judex in causa cua menentukan bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Sedangkan, sebagai lembaga pengawal konstitusi, MK harus menjamin kepastian hukum demi mewujudkan prinsip negara hukum harus ditegakkan. Kata Kunci : Inkonsistensi, Putusan MK, Sengketa Pilkada

ix

ABSTRACT

Sigit Setiawan. NIM. C.100.090.013. Inconsistency of Constitutional Court“s Verdicts in Competency to Sit In on Judgement of Dispute of Local Government Election (Case Study of Constitutional Court“s Verdict Number 072-073/PUU-II/2004 and Number 97/PUU.XI/2013). Faculty of Law Surakarta Muhammadiyah University. 2015. Judicial review on the constitutionality of law is basically toughts as the check and balances mechanism by the Constitutional Court as the guardian of Constitution. Constitutional Court“s Verdict was dispose in final an binding – gives so much correction to the inconstitutional law, which not necessary with consitution content or even the nation“s whises in our constitution. As the guardian of constitution, Constitutional Court should give guarantee of rule of law nation could stand for erectly. What exactly happened is, some of Constitutional Court“s Verdicts is seems full of controversy. Inconsistency Constitutional Court“s Verdict can be seen when it run judicial review on the constitutionality of law in dispute of local government election context, it cannot be separated from the Constitutional Court“s competence which has an authority to sit in on judgement of national election dispute, it viewed as the same as dispute of local government election, it is one of the Constitutional Court“s competence. This special intitution was made for constitutional case resolution, in one of verdict of judicial review number 072-073/PUU-II/2004 suggested that Constitutional Court have competence to sit in on judgement of dispute of local government election, but in verdict of number 97/PUU.XI/2013 declared for unjudge that case no more. Nemo judex in causa cua principle says that the judge cannot try to judge a case which it have a connection with him/herself. But, as a guardian of constituition, it has to stands for legal security to bring rule of law principle erectly. Keywords : Inconsistentcy, Constitutional Court“s Verdict, Dispute of local

government election

x

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penuh syukur atas karunia Allah SWT yang telah

melimpahkan kasih sayang serta petunjuk-Nya sehingga penulis hingga saat ini

masih diberikan semua hal yang patut disyukuri dan dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Kewenangan

Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan MK Nomor 072-

073/PUU-II/2004 dan Nomor 97/PUU.XI/2013) ”. Sholawat serta salam tetap

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan zaman

dari zaman jahilliyah menuju zaman yang dapat kita rasakan saat ini serta senantiasa

kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Penulis dalam skripsi ini membahas tentang inkonsistensi yang dilakukan

oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, tentu saja hal ini bukan suatu bahasan

yang umum, karena itulah penulis tertarik untuk membuat penelitian ini menjadi

karya terakhir penulis pada akhir masa kuliah S1. Telah banyak penelitian skripsi

lain yang membahas penerapan teori hukum di lapangan, dan sepengetahuan penulis

tidak banyak yang melakukan penelitian normatif seperti halnya yang penulis

xi

lakukan. Karya ini diharapkan dapat menambah pandangan bagi siapapun yang

membacanya, yang tentu saja tidak lepas dari kesalahan yang dilakukan penulis.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai

derajat sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan

skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan do’a dari penulis saja,

namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut membantu

menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas,

penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Bapak Iswanto S.H., M.H. selaku pembimbing I telah memberikan

bimbingan, petunjuk dan saran kepada penulis dan beliaulah yang telah

menginspirasi penulis untuk menekuni bidang Hukum Tata Negara.

3. Ibu Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang sangat

baik hati mendampingi penulis dengan sabar dan pengertian dalam

penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Kuswardhani, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik yang telah

banyak memberikan perhatian dan bantuan secara materiil maupun immateriil

kepada penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Surakarta.

xii

5. Bapak Kelik Wardiono, S.H., M.H. yang selalu menjadi teman diskusi yang

hangat terkait masalah hukum, dan sering membuat otak mahasiswa,

khususnya penulis menjadi hangat.

6. Bapak dan Ibu dosen serta staff administrasi Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

7. Ibu dan Bapak tercinta di Malang yang selalu mendukung dan mendoakan

dengan penuh kasih sayang untuk anaknya yang merantau ini. Harapan besar

dari Ibu dan Bapak tidak akan pernah penulis khianati. Demi kalianlah

penulis berjuang selama ini.

8. Kakakku Tina yang selalu mendukung selama ini, engkau menjadi pengganti

Ibu dan Ayah semenjak penulis merantau, tak lupa dukungan juga dari

Suaminya yaitu Mas Findy dan keponakanku Sultan dan Alden yang lucu-

lucu dan menggemaskan, kakakku Nana yang selalu mendukung

perjuanganku dan memberikan kontribusi yang luar biasa, kakakku Pras yang

selalu menjadi orang yang bisa diandalkan dan menjadi kakak yang baik

dalam waktu yang sama, kalian semua mengajarkanku bahwa keluarga adalah

yang terpenting.

9. Teman-teman seperjuangan selama studi di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Surakarta mulai kakak tingkat sampai dengan adik tingkat

yang mewarnai kehidupan kampus penulis yang tidak bisa disebutkan satu-

persatu.

xiii

10. Teman-teman IMM Komisariat Fakultas Hukum UMS dan para senior

Fakultas Hukum UMS mulai kakak tingkat sampai dengan adik tingkat yang

menjadi sahabat-sahabat terbaik yang bisa penulis temukan selama studi dan

mengisi kesibukan di kampus. Terima kasih atas bantuan moral , santunan

kasih sayang dan bantuan kemanusiaan dari kalian selama ini dan semoga

untuk ke depannya. Ricky Setiawan yang nyaman, Nanang yang woles, Fian

yang tenang di permukaan namun galau di pedalaman, Aji yang tegas, Edi

Setiawan yang setia pada kegokilannya, Bedor yang baik hati dan suka

menolong, Yudha yang asyik, Om Jin yang mengajarkan kenakalan, Dewi

The Kwek sang kontaminator, Kimin yang cerdas, Farida yang cuek namun

pemikir, Nur Hidayah yang cekatan dan tabligh, dan saudara seikatan lain

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

11. Teman-teman Kos Aizy yang selama hidup bersama di perantauan telah

menjadi keluarga kedua bagi penulis dan selalu memberikan dukungan moral,

bantuan dana dan bantuan kemanusiaan yang tidak bisa penulis bayangkan

sebelumnya. Walau sekarang kita terpisah, tapi kalian akan selalu

mendapatkan predikat dulur dari penulis.

12. Teman-teman mengisi waktu luang yang selalu siap jika diajak bermain,

khususnya Bolang, Dwek, Fattah, Celeng, Dukun, Bang Jack dan kroni

lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

13. Dan untuk seseorang, yang menginspirasi dan sampai saat ini masih

kuperjuangkan.

xv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ iii

PERNYATAAN ............................................................................................. iv

MOTO ............................................................................................................ vi

PERSEMBAHAN ...................................................... ................................... vii

ABSTRAKSI .................................................................................................. viii

ABSTRACTION ............................................................................................ ix

KATA PENGANTAR .................................................................................... x

DAFTAR ISI .................................................................................................. xv

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xix

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1

A. Latar Belakang ............................................................................. 1

B. Perumusan Masalah ..................................................................... 24

C. Tujuan Penelitian ......................................................................... 24

D. Manfaat Penelitian ....................................................................... 25

E. Kerangka Pemikiran ..................................................................... 26

F. Metode Penelitian ......................................................................... 27

G. Sistematika Skripsi ...................................................................... 32

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 33

A. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi …………...................... 33

B. Tinjauan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah …................ 40

xvi

C. Tinjauan tentang Kewenangan MK dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ................ 45

D. Tinjauan tentang Pengujian Undang-Undang ............................. 51

1. Interpretasi Gramatikal ........................................................... 57

2. Interpretasi Teleologis ............................................................ 57

3. Interpretasi Sistematis ............................................................. 58

4. Interpretasi Historis................................................................. 58

5. Interpretasi Komparatif........................................................... 58

6. Interpretasi Futuristis.............................................................. 59

E. Tinjauan tentang Putusan MK ...................................................... 63

F. Tinjauan tentang Asas Hukum yang Digunakan oleh MK .......... 73

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 79

A. Landasan Hukum MK dalam Mengadili Perkara ....................... 80

1. Dasar Hukum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945….................................................................................... 80

2. Dasar Hukum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24/2003…........................................................................ 82

B. Aspek Substansial terkait Kewenangan MK Memutus Sengketa Pilkada ..................................................................... 85

1. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 …........................... 85

2. Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 .......................................... 101

3. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ............................ 111

4. Pasal 1 angka 4 UU No. 22/2007........................................... 121

5. Pasal 236C UU No. 12/2008 ................................................. 130

xvii

6. Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48/2009 …....................... 141

7. Kewenangan MK Mengadili Sengketa Pilkada .................... 142

C. Asas Hukum yang Digunakan dalam Pertimbangan Hukum ..... 150

1. Asas Independensi ................................................................. 150

2. Asas Kepastian Hukum ......................................................... 151

3. Asas Praduga Rechtmatige .................................................... 152

4. Asas Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Bersifat Final 153

5. Asas Putusan Mengikat Secara Erga Omnes ………............. 155

6. Asas Ius Curia Novit ….......................................................... 155

7. Asas Nemo Judex in Causa Cua ........................................... 157

D. Kesesuaian Pertimbangan Hukum yang Digunakan MK dengan Hukum Positif dan Asas-asas Hukum ............................ 158

1. Kesesuaian Pertimbangan Hukum dengan Hukum Positif … 158

2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum dengan Asas Hukum …... 162

E. Alasan Terjadinya Inkonsistensi Putusan MK terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pilkada ................................. 163

BAB IV PENUTUP ......................................................................................... 168

KESIMPULAN …………................................................................. 168

xviii

DAFTAR TABEL Tabel 1 Kesesuaian Pertimbangan Hukum dengan Landasan Hukum......... 84

Tabel 2 Metode Penafsiran Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 ........ 99

Tabel 3 Hasil Penafsiran Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 ............ 100

Tabel 4 Metode Penafsiran Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945..................... 109

Tabel 5 Hasil Penafsiran Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 ........................ 110

Tabel 6 Metode Penafsiran Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945..................... 120

Tabel 7 Hasil Penafsiran Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 ........................ 120

Tabel 8 Metode Penafsiran terkait Pasal 1 Angka 4 UU No. 22/2007 ..... 129

Tabel 9 Hasil Penafsiran terkait Pasal 1 Angka 4 UU No. 22/2007 ......... 130

Tabel 10 Metode Penafsiran terkait Pasal 236C UU No. 12/2008 .............. 140

Tabel 11 Hasil Penafsiran terkait Pasal 236C UU No. 12/2008 ….............. 140

Tabel 12 Pertimbangan Hukum Terkait Kewenangan MK Mengadili Sengketa Pilkada ………………….............................................. 147

Tabel 13 Kesesuaian Pertimbangan Hukum dengan Hukum Positif .......... 161

Tabel 14 Kesesuaian Pertimbangan Hukum dengan Asas-asas Hukum ..... 162

Tabel 15 Kecenderungan Penggunaan Metode Penafsiran .......................... 164