Ragam Bahasa dalamPeraturan Perundang-

undangan

Ebah SuhaebahBadan Pengembangan dan Pembinaan

BahasaKementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 36)

Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Pasal 25—Pasal 45)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Angka 242—254 Lampiran II)

Dasar Hukum

Pasal 36 UUD 1945Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia

Pasal 26 UU Nomor 24 Tahun 2009Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Bab III Lamp. II UU Nomor 12 Tahun 2011

Bahasa Peraturan Perundang–undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

Kaidah Tata Bahasa Indonesia

Pembentukan Kata → Bentuk dan Pilihan Kata

(diksi) Penyusunan Kalimat → Struktur Teknik Penulisan → Ejaan

Ragam Bahasa Hukum

Bahasa dalam perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dll.)

Bahasa kenotariatan (akta, sertifikat, dll.)

Bahasa peradilan (berita acara pemeriksaan, berita acara persidangan, komunikasi dalam persidangan, dll.)

Kekhasan Kalimat Ragam Bahasa Hukum

Susunan bentuk kalimat dari pengaturan yang diusulkan dalam ketentuan materi suatu peraturan perundang-undangan harus mudah dipahami.

Kalimat dalam suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya bertujuan untuk mengubah suatu perilaku dengan menginstruksikan para pihak yang dituju

Struktur Kalimat Suatu kalimat yang dirancang untuk mengatur

perilaku harus mengandung subjek dan predikat.

Subjek mengenai siapa, yaitu setiap orang atau sekelompok orang yang diwajibkan, dilarang, atau dibolehkan oleh ketentuan dalam peratran perundang-undangan.

Predikat merupakan kata kerja, yaitu apa yang diwajibkan, dilarang, atau dibolehkan untuk dilakukan oleh subjek.

Kalimat harus normatif: harus, wajib, dapat

Identifikasi Pelaku

subjek merupakan pelaku yang melakukan tindakan

subjek memiliki kemampuan melakukan tindakan

subjek bukan benda mati

Hindari

Setiap anak wajib memiliki akta kelahiran.

Gedung dilarang dibangun di wilayah peruntukan ruang terbuka hijau.

Pemilik dan/atau pengelola memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Seharusnya

Setiap orang tua wajib mengurus akta kelahiran anak.

Setiap orang dilarang membangun di wilayah peruntukan ruang terbuka hijau.

Pemilik dan/atau pengelola harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pemilihan Kata

menghindari kata yang mengandung makna ganda

menghindari kata yang tak berbatas: antara lain, seperti, misalnya

menghindari kata yang berlebihan menggunakan kata secara konsisten menggunakan kata dan dan atau secara

tepat

Hindari

Jika diperlukan, rancangan Perda tentang RTRW bisa dilengkapi dengan muatan mengenai ketentuan peralihan.

Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan guna untuk meningkatkan kualitas perda tentang RTRW.

Seharusnya Jika diperlukan, rancangan Perda

tentang RTRW dapat dilengkapi dengan muatan mengenai ketentuan peralihan.

Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan kualitas perda tentang RTRW.

Hindari

Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memuat:a. batasan pengertian atau definisi;b. singkatan atau akronim yang dituangkan

dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau

c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Seharusnya

Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memuat:a. batasan pengertian atau definisi;b. singkatan atau akronim yang dituangkan

dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau

c. hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.

Penjelasan

Yang dimaksud dengan “hal lain yang bersifat umum” antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Bahasa dalam Peraturan Perundang-undangan

Bahasa peraturan adalah bahasa yang diterapkan untuk kewajiban, perintah, larangan, suruhan, arahan, pedoman, dan pilihan demi keteraturan dan ketertiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa peraturan perundang-undangan meliputi dua hal, yakni format peraturan itu sendiri dan susunan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mengandung norma.

Ciri-ciri Bahasa Peraturan Perundang-undangan

a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;

b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;

c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);

d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;

e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;

f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan

lanjutan ….

g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.

Beberapa Kata yang Memiliki Makna Sama

efektif, berhasil guna, mangkus efisien, berdaya guna, sangkil aktual, terkini, mutakhir, baru kompleks, rumit, pelik, ruwet gaji, upah, pendapatan

Kata/Frasa Serapan Mempunyai konotasi yang cocok Lebih singkat daripada padanannya

dalam bahasa Indonesia Mempunyai corak internasioal Lebih mempermudah tercapainya

kesepakatan Lebih mudah dipahami daripada

terjemahannya dalam bahasa Indonesia

Kata Serapan

sosialisasi (memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal)

devaluasi (penurunan nilai uang) devisa (alat pembayaran luar negeri) agitasi (hasutan) deportasi (usir paksa)

Kata/Istilah Asing Kata asing yang digunakan harus

didahului kata bahasa Indonesia. Kata asing ditulis dengan huruf miring dan ditulis dalam kurung.- penggabungan (merger)- otoritas pelabuhan (port authority)- penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard)

Pemakaian Istilah Asing

add interim ad hoc ius soli ius sanguinis mutatis mutandis vice versa

dalam dan padaKata dalam digunakan di depan kata pasal,butir, huruf, dan angka Kata pada digunakan di depan kata ayat

Contoh:… sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ….… sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ….… sebagaimana dimaksud dalam Pasal

… ayat … huruf …

Contoh Pemakaian dalam dan pada

Pasal 38 (1) Rancangan undang-undang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

(2) Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Pengandaian

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal.

a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka).

b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

c. Frase dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).

Contoh Pengandaian Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

1. Pemakaian Huruf Kapital2. Penulisan Kata3. Pemakaian Tanda Baca4. Pemilihan Kata5. Ungkapan Idiomatik6. Perincian yang tidak sejajar

Penerapan Kaidah Bahasa

Pemakaian Huruf yang Tepat Penyelenggaraan sarana dan prasarana

pengelolaan air hujan meliputi:a. prinsip pemanfaatan sarana dan

prasarana Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya;

b. jenis, dimensi, ilustrasi, dan penempatan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan; dan

c. tata cara perencanaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan.

Kesalahan Pemakaian Huruf Kapital

Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.

Seharusnya

Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.

Pemakaian Huruf Kapital

Pasal 2(1)Panas Bumi sebagai sumber daya alam yang

terkandung di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan nasional, yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2)Penguasaan Panas Bumi oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Seharusnya

Pasal 2(1)Panas Bumi sebagai sumber daya alam yang

terkandung di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan nasional, yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2)Penguasaan Panas Bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pemakaian Huruf Kapital

(2) Dalam hal Wajib Pajak:a. Tidak menyampaikan laporan bulanan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dan telah diterbitkan surat teguran yang berisi himbauan kepada Wajib Pajak untuk segera menyampaikan laporan bulanan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, serta jangka waktu yang diberikan dalam surat teguran telah berakhir; dan/atau

b. Menyalahgunakan Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi dengan melakukan pembubuhan tanda Bea Meterai lunas selain yang telah ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal pajak ini,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dapat mencabut izin pembubuhan.

Seharusnya

(2) Dalam hal Wajib Pajak:a. tidak menyampaikan laporan bulanan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dan telah diterbitkan surat teguran yang berisi himbauan kepada Wajib Pajak untuk segera menyampaikan laporan bulanan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, serta jangka waktu yang diberikan dalam surat teguran telah berakhir; dan/atau

b. menyalahgunakan Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi dengan melakukan pembubuhan tanda Bea Meterai lunas selain yang telah ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal pajak ini,

kepala kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dapat mencabut izin pembubuhan.

Penulisan Kata

Salah non kementerian non pribumi antar kota sub unit sub bagian tuna rungu maha guru

Betul nonkementerian nonpribumi antarkota subunit subbagian tunarungu mahaguru

Penulisan Kata

Salah kerjasama sumberdaya beritahukan

tanggungjawab pertanggungan

jawab garisbawah terimakasih

Betul kerja sama sumber daya beri tahukan memberitahukan memberi tahu tanggung jawab pertanggungjawab

an garisbawah terimakasih

Penulisan kata

Tanda tangan Bertanda tangan tanda tangannya menandatangani ditandatangani

Penyerapan

Kata Dasar efektif kreatif aktif standar transpor

Kata Turunan efektivitas kreativitas aktivitas standardisasi transportasi komoditas selebritas

Penulisan kata

Pembinaan penataan ruang diselenggarakan untuk:a. meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang;

Pengolahan data dan analisis paling sedikit harus menyertakan teknik analisis kesesuaian komoditi pertanian, peternakan, perkebunan, dan/atau perikanan.

Seharusnya

Pembinaan penataan ruang diselenggarakan untuk:a. meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang;

Pengolahan data dan analisis paling sedikit harus menyertakan teknik analisis kesesuaian komoditas pertanian, peternakan, perkebunan, dan/atau perikanan.

Kesalahan Penulisan Kata Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan

tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan badan usaha.

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, memuat pengaturan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antar sektor/antar daerah melalui pembentukan BKPRD.

Seharusnya Perjanjian kerja sama adalah kesepakatan

tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan badan usaha.

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h memuat pengaturan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor atau antardaerah melalui pembentukan BKPRD.

Setiap kata yang memiliki huruf awal s, p, t, dan k jika mendapatkan imbuhan me(N)- harus luluh

DASAR sukses pesona Terjemah koordinasi

Hitung klasifikasi kritik

BERIMBUHAN menyukseskan bukan mensukseskan memesona bukan mempesona menerjemahkan bukan

menterjemahkan mengoordinasikan bukan

mengkoordinasikan memperhitungkan bukan

memerhitungkan mengklasifikasi bukan menglasifikasi mengkritik bukan mengritik

Penulisan KataBangunan gedung yang disarankan (recommended) mengikuti persyaratan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:a. bangunan gedung hunian …;b. bangunan gedung kelas …;c. bangunan gedung hijau untuk…;d. bangunan gedung yang mengkonsumsi

energi, air dan sumber daya lainnya dengan jumlah yang cukup besar dan memiliki potensi penghematan; dan/atau

e. bangunan gedung yang ….

Penulisan KataBangunan gedung yang disarankan (recommended) mengikuti persyaratan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:a. bangunan gedung hunian …;b. bangunan gedung kelas …;c. bangunan gedung hijau untuk…;d. bangunan gedung yang mengonsumsi energi,

air dan sumber daya lainnya dengan jumlah yang cukup besar dan memiliki potensi penghematan; dan/atau

e. bangunan gedung yang ….

Kesalahan Pemakaian Tanda Baca Peta dasar adalah peta yang menyajikan

unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

Unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), digambarkan dengan simbol dan atau notasi pada Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Seharusnya Peta dasar merupakan peta yang menyajikan

unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu.

Unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) digambarkan dengan simbol dan/atau notasi pada Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Tujuan pengaturan tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah, dimaksudkan untuk mewujudkan kesatuan sistem penyajian data dan informasi penataan ruang wilayah. (kurang tepat)Tujuan pengaturan tingkat ketelitian peta untuk

penataan ruang wilayah adalah mewujudkan kesatuan sistem penyajian data dan informasi

penataan ruang wilayah.Pengaturan tingkat ketelitian peta untuk penataan

ruang wilayah dimaksudkan untuk mewujudkan kesatuan sistem penyajian data dan informasi

penataan ruang wilayah.Pengaturan tingkat ketelitian peta untuk penataan

ruang wilayah bertujuan mewujudkan kesatuan sistem penyajian data dan informasi penataan ruang

wilayah.

Pemilihan Kata

Pemilihan Kata Setiap orang yang membangun tanpa izin

dikenakan sanksi administratif berupa …… (Salah)

Setiap orang yang membangun tanpa izin dikenai sanksi administratif berupa …… (Betul)

Sanksi administratif berupa …. dikenakan kepada setiap orang yang membangun tanpa izin. (Betul)

Pemilihan Kata

pelindungan/perlindunganpemukiman/permukimanwajib/berkewajiban/harusfasilitasi/fasilitasobjek/obyekpersonil/personelmengkoordinir/mengkoordinasikan/

mengoordinasikanotentik/autentik

Ungkapan idiomatik terdiri atas bergantung pada sesuai dengan bangga atas pada umumnya terbuat dari baik … maupun antara … dan …

Ungkapan Idiomatik Pelaksanaan hasil pengawasan penataan

ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 diubah, sehingga terdiri dari 2 (dua) ayat dan berbunyi sebagai berikut:

Pengibaran Bendera di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di halaman rumah seluruh warga negara Indonesia, kantor/gedung pemerintah maupun swasta, satuan pendidikan, dan seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia di luar negeri.

Seharusnya Pelaksanaan hasil pengawasan penataan

ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 diubah, sehingga terdiri atas 2 (dua) ayat dan berbunyi sebagai berikut:

Pengibaran Bendera di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di halaman rumah seluruh warga negara Indonesia, kantor/gedung, baik pemerintah maupun swasta, satuan pendidikan, dan seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia di luar negeri.

Perincian yang Tidak Sejajar

Tahap perencanaan teknis bangunan gedung hijau meliputi kegiatan:a. pelaksanaan identifikasi pihak yang terkait

dalam kegiatan perencanaan teknis;b. menetapkan kriteria rancangan teknis bangunan

gedung hijau;c. menyusun rencana teknis bangunan gedung

hijau yang terintegrasi;d. pelaksanaan kaji ulang atau reviu terhadap hasil

perencanaan teknis; dane. menyiapkan laporan akhir tahap perencanaan.

Seharusnya

Tahap perencanaan teknis bangunan gedung hijau meliputi kegiatan:a. melaksanakan identifikasi pihak yang terkait dalam

kegiatan perencanaan teknis;b. menetapkan kriteria rancangan teknis bangunan

gedung hijau;c. menyusun rencana teknis bangunan gedung hijau

yang terintegrasi;d. melaksanakan kaji ulang atau reviu terhadap hasil

perencanaan teknis; dane. menyiapkan laporan akhir tahap perencanaan.

atau

Tahap perencanaan teknis bangunan gedung hijau meliputi kegiatan:a. mengidentifikasi pihak yang terkait dalam kegiatan

perencanaan teknis;b. menetapkan kriteria rancangan teknis bangunan

gedung hijau;c. menyusun rencana teknis bangunan gedung hijau

yang terintegrasi;d. mengkaji ulang atau reviu terhadap hasil

perencanaan teknis; dane. menyiapkan laporan akhir tahap perencanaan.

atau

Tahap perencanaan teknis bangunan gedung hijau meliputi kegiatan:a. pelaksanaan identifikasi pihak yang terkait dalam

kegiatan perencanaan teknis;b. penetapan kriteria rancangan teknis bangunan

gedung hijau;c. penyusunan rencana teknis bangunan gedung hijau

yang terintegrasi;d. pelaksanaan kaji ulang atau reviu terhadap hasil

perencanaan teknis; dane. penyiapan laporan akhir tahap perencanaan.

Penulisan Kata dan Tanda Baca Peta rencana tata ruang wilayah

daerah propinsi menggunakan peta wilayah daerah propinsi dan peta tematik wilayah dengan tingkat ketelitian peta pada skala yang sama.

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Seharusnya Peta rencana tata ruang wilayah

daerah provinsi menggunakan peta wilayah daerah provinsi dan peta tematik wilayah dengan tingkat ketelitian peta pada skala yang sama.

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memiliki sertifikat memperdagangkan atau mengedarkan Barang, memberikan Jasa dan atau mengoperasikan proses atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

Penulisan Angka

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memiliki sertifikat untuk memperdagangkan atau mengedarkan Barang, memberikan Jasa, dan/atau mengoperasikan proses atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Seharusnya

Yang perlu diingat oleh perancang peraturan perundang-undangan:

1. secermat mungkin dalam memilih kata atau ungkapan agar tidak menimbulkan pengertian ganda (multitafsir);

2. secermat mungkin menyusun kalimat norma agar yang terkandung di dalamnya mengandung norma, bukan pernyataan belaka;

3. secermat mungkin menyesuaikan kalimat dan kata-kata yang akan disusunnya ke dalam kalimat norma sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar;

4. secermat mungkin mengatur hal yang memang harus dilaksanakan dengan menghindari pengaturan delegasian karena hal ini akan mengakibatkan peraturan yang dibuatnya tidak bisa dilaksanakan karena menunggu peraturan pelaksanaannya dibuat.

Terima kasih

Ebah Suhaebah08159222464

ebahthea@yahoo.co.id