SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

ArahArahArahArah KebijakanKebijakanKebijakanKebijakanDan Dan Dan Dan RuangRuangRuangRuang LingkupLingkupLingkupLingkup

2

RUJUKAN

DAK INFRASTRUKTUR TA. 2011

Latar belakang:Latar belakang:

Sudah 3 tahun belum ada perubahan (2008, 2009, dan 2010);

Beberapa Peraturan perundangan yang mendasari telah berubah;

Adanya penajaman arah kebijakan dan ruang ringkup dari masing-

masing Subbidang;

3

masing Subbidang;

Adanya penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan (Lampiran) dari

masing-masing Subbidang;

UntukUntuk PelaksanaanPelaksanaan TA 2011 TA 2011 mengacumengacu padapada PERMEN PU No. PERMEN PU No.

15/PRT/M/2010, 15/PRT/M/2010, tentangtentang PetunjukPetunjuk TeknisTeknis PenggunaanPenggunaan DAK DAK BidangBidang

InfrastrukturInfrastruktur SebagaiSebagai penggantipengganti PERMEN PU No. 42/PRT/M/2007, PERMEN PU No. 42/PRT/M/2007,

Subbidang Jalan meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan,

meningkatkan akses-akses ke daerah potensial, membuka daerah

terisolasi dan terpencil, mendukung pengembangan kawasan

perbatasan, dan pariwisata;

Subbidang Irigasi, mempertahankan tingkat pelayanan jaringan irigasi

(termasuk jaringan reklamasi rawa) di provinsi dan kabupaten/kota guna

mendukung program ketahanan pangan;mendukung program ketahanan pangan;

Subbidang Air Minum memberikan akses pelayanan sistem penyediaan

air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan

kumuh perkotaan dan di perdesaan termasuk daerah pesisir dan

permukiman nelayan;

Subbidang Sanitasi memberikan akses pelayanan sanitasi (air limbah,

persampahan, dan drainase) yang layak skala kawasan kepada

masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan yang diselenggarakan

melalui proses pemberdayaan masyarakat.

Arah Kebijakan

Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah atau sedang,

dalam rangka mendanai kegiatan pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan

provinsi, jalan kabupaten/kota yang telah menjadi urusan daerah.

Mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten dan

kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang jasa, serta hasil produksi yang

diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapatdiprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat

memperlancar pertumbuhan ekonomi regional.

Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana jalan.

Ruang Lingkup

Untuk kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan, peningkatan jalan, pemeliharaan

berkala/rehabilitasi jembatan, penggantian jembatan, dan penyelesaian pembangunan

jalan/jembatan. Ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota yang dapat ditangani adalah ruas-ruas

jalan sebagaimana telah ditetapkan atau dalam proses penetapan keputusan

gubernur/bupati/walikota tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi dan Jalan

Kabupaten/Kota;

5

Tujuan

Terwujudnya penanganan jaringan jalan daerah secara optimal

Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan penumpang, serta kinerja pelayanan

jalan berupa kondisi mantap jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota

Sasaran

Penambahan jumlah jalan provinsi dengan kondisi mantap sepanjang 1.173 km

sehingga jalan provinsi dengan kondisi mantap meningkat dari 40,73% menjadi

41,26% atau sepanjang 20.217 km.

Penambahan jumlah jalan kabupaten/kota dengan kondisi mantap sepanjang

2.857 km sehingga jalan kabupaten/kota dengan kondisi mantap meningkat dari

49,37% menjadi 50,69% atau sepanjang 146.016 km.

6

Arah Kebijakan

Untuk mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangun prasarana

sistem irigasi, termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi

kewenangan kabupaten/kota dan provinsi khususnya daerah lumbung pangan nasional dalam

rangka mendukung program prioritas Pemerintah bidang ketahanan pangan.

Ruang Lingkup

Prasarana irigasi, (termasuk jaringan reklamasi rawa) untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan

sistem jaringan irigasi termasuk sistem jaringan reklamasi rawa berikut bangunan pelengkapnya

yang menjadi wewenang provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung program ketahanan

pangan. Peningkatan sistem jaringan irigasi untuk meningkatkan fungsi dan kondisi atau

menambah luas areal pelayanan jaringan yang sudah ada. Pada daerah Rawa tidak ada kegiatan

peningkatan jaringan reklamasi rawa. Sedangkan rehabilitasi merupakan kegiatan perbaikan

sistem jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti desain semula,

atau untuk mencapai pelayanan maksimum yang pernah dicapai. Kegiatan operasi dan

pemeliharan (OP) diharapkan tidak didanai dengan DAK Bidang Infrastruktur;

7

Tujuan

Untuk mengembalikan dan meningkatkan fungsi dan pelayanan jaringan irigasi

dan/atau untuk menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang ada.

Sasaran

Untuk merehabilitasi, meningkatkan, dan membangun jaringan irigasi sehingga dapat

meningkatkan layanan jaringan irigasi.

8

Arah Kebijakan

Meningkatkan cakupan pelayanan air minum untuk meningkatkan kualitas kesehatan

masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) penyediaan air minum.

Ruang Lingkup

Untuk kegiatan mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum TerbangunUntuk kegiatan mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum Terbangun

(pemanfaatan sisa kapasitas terpasang) dan/atau pembangunan baru Sistem

Penyediaan Air Minum non-PDAM bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

pada ibukota kecamatan dan pada kawasan kumuh perkotaan serta desa-desa rawan

air minum dan kekeringan;

9

Tujuan

Untuk meningkatkan akses air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan

rendah melalui penambahan sambungan rumah dan hidram umum baik secara

langsung maupun dengan mastermeter

Sasaran Sasaran

Sasaran pembangunan air minum dalam RPJMN 2010-2014 adalah

tersedianya akses air minum bagi 70 persen penduduk pada akhir tahun

2014, dengan perincian akses air minum perpipaan 32 persen dan akses air

minum non perpipaan terlindungi 38 persen.

DAK air minum ini akan membantu pencapaian pembangunan air minum,

baik untuk mencapai target penyediaan air minum perpipaan (melalui

peningkatan sambungan rumah) dan target penyediaan air minum non-

perpipaan terlindungi (melalui penyediaan SPAM sederhana).

10

Arah Kebijakan

Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase)

untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi standar

pelayanan minimal (SPM) penyediaan sanitasi.

Ruang Lingkup Ruang Lingkup

Prasarana sanitasi, untuk kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yang

prioritas pertamanya untuk kegiatan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal

berbasis masyarakat dalam rangka menghilangkan kebiasaan masyarakat Buang Air Besar

Sembarangan (BABS). Apabila prioritas pertama sudah dipenuhi (tidak ada BABS), maka prioritas

kegiatan selanjutnya untuk pengembangan fasilitas pengurangan sampah berbasis masyarakat

dengan pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan pengembangan prasarana dan sarana drainase

mandiri yang berwawasan lingkungan.

11

Tujuan

untuk meningkatkan akses sanitasi terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu

dengan menyediakan sistem layanan sanitasi, baik berupa sistem pelayanan air limbah,

persampahan, dan drainase. Sistem tersebut diharapkan dapat dikerjakan secara mandiri oleh

masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat serta menggunakan teknologi tepat guna

dan dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

Sasaran

Sasaran pembangunan sanitasi dalam RPJMN 2010-2014 adalah:

a. Air Limbah: Terwujudnya kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) hingga akhir tahun

2014, yang ditandai dengan tersedianya akses terhadap sistem pengelolaan air limbah terpusat (off-

site) bagi 10 persen total penduduk, baik melalui sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota

sebesar 5 persen maupun sistem pengelolaan air limbah terpusat skala komunal sebesar 5 persen

serta penyediaan akses dan peningkatan kualitas terhadap sistem pengelolaan air limbah setempat

(on-site) yang layak bagi 90 persen total penduduk.

b. Persampahan: Tersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi 80 persen rumah tangga di

daerah perkotaan.

c. Drainase: Menurunnya luas genangan sebesar 22.500 Ha di 100 kawasan strategis perkotaan.

DAK sanitasi ini akan membantu pencapaian pembangunan sanitasi, baik untuk mencapai target

pembangunan air limbah, persampahan, dan drainase. 12

Outline :

Batang Tubuh

Lampiran Bidang Jalan

Lampiran Bidang Irigasi Lampiran Bidang Irigasi

Lampiran Bidang Air Minum

Lampiran Bidang Sanitasi

Lampiran Pemantauan dan Evaluasi

Lampiran Mekanisme Pelaporan

13

Merupakan pedoman bagi Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan, pelaksanaan,

pemantauan, dan pembinaan dari segi teknis terhadap kegiatan

yang dibiayai melalui DAK Bidang Infrastruktur;yang dibiayai melalui DAK Bidang Infrastruktur;

Ruang lingkupnya meliputi perencanaan dan pemrograman,

koordinasi penyelenggaraan, pelaksanaan, tugas dan tanggung

jawab pelaksanaan kegiatan, pemantauan, monitoring dan evaluasi,

pengendalian, pelaporan kegiatan fisik dan keuangan, serta

penilaian kinerja.

14

Menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan DAK Bidang

Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten atau Pemerintah Kota;

Menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum,

Kementerian terkait, dinas teknis di provinsi, dan dinas teknis di kabupaten/kota

dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan teknis kegiatan yang

dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur;dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur;

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur,

serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur

dengan kegiatan prioritas nasional;

Meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastruktur seperti kinerja

jalan provinsi/kabupaten/kota, kinerja pelayanan jaringan irigasi (termasuk

jaringan reklamasi rawa) yang merupakan kewenangan

provinsi/kabupaten/kota, meningkatkan cakupan pelayanan air minum, dan

cakupan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan

masyarakat di kabupaten/kota.

15

Kementerian melalui Unit Kerja Eselon-1 terkait untuk masing-

masing subbidang membantu proses perencanaan kegiatan yang

dibiayai DAK Bidang Infrastruktur dalam hal:

Merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK Bidang Merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK Bidang

Infrastruktur;

Pembinaan teknis dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan

(RK) dalam bentuk pendampingan dan konsultasi;

Melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan RK dan

perubahannya, terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional.

16

Berdasarkan penetapan alokasi DAK dari Menteri Keuangan,

Gubernur/Bupati/Walikota penerima DAK Bidang Infrastruktur membuat

Rencana Kegiatan (RK) secara partisipatif berdasarkan konsultasi dengan

berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan-kegiatan tersebut diharuskan

memenuhi kriteria prioritas nasional.memenuhi kriteria prioritas nasional.

Penyusunan RK harus memperhatikan tahapan penyusunan program,

penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani,

penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman

pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.

Rencana Kegiatan (RK) dan usulan perubahannya terlebih dahulu

dikonsultasikan ke Unit Kerja Eselon-1 dan/atau Dinas Provinsi terkait

tentang kesesuaian dengan prioritas nasional.

17

Kebijakan lain yang diintrodusir dalam perubahan Petunjuk

Teknis ini adalah menindaklanjuti arahan Presiden dalam

rapat kerja dengan para Gubernur di Bogor (direktif Bogor)

yaitu agar kegiatan pembangunan di daerah dapat

disinkronkan dan disinergikan agar dapat lebih efektif, efisien,

dan optimal, di mana Kementerian PU mendapat tugas untuk

18

dan optimal, di mana Kementerian PU mendapat tugas untuk

menyusun Pedoman Penyusunan Rencana Program dan

Investasi Jangka Menengah (RPIJM). Untuk itu dalam

Petunjuk Teknis ini kami mengharuskan agar dalam

penyusunan rencana kegiatan bidang infrastuktur yang

dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus mengacu pada RPIJM

yang telah disusun dan disepakati antara para pemangku

kepentingan (stakeholder).

Dalam rangka mensinergikan dan mensinkronisasikan program-program

Bidang Infrastruktur, pemerintah daerah harus menyusun Rencana dan

Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Infrastruktur.

RPIJM adalah rencana dan program pembangunan infrastruktur tahunan

dalam periode tiga hingga lima tahun, baik yang dilaksanakan Pemerintah,

pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat/swasta, yang harus mengacu

pada rencana tata ruang, untuk menjamin keberlangsungan kehidupan

masyarakat secara berkualitas dan mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan dan dilaksanakan secara terpadu

Pemerintah provinsi harus menyusun RPIJM Bidang Infrastruktur khususnya

untuk Subbidang Jalan dan Subbidang Irigasi.

Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun RPIJM Bidang Infrastruktur

khususnya untuk Subbidang Jalan, Subbidang Irigasi, Subbidang Air Minum,

dan Subbidang Sanitasi.

Rencana Kegiatan dan Usulan Perubahannya harus mengacu pada RPIJM

yang telah disepakati.

19

Salah satu komponen dalam menentukan alokasi DAK adalah Kriteria

Teknis. Kriteria Teknis kegiatan Bidang Infrastruktur meliputi:

a. Kriteria Teknis untuk prasarana jalan;

b. Kriteria Teknis untuk prasarana irigasi (termasuk jaringan reklamasi

rawa);

c. Kriteria Teknis untuk prasarana air minum; dan

d. Kriteria Teknis untuk prasarana sanitasi.d. Kriteria Teknis untuk prasarana sanitasi.

Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk prasarana Jalan

diutamakan untuk program Konektivitas Domestik yang mempertimbangkan

antara lain :

a. Panjang jalan;

b. Kondisi panjang jalan mantap dan tidak mantap.

Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk prasarana Irigasi

diutamakan untuk program ketahanan pangan yang mempertimbangkan

antara lain :

a. Luas Daerah Irigasi (termasuk daerah jaringan reklamasi rawa);

b. Kondisi Luas Daerah Irigasi.

20

Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk prasarana Air

Minum diutamakan untuk program percepatan pengentasan kemiskinan dan

memenuhi sasaran/target Millennium Development Goals (MDGs) yang

mempertimbangkan antara lain :

a. Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah;

b. Tingkat kerawanan air minum.

Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk prasarana

Sanitasi diutamakan untuk program peningkatan derajat kesehatan

masyarakat dan memenuhi sasaran/target Millennium Development Goals

(MDGs) yang mempertimbangkan antara lain :

a. Kerawanan sanitasi;

b. Cakupan pelayanan sanitasi.

Kriteria Teknis lain untuk masing-masing Subbidang disesuaikan dengan

Rencana Kerja Pemerintah pada tahun berjalan dan dibahas dalam

Trilateral Meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan

Kementerian Teknis.

21

Koordinasidandan

Pelaporan

Dibentuk oleh Menteri

Terdiri dari dari unsur Sekjen, Itjen, dan Eselon-1 terkait.

Tugas dan tanggung jawab meliputi:

Menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Infrastruktur;

Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi serta pembinaan

pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur;

Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

DAK Bidang Infrastruktur oleh daerah;

Memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Menteri dalam

23

Memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Menteri dalam

mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur;

Menyiapkan laporan tahunan Kementerian kepada Menteri Keuangan

terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur.

Dibentuk oleh Direktur Jenderal terkait.

Tugas dan tanggung jawab meliputi:

Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada

daerah yang mendapat DAK subbidang terkait;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta penilaian kinerja terhadap pelaksanaan

DAK pada subbidang terkait; dan

Menyiapkan dan menyampaikan laporan tahunan subbidangnya, kepada Tim Koordinasi

Kementerian Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Kementerian.

Dibentuk oleh Gubernur

Terdiri dari unsur Bappeda Provinsi, Dinas teknis terkait, dan Balai/Satuan Kerja Pusat yang ada di daerah terkait.

Tugas dan tanggung jawab meliputi:

Memberikan masukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur;

Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK

Bidang Infrastruktur;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta penilaian kinerja terhadap Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur oleh

pemerintah provinsii;

Memberikan saran dan masukan atas Rencana Kegiatan (RK) yang disusun pemerintah provinsi kepada Tim

Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Kementerian;

24

Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Kementerian;

Menyiapkan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur di

provinsinya, dan menyampaikannya kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat

Kementerian sebagaimana mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri ini, dengan tembusan Unit Kerja Eselon 1

terkait.

Catatan : Tim Koordinasi Provinsi memberikan saran dan masukan atas RK yang disusun Pemerintah Kab/Kota

Operasional Tim dibantu oleh Satker Pusat terkait:

Subbidang Jalan oleh SNVT P2JJ,

Subbidang Irigasi oleh Balai Wilayah Sungai atau Satker PSDA,

Subbidang Air Minum oleh Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum,

Subbidang Sanitasi oleh Satker Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman .

Dibentuk oleh Bupati/Walikota

Terdiri dari unsur Bappeda Kabupaten/Kota dan Dinas teknis terkait.

Tugas dan tanggung jawab meliputi:

Memberi masukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang

Infrastruktur;

Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan

kepada daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur;

25

kepada daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur;

Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur di

kabupaten/kota yang bersangkutan; dan

Menyiapkan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan terkait

penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur di kabupaten/kota sesuai

wewenangnya, dan menyampaikan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan

DAK Bidang Infrastruktur tingkat provinsi dan tingkat Kementerian, dengan

tembusan Unit Kerja Eselon 1 terkait sebagaimana mekanisme pelaporan

dalam Peraturan Menteri ini.

SKPD DAK masing-masing subbidang infrastruktur bertugas

melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Bidang

Infrastruktur sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Kepala SKPD DAK bertanggung jawab secara fisik dan keuangan

terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang

26

Infrastruktur.

Mekanisme KoordinasiMekanisme Koordinasi

a.a.SKPDSKPD DAKDAK tingkattingkat KabupatenKabupaten/Kota/Kota sebagaisebagai anggotaanggotaTimTim KoordinasiKoordinasi KabupatenKabupaten/Kota/Kota melakukanmelakukan koordinasikoordinasidengandengan instansiinstansi terkaitterkait dalamdalam menyusunmenyusun laporanlaporan DAKDAKDaerahDaerah KabupatenKabupaten/Kota/Kota;;

b.b.SatuanSatuan KerjaKerja//BalaiBalai kementeriankementerian sebagaisebagai anggotaanggota TimTim

27

b.b.SatuanSatuan KerjaKerja//BalaiBalai kementeriankementerian sebagaisebagai anggotaanggota TimTimKoordinasiKoordinasi ProvinsiProvinsi melakukanmelakukan koordinasikoordinasi dengandenganinstansiinstansi terkaitterkait dalamdalam menyusunmenyusun laporanlaporan DAKDAK ProvinsiProvinsi;;

c.c. TimTim TeknisTeknis SubSub BidangBidang sebagaisebagai anggotaanggota TimTim KoordinasiKoordinasiPusatPusat melakukanmelakukan koordinasikoordinasi dalamdalam menyusunmenyusun laporanlaporanPemanfaatanPemanfaatan DAKDAK BidangBidang InfrastrukturInfrastruktur ;;

Tim Teknis Sub

Bidang Irigasi

Tim Teknis Sub

Bidang Jalan

Tim Teknis Sub

Bidang Air

Minum

Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur

Kementerian PU

MENTERI PU

Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Infrastruktur Provinsi

GUBERNUR

Mekanisme Koordinasi dan PelaporanMekanisme Koordinasi dan Pelaporan

Tim Teknis Sub

Bidang Sanitasi

Balai/Satker

PSDA

Satker

P2JJSatker

PKPAM dan PPLP

Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Infrastruktur Provinsi

Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang

Infrastruktur Kabupaten/Kota

SKPD DAK

Kabupaten/Kota

BUPATI / WK

28

SEB Kepala Bappenas, Menkeu dan

Mendagri No. 0239/M.PPN/11/2008

tanggal 21 November 2008 tanggal 21 November 2008

perihal Petunjuk Pelaksanaan

PemantauanTeknis Pelaksanaan dan

Evaluasi Pemanfaatan DAK.

29

PelaporanPelaporan

a.a. LaporanLaporan disampaikandisampaikan secarasecara berkalaberkala triwulanantriwulanan:: TriwulanTriwulan II padapada mingguminggu keke duadua bulanbulan AprilApril TriwulanTriwulan keke IIII padapada mingguminggu keke duadua bulanbulan JuliJuli TriwulanTriwulan keke IIIIII padapada mingguminggu keke duadua bulanbulan OktoberOktober TriwulanTriwulan keke IVIV padapada mingguminggu keke duadua bulanbulan JanuariJanuari tahuntahun

berikutnyaberikutnyab.b. SubstansiSubstansi LaporanLaporan::

DataData UmumUmum ((11 KaliKali kecualikecuali berubahberubah))

30

DataData UmumUmum ((11 KaliKali kecualikecuali berubahberubah)) DataData DasarDasar ((11 KaliKali kecualikecuali berubahberubah)) DataData KesesuaianKesesuaian ProgramProgram ((11 KaliKali setahunsetahun)) DataData PelaksanaanPelaksanaan PekerjaanPekerjaan ((TriwulananTriwulanan)) DataData KemajuanKemajuan PelaksanaanPelaksanaan PekerjaanPekerjaan ((TriwulananTriwulanan)) MasalahMasalah dandan UpayaUpaya PemecahanPemecahan ((TriwulananTriwulanan))

c.c. PenyampaianPenyampaian LaporanLaporan TriwulananTriwulanan:: SKPDSKPD kepadakepada BupatiBupati//WalikotaWalikota tembusantembusan TimTim KoordinasiKoordinasi

ProvinsiProvinsi BupatiBupati//WalikotaWalikota kepadakepada GubernurGubernur TimTim KoordinasiKoordinasi ProvinsiProvinsi kepadakepada TimTim TeknisTeknis EselonEselon II terkaitterkait GubernurGubernur kepadakepada MenteriMenteri cqcq.. SekretarisSekretaris JenderalJenderal

a. Persiapan Usulan sampai dengan Rencana Kegiatan (RK)

Kesesuaian RK dengan Program Prioritas Nasional

b. Pelaksanaan Kesesuaian Pekerjaan dengan RK

Kesesuaian hasil dengan NSPM

Pencapaian Sasaran

31

Pencapaian Sasaran

c. Pelaporan Tingkat Kepatuhan

Substansi Laporan sesuai Format dalam Juknis

d. Evaluasi Evaluasi Dampak dan Manfaat

Evaluasi Kinerja