TENAGA PENDAMPING DALAM

PENANGANAN PERMASALAHAN

HUKUM PENGADAAN

Oleh: Ucok. Lubis

Materi Pelatihan: 1. Dasar-Dasar Pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa; 2. Kasus-Kasus Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa; 3. Penyusunan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah dan Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Beserta Penyelesaiannya;

4. Pemahaman Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Permasalahan;

5. Prosedur dan Ketentuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara; 6. Pemahaman Administrasi Keuangan Negara dan Permasalahannya; 7. Pemahaman Hukum Pidana Khusus dan Studi Kasus Tindak Pidana

Korupsi; 8. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; 9. Pemahaman Hukum Perdata dan Studi Kasus; 10.Tata Cara Perhitungan Price Adjustment.

Tidak Dibahas dlm presentasi ini

1. Dasar-Dasar Pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa Antara lain: 1. Prinsip Pengadaan (a.l efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing,

adil, akuntabel) 2. Tugas PPK (a.l menetapkan rencana spektek, HPS, Rancangan

Kontrak, menetapkan SPPBJ) 3. ULP (a.l melaksanakan pemilihan, menjawab sanggah, menetapkan

pemenang) 4. Metode pemilihan, penyampaian dokumen,metode evaluasi 5. Penetapan Jenis Kontrak 6. Tanda Bukti Perjanjian 7. Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan (Frame Work Contract

oleh LKPP+ E Catalogue di Inaproc) 8. LPSE

Garis Besar dari Materi Pelatihan Ini Pada Pokoknya adalah:

Pasal 22

pelaku usaha dilarang bersekongkol

dengan pihak lain untuk mengatur dan

atau menentukan pemenang tender

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya

persaingan usaha tidak sehat

2. Kasus-Kasus Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa

KPPU bertugas dan berwenang berdasarkan UU 5/99 untuk mengawasi proses tender untuk menguji terjadi persekongkolan atau tidak

• Perpres 54/10, bila ditemukan bukti/indikasi terjadinya persaingan tidak sehat

maka Pelelangan/Pemilihan Gagal? Kewenangan menguji ada di KPPU.

Putusan tender No. 27/KPPU-L/2009 tentang tender penggandaan dan

Pengiriman Modul SMP terbuka di Direktorat Pembinaan SMP Departemen

Pendidikan Nasional TA 2009

Tender terbagi dalam 4 paket

Pengumuman 2 kali di media Indonesia (24-12-2009) dan papan pengumuman

di Direktorat Pembinaan SMP Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan SMP (27-

‏(01-2010

Namun: pengumuman di MI tidak menyebutkan secara jelas mengenai uraian

singkat tentang pekerjaan, perkiraan nilai pekerjaan syarat-syarat peserta lelang

umum,tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil dokumen

Informasi ini baru disampaikan di papan pengumuman dan tidak diumumkan lagi

di koran nasional/MI

3. Penyusunan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Beserta Penyelesaiannya.

Bahan Sesuai Bahan yang digunakan ketika Sosialisasi dengan Biro Hukum.

Beberapa Pertanyaan yang diajukan Peserta:

a. Bagaimana apabila suatu kontrak selesai pada tanggal 30 Desember

sedangkan ketika mau diputus, kontraktor tidak mau karena mereka

merasa denda keterlambatan belum diberikan sehingga masih ada waktu

untuk kontraktor sebesar denda keterlambatan yang belum diberikan?

(pertanyaan dari Kem. Perhubungan).

b. Bagaimana Harga satuan untuk EPC, green building, dan Design & Build?

c. Kapan Mengajukan Permohonan kepada Ahli Hukum Kontrak? Sebelum

pembuatan/rancangan dok. Lelang atau Sebelum tandatangan kontrak,

mengingat dok. Pemilihan sudah tidak bisa berubah (krn post bidding)

4. Pemahaman Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Permasalahan

Dalam 5 tahun terakhir, pinjaman proyek luar negeri rata-rata hanya 2,5% dari belanja negara.

Mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional

Pembangunan infrastruktur (Dam, Jembatan, Jalan, dll) Ketersediaan energi (pembangkit listrik, geothermal, transmisi, gas,

dll). Fasilitas perguruan tinggi dengan kualitas internasional (UI, ITB, UGM,

dll) rumah sakit (RSHS, RSCM, dll), dan berbagai fasilitas umum lainnya

Jumlah % Target Realisasi %

A. Kementerian/Lembaga 146 15,411.4 7,756.4 50.3 7,655.0 3,603.7 2,410.6 66.9

1 Kementerian Pekerjaan Umum 44 5,876.2 2,974.9 50.6 2,901.3 1,217.9 807.6 66.3

2 Kementerian Pertanian 4 185.3 114.3 61.7 71.0 36.4 31.8 87.5

3 Kementerian Pendidikan Nasional 13 1,059.0 491.0 46.4 568.0 296.2 179.7 60.7

4 Kementerian Dalam Negeri 7 1,519.7 1,101.8 72.5 417.9 847.0 606.0 71.5

5 Kementerian Perhubungan 16 2,431.0 644.4 26.5 1,786.6 202.0 110.4 54.7

6 Kementerian Kesehatan 11 405.4 186.9 46.1 218.5 82.9 39.9 48.1

7 Kemeterian Agama 6 185.1 94.0 50.8 91.0 65.5 39.8 60.7

8 Kementerian Keuangan 3 203.5 64.1 31.5 139.5 35.0 19.5 55.6

9 Kementerian Kelautan dan Perikanan 6 229.4 143.7 62.6 85.7 66.5 40.2 60.5

10 Bappenas 3 172.7 74.1 42.9 98.6 33.2 17.3 52.2

11 Kementerian Pertahanan 23 2,469.5 1,477.6 59.8 991.9 431.2 428.6 99.4

12 Kementerian Kominfo 3 75.9 41.6 54.8 34.3 18.5 10.8 58.7

13 Kepolisian RI 4 397.6 225.0 56.6 172.6 209.8 41.8 19.9

14 Kantor Meneg PDT 1 104.8 97.2 92.7 7.6 24.2 22.5 93.0

15 Bakosurtanal 1 78.2 11.4 14.6 66.7 24.4 9.3 38.0

16 Badan Kepegawaian Negara 1 18.2 14.3 78.5 3.9 13.0 5.4 42.0

B. SLA 30 5,223.3 2,820.5 54.0 2,402.8 1,235.4 847.0 68.6

17 PT. PLN 27 4,309.1 2,118.2 49.2 2,190.9 1,097.6 729.3 66.4

18 PT. PGN 2 682.1 632.6 92.7 49.5 68.2 48.2 70.6

19 PT. Merpati Nusantara Airlines 1 232.0 69.6 30.0 162.4 69.6 69.6 100.0

Total 176 20,634.6 10,576.8 51.3 10,057.8 4,839.1 3,257.6 67.3

Instansi PenanggungjawabNoPenarikan KumulatifJumlah

Proyek/

Program

Jumlah

Pinjaman

Pinjaman

Belum

Ditarik

Penarikan TA 2010

Kinerja Kementerian/Lembaga

Keterlambatan pelaksanaan

(fisik maupun penarikan)

Masalah Sistemik

Pengadaan barang/jasa

Revisi Bidding Evaluation Report karena perbedaan

interpretasi dokumen lelang

Panitia Pengadaan belum berpengalaman

Kurangnya SDM

Lamanya proses penetapan pemenang oleh Kementerian

Masalah pembebasan lahan

Penerbitan Revisi Dokumen Anggaran

(DIPA) serta kekurangan alokasi dana DIPA

Teknis pelaksanaan

Masalah Spesifik

Penerbitan No Objection Letter dari lender relatif

lama

Backlog (Keterlambatan dalam Replenishment)

9

Permasalahan Pinjaman Luar Negeri …keterlambatan proyek pinjaman LN sebagaian besar disebabkan oleh permasalahan proyek secara umum yang juga terjadi pada proyek rupiah

5. Prosedur dan Ketentuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

1. 77 % Kasus Korupsi Yg Ditangani KPK Terkait dgn Pengadaan Barang/Jasa*

2. 90 % Kasus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa terjadi karena adanya Kolusi – Persekongkolan Horisontal & Vertikal.*

Proses Lelang Formalitas

Jalan Pintas “Penunjukkan Langsung”

3. Hampir Semua Kasus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa - HPS nya Tidak didukung dengan data yg dapat dipertanggungjawabkan

4. Proyek Dana ABT , Sangat Rawan Terjadi Korupsi.

F A K T A

BPKP Selalu Meminta KPK agar Penyimpangan / Unsur Melawan

Hukum Yang Ditemukan oleh BPKP/KPK Dalam Proses Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Agar Dikuatkan dengan Keterangan

Ahli dari LKPP

1. Audit Investigasi

2. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

3. Saksi Ahli

PERAN BPKP DALAM PROSES LITIGASI

TIPIKOR

PROSEDUR DALAM MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

1. Permintaan Penyidik (Kejaksaan/POLRI/KPK)

2. Gelar Kasus Bersama BPKP & Instansi Penyidik

1) Identifikasi Kasus Masuk Lingkup Keu Neg

2) Identifikasi Unsur Penyimpangan (Melawan Hukum) *

( 5 W + 1 H )

3) Kerugian Keuangan Negara “SEMENTARA” Versi Penyidik

4) Metode Menghitung Kerugian Negara Menurut BPKP *

3. BPKP Menerbitkan Surat Tugas

4. Collecting Data Analisa & Verifikasi Bukti Simpulan

5. Hitung Kerugian Keuangan Negara

6. Terbit Laporan Audit Kerugian Keuangan Negara

7. Mempertahankan KN Di Pengadilan

Production House , Kontrak = Rp 3,5 M

Biaya Produksi Iklan

Rp 500 Juta Biaya Penayangan TV

60 Kali @ Rp 50 Jt = Rp 3 M (60 – 20) x Rp 50 Jt

= Rp 2 M

Penyidik

Kerugian Negara- Penyidik

Kerugian Negara - BPKP

Nilai Kontrak = Rp 3.500 Jt Real Bi Tanyang =20xRp10 Jt = Rp 200 Jt

Biaya Produksi Iklan = Rp 300 Jt

=Rp 500 Jt

Kerugian Negara = Rp 3.000 Jt

KASUS IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

Hasil Konfirmasi pada

Media TV = 20 Tayang

Instansi Pemerintah

Penyimpangan Proses Lelang

- Lelang Formalitas

- Biaya Produksi di Sub kan

Pada Production house lain

Senilai Rp 300 Juta.

Biaya Tayang Real =

20 x Rp 10 Jt = Rp 200 Jt

1 2

4

3

PHENOMENAL CASE

SATU KASUS SECARA SERAGAM Terjadi di 22

Provinsi / Kabupaten / Kota Se Indonesia

Kasus Pengadaan Mobil PEMADAM KEBAKARAN

6. Pemahaman Administrasi Keuangan Negara dan Permasalahannya

Pemisahan Kewenangan

Kepala Satuan Kerja selaku KPA

Administratief beheer

PEMBUATAN

KOMITMEN

PENGUJIAN &

PEMBEBANAN

PERINTAH

PEMBAYARAN

18

PENGUJIAN &

PEMBEBANAN PERINTAH

PEMBAYARAN

KEPALA SATUAN KERJA

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

PEMISAHAN KEWENANGAN

DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

PEMBUATAN KOMITMEN

PPK PPSPM

PENGUJIAN

Kepala Satuan kerja

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN

PENGELUARAN NEGARA

( Tahapan Administratif )

PEMBUATAN

KOMITMEN

Pengujian : •Wetmatigheid •Rechtmatigheid •Doelmatigheid

SPM

SPP

• WETMATIGHEID - PENGUJIAN ATAS DASAR

UNDANG-UNDANG ( APBN );

• RECHMATIGHEID – PENGUJIAN TERHADAP

LAHIRNYA HAK TAGIH KEPADA NEGARA; • DOELMATIGHEID – PENGUJIAN TERHADAP

KESESUAIAN DENGAN RENCANA KERJA/

ANGGARAN.

7. Pemahaman Hukum Pidana Khusus dan Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 Juta dan paling banyak Rp 1 M.

Pasal 2 UU TIPIKOR

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 Jtdan paling banyak Rp 1 M.

PASAL 3 UU TIPIKOR

Delik tipkor adalah delik formil: Pasal 4 UU TIPIKOR menyatakan: Pengembalian Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Penjelasan: Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghpuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. [Pasal 1 Ayat 22 UU 1/04]

8. Tata Cara Perhitungan Price Adjustment

DEFINISI

Penyesuaian harga adalah penyesuaian harga satuan

pekerjaan dan nilai kontrak pengadaan barang/jasa

yang disebabkan perubahan (naik/turun) harga-

harga di lapangan sehingga harga satuan yang

ditawarkan tidak sesuai lagi.

Ketentuan PH/PA menurut perpres 54/2010

• Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak

yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan

diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan

pekerjaan;

• Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata

pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan Biaya

Operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran;

• Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum

Kontrak;

• Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang

berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga

dari negara asal barang tersebut;

26

1) Penyesuaian harga dilandasi ketentuan yang berlaku.

2) Dasar dan rumusan penyesuaian harga sejak awal sudah tercantum dalam dokumen pengadaan.

3) Apabila, pengajuan penyesuaian harga mendasarkan pada kebijakan pemerintah, maka harus dipastikan kontrak tersebut termasuk dalam lingkup kebijakan dimaksud.

4) Addendum kontrak yang mempengaruhi perhitungan penyesuaian harga, antara lain pekerjaan tambah/kurang, perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan.

5) Tidak ada penyesuaian harga terhadap pekerjaan yang bersifat : general item, provisional sum, lump sum item, bersatuan unit, set, buah dan satuan yang sejenis.

27

Penyesuaian Harga

6) Volume pekerjaan yang dijadikan dasar untuk perhitungan

penyesuaian harga adalah Monthly Certificate (MC), atau

laporan bulanan yang dipergunakan sebagai dasar pembayaran

dan telah dievaluasi oleh konsultan pengawas.

7) Jika MC mencantumkan progress pelaksanaan pekerjaan lebih

dari 1 bulan maka digunakan laporan bulanan realisasi

pekerjaan.

8) Penerapan perhitungan dilakukan dengan membandingkan volume

realisasi pelaksanaan pekerjaan pada bulan bersangkutan dengan jadwal

pelaksanaannya.

9) Dalam hal realisasi pelaksanaan pekerjaan mendahului jadwal

pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak/addendum maka indeks harga

yang dipergunakan adalah indeks pada saat realisasi pelaksanaan

pekerjaan.