SistematikaRancanganPeraturanPresidententang …birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_makalah/29.pdf · Cianjur CAKUPAN KAWASAN Pasal 5 ... bersifat komuter dan jaringan jalur kereta api

Sistematika Rancangan Peraturan Presiden tentangRencanaTata Ruang Pulau/Kepulauan dan RencanaTata

Ruang Kawasan Strategis Nasional

Coffee MorningCoffee MorningJakarta, 1 November 2011Jakarta, 1 November 2011

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

KEMENTER IAN P E K E R J A A N U M U M

Sistematika Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

No. Pokok-Pokok Muatan Penjelasan

1. Judul • Memuat keteranganmengenai jenis, nomor, tahun penetapan, dan nama peraturanpresiden.

• Nama peraturan perundang–undangan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi

peraturan presiden, serta tahun berlaku RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN.

2. Konsideran Memuat landasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan empiris.

3. Dasar Hukum • Memuat dasar kewenangan pembuatan perpres dan peraturan perundang-undanganyang memerintahkan pembentukan perpres tersebut.

• Hanya memuat peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih

tinggi.

4. KetentuanUmum • Memuat definisi/batasan terhadap peristilahan yang digunakan berulang dalam batangtubuh atau peristilahan baru yang belum dikenal definisinya.

• Memuat singkatan yang digunakan berulang dalam batang tubuh.

• Dapat memuat fungsi/peran/kedudukan RTR serta cakupan wilayah perencanaan (dapat • Dapat memuat fungsi/peran/kedudukan RTR serta cakupan wilayah perencanaan (dapat dimuat dalam Bab tersendiri)

5. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Tujuan• Memuat ketentuan arahan perwujudan ruang wilayah pulau/kepulauan atau kawasan

strategis nasional (KSN) yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun).

• Tujuanmerupakan dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataanruangwilayah pulau/kepulauan atau KSN;

- memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam Raperpres; dan- menjadi dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

pulau/kepulauan atau KSN.

• Ketentuannya dirumuskan dengan kriteria:- tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah nasional;

- jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

• Diawali dengan awalan “me-“

Kebijakan• Memuat arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah

pulau/kepulauan atau KSN.

• Menguraikanmasing-masing kebijakan penataan ruang wilayah pulau/kepulauan atauKSN dalam rangka mencapai tujuan penataan ruang wilayah pulau/kepulauan atau KSN

yang telah ditetapkan.• Menggunakan awalan “pe-“ pada muatan kebijakan yang diuraikan.


Strategi• Memuat penjabaran masing-masing kebijakan penataan ruang wilayah pulau/kepulauan atau

KSN ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

• Menggunakan awalan “me “ pada muatan strategi yang diuraikan.

6. Rencana Struktur Ruang Pada Raperpres Pulau/Kepulauan• Merupakan penjabaran rencana struktur wilayah nasional di pulau/kepulauan tersebut• Memuat ketentuanmengenai lampiran peta rencana struktur ruang dengan tingkat ketelitian

yang disesuaikan dengan kebutuhan. (dapat digambarkan dalam satu peta atau lebih)• Penjabaran rencana struktur ruang tersebut tidak dijelaskan dalam perpres, hanya

digambarkan dalam peta yang merupakan lampiran perpres.

Sistematika Rancangan Peraturan Presiden… (lanjutan)

Pada Raperpres KSN

• Merupakan penjabaran rencana struktur wilayah nasional di KSN tersebut.• Memuat rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.

• Memuat ketentuanmengenai lampiran peta rencana struktur ruang dengan tingkat ketelitianyang disesuaikan dengan kebutuhan (dapat digambarkan dalam satu peta atau lebih).

7. Rencana Pola Ruang Pada Raperpres Pulau/Kepulauan• Merupakan penjabaran rencana polawilayah nasional di pulau/kepulauan tersebut.• Memuat ketentuanmengenai lampiran peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian

yang disesuaikan dengan kebutuhan. (dapat digambarkan dalam satu peta atau lebih)• Penjabaran rencana struktur ruang tersebut tidak dijelaskan dalam perpres, hanya

digambarkan dalam peta yang merupakan lampiran perpres.

Pada Raperpres KSN

• Merupakan penjabaran rencana polawilayah nasional di KSN tersebut (disesuaikan dengankebutuhan).

• Memuat ketentuanmengenai lampiran peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitianyang disesuaikan dengan kebutuhan (dapat digambarkan dalam satu peta atau lebih).


8. Strategi Operasionalisasi Perwujudan StrukturRuang dan Pola Ruang Pulau/Kepulauan

• Bab ini hanya dimuat dalam perpres rencana tata ruang pulau/kepulauan.• Memuat langkah-langkah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional

di pulau/kepulauan tersebut.

9. Arahan Pemanfaatan Ruang • Memuat perwujudan struktur ruang dan pola ruang pulau/kepulauan atau KSN.• Memuat indikasi program utama penataan/pengembangan wilayah pulau/kepulauan atau KSN

dalam jangka waktu yang dibagi per- 5 tahun.

10. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang • Bagian umum arahan pengendalian memuat batasan-batasan materi muatan dalam bab iniyang akan diuraikan kembali ke dalam “bagian-bagian” selanjutnya.

• Memuat “pengantar” terhadap materi muatan yang akan diuraikan.

• Memuat arahan pengendalian yang meliputi:- Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional dan ketentuan zonasi sektoral (hanya

dimuat di dalam pepres pulau/kepulauan);- Arahan peraturan zonasi (hanya dimuat di dalam perpres KSN);- Arahan perizinan;


- Arahan perizinan;

- Arahan insentif dan disinsentif; dan- Arahan sanksi.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi SistemNasional dan KetentuanZonasi Sektoral (hanya dimuatdi dalam perpres pulau/kepulauan)• Memuat ketentuan yang tercantum di dalam RTRWN dan ketentuan zonasi sektoral yang

ditetapkan olehmenteri terkait sesuai dengan kewenangannya.• Merupakan acuan dalam penyusunan indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi,

ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten/kota, dan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Arahan Peraturan Zonasi (hanya dimuat di dalam perpres KSN)Memuat arahan peraturan zonasi untuk untuk zona-zona yang telah ditetapkan dalam lingkupwilayah perencanaan atau yang telah ditetapkan dalam rencana pola ruang yang berisikan:

- ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidakdiperbolehkan;

- ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;- ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan- ketentuan lain sesuai dengan karakter masing-masing zona.

Arahan PerizinanMemuat arahan perizinan secara umum, dalam rangka perwujudan RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN.


Arahan Insentif dan Disinsentif• Memuat arahan pemberian insentif dan disinsentif.

Arahan Sanksi• Memuat arahan sanksi administratif yang dapat dikenakan.

11. Pengelolaan/Kelembagaan Memuat bentuk lembaga beserta kewenangannya.


12. PeranMasyarakat Memuat bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di pulau/kepulauanatau KSN

13. Ketentuan Peralihan • Memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saatperpres tersebutmulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalanlancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

• Pada saat perpres tersebut dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atautindakan hukum yang terjadi sebelum, pada saat maupun sesudah perpres tersebut baru

dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan perpres yang baru tersebut.• Di dalam perpres tersebut, dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara

atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

14. Ketentuan Penutup • Memuat jangka waktu RTR pulau/kepulauan atau RTR KSN.• Memuat ketentuan persyaratan peninjauan kembali RTR pulau/kepulauan atau RTR KSN.

Peraturan Presiden No.54 TahunPeraturan Presiden No.54 Tahun 2008 2008 Tentang Penataan Ruang Tentang Penataan Ruang

KawasanKawasan JabodetabekpunjurJabodetabekpunjur

� Kawasan Jabodetabekpunjur ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasionaldalam PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN.

� definisi KSN dalam UUPR: wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan

karena memiliki pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan

negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang

ditetapkan sebagai warisan dunia.

PENDAHULUAN

� Perpres tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur diperlukan sebagai alat koordinasi penataan ruang pada Provinsi dan Kabupaten/kota terkait.

� Penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur dimaksudkan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

�� Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetapmempertahankan kelestarian lingkungan hidup.

alat koordinasi penataan ruang pada Provinsi dan Kabupaten/kota terkait.

� Kawasan Jabodetabekpunjur berperan sebagai pusat perekonomian wilayah dan nasional sekaligus sebagai kawasan konservasi air dan tanah serta keanekaragaman hayati.

TUJUAN PENATAAN RUANG

KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

TUJUANa. mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang

antardaerah sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan dengan

memperhatikan keseimbangan kesejahteraan dan ketahanan;

b. mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam

pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi

Pasal 2 ayat 1

pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi

air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan,

serta menanggulangi banjir; dan

c. mengembangkan perekonomian wilayah yang produktif, efektif,

dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah bagi terciptanya

kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pembangunan yang

berkelanjutan.

SASARAN PENATAAN RUANG


a. terwujudnya kerja sama penataan ruang antarpemerintah daerah;

b. terwujudnya peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air,

udara, flora, dan fauna;

SASARAN Pasal 2 ayat 2

udara, flora, dan fauna;

c. tercapainya optimalisasi fungsi budi daya; dan

d. tercapainya keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budi

daya.

PERAN DAN FUNGSI

RTR KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

PERAN

sebagai acuan bagi penyelenggaraan pembangunan yang berkaitan

dengan upaya konservasi air dan tanah, upaya menjamin tersedianya air

tanah dan air permukaan, penanggulangan banjir, dan pengembangan

ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

FUNGSI

sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat

langsung ataupun tidak langsung dalam penyelenggaraan penataan

ruang secara terpadu di Kawasan Jabodetabekpunjur, melalui kegiatan

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang.

Pasal 4

KAWASAN

PROV. JAWA BARAT

Seluruh wilayah Kab. Bogor

Seluruh wilayah Kota Bogor

Seluruh wilayah Kota Depok

Seluruh wilayah Kab. Bekasi

Seluruh wilayah Kota Bekasi

Sebagian wilayah Kab. Cianjur

CAKUPAN KAWASAN Pasal 5

KAWASAN

JABODETABEKPUNJUR

PROV. BANTEN

PROV. DKI JAKARTA

Seluruh wilayah Kab. Tangerang

Seluruh wilayah Kota Tangerang

Seluruh wilayah Prov. DKI Jakarta

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

adalah mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang kawasan

dalam rangka keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian

lingkungan hidup.

Pasal 7

STRATEGI PENATAAN RUANG

a. mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berdasar atas

Pasal 8

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

RTR KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

a. mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berdasar atas

keterpaduan antardaerah sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan;

b. mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin

tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air

tanah dan air permukaan, serta menanggulangi banjir dengan

mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam

pengelolaan kawasan;

c. mendorong pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien

berdasarkan karakteristik wilayah bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan

pembangunan yang berkelanjutan.

POLA RUANG

KAWASAN BUDIDAYA

KAWASAN LINDUNG

ZONA PENYANGGA

ZONA N1, N2

ZONA P1, P2,

P3, P4, P5

ZONA BUDI DAYAZONA B1, B2, B3

B4, B5, B6, B7

Pasal 11

RENCANA TATA RUANG


RTR

JABODETABEKPUNJUR

STRUKTUR RUANG

SISTEM PRASARANA

DAN SARANA WILAYAH

SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

� sistem transportasi darat;

� sistem transportasi laut;

� sistem transportasi udara;

� sistem penyediaan air baku;

� sistem pengelolaan air limbah;

� sistem pengelolaan limbah B3;

� sistem drainase dan pengendalian banjir;

� sistem pengelolaan persampahan;

� sistem jaringan tenaga listrik; dan

� sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 10

Pasal 11

B7/HP

B4

B1

B2

B3

B4/HP

B7B5

N1B6

PEMBAGIAN ZONA STRUKTUR POLA RUANG

N1B4/HP

B5

N1

B1

B1 B2

B2B1

B4

B3

B2

N1

B4

N2

B4/HPB4/HP

N1

N2

N2N1

B2

B4/HP

B4B2

B2

B4

B3

B3

N2

STRUKTUR PUSAT PERMUKIMAN

Kota Inti: DKI Jakarta

Kota Satelit:• Kota Bogor• Kota Depok• Kota Tangerang

Tangerang

Jakarta

Tambun/

Cikarang

Pasal 13

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

• Kota Tangerang• Kota Bekasi

Sub-pusat Perkotaan:• Serpong/BSD• Cinere• Cimanggis• Cileungsi• Setu• Tambun/Cikarang

Bogor

Depok

Bekasi

Jakarta

Serpong/BSD

Cinere

Cimanggis Cileungsi

Setu

PENGATURAN SISTEM TRANSPORTASI

A. Sistem transportasi darat Pasal 15

a. penataan angkutan masal jalan rel dengan angkutan jalan;

b. peningkatan pemanfaatan jaringan jalur kereta api pada ruas-ruas tertentu sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebaliknya;

c. pemisahan penggunaan prasarana antara jaringan jalur kereta api yang c. pemisahan penggunaan prasarana antara jaringan jalur kereta api yang bersifat komuter dan jaringan jalur kereta api yang bersifat regional dan jarak jauh;

d. pengembangan jalan yang menghubungkan antarwilayah dan antarpusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa dan simpul-simpul transportasi serta pengembangan jalan penghubung antara jalan selain jalan tol dengan jalan tol;

e. pengembangan jalan tol dalam kota di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terintegrasi dengan jalan tol antarkota sesuai dengan kebutuhan nyata

f. pembangunan jalan setingkat jalan arteri primer atau

kolektor primer yang menghubungkan Cikarang di

Kabupaten Bekasi ke pelabuhan Tanjung Priok di Daerah

Khusus Ibukota Jakarta dan Citayam di Kota Depok ke jalan

lingkar luar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

g. pembangunan jalan rel yang menghubungkan Cikarang di

Kabupaten Bekasi ke pelabuhan Tanjung Priok di Daerah

Khusus Ibukota Jakarta;

h. pengembangan sistem jaringan transportasi masal yang h. pengembangan sistem jaringan transportasi masal yang

menghubungkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan

pusat-pusat kegiatan di sekitarnya;

i. pengembangan sistem transportasi masal cepat yang

terintegrasi dengan bus yang diprioritaskan, perkeretaapian

monorel, dan moda transportasi lainnya; dan

j. pengembangan sistem transportasi sungai yang terintegrasi

dengan moda transportasi lainnya.

B. Sistem transportasi laut

• Diarahkan untuk mendukung kelancaran arus barang dan penumpang dari dan keluar kawasan

• Penataan ruang sejalan dengan rencana induk (pelabuhan) serta ketentuan keselamatan pelayaran.

Pasal 16

C. Sistem transportasi Udara

• Diarahkan untuk mendukung kelancaran arus barang dan penumpang dari dan keluar kawasan

Pasal 17

penumpang dari dan keluar kawasan

• Penataan ruang sejalan dengan rencana induk (bandara) serta ketentuan keselamatan penerbangan.

PENGATURAN SISTEM JARINGAN UTILITAS PERKOTAAN DAN PENGENDALIAN BANJIR

• Pengelolaan air baku

• Pengelolaan air limbah

• Pengelolaan limbah B3

• Pengelolaan persampahan

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 22

• Pengelolaan sistem jaringan tenaga listrik

• Pengelolaan jaringan telekomunikasi

• Pengelolaan sistem jaringan drainase & pengendalian banjir

� melalui kerjasama antardaerah serta

optimasi peran masyarakat

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 21

PETA SISTEM TRANSPORTASI

PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

Penetapan Zona:

A. Zona Non-Budidaya 1 (Zona N1)

• Kawasan hutan lindung

• Kawasan resapan air

• Kawasan dengan kemiringan diatas >40%

1. Diarahkan untuk konservasi air dan tanah

2. Mencakup:

Pasal 25

• Kawasan dengan kemiringan diatas >40%

• Sempadan sungai dan sempadan pantai

• Kawasan sekitar danau, waduk, situ, dan sekitar mata air.

• Rawa

• Kawasan pantai berhutan bakau, dan

• Kawasan rawan bencana alam geologi.

B. Zona Non-Budidaya 2 (Zona N2)

1. Diarahkan untuk:

2. Mencakup:

• Konservasi budaya

• Perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, serta gejala dan keunikan alam

• Perlindungan plasma nutfah

• Penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, rekreasi dan pariwisata dengan menjaga fungsi lindung

Pasal 26

• Cagar alam

• Suaka margasatwa

• Taman nasional

• Taman hutan raya

• Taman wisata alam

• Kawasan cagar budaya

2. Mencakup:

PENGELOLAAN KAWASAN BUDI DAYA

Karakteristik Zona budi daya:

A. Zona Budi Daya 1 (Zona B1), berkarakteristik:

• Tingkat daya dukung lingkungan tinggi

• Tingkat pelayanan prasarana dan sarana tinggi

• Bangunan gedung dgn intensitas tinggi

B. Zona Budi Daya 2 (Zona B2), berkarakteristik:

Pasal 33 ayat (1)

Pasal 33 ayat (2)B. Zona Budi Daya 2 (Zona B2), berkarakteristik:

• Tingkat daya dukung lingkungan sedang

• Tingkat pelayanan prasarana dan sarana sedang

D. Zona Budi Daya 4 (Zona B4), berkarakteristik:

• Tingkat daya dukung lingkungan rendah tapi subur

• Merupakan kawasan resapan air

Pasal 33 ayat (4)

C. Zona Budi Daya 3 (Zona B3), berkarakteristik:

• Tingkat daya dukung lingkungan rendah

• Tingkat pelayanan prasarana dan sarana rendah


Pasal 33 ayat (3)


• Areal pertanian lahan basah bukan irigasi teknis dan lahan pertanian kering

E. Zona Budi Daya 5 (Zona B5), berkarakteristik:

• Kawasan kesesuaian lingkungan utk budidaya pertanian dan memiliki jaringan irigasi teknis

Pasal 33 ayat (5)

E. Zona Budi Daya 6 (Zona B6), berkarakteristik:

• Daya dukung lingkungan rendah

• Kesesuaian utk budi daya

• KLB sesuai aturan daerah

F. Zona Budi Daya 7 (Zona B7), berkarakteristik:

• Daya dukung lingkungan rendah

• Rawan instrusi air laut

• Rawan abrasi

Pasal 33 ayat (6)

Pasal 33 ayat (7)

• Rawan abrasi

• Kesesuaian utk budi daya

• KLB sesuai aturan daerah

Arahan pemanfatan Zona budi daya:

A. Zona Budi Daya 1 (Zona B1), diarahkan untuk:

• Perumahan hunian padat

• Perdagangan dan jasa

• Industri ringan nonpolutan

• Difungsikan sebagai pusat pengembangan ekonomi

• KZB sesuai aturan daerah

B. Zona Budi Daya 2 (Zona B2), diarahkan untuk:

• Perumahan hunian sedang

Pasal 35

Pasal 36

• Perumahan hunian sedang

• Perdagangan dan jasa

• Industri padat tenaga kerja

• Difungsikan sebagai kawasan resapan air


C. Zona Budi Daya 3 (Zona B3), diarahkan untuk:

• Perumahan hunian rendah

• Pertanian

• Mempertahankan fungsi kawasan resapan air


Pasal 37

D. Zona Budi Daya 4 (Zona B4), diarahkan untuk:

• Perumahan hunian rendah

• Pertanian lahan basah dan lahan kering

• Perkebunan, perikanan, peternakan, dan agroindustri

• Hutan produksi


E. Zona Budi Daya 5 (Zona B5), diarahkan untuk:

• Pertanian lahan basah beririgasi teknis

Pasal 39

Pasal 38

Arahan pemanfatan Zona budi daya:…..lanjutan

• Pertanian lahan basah beririgasi teknis

F. Zona Budi Daya 6 (Zona B6), diarahkan untuk:

• Permukiman dan fasilitasnya (KZB maks. 50%)

• Penyangga fungsi Zona N1

G. Zona Budi Daya 7 (Zona B7), diarahkan untuk:

• Permukiman dan fasilitasnya (KZB maks. 40%)

• Penjaga dan penyangga fungsi Zona N1

• Difungsikan sebagai kawasan pengendali banjir dengan sistem polder

Pasal 41

Pasal 40

Karakteristik Zona Penyangga:

A. Zona Penyangga 1 (Zona P1), berkarakteristik:

• Perairan pantai berhadapan dgn Zona N1 pantai

B. Zona Penyangga 2 (Zona P2), berkarakteristik:

• Perairan pantai berhadapan dgn Zona N1 pantai berpotensi utk reklamasi

PENGATURAN ZONA PENYANGGA

Pasal 34 ayat 2

Pasal 34 ayat 1

C. Zona Penyangga 3 (Zona P3), berkarakteristik:

• Perairan pantai berhadapan dgn Zona B1 pantai

Pasal 34 ayat 3

D. Zona Penyangga 4 (Zona P4), berkarakteristik:

• Perairan pantai berhadapan dgn Zona B2 pantai

E. Zona Penyangga 5 (Zona P5), berkarakteristik:

• Perairan pantai berhadapan dgn Zona B6 dan/atau B7

Pasal 34 ayat 4

Pasal 34 ayat 5

Arahan pemanfatan Zona penyangga:

A. Zona Penyangga 1 (Zona P1), diarahkan untuk:

• menjaga Zona N1 dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan/atau dari dalam zona, dan

• mencegah abrasi, intrusi air laut, pencemaran, dan kerusakan dari laut

Pasal 42 ayat 1

B. Zona Penyangga 2 (Zona P2), diarahkan untuk:Pasal 42 ayat 2

• menjaga Zona N1 dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan/atau dari dalam zonadan/atau dari dalam zona

• mencegah abrasi, intrusi air laut, pencemaran, dan kerusakan dari laut, dan

• reklamasi dengan KZB paling tinggi 40%, konstruksi bangunan di atas air secara bertahap dengan jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter sampai dengan garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter, dan harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan.

• dilaksanakan berdasarkan hasil kajian mendalam dan komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari ketua badan yang tugas dan fungsinya mengkoordinasikan penataan ruang nasional.

Arahan pemanfatan Zona penyangga:…Lanjutan

C. Zona Penyangga 3 (Zona P3), diarahkan untuk: Pasal 42 ayat 3

• menjaga fungsi Zona B1 dengan tidak menyebabkan abrasi pantai

• tidak mengganggu fungsi pusat pembangkit tenaga listrik, muara

sungai, dan jalur lalu lintas laut dan pelayaran; dan

• reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya,

dengan jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 300 (tiga

ratus) meter sampai dengan garis yang menghubungkan titik-titik ratus) meter sampai dengan garis yang menghubungkan titik-titik

terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter, kecuali

pada lokasi yang secara rekayasa teknologi memungkinkan jarak dapat

diminimalkan, dan harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan,

jalur lalu lintas laut dan pelayaran, dan pelabuhan.

D. Zona Penyangga 4 (Zona P4), diarahkan untuk: Pasal 42 ayat 4

• menjaga fungsi Zona B2 dengan tidak menyebabkan abrasi pantai,

tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik,

• tidak mengganggu muara sungai, jalur lalu lintas laut dan pelayaran,

usaha perikanan rakyat; dan

• reklamasi secara bertahap dengan jarak dari titik surut terendah


sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter sampai dengan garis yang

menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8

(delapan) meter dan harus mempertimbangkan karakteristik

lingkungan.


E. Zona Penyangga 5 (Zona P5), diarahkan untuk: Pasal 42 ayat 5

• menjaga fungsi Zona B6 dan/atau Zona B7 dengan tidak menyebabkan

abrasi pantai,

• tidak mengganggu muara sungai, jalur lalu lintas laut dan pelayaran,

usaha perikanan rakyat; dan

• reklamasi secara bertahap dengan KZB paling tinggi 45% dengan jarak

dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter

sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang

menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter dan harus

mempertimbangkan karakteristik lingkungan.

Larangan pemanfaatan ruang pada tiap-tiap zona

A. Zona Budi Daya 1 & 2 (Zona B1 & B2), dilarang:

• membangun industri yang mencemari lingkungan dan banyak menggunakan air tanah; dan/atau

• menambah dan/atau memperluas industri sebagaimana dimaksud pada huruf a di Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cibinong, dan Kecamatan Gunung Putri.

Pasal 44 ayat 1

B. Zona Budi Daya 3, 4, & 5 (Zona B3, B4, & B5), dilarang: Pasal 44 B. Zona Budi Daya 3, 4, & 5 (Zona B3, B4, & B5), dilarang:

• mengurangi areal produktif pertanian dan wisata alam;

• mengurangi daya resap air; dan/atau

• mengubah bentang alam.

Pasal 44

ayat 2

Larangan pemanfatan ruang tiap-tiap zona…Lanjutan

C. Zona Budi Daya 6 & 7 (Zona B6 & B6), dilarang: Pasal 44 ayat 3 & 4

• melakukan pembangunan yang dapat mengganggu atau merusak fungsi lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, pariwisata, bangunan gedung, sumber daya air, dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan

• pembangunan di Zona B6 dan B7 dilakukan berdasarkan hasil kajian mendalam dan komprehensif dan setelah mendapat kajian mendalam dan komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari ketua badan yang tugas dan fungsinya mengkoordinasikan penataan ruang nasional.

PENGELOLAAAN KAWASAN BUDI DAYA PRIORITASPasal 46 ayat 1A. Kriteria Kws Budi daya Prioritas:

• memiliki aksesibilitas tinggi yang didukung oleh prasarana transportasi yang memadai;

• memiliki potensi strategis yang memberikan keuntungan dalam pengembangan sosial dan ekonomi;

• berdampak luas terhadap pengembangan regional, nasional, dan internasional; dan

• memiliki peluang investasi yang menghasilkan nilai tinggi.

Pasal 46 ayat 2B. Cakupan Kws Budi daya Prioritas: Pasal 46 ayat 2B. Cakupan Kws Budi daya Prioritas:• kawasan perbatasan antardaerah;

• kawasan pertanian beririgasi teknis;

• daerah aliran sungai yang kritis;

• kawasan pusat kegiatan ekonomi yang mencakup pusat kegiatan perdagangan dan pusat kegiatan industri;

• kawasan sekitar bandar udara; dan

• kawasan sekitar pelabuhan laut.Penetapan lokasi kawasan budi daya prioritas yang mencakup 2 (dua) daerah atau lebih ditetapkan dengan keputusan bersama antardaerah.

Pasal 46 ayat 3

• Pengawasan pemanfaatan ruang melalui kegiatan pemantauan,

pelaporan, dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang.

• Kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi diselenggarakan secara

berkesinambungan oleh Pemerintah dan pemerintah

daerah.

Pasal 59

PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG

KAWASAN

daerah.

• penyelenggaraan pengawasan, Pemerintah dan pemerintah daerah

melibatkan partisipasi masyarakat.

• Koordinasi teknis penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur sebagai kawasan strategis nasional dilakukan oleh Menteri.

Pasal 63

KELEMBAGAAN, PERAN MASYARAKAT, &

PEMBINAAN

• Koordinasi kelembagaan dan kebijakan kerja sama antardaerah di Kawasan Jabodetabekpunjur dilakukan dan/atau difasilitasi oleh badan kerja sama antardaerah.

Pasal 64

sama antardaerah.

• Peran masyarakat melalui partisipasi, dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

• Penataan ruang kawasan yang berbatasan dengan Kawasan

Jabodetabekpunjur dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan dan

sasaran RTR Kawasan Jabodetabekpunjur.

Pasal 67

KETENTUAN LAIN-LAIN

• Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah

Pasal 68

• Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah

20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima)

tahun.

• Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan

bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan dan/atau perubahan batas administrasi wilayah provinsi

dan/atau wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Undang-Undang,

Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur dapat ditinjau kembali

lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

DENGAN BERLAKU PERPRES INI: Pasal 69

KETENTUAN PERALIHAN

a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini tetap berlakusesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini:

• untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin disesuaikan dengan rencana rinci tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

belum dilaksanakan izin disesuaikan dengan rencana rinci tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;

• untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian sesuai rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi; dan

• untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.


Lanjutan….

c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi;

d. pemanfaatan ruang di Kawasan Jabodetabekpunjur yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

• yang bertentangan, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi;

• yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.


Lanjutan….

PERATURAN PELAKSANAAN dari:

a. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;

b. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri;

c. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai c. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta; dan

d. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang,

TETAP BERLAKU SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DAN BELUM DIGANTI


Lanjutan….

a. Perda tentang RTRWP, dan Perda RTRWP Kab/Kota dan Perda tentang Rencana Rinci Tata Ruang berikut peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini; dan

b. Perda tentang RTRWP, dan Perda RTRWP Kab/Kota dan Perda tentang Rencana Rinci Tata Ruang berikut peraturan Perda tentang Rencana Rinci Tata Ruang berikut peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dan ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diberlakukan.


Lanjutan….

a. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;

b. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri;

c. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang; danUtara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang; dan

d. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang,

DINYATAKAN TIDAK BERLAKU

PETA LAMPIRAN (STRUKTUR DAN POLA RUANG)

PETA LAMPIRAN (ARAHAN SISTEM TRANSPORTASI)

PETA LAMPIRAN (ARAHAN PENGENDALIAN BANJIR)

Documents

SistematikaRancanganPeraturanPresidententang …birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_makalah/29.pdf · Cianjur CAKUPAN KAWASAN Pasal 5 ... bersifat komuter dan jaringan jalur kereta api