SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjalanan sejarah sistem politik dan penegakan hukum Indonesia selama 62 tahun

menunjukkansuatu bukti bahwa semata-mata konstitusi dalam wujud UUD tidak dapat

dijadikan pegangan dalamkehidupan sistem politik yang demokratis maupun penegakan

hukum.UUD 1945 telah berlaku di empat periode kepemerintahan, masa Kemerdekaan

(1945-1959), eraDemokrasi Terpimpin (1959-1966), masa Orde Baru (1966-1998) dan era

Reformasi (1998-Sekarang). Semuanya ternyata menunjukkan corak dan karakter

kepemerintahan yang berbeda satu periode dengan periode lainnya.

Di masa kemerdekaan, meski berlaku tiga macam UUD (1945, RIS dan 1950) namun

kehidupansistem demokrasi dapat berjalan dan hukum dapat ditegakkan. Setelah dekrit

presiden 5 Juli 1959,UUD 1945 kembali berlaku dan dinyatakan penggunaan sistem

Demokrasi Terpimpin, namun yang berlaku sistem otoritarian (Hatta, Demokrasi Kita,

1960). Buktinya, terjadi pembubaran partai politik yang tidak sejalan dengan keinginan

pemerintah (yaitu, Masyumi dan PSI), media massayang kritis dibredel, penangkapan dan

penawanan lawan politik pemerintah tanpa proses hukumtermasuk para pendiri partai

mantan-mantan Perdana Menteri, mantan-mantan menteri, pemimpinormas juga ulama.

Sehingga hukum didominasi penguasa tunggal di masa itu.Masa itu kemudian beralih

kepada masa pemerintahan Orde Baru tahun 1966.

Awal permulaanmasa ini membawa dan menumbuhkan harapan baru sistem

demokrasi dan penegakan hukumsetelah rakyat bersama mahasiswa dan pelajar secara

bergelombang turun ke jalan menentangkesewenang-wenagan PKI. Rakyat dan pemerintah

bekerjasama menjalankan pemerintahan yangdemokratis dan menegakan hukum dengan

semboyan “kembali ke UUD 1945 dengan murni dankonsekuen”.Suasana harmonis itu

ternyata tidak berlangsung lama. Sejak dikeluarkannya UU No. 15 dan 16Tahun 1969,

tentang Pemilu dan tentang Susunan dan Kedudukan Lembaga Negara. Dari sini

mulainampak keinginan politik elit penguasa untuk menghimpun kekuatan dan meraih

kemengananmutlak pada pemilu yang sedianya akan diselenggarakan pada tahun 1970

ternyata baru dapatdilaksanakan tahun 1971, karena usaha penggalangan kekuatan lewat

Golongan Karya (GOLKAR)memerlukan waktu cukup lama. Contoh, tahun 1970

pemerintah mencoba menggalang kekuatanmahasiswa dengan mengadakan Kongres

Mahasiswa se-Indonesia di Bogor.

Semula DepartemenDalam Negeri menghendaki terbentuknya satu wadah

mahasiswa Indonesia dengan nama NUS(National Union Student) namun mayoritas

mahasiswa tetap menghendaki pemerintahan mahasiswa(Student Government) dalam wadah

Dewan Mahasiswa di masing-masing perguruan tinggi.Akhirnya telah tercatat dalam

sejarah, dari pemilu ke pemilu, kemenagan mutlak diraih olehGOLKAR sebagai mesin

politik pemerintah Orde Baru yang dikawal oleh ABRI. Seluruh Lembaga Negara, baik

tinggi maupun tertinggi telah dikuasai, dari Presiden, Panglima Tertinggi sampai kelurah

dan kepala desa, bahkan sampai RT, RW.Masa pemerintahan yang begitu panjang menjadi

arena membungkam demokrasi danmenenggelamkan partisipasi masyarakat luas dalam

hampir semua sektor kehidupan, sampai untuk membangun gedung-gedung SD di seluruh

Indonesia harus lewat Inpres (instruksi presiden). Makadapat disaksikan menjelang akhir

kekuasaan Orde Baru, ketika terjadi krisis moneter; ekonomi yangdibangun dengan stabilitas

politik dan keamanan itu rontok seperti bangunan tanpa pondasi yangdilanda gempa bumi,

rata dengan tanah!Masa sekarang, Era Reformasi yang diawali dengan perubahan mendadak

dari sistem politik

otoriter ke sistem demokrasi. Saat pemerintahan transisi di bawah presiden BJ

Habibie, sendi-sendidemokrasi berubah 180 derajat. Kebebasan membentuk partai politik,

Lembaga-lembaga perwakilan bebas berbicara, Pers yang sebelumnya tercekam oleh

ancaman pencabutan SIUPmendadak sontak dibebaskan tanpa SIUP. Rakyat bebas

menyampaikan aspirasinya lewatdemonstrasi.Akibat kebebasan yang begitu tiba-tiba

terjadilah euphoria politik di lingkungan elit politik barudan lama. Terjadi kebebasan yang

hampir-hampir berakibat tindakan-tindakan anarkis di kalanganmasyarakat. Demokrasi

tanpa persiapan dengan perangkat hukum yang melandasinya. Pengamatada yang menyebut,

di era Reformasi ini, sepertinya yang nampak masyarakat, sedangkan pemerintah tenggelam.

Adapun di zaman Orde Baru yang tampak pemerintah sedangkan

rakyatnyatenggelam.Sistem pemerintahan negara yang didasarkan dalam undang-undang

dasar 1945 adalah:1. Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechsstaat) Negara

Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekusaan belaka.1. Sistem

konstitusionalPemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat

absolutisme (kekuasaanyang tidak terbatas).1. Kekuasaan negara tertinggi ditangan majelis

permusyawaratan rakyatMajelis ini yang memegang kekuasaan yang tertinggi, sedangkan

presiden harus menjalankan garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis.

Presiden yang diangkat oleh majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis.

Beliau adalah ”mandataris” dari majelis, ia berwajibmenjalankan putusan-putusan majelis.1.

Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi dibawah majelisDalam

menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan

presiden.1. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan RakyatPresiden

harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk undang-undang dan untuk menetapkan

anggaran pendapatan dan belanja negara. Presiden harus bekerja bersama-sama

dengandewan, akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan, artinya

kedudukan presidentidak bergantung dari pada dewan, melainkan sejajar.1. Menteri negara

adalah pembantu presidenMenteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden

menangkat dan memberhntikanmenteri-menteri negara. Kedudukannya tergantung dari

presiden.1. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatasMeskipun kepala negara tidak

bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan ”diktator”, ia bertanggung jawab kepada MPR,

selain itu juga harus mendengarkan suara – suara DPR.1.

Kedudukan DPR adalah kuatAngota DPR semuanya merangkap menjadi anggota

MPR. Oleh karena itu, DPR dapat senantiasamengawasi tindakan-tindakan presiden dan jika

dewan menganggap presiden melanggar haluannegara yang telah ditetapkan oleh UUD atau

MPR, maka majelis itu dapat diundang untuk  persidangan istimewa agar supaya dapat

diminta pertanggung jawab presiden.1. Menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi

biasaMeskipun menteri negara kedudukannya bergantung kepada presiden, tetapi mereka

bukan pagawai biasa karena menteri-menterilah yang menjalankan kekuasaan pemerintah

dalam praktek.

 

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk membandingkan antara

sistem pemerintahan yamg sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kenyaatan

sistem pemerintahan yang terjadi sekarang ini

BAB II PERMASALAHAN

2.1 Periode Menjelang Kemerdekaan Republik Indonesia

Pada 6 Agustus 1945, 2 bom atom dijatuhkan ke dua kota di Jepang, Hiroshima dan

Nagasaki olehAmerika Serikat. Ini menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat

dan sekutunya.Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan

kemerdekaannya.7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia).

Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diterbangkan

ke Vietnamuntuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang

sedang menujukehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24

Agustus.Sementara itu, di Indonesia, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio pada

tanggal 10Agustus 1945, bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah

tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan

yang diberikansebagai hadiah Jepang. Saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah

air pada tanggal 14Agustus 1945,

Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan.

NamunSoekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi

kemerdekaan RIsaat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat

berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap.Pada 15 Agustus 1945 Jepang

menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia

karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ketangan

Belanda.Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, yang tergabung dalam gerakan

bawah tanahkehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 mereka

menculik Soekarno danHatta, dan membawanya ke Rengasdengklok, yang kemudian

terkenal sebagai peristiwaRengasdengklok.

Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah

dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya. Malam harinya,

Soekarno danHatta kembali ke Jakarta, bertemu dengan Jenderal Moichiro Yamamoto dan

bermalam di kediamanLaksamana Muda Maeda Tadashi. Dari komunikasi antara Hatta dan

tangan kanan komandanJepang di Jawa ini, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa

Jepang telah menyerah kepadaSekutu, dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan

kemerdekaan.Mengetahui bahwa proklamasi tanpa pertumpahan darah telah tidak mungkin

lagi, Soekarno, Hattadan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks

Proklamasi yang kemudiandibacakan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945.Tentara

Pembela Tanah Air, kelompok muda radikal, dan rakyat Jakarta mengorganisasi

pertahanandi kediaman Soekarno.

Selebaran kemudian dibagi-bagikan berisi tentang pengumuman

proklamasikemerdekaan. Adam Malik juga mengirim pesan singkat pengumuman

Proklamasi ke luar negeri.

2.2 Pasca-Kemerdekaan18 Agustus 1945,

PPKI membentuk sebuah pemerintahan sementara dengan Soekarno sebagaiPresiden

dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Piagam Jakarta yang memasukkan kata “Islam” didalam

sila pertama Pancasila, dihilangkan dari mukadimah konstitusi yang baru.Republik

Indonesia yang baru lahir ini terdiri 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan, Jawa Barat,

JawaTengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Pada 22 Agustus 1945,

Jepangmengumumkan mereka menyerah di depan umum di Jakarta. Jepang melucuti senjata

mereka danmembubarkan PETA Dan Heiho.

Banyak anggota kelompok ini yang belum mendengar tentang kemerdekaan.23

Agustus 1945 Soekarno mengirimkan pesan radio pertama ke seluruh negeri. Badan

KeamananRakyat, angkatan bersenjata Indonesia yang pertama mulai dibentuk dari bekas

anggota PETA danHeiho. Beberapa hari sebelumnya, beberapa batalion PETA telah

diberitahu untuk membubarkandiri. Pada 29 Agustus 1945 Rancangan konstitusi bentukan

PPKI yang telah diumumkan pada 18Agustus 1945, ditetapkan sebagai UUD 45. Soekarno

dan Hatta secara resmi diangkat menjadiPresiden dan Wakil Presiden. PPKI kemudian

berubah nama menjadi KNIP (Komite NasionalIndonesia Pusat). KNIP ini adalah lembaga

sementara yang bertugas sampai pemilu dilaksanakan.Pemerintahan Republik Indonesia

yang baru, Kabinet Presidensial, mulai bertugas pada 31 Agustus.

2.3 Sistem Pemerintahan Tahun 1950-1959 (Pemerintahan Parlemen)

Pada tahun 1945-1950, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidentil

menjadi parlemen. Dimana dalam sistem pemerintahan presidentil, presien memiki fungsi

ganda, yaitu sebagai badaneksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif. Era

1950-1959 ialah era dimana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi

Undang-Undang Dasar SementaraRepublik Indonesia 1950, dimana periode ini berlangsung

dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan

bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaranmenuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan.

Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara

Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara

Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia

diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.

Dewan Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai

amanat UUDS1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat

konstitusi baru. MakaPresiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi

Terpimpin pada DPR hasil pemiluyang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945.Akhirnya,

Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante. Pada masaini

terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada

7kabinet pada masa ini.* 1950-1951 – Kabinet Natsir * 1951-1952 – Kabinet Sukiman-

Suwirjo* 1952-1953 – Kabinet Wilopo* 1953-1955 – Kabinet Ali Sastroamidjojo I* 1955-

1956 – Kabinet Burhanuddin Harahap* 1956-1957 – Kabinet Ali Sastroamidjojo II* 1957-

1959 – Kabinet DjuandaDekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa

parlementer dan digunakankembalinya UUD 1945.

Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin. Isi dari DekritPresiden

tersebut ialah:1. Pembentukan MPRS dan DPAS2. Kembali berlakunya UUD 1945 dan

tidak berlakunya lagi UUDS 19503. Pembubaran Konstituante

2.4 Sistem Pemerintahan Tahun 1959-1968 (Demokrasi Terpimpin)

Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang

seluruhkeputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Pada bulan 5 Juli 1959

parlemendibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di bawah Dekrit Presiden.

Soekarno jugamembubarkan Dewan Konstituante yang ditugasi untuk menyusun Undang-

Undang Dasar yang baru, dan sebaliknya menyatakan diberlakukannya kembali Undang-

Undang Dasar 1945, dengansemboyan “Kembali ke UUD’ 45″.

Soekarno memperkuat tangan Angkatan Bersenjata denganmengangkat para jendral

militer ke posisi-posisi yang penting. PKI menyambut “DemokrasiTerpimpin” Sukarno

dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk  persekutuan konsepsi

yaitu antara nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang

dinamakan NASAKOM.Antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan

64 juta dollar dalam bentuk  bantuan militer untuk jendral-jendral militer Indonesia.

Menurut laporan di “Suara PemudaIndonesia”: Sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat

telah melengkapi 43 batalyon angkatan bersenjata. Tiap tahun AS melatih perwira-perwira

militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan1959, lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi

telah dilatih di AS, dan ratusan perwira angkatanrendah terlatih setiap tahun.

Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernahsekali

mengatakan bahwa bantuan AS, tentu saja, bukan untuk mendukung Sukarno dan bahwa

AStelah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang

maumembentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah “negara bebas”. Di tahun

1962, perebutan Irian Barat secara militer oleh Indonesia mendapat dukungan penuh dari

kepemimpinanPKI, mereka juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk

adat.Era “Demokrasi Terpimpin”, yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum

borjuis nasionaldalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani,

gagal memecahkanmasalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan

ekspor menurun, cadangandevisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan

militer menjadi wabah.

2.5 Sistem Pemerintahan Tahun 1968-1998 (Orde Baru)

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia.

Orde Barumenggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde

Baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan Orde Lama

Soekarno.Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu

tersebut, ekonomiIndonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang

merajalela di negara ini.Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga

semakin melebar.Pada 27 Maret 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa

jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut

pada tahun 1973, 1978, 1983,1988, 1993, dan 1998. Presiden Soeharto memulai “Orde

Baru” dalam dunia politik Indonesia dansecara dramatis mengubah kebijakan luar negeri

dan dalam negeri dari jalan yang ditempuhSoekarno pada akhir masa jabatannya.

Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalahmendaftarkan Indonesia

menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966mengumumkan

bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB danmelanjutkan

partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB, dan menjadi anggota PBB kembali padatanggal 28

September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.Pada tahap awal,

Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik

dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia.

Sanksikriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili

pihak yangdikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian

dari mereka yangterlibat “dibuang” ke Pulau Buru. Sanksi non-kriminal diberlakukan

dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan administratif.

Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksikekuatan lama ikut dalam

gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol).Orde Baru memilih perbaikan dan

perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuhkebijakannya melalui

struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahliekonomi

didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkanseringkali

dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal

inimengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga

kurang adilkarena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta,

sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.Soeharto siap dengan

konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsepakselerasi

pembangunan II yang diusung Ali Moertopo.

Soeharto merestrukturisasi politik danekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya

stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhanekonomi di pihak lain. Dengan ditopang

kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir sertadukungan kapital internasional, Soeharto

mampu menciptakan sistem politik dengan tingkatkestabilan politik yang tinggi.Selama

masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya

alamsecara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak

merata diIndonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada

tahun 1970-andan 1980-an.Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan

persatuan bangsa Indonesia. Setiap harimedia massa seperti radio dan televisi

mendengungkan slogan “persatuan dan kesatuan bangsa”.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi

dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama

ke Kalimantan, Sulawesi,Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak

diperhitungkan dari program iniadalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat

dan kecemburuan terhadap penduduk  pendatang yang banyak mendapatkan bantuan

pemerintah. Muncul tuduhan bahwa programtransmigrasi sama dengan jawanisasi yang

disertai sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipuntidak semua transmigran itu orang

Jawa.Pada awal Era Reformasi konflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain dalam

bentuk konflik Ambon dan konflik Madura-Dayak di Kalimantan.[1] Sementara itu gejolak

di Papua yangdipicu oleh rasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuntungan

pengelolaan sumber alamnya, juga diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para

transmigran.Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru*

Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan

pada 1996telah mencapai lebih dari AS$1.000* Sukses transmigrasi* Sukses KB* Sukses

memerangi buta huruf * Sukses swasembada pangan* Pengangguran minimum* Sukses

REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)* Sukses Gerakan Wajib Belajar * Sukses

Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh* Sukses keamanan dalam negeri* Investor asing mau

menanamkan modal di Indonesia* Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta

produk dalam negeriKekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru* Semaraknya korupsi,

kolusi, nepotisme* Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan

pembangunan antara pusatdan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah

sebagian besar disedot ke pusat* Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena

kesenjangan pembangunan, terutama diAceh dan Papua* Kecemburuan antara penduduk

setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup

besar pada tahun-tahun pertamanya* Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan

pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan simiskin)* Kritik dibungkam dan oposisi

diharamkan* Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang

dibreidel* Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program

“PenembakanMisterius” (petrus)* Tidak ada rencana suksesiPada pertengahan 1997,

Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelaslihat: Krisis finansial

Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak,gas dan

komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh.

Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para

demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto.

Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soehartomengundurkan diri pada 21 Mei

1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa baktiketujuh. Soeharto kemudian

memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presidenketiga Indonesia.2.6

Sistem Pemerintahan Tahun 1998-Sekarang (Reformasi)Mundurnya Soeharto dari

jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya OrdeBaru, untuk

kemudian digantikan “Era Reformasi“.Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde

Baru di jajaran pemerintahan pada masaReformasi ini sering membuat beberapa orang

mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir.Oleh karena itu Era Reformasi atau

Orde Reformasi sering disebut sebagai “Era Pasca Orde Baru”.

Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden

Soehartomengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ

Habibie.Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin

besarnyaketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto

saat itumenyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ

aksi mahasiswadi berbagai wilayah Indonesia.Pemerintahan Soeharto semakin disorot

setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudianmemicu Kerusuhan Mei 1998

sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruhIndonesia. Di bawah

tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilihuntuk

mengundurkan diri dari jabatannya.

BAB III PEMBAHASAN

Secara historis, demokrasi di Indonesia telah berkali-kali mengalami perubahan.

Diharapkan hal ini bisa mewujudkan demokrasi berbau indonesia meski konsep dasar

mengadopsi teori demokrasiluar. Selangkah-demi langkah, upaya penyematan demokrasi

sebagai salah satu kerangka berpikir kenegaraan terus dilakukan. Berikut ini adalah salah

satu analisis dialektik-historis pada penerapandemokrasi di Indonesia.3.1 Demokrasi

Parlementer : Pluralitas Pembawa BencanaSetelah era paska kemerdekaan, Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) yang masih “muda”mencoba menerapkan konsep demokrasi

parlementer di dalam kehidupan politiknya.

Meskipunmodel demokrasi ini hancur lebur sebelum diterapkan dengan baik dan

utuh akibat dekrit presidentanggal 5 juli 1959, ini adalah proses awal demokrasi

pemerintahan dan kekuasaan di Indonesia. Isusistem demokrasi parlementer yang

menetapkan Presiden sebagai kepala Negara konstitusional danmenteri-menterinya yang

mempunyai tanggung jawab politik sebenarnya telah dilandaskan olehMoh. Hatta beberapa

bulan setelah proklamasi. Maklumat Wakil Presiden (Wapres) X pada 16Oktober 1945

menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus membangun sistem banyak partai

danmenggusur kekuasaan rangkap presiden (sebagai penguasa eksekutif dan legislatif

sekaligus)sebelum MPR dan DPR dibentuk. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pun

difungsikansebagai lembaga legislatif.

Dualisme pemerintahan yang terjadi di Indonesia setelah kemerdekaan (antara

Belanda dan Indonesia sendiri) mengakibatkan rumusan sistem pemerintahan masih belum

jelas. KeputusanKonferensi Meja Bundar di Denhaag, Belanda tentang perubahan Republik

Indonesia menjadiRepublik Indonesia Serikat (RIS) ditengarai sebagai proyek pemerintah

Belanda agar bisa terusmengontrol Indonesia. RIS sendiri terdiri dari lima belas negara

bagian buatan Belanda, yang telahdidudukinya selama tiga tahun. Menurut Hatta, bangsa

Indonesia tidak mempunyai kedaulatan penuh jika masih melakukan kompromi dengan

belanda soal sistem pemerintahan. Sebagian besar  pemimpin Indonesia sepakat bahwa

kompromi dengan pihak belanda bertolak belakang dengancita-cita proklamasi. Karena itu,

kompromi tersebut sebenarnya adalah strategi untuk lepas darirongrongan belanda yang

menolak proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Karena dalam pandanganHatta, bentuk negara federal RIS tidak akan bersifat

permanen karena bentuk yang sesungguhnyaakan ditentukan konstituante hasil pemilihan

umum. Dan, konstituante itu pulalah yang nantinya bertugas menyusun konstitusi

baru. Namun ini berakibat fatal, tawaran sistem parlementer ternyata mengakibat

semrawutnya pemerintahan karena elemen-elemen pemerintahan merasa mempunyai andil

untuk mengatur  Negara sehingga menjadi tidak jelas “siapa mengatur siapa”. Pemilu

pertama tahun 1955 yangdiharapkan menjadi tonggak demokrasi sebenarnya salah satu

pemicu peralihan demokrasi menjadiultrademokrasi yang menjurus anarkisme. Pluralitas

dan multi-partai yang menjadi jargondemokrasi parlementer berujung pada pertarungan

ideologis partai yang sangat berpengaruh diIndonesia.

Pada waktu itu, kekuatan ideologis dapat dipetakan menjadi tiga bagian, yakni

Islam, Nasionalis dan Sosialis. PKI yang sebelumnya runtuh akibat pemberontakan Madiun

1948 bangkitdengan cepat, malah berafiliasi dengan pihak nasionalis untuk menghadapi

partai-partai Islam yangdikhawatirkan mendirikan Negara Islam. Konflik antar partai tidak

bisa dielakkan, ini juga membias pada elit-elit politik yang bercokol di pemerintahan. DPR

dan Konstituante yang dilahirkan setelah pemilu 1955, juga membuat keadaan internal

pemerintahan semakin buruk. Pertikaian antarmiliter, pergolakan daerah melawan pusat,

inflasi ekonomi dan masa depan Indonesia menjadi suram.Akhirnya, pada tanggal 5 Juli

1959 Sukarno mengeluarkan dekrit presiden dan menyatakanKonstituante dibubarkan serta

UUD ’45 diberlakukan lagi. Inilah awal kehancuran demokrasi parlementer di bumi pertiwi

dan bermulanya sistem demokrasi terpimpin.3.2 Demokrasi Terpimpin (Orde Lama):

Konstruk Ideologi SosialisSecara sederhana,

Demokrasi Terpimpin bercirikan dominasi penuh dari presiden, peranan partai politik

yang terbatas, pengaruh komunis yang semakin berkembang dan peranan ABRI yang

meluassebagai unsur sosial politik. Demokrasi ini dinamakan Sukarno dengan Manipol-

Usdek (UUD1945, Sosialisme ala Islam, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin,

Kepribadian Indonesia).Bermula dari kekecewaan Sukarno pada sistem demokrasi liberal

yang cenderung pluralis danmenyebabkan konflik berkepanjangan oleh elit-elit politik yang

berbeda haluan ideologis. Dan berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, sistem

politik mulai berganti dengan namaDemokrasi Terpimpin. Dengan membubarkan Dewan

Konstituante yang ditugasi untuk menyusunUndang-Undang Dasar yang baru, dan

menyatakan diberlakukannya kembali Undang-UndangDasar 1945, Soekarno memperkuat

tangan Angkatan Bersenjata dengan mengangkat para jendralmiliter ke posisi-posisi yang

penting. Demokrasi terpimpin dapat dikatakan sebagai demokrasikekeluargaan tanpa

anarkisme, liberalisme dan otokrasi diktator yang mendasarkan sistem pemerintahan pada

musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan yang sepuh, seorangtetua dan

mengayomi. Tetapi sistem ini jugalah yang menyebabkan sukarno bertikai dengansejumlah

tokoh-tokoh nasionalis semacam Hatta, Natsir dan Syahrir.

Perpecahan di tubuh pemerintahan semakin terlihat kentara akibat pemberlakuan

sistem baru demokrasi ini. Baik pihak militer dan pihak nasionalis mulai menyangsikan

kepemimpinan model ‘terpimpin’ yang diandalkanSukarno. Hatta menilai istilah Demokrasi

Terpimpin ini adalah nama lain dari sistem diktator.Sukarno sebagai penguasa tunggal

didukung oleh aliansi yang rapuh, partai-partai yang tergabungdalam konsep NASAKOM

(Nasionalis-Agamis-Komunis). Mereka mendukung Sukarno semata-mata karena mengikuti

kehendak penguasa.Konsep ini digagas Sukarno Muda pada 1926 dalam tulisan pertamanya

Indonesia Muda: Nasionalisme, Islam dan Marxisme. Ia melihat bahwa nasionalisme dan

Islam merupakan paham- paham yang kurang tajam untuk menganalisis keadaan, karena

itulah dibutuhkan fundamenmarxisme untuk menyokong dua ideologi tersebut untuk

membangun Indonesia. Satu sisi, sikapdiktatorial yang terbentuk di demokrasi terpimpin ini

sekilas mirip dengan cara pandang Lenin, pemimpin Uni Soviet kala Sukarno masih muda,

tetapi ia sendiri memilih untuk tidak menyamakannya.

Lenin mencapai tujuannya melalui golongan masyarakat proletar, sementaraSukarno

melihat kaum proletar masih lemah, karena itu ia ingin mencapai revolusinya

dengankonsepsi rakyat ini. Menurut Sukarno, masyarakat terbagi bukan pada kelas sosial

ekonomi tetapiideologilah yang membagi masyarakat dalam kelompok-kelompok sehingga

mereka layaknyakekuatan massa yang memiliki perbedaan. Ini menyebabkan timbulnya

gagasan Sukarno untuk menggabungkan pemimpin-peminpin tersebut dalam persatuan.PKI

menyambut “Demokrasi Terpimpin” Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa

PKImempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi Nasakom. Tetapi kedekatan dengan

PKI malahmenjadi bumerang tersendiri. Merasanya ideologinya mendapat angin segar dari

pemerintahanSukarno, serta merta pihak PKI melakukan ideologisasi besar-besaran dan

pemberontakan menujuIndonesia komunis. Sehingga bencana nasional berupa G30S 1965

terjadi dan mengakhiri pwemwerintahan Sukarno yang diktator dengan model

‘terpimpin’nya. Pada 12 Maret 1966, PKIdibubarkan dan kekuasaan Sukarno dilucuti dan

digantikan oleh Soeharto. .3.3 Demokrasi Pancasila (Orde Baru): Totalitas Militer Melalui

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Soeharto mulai berkuasa dan

memperkenalkansistem politik barunya yang disebut dengan Demokrasi Pancasila.

Pemerintahan yang sering disebutdengan orde baru ini, secara formil berlandaskan pada

Pancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS. Orde baru berencana merubah kehidupan sosial dan

politik dengan landasan ideal Pancasila dan UUD1945. Jadi secara tidak langsung, Sukarno

dan Soeharto sama-sama berpedoman pada UUD 1945.Rancangan Pembangunan Lima

Tahun (Pelita) adalah salah satu program besarnya untuk mewujudkan itu. Tahapan yang

dijalani orde baru adalah merumuskan dan menjadikan Pancasilasebagai ideologi Negara,

sehingga pancasila membudaya di masyarakat.

Ideologi pancasila bersumber pada cara pandang integralistik yang mengutamakan

gagasan tentang Negara yang bersifat persatuan. Sehingga pancasila diformalkan menjadi

satu-satunya asas bagi organisasikekuatan politik dan organisasi keagamaan-kemasyarakatan

lainnya. Dan kesetiaan kepadaideologi-ideologi selain pancasila disamakan dengan tindakan

subversi. Di era ini, kekuatan politik  bergeser pada militer, teknokrasi dan birokrasi.

Gagasan dan ide membutuhkan langkah praktisuntuk menyeimbangkan dan keseimbangan.

Dan ini tidak terjadi pada masa demokrasi pancasila. Iahanya menjadi sebatas konsep besar

yang tidak diterapkan dengan utuh. Buktinya masih banyak  penyelewengan yang ironisnya

berkedok demokrasi di dalam pemerintah.

Bisa diuraikan, masa-masa ini adalah di mana Negara dan rakyat berhadap-hadapan

dan pemerintah sangat mendominasi.Selama rezim orde baru berkuasa, demokrasi pancasila

yang dicanangkan dalam pengertiannormatif dan empirik tidak pernah sejalan. Ia hanya

menjadi slogan kosong. Ia tidak lebih baik daridua model demokrasi sebelumnya karena

penerapannya yang jauh dari kenyataan berlawanandengan tujuan demokrasi sendiri. Orde

Baru justru menghambat dan membelenggu kebebasanrakyat. Ia tidak sejalan dengan esensi

dan substansi demokrasi. Kekuasaan menjadi sentralistis padakepemimpinan Soeharto.

Demokrasi baginya hanyalah alat untuk mengkristalisasikankekuasaannya. Soeharto kembali

menghadirkan ‘demokrasi terpimpin kostitusional’ model barudengan melandaskan ideologi

pancasila sebagai dasar dan falsafah demokrasi.Selama tiga dasawarsa, pemerintahannya

menjadi rezim yang sangat kuat. Pemilihan Umum tidak lagi menjadi sentral demokratisasi

di Negara.

Meski telah diadakan selama enam kali di masaSoeharto, Pemilu sama sekali tidak

mencerminkan nilai-nilai demokratis. Masih terjadi dominasisatu partai yang sebenarnya

dikontrol dan dikelola oleh Soeharto yang kekuasaannya didukung penuh oleh militer. Tidak

ubahnya yang terjadi adalah ‘demokrasi’ yang membunuh demokrasi.3.4 Demokrasi

Reformasi Soeharto tumbang karena bersatunya sebagian besar masyarakat untuk

menurunkan kepemimpinanSoeharto yang diselubungi oleh KKN (Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme) dan kecelakaaan sejarahlainnya yang berhubungan dengan Soeharto. Praktis,

sejak lengsernya Soeharto demokrasi pancasilamenemui jalan buntu. Indonesia mengalami

era transisi setelah kudeta kekuasaan oleh rakyat. Inimengakibatkan aturan main politik

tidak menentu bahkan atura main dipertarungkan secara sengitantarpelaku politik. Pada

masa ini, kekuasaan terbagi-bagi dan masing-masing lembaga politik diperebutkan.

Kekuasaan tidak lagi sentralistis dan tunggal seperti yang terjadi di era sukarno

dansoeharto. Pemilu Umum 1999 di masa presiden BJ. Habibie diikuti oleh 47 partai. Dan

hasil pemilu,hanya 21 partai yang mendapatkan kursi parlemen. Dominasi-dominasi

kekuasaan mulai terjadikala itu, beberapa partai berkoalisi untuk beroposisi melawan partai-

partai yang lebih dominant.Puncaknya adalah terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai

presiden bukan Megawati yangsebelumnya mendapatkan dukungan terbanyak. Nasibnya

pun tragis karena diturunkan olehkalangan yang memilihnya menjadi presiden. Hingga

pucuk pimpinan dipegang oleh BambangYudhoyono, politik kepentingan para elit

kekuasaan kerap terjadi dan ironisnya nama rakyatdijadikan tameng dan landasan sementara

mereka tidak tahu menahu atas permainan politik kaumatas.3.5 Analisa Sistem

Pemerintahan Indonesia.

Demokrasi di Indonesia, sepintas dapat kita lihat bahwa yang kalah akan mengikuti

yang menang.Inilah yang menjadi gambaran proses awal pemberlakuan sistem demokrasi

pada awal mulanya.Dengan proklamasi pada 17 Agustus 1945, secara otomatis Indonesia

menginginkan kedaulatan penuh sebagai Negara. Bangsa Indonesia yang masih prematur

belum bisa menciptakan konsepsikenegaraan yang baik sehingga ia mengadopsi kebudayaan

yang sepenuhnya berasal dari luar.Demokrasi liberal atau parlementer adalah model

demokrasi yang masih cukup banyak digunakanoleh Negara-negara maju. Konsep

demokrasi terpimpin Soekarno juga hanya sebuah representasidari sistem diktator

proletariatnya Lenin yang bersikap Marxis-Leninisme. Meski pada suatukesempatan ia

menyanggahnya sebagai model demokrasi yang Indonesia. Akibatnya, konsepsidemokrasi

hanya menyentuh kepala-kepala intelektual yang berkuasa tidak pada golonganmayoritas

yang cenderung “bodoh dan dibodohi.”Perbaikan sistem yang telah banyak ditawarkan

untuk mengatasi problematika demokrasi Indonesiayang dipandang kebablasan menyisakan

pertanyaan. “Kenapa tawaran-tawaran yang diberikan tidak  pernah berhasil?”Setidaknya

ada empat factor kunci sukses atau gagalnya transisi demokrasi. Yaitu bergantung

padakomposisi elit politik, desain institusi politik, kultur politik atau perubahan sikap

terhadap politik dikalangan elit dan non-elit dan peran civil society (Azumardi Azra, 2002).

Realitas yang terjadi saatini adalah sentralitas kuasa demokrasi yang lebih mengacu

pada elit politik yang mempunyaikesempatan untuk berpolitik “demokratis”. Paradigma

yang ada sama sekali tidak menyentuh ranahrakyat. Elit politik yang dijadikan perwakilan

suara rakyat bermain di dalam kedaulatan dan pemerintahan yang melibatkkan kekuasaan.

Kesannya, rakyat sering melakukan demontrasi sebagaiwajah kebebasan dengan anarkisme

dan kekerasan yang berlebihan, apalagi reaksi tersebut seringditengarai sebagai upaya

kontrol kekuasaan pada rakyat.Makna kata demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani itu

berarti kekuasaan rakyat. Kata“demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti

rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai

pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenalsebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat

dan untuk rakyat.

Kekuasaan Negara tidak terletak  pada individu layaknya sistem monarki atau

kelompok seperti sistem aristokrat melainkan di tanganrakyat. Salah satu pilar demokrasi

adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif,

yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaganegara yang saling lepas

(independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Serupadengan lontaran

pernyataan Montesquieu (Malaka: 1945), fungsi pemerintahan dibagi menjadi tiga bagian.

Pertama, kekuatan legislatif untuk memuat undang-undang. Kedua, kekuatan

eksekutif untuk menjalankan undang-undang dan terakhir adalah kekuatan judikatif, untuk

mengawasi undang-undang. Memang pada dasarnya, demokrasi mencakup lima kriteria,

persamaan hak pilih, partisipasi efektif, pembeberan kebenaran, kontrol dan pencakupan,

dengan arti masyarakat harusmeliputi semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Dan unsur yang paling berperanuntuk menentukan kriteria demokrasi di atas adalah rakyat.

Sehingga perlu dibaca kembali segalayang berhubungan dengan rakyat. Demokrasi yang

diterapkan di Indonesia adalah demokrasi perwakilan. Suara rakyat diwakili oleh seseorang

yang telah dipilih oleh rakyat sendiri. Karena itusangat rentan sekali intervensi kekuasaan

dan dominasi penguasa di dalam proses pemilihan wakilrakyat yang berlangsung sewaktu

Pemilihan Umum.

Sejak pemberlakuan demokrasi parlementer hingga sekarang, dapat dilihat dengan

cermat bahwa pertentangan dan pertikaian ideologis partaiyang sama-sama memiliki suara

dominan sangatlah kental dan ini berandil membawa anggota-anggotanya ikut serta bertikai.

Sistem multi partai waktu itu menjadi titik awal bencana, tidak  berbeda jauh dengan sistem

tiga partai pada era demokrasi pancasila yang sangat mengotorikebebasan masyarakat.

Rakyat sendiri terpecah menjadi beberapa golongan yang sama-samamemiliki kekuatan.

Dikotomi kekuasaan dan kuantitas adalah kecenderungan yang masihmenguasai alam

demokrasi Indonesia. Stratifikasi sosial masyarakat masih membias dan bisamenjadi

ancaman perilaku demokrasi Indonesia. Hal ini bisa dikaitkan dengan

ideologisasikomunisme yang terjadi sebelum dan sesudah kemerdekaan.

Masyarakat Indonesia kelas bawahsangat mudah digaet oleh gerakan-gerakan

komunis yang mengedepankan ekonomi sosialistik danantitesa kapitalisme. Kaum Islam

juga gampang ditarik ke kancah politik oleh mereka yangmengaku sebagai anggota partai

Islam, seperti Masyumi. Sehingga kesimpulan yang didapat,masyarakat Indonesia, sangat

mudah dipelintir dan dipermainkan oleh kekuasaan. Kebutuhan danketergantungan mereka

menjadi alat penting mobilisasi rakyat yang akhirnya cenderung anarkis.Rakyat hanya akan

menjadi alat perlawanan yang mengikuti pucuk pimpinan wadah atau institusiyang diikuti.

Akhirnya, pemerintahan dikuasai oleh sistem “yang kuat yang menang” yang

akanmengakibatkan suara-suara minoritas yang menginginkan perbaikan menjadi tertindas.

Dan sekarang, munculnya era reformasi, yang ditandai dengan runtuhnya rezim

otoritas Soehartodan adanya pemilihan umum tahun 1999. Dan tepat pada tanggal 21 Mei

mendatang, genap sudah10 tahun bangsa Indonesia menjalani sistem pemerintah seperti ini.

Namun, sudah sekian lamareformasi dijalankan, masih belum tampak adanya perubahan

mendasar pada berbagai bidang yangmenyangkut hajat hidup orang banyak seperti ekonomi,

hukum dan politik. Selain itu, agendareformasi 1998 pun masih belum tersentuh, seperti

penghapusan dwi fungsi TNI, dan proses pengadilan Soeharto. Selain itu, pada sektor

ekonomi sekarang ini terlihat semakin banyaknyamasyarakat Indonesia yang sulit

mendapatkan pekerjaan karena kurang seriusnya pemerintah dalammelakukan program

kebijakan perekenomian yang mendukung sektor real yaitu usaha kecilmenengahSelama

sistem reformasi ini pulalah, sudah hampir empat kali amandemen UUD 1945

telahmengubah sendi-sendi hukum Indonesia. Melalu amandemen UUD 1945, terbentuk

MahkamahKonstitusi, lembaga tersebut telah memberikan ruang bagi warga negara menguji

peraturan yangmerugikan hak konstitusional mereka. Legislasi juga telah menghasilkan

ratusan undang-undang baru, yang berusaha memberikan kepastian hukum untuk semua

rakyat Indonesia.

PembentukanKomisi Yudisial juga memberikan ruang bagi pengawasan hakim.

Komisi Pemberantasan Korupsisebagai hasil reformasi juga berhasil menangkapi para

koruptor. Namun, pada sisi lain, pemberantasan korupsi berkesan antiklimaks. Ditangkap

dan dijebloskannya para koruptor ke penjara tak bisa menghilangkan kesan tebang pilih.

Mereka yang ditangkap rata-rata koruptor yangtidak memiliki basis ekonomi dan politik

kuat. Implementasi hukum dalam praktiknya hanya untuk kepentingan elite politik dan

golongan tertentu. Kondisi demikian diperparah intervensi kekuasaandan politik ke wilayah

hukum. Sebagai contoh, ketidakmampuan Kejaksaan Agung meneruskan proses peradilan

mantan presiden Soeharto, peradilan pelanggaran hak asasi manusia, dan peradilan para

konglomerat hitam. Kendala lainnya tugas dan peran KPK terbesar saat ini adalah

soal pembuktian. Susahnya membuktikan sebuah kasus membuat KPK dituding tebang pilih.

Secaraumum KPK bekerja dengan dasar laporan masyarakat yang dianggap sangat

mendesak dan menyedot perhatian publik, seperti kasus korupsi di tubuh Komisi Pemilihan

UmumAgenda reformasi 1998 juga masih menyisahkan permasalahan terutama mengenai

pencabutandwifungsi TNI. Sampai sekarang, setelah 4 periode perubahan kepemimpinan

mulai dari BJHabibie, Gus Dur, Megawati Soekarnoputri bahkan Susilo Bambang

Yudhoyono belum terlihatadanya perubahan reposisi militer secara substantif BAB

IVPENUTUP4.1 KesimpulanSistem pemerintahan negara yang didasarkan dalam undang-

undang dasar 1945 adalah:1. Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechsstaat)2.

Sistem konstitusional3. Kekuasaan negara tertinggi ditangan majelis permusyawaratan

rakyat4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi dibawah majelis5.

Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat6. Menteri negara

adalah pembantu presiden7.

Kekuasaan kepala negara8. Tidak tak terbatas9. Kedudukan DPR adalah kuat10.

Menteri – menteri negara bukan pegawai tinggi biasaDengan proklamasi pada 17 Agustus

1945, secara otomatis Indonesia menginginkan kedaulatan penuh sebagai Negara. Bangsa

Indonesia yang masih prematur belum bisa menciptakan konsepsikenegaraan yang baik

sehingga ia mengadopsi kebudayaan yang sepenuhnya berasal dari luar.Demokrasi liberal

atau parlementer adalah model demokrasi yang masih cukup banyak digunakanoleh Negara-

negara maju. Konsep demokrasi terpimpin Soekarno juga hanya sebuah representasidari

sistem diktator proletariatnya Lenin yang bersikap Marxis-Leninisme. Perbaikan sistem

yangtelah banyak ditawarkan untuk mengatasi problematika demokrasi Indonesia yang

dipandangkebablasan.Setidaknya ada empat factor kunci sukses atau gagalnya transisi

demokrasi. Yaitu bergantung padakomposisi elit politik, desain institusi politik, kultur

politik atau perubahan sikap terhadap politik dikalangan elit dan non-elit dan peran civil

society (Azumardi Azra, 2002).

Realitas yang terjadi saatini adalah sentralitas kuasa demokrasi yang lebih mengacu

pada elit politik yang mempunyaikesempatan untuk berpolitik “demokratis”.4.2 SaranSudah

saatnya, kita bersama-sama bergerak untuk mencapai angan demokrasi yang telah dicita-

citakan oleh para pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh Indonesia. Unsur-unsur demokrasi

yangkadang menjadi akar permasalahan harus bisa diselesaikan dan diperbaiki, karena

konsep demokrasi bukan hak paten yang tidak bisa dirubah. Ia harus bersifat dinamis dan

bisa mengikuti kultur sosial- politik-budaya Negara yang menggunakannya sebagai asas

Negara. Usaha perubahan tersebutsebenarnya telah sering dilakukan dan sayangnya malah

menjadi ancaman bukan kenyamanan.Rakyat perlu diperkuat kembali bahwa mereka bukan

alat kekuasaan yang dengan mudah diatur kesana ke mari. Elit penguasa dan rakyat harus

bisa bekerja sama selama tujuan demokrasi menjadi patokan utama bernegara yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281959-1968%292.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281998-sekarang%293.

http://209.85.175.104/search?q=cache:S3YhgBx1fgJ:avaproletar.blogspot.com/

2007/12/indonesia

utopiademokrasi.html+sistem+pemerintahan+setelah+proklamasi&hl=id&ct=cln

k&cd=2&gl=id&xclient=firefox-a4. Setiadi, M. Elly. 2005.

2. Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Gramedia

PustakaUtama.5.

3. Ratmaningsih, Neiny. 2004. PPKN untuk SMU kelas II. Bandung: Grafindo

Media Pratama