Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Kem
enke
uTep
erca
ya
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dengan tema
"Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting"
Jakarta, 24 Agustus 2021
Pemanfaatan DAK dan BOK untuk Mendukung PercepatanPenurunan Stunting
3
• Untuk mencapai target prevalensi stunting 14% di tahun 2024 dibutuhkan rata-ratapenurunan prevalensi stunting setiap tahunnya sebesar 2,7% dalam 5 tahun.
• Untuk bisa mencapai target prevalensi 14% dibutuhkan Stranas Penanganan Stunting yanglebih aggresif/tajam serta kerja keras dari Pemerintah Pusat dan Daerah.
Capaian
Target
Target & Capaian Penurunan Stunting
Berdasarkan data WHO, World Bank, dan UNICEF, Indonesia berada di peringkat ke-25 dari daftar peringkatprevalensi stunting di 146 negara di dunia. (Ranking 1 merupakan negaradengan prevalensi stunting tertinggi, yaitu Burundi 55,90).
No NegaraPrevalensi Stunting
1 Myanmar 29,2 2 Indonesia 27,7 3 Vietnam 24,6 4 Malaysia 20,7 5 Brunei 19,7 6 Thailand 10,5 7 Singapore 4,4
Di kawasan Asia Tenggara
Peru merupakan salah satu negarayang telah berhasil mengatasistunting (dari 22.9% pada tahun2005 menjadi 17.9% pada tahun2010).
Tingkat Prevalensi Stunting saat ini (27,7%) dan Target 2024 (14%)
4
Prevalensi Stunting per ProvinsiMasih terdapat Provinsi dengan prevalensi yang tinggi
14,42
16,82
19,93
19,96
21,03
21,04
21,18
23,95
24,11
24,58
26,21
26,25
26,26
26,86
26,86
27,47
27,67
27,68
28,09
28,98
29,07
29,36
30,11
30,38
30,59
31,26
31,44
31,46
31,75
32,3 34,18
34,89
37,85
40,38
43,82
Bali
Kep.
Ria
u
Kep.
Ban
gka…
DKI
Jaka
rta
Jam
bi
DI Y
ogya
kart
a
Sula
wes
i Uta
ra
Riau
Bant
en
Papu
a Ba
rat
Jaw
a Ba
rat
Kalim
anta
n U
tara
Lam
pung
Beng
kulu
Jaw
a Ti
mur
Sum
ater
a Ba
rat
INDO
NES
IA
Jaw
a Te
ngah
Kalim
anta
n Ti
mur
Sum
ater
a Se
lata
n
Mal
uku
Uta
ra
Papu
a
Sum
ater
a U
tara
Mal
uku
Sula
wes
i Sel
atan
Sulw
esi t
enga
h
Sula
wes
i Ten
ggar
a
Kalim
anta
n Ba
rat
Kalim
anta
n Se
lata
n
Kalim
anta
n Te
ngah
Aceh
Gor
onta
lo
Nus
a Te
ngga
ra B
arat
Sula
wes
i Bar
at
Nus
a Te
ngga
ra T
imur
2018 2019
• Prevalensi stunting sudah menurun pada sebagian besar provinsi• Penurunan angka stunting tidak merata antar provinsi• Terdapat 10 provinsi yang memiliki tingkat prevalensi stunting-nya paling tinggi
5
Permasalahan Percepatan Penurunan Stunting
PENGUATAN SISTEM & DATA
• Sistem pemantauan & evaluasi terintegrasi• Belum adanya “satu
data” intervensipenurunan stunting untuk menyasar rumah tangga 1.000 HPK
• Intervensi terintegrasi belum sepenuhnya menyasar rumah tangga 1.000 HPK (hari pertama kehidupan)
KONVERGENSI PROGRAM
• Konvergensi program di tingkat pusat & daerah belum optimal• Perpres Stunting akan
memperkuat konvergensi di kab/kota dan desa
• Kebijakan penurunan stunting belum diterjemahkan dalam perencanaan & penganggaran• Diperlukan penguatan
pendampingan di tingkatkabupaten/kota dan keluarga.
PENAJAMAN SASARANDAN
INTERVENSI
PENDAMPINGAN KAB/KOTA DAN DESA
Perlunya penguatan intervensi terintegrasi, melalui:
7
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
Tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi
Pencegahan Stunting Terintegrasi
PMK No. 205/PMK.07/2019 dan PMK 167/PMK.07/2020
Pengelolaan Dana Desa dan DID
PMK No. 48/PMK.07/2019
Pengelolaan Dana AlokasiKhusus Nonfisik
Petunjuk Teknis DAK Fisik TA 2021*Perpres No. 123 Tahun 2020
Petunjuk Operasional DAK Fisik TA 2021*• Permenkes No. 8 Tahun 2021
• Perban BKKBN No. 26 Tahun 2020• PermenPUPR No. 8 Tahun 2020
Petunjuk Operasional DAK Nonfisik TA 2021*• Permenkes No. 8 Tahun 2021
• Perban BKKBN No. 26 Tahun 2020• Permendikbud No. 20 Tahun 2020• Permentan No. 7 Tahun 2021
• Kewajiban penyampaian Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting
melalui aplikasi OMSPAN• Kinerja penanganan Stunting
dalam penilaian DID
**) Direlaksasi dengan PMK 156/2020 utk mendukung pelaksanaan BLT Desa
*) Juknis/Jukop diatur setiap tahun
DASAR HUKUMUntuk Percepatan Penurunan Stunting
PMK No. 130/PMK.07/2019
PMK No. 61/PMK.07/2019
Tentang Percepatan Penurunan StuntingPerpres No. 72 Tahun 2021
8
Air Minum Kesehatan+KBBOKB
BOKBOP
PAUD*
Pangan &Pertanian*
Rp270MRp221M
Rp4T Rp204MLH*
Total DAK Fisik: Rp7,35T
DAK Nonfisik DAK Fisik
Air Minum Kesehatan+KB Sanitasi
BOKBBOK BOP PAUD*
Pangan &Pertanian*
2021Total DAK:Rp12,05T
2022
1. Secara umum, dukungan DAK Fisik dan Nonfisik utk penurunan stuntingtelah dilakukan sejak tahun 2018
2. Alokasi yang telah diberikan DAK Fisik 2021 untuk stunting sekitar 11,26% persen dari total pagu DAK Fisik
3. Secara umum kebijakan DAK Fisik dan Nonfisik di TA 2022 masih melanjutkan kebijakan 2021 dengan penguatan program kegiatan dan konvergensi antar bidang
4. Adanya perluasan cakupan lokasiprioritas stunting dari 360 daerah di TA 2021, menjadi ke seluruh daerahdi Indonesia di TA 2022
5. Selain DAK, Kemenkeu juga memberikan dukungan melalui instrumen TKDD lainnya seperti DID, Dana Desa, dan Belanja K/L
Highlights Dukungan DAK
*merupakan bagian kecil dari sub kegiatan penyediaan makanan tambahan untuk peserta didik PAUD yang diberikan dalam rangka mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan
Rp823M Rp4,9T Rp981MRp262M
Total DAK NF: Rp4,70T
DUKUNGAN DAK TA 2021 & 2022 Untuk Percepatan Penurunan Stunting
Sanitasi
9
1. Kurangnya koordinasi lintas sektor di pemerintah pusat dan daerah
2. Daerah lokus belum mengetahui menu-menu DAK Fisik terkait stunting
3. Kurangnya pemahaman daerah atas stunting4. Penyusunan laporan pelaksanaan
penanganan sunting di desa
Kendala dan Tantangan
1. Memantau proses usulan daerah DAK Fisik(untuk melihat daerah-daerah lokus yang belum mengusulkan)
2. Memantau usulan daerah DAK Fisik (menu, jenis usulan, dan unit cost)
3. Memantau kinerja pelaksanaan di daerah(penyaluran dan penyerapan)
Mekanisme Monitoring
Rencana TA 2021-2022
1. Melakukan koordinasi dengan Bappenas dan KL terkait potensi bidang-bidang yg dapat mendukung penanggulangan stunting dalam DAK Fisik
2. Mengevaluasi menu stunting DAK Fisik 2021
3. Sosialisasi menu stunting kepada daerah lokus
4. Penyusunan Perpres Stranas Penanggulangan Stunting
5. Penyempurnaan mekanisme pemantauan penggunaan BOK dan BOKB
6. Sosialisasi kewajiban pelaporan stunting sebagai syarat penyaluran Dana Desa
EVALUASI TKDD Untuk Percepatan Penurunan Stunting
11
KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2022
Melanjutkan penguatan atas pemerataan layanan dan penyediaaninfrastruktur dasar di daerah.
Mempercepat pencapaian target Prioritas Nasional melalui kebijakan DAK Penugasan berbasis Tematik:• Pariwisata dan IKM; • Food Estate dan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani; dan • Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa
Tenggara, Maluku, dan Papua).
Mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional.
Melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK yang berdampaklangsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon dampakpandemi COVID-19.
Memperkuat sinergi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya (Belanja K/L, Pinjaman, KPBU).
Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik antara lain melalui penguatan pengelolaan berbasis kinerja secaraberkelanjutan dan meningkatkan kualitas pengawasan.
11
Mendukung pemulihan pelaku UMKM dan Koperasi melalui menu DAK Fisik UMKM (pelaksanaan UU Cipta Kerja) dan DAK FisikPerdagangan.
Tujuan Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas layanan publik antar-daerah
69,562,3
69,3
53,863,3
-22,6 -10,4
11,2
-22,4
17,7
-25,0-20,0-15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2017 2018 2019 2020 2021
Perkembangan Pagu TA 2017-2021
Sumber:Kementerian Keuangan
KEBIJAKAN TA 2022(Triliun Rupiah)
12
Bidang Kebijakan
Bidang Kesehatan dan KB
Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi intervensi spesifik dalampemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan
Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan remaja, calon pengantin, Pasangan Usia Subur(PUS), ibu hamil dan melahirkan melalui pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) di Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan PuskesmasMampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) serta akses pelayanan penunjangnya;
Bidang Air Minum Mendukung Desa/Kelurahan intervensi penurunan stunting dan diprioritaskan bagi yang belum pernahmendapakan intervensi dari pemerintah pusat dan DAK untuk penanganan stunting sebelumnya
Bidang Sanitasi Diprioritaskan bagi desa/kelurahan yang sudah ODF selama minimal 1 tahun (paling akhir 31 Januari2021) berdasarkan data dari STBM, daerah afirmasi, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, sertadesa/kelurahan penurunan stunting dan diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapatkan intervensidari pusat dan DAK untuk penanganan stunting sebelumnya
KEBIJAKAN DAK FISIK PER BIDANG TA 2022 Untuk Percepatan Penurunan Stunting
13
(Realisasi per tanggal 19 Agustus 2021)
Ayo Cegah Stunting
(dalam miliar rupiah)2020 2021
Bidang/Subbidang Pagu Realisasi (Penyaluran) % Realisasi Pagu Kontrak % Kontrak Realisasi
(Penyaluran) % Realisasi
Kesehatan 557,48 526,01 94,35% 4.915,35 2,207.89 44.9% 259.82 5.3%
Sanitasi 526,01 501,88 95,41% 981,44 898,46 91.5% 287,13 29.3%
Air Minum 912,23 832,19 91,23% 823,80 651,70 79.1% 220,46 26.8%
LHK 262,83 184.85 70.3% 67,45 25.7%
TOTAL 1.995,72 1.860,08 93,20% 6.983,42 3,942.89 56.5% 834,87 12.0%
Berdasarkan data realisasi per 19 Agustus 2021, nilai kontrakyang diinput (56.5%) dan nilaiyang disalurkan masih sangatrendah (12%). Waktu untuk penginputankontrak tinggal sedikit yaitusampai 31 Agustus 2021.
DUKUNGAN DAK FISIK TA 2019-2021 Untuk Percepatan Penurunan Stunting
15
KEBIJAKAN DAK NONFISIK TA 2022
Pendanaan untuk mendukung kegiatan Bidang Industri Kecil dan Menengah yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di dalam Sentra IKM.
Pemantauan capaian output/outcome dalam rangka mendukung pemenuhan SPM daerah melalui Integrasi pelaporan antar Kementerian.
Perluasan target output Tunjangan Guru dengan penambahan output guru PPPK untuk dana TPG, Tamsil dan TKG, sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Penyempurnaan besaran unit cost dengan penerapan unit cost majemuk untuk Dana BOS, BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan
Dukungan pendanaan DAK Nonfisik bagi program prioritas nasional yang menjadi fokus APBN TA 2022.1
2
3
4
5
Tujuan Membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat operasional, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan daerah
KEBIJAKAN TA 2022Perkembangan Pagu TA 2017-2021(Triliun Rupiah)
115,1
123,5
131129,2
130,8
-6,5
7,3
6,1
-1,4
1,2
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
105
110
115
120
125
130
135
2017 2018 2019 2020 2021
%
16
Jenis Kebijakan
BOK Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi koordinasi lintassektor di daerah serta penguatan intervensi spesifik dan sensitif
BOKB Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi intervensi spesifikdalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan;
BOP PAUD Mendukung stunting melalui penyediaan makanan tambahan untuk peserta didik PAUD yang diberikan dalam rangka pemenuhan gizi dan kesehatan.
Pangan dan Pertanian
Menunjang program stunting dalam bentuk kegiatan pekarangan pangan lestari dapatmeningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tanggasesuai kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta untuk jangkapanjang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar
KEBIJAKAN DAK NONFISIK PER JENIS TA 2022 Untuk Percepatan Penurunan Stunting
17
§ Dalam BOP Paud terdapatkegiatan untuk program pencegahan stunting yaitukegiatan dukunganpembelajaran.
§ Alokasi untuk kegiatan dukunganpembelajaran (terkait denganstunting) baru diketahui setelahpemda menyampaikan laporan.
§ Pada TA 2019, 32,44% dari paguBOP Paud digunakan untukkegiatan dukungan pembelajaran
§ Subkegiatan BOKB DesaStunting § 2019 dengan alokasi
Rp32.5M (159 daerah) § 2020 dengan alokasi
Rp56,1 M (258 daerah) pada kegiatan BiayaOperasionalPenggerakan di Kampung KB
§ Diusulkan oleh BKKBN
Dalam Miliar Rupiah
Data per 30 Desember 2020
§ Subkegiatan BOK Stunting § 2019 dengan alokasi
Rp120M (160 daerah)§ 2020 dengan alokasi
Rp195M (260 daerah)§ Diusulkan oleh
Kementerian Kesehatan.§ Rata-rata per daerah
Rp.750 juta
BOKBOKBBOP
PAUD
DAK NONFISIK 2019 – 2020 untuk Program Pencegahan Stunting
(Dalam Miliar Rupiah)
32,5 56
,1
220,
7
120,
0
195,
0
270,
0
32,5
56,1
120,
0
193,
9
100% 100% 100% 99%
94%96%98%100%102%104%106%108%110%
0
50
100
150
200
250
300
2019 2020 2021 2019 2020 2021
Stunting-BOKB Stunting-BOK
BOKB dan BOK untuk Stunting
Alokasi Realisasi % Realisasi
1543
,0 2450
,5
3488
,4
1.48
7,6 2.
452,
2
96%100%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
0500
1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000
2019 2020 2021
BOP PAUD
BOP Paud untuk Stunting
Alokasi Realisasi % RealisasiPenyaluran
Penyaluran
18
Subkegiatan BOK Stunting § 2021 dengan alokasi Rp270 M (360 daerah)§ Diusulkan oleh Kementerian Kesehatan§ Rata – rata per daerah Rp750 juta § Alokasi Untuk Dukungan
Stunting Pada Tahun 2021 mengalami peningkatan seiringdengan bertambahnya Daerah lokus stunting dari 260 lokusmenjadi 360 lokus
§ Pada Tahun 2021 terdapatJenis dana DAK Nonfisik yang baru yang mendukung program pencegahan stunting, yaituDana Ketahanan Pangan danPertanian
Subkegiatan BOKB Desa Stunting§ 2021 dengan alokasi Rp221 M (360 daerah)§ Diusulkan oleh BKKBN
BOP PAUD § 2021 dengan alokasi Rp4.0 T
Alokasi untuk kegiatan dukungan pembelajaran(terkait dengan stunting) baru diketahui setelahpemda menyampaikan laporan
Ketahanan Pangan dan Pertanian§ 2021 dengan alokasi Rp204 M (451 daerah)
DAK NONFISIK 2021untuk Program Pencegahan Stunting
19
DanaBOK
DUKUNGAN BOK TA 2022Untuk Percepatan Penurunan Stunting
Jenis Kegiatan Menu Kegiatan Jenis Pembiayaan Sasaran PaguBOK Stunting Penyusunan Regulasi daerah terkait
stuntinga. Belanja transpor local
b. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
dan luar daerah bagi ASN dan non ASN
c. Belanja pembelian material pendukung
kegiatan Kesehatan masyarakat
d. Belanja pertemuan/meeting
e. Belanja penggandaan dan percetakan
f. Belanja honor narasumber/tenaga ahli
pada pertemuan/meeting
g. Belanja langganan aplikasi pertemuan
daring.
360Kab/Kota 270,000,000,000
Pemetaan dan Analisis Situasi program stunting
Pelaksanaan rembuk stunting
Pembinaan kader pembangunan manusia terkait 1000 HPK
pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita
implementasi KAP dan Penggerakan masyarakat
Pengukuran dan publikasi stunting
Pencatatan dan Pelaporan (termasuk dokumentasi) intervensi dan hasil
Reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting
20
• Di tahun 2022, Pemerintah Pusat tetap menjadikan Program Penurunan Stunting menjadi salah satuprioritas nasional dalam RKP 2022 dengan perluasan lokus prioritas menjadi seluruh daerah di Indonesia
• Di tahun 2022, dukungan DAK Fisik diarahkan untuk peningkatan sinergi dengan sumber dana lainnya, perbaikan mekanisme dan meningkatkan kualitas pengawasan sedangkan Nonfisik diarahkan untukmendukung operasional pelaksanaan kegiatan penurunan stunting.
• Perlunya leadership Kepala Daerah dalam peningkatan koordinasi dan konvergensi lintas sektor di masing-masing daerah.
• Perlunya penguatan program yang saling terintegrasi antara satu dinas dengan dinas yang lain, sehingga program tersebut dapat fokus pada suatu tujuan tertentu dan memiliki indikator capaian kinerjayang jelas dan terukur.
• Pendanaan dalam APBD tersebut juga harus disinergikan dengan dukungan dari Pemerintah Pusat, baik melalui belanja K/L maupun transfer ke daerah dan juga yang didanai melalui Desa
• Penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting oleh Daerah sebagai syarat penyaluran Dana Desa untuk memastikan bahwa dana yang telah dikeluarkan benar-benar memberikan hasil sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya
KESIMPULAN
21
Direktorat Dana Transfer KhususDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik IndonesiaJalan Wahidin Raya No. 1, Gedung Radius PrawiroJakarta Pusat
Terimakasih
22
PENGUSULAN DAK FISIK TA 2022
S-26/MK.7/2021 tentang PedomanPenyusunan dan Penyampaian UsulanDAK Fisik oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik TA 2022Proses pengusulan oleh PemerintahDaerah dilakukan mulai tanggal 21 mei2021 sampai 21 juni 2021
23
Maret- M1 April 2021
1
PenyusunanKebijakan DAK
Fisik 2021 (PN, Bidang, Subbidang,
Menu, Rincian)
Mei 2021
2
Penginputanusulan oleh
daerahmelaluiKRISNA
3
Juni 2021
K/L dan Bappenasmelakukanpenilaian
melalui Aplikasi
Juli 2021
TM Hasil Penilaian
Awal antaraKL, Bappenas, dan Kemenkeu
Agustus 2021
5
Penyajianhasil
penilaianawal
9
Agustus 2021
6
Sinkronisasi & Harmonisasi
bersamadaerah
8 107
September 2021
September 2021
Fase approval
sinkron oleh K/L
September 2021 Oktober 2021
SidangParipurna
DPR(Alokasi DAK Fisik)
Okt 2021 –Jan 2022
11
Proses Penyusunan
RencanaKegiatan (RK) oleh Daerah
dan K/L
4
*Jadwal tentatif sesuai perkembangan pembahasan kebijakan
DJPK melakukanpenghitungan
alokasi denganmempertimbangkankinerja pelaksanaan
DAK Fisik tahunsebelumnya
TM Hasil Sinkron dan Hasil PerhitunganAlokasi Final (telahmemperhitungkan
kinerja dan Kapasitas fiskal)
Hasil alokasidisampaikan
ke DPR (RakerBanggar)
JADWAL PENGALOKASIAN DAK FISIK TAHUN 2022
24
q TEMATIK PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN STUNTING (BIDANG KESEHATAN DAN KB, SANITASI, AIR MINUM, LHK)
q Tematik Penanggulangan Kemiskinan(Bidang Sanitasi, Air Minum, Perkim)
q Tematik Ketahanan Pangan(Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Irigasi, Jalan, LHK)
q Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan(Bidang IKM, Pariwisata, Jalan, LH)
q Tematik Penguatan DPP dan Sentra IKM
(Bidang Pariwisata, IKM, Jalan, LH, Perdagangan, UMKM)
q Tematik Food Estated dan Sentra Produksi Pangan(Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Jalan, Irigasi, Kehutanan, Perdagangan)
q Tematik PeningkatanKonektivitas Kawasan untukPembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua (Bidang Transportasi Perdesaan, Transportasi Perairan, Jalan)
DAK Penugasan 2021
DAK Penugasan 20221. Pendidikan2. KESEHATAN DAN KB3. SANITASI4. AIR MINUM5. Perkim6. Jalan7. IKM8. Pariwisata9. Kelautan dan Perikanan10. Pertanian11. Irigasi12. LHK13. Transportasi Perdesaan14. Pasar15. Transportasi Laut16. Sosial
2020 (16 Bidang)1. Pendidikan2. Kesehatan dan KB3. Sanitasi4. Air Minum5. Perkim6. Jalan7. IKM8. Pariwisata9. Kelautan dan Perikanan10. Pertanian11. Irigasi12. LHK13. Transportasi Laut14. Transportasi Perdesaan
2021 (14 Bidang)1. Pendidikan2. KESEHATAN dan KB3. SANITASI4. AIR MINUM5. Perkim6. Jalan7. IKM8. Pariwisata9. Kelautan dan Perikanan10. Pertanian11. Irigasi12. LHK13. Transportasi Perairan14. Transportasi Perdesaan15. Perdagangan16. UMKM
2022 (16 Bidang)
BIDANG DAN TEMA DAK FISIK TA 2020-2022
25
Bidang Menu Kegiatan Rincian Kegiatan
Kesehatan (Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting)
Penyediaan makanan tambahan (pabrikan) • Penyediaan Makanan Tambahan Bumil KEK (Provinsi)
• Penyediaan Makanan Tambahan Balita Kurus (Provinsi)
Penguatan promosi, surveilans dan tata laksana gizi
• Penyediaan Alat Antropometri (Kab/Kota)• Sanitarian kit (Kab/Kota)• Kesling kit (Kab/Kota)
Kesehatan (Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi)
Sarana Puskesmas Mampu PONED • Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas
Alat Kesehatan Puskesmas Mampu PONED • Set Pemeriksaan Kesehatan ibu dan anak• Set obsgyn• Set kegawatdaruratan maternal dan neonatal• Set perawatan pasca persalinan
Sarana Rumah Sakit PONEK • Neonatal ICU (NICU)• Pediatric ICU (PICU)
Alat Kesehatan Rumah Sakit PONEK • Neonatal ICU (NICU)• Pediatric ICU (PICU)
Penguatan PSC 119 • Alat Sistem Informasi (SI) PSC 119
Telekonsultasi • USG 2D Digital• Cardiotocography (CTG)• Sistem Informasi
Unit Transfusi Darah (UTD) • Pembangunan UTD• Mobil UTD• Alat UTD
Keluarga Berencana Sarana Prasarana Percepatan Penurunan Stunting • BKB Kit Stunting• Kit Siap Nikah
BidangKesehatan dan Keluarga Berencana
DUKUNGAN DAK FISIK TA 2022 (1) Untuk Percepatan Penurunan Stunting
26
Bidang Menu Kegiatan Rincian Kegiatan
Air Minum
Perluasan SPAM JP • Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)
Pembangunan Baru SPAM JP • Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi
Peningkatan SPAM JP • Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering
Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional • Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU)
Pembangunan SPAM BJP Komunal • Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/Penampungan Air Hujan (PAH)/Penangkap Mata Air (PMA)
Perluasan SPAM JP (DAK Integrasi) • Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)
Pembangunan Baru SPAM JP (DAK Integrasi) • Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Pembangunan Broncaptering/Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
Peningkatan SPAM JP (DAK Integrasi) • Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering
BidangAir Minum
DUKUNGAN DAK FISIK TA 2022 (2) Untuk Percepatan Penurunan Stunting
27
Bidang Menu Kegiatan Rincian Kegiatan
Sanitasi
Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)
• Pembangunan IPAL skala permukiman minimal 50 KK• Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK
minimal 50 KK• Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota
yang telah memiliki SPALD-T skala permukiman dan masih memiliki idle capacity
Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) (DAK Terintegrasi)
• Pembangunan IPAL skala permukiman minimal 50 KK (DAK Terintegrasi)
• Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK (DAK Terintegrasi)
• Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T skala permukiman dan masih memiliki idle capacity (DAK Terintegrasi)
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
• Pembangunan tangki septik komunal (5-10 KK)• Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan
minimal 50 KK• Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan
minimal 50 KK• Pengadaan truk tinja
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (DAK Terintegrasi)
• Pembangunan tangki septik komunal (5-10 KK) (DAK Terintegrasi)
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah • Pembangunan TPS3R
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (DAK Terintegrasi) • Pembangunan TPS3R (DAK Terintegrasi)
BidangSanitasi
DUKUNGAN DAK FISIK TA 2022 (3)Untuk Percepatan Penurunan Stunting
28
• Hasil penilaian teknis oleh Kementerian/Lembaga• Kinerja realisasi DAK Fisik TA (serapan dana dan capaian output) sebelumnya
Reward and punishment berdasarkan kinerja DAK Fisik Daerah• Kapasitas fiskal daerah
• Penyaluran DAK Fisik dilakukan berdasarkan kinerja.• Daerah menyampaikan laporan capaian realisasi penyerapan dan realisasi capaian
output, sebagai syarat salur• Laporan realisasi telah direviu oleh APIP Daerah• Penyaluran berdasarkan data kontrak• Dalam kondisi tertentu (mis. Bencana alam) dapat dilakukan penyesuaian, namun dapat
melibatkan BPKP untuk melakukan reviu.• BPKP juga berperan untuk melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan
kapabilitas APIP Daerah.
PENYALURAN
PENGALOKASIAN memperhatikan
STRATEGI PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DAK FISIK