SISTEM PEMERINTAHAN
BAB IORDE LAMA
Orde lama merupakan era di mana Presiden Soekarno memerintah
menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang
Republik Indonesia Serikat 1949, dan Undang-Undang Dasar Sementara
Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17
Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Sistem demokrasi yang berlangsung
saat itu adalah sistem demokrasi parlementer. Sistem demokrasi
parlementer adalah sistem demokrasi yang mengutamakan peranan
parlemen serta partai politik.
1.1 Latar Belakang Dimulainya Masa Orde LamaSebelum Republik
Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo
besar-besaran menuntut pembuatan suatu negara kesatuan. Maka
melalui perjanjian antara tiga negara bagian, yaitu negara Republik
Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur
dihasilkan perjanjian pembentukan negara kesatuan pada tanggal 17
Agustus 1950.
Sejak 17 Agustus 1950, negara Indonesia diperintah dengan
menggunakanUndang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950
yang menganut sistem kabinet parlementer.
Sementara itu, konstituante diserahi tugas untuk membuat
Undang-Undang Dasar yang baru sesuai dengan amanat Undang-Undang
Sementara 1950. Namun, sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa
membuat konstitusi baru yang sesuai. Maka Presiden Soekarno
menyampaikan konsepsi tentang demokrasi terpimpin pada DPR hasil
pemilu yang berisi ide untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945.
Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang
membubarkan konstituante.
1.2 Badan Konstituante dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959Pemilu
pertama RI tahap kedua yang dilaksanakan pada 15 Desember 1955
berhasil menetapkan anggota-anggota yang duduk dalam Konstituante.
Konstituante dibentuk dengan mengemban tugas merancang UUD baru
sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang
pada tanggal 10 November 1956. Ternyata, sampai tahun 1958
Konstituante belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Hal ini
disebabkan sering timbulnya perdebatan sengit yang berlarut-larut.
Masing-masing anggota Konstituante terlalu mementingkan partainya.
Sementara itu, pendapat-pendapat masyarakat untuk kembali ke UUD
1945 semakin kuat. Pawai, rapat umum, demonstrasi, dan petisi
dilancarkan di mana-mana yang menuntut agar diberlakukannya kembali
UUD 1945. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Soekarno lantas
menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada tanggal 25
April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945.
Amanat ini diperdebatkan dan akhirnya diputuskan untuk melakukan
pemungutan suara.
Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara.
Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak
menyetujuinya. Karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum (2/3
jumlah minimum anggota yang hadir), maka pemungutan suara akhirnya
diulang. Pemungutan suara selanjutnya pada 1 dan 2 Juni 1959 juga
tidak memenuhi kuorum. Konstituante memutuskan reses yang ternyata
untuk selama-lamanya.
Kegagalan Konstituante menetapkan UUD baru tentu saja sangat
membahayakan kelangsungan negara. Pemberontakan-pemberontakan di
daerah terus terjadi. Timbulnya ketidakstabilan negara itu
disebabkan negara tidak memiliki pedoman konstitusi yang jelas.
Untuk mengatasinya, Penguasa Perang Pusat, Letjen. A. H. Nasution
atas nama pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang adanya
kegiatan-kegiatan politik.
Setelah konstituante gagal menetapkan UUD 1945 menjadi
konstitusi RI, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5
Juli 1959. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yakni sebagai
berikut.
-Menetapkan pembubaran Konstituante.
-Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS
1950.
-Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya.
BAB II
ORDE BARU
Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden
Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang
merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan
semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh
Soekarno pada masa Orde Lama.
Orde baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka
waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Tetapi selain
itu, praktik korupsi juga ikut merajalela di negara ini. Selain
itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin
melebar.
2.1 Latar Belakang Dimulainya Masa Orde Baru
Munculnya Orde Baru diawali dengan tuntutan aksi-aksi dari
seluruh masyarakat, seperti KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar
Indonesia dan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Bersama
dengan organisasi-organisasi lainnya seperti KAWI, KASI, KAGI, dan
KAPBI, mereka mengajukan tuntutan yang terkenal dengan nama Tritura
(Tiga Tuntutan Rakyat). Isi Tritura adalah sebagai berikut:
-Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya.-Bersihan kabinet dari
unsur-unsur G-30-S/PKI.
-Turunkan harga barang.
Pemerintahan Orde Baru terbentuk pada tanggal 1 Oktober 1965.
Orde Baru berupaya menanamkan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi
dan stabilitas politik hanya bisa dicapai dengan membatasi
partisipasi politik. Setiap rakyat pada masa itu harus mendahulukan
kewajiban daripada hak. Sehingga masyarakat hidup dalam suasana
kekeluargaan. Selain itu, rakyat juga diminta untuk mengikuti
pemimpinnya.
Pada masa Orde Baru, sistem demokrasi yang dianut adalah
demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang
menjadikan Pancasila sebagai landasan ideal, serta UUD 1945 dan Tap
MPR sebagai landasan formal.
Pada masa ini juga terdapat indoktrinasi Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (P4) oleh pemerintahan Orde Baru. Hal ini
bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari nilai-nilai
sektorinisme.Perubahan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru sangat
pesat sehingga menghasilkan periode yang jauh berbeda dengan masa
sebelumnya. Namun, dalam praktiknya, pemerintahan Orde Baru
melakukan banyak penyimpangan seperti tidak mengakui 1 Juni sebagai
hari lahirnya Pancasila.
2.2 Kehidupan Politik Masa Orde Baru
Presiden Soeharto memulai Orde Baru dalam dunia politik
Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan
dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa
jabatannya.
Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah
mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Pada tahap awal,
Soeharto menarik garis yang sangat tegas antara Orde Lama dan Orde
Baru. Pengucilan politik dilakukan terhadap orang-orang yang
terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan
dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak
yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan
digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat dibuang ke Pulau
Buru. Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik
melalui pembuatan aturan administratif. Instrumen penelitian khusus
diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut dalam gerbong Orde
Baru.
Orde baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai
tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur
administratif yang didominasi militer namun dengan nasihat dari
ahli ekonomi didikan barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara
efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan
militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini
mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh
pusat.
Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi
tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta. Hal itu menyebabkan
semakin lebarnya jurang pembangunan antara pusat dan daerah.
Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari
Seminar Seskoad II 1966 dan Konsep Akselerasi Pembangunan II yang
diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan
ekonomi dengan dwitujuan, yaitu bisa tercapainya stabilitas politik
pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan
ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan
capital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik
dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.
Selain itu, selama masa pemerintahannya pengeksploitasian sumber
daya alam secara besar-besaran. Hal itu menghasilkan pertumbuhan
ekonomi yang besar dan berguna bagi Indonesia. Akan tetapi,
hasilnya tidak dirasakan secara merata di Indonesia.
2.3 Perkembangan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Di bawah Presiden Soeharto, Indonesia mulai menunjukkan
pertumbuhan perekonomian. Bangsa Indonesia melakukan pembangunan
melalui bantuan pinjaman luar negeri yang harus dibayar secara
bertahap. Kucuran dana pinjaman itu muncul dari
organisasi-organisasi internasional seperti IMF, World Bank, dan
IGGI (berubah menjadi CGI pada tahun 1992). Kebikakan ekonomi
menyangkut devisa dan perdagangan luar negeri pun segera
digulirkan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai
menampakkan kemajuan. Hal itu didukung pula dengan keberhasilan
menciptakan stabilitas nasional dan regional melalui wadah ASEAN.
Selain itu, Indonesia juga berusaha aktif dalam PBB untuk
memperoleh citra positif dari dunia internasional.
Upaya pembangunan nasional yang dijalankan pemerintah Orde Baru
terprogram dengan baik. Program pembangunan nasional berencana
Indonesia dibagi ke dalam 3 langkah strategis. Langkah pertama,
Pembangunan Jangka Panjang (PJP) yang meliputi tenggang waktu 25
sampai 30 tahun. Langkah kedua, Pembangunan Lima Tahun (Pelita)
yang diprogram setiap lima tahun sekali dan merupakan bagian dari
pembangunan jangka panjang. Sedangkan langkah ketiga merupakan
pembangunan tahunan yang dilaksanakan tiap-tiap tahun sebagai
rincian dari Pelita.
Pelaksanaan pembangunan nasional berencana Indonesia sejak tahun
1969-1997 (Pelita I sampai pertengahan Pelita VI) dapat dikatakan
berhasil. Indikator yang menjadi penilaian keberhasilan pembangunan
Indonesia adalah sebagai berikut.
-Naiknya produksi dan jasa di segala bidang.
-Naiknya pendapatan dan kemakmuran sebagian besar rakyat
Indonesia.
-Meningkatnya kemampuan negara dalam menghimpun dana, baik dari
dalam maupun luar negeri, seperti pajak, cukai, ekspor migas, dan
non migas.-Semakin bertambahnya sarana-sarana pendidikan,
kesehatan, olahraga, ibadah, ekonomi, perumahan, dan lain-lain.
Keberhasikan pembangunan ekonomi yang telah dicapai pemerintah
Orde Baru mengalami kemerosotan yang memprihatinkan sejak
pertengahan tahun 1997. Indonesia mulai terkena imbas krisis
moneter yang menimpa kawasan Asia Tenggara. Akibatnya, pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang sebelumnya diperkirakan naik sebesar 4% per
tahun, dalam RAPBN 1997/1998 ditetapkan menjadi 0%.
Memasuki tahun anggaran 1998/1999, pengaruh krisis moneter
meluas ke aktivitas ekonomi lainnya. Banyak perusahaan negara dan
swasta yang tidak mampu membayar utang luar negerinya. Demi
efisiensi, terpaksa banyak perusahaan yang melakukan pemutusan
hubungan kerja yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.
Daya beli dan kualitas hidup rakyat pun menurun drastis. Demikian
pula, persediaan barang nasional khususnya sembilan bahan pokok
(sembako) di pasaran yang mulai menipis. Inilah gambaran kesulitan
ekonomi yang dihadapi pemerintah Orde Baru menjelang akhir
kekuasaannya.
2.4 Proses Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru
Sejak berkuasa, pemerintah Orde Baru selalu menyampaikan
gambaran keberhasilan pembangunan kepada rakyat Indonesia. Melalui
program pembangunan yang terencana, pemerintah Orde Baru menyatakan
telah berhasil menaikkan produksi dan jasa di segala bidang,
menaikkan pendapatan dan kemakmuran rakyat, serta banyak membangun
sarana fisik dan nonfisik, seperti pendidikan, kesehatan, olahraga,
ibadah, ekonomi, perumahan, dan lain-lain. Bahkan atas keberhasilan
menjalankan pembangunan di Indonesia, MPR memberikan predikat
kepada Presiden Soeharto sebagai "Bapak Pembangunan Nasional".
Memasuki bulan Juli 1997, kemajuan yang telah dicapai pemerintah
Orde Baru di berbagai bidang seperti tidak bermakna apa-apa. Bangsa
Indonesia dilanda krisis keuangan. Di pasaran mata uang dunia,
nilai rupiah terus merosot terhadap dollar Amerika. Krisis Moneter
ini kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi sehingga memengaruhi
segala aspek kehidupan masyarakat, seperti politik, ekonomi, dan
sosial.
Dampak krisis moneter bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia
yakni sebagai berikut.
-Tatanan ekonomi rusak berat. Hal itu ditandai dengan
bangkrutnya sektor perbankan, perusahaan, dan badan usaha
lainnya.
-Banyak perusahaan dan sektor ekonomi lain yang terpaksa
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pegawainya sehingga
pengangguran meluas.-Melonjaknya harga-harga barang, terutama harga
sembilan bahan pokok (sembako) yang menyebabkan kemiskinan
merajalela.
-Timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
Orde Baru.
Tatkala negara mulai dilanda krisis moneter, IMF mengulurkan
paket bantuan keuangan senilai 23 milyar dollar kepada pemerintah
Indonesia yang diberikan secara bertahap. Pemerintah RI pun
terpaksa melikuidasi 16 bank, kemudian memanggil menteri-menteri
ekonomi dan gubernur BI untuk membicarakan solusi gejolak moneter.
Selanjutnya, pada 6 Januari 1998 Presiden Soeharto menyampaikan
RAPBN 1998/1999 dan menyatakan "badai pasti berlalu" sebagai
ungkapan keyakinan dapat mengakhiri krisis moneter secepatnya.
Namun, ternyata badai semakin melonjakkan harga-harga dan
kelangkaan sembako mulai terasa di mana-mana. Pada 10 Maret 1998,
Jenderal Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden RI periode
1998-2003 untuk ketujuh kalinya. Empat hari kemudian diumumkan
susunan menteri Kabinet Pembangunan VII. Banyak rakyat Indonesia
yang kecewa menanggapi keputusan yang dinilai penuh rekayasa dan
berbau nepotisme. Akibatnya, muncul protes di mana-mana, terutama
dilakukan kalangan mahasiswa dan kaum cendekiawan. Aksi-aksi
tersebut mendapatkan peringatan keras dari Panglima ABRI, Jenderal
Wirant. Ia menyatakan agar aksi tidak anarkis (menimbulkan
kekacauan) dan destruktif (merusak).
Dalam kondisi seperti itu, muncul tuntutan agar segera dilakukan
upaya pemulihan kondisi ekonomi dan politik Indonesia. Massa
mahasiswa dan beberapa tokoh nasional mengajukan tuntutan yang
dikenal dengan tuntutan gerakan reformasi. Isi tuntutan gerakan
reformasi yaitu sebagai berikut.
-Bubarkan Orde Baru dan Golkar.
-Hapuskan Dwifungsi ABRI.
-Hapuskan KKN.
-Tegakkan supremasi hukum, HAM, dan demokrasi.
Gerakan reformasi yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa dan
kaum cendekiawan tersebut ternyata mendapat dukungan dari berbagai
lapisan masyarakat. Tokoh masyarakat yang bersimpati terhadap
reformasi datang dari kalangan ulama, ABRI dan purnawirawan ABRI,
tokoh-tokoh partai, kelompok oposisi, serta tokoh-tokoh lainnya.
Figur yang dianggap banyakmemengaruhi bergulirnya roda reformasi
ialah Amien Rais. Ia dengan berani memaparkan berbagai kelemahan
dan penyelewengan elit birokrasi Orde Baru dan segelintir orang
yang dianggap telah memonopoli sumber daya alam dan sektor ekonomi
Indonesia. Ia juga berhasil menyadarkan masyarakat akan pentingnya
suksesi (pergantian kekuasaan) terhadap pemerintahan Soeharto yang
telah berkuasa selama 32 tahun.
Dalam menanggapi aksi reformasi, Presiden Soeharto mengeluarkan
pernyataan bahwa reformasi politik baru bisa dimulai 2003 ke atas.
Pertanyaan presiden tersebut jelas amat mengecewakan rakyat,
sehingga aksi keprihatinan dan unjuk rasa dari semua lapisan
masyarakat semakin berani. Mereka menjadi tidak gentar menggelar
unjuk rasa meskipun aparat keamanan semakin bertindak keras. Oleh
karena itu, insiden berdarah terjadi.
Dalam kondisi seperti itu, pemerintah bersikeras menaikkan harga
BBM dan tarif listrik. DPR menolak, tetapi pemerintah tetap
melaksanakan keputusannya. Presiden Soeharto yang tengah mengikuti
KTT G-15 di Kairo, Mesir meyakini keputusannya akan berhasil
menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Nyatanya, keadaan
negara semakin tidak menentu dan krisis ekonomi tak ditemukan titik
terang penyelesaiannya. Akibatnya, aksi mahasiswa pun berubah
menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto.
Bentrokan dengan aparat keamanan tidak terhindarkan lagi.
Sebagai puncaknya terjadilah Tragedi Trisakti yang menewaskan 4
mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Mahasiswa
Universitas Trisakti yang tewas tersebut ialah Elang Mulya Lesmana,
Hery Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan.Tragedi Trisakti
telah membangkitkan luapan kemarahan masyarakat. Puncaknya,
terjadilah kerusuhan di beberapa tempat di Jakarta. Aksi
penjarahan, pembakaran, perusakan oleh massa terjadi secara tak
terkendali. Sementara itu, ribuan mahasiswa mulai berduyun-duyun
mendatangi gedung DPR/MPR. Menyikapi hal itu, para pimpinan DPR/MPR
meminta agar presiden secara arif dan bijaksana mengundurkan diri
dari jabatannya. Namun, pimpinan ABRI menganggap bahwa permintaan
pengunduran presiden merupakan pendapat individu pimpinan DPR/MPR
yang disampaikan secara kolektif.
Pada 19 Mei 1998, Presiden Soeharto melakukan pertemuan dengan
sembilan tokoh masyarakat. Ia menyatakan akan membentuk Komite
Reformasi yang diketuai dirinya. Di samping itu, ia pun akan
melakukan perubahan kabinet, menyelenggarakan pemilihan umum yang
dipercepat, dan menyatakan tidak bersedia dicalonkan kembali
sebagai presiden. Akan tetapi, rencana itu tidak memperoleh
dukungan dari tokoh-tokoh yang diundang presiden. Bahkan sebanyak
14 orang menteri Kabinet Pembangunan VII menolak tawaran duduk
dalam Kabinet Reformasi yang direncanakan Presiden Soeharto.
Dalam situasi yang tidak menentu, kerusuhan massa terus terjadi
di mana-mana dan aksi gerakan mahasiswa semakin membesar.
Kelompok-kelompok mahasiswa berbagai universitas dari Jakarta,
Bandung, Yogyakarta, dan kota-kota besar lainnya terus berdatangan
dan menduduki gedung DPR/MPR. Mereka berdatangan ke Gedung DPR/MPR
dengan tuntutan utama, yaitu segera dilakukan Sidang Istimewa MPR
(SI MPR) dan pencabutan mandat MPR kepada Presiden. Akibat kuatnya
tuntutan mahasiswa tersebut, pada 20 Mei 1998 segera digelar SI
MPR. Kemudian, pada 21 Mei 1998 di Gedung Istana Merdeka, Presiden
Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatan presiden. Dengan
demikian, berakhirlah masa kekuatan pemerintahan Orde Baru selama
32 tahun.
2.5 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
Pada masa Orde Baru, ada beberapa program yang sukses
pelaksanaannya. Adapun kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru
antara lain:
-Meningkatnya pendapatan per kapita Indonesia. Pada tahun 1968
pendapatan per kapita Indonesia hanya US$70 sedangkan pada 1996
telah mencapai lebih dari US$1.000.
-Program transmigrasi berhasil dijalankan.
-Berhasil memerangi buta huruf.
-Program swasembada pangan, yaitu menyediakan pangan sendiri
untuk Indonesia tanpa mengimpor dari negara lain berhasil
dijalankan.
-Program KB (Keluarga Berencana).
-Tingkat pengangguran berhasil diminimalisir.
-Program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) berjalan
dengan baik.
-Gerakan wajib belajar 9 tahun berhasil dilaksanakan.
-Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh berhasil dijalankan.
-Keberhasilannya diciptakan keamanan dalam negeri.
-Banyak investor-investor asing yang mau menanamkan modalnya di
Indonesia.
-Berhasil menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta terhadap
produk-produk hasil buatan dalam negeri.Selain memiliki kelebihan,
sistem pemerintahan Orde Baru juga memiliki beberapa kelemahan,
yaitu:
-Semakin maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN).
-Pembangunan Indonesia dilaksanakan secara tidak merata.
Pembangunan di pusat berjalan dengan baik sedangkan di daerah,
pembangunan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal itu
menyebabkan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan
daerah. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar
disedot ke pusat.-Timbulnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah
karena kesenjanganpembangunan, terutama di Aceh dan Papua.-Adanya
kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang
pindah ke daerah yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup
besar pada tahun-tahun pertamanya.
-Kesenjangan sosial semakin meningkat. Pendapatan si kaya bila
dibandingkan dengan yang miskin sangat jauh berbeda.
-Terjadi pelanggaran HAM terhadap masyarakat non pribumi
(terutama masyarakat Tionghoa).
-Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Masyarakat tidak lagi
mendapat tempat untuk menyampaikan aspirasinya.
-Kebebasan pers sangat terbatas. Bahkan, terdapat banyak koran
dan majalah yang dibredel.-Penggunaan kekerasan untuk menciptakan
keamanan, contohnya penembakan misterius.
-Tidak adanya rencana suksesi, yaitu penurunan kekuasaan ke
pemerintah/presiden selanjutnya.
-Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia. Birokrasi Indonesia
mulai terjangkit penyakit "asal bapak senang". Hal ini merupakan
kesalahan fatal karena tanpa birokrasi yang efektif, negara pasti
hancur.
-Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk
berpolitik sehingga kurang memperhatikan anak buahnya.BAB III
ERA REFORMASI
Reformasi adalah perubahan atau penataan kembali bidang-bidang
kehidupan dalam suatu negara atau masyarakat agar lebih baik
dibandingkan sebelumnya. Reformasi juga berarti usaha perubahan
terhadap nilai-nilai yang menjadi dasar dari cara kerja atau tata
aturan dalam suatu pemerintahan. Melalui reformasi diharapkan
terjadinya suatu perubahan cara kerja pemerintah yang akan
berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat.3.1 Proses
Lahirnya Reformasi
Munculnya gerakan reformasi di Indonesia berawal dari rasa
keprihatinan moral yang sangat mendalam atas berbagai krisis yang
terjadi, baik krisis ekonomi, hukum, politik, dan lain-lain.
Berbagai krisis yang terjadi itu telah menimbulkan rusaknya tatanan
ekonomi dan keuangan, angka pengangguran yang meningkat, dan
kemiskinan yang menjurus pada ketidakberdayaan masyarakat. Hal itu
kemudian menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah.
Sejak Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya pada
tanggal 21 Mei 1998, maka lahirlah Era Reformasi. Kegembiraan
reformasi yang melanda seluruh lapisan masyarakat dipenuhi banyak
harapan dan cita-cita menggapai masa depan Indonesia yang lebih
baik. Dengan adanya reformasi diharapkan dapat mewujudkan pembaruan
di segala bidang kehidupan, terutama bidang ekonomi, politik,
hukum, serta agama dan sosial budaya. Presiden baru RI, Baharuddin
Jusuf Habibie menjadi figur yang diharapkan mampu menyelamatkan
bangsa dari jurang kemiskinan, keterpurukan harga diri bangsa, dan
krisis kehancuran.
Pada tanggal 21 Mei 1998, B.J. Habibie menerima mandat
pergantian presiden RI. B.J. Habibie pun dilantik menjadi Presiden
RI ke-3 oleh Ketua Mahkamah Agung di Ruang Credential, Istana
Merdeka. Setelah dilantik menjadi presiden, B.J. Habibie segera
menyusun kabimet untuk membantu pekerjaan mewujudkan dan
menyelesaikan tugas-tugas reformasi. Berkenaan dengan hal itu,
dibentuklah Kabinet Reformasi Pembangunan.
3.2 Tujuan dan Skala Prioritas Reformasi Pembangunan
Demi memperjelas tujuan dan agenda pelaksanaan reformasi, serta
untuk memenuhi kehendak masyarakat Indonesia, maka pada 10-13
November 1998 MPR melakukan Sidang Istimewa MPR (SI MPR). Dalam
sidang istimewa itu dihasilkan 12 ketetapan MPR. Ketetapan MPR yang
bersangkutan dengan tujuan dan pelaksanaan reformasi tertuang dalam
Tap MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan
dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional
sebagai Haluan Negara. Di dalamnya terdapat tujuan dan skala
prioritas pelaksanaan reformasi pembangunan.3.2.1 Tujuan Reformasi
Pembangunan
Reformasi pembangunan dilaksanakan dengan tujuan sebagai
berikut.-Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya,
terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap
terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha
nasional.
-Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui perluasan dan
peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk
menciptakan stabilitas nasional.
-Menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran, keadilan,
dan hak asasi manusia menuju terciptanya ketertiban umum dan
perbaikan sikap mental.
-Melaksanakan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi
pembangunan agama
dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani.
3.2.2 Skala Prioritas Pelaksanaan Reformasi Pembangunan
Skala prioritas reformasi menyangkut beberapa bidang sebagai
berikut.
1) Bidang Ekonomi
Prioritas pembangunan di bidang ekonomi menyangkut hal-hal
sebagai berikut.
-Membenahi lembaga-lembaga keuangan terutama sektor
perbankan.-Meningkatkan keterbukaan pemerintah dalam pengelolaan
usaha untuk menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta
praktik-praktik ekonomi lainnya yang merugikan negara dan
rakyat.
2) Bidang Politik
Dalam bidang politik skala prioritas reformasi menyangkut
beberapa hal berikut.
-Menegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan peranan
pengawasan oleh lembaga negara, lembaga politik, dan
kemasyarakatan.
-Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan antara eksekutif,
legislatif, dan yudikatif.
3) Bidang Hukum
Dalam bidang hukum prioritas reformasi dilakukan antara lain
sebagai berikut.
-Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
-Terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk
para penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi
hukum yang berlaku.
4) Bidang Sosial Budaya
Prioritas reformasi dalam bidang sosial budaya melalui beberapa
hal berikut.
-Pembinaan kerukunan antarumat beragama serta pembentukan dan
pemberdayaan jaringan kerja antarumat beragama.
-Meningkatkan pembangunan akhlak mulia dan moral luhur
masyarakat melalui pendidikan agama bagi masyarakat. Selain itu,
dilakukan pula usaha untuk mencegah dan menangkal setiap kegiatan
yang dapat mendorong dan menumbuhkan akhlak yang tidak terpuji di
kalangan masyarakat atau media massa.DAFTAR PUSTAKA
Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu Kelas IX
Internet. www.wikipedia.comPAGE 20
