Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMANFAATAN MENU DAK NON FISIK (BOK) LINGKUP PROGRAM KESMAS TA.2019
DALAM MENDUKUNG SPM BIDANG KESEHATAN
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
JAKARTA, 23 JULI 2020
Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia
PENDAHULUAN
SISTEMATIKA
SPM BIDANG
KESEHATAN
DUKUNGAN
DAK NON FISIK
(BOK DAN
JAMPERSAL)
DALAM SPM
HARAPAN
UNTUK
DAERAH
AGENDA PEMBANGUNAN 3
Didukung Major Project, antara lain:1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.02. Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)3. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting4. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh 3
MENINGKATKAN SUMBER DAYA
MANUSIA BERKUALITAS & BERDAYA SAING
Mengentaskan Kemiskinan
Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing
Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan
Kesehatan Semesta
Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial
Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk & Memperkuat Tata Kelola Kependudukan
INDIKATOR PEMBANGUNAN KESEHATAN
4
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju
cakupan kesehatan semestadengan penekanan pada penguatan pelayanan
kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan
mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif
didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi
RPJMN 2020 -2024
KURATIF REHABILITATIF PROMOTIF - PREVENTIF
YANKES BERMUTU
AKSES
SEMUA ORANGmendapatkan hak pelayanankesehatan sesuai kebutuhan
di tempat pelayanankesehatan yang terstandar,
dilayani oleh tenaga kesehatanyang kompeten, menggunakan
standart pelayanan, denganbiaya yang terjangkau sertainformasi yang adekuat atas
kebutuhan pelayanankesehatannya
KESEIMBANGANPATIENT SAFETY dan
KESEJAHTERAAN NAKES
KESEIMBANGANSUPPLY and
DEMAND
Pencapaian SPMBidang Kesehatan
KONKURENKEWENANGAN
KAB/KOTA/PROV
RS sayang ibu dan Anak, Kelas ibuhamil, promosi kesehatan ibu dan anakdi RS, sistem rujukan, pelayanankesehatan sesuai dengan SPM.
PELAYANAN KIA DI FKTP DAN FKRTL
KEMITRAAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KESEHATAN PEKERJA
PERBAIKAN GIZI
GERMAS
STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT
3 54
2
Menyentuhmasyarakat yang minim akses pelayanankesehatan karenaharus bekerja
INTEGRASI PROGRAMGermas-STBM, STBM-Stunting, GP2SP-KIA, GERMAS-PREVENTIF PENYAKIT MENULAR- PENURUNAN AKI AKB
SELESAIKAN AKAR PERMASALAHAN STUNTING anemia pada remaja dan ibu hamil, selesaikan masalah Bumil KEK.
1
Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat serta kolaborasi dengan multisektor untuk mendukung program kesmas.
Mengingat SPM adalah
penyediaan kebutuhan
dasar secara minimal
bagi warga negara, maka
seluruh warga negara
penerima harus
memperolehnya
pelayanan minimal
bidang kesehatan
(100 %).
Dalam hal
ketersediaan layanan
tersebut belum
mencapai 100 %,
maka dalam evalusi
SPM dinyatakan
daerah tersebut
“belum memenuhi
capaian SPM”.
Dalam penganggaran
pemenuhan SPM
hendaknya tidak boleh
dibatasi oleh anggaran
(unconstrain budget).
Dengan demikian
penganggaran SPM harus
diprioritaskan terlebih
dahulu sebelum memenuhi
anggaran lainnya.
PENERAPAN SPM
01 02 03
8
1. PELAYANAN KESEHATAN IBU
HAMIL
2. PELAYANAN KESEHATAN IBU
BERSALIN
3. PELAYANAN KESEHATAN BAYI
BARU LAHIR
4. PELAYANAN KESEHATAN BALITA
5. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA
PEND. DASAR
6. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA
PRODUKTIF
7. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA
LANJUT
8. PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI
9. PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DM
10. UPAYA KESEHATAN JIWA PADA ODJ BERAT
11. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB
12. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO
TERINFEKSI HIV
SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTAPermenkes Nomor 4 Tahun 2019
9
1. PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
2. PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL : Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan
antenatal sesuai standar. (ANC 4 KALI -- 10 T )
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil
kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu
kehamilan.
PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN : Setiap ibu bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan sesuai standar.
Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar. a)
Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. b) Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri
dari: (1) Dokter dan bidan, atau (2) 2 orang bidan, atau (3) Bidan dan perawat.
Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di
fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.
10
1. PELAYANA
N KESEH
ATAN
IBU HAMI
L
2. PELAYANA
N KESEH
ATAN
IBU BERS
ALIN
3. PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR
4. PELAYANAN KESEHATAN BALITA
5
6
7
8
9
10
11
12
Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR : Setiap bayi baru lahir mendapatkan
pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat
kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
PELAYANAN KESEHATAN BALITA : Pelayanan kesehatan balita sehat adalah
pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan
skrining tumbuh kembang
Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan: (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun.
(2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun. (3) Pemantauan
perkembangan minimal 2 kali/tahun. (4) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11
bulan 1 kali setahun. (5) Pemberian imunisasi dasar lengkap
6. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF
11
1
2. PELAYANA
N KES
3.
4.
5. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PEND. DASAR
7
8
9
10
11
12
Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR :
Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar.
Meliputi :
a). Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis
anemia); b) Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi
dan napas); c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut; d) Penilaian
ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen; e) Penilaian
ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala
PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF : Setiap warga negara Indonesia
usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan
usia produktif sesuai standar meliputi : 1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga
berencana. 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular
8. PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI
12
9
10
11
12
Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT : Setiap warga negara Indonesia usia 60
tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi : 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat. 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular
PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI :
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar, Pelayanan kesehatan penderita
hipertensi sesuai standar meliputi: 1) Pengukuran tekanan
darah 2) Edukasi
1
2
3
4
5
6
7. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT
13
10. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT11
12
Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) : Setiap penderita
diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4 (empat) pilar penatalaksanaan , Yaitu:
a) Edukasi
b) Aktifitas fisik
c) Terapi nutrisi medis
d) Intervensi farmakologis
PELAYANAN KESEHATAN ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)
BERAT:
Setiap ODGJ berat mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9. PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM)
14
11. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS (TB).
12. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV
Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS (TB) : Setiap orang
dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
Pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh
tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di
FKTL baik pemerintah maupun swasta
PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV : Setiap orang
berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna
napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV
sesuai standar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TAHAPAN PENERAPAN SPM
32 41
PENGUMPULAN
DATAPENGHITUNGAN
KEBUTUHAN
PEMENUHAN
PELAYANAN
DASAR
PENYUSUNAN
RENCANA
PEMENUHAN
PELAYANAN
DASAR
PELAKSANAAN
PEMENUHAN
PELAYANAN
DASAR
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PERENCANAAN
IDENTIFIKASI
•5M
MAPPING
•5 W 1 H
SKORING
• SWOT
• SMART
PELAKSANAAN PENGGERAKAN
PENDEKATAN KELUARGA
PELAYANAN DALAM GEDUNG
KEMITRAAN
PENGAWASAN PELAPORAN
BIMBINGAN
EVALUASI
PELAPORAN
TAHAPAN MANAJEMEN DALAM PENERAPAN SPM
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PERENCANAAN
IDENTIFIKASI
•5M
MAPPING
•5 W 1 H
SKORING
• SWOT
• SMART
PELAKSANAAN PENGGERAKAN
PENDEKATAN KELUARGA
PELAYANAN DALAM GEDUNG
KEMITRAAN
PENGAWASAN PELAPORAN
BIMBINGAN
EVALUASI
PELAPORAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN
1. Sasaran : Ibu Hamil dan keluarganya2. Tenaga Kesehatan : Dokter, Bidan, Perawat, Sp.OG
3. Pendanaan : JKN, Jampersal, BOK4. Sarana Prasarana : Akses, FKTP, FKTR, UTD, PMT, Kelambu5. Program kesehatan : P4K, Kelas Ibu hamil, Fe Bumil, Kespro, PMTCT6. Dukungan Lintas Program, Lintas Bidang, Lintas Sektor
1. Dimana LOKASI sasaran2. Dimana LOKASI Fasyankes Terdekat3. Siapa saja yang akan TERLIBAT4. Apa latar belakang sasaran, Bagaimana PENDEKATAN harus dilakukan5. Apa saja INTERVENSI yang akan dilakukan6. Sasaran mana yang belum ada JKN7. Bagaimana KAPASITAS nakes yg tersedia
1. Nilai Masalah dan Intervensi dengan SWOT2. Termasuk analisa hasil cakupan tahun sebelumya3. SKORING PRIORITAS masalah4. penilaian AVAILABILITAS INTERVENSI5. Penentuan INTERVENSI yang SMART
PERENCANAAN
IDENTIFIKASI
•5M
MAPPING
•5 W 1 H
SKORING
• SWOT
• SMART
PELAKSANAAN PENGGERAKAN
PENDEKATAN KELUARGA
PELAYANAN DALAM
GEDUNG
KEMITRAAN
PENGAWASAN PELAPORAN
BIMBINGAN
EVALUASI
PELAPORAN
18
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
REGULATOR KESEHATAN
INSTITUSIONAL PELAKSANA TEKNIS
KESMAS
DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Program Kesehatan melibatkanseluruh KOMPONEN MASYARAKAT termasuk
LINTAS KEMENTERIAN/BIDANG dan sektor SWASTA
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN
PELAKSANAAN PENGGERAKAN
PENDEKATAN KELUARGA
PELAYANAN DALAM GEDUNG
KEMITRAAN
PENGAWASAN PELAPORAN
BIMBINGAN
EVALUASI
PELAPORAN
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PUSKESMAS
DINKES KAB/KOTA
DINKES PROVINSI
KEMENTERIAN KESEHATAN
Alur PELAPORAN
BIMBINGAN DAN EVALUASI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN
CONTOH SPM IBU HAMIL
Permasalahan
Masih tingginya kematian ibu, bayi,
balita stunting, penyakit menular,
penyakit tidak menular
Belum optimalnya fungsi Puskesmas
Terbatasnya biaya operasional
Puskesmas dari APBD
KOMITMEN
PEMDA
BOK
&
JAMPERSAL
Peningkatan Fungsi Pusk
UKM tingkat Pertama
-UKM Esensial
-UKM Pengembangan
Pencapaian Output/outcome
Target SPM
Prioritas Nas
STUNTING- KIA
-PIS PK GERMAS
SDGs
TERWUJUDNYA
DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
SETINGGI TINGGI NYA
UU 36 /2009
21
Manajemen Kab/Kota/Provinsi
Manajemen PuskesmasP1-P2-P3
P1-PerencanaanP2-Penggerakan, PelaksanaanP3-Pengawasan, Pengendalian, Penilaian
A L U R P I K I R BOK DAN JAMPERSAL
+
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BIDANG KESEHATAN 2019
22
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
AKREDITASI RUMAH SAKIT
AKREDITASI PUSKESMAS
AKREDITASI LABKESDA
BOK PUSKESMAS
BOK UKM SEKUNDER KABUPATEN/KOTA
BOK KAB/KOTA STUNTING
BOK PROVINSI
BOK DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTK
DUKUNGAN MANAJEMEN BOK DAN JAMPERSAL
PRINSIP DASAR1. Untuk memberikan dukungan operasional
kegiatan prioritas nasional yang menjadiurusan daerah melalui kegiatan promotifdan preventif di tingkat provinsi, kabupatenKota dan puskesmas
2. Untuk meningkatkan akses dan kualitasyankes, fokus penurunan Kematian Ibu, Bayi,Balita; penanggulangan masalah gizi,pencegahan penyakit menular dan tidakmenular dan penyehatan lingkungan
3. Terutama untuk menjangkau pendudukmiskin di Daerah Terpencil Perbatasan danKepulauan serta daerah bermasalahkesehatan
23
1. KETERPADUAN
Perencanaan & pelaksanaanprogram terpadu, untukmencapai bbrp tuj prioritas
2. EFISIEN
Pemanfaatan sumber dayasecara tepat, cermat dan seminimal mungkin untukmencapai hasil seoptimalmungkin
3. EFEKTIF
Keg yg dilaksanakan berdayaungkit tinggi
4. AKUNTABEL
dapat dipertanggungjawabkan
DUKUNGAN BOK DAN JAMPERSAL MENU BOK PUSKESMAS
Kegiatan PIS PK
Upaya Kesehatan Ibu
Upaya KesehatanNeonatus dan bayi
Upaya Kesehatan AnakBalita dan Pra-Sekolah
Upaya Kesehatan UsiaReproduksi
Upaya Kesehatan LanjutUsia
JAMPERSAL
RTK
Tranportasi Rujukan
Pelayanan Persalinan
KB Pasca Persalinan
SHK
PIS-PK
Keluarga mengikuti KB
Ibu bersalin di faskes
Bayi mendapat imunisasi dasar lengkapBayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulanPertumbuhan balita dipantau tiapbulan
SPM
Setiap ibu hamil mendapatkanpelayanan antenatal sesuai standar
Setiap ibu bersalin mendapatkanpelayanan persalinan sesuai standar;
Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
Setiap warga negara Indonesia usia60 tahun ke atas mendapatkanskrining kesehatan sesuai standar
MENU BOK PUSKESMAS UNTUK MENDUKUNG SPM
PENGGUNAAN BOK PUSKESMAS
DRAFT 2020 26
1. Program Indonesia Sehat melalui PENDEKATAN KELUARGA
2. UKM esensial dan UKM pengembangan di wilayah kerjanya
termasuk pendukung kegiatan dalam dan luar gedung,
pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektor serta
manajemen Puskesmas termasuk administrasi;
3. UKM yang dilaksanakan oleh Tim NUSANTARA SEHAT dalam
pelayanan kesehatan keluar gedung;
4. Kegiatan untuk mewujudkan desa STBM; dan
5. Pelaksanaan Fungsi MANAJEMEN PUSKESMAS (P1,P2 dan P3 )
Penggunaan utama dalammendukung SPM di Puskesmas
PENGGUNAAN BOK PUSKESMAS
DRAFT 2020 27
6. Kegiatan untuk Eliminasi Penyakit tertentu di wilayah Lokus
(P2P)
7. Pengangkatan tenaga kontrak promosi kesehatan/Kesling/Gizi
/Kesmas /Pengelola keuangan maksimal 4 tenaga kontrak di
Puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dengan ketentuan khusus
8. Pelatihan Kader dan Penggerakan Posyandu
9. Penyelenggaraan kegiatan penurunan stunting dan perubahan
perilaku (perbaikan status gizi masyarakat, pemantauan tumbuh
kembang balita, kelas ibu, orientasi SDIDTK, edukasi PMBA,dll)
KEGIATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
UKM ESENSIAL
1. Upaya Kesehatan Ibu Anak (Ibu, Bayi, Anak Usia Sekolah dan Remaja, Usia Produktif)
2. Upaya Perbaikan GiziMasyarakat
3. Upaya Kesehatan Lingkungan4. Upaya Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat5. Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menulardan Penyakit Tidak Menular
UKM PENGEMBANGAN
9. Kesehatan Kerja dan
10. Kesehatan Olahraga
11. Kesehatan Lanjut Usia
12. Kesehatan Tradisional
13. Pencegahan dan PengendalianMasalah Keswa dan Napza
14. Pelayanan kesehatan lainnyatermasuk lokal spesifik
DRAFT 2020 28
KEGIATAN FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS (P1,P2,P3)
DRAFT 2020 29
NO KEGIATAN JENIS KEGIATAN 2020
1Manajemen Puskesmas
1 Penyusunan perencanaan Puskesmas/Penyusunan POA
2 Lokakarya mini Puskesmas bulanan/tribulanan
3 Evaluasi/Penilaian kinerja
4 Rapat-rapat lintas program dan lintas sektoral
2 Penyediaan bahan habis pakai
1 Pembelian ATK
2 Fotocopy/penggandaan
3Konsultasi, pembinaan teknis
1 Konsultasi ke kabupaten/kota
2 Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, Institusi
4 Sistem informasi1 Penggandaan formulir pencatatan dan pelaporan
23
Pengiriman laporanLangganan Intenet/pembelian pulsa internet
JENIS PEMBIAYAAN BOK PUSKESMAS
1. Belanja transport petugas, kader danlintas sektor
2. Belanja perjalanan dinas dalam dan luardaerah bagi ASN dan non ASN
3. Belanja bahan habis pakai
4. Belanja material pendukung kegiatan
5. Belanja pencetakan dan penggandaan
6. Belanja makan dan minum rapat
7. Belanja kegiatan pertemuan
8. Belanja honor tenaga kontrak
9. Belanja pemeriksaan sampel
10. Belanja jasa pengiriman sampel
11. Belanja jasa iuran JKN tenagakontrak di Puskesmas
DRAFT 2020 30
Dana BOK Puskesmas tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja modal, belanjakuratif dan rehabilitatif, pengadaan obat, vaksin, alat kesehatan, retribusi,pemeliharaan bangunan, kendaraan, sarana dan prasarana.
RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMPERSAL UNTUK MENDUKUNG SPM
PERAWATAN KEHAMILAN DAN NIFAS
Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai perawatan bagiibu hamil dan ibu nifas miskin dan tidak mampu yang belum memilikijaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/asuransi lain yaitu Pemeriksaanrujukan ANC dan PNC rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/ komplikasi atas indikasi medis
Besaran biaya tersebut mengacu pada tarif JKN atau peraturan daerah yangberlaku
RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMPERSAL UNTUK MENDUKUNG SPM
PERTOLONGAN PERSALINAN SERTA KB PASCAPERSALINAN DAN PERAWATAN BAYI BARU LAHIR
1. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanankesehatan yang kompeten maupun rujukan antar fasyankes;
2. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK); dan3. Pertolongan persalinan, KB paskcapersalinan dan perawatan
bayi baru lahir termasuk pemeriksaan Skrining HipothyiroidKongenital (SHK);
4. Jampersal dapat dimanfaatkan untuk pembiayaanpenanganan kasus komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas
PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN KEGIATAN
INOVATIF DAN INTEGRATIF UNTUK SPM
01
MENETAPKAN REGULASI UNTUK MENDUKUNG
PELAKSANAAN PROGRAM KESMAS
02SINKRONISASI PERAN & KEWENANGAN UNTUK
PENCAPAIAN PRIORITAS
NASIONAL DAN SPM
03
MEMPERLUAS IMPLEMENTASI
GERMAS
04
MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA KESEHATAN DAN SEKTOR LAINNYA DALAM PENURUNAN
AKI, AKB & STUNTING
05MENINGKATKAN
KAPASITAS MANAJEMENTERUTAMA DALAM PERENCANAAN DAN TEKNIS PROGRAM
06
HARAPAN TERHADAP DAERAH
TERIMA KASIH