PROVINSI I(ALIMAIiITAH SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALAI{GAI{

NOMoR isg.*Sl tlrt lKum TAHUN 2015

TEfiTAI{G

PSNETAPAN TIIW KOORDITiIASI PEMANFAATAN

DAI{A ALOKASixnusus {DAK} I(ABUPATEN BALANGAN

TAHUN AIIIGGARAIiI 2015

Menimbang

Iviengingat

BUPATI BALAT{GAIS,

: a. bahwa Tim Koordinasi Pemanfaatatr Datra Alokasi

Khusus b;Ki diperlukan untuk mendukung

pelaksan,*'' tttgi'tan Dana Alokasr Kht-isus (DAI{)

untuk "rulitu-'-rlasit'g Unit Kerja \''ang terkait agar

pemanfaatan-kegiatannya lebih terarah' efektil dan

efisien;

b. bahwa untuk melaksanakan Pe raturan N4cntt:r"i

Keuangan Nomor ZAL IPN4K'07/ 2?1.2 tenlant{

PedomanUmumdanAlokasiDanaAlokzrsili}rusLtsTahun e"gg"t'" 2Al2 dan Surat Edaran Bcrsarnli

(SEB) ivreiieri Negara P-erencanaan Pembangunan

Nasional/ fclp"f" glaan Perencanaan Pembarrgllnan

Nasional, Menteri Keuangan d"l^ -Yt:5ti Dalarn

Negeri xomo, : A239lnn'piX 11112008;SE 17221l'4!i

A7 l2OAS, -'--

gOO t3556/ SJ tenrang Pctuniuik

PelaksanaanPemantauanTeknisPclaksairaattdli.t.tEvaluasi Pemantauan Dana Alokasi Khusus (DA]{)'

perlu ait"i"pft"n'llim-.Koordinasi Pemarlfaatan Dana

Rlokasi Khusus (DAK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaritrt'itllt

dimaksud dalam huruf a) perlu menctapkiln

Keputusan Bupati tentang Penetapan 'lint

Koordinasi Pemanfaalan Dana Alokasi Khusus

(DAK) Xaiupaten Balangan Tahun Anggaran 2015;

: 1. Unciang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Lentairg

Pembentukan Katrupaten Tanah Bumbu dan

Kabupaten Balangan di Propinsi Kalinratnlau

Selatan -iLt*U*'""

Negara - Repubiik ir-rdonesia

Tahun 2O03 Nomor iZ"lambaharr l'eml'r:lrat-r

Negara Republik Indonesia Nr:mor a265);

2.

J.

4_

5.

5.

7.

L

Undang-Undang Nomor 17 Tahr-rn 2OO3 tentangKeuanfan Negara (Lembaran Negara RepubiikIndonesia Tahun 2OO3 Nomor +7, TambaieanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428f;l;

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2OA4 tentangPerbendaharaan Negara {Lembaran Negara RepubiikIndonesia Tahun 2Ot)4 Nomor 5, Tamhahilnl,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a355i;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tefltansPemeriksaan Pengelolaan dan TanggungiarvahKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2AA4 Nomor 66, Tambahar:r

Lembarar: Negil"ra Republik indor:esia Non:or 4400i;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun '2444 tentanfiSistem Perencanaan Pembangunan J$asionai(Lembaran Negara Repul:lik Indonesia Talrurr 2i")0r'i

Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara RepttblikIndonesia Nomor a22l);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20*4 tentangPerirnbanga* Keuangan Petnerintai: Pus:ri tl;*trPemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repub}iklndonesia Tahun 2004 Nomor 1)6, 'larnbal:an

Lembaran Negara Repub'lik Indonesia Nomor 4a38);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun ?O l i te ntangPembentukan Peraturan Ferundang-UnclanganRepublik Indonesia {Lembaran lrlegara Repr-rblikIndonesia Tahun 20 i 1 Nq:mor 82. Tambal-ranLembaran Negara Republik Indoncsia Ntirnor 523-i):

Undang-Undang l{omor 23 Tahun ZAF+ tcnta}lgPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repr-rbiiklndonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambah;rnLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)'sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 2 Tahun 20 15 tentang Pe ne tapilrlPemerintah Pengganli Undang-Undang Nomor 2Tahun ZAV tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20i4 tentangPemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repui:}ikIndonesia Tahun 2015 Nomor 24, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Non-lor 5657):

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahi-rn 2008 lentangTahapan, Tata Cara Pen;t1issnan' Pengr:ndalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pen:bangLinanDaerah (Lembaran Negara Republik lndr:r-iirsi:iTahun 20OB Nomor 27, Tamberhan Le nrl:ariinNegara Republik lndonesia Nomor a8l7j

9.

t0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengeloiaan KeuanganDaerah, sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengln Peraturan Menteri Dalam Negcri

Nomor 21 Tahun 20 1 1 tentang Perubahan keduaAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 20A6 tentang Pedomar-i PengelolaanKeuangan Daerah;

ll"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomt":r 54 Tai'run

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomorSTahun200stentangTahapan,TatacaraPen5.'usunan, Pengenclalian clan EvalrtasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nonror

2Al lPMK.OTl 20i2 tentang Pedoman Umurt dattAiokasi Dana Alokasi Khr:sus Tahun Anggararn

2012;

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun2014 tentang pembentukan Prodr;k Hukum Daerah(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2O 1'1

Nomor 32);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Balairgan Nomor 02Tahun 2OO8 tentang Urusan Peme rintah yangMenjadi Kewenangan Pemerintah Daerr-th

Kabupaten Balangan ilembaran Dat-:rah Kabupater-t

Balangan Tahun 2OOB Nomor 02, TambahanLembaran daerah Kabupaten Balangan Nomor 43ll;

l5.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor tJ!)

Tahun 2008 tentang Re ncana Pe mbangllllitnJangka Panjang Daerah Kabupaten Baiangtrr-tTahun 2AA5-2A25, sebagaimana diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor '24

'lahun 2010 tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Kabupaten Balangan Nomor O9 Tahun 2008Tentang Rencana PemLrangunlln .Jan51kat PanjangDaerab Kabupaten Balangan Terhiln 2005-2025

ilembaran Daerah Ka'oupaten Balangan Tah'uin

2010 Nomor B7);

l6.Peraturan Daerah Kabupaten Balangai-r Nomor 03Tahun 2OO8 tentang Pembenlukan, c)rganisaesi r,iarr

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ralanqrlnsebagaimana diubah dengan PeraLuran Daerarir

Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014 tentaugPerubahan Keempat atas Peraturan Daerah

Kabupaten Balangan Nomor 03 'l'ahr-tr-r 20UB

Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kcrja

Perangkat Daerah Kabupaten Balangan [Lembari.rnDaerah Kabupaten Balangan Tahi:n 2014 Nomor 2);

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

l7.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10

Tahun 2OL4 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2015 {LembaranDaerah Kabupaten Baiangan Tahun 2A14 Nosrr:r10).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEI\iETAPAN TIfuI

KOORDINASI PEMANFAATAN DANA ALOKASIKI{USUS IDAK) KABUPATEN BALANGAN TAHLTN

ANGGARAN 2015.

Tim Koordinasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus(DAK) Kabupaten Baiangan 'Iahun Anggarern 2015,dengan susunan keanggotaan sebagaimanatercantum pada Lampiran Keputusan ini;

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktumKESATU mempunyai tugas sebagai berikr-rt :

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan DanaAlckasi Khusus clalam hal pere rlcanaiin,pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan;

b. Mengkoordinasikan dengan organisasi pelaksanapusat dan organisasi pelaksana Provinsi melaluiforum koordinasi;

c. Mengkoordinasikan dan mengkonsoiiciasikernlaporan pemantauan teknis pelaksanaan DAKdari SKPD;

d. Meiaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepadaBupati Balangan nielalui Kepatra BadarrPerencanaan Pembangunan Daererh {Bappeda}Kabupaten Balangan;

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas'Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud padaKESATU dikrantu oleh Keiompok Kerja -vang tercliriALAS:

1. Kelompok Kerja perencanaan dan penganggaran;2. Kelompok Kerja penatausaheran dan

pengendaiian pelaksanaan ;

3. Kelompok kerja pertanggungjawabzrn,pembinaan dan pengawasan.

Kelompok Kerja sel:agaimana dimaksucl padadiktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikul .

1. Kelompok kerja perencanaan dan penganggarana. Konsultasi dan koordinasi de ngan

Pemeri.ntah Daerah Provinsi gunaketerpaduan kebijakan serta tercapainl'akesepahaman antar susunan pemerintahan,antar fungsi, dan antar SiiPD

2.

Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraantugas pembantuan di Daerah;

b. Perumusan strategi dan kebijakan sertaproses sinkronisasi perencanaan danpenganggaran kegiatan Dana Alokasi Khusutsdengan perencanaan pembangunan Daerah;

c. Koordinasi pen)'usunan dan perurnusankebijakan serta strategi penyeienggaraatlDana Alokasi Khusus di Kabupaten/Kotaberdasarkan norma, standar, pedoman danmanual serta kei:iiakan Prr:r'insi <jan

Pemerintah;

Kelompok kerja Penatausahaan dar:pengendalian pelaksanaall ;

a. perumlrsan kebijakar-r terkair dengan l.ltacara pelaksanaan kegiatan ilana Ak:kasiKhusus di Daerah;

b. penyusunan strategi pengendaiianpenatausahaan peiaksanaan kegiatan DanaAlokasi Khusus kePada Para SKPD;

c" penetapan pejabat pelaksana. peja!:atpengadaan barang/jasa, dan pejal:a:-pemeriksa barang dan jasa yarig tcrkaildengan pelaksanaan kegiatan Dana AlakasiKhusus;

d. penyusunan rencana ope rasionai kcgiatankepada SKPD pelaksana kegiatan DaniiAlokasi Khr-rsus;

e. koordinasi pengelolaan program clan/ataukegiatan Dana Alokasi Khusus riiKabupaten/Kota; dan

f. koordinasi penyusunall da* pe rullrusarlkebijakan pengeloltran sl s[cr]rperencanaan,penatausahaarr keuangarr dar:barang, pelaksanaan. pengendalir,tn,pelaporan, pertanggungiawaban, serlapembinaan dan pengawasan Dana AlokasiKhusus di Kai:upaten/Kota. sesuai denganperaturan perundang* u ndangan.

3. Iielompok kerja pertar rggu ngj arvaba n,pembinaan dan pengalvasan.a. penguatan kapasitas kelembagaan dan

personii Tim Koorclinasi Pemanlaatatr DariaAlokasi Khusus;

b. penyiapan program ke rja pcrnL:inaan danpengawasan Dana Alokasi Khusus;

c. pembinaan pelaksanaan kcgiatan DaniiAlokasi Khusus di daeratr: kepada SKPD;

d. pelaksanaan pengawasan dar:f atar-l

pemeriksaan oleh instansi pemeriksa diDaerah;

e" penyiapan bahan peiaporan hasil-hasil

KELIMA

KEENAM

IffiTUJUH

pembinaan dan pengawasan kegiatan DanaAlokasi Khusus, pemantauan dan evaluasipelaksanaannYa;

f. penyiapan bahan penyusunan laporanmanajerial dan akuntabilitas kegiatan DanaAlokasi Khusus secara lriwulan, dan akhirtahun anggaran;

g. koordina*i penyusunan saran tindak lanjutkepada Bupati untuk disampaikan kepadaGubernur dan Kementerian/ l'embaga yang

menugaskan dalam rangka optimalisasip*t y.l.t ggaraan kegiatan Dana AiokasiKhusus;

h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yangdiberikan oleh Bupati terkait ]<oordinasi,pembinaan dan Pengal\'asarlpenyelenggaraan tugas pembantuan'

Kepada Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATLI dalam meiaksanakan tl-lgasnva

diberikan honor pertriwulan, dengan besarnYa honor

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputt-tsan

ini;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkann-va

Keputusan ini clibcbankan pada DPA ISadan

Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten

Balangan Tahun Anggaran 2015;

Keputusan Bupati ini muiai berlaku pacla tanggalditetapkan.

Diteta Farinsin .

b (l/xi.,uar. zotspada

.BUP,&I

GAN,

EFFENDIE

,/

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth.Ketua DPRD Kabupaten Baiangan2. inspektur Inspektorat Kabupaten Balangan

LAMPIRANKEPUTUSAN BUPATI tsALANGANNOnaOn iS8.45/ A}{ lKum TAHUN 2015

SUSUIYAN KEAHEGOTAAN TIM KOORDINASI

PEMANTAATAT{ DAI{A ALOKAST KHUSUS {DAK}

KABUPATENBALAI{GAN"AHUI{A!{GGARAil2015

I No.'t-----

I Bupati Balangan

2" Sekretaris Daerah Kab' Balangan

I{.p"ta BaPPeda Kab' Balangan Ketua merangkaP wakii

i-_i-i-t I lhbid. Perencanaarr Makrori

i li50.0U{r

koordinator kelomPok keria

perencanaat: dan Pengallggarart l

?.{}{} {}{)(}I

)

sef.i"i"ris merangl<aP u'akil

koorclinator kelomPok kerja

penatausahaan dan

pengendalian Pelaksanaan IHUrlBLrruqrrsrr lJvrs'

Anggota **trtgkrP wakil I 2i0'[;i]t:

koordinator kelon:Pok kerja

per&rn gglln gj ara'a ban .

,13().(;riu

I

25U.UUO

250.oi)0

2Sii.00i;

Angg<lta

Bappeda Kab'Balangan

i i Pembin:ran dan Penga\\ieisan

"

--)---

m l AnggotaI

Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kab. Balangan

Kati. Balangan

dan Kebersihan KabuPaten

Balangan

12.1 K.t "t" Dinas Pertanian, Tanaman

Pangan dan Hortikultura,

Peternakan dan Perikanan Kab'

Balangan

II

8. ft.p"ii Dinas Perindustrian, Anggota

Perdagangan dan KoPerasi Kab'

! Baiangant--- --*loI r.iI

it

Kepala Dinas Kesehatan Kab.

I Br.larrga'I

i*lo:l K-p*t" uir"t Pendidikan Kab'

I Balangan

tf*p** ninas Kehutanan dan Anggota

Perkebunan Kab. Baiangan

L

:

I

*--+-!

J

I

I

I

Jabatan Dalan Diras

Anggata

i_l

f13: i K-prk Di""- P.rhubungan,

I I Komunikasi dan lnformatika Kab.ri

Anggota 250.000

Balangan

Kepaia Badan Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana Kab.

Balangan

Kasr.rbLrid. Pengendaiian Bappeda

Kab. Baiangan

- i JU. LJI,'U

ALANGAN,

ETTENDIE