View
212
Download
0
Embed Size (px)
SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN OLEH
PEMERINTAH KOTA AMBON
OLEH
AHMAD UMAR FARHAN. TUASIKAL
B121 12 105
BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016
i
HALAMAN JUDUL
Tinjauan Hukum Terhadap Pelakasanaan Penagihan Pajak
Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Oleh
Pemerintah Kota Ambon
OLEH :
AHMAD UMAR FARHAN. TUASIKAL
B121 12 105
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Bagian Program Studi Hukum Administrasi Negara
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016
ii
iii
iv
v
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan Syukur kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa,
pencipta alam semesta beserta isinya. Tidak sehelai daun jatuh ke bumi
melainkan dengan izin-Nya, demikian juga peneliti dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan izin-Nya pula. Shalawat dan salam untuk sang pencerah,
Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, beserta sahabat-sahabat beliau
sebagai ungkapan rindu penuh cinta dan berharap dapat dipertemukan
oleh-Nya di padang mahsyar kelak.
Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Hukum Prodi Hukum Administrasi Negara
Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam menyelesaikan skripsi ini,
penulis diberi bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara
materi maupun moril. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat
dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:
1. Kedua orang tua Muhammad Husein. Tuasikal .S.H.,
M.Kn., dan Helmy Farinda Salampessy .S.E., atas segala
pengorbanan, doa, motivasi, dan kasih sayang yang tidak
terhingga dan tidak terbalaskan yang diberikan untuk
penulis. Serta saudara saudara peneliti, Muhammad
vi
Haidar Fikri.Tuasikal, Umar Lebe. Tuasikal, dan Shilya
Sarnawiyah. Tuasikal atas segala doa yang diberikan.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof.
Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum beserta jajarannya,
serta seluruh dosen yang telah mencurahkan ilmu
pengetahuannya selama proses perkuliahan.
3. Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H. selaku
Pembimbing I dan Naswar Bohari, S.H., M.H. selaku
pembimbing II
4. Ibu C.H Pattiradjawane Kepala UPTD PBB-P2 dan BPHTB
DISPENDA Kota Ambon beserta seluruh staf karyawan di
DISPENDA Kota Ambon selaku Narasumber bagi penulis
untuk mengambil data.
5. Sahabat-sahabat penulis : Wahyu Aji Saputro, Agus
Setiawan Lating, Fakhir Ely, Akbar Tuharea, Reza
Nahumarury, La Ode Indra, Aviv Kayuan, Akbar
Abukasim.
6. Yaya Latuconsina seseorang yang spesial yang selalu
membantu, dan meyemangati penulis.
7. Teman-teman Seperjuangan HAN 2012.
vii
8. Teman-teman KKN Unhas Gel.93 : Ismunandar Muchtar,
Adnan Mansjur, Alfin Nur, Griselda, Jennifer Wahyudin,
Ruby Gaus, Siti Hajar Besse, Azizah Utami.
9. Kakanda Ahmad Rifani. Talaohu yang selalu Memberikan
arahan dan membantu penulis.
10. Kawanku Ali suneth Han 2013
11. Karyawan Fakultas Hukum Pak Baso.
12. Untuk semua pihak yang turut ikut serta dalam
penyusunan skripsi ini yang tertulis maupun yang tidak
tertulis, baik secara terang terangan maupun misterius.
Semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak
yang telah diberikan kepada peneliti dibalas dengan
kebaikan dan pahala dari Allah SWT.
Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak
kekurangan, keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sehingga
pembuatan skripsi ini sangatlah jauh dari kata kesempurnaan, baik dalam
penulisan maupun tata bahasanya. Kritik dan saran yang membangun akan
lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap agar skripsi
ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembaca.
Makassar, 11 September 2016
Peneliti
viii
ABSTRAK
AHMAD UMAR FARHAN. TUASIKAL (B121 12 105), TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN OLEH PEMERINTAH KOTA AMBON, dibawah Bimbingan Bapak Muhammad. Djafar Saidi sebagai Pembimbing I dan Bapak Naswar Bohari sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penagihan piutang pajak bumi dan bangunan Tahun 1999-2013 oleh Pemerintah Kota Ambon dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penagihan pajak bumi dan banguna sektor pedesaan dan perkotaan.
Penelitian dilakukan di Kota Ambon dengan lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon, jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empires, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), bisa berupa opini orang (individu/kelompok), hasil observasi terhadap sebuah kegiatan dan kejadian.Data sekunder, yaitu data penelitian yang didapat secara tidak langsung atau melalui media perantara (didapat dan dicatat oleh pihak lain), catatan atau historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang dipublikasikan ataupun tidak. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research (studi kepustakaa), dan field reserch (studi lapangan).
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penagihan hutang pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan tahun 1999-2013 di Kota Ambon menggunkan data objek dan wajib pajak tahun 1999 dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Ambon No 4 Tahun 2013 pasal 25 & pasal 26 tentang Daluwarsa Penagihan, dengan realisasi penagihannya dari -/+ 23.000 wajib Pajak Kota Ambon sebesar Rp. 510.399.200 dari penagihan menggunakan SPPTD dan itu masih sangat jauh dari pokok ketetapan Pemerintah Kota Ambon yaitu Rp. 2.050.194.438, pelaksanaan penagihan juga tidak berjalan optimal karena terkendala oleh ketidak lengkapan data DISPENDA Kota Ambon (data penagihan secara paksa, penagihan seketika dan sekaligus, dan data penagihan menggunakan surat kurang bayar dan kurang bayar tambahan), faktor lainnya yang mempengaruhi tidak optimalnya penagihan yaitu minimnya kesedaran wajib pajak Kota Ambon untuk melunasi tanggung jawab mereka serta banyaknya wajib pajak Kota Ambon yang telah berpindah domisili.
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL....................................................................................i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................................. ii
KATA PENGANTAR ............................................................................ iii
ABSTRAK ................................................................................................ v
DAFTAR ISI ......................................................................................... vi
BAB 1 PENDAHULUAN............................................................................1
I.1. Latar Belakang.........................................................................1
I.2. Rumusan Masalah ...............................................................6
I.3. Tujuan Penelitian .................................................................6
I.4. Manfaat Penelitian ...............................................................7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA................................................................. 10
II.1. Pajak Bumi dan Bangunan...................................................10
II.2. Dasar Hukum Penagihan PBB-P2.......................................10
II.3. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)..........12
II.4. Kewenangan Penagihan PBB-P2........................................14
II.5. Kedaluwarsa Penagihan Pajak............................................16
II.6. Jenis-Jenis Penagihan Pajak...............................................17
A. Penagihan Secara Biasa........................................................17
B. Penagihan Seketika dan Sekaligus........................................29
C. Penagihan Secara Paksa......................................................31
BAB III METODE PENELITIAN................................................................39
III.1. Lokasi Penelitian................................................................39
III.2. Pendekatan Penelitian.......................................................39
x
III.3. Sumber Data.....................................................................40
III.4. Teknik Pengumpulan Data................................................41
III.5. Prosedur Pengempulan Data............................................42
III.6. Analisis Data......................................................................43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...............................43
IV.1. Sekilas Tentang Kota Ambon...........................................45
IV.2. Pelaksanaan Penagihan Hutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 1999 oleh Pemerintah
Kota Ambon ............................................................
