SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Di susun oleh:

1. Handoko Priyambogo A5101201262. Alfianita Resta Ayu Pradita A5101201323. Yunita Linda Mayasari A5101201344. Adelina A5101201585. Ayu Setiowati A510120159

KELAS 1 D

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR UNIVERSITAS MUHAMMADIAH SURAKARTA

TAHUN AJARAN 2012/2013

Pengertian

Pengertian Sistem Pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Jadi Sistem Pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.

Macam-Macam Sistem Pemerintahan

1. Sistem Pemerintahan Parlementer

Pada prinsipnya sistem pemerintahan parlementer menitik beratkan pada hubungan antar organ negara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut:

a. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

b. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan umum.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:a. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat

karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif.

b. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer :a. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung

pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.

b. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.

2. Sistem Pemerintahan PresidensiilSistem pemerintahan ini bertitik tolak dari konsep pemisahan kekuasaan sebagaimana dianjurkan oleh teori trias politika. Sistem ini menghendaki adanya pemisahan kekuasaan eksekutif dan badan pemegang kekuasaan legislatif.Ciri-ciri dari sistem pemerintaha presidensial adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

b. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :a. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena

tidak tergantung pada parlemen.b. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan

jangka waktu tertentu.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial :

a. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

b. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.

Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Periode Berlakunya Konstitusi RIS 1949

Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari prongrongan pihak Belanda yang menginginkan menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecah belah Indonesia. Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan Republik Indonesia (RI), pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda). Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara jajahan Belanda atau BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg).

2. Periode Berlakunya UUDS 1950

Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS, sehingga hanya tinggal tiga negara bagian yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara  Sumatera Timur. Perkembangan berikutnya adalah kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdiri atas Mukadimah dan Batang Tubuh, yang meliputi 6 bab dan 146 pasal.

3. UUD 1945 Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999

Pelaksanaan UUD 1945 selama kurun waktu tersebut dapat dipilah menjadi dua periode yaitu periode Orde Lama (1959-1966), dan periode Orde Baru (1966-1999).

Pemerintahan pada masa Orde Lama kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan presiden dan MPRS yang justru bertentangan dengan dengan Pancasila dan UUD 1945 karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang Presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan Presiden. Pemerintahan pada masa Orde Baru hampir sama dengan Orde Lama. Selain itu UUD 1945 itu sendiri sifatnya singkat dan luwes (fleksibel), sehingga memungkinkan munculnya berbagai penyimpangan.

4. UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999 – sekarang

UUD 1945 telah mengalami empat tahap perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Penyebutan UUD setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui empat tahapan perubahan tersebut, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu menyangkut kelembagaan negara, pemilihan umum, pembatasan kekuasaan, Presiden dan Wakil Presiden, memperkuat kedudukan DPR, pemerintahan daerah, dan ketentuan yang terinci tentang hak-hak asasi manusia.

Lembaga-Lembaga Negara dan Kewenangan

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)a. Sebelum Amandemen

Sebelum dilakukan amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.

Wewenang MPR sebelum amandemen:1. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/ Mandataris.2. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis.

b. Sesudah AmandemenSetelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi

negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.

Wewenang MPR sesudah amandemen:1. Menghilangkan supremasi kewenangannya.2. Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.

2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)a. Sebelum amandemen

Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Wewenang DPR sebelum amandemen:1. Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.2. Memberikan persetujuan atas PERPU.3. Memberikan persetujuan atas Anggaran.

b. Sesudah AmandemenSetelah amandemen, Kedudukan DPR diperkuat sebagai

lembaga legislatif dan fungsi serta wewenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran DPR dalam pemberhentian presiden, persetujuan DPR atas beberapa kebijakan presiden, dan lain sebagainya.

Wewenang DPR sesudah amandemen:1. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama2. Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

3. Presiden a. Sebelum Amandemen

Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power). Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup.

Wewenang Presiden dan Wakil Presiden sebelum amandemen:1. Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK.2. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)

b. Sesudah AmandemenKedudukan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan

dan berwenang membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode.

Wewenang Presiden dan Wakil Presiden sesudah amandemen:1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD2. Presiden tidak lagi mengangkat BPK, tetapi diangkat oleh DPR dengan memperhatikan DPD lalu diresmikan oleh presiden.

4. MK (Mahkamah Konstitusi) Wewenang Mahkamah Kontitusi:

1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

2. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

5. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Dewan ini berkedudukan sebagai lembaga negara yang

merupakan perwakilan daerah di pusat. Memiliki fungsi untuk mengajukan usul, ikut membahas, dan memberi pertimbangan dalam menyusun undang-undang atau legislasi tertentu, yaitu yang terkait dengan pemerintahan daerah. Fungsinya yang lain melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan pemerintah daerah.

Tugas dan wewenang DPD antara lain:a. Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan atau penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah.

b. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

c. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK

6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Secara garis besar tugas dan kewenangan lembaga

ini adalah memeriksa pengelolaan uang negara dan memeriksa pertanggung jawaban keuangan negara. Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangan masing-masing lembaga tersebut.

7. Mahkamah Agung (MA) Lembaga ini memiliki kewenangan mengadili pada tingkat

kasasi dan menguji perundang-undang di bawah undang-undang (Pasal 24A Ayat 1 UUD 1945), juga memberi pertimbangan hukum pada presiden dan memberi grasi dan rehebilitasi (Pasal 14 Ayat 1 UUD 1945), serta mengawasi penyelenggaraan peradilan di bawahnya. Lingkungan peradilan yang diawasi dan berada di bawah MA adalah peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan tata usaha negara (UU No. 14 Tahun 1985)

8. Komisi Yudisial (KY)Kewenangan yang dilakukan oleh KY, yaitu : a.

Melakukan pendaftaran calon hakim agung; b. Melakukan seleksi calon hakim agung; c. Menetapkan calon hakim agung; d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR; e. Mengajukan usul penjatuhan sanksi untuk hakim kepada pimpinan MA dan/atau MK; f. Dapat mengusulkan pada MA dan/atau MK untuk memberi penghargaan pada hakim yang berprestasi menjaga kehormatannya.

9. Bank SentralBank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia ( BI ),

yang merupakan lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain dalam menjalankan tugasnya. BI memiliki kewenangan sebagai berikut : a. Mengelola cadangan devisa; b. Menetapkan macam, harga, ciri, bahan dari uang yang akan dikeluarkan;c. Mengeluarkan, mengedarkan, dan menarik, memunaskan uang rupiah.

10. Komisi Pemilihan Umum ( KPU )Lembaga ini berfungsi sebagai penyelenggara

pemilihan umum, bersifat nasional, tetap, dan mandiri. home

Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia

1. Pembentukan dan Penghapusan DaerahPembentukan daerah dapat berupa penggabungan

beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.

2.Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan DaerahUrusan pemerintah Pusat meliputi Politik Luar

Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter, Fiskal Nasional, dan Agama sedangkan urusan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

3.Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemerintah DaerahPenyelenggara pemerintahan di daerah adalah

pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah pusat dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi. Sedangkan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya dilaksanakan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

4.Perangkat DaerahPerangkat daerah provinsi terdiri atas

sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

5. Keuangan daerahSumber keuangan atau pendapatan daerah

terdiri dari a). Pendapatan asli daerah, yang meliputi (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lainnya; b). Dana perimbangan, terdiri dari : (1) dana bagi hasil; (2) dana alokasi umum; dan (3) dana alokasi khusus serta c) Pendapatan daerah lainnya yang sah.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DRPR )DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota,

merupakan lembaga perwakilan rakyatdaerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah

7. Pemilihan Kepala DaerahSebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun

2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

8. Pemerintahan DesaPemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa

dan badan permusyawaratan desa. Sedang Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretariat desa dan perangkat desa lainnya.

Sistem pemilihan umum indonesia

Pemilihan Umum ( Pemilu ) di Indonesia sejak pertama kali diadakan pada Tahun 1955 adalah untuk memilih anggota legislatif, yang sekarang disebut pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, baik DPRD provinsi, kabupaten maupun kota. Sejak tahun 2004 pemilu dilakukan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota

Pemilu dilaksanakan sebagai sarana manifestasi kedaulatan rakyat dan pencerminan negara demokrasi, karena itu asas penyelenggaraannya laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Diselenggarakan secara berkala daam waktu 5 (lima) tahun sekali. Penyelenggaraannya adalah Komisi Pemilihan Umum ( KPU ). Sedangkan pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ).

Thank you friend