27
Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2014 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) KURSUS DAN PELATIHAN PERPAJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH LEVEL IV berbasis

SKL Perpajakan

  • Upload
    buimien

  • View
    298

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SKL Perpajakan

Direktorat Pembinaan Kursus Dan PelatihanDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan2014

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)KURSUS DAN PELATIHAN PERPAJAKAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAKPENJUALAN ATAS BARANG MEWAH LEVEL IV

berbasis

Page 2: SKL Perpajakan

i | P a g e

DAFTAR ISI

HalDaftar IsiI. PenyusunanSKL

A. Latar BelakangB. TujuanC. Uraian Program

II. PengertianA. Capaian PembelajaranB. Deskripsi umum KKNIC. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNID. Deskripsi capaian pembelajaran khususE. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI

1. Kompetensi2. Elemen Kompetensi3. Indikator Kelulusan

F. KurikulumG. RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)

III. Profil Lulusan dan jabatan kerja

IV. Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)A. Deskripsi umum KKNIB. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNIC. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

V. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI

VI. Rekognisi Pembelajaran Lampau

VII. Arah Pengembangan

Page 3: SKL Perpajakan

1 | P a g e

I. PENYUSUNAN SKL

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negaramaju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk sertaletak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukanpengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakandaya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuanbersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulandalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan,serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevanbaik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untukmenjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya peningkatan mutu dan daya saingbangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasisumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaianpembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihankerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upayapeningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diribangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsaIndonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan programpengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkatkualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaianpembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasilkarya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingattantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasionalyang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapatdibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telahdilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secaranyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka danmudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektorperekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu,persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyataberada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektorketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihansecara nasional dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang

diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman

Page 4: SKL Perpajakan

2 | P a g e

mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dantingkat pekerjaan

3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkanantara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja

4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesiadengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yangditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteriakompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahanyang bersifat multi aspek. Keberhasilannya sangat tergantung pada sinergi dan peranproaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber dayamanusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasiindustri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu programpenyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalambeberapa hal. Indikatornya antara lain belum meratanya kesadaran mutu di kalanganinstitusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnyakesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasiltenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan dibidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamikatantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untukmencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusipendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkanoleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan non formal, pada tahun 2012 tercatat sekitar 17.000 lembaga kursusdan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk beragamjenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan KementerianPendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalammencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusipenyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yangdiharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusandisingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 32 tahun 2013 tentangPerubahan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan danPermendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusunsebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. SelanjutnyaSKL 10 bidang kursus dan pelatihan telah berhasil disusun pula tahun 2010 danditetapkan tahun 2011. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebutperlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus

Page 5: SKL Perpajakan

3 | P a g e

dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja daripengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman pembelajaran dan penilaian dalampenentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagipeserta didik yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, ataumemutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Memasuki tahun 2013, Pemerintah melalui Institusi Kementerian Keuanganmenetapkan Rp 1.529 triliun untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara mulaidari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri danpembangunan infrastruktur. Pemerintah tetap masih mengandalkan penerimaan pajakdalam sumber penerimaan negara. Pemerintah menargetkan penerimaan pajaksebesar Rp 1.193 triliun atau sekitar 78 persen dari total penerimaan negara.

Dari sumber di Ditjen Pajak, pada tahun 2012 jumlah pajak yang terkumpul mencapaiRp 976 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 19 persen dari tahun sebelumnya.Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2009–2012 mencapai 17 persen.Dengan target pajak sekarang, maka pada tahun 2013 pemerintah mengupayakanadanya pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 22 persen. Untuk merealisasikanangka pertumbuhan tersebut, pemerintah menginginkan adanya peningkatanpersentase kepatuhan wajib pajak.

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangatrendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Orang pribadi yangseharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan di atas PenghasilanTidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkandirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melaporSurat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasioSPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yangmau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayarpajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badanusaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen. Sehingga jika kita bandingkan dengannegara tetangga kita seperti Malaysia, dimana tingkat kepatuhan masyarakatnya dalammembayar pajak mencapai 80 persen, maka persentase kepatuhan pajak masyarakatIndonesia masih jauh dibawah kepatuhan pajak masyarakat Malaysia.

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyakperspektif. Luigi Alberto Franzoni (1999) menyebutkan kepatuhan atas pajak (taxcompliance) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak,melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknyadengan tepat waktu.

Page 6: SKL Perpajakan

4 | P a g e

Jerman dengan penduduk 80 juta jiwa dan kehidupan sehari-harinya sudah serbaelektronik, mempekerjakan 110.000 petugas pajak untuk mengamankan penerimaannegara. Sedangkan Indonesia dengan penduduk 250 juta jiwa hanya mempekerjakan32.000 petugas untuk mencapai target penerimaan pajak. Berdasarkan data DitjenPajak, rasio pegawai pajak dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 1:7.500 (satupetugas pajak meng-cover 7.500 penduduk). Sedangkan, rasio pegawai pajak denganjumlah penduduk Jerman mencapai rasio 1:727. Sehingga berdasarkan rasio tersebutpemerintah Indonesia masih kekurangan pegawai pajak jika dibandingkan denganJerman.

Selain itu kebutuhan akan tenaga ahli perpajakan juga sangat besar apalagi sejak DitjenPajak memperketat penerapan peraturan perpajakan Indonesia, dan banyak kasusperpajakan yang melibatkan berbagai perusahaan. Perusahaan saat ini semakinberbenah dan mencari tenaga kerja yang memahami peraturan dan mekanismeperpajakan yang benar.

Adapun perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja di bidang perpajakandiantaranya adalah:1. Perusahaan swasta baik perusahaan lokal maupun asing2. Perusahaan BUMN3. Kementerian/lembaga pemerintah4. Kantor konsultan pajak5. Lembaga swadaya masyarakat

Oleh karena itu kursus dan pelatihan perpajakan sangat dibutuhkan untuk memenuhikebutuhan tersebut di atas.

1. Tujuan umumTujuan umum kursus dan pelatihan perpajakan ini adalah agar peserta didik mampu:Melaksanakan kegiatan memilah, memilih dan mengolah berbagai sumber datadalam rangka melaksanakan kewajiban dan pemenuhan hak perpajakan sehinggamenjadi suatu dokumen perpajakan yang benar, jelas dan lengkap.

2. Tujuan KhususSecara khusus kurikulum kursus dan pelatihan perpajakan ini bertujuan agar pesertadidik mampu:a. Melakukan pendaftaran, perubahan data serta penghapusan Nomor Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)b. Menghitung pajak terutangc. Melakukan penyetoran pajak terutangd. Melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa secara manual maupun

mengoperasikan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajake. Melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)f. Melakukan permohonan penundaan dan/atau pengangsuran pembayaran pajak

yang terutang hasil pemeriksaan pajakg. Melakukan permohonan pengurangan, keringanan, pembatalan dan

Page 7: SKL Perpajakan

5 | P a g e

penghapusan sanksi administrasi PPN dan PPnBMh. Melakukan permohonan Surat Keterangan Bebas PPN dan PPnBM

Pelatihan perpajakan ini dapat diikuti oleh setiap warga negara Indonesia denganpersyaratan pendidikan minimal SMA/sederajat dengan kualitas lulusan setaradengan level IV KKNI.

Lama kursus dan pelatihan perpajakan adalah 60 jam pelajaran @60 menit denganmetode pembelajaran sebagai berikut:a. Ceramahb. Diskusic. Demonstrasi/simulasid. Pemecahan masalahe. Praktik

Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan perpajakan ini akan diberikan evaluasiakhir yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahamidan mempraktikkan materi yang sudah diberikan pengajar/ instruktur, yaitu berupa.a. Ujian komprehensif (ujian tertulis) bagi semua mata pelajaran dalam pelatihan ini

danb. Ujian praktik membuat laporan perpajakan secara manual maupun elektronik

Setelah peserta berhasil melalui dua jenis ujian yang dilaksanakan oleh lembagakursus dan pelatihan, akan diberikan tanda lulus bidang keahlian perpajakan.

3. Uji KompetensiUji kompetensi diperlukan peserta didik untuk mendapat pengakuan keahlian secaranasional dan internasional di bidang perpajakan. Uji kompetensi diatur dalamPetunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga SertifikasiKompetensi (LSK) Perpajakan dan Kemdikbud, dilaksanakan di suatu tempat yangdisebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSK Perpajakan.

4. Sertifikasi LulusanPeserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti uji kompetensi akanmendapatkan satu lembar sertifikat kompetensi. Blanko sertifikat kompetensiditerbitkan oleh Kemdikbud. Pengisian blanko sertifikat kompetensi dilakukan olehLSK Perpajakan, maka sertifikat berlaku sebagai pengakuan kompeten di bidang PPNdan PPnBM.

Page 8: SKL Perpajakan

6 | P a g e

II. PENGERTIAN

A. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui pembelajaran daninternalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalamankerja.1. Pengetahuan adalah penguasaan dan pemahaman tentang konsep, fakta, informasi,

teori, dan metodologi pada bidang keilmuan, keahlian, dan pekerjaan tertentu olehseseorang

2. Sikap adalah kecenderungan psikologis, sebagai hasil dari penghayatan seseorangterhadap nilai dan norma kehidupan yang tumbuh dari proses pendidikan,pengalaman kerja, serta lingkungan keluarga, dan masyarakat

3. Keterampilan adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakanmetode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, danpengalaman kerja

4. Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatupekerjaan secara mandiri, bertanggung jawab dan terukur melalui suatu asesmenyang baik

5. Pengalaman kerja adalah akumulasi dan internalisasi kemampuan dalam melakukanpekerjaan di bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu

B. Deskripsi umum KKNI adalah deskripsi menyatakan kemampuan, karakter, kepribadian,sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjangkualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun2012.

C. Deskripsi kualifikasi KKNI adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan,pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorangsesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiranPeraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.

D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus adalah deskripsi capaian minimum dari setiapprogram kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengandeskripsi kualifikasi KKNI.

E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI adalah kemampuan minimum yangdibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi pengetahuan, keterampilandan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yangdipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNI yangsesuai. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI dinyatakan oleh tiga parameteryaitu.1. Kompetensi : (lihat pengertian di atas)2. Elemen Kompetensi : pernyataan kompetensi yang lebih rinci3. Indikator kelulusan : unsur yang menjadi tolok ukur keberhasilan yang

menyatakan seseorang kompeten atau tidak

Page 9: SKL Perpajakan

7 | P a g e

F. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, danbahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedomanpenyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaianpembelajaran khusus.

G. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan formal atas capaianpembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal,pendidikan informal, dan pendidikan formal.

Page 10: SKL Perpajakan

8 | P a g e

III. PROFIL LULUSAN DAN JABATAN KERJA

A. Profil Lulusan

Terampil memilah, memilih dan mengolah berbagai sumber data dalam rangkamelaksanakan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak meliputi: pendaftaranNPPKP, menghitung pajak terutang, melakukan pembayaran pajak terutang, melakukanpelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa sehingga menjadi suatu dokumenperpajakan yang benar, jelas, dan lengkap.

Terampil memilah, memilih dan mengolah berbagai sumber data dalam rangkamelaksanakan hak perpajakan Pengusaha Kena Pajak meliputi: perubahan data NPPKP,penghapusan NPPKP, penundaan dan/atau pengangsuran pembayaran pajak yangterutang hasil pemeriksaan pajak secara mandiri, pengurangan, keringanan, pembatalandan penghapusan sanksi administrasi serta Surat Keterangan Bebas PPN dan PPnBM.

Terampil melakukan pengisian SPT Masa PPN dan PPnBM secara manual dan elektronikdengan menggunakan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak.

Dapat berkomunikasi dengan rekan kerja, petugas pajak dan Wajib Pajak secara baik.Bertanggung jawab atas hasil kerja tim yang digunakan dalam pelaksanaanpekerjaannya.

B. Jabatan Kerja

Lulusan kursus dan pelatihan perpajakan ini mendapat sebutan Teknisi PerpajakanPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Level IV.

Teknisi perpajakan yang baru lulus dari pelatihan ini, dapat menjalankan karir kerja dibidang perpajakan dan dapat menghasilkan laporan Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah.

Dengan berjalannya waktu, pengalaman kerja dan mengikuti pendidikan lebih lanjutmemungkinkan peningkatan kualitas/level kompetensi.

Page 11: SKL Perpajakan

9 | P a g e

IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN

A. Deskripsi umum KKNI

Deskripsi umum KKNI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 yangminimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah:Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasisistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesiapada setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakterdan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung

perdamaian dunia4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi

terhadap masyarakat dan lingkungannya5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta

pendapat/temuan original orang lain6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk

mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap laporan

pemenuhan kewajiban perpajakan yang dihasilkannya sehingga tidak memberikandampak yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan yang tidak bertentangandengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku

B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI

Jabatan kerja adalah Teknisi Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) dengan pekerjaan perpajakan tingkatTeknisi sesuai dengan standar KKNI pada level IV.

LEVEL IV1. Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan

menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapapilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitasyang terukur

2. Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampumenyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya

3. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulisdalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif

4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atashasil kerja orang lain

Page 12: SKL Perpajakan

10 | P a g e

C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

Membangun kesadaran dan membetuk karakter serta kepribadian Pengusaha KenaPajak yang bertanggung jawab yang memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalammelaksanakan kewajiban perpajakan.

Mampu memilah, memilih dan mengolah berbagai sumber data dalam rangkamelaksanakan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak meliputi: pendaftaranNPPKP, menghitung pajak terutang, melakukan pembayaran pajak terutang, melakukanpelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa sehingga menjadi suatu dokumenperpajakan yang benar, jelas, dan lengkap.

Mampu membuat laporan perpajakan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPNdan PPnBM sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan memanfaatkan perangkatlunak spreadsheet dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak

Mampu menjalankan hak perpajakan Pengusaha Kena Pajak meliputi: perubahan dataNPPKP, penghapusan NPPKP, penundaan dan/atau pengangsuran pembayaran pajakyang terutang hasil pemeriksaan pajak, pengurangan, keringanan, pembatalan danpenghapusan sanksi administrasi PPN dan PPnBM serta Surat Keterangan Bebas secaraterbatas.

Mampu menguasai prinsip dasar, pengetahuan prosedural dan operasional, danpetunjuk teknis tentang penghitungan, pembayaran serta pelaporan PPN dan PPnBMserta petunjuk operasional dasar dalam menggunakan perangkat lunak spreadsheetdan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak.

Mampu bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan sendiri serta bekerja sama danberkomunikasi dengan petugas pajak, Pengusaha Kena Pajak dan rekan kerja divisi lain.

Capaian pembelajaran khusus lulusan Perpajakan ini adalah.

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUSBIDANG PERPAJAKAN SESUAI KKNI LEVEL IV

(KLUSTER: TEKNISI PERPAJAKAN PPN dan PPnBM)

SIKAP DAN TATANILAI

Membangun kesadaran dan membetuk karakter sertakepribadian Pengusaha Kena Pajak yang bertanggungjawabyang memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakankewajiban perpajakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam

menyelesaikan tugasnya3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik

sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah airserta mendukung perdamaian dunia

4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan

Page 13: SKL Perpajakan

11 | P a g e

kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat danlingkungannya

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan originalorang lain

6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memilikisemangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa sertamasyarakat luas

7. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawabterhadap laporan pemenuhan kewajiban perpajakanWajib Pajak untuk menghindari dampak yang dapatmenimbulkan sanksi perpajakan bagi Pengusaha KenaPajak

8. Memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakantugas pekerjaan sebagai teknisi perpajakan

KEMAMPUAN DIBIDANG KERJA

Mampu membuat laporan perpajakan berupa SuratPemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPnBM sesuai denganketentuan perpajakan dengan memanfaatkan perangkat lunakspreadsheet dan perangkat lunak elektronik dari DirektoratJenderal Pajak, mencakup:1. Mampu melakukan permohonan pendaftaran Pengusaha

Kena Pajak2. Mampu melakukan permohonan perubahan data

Pengusaha Kena Pajak3. Mampu melakukan permohonan penutupan Pengusaha

Kena Pajak4. Mampu membuat faktur pajak5. Mampu menentukan jumlah kebutuhan penggunaan

nomor seri faktur pajak selama periode yang ditentukan6. Mampu menghitung besarnya pajak terutang, menyiapkan

penyetoran dan pelaporan pajak dalam memenuhikewajiban perpajakan PPN dan PPnBM secara mandiri

7. Mampu membuat laporan perpajakan berupa SuratPemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPnBM secara manualdan dengan mengoperasikan perangkat lunak elektronikdari Direktorat Jenderal Pajak

8. Mampu menyiapkan SPT Masa PPN dan PPnBM untukditandatangani oleh pimpinan.

9. Mampu mengarsipkan kembali dokumen perpajakansetelah proses pelaporan

10. Mampu menelusuri dan mengarsipkan kembali (retrieve)dokumen perpajakan PPN dan PPnBM untuk prosespemeriksaan perpajakan

11. Mampu menemukan perbedaan dan persamaan(ekualisasi) peredaran usaha yang dicatat dalam laporan

Page 14: SKL Perpajakan

12 | P a g e

keuangan dan objek PPN dan PPnBM yang dilaporkandalam SPT Masa PPN dan PPnBM

12. Mampu melakukan penjurnalan pendapatan dan PPN danPPnBM dalam pembukuan perusahaan

13. Mampu melakukan permohonan penundaan dan/ataupengangsuran pembayaran PPN dan PPnBM hasilpemeriksaan pajak secara mandiri

14. Mampu mengajukan permohonan pengurangan,keringanan, pembatalan dan penghapusan sanksiadministrasi PPN dan PPnBM

15. Mampu mengajukan permohonan Surat Keterangan BebasPPN dan PPnBM

PENGETAHUANYANG DIKUASAI

Menguasai prinsip dasar, pengetahuan prosedural danoperasional, dan petunjuk teknis tentang penghitungan,pembayaran serta pelaporan PPN dan PPnBM sertapengetahuan operasional dasar dalam menggunakanperangkat lunak spreadsheet dan dengan mengoperasikanperangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak,mencakup.1. Menguasai pengetahuan tentang dasar hukum Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barangmewah (PPnBM)

2. Menguasai pengetahuan tentang pendaftaran danpenutupan Pengusaha Kena Pajak

3. Menguasai pengetahuan tentang hak dan kewajibanPengusaha Kena Pajak

4. Menguasai pengetahuan tentang perhitungan PPN danPPnBM

5. Menguasai pengetahuan tentang penyetoran danpelaporan pajak

6. Menguasai pengetahuan teknik pengarsipan dokumensecara manual maupun elektronik

7. Menguasai pengetahuan tentang perangkat lunakspreadsheet dan perangkat lunak elektronik dari DirektoratJenderal Pajak

8. Menguasai pengetahuan teknis pemeriksaan pajak PPNdan PPnBM

9. Menguasai pengetahuan teknik penjurnalan PPN danPPnBM

10. Menguasai pengetahuan tentang pengurangan,keringanan, pembatalan, penghapusan sanksi administrasi

11. Menguasai pengetahuan tentang Surat Keterangan BebasPPN dan PPnBM

Page 15: SKL Perpajakan

13 | P a g e

HAK DANTANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab atas pekerjaan perpajakan secara mandiriatau kelompok dalam hal.1. Bertanggung jawab dalam hal penyiapan laporan

perpajakan PPN dan PPnBM secara mandiri sertamelakukan pembetulan laporan SPT Masa PPN dan PPnBM

2. Memiliki kewenangan untuk melakukan komunikasidengan petugas pajak, Pengusaha Kena Pajak dan rekankerja divisi lain terkait dengan pengelolaan unit pekerjaan

3. Memiliki kewenangan menelaah kuantitas dan kualitashasil kerja dari unit kerja lain terkait dengan kebenaranpenghitungan PPN dan PPnBM

Page 16: SKL Perpajakan

14 | P a g e

V. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI

Dalam naskah akademik SKKNI, dinyatakan beberapa informasi terkait dengan maknakompetensi dan standar kompetensi sebagaimana dinyatakan berikut ini. Berdasar pada artibahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikansebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagaikemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan,dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performayang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa standar kompetensi lulusan merupakankompetensi minimal yang diperlukan dan disepakati bersama oleh para pakar, yang harusdikuasai oleh peserta didik dalam bidang pekerjaan tertentu.

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah perumusan tentangkemampuan minimal yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas ataupekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai denganunjuk kerja yang dipersyaratkan.

Dengan dikuasainya standar kompetensi lulusan tersebut oleh seseorang, maka yangbersangkutan akan mampu.1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan2. Mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan3. Bertindak secara tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dari rencana semula4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau

melaksanakan tugas dalam kondisi yang berbeda5. Menyesuaikan kemampuan yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang

berbeda

Meskipun bersifat generik standar kompetensi lulusan harus memiliki indikator yang jelasdan dapat diukur secara akurat. Oleh karena itu, standar kompetensi lulusan harus.1. Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja2. Memberikan petunjuk yang cukup dan jelas untuk pelatihan dan penilaian3. Dapat diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan4. Selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selaras dengan

standar produk dan jasa yang terkait, serta kode etik profesi bila ada

Uraian standar kompetensi lulusan berbasis KKNI terdiri atas.1. Unit Kompetensi2. Elemen Kompetensi3. Indikator Kelulusan

Page 17: SKL Perpajakan

15 | P a g e

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNIBIDANG PERPAJAKAN SESUAI KKNI LEVEL IV

(KLUSTER: TEKNISI PERPAJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATASBARANG MEWAH)

NO UNIT KOMPETENSI ELEMEN KOMPETENSIINDIKATORKELULUSAN

Sikap Dan Tata Nilai

1. Membangun kesadarandan membetuk karakterserta kepribadianPengusaha Kena Pajakyang bertanggung jawabyang memiliki sikap jujurdan anti korupsi dalammelaksanakan kewajibanperpajakan

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang MahaEsa

Laporan pemenuhankewajibanperpajakan yangdihasilkannya tidakmemberikandampak yang dapatmenimbulkan sanksiperpajakan bagiPengusaha KenaPajak yang diwakili

b. Memiliki moral, etika dankepribadian yang baik di dalammenyelesaikan tugasnya

c. Berperan mewujudkan etika dankepribadian yang baik sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanahair serta mendukung perdamaiandunia

d. Mampu bekerja sama dan memilikikepekaan sosial dan kepedulian yangtinggi terhadap masyarakat danlingkungannya

e. Menghargai keanekaragamanbudaya, pandangan, kepercayaan,dan agama serta pendapat/temuanoriginal orang lain

f. Menjunjung tinggi penegakan hukumserta memiliki semangat untukmendahulukan kepentingan bangsaserta masyarakat luas

g. Menjalankan tugas dengan penuhtanggung jawab terhadap laporanpemenuhan kewajiban perpajakanPengusaha Kena Pajak untukmenghindari dampak yang dapatmenimbulkan sanksi perpajakan bagiPengusaha Kena Pajak

h. Memiliki sikap jujur dan anti korupsidalam melaksanakan tugas pekerjaansebagai teknisi perpajakan

Kemampuan di bidang kerja

1. Mampu membuatlaporan perpajakanberupa Surat

a. Mampu melakukan permohonanpendaftaran Pengusaha Kena Pajak,meliputi.

Page 18: SKL Perpajakan

16 | P a g e

NO UNIT KOMPETENSI ELEMEN KOMPETENSIINDIKATORKELULUSAN

Pemberitahuan (SPT)Masa PPN dan PPnBMsesuai dengan ketentuanperpajakan denganmemanfaatkan perangkatlunak spreadsheet danperangkat lunakelektronik dari DirektoratJenderal Pajak

1. Mengidentifikasi pendaftarPengusaha yang akan didaftarkansebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP)

a) Kebenaranidentifikasipendaftar

b) KelengkapansyaratPendaftaran PKP

c) Ketepatanpenentuantempatpendaftaran

2. Mengidentifikasi dokumenpendaftaran

Kebenaran dankelengkapanidentifikasi dokumenpendaftaran PKP

3. Menyiapkan, mengisi, danmenyampaikan formulirpendaftaran PKP besertadokumen yang diperlukan

Ketepatan dankebenaran pengisiandan penyampaianformulirpendaftaran besertakelengkapandokumen

b. Mampu melakukan permohonanperubahan data Pengusaha KenaPajak, meliputi.

1. Melakukan verifikasi perubahandata PKP

a) Ketepatanverifikasiperubahan dataWajib pajak

b) Ketepatanpenentuantempatpendaftaran

2. Mengarsipkan formulir besertadokumen perubahan data

Tertatanya semuadokumen perubahandata

c. Mampu melakukan permohonanpenutupan Pengusaha Kena Pajak(PKP), meliputi.

1. Mengidentifikasi PKP yang akanditutup Nomor PengukuhanPengusaha Kena Pajak (NPPKP)

a) Kebenaranidentifikasipermohon

b) Kelengkapansyaratpenutupan PKP

Page 19: SKL Perpajakan

17 | P a g e

NO UNIT KOMPETENSI ELEMEN KOMPETENSIINDIKATORKELULUSAN

2. Mengidentifikasi DokumenPenutupan

Kebenaran dankelengkapanidentifikasi dokumenpenutupan PKP

3. Menyiapkan, mengisi, danmenyampaikan formulirpenutupan PKP beserta dokumenyang diperlukan

Ketepatan,kelengkapan dankebenaran prosedurpengisian danpenyampaianformulir penutupan

d. Mampu membuat faktur pajak,meliputi.

1. Mengajukan surat permohonannomor seri faktur pajak

Surat permohonandibuat dengan benar

2. Melakukan komunikasi dengandivisi keuangan terkait dengantransaksi pembayaran danpenyerahan barang atau jasa

Kebenaran transaksipembayaran danpenyerahan barangatau jasa

3. Menentukan saat dan tempatterutang PPN dan PPnBM

Saat dan tempatterutang ditentukandengan tepat danbenar

4. Mengisi faktur pajak Faktur pajak diisidengan lengkap

e. Mampu menentukan jumlahkebutuhan penggunaan nomor serifaktur pajak selama periode yangditentukan, meliputi.

1. Menentukan jumlah invoice danpenggunaan faktur pajak padaperiode sebelumnya

Informasi jumlahfaktur pajak yangsudah dilaporkandiketahui denganbenar

2. Melakukan komunikasi dengandivisi penjualan terkait dengantarget penjualan untuk periodeberikutnya

Target penjualanuntuk periodeberikutnya dapatdiprediksikan

3. Menentukan jumlah nomor serifaktur pajak yang dibutuhkanuntuk periode berikutnya

Estimasi jumlahnomor seriditentukan dengantepat

f. Mampu menghitung besarnya pajakterutang, menyiapkan penyetoran

Page 20: SKL Perpajakan

18 | P a g e

NO UNIT KOMPETENSI ELEMEN KOMPETENSIINDIKATORKELULUSAN

dan pelaporan pajak dalammemenuhi kewajiban perpajakanPPN dan PPnBM secara mandiri,meliputi.

1. Menghitung besarnya PPN danPPnBM, yaitu

a) Memilah, memilih danmengolah data penjualan,pembelian kepada pihak ketiga

1) Ketepatan hasilpilihan danpilahan data

2) Akurasiperhitungan

b) Menverifikasi Pajak Keluarandan Pajak Masukan

Kebenaran PajakKeluaran dan PajakMasukan

2. Menyiapkan penyetoran pajakyaitu.

a) Mengisi Surat Setoran Pajak(SSP)

Kebenaran danketepatan isianFormulir SSP

b) Menyesuaikan kode akunpajak dan jenis setoran pajak

Kesesuaian kodeakun pajak dan jenissetoran pajak

c) Melakukan penyetorandengan tepat

Ketepatan waktudan tempatpenyetoran

3. Menyiapkan pelaporan pajakyaitu.

a) Mengisi SPT Masa PPN danPPnBM

Ketepatan dankebenaran isianformulir SPT MasaPPN dan PPnBM

b) Menyusun kelengkapanpelaporan SPT Masa PPN danPPnBM

Kelengkapanlampiran SPT MasaPPN dan PPnBM

c) Identifikasi batas waktupelaporan

Identifikasi bataswaktu pelaporan

g. Mampu membuat laporanperpajakan berupa SuratPemberitahuan (SPT) Masa PPN danPPnBM secara manual dan denganmengoperasikan perangkat lunakelektronik dari Direktorat JenderalPajak, meliputi.

1. Menggunakan perangkat lunak Ketepatan membuat

Page 21: SKL Perpajakan

19 | P a g e

NO UNIT KOMPETENSI ELEMEN KOMPETENSIINDIKATORKELULUSAN

spreadsheet dalam menghitungPPN dan PPnBM

dan menggunakanfitur formulasispreadsheet untukPPN dan PPnBM

2. Melakukan Pengisian untuk SPTMasa PPN dan PPnBM

a) Ketepatan,kelengkapan dankebenaranPengisian SPTMasa PPN danPPnBM

b) Akurasipengisianelektronik

h. Mampu menyiapkan SPT Masa PPNdan PPnBM untuk ditandatanganioleh pimpinan, meliputi.

1. Menelaah kembali SPT MasaPPN dan PPnBM yang sudahdibuat

SPT Masa PPN danPPnBM dipastikantidak ada kesalahanSPT ditandatangani2. Melakukan komunikasi dengan

pimpinan terkait dengan SPTMasa PPN dan PPnBM yang akanditandatangani

i. Mampu mengarsipkan kembalidokumen perpajakan setelah prosespelaporan, meliputi.

1. Mengarsipkan salinan SPT MasaPPN dan PPnBM beserta tandaterima pelaporan

Ketepatanpengarsipan salinanSPT Masa PPN danPPnBM sesuaidengan standarkearsipan

2. Membuat daftar rincianpenyetoran dan pelaporan SPTMasa PPN dan PPnBM

Kesesuaian daftarrincian dengan buktifisik

j. Mampu menelusuri danmengarsipkan kembali (retrieve)dokumen perpajakan PPN danPPnBM untuk proses pemeriksaanperpajakan, meliputi.

1. Menyiapkan dokumen atasinstruksi atasan untuk keperluanpemeriksaan pajak

Ketepatan dankelengkapandokumen

2. Mengarsipkan kembali dokumen Ketepatan

Page 22: SKL Perpajakan

20 | P a g e

NO UNIT KOMPETENSI ELEMEN KOMPETENSIINDIKATORKELULUSAN

perpajakan PPN dan PPnBMsesuai dengan kodifikasinya

pengarsipandokumen sesuaidengan standarkearsipan

k. Mampu menemukan perbedaandan persamaan (ekualisasi)peredaran usaha yang dicatat dalamlaporan keuangan dan objek PPNdan PPnBM yang dilaporkan dalamSPT Masa PPN dan PPnBM, meliputi.

1. Melakukan identifikasipendapatan dan biaya yangmerupakan objek PPN danPPnBM dan bukan PPN danPPnBM dalam laporan keuangan

Identifikasidilakukan dengantepat

2. Melakukan inventarisir objekPPN dan PPnBM yang dilaporkandi SPT Masa PPN dan PPnBMbaik di kantor pusat maupuncabang

Daftar Objek PPNdan PPnBMdiinventarisirdengan tepat

3. Menjelaskan penyebabperbedaan/selisih antarapendapatan dan biaya dalamlaporan keuangan dengan ObjekPPN dan PPnBM yang dilaporkandi SPT Masa PPN dan PPnBM

Penyebabperbedaan dapatdijelaskan denganbenar

l. Mampu melakukan penjurnalanpendapatan dan PPN dan PPnBMdalam pembukuan perusahaan,meliputi.

1. Mengidentifikasi jurnal yangdilakukan oleh bagian akuntansi

Identifikasi ayatjurnal dilakukandengan benar

2. Mengajukan rekomendasi untukmelakukan koreksi penjurnalan

Kebenaranrekomendasi hasilkoreksi

h. Mampu menyiapkan permohonanpenundaan penyetoran PPN danPPnBM secara mandiri

a) Kebenaran danKelengkapandokumen suratpermohonan

b) Ketepatan waktupenyampaiansurat Permohonan

Page 23: SKL Perpajakan

21 | P a g e

NO UNIT KOMPETENSI ELEMEN KOMPETENSIINDIKATORKELULUSAN

i. Mampu mengajukan permohonanpengurangan, keringanan,pembatalan, penghapusan sanksiadministrasi PPN dan PPnBM

a) Kebenaran danKelengkapandokumen suratpermohonan

b) Ketepatan waktupenyampaiansurat Permohonan

j. mampu mengajukan permohonanSurat Keterangan Bebas PPN danPPnBM.

a) Kebenaran danKelengkapandokumen suratpermohonan

b) Ketepatan waktupenyampaiansurat Permohonan

Pengetahuan Yang Dikuasai

1. Menguasai prinsip dasar,pengetahuan proseduraldan operasional, danpetunjuk teknis tentangpenghitungan,pembayaran sertapelaporan PPN danPPnBM sertapengetahuanoperasional dasar dalammenggunakan perangkatlunak spreadsheet dandengan mengoperasikanperangkat lunakelektronik dari DirektoratJenderal Pajak

a. Menguasai pengetahuan tentangdasar hukum Pajak PertambahanNilai (PPN) dan Pajak Penjualan atasBarang mewah (PPnBM)

Konsep PemotonganPPN dan PPnBMdisebutkan denganbenar

b. Menguasai pengetahuan tentangpendaftaran dan penutupanPengusaha Kena Pajak

KetepatanmenjelaskanPendaftaran danpenutupanc. Menguasai pengetahuan tentang

hak dan kewajiban Pengusaha KenaPajak

Hak dan kewajibandisebutkan denganbenar

d. Menguasai pengetahuan tentangperhitungan PPN dan PPnBM

KebenaranmenjelaskanPenghitungan PPNdan PPnBM

e. Menguasai pengetahuan tentangpenyetoran dan pelaporan

Kebenaranmenjelaskan Bataswaktu penyetorandan pelaporan

f. menguasai pengetahuan teknikpengarsipan dokumen secaramanual maupun elektronik

Teknik pengarsipandisebutkan denganbenar

g. Menguasai pengetahuan tentangperangkat lunak spreadsheet danperangkat lunak elektronik dariDirektorat Jenderal Pajak, meliputi.

1. Pengetahuan perangkat lunakspreadsheet

Ketepatanmenjelaskantahapan

Page 24: SKL Perpajakan

22 | P a g e

NO UNIT KOMPETENSI ELEMEN KOMPETENSIINDIKATORKELULUSAN

pengoperasianperangkat lunakspreadsheet

2. Pengetahuan pengisianperangkat lunak elektronik dariDirektorat Jenderal Pajak PPNdan PPnBM

Ketepatanmenjelaskantahapanpengoperasianpengisian SPT MasaPPN dan PPnBMsecara elektronik

h. Menguasai pengetahuan teknispemeriksaan pajak PPN dan PPnBM,meliputi.

1. Pengetahuan tahapanpemeriksaan pajak PPN danPPnBM

Tahapanpemeriksaandisebutkan denganbenar

2. Pengetahuan metode-metodepemeriksaan pajak PPN danPPnBM

Ketepatanmenjelaskan metodepemeriksaan pajak

i. Menguasai pengetahuanpenjurnalan PPN dan PPnBM,meliputi.

1. Pengetahuan siklus akuntansi Ketepatanmenjelaskan siklusakuntansi

2. Pengetahuan teknis penjurnalan Ayat jurnaldisebutkan denganbenar

j. Menguasai pengetahuan tentangpengurangan, keringanan,pembatalan dan penghapusansanksi administrasi

TahapanPermohonandisebutkan denganbenar

k. Menguasai pengetahuan tentangSurat Keterangan Bebas PPN danPPnBM

TahapanPermohonandisebutkan denganbenar

Hak dan Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab ataspekerjaan perpajakansecara mandiri ataukelompok

a. Bertanggung jawab dalam halpenyiapan laporan perpajakan PPNdan PPnBM secara mandiri sertamelakukan pembetulan laporan SPTMasa PPN dan PPnBM

Hak dan kewajibanperpajakandisebutkan denganbenar

Page 25: SKL Perpajakan

23 | P a g e

NO UNIT KOMPETENSI ELEMEN KOMPETENSIINDIKATORKELULUSAN

b. Memiliki kewenangan untukmelakukan komunikasi denganpetugas pajak, Pengusaha KenaPajak dan rekan kerja divisi lainterkait dengan pengelolaan unitpekerjaan

Unit pekerjaan yangterkait denganpetugas pajak,Pengusaha KenaPajak, dan rekankerja diselesaikandengan tepat

c. Memiliki kewenangan menelaahkuantitas dan kualitas hasil kerja dariunit kerja lain terkait dengankebenaran penghitungan PPN danPPnBM

Data yang disajikanoleh divisi lain tidakada kesalahan

Page 26: SKL Perpajakan

24 | P a g e

VI. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasisKKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melaluiprogram pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikanpangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakatterhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian ataukompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagimasyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui programkursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lainsebagai berikut.

1. Mengutamakan transparasi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraandan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna(indvidu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum

2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasitingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan danberwenang untuk hal tersebut

3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL padalulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya

4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secaraberkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan

5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlumempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL

Terkait dengan kursus dan pelatihan Perpajakan, maka pembelajaran lampau yang dapatdiakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah masyarakat: yang belajarmandiri, pengalaman yang didapatkan di tempat kerja perpajakan, dan pendidikan formalyang menyelenggarakan kurikuler perpajakan dengan memperhatikan standar kriteria danstandar penilaian yang berlaku.

Page 27: SKL Perpajakan

25 | P a g e

VII. ARAH PENGEMBANGAN

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju,sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia telah pulaberkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembanganlembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju kearah global, sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standarkompetensi atau mutu lulusan pada tingkat Internasional.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datangsebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesiaakan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesiasendiri maupun untuk negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunyaditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalamlingkungan internal lembaga penyelenggara maupun eksternal melalui badan-badanakreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusanlembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasionalharus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki penduduk lebih dari 250 juta dan membutuhkan dana untukpembangunan nasional yang diambil dari penerimaan pajak maka berbagai kursus danpelatihan perpajakan akan berkembang dengan pesat di kemudian hari. Walaupundemikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pengakuan yang lebih luas baik ditingkat nasional maupun internasional, dengan cara mengembangkan standar kompetensilulusan.

Terkait dengan kursus dan pelatihan perpajakan ini, maka arah pengembangan spesifik yangakan dilakukan adalah lulusan dapat mengawali karir kerja perpajakan dengan menghasilkanlaporan Perpajakan. Karir kerja lulusan pada level ini akan mengisi kebutuhan tenaga kerjadi perusahaan swasta, lembaga pemerintah, kantor konsultan pajak, lembaga swadayamasyarakat, dan lainnya. Kursus dan pelatihan yang diselenggarakan dengan menggunakankurikulum yang sudah distandarisasi ini dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas denganmengacu kepada standar uji kompetensi yang telah ditetapkan. Dengan berjalannya waktudalam kerja memungkinan pengalaman kerja dan pendidikan lebih lanjut, lulusan dapatmeningkatkan kualitas profil ataupun beralih profil dalam ahli perpajakan di industritertentu dengan standar kriteria dan standar pengujian yang berlaku.