SKL Perpajakan (Pajak Penghasilan)

Direktorat Pembinaan Kursus Dan PelatihanDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan2014

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)KURSUS DAN PELATIHAN PERPAJAKANPAJAK PENGHASILAN PASAL 26 LEVEL V

berbasis

i | P a g e

DAFTAR ISI

Daftar IsiI. PenyusunanSKL

A. Latar BelakangB. TujuanC. Uraian Program

II. PengertianA. Capaian PembelajaranB. Deskripsi umum KKNIC. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNID. Deskripsi capaian pembelajaran khususE. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI

1. Kompetensi2. Elemen Kompetensi3. Indikator Kelulusan

F. KurikulumG. RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)

III. Profil Lulusan dan jabatan kerja

IV. Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)A. Deskripsi umum KKNIB. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNIC. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

V. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI

VI. Rekognisi Pembelajaran Lampau

VII. Arah Pengembangan

1 | P a g e

I. PENYUSUNAN SKL

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negaramaju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk sertaletak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukanpengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakandaya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuanbersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulandalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan,serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevanbaik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untukmenjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya peningkatan mutu dan daya saingbangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasisumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaianpembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihankerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upayapeningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diribangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsaIndonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan programpengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkatkualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaianpembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasilkarya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingattantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasionalyang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapatdibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telahdilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secaranyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka danmudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektorperekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu,persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyataberada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektorketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihansecara nasional dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang

diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman

2 | P a g e

mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dantingkat pekerjaan

3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkanantara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja

4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesiadengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yangditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteriakompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahanyang bersifat multi aspek. Keberhasilannya sangat tergantung pada sinergi dan peranproaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber dayamanusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasiindustri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu programpenyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalambeberapa hal. Indikatornya antara lain belum meratanya kesadaran mutu di kalanganinstitusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnyakesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasiltenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan dibidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamikatantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untukmencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusipendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkanoleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan non formal, pada tahun 2012 tercatat sekitar 17.000 lembaga kursusdan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk beragamjenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan KementerianPendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalammencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusipenyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yangdiharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusandisingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 32 tahun 2013 tentangPerubahan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan danPermendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusunsebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. SelanjutnyaSKL 10 bidang kursus dan pelatihan telah berhasil disusun pula tahun 2010 danditetapkan tahun 2011. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebutperlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus

3 | P a g e

dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja daripengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman pembelajaran dan penilaian dalampenentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagipeserta didik yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, ataumemutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Memasuki tahun 2013, Pemerintah melalui Institusi Kementerian Keuanganmenetapkan Rp 1.529 triliun untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara mulaidari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri danpembangunan infrastruktur. Pemerintah tetap masih mengandalkan penerimaan pajakdalam sumber penerimaan negara. Pemerintah menargetkan penerimaan pajaksebesar Rp 1.193 triliun atau sekitar 78 persen dari total penerimaan negara.

Dari sumber di Ditjen Pajak, pada tahun 2012 jumlah pajak yang terkumpul mencapaiRp 976 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 19 persen dari tahun sebelumnya.Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2009–2012 mencapai 17 persen.Dengan target pajak sekarang, maka pada tahun 2013 pemerintah mengupayakanadanya pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 22 persen. Untuk merealisasikanangka pertumbuhan tersebut, pemerintah menginginkan adanya peningkatanpersentase kepatuhan wajib pajak.

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangatrendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Orang pribadi yangseharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan di atas PenghasilanTidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkandirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melaporSurat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasioSPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yangmau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayarpajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badanusaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen. Sehingga jika kita bandingkan dengannegara tetangga kita seperti Malaysia, dimana tingkat kepatuhan masyarakatnya dalammembayar pajak mencapai 80 persen, maka persentase kepatuhan pajak masyarakatIndonesia masih jauh dibawah kepatuhan pajak masyarakat Malaysia.

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyakperspektif. Luigi Alberto Franzoni (1999) menyebutkan kepatuhan atas pajak (taxcompliance) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak,melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknyadengan tepat waktu.

4 | P a g e

Jerman dengan penduduk 80 juta jiwa dan kehidupan sehari-harinya sudah serbaelektronik, mempekerjakan 110.000 petugas pajak untuk mengamankan penerimaannegara. Sedangkan Indonesia dengan penduduk 250 juta jiwa hanya mempekerjakan32.000 petugas untuk mencapai target penerimaan pajak. Berdasarkan data DitjenPajak, rasio pegawai pajak dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 1:7.500 (satupetugas pajak meng-cover 7.500 penduduk). Sedangkan, rasio pegawai pajak denganjumlah penduduk Jerman mencapai rasio 1:727. Sehingga berdasarkan rasio tersebutpemerintah Indonesia masih kekurangan pegawai pajak jika dibandingkan denganJerman.

Selain itu kebutuhan akan tenaga ahli perpajakan juga sangat besar apalagi sejak DitjenPajak memperketat penerapan peraturan perpajakan Indonesia, dan banyak kasusperpajakan yang melibatkan berbagai perusahaan. Perusahaan saat ini semakinberbenah dan mencari tenaga kerja yang memahami peraturan dan mekanismeperpajakan yang benar.

Adapun perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja di bidang perpajakandiantaranya adalah.1. Perusahaan swasta baik perusahaan lokal maupun asing2. Perusahaan BUMN3. Kementerian/lembaga pemerintah4. Kantor konsultan pajak5. Lembaga swadaya masyarakat

Oleh karena itu kursus dan pelatihan perpajakan sangat dibutuhkan untuk memenuhikebutuhan tersebut di atas.

1. Tujuan umumTujuan umum kursus dan pelatihan perpajakan ini adalah agar peserta didik mampu:Melaksanakan kegiatan memilah, memilih dan mengolah berbagai sumber datadalam rangka melaksanakan kewajiban dan pemenuhan hak perpajakan sehinggamenjadi suatu dokumen perpajakan yang benar, jelas dan lengkap.

2. Tujuan KhususSecara khusus kurikulum kursus dan pelatihan perpajakan ini bertujuan agar pesertadidik mampu.a. Menghitung pajak terutangb. Melakukan penyetoran pajak terutang,c. Melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa secara manual maupun

mengoperasikan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajakd. Melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pasal 21/26 dan Pasal

23/26e. Melakukan permohonan penundaan dan/atau pengangsuran pembayaran pajak

yang terutang hasil pemeriksaan pajakf. Melakukan permohonan pengurangan, keringanan, pembatalan dan

penghapusan sanksi administrasi Pasal 26

5 | P a g e

Pelatihan perpajakan ini dapat diikuti oleh setiap warga negara Indonesia denganpersyaratan pendidikan minimal SMA/sederajat dengan kualitas lulusan setaradengan level V KKNI.

Lama kursus dan pelatihan perpajakan adalah 80 jam pelajaran @ 60 menit denganmetode pembelajaran sebagai berikut.a. Ceramahb. Diskusic. Demonstrasi/simulasid. Pemecahan masalahe. Praktik

Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan perpajakan ini akan diberikan evaluasiakhir yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahamidan mempraktikkan materi yang sudah diberikan pengajar/ instruktur, yaitu berupa:a. ujian komprehensif (ujian tertulis) bagi semua mata pelajaran dalam pelatihan ini

danb. ujian praktik membuat laporan perpajakan secara manual maupun elektronik.

Setelah peserta berhasil melalui dua jenis ujian yang dilaksanakan oleh lembagakursus dan pelatihan, akan diberikan tanda lulus bidang keahlian perpajakan.

3. Uji KompetensiUji kompetensi diperlukan peserta didik untuk mendapat pengakuan keahlian secaranasional dan internasional di bidang perpajakan. Uji kompetensi diatur dalamPetunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga SertifikasiKompetensi (LSK) Perpajakan dan Kemdikbud, dilaksanakan di suatu tempat yangdisebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSK Perpajakan.

4. Sertifikasi LulusanPeserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti uji kompetensi akanmendapatkan satu lembar sertifikat kompetensi. Blanko sertifikat kompetensiditerbitkan oleh Kemdikbud. Pengisian blanko sertifikat kompetensi dilakukan olehLSK Perpajakan, maka sertifikat berlaku sebagai pengakuan kompeten di bidangPajak Penghasilan Pasal 26.

6 | P a g e

II. PENGERTIAN

A. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui pembelajaran daninternalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalamankerja.1. Pengetahuan adalah penguasaan dan pemahaman tentang konsep, fakta, informasi,

teori, dan metodologi pada bidang keilmuan, keahlian, dan pekerjaan tertentu olehseseorang

2. Sikap adalah kecenderungan psikologis, sebagai hasil dari penghayatan seseorangterhadap nilai dan norma kehidupan yang tumbuh dari proses pendidikan,pengalaman kerja, serta lingkungan keluarga, dan masyarakat

3. Keterampilan adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakanmetode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, danpengalaman kerja

4. Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatupekerjaan secara mandiri, bertanggungjawab dan terukur melalui suatu asesmenyang baik

5. Pengalaman kerja adalah akumulasi dan internalisasi kemampuan dalam melakukanpekerjaan di bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu

B. Deskripsi umum KKNI adalah deskripsi menyatakan kemampuan, karakter, kepribadian,sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjangkualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun2012.

C. Deskripsi kualifikasi KKNI adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan,pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorangsesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiranPeraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.

D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus adalah deskripsi capaian minimum dari setiapprogram kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengandeskripsi kualifikasi KKNI.

E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI adalah kemampuan minimum yangdibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi pengetahuan, keterampilandan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yangdipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNI yangsesuai. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI dinyatakan oleh tiga parameteryaitu:1. Kompetensi : (lihat pengertian di atas)2. Elemen Kompetensi : pernyataan kompetensi yang lebih rinci3. Indikator kelulusan : unsur yang menjadi tolok ukur keberhasilan yang

menyatakan seseorang kompeten atau tidak

7 | P a g e

F. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, danbahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedomanpenyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaianpembelajaran khusus.

G. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan formal atas capaianpembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal,pendidikan informal, dan pendidikan formal.

8 | P a g e

III. PROFIL LULUSAN DAN JABATAN KERJA

A. Profil LulusanTerampil memilah, memilih dan mengolah berbagai sumber data dalam rangkamelaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 yangmeliputi: menghitung pajak terutang, melakukan penyetoran pajak terutang, melakukanpelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 dan Pasal23/26 sehingga menjadi suatu dokumen perpajakan yang benar, jelas, dan lengkap.

Terampil memilah, memilih dan mengolah berbagai sumber data dalam rangkamelaksanakan hak perpajakan Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 meliputi:penundaan dan/atau pengangsuran pembayaran pajak yang terutang hasil pemeriksaanpajak, pengurangan, keringanan, pembatalan dan penghapusan sanksi administrasi PPhPasal 26 secara mandiri.

Terampil melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa secara manual danelektronik dengan menggunakan perangkat lunak elektronik dari Direktorat JenderalPajak.

Dapat berkomunikasi dengan rekan kerja, petugas pajak dan Wajib Pajak secara baik.Bertanggungjawab atas hasil kerja tim yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaannya.

B. Jabatan Kerja

Lulusan kursus dan pelatihan perpajakan ini mendapat sebutan Teknisi PerpajakanPajak Penghasilan Pasal 26 Level V.

Teknisi perpajakan yang baru lulus dari pelatihan ini, dapat mengawali karir kerja dibidang perpajakan dan dapat menghasilkan laporan Pajak Penghasilan Pasal 26.

Dengan berjalannya waktu, pengalaman kerja dan mengikuti pendidikan lebih lanjutmemungkinkan peningkatan kualitas/level kompetensi.

9 | P a g e

IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN

A. Deskripsi umum KKNIDeskripsi umum KKNI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 yangminimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah:Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasisistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesiapada setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakterdan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung

perdamaian dunia4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi

terhadap masyarakat dan lingkungannya5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta

pendapat/temuan original orang lain6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk

mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap laporan

pemenuhan kewajiban perpajakan yang dihasilkannya sehingga tidak memberikandampak yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan yang tidak bertentangandengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku

B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI

Jabatan kerja adalah Teknisi Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan pekerjaanperpajakan tingkat pemula sesuai dengan standar KKNI pada level V.

LEVEL V1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai

dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data,serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur

2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, sertamampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural

3. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secarakomprehensif

4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab ataspencapaian hasil kerja kelompok

C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

Membangun kesadaran dan membentuk karakter serta kepribadian Wajib Pajak yangbertanggungjawab yang memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakankewajiban perpajakan.

10 | P a g e

Mampu memilah, memilih dan mengolah berbagai sumber data dalam rangkamelaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 meliputi:menghitung pajak terutang, melakukan pembayaran pajak terutang, melakukanpelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, menilai kontrak perjanjian dengan pihakluar negeri terkait dengan kewajiban pajak penghasilan pasal 26 sehingga menjadisuatu dokumen perpajakan yang benar, jelas, dan lengkap.

Mampu membuat laporan perpajakan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pasal21/26 dan Pasal 23/26 sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan memanfaatkanperangkat lunak spreadsheet dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat JenderalPajak.

Mampu menjalankan hak perpajakan Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 meliputi:penundaan dan/atau pengangsuran pembayaran pajak yang terutang hasil pemeriksaanpajak, pengurangan, keringanan, pembatalan dan penghapusan sanksi administrasi PPhPasal 26 secara terbatas.

Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dengan Wajib PajakLuar Negeri.

Mampu menguasai prinsip dasar, pengetahuan prosedural dan operasional, danpetunjuk teknis tentang penghitungan, pembayaran serta pelaporan Pajak PenghasilanPasal 26 serta petunjuk operasional dasar dalam menggunakan perangkat lunakspreadsheet dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak.

Mampu bertanggungjawab atas kualitas pekerjaan sendiri serta bekerja sama danberkomunikasi dengan petugas pajak, Wajib Pajak dan rekan kerja divisi lain.

Capaian pembelajaran khusus lulusan perpajakan ini adalah.

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUSBIDANG PERPAJAKAN SESUAI KKNI LEVEL V

(KLUSTER : TEKNISI PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26)

SIKAP DAN TATANILAI

Membangun kesadaran dan membetuk karakter sertakepribadian Wajib Pajak yang bertanggungjawab yang memilikisikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan kewajibanperpajakan dengan ciri-ciri sebagai berikut.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam

menyelesaikan tugasnya3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik

sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air sertamendukung perdamaian dunia

4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dankepedulian yang tinggi terhadap masyarakat danlingkungannya

11 | P a g e

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan originalorang lain

6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memilikisemangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa sertamasyarakat luas

7. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawabterhadap laporan pemenuhan kewajiban perpajakan WajibPajak untuk menghindari dampak yang dapat menimbulkansanksi perpajakan bagi Wajib Pajak

8. Memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakantugas pekerjaan sebagai teknisi perpajakan

KEMAMPUAN DIBIDANG KERJA

Mampu menghasilkan laporan perpajakan berupa SuratPemberitahuan (SPT) Masa Pasal 26 sesuai dengan ketentuanperpajakan dengan memanfaatkan perangkat lunakspreadsheet dan perangkat lunak elektronik dari DirektoratJenderal Pajak, mencakup.1. Mampu menghitung besarnya pajak terutang, menyiapkan

penyetoran dan pelaporan pajak dalam memenuhikewajiban perpajakan PPh Pasal 26 pemberi kerja danpemberi penghasilan secara mandiri

2. Mampu menggunakan perangkat lunak spreadsheet danperangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajakuntuk menyiapkan perhitungan maupun pelaporan PPhPasal 26 bagi Wajib Pajak

3. Mampu menyiapkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Pasal23/26 untuk ditandatangani oleh pimpinan

4. Mampu mengarsipkan kembali dokumen perpajakansetelah proses pelaporan

5. Mampu menelusuri dan mengarsipkan kembali (retrieve)dokumen perpajakan PPh Pasal 26 pemberi kerja danpemberi penghasilan untuk proses pemeriksaan perpajakan

6. Mampu melakukan penjurnalan biaya yang dikeluarkanoleh Wajib Pajak dan PPh Pasal 26 dalam pembukuanperusahaan

7. Mampu menemukan perbedaan dan persamaan(ekualisasi) biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak yangdicatat dalam laporan keuangan dan objek PPh Pasal 26yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Pasal23/26

8. Mampu memilih metode tunjangan pajak dalammenghitung PPh Pasal 26

9. Mampu menilai kontrak perjanjian dengan pihak luar negeri10. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dalam Bahasa

Inggris dengan Wajib Pajak Luar Negeri11. Mampu melakukan permohonan penundaan dan/atau

12 | P a g e

pengangsuran pembayaran PPh Pasal 26 hasil pemeriksaanpajak secara mandiri

12. Mampu mengajukan permohonan pengurangan,keringanan, pembatalan dan penghapusan sanksiadministrasi PPh Pasal 26

PENGETAHUANYANG DIKUASAI

Menguasai prinsip dasar, pengetahuan prosedural danoperasional, dan petunjuk teknis tentang Pajak Penghasilanpasal 26 serta pengetahuan operasional dasar dalammenggunakan perangkat lunak spreadsheet dan perangkatlunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak, mencakup.1. Menguasai pengetahuan tentang dasar hukum PPh Pasal

262. Menguasai pengetahuan tentang hak dan kewajiban

pemberi kerja dan pemberi penghasilan dan penerimapenghasilan

3. Menguasai pengetahuan tentang perhitungan PPh Pasal 264. Menguasai pengetahuan tentang penyetoran dan

pelaporan5. Menguasai pengetahuan teknis pengarsipan dokumen

secara manual maupun elektronik6. Menguasai pengetahuan tentang perangkat lunak

spreadsheet dan perangkat lunak elektronik dari DirektoratJenderal Pajak

7. Menguasai pengetahuan tentang teknis pemeriksaan pajakPPh Pasal 26

8. Menguasai pengetahuan metode pemotongan PPh Pasal26

9. Menguasai pengetahuan teknis penjurnalan PPh Pasal 2610. Menguasai pengetahuan perjanjian penghindaran pajak

berganda11. Menguasai komunikasi dalam Bahasa Inggris baik secara

tulis maupun lisan12. Menguasai pengetahuan tentang pengurangan,

keringanan, pembatalan, penghapusan sanksi administrasi

13 | P a g e

HAK DANTANGGUNG JAWAB

Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan perpajakan secaramandiri atau kelompok dalam hal.1. Bertanggungjawab atas pekerjaan perpajakan PPh Pasal 26

secara mandiri serta bersedia melakukan revisi danpembetulan laporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan PPhPasal 23/26

2. Memiliki kewenangan melakukan komunikasi dalammengelolah unit pekerjaan dengan petugas pajak, WajibPajak dan rekan kerja divisi lain.

3. Memiliki kewenangan menelaah kuantitas dan mutu hasilkerja divisi lain terkait dengan kebenaran penghitunganPPh Pasal 26

14 | P a g e

V. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI

Dalam naskah akademik SKKNI, dinyatakan beberapa informasi terkait dengan maknakompetensi dan standar kompetensi sebagaimana dinyatakan berikut ini. Berdasar pada artibahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikansebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagaikemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan,dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performayang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa standar kompetensi lulusan merupakankompetensi minimal yang diperlukan dan disepakati bersama oleh para pakar, yang harusdikuasai oleh peserta didik dalam bidang pekerjaan tertentu.

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah perumusan tentangkemampuan minimal yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas ataupekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai denganunjuk kerja yang dipersyaratkan.

Dengan dikuasainya standar kompetensi lulusan tersebut oleh seseorang, maka yangbersangkutan akan mampu.1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan2. Mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan3. bertindak secara tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dari rencana semula4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau

melaksanakan tugas dalam kondisi yang berbeda5. Menyesuaikan kemampuan yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang

berbeda

Meskipun bersifat generik standar kompetensi lulusan harus memiliki indikator yang jelasdan dapat diukur secara akurat. Oleh karena itu, standar kompetensi lulusan harus.1. Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja2. Memberikan petunjuk yang cukup dan jelas untuk pelatihan dan penilaian3. Dapat diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan4. Selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selaras dengan

standar produk dan jasa yang terkait, serta kode etik profesi bila ada

Uraian standar kompetensi lulusan berbasis KKNI terdiri atas.1. Unit Kompetensi2. Elemen Kompetensi3. Indikator Kelulusan

15 | P a g e

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNIBIDANG PERPAJAKAN SESUAI KKNI LEVEL V

(KLUSTER : TEKNISI PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26)

NO UNIT KOMPETENSI ELEMEN KOMPETENSI INDIKATOR KELULUSAN

Sikap Dan Tata Nilai

1. Membangun kesadarandan membetuk karakterserta kepribadian WajibPajak yangbertanggungjawab yangmemiliki sikap jujur dananti korupsi dalammelaksanakan kewajibanperpajakan

a. Bertakwa kepada TuhanYang Maha Esa

Laporan pemenuhankewajiban perpajakanyang dihasilkannya tidakmemberikan dampak yangdapat menimbulkan sanksiperpajakan bagi WajibPajak yang diwakili

b. Memiliki moral, etika dankepribadian yang baik didalam menyelesaikantugasnya

c. Berperan mewujudkan etikadan kepribadian yang baiksebagai warga negara yangbangga dan cinta tanah airserta mendukungperdamaian dunia

d. Mampu bekerja sama danmemiliki kepekaan sosial dankepedulian yang tinggiterhadap masyarakat danlingkungannya

e. Menghargaikeanekaragaman budaya,pandangan, kepercayaan,dan agama sertapendapat/temuan originalorang lain

f. Menjunjung tinggipenegakan hukum sertamemiliki semangat untukmendahulukan kepentinganbangsa serta masyarakat luas

g. Menjalankan tugas denganpenuh tanggung jawabterhadap laporanpemenuhan kewajibanperpajakan Wajib Pajakuntuk menghindari dampakyang dapat menimbulkansanksi perpajakan bagi WajibPajak

16 | P a g e


h. Memiliki sikap jujur dan antikorupsi dalam melaksanakantugas pekerjaan sebagaiteknisi perpajakan

Kemampuan di bidang kerja

1. Mampu menghasilkanlaporan perpajakanberupa SuratPemberitahuan (SPT)Masa Pasal 26 sesuaidengan ketentuanperpajakan denganmemanfaatkan perangkatlunak spreadsheet danperangkat lunakelektronik dari DirektoratJenderal Pajak

a. Mampu menghitungbesarnya pajak terutang,menyiapkan penyetoran danpelaporan pajak dalammemenuhi kewajibanperpajakan PPh Pasal 26pemberi kerja dan pemberipenghasilan secara mandiri,meliputi.

1. Menghitung besarnyaPPh Pasal 26, yaitu.

a) Memilah, memilihdan mengolah datakepegawaian, gajidan pembayarankepada pihak ketiga

Ketepatan hasil pilihan danpilahan data

b) Menggunakan rumuspenghitungan yangbaku serta yangditetapkan olehpemerintah di dalamkertas kerja atauspreadsheet pengolahdata

Kebenaran akurasiperhitungan

2. Menyiapkan penyetoranpajak yaitu.

a) Mengisi Surat SetoranPajak (SSP)

Kebenaran dan ketepatanisian Formulir SSP

b) Menyesuaikan kodeakun pajak dan jenissetoran pajak

Kesesuaian kode akun pajakdan jenis setoran pajak

c) Melakukanpenyetoran dengantepat

Ketepatan waktu dantempat penyetoran

3. Menyiapkan pelaporanpajak yaitu.

a) Mengisi SPT Masa PPhPasal 21/26 dan 23/26

Ketepatan dan kebenaranisian formulir SPT Masa PPhPasal 21/26 dan 23/26

b) Menyusun Kelengkapan lampiran SPT

17 | P a g e


kelengkapan pelaporanSPT Masa PPh Pasal21/26 dan 23/26

Masa PPh Pasal 21/26 dan23/26

c) Melaporkan SPT MasaPPh Pasal 21/26 dan23/26 tepat waktu

Batas waktu pelaporandiindentifikasikan dengantepat

b. Mampu menggunakanperangkat lunak spreadsheetdan perangkat lunakelektronik dari DirektoratJenderal Pajak untukmenyiapkan perhitunganmaupun pelaporan PPh Pasal26 bagi Wajib Pajak,meliputi.

1. Menggunakan perangkatlunak spreadsheet dalammenghitung PPh Pasal 26

Ketepatan membuat danmenggunakan fiturformulasi spreadsheetuntuk penghitungan PPhPasal 26

2. Melakukan Pengisianuntuk SPT Masa PPh21/26 dan 23/26 denganmenggunakan perangkatlunak elektronik dariDirektorat Jenderal Pajak

a) Ketepatan, kelengkapandan kebenaranPengisian SPT Masa PPhPasal 21/26 dan 23/26

b) Akurasi pengisian SPT

c. Mampu menyiapkan SPTMasa PPh Pasal 21/26 danPasal 23/26 untukditandatangani olehpimpinan, meliputi.

1. Meneliti kembali SPTMasa PPh Pasal 21/26dan SPT Masa PPh Pasal23/26 yang sudah dibuat

SPT lengkap dan tidak adakesalahan

2. Melakukan komunikasidengan pimpinan terkaitdengan SPT Masa PPh21/26 dan SPT Masa PPhPasal 23/26 yang akanditandatangani

SPT ditandatangani

d. Mampu mengarsipkankembali dokumenperpajakan setelah prosespelaporan, meliputi.

18 | P a g e


1. Mengarsipkan salinanSPT Masa PPh Pasal21/26 dan 23/26 besertatanda terima pelaporan

Arsip salinanterkodifikasikan dengantepat sesuai dengan standarkearsipan

2. Membuat daftar rincianpenyetoran danpelaporan SPT Masa PPhPasal 21/26 dan 23/26

Daftar rincian sesuai denganbukti fisik

e. Mampu menelusuri danmengarsipkan kembali(retrieve) dokumenperpajakan PPh Pasal 26pemberi kerja dan pemberipenghasilan untuk prosespemeriksaan perpajakan,meliputi.

1. Menyiapkan dokumenatas instruksi atasanuntuk keperluanpemeriksaan pajak

Dokumen diinventarisirdengan tepat dan lengkap

2. Mengarsipkan kembalidokumen perpajakan PPhPasal 26 sesuai dengankodifikasinya.

Ketepatan pengarsipandokumen sesuai denganstandar kearsipan

f. Mampu melakukanpenjurnalan biaya yangdikeluarkan oleh Wajib Pajakdan PPh Pasal 26 dalampembukuan perusahaan,meliputi.

1. Mengidentifikasi jurnalyang dilakukan olehbagian akuntansi

Identifikasi jurnaldilakukan dengan benar

2. Mengajukanrekomendasi untukmelakukan koreksipenjurnalan

a) Hasil koreksi dibuktikandengan benar

b) Rekomendasi hasilkoreksi diajukan

g. Mampu menemukanperbedaan dan persamaan(ekualisasi) biaya yangdikeluarkan oleh Wajib Pajakyang dicatat dalam laporankeuangan dan objek PPhPasal 26 yang dilaporkan

19 | P a g e


dalam SPT Masa PPh Pasal21/26 dan Pasal 23/26,meliputi.

1. Melakukan identifikasibiaya-biaya yangmerupakan objek PPh 26dan bukan Objek PPh 26dalam laporan keuangan

Identifikasi dilakukandengan tepat

2. Melakukan inventarisirobjek PPh Pasal 26 yangdilaporkan di SPT MasaPPh Pasal 21/26 danPasal 23/26 baik dikantor pusat maupuncabang

Daftar Objek PPh Pasal 26diinventarisir dengan tepat

3. Menjelaskan penyebabperbedaan/selisih antarabiaya gaji/upah/tunjangan/dll dalamlaporan keuangandengan Objek PPh 26yang dilaporkan di SPTMasa PPh 21/26 danPasal 23/26

Penyebab perbedaan dapatdibuktikan dengan benar

h. Mampu memilih metodetunjangan pajak dalammenghitung PPh Pasal 26,meliputi.

1. Melakukan perhitunganPPh 26 dengan berbagaimacam metodepemotongan

Simulasi penghitungandilakukan dengan benar

2. Mengidentifikasi jenisusaha perusahaan dankondisi laporan rugi/laba

Identifikasi jenis usaha dankondisi keuangan dengantepat

3. Menentukan metodepemotongan PPh Pasal26

Metode pemotonganditentukan dengan benar

i. Mampu menilai kontrakperjanjian dengan pihak luarnegeri, meliputi.

1. Memahami isi kontrakperjanjian

Isi kontrak dapat dinilaidengan benar

2. Mengidentifikasi aspekPemajakan PPh Pasal 26

Aspek Pemajakan PPh Pasal26 dapat diidentifikasi

20 | P a g e


atas transaksi yangterdapat di dalam kontrak

dengan benar

j. Mampu bekerjasama danberkomunikasi dalam BahasaInggris dengan Wajib PajakLuar Negeri

Komunikasi secara tertulisdan lisan dilakukan denganefektif

k. Mampu melakukanpermohonan penundaanpenyetoran PPh Pasal 26pemberi kerja dan pemberipenghasilan secara mandiri

a) Kebenaran danKelengkapan dokumensurat permohonan

b) Batas waktupenyampaian suratpermohonandiidentifikasikan dengantepat

l. Mampu mengajukanpermohonan pengurangan,keringanan, pembatalan,penghapusan sanksiadministrasi PPh Pasal 26

a) Kebenaran danKelengkapan dokumensurat permohonan

b) Ketepatan waktupenyampaian suratPermohonan

Pengetahuan Yang Dikuasai

1. Menguasai prinsip dasar,pengetahuan proseduraldan operasional, danpetunjuk teknis tentangPajak Penghasilan pasal26 serta pengetahuanoperasional dasar dalammenggunakan perangkatlunak spreadsheet danperangkat lunakelektronik dari DirektoratJenderal Pajak

b. Menguasai pengetahuantentang dasar hukum PPhPasal 26

Dasar hukum PemotonganPPh Pasal 26 disebutkandengan benar

c. Menguasai pengetahuantentang hak dan kewajibanpemberi kerja dan pemberipenghasilan dan penerimapenghasilan

Hak dan kewajibandisebutkan dengan benar

d. Menguasai pengetahuantentang penghitungan PPhPasal 26.

Penghitungan PPh Pasal 26dilakukan dengan benar.

e. Menguasai pengetahuantentang penyetoran danpelaporan

Batas waktu penyetorandan pelaporan disebutkandengan benar

f. Menguasai pengetahuanteknik pengarsipan dokumensecara manual maupunelektronik

Teknik pengarsipandokumen disebutkandengan benar

g. Menguasai pengetahuantentang perangkat lunakspreadsheet dan perangkatlunak elektronik dari

21 | P a g e


Direktorat Jenderal Pajak,meliputi.

1. Pengetahuanoperasional perangkatlunak spreadsheet

Ketepatan menjelaskantahapan PengoperasianPerangkat lunakspreadsheet

2. Pengetahuan operasionalpengisian SPT PPh Pasal21/26 dan 23/26 denganperangkat lunakelektronik dariDirektorat JenderalPajak

Ketepatan menjelaskantahapan PengoperasianPengisian SPT Masa PPhPasal 21/26 dan 23/26secara elektronik

h. Menguasai pengetahuanteknis pemeriksaan pajakPPh Pasal 26, meliputi.

1. Pengetahuan tahapanpemeriksaan pajak PPhPasal 26

Tahapan disebutkan denganbenar

2. Pengetahuan metode-metode pemeriksaanpajak PPh Pasal 26

Metode pemeriksaandsebutkan dengan benar

i. Menguasai pengetahuanmetode pemotongan PPhPasal 26, meliputi.

1. Pengetahuan metodegross-up

Metode gross-updisimulasikan dengan benar

2. Pengetahuan metodegross basis

Metode gross basisdisimulasikan dengan benar

3. Pengetahuan metodeditanggung penerimapenghasilan

Metode ditanggungpenerima penghasilandisimulasikan dengan benar

j. Menguasai pengetahuanpenjurnalan PPh Pasal 26,meliputi.

1. Pengetahuan siklusakuntansi

Siklus akuntansi disebutkandengan benar, jelas danlengkap

2. Pengetahuan teknispenjurnalan

Ayat Jurnal dilakukandengan benar

k. Menguasai PerjanjianPenghindaran PajakBerganda, meliputi.

1. Pengetahuan pasal-pasalperjanjian yang terkait

Ketepatan mejelaskan Pasaldemi pasal

22 | P a g e


dengan transaksi dalamtax treaty dengan negaramitra perjanji

2. Pengetahuan aspekpemajakan atas transaksidengan negara mitraperjanji

Ketepatan menjelaskanaspek pemajakan

l. Menguasai komunikasiBahasa Inggris baik secaratulis maupun lisan, meliputi.

1. Pengetahuan bahasa Inggrisuntuk tujuan bisnis tertentu

Istilah-istilah perpajakandalam bahasa Inggrisdisebutkan

2. Pengetahuan korespondensidalam bahasa Inggris

Teknik Korespondensidisebutkan dengan benar

m. Menguasai pengetahuantentang pengurangan,keringanan, pembatalan danpenghapusan sanksiadministrasi

Tahapan Permohonandisebutkan dengan benar

Hak dan Tanggung Jawab

1. Bertanggung-jawab ataspekerjaan perpajakansecara mandiri ataukelompok

a. Bertanggungjawab ataspekerjaan perpajakan PPhPasal 26 secara mandiri sertabersedia melakukan revisidan pembetulan laporan SPTMasa PPh Pasal 21/26 danPPh Pasal 23/26

Hak dan kewajibanperpajakan disebutkandengan benar

b. Memiliki kewenanganmelakukan komunikasi dalammengelolah unit pekerjaandengan petugas pajak, wajibpajak dan rekan kerja divisilain

Unit pekerjaan yang terkaitdengan petugas pajak,wajib pajak, dan rekan kerjadiselesaikan dengan tepat

c. Memiliki kewenanganmenelaah kuantitas danmutu hasil kerja divisi lainterkait dengan kebenaranpenghitungan PPh Pasal 26

Data yang disajikan olehdivisi lain tidak adakesalahan

23 | P a g e

VI. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasisKKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melaluiprogram pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikanpangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakatterhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian ataukompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagimasyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui programkursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lainsebagai berikut.

1. Mengutamakan transparasi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraandan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna(indvidu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum

2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasitingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan danberwenang untuk hal tersebut

3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL padalulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya

4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secaraberkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan

5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlumempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL

Terkait dengan kursus dan pelatihan Perpajakan, maka pembelajaran lampau yang dapatdiakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah masyarakat yang belajarmandiri, pengalaman yang didapatkan di tempat kerja perpajakan, dan pendidikan formalyang menyelenggarakan kurikuler perpajakan dengan memperhatikan standar kriteria danstandar penilaian yang berlaku.

24 | P a g e

VII. ARAH PENGEMBANGAN

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju,sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia telah pulaberkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembanganlembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju kearah global, sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standarkompetensi atau mutu lulusan pada tingkat Internasional.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datangsebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesiaakan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesiasendiri maupun untuk negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunyaditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalamlingkungan internal lembaga penyelenggara maupun eksternal melalui badan-badanakreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusanlembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasionalharus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki penduduk lebih dari 250 juta dan membutuhkan dana untukpembangunan nasional yang diambil dari penerimaan pajak maka berbagai kursus danpelatihan perpajakan akan berkembang dengan pesat di kemudian hari. Walaupundemikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pengakuan yang lebih luas baik ditingkat nasional maupun internasional, dengan cara mengembangkan standar kompetensilulusan.

Terkait dengan kursus dan pelatihan perpajakan ini, maka arah pengembangan spesifik yangakan dilakukan adalah lulusan dapat mengawali karir kerja perpajakan dengan menghasilkanlaporan Perpajakan. Karir kerja lulusan pada level ini akan mengisi kebutuhan tenaga kerjadi perusahaan swasta, lembaga pemerintah, kantor konsultan pajak, lembaga swadayamasyarakat, dan lainnya. Kursus dan pelatihan yang diselenggarakan dengan menggunakankurikulum yang sudah distandarisasi ini dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas denganmengacu kepada standar uji kompetensi yang telah ditetapkan. Dengan berjalannya waktudalam kerja memungkinan pengalaman kerja dan pendidikan lebih lanjut, lulusan dapatmeningkatkan kualitas profil ataupun beralih profil dalam ahli perpajakan di industritertentu dengan standar kriteria dan standar pengujian yang berlaku.

Documents

SKL Perpajakan (Pajak Penghasilan)